STRATEGI PENGELOLAAN LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM DI PROVINSI PAPUA (0267K)

Manajemen Konstruksi

STRATEGI PENGELOLAAN LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM DI PROVINSI PAPUA (0267K) Otniel Kmur1, Tri Joko Wahyu Adi2 dan Farida Rahmawati2 1

Bidang Keahlian Manajemen Aset Infrastruktur, Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2 Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Email: trijoko_w@ yahoo.com, adhek_fr@ yahoo.com

ABSTRAK Dalam rangka melakukan pengawasan, pengelolaan dan peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintah yang berwawasan pengujian dan kalibrasi, maka Pemerintah Provinsi Papua berupaya meningkatkan pelayanan dan pengelolaan pada 11 aset laboratorium Dinas Pekerjaan Umum yang dimilikinya sejak tahun 2001. Kondisi yang terjadi saat ini adalah baru terdapat 1 laboratorium Dinas PU Provinsi Papua yang beroperasi dan 10 lainnya belum beroperasi secara optimal. Penelitian ini bertujuan merumuskan upaya-upaya pengoptimalan pengelolaan laboratorium Dinas Pekerjaan Umum di Provinsi Papua, dengan melakukan analisa terhadap kondisi eksisting pengoperasian laboratorium dinas terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi eksisting laboratorium Dinas PU di Provinsi Papua, analisis mean untuk Importance Performance Analysis (IPA) untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang berpengaruh dan merumuskan strategi pengoptimalan pengelolaan laboratorium Dinas PU di Provinsi Papua. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner kepada responden, yang terdiri dari : para pengambil kebijakan dan para manajer pada masing-masing laboratorium Dinas PU kota/kabupaten. Hasil dari penelitian ini adalah faktor Sumber Daya Manusia dan konsistensi dengan standard/peraturan merupakan faktor yang perlu ditingkatkan. Strategi peningkatan melalui sosialisasi pemanfaatan laboratorium bagi teknisi-teknisi pelaku pembangunan bidang PU dan training mengenai kualitas pengujian. Kata kunci: petunjuk, penulisan, seminar

1. PENDAHULUAN Provinsi Papua secara geografis merupakan wilayah yang mempunyai daratan luas, yang dibagi menjadi 2 Provinsi: Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 70% penduduk hidup di pedesaan/kampung dan pegunungan tengah yang terpencil. Sehingga pembangunan jalan dan jembatan yang layak masih sangat dibutuhkan untuk menjangkau daerah yang terisolasi. Dalam bidang ke-PU-an, lembaga yang ditunjuk sesuai dengan perundangundangan untuk melakukan pengujian dan/atau kalibrasi adalah Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota dan dibantu oleh laboratorium Dinas PU Provinsi Papua sebagai lembaga yang berhak melakukan uji parameter dan atau kalibrasi. Dalam rangka melakukan pengawasan, pengelolaan dan peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintah yang berwawasan lingkungan, maka Pemerintah Provinsi Papua saat ini memiliki aset laboratorium Dinas PU yang mendapatkan dukungan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum (KPU). Saat ini Provinsi Papua memiliki 11 aset laboratorium dinas yang terbesar di 13 kabupaten/kota, yang terdiri dari satu laboratorium provinsi yang berfungsi sebagai laboratorium induk berdasarkan Peraturan Gubernur Irian Jaya nomor 141 tahun 2001, dengan salah satu tugas pokok dan fungsi adalah melakukan pembinaan dan monitoring terhadap laboratorium Dinas PU di kabupaten/kota se-Papua. Selain laboratorium induk juga terdapat 10 laboratorium PU di kabupaten/kota. Namun permasalahan yang terjadi saat ini adalah belum optimalnya pengelolaan aset laboratorium PU yang ada, sehingga menyebabkan sebanyak 10 aset laboratorium dinas di provinsi Papua belum beroperasi, dan saat ini baru 1 laboratorium PU yang beroperasi satu-satunya adalah laboratorium Dinas PU Provinsi Papua (DPU Provinsi Papua, 2012). Kondisi tersebut menyebabkan hampir sebagian besar uji parameter dilakukan di laboratorium PU provinsi Papua yang ada di Jayapura. Berdasarkan Kepmenpu nomor 546/KPTS/ tahun 1986, laboratorium PU adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas dan mempunyai identitas registrasi. Laboratorium PU merupakan laboratorium yang dapat berdiri sendiri, sebagai suatu institusi maupun merupakan suatu bagian dan laboratorium yang mempunyai kemampuan dan kewenangan melaksanakan Peraturan Menteri Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7) Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakarta, 24-26 Oktober 2013

K - 267


Pekerjaan Umum nomor 12 tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Ke-PUan tahun 2001 bab VI pasal 9, menyatakan bahwa kabupaten/kota wajib mengoptimalkan sarana dan prasarana laboratorium dalam pemantauan kualitas. Kedua hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi pada laboratorium Dinas Pekerjaan Umum di Provinsi Papua, dimana hampir sebagian besar laboratorium-laboratorium tersebut belum melakukan uji parameter kualitas (kontruksi/hidrologi/beton/aspal), sehingga sarana dan prasarana laboratorium Dinas Pekerjaan Umum yang ada belum berfungsi secara optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian agar pengelolaan laboratorium Dinas Pekerjaan Umum di Provinsi Papua dapat berfungsi secara optimal, dengan melakukan identifikasi kondisi eksisting dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan laboratorium Dinas pekerjaan Umum di Provinsi Papua, data kondisi eksisting dan faktor-faktor yang mempengaruhi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi, yang hasilnya dapat memberikan kontribusi pemecahan masalah pada pengoptimalan pelayanan laboratorium Dinas Pekerjaan Umum di Provinsi Papua pada masa yang akan datang.

2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1.

Dasar Hukum Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Penyelenggaraan laboratorium PU didasarkan pada perundang-undangan dan ketetapan peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. Berbagai ketentuan undang-undang dan ketetapan peraturan yang mendasari landasan hukum penyelenggaraan laboratorium PU antara lain : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah; c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun; f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara; g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara; i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; k. PeraturanKementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 546 tahun1986 Tentang Laboratorium Dinas PU; l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kementerian Pekerjaan Umum; m. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 113 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium; n. Peraturan Gubernur Irian Jaya nomor 141tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Papua; o. SNI 19-17025:2008 tentang Persyaratan Umum Kompetisi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi; Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan, pada Bab V Pencegahan, pasal 14, dinyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diantaranya adalah baku mutu lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perijinan dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan. Terkait dengan pengaturan tentang baku mutu dan sampel yang diuji oleh laboratorium diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001. Petunjuk teknis pemanfaatan dana alokasi khusus Kementerian Pekerjaan Umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001. Kewenangan dan bentuk kelembagaan laboratorium dinas diatur dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dan Peraturan Gubernur Irian Jaya Nomor 141 Tahun 2001. Pengaturan tentang operasional, persyaratan teknis dan manajemen dinas diatur

Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7)

K - 268

Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakarta, 24-26 Oktober 2013


melalui Peraturan Menteri PU Republik Indonesia Nomor 546 tahun 1986, Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 113 Tahun 2000 dan SNI 19-17025:2008. 2.2. Penerapan Manajemen Mutu di Laboratorium Pekerjaan Umum Dalam kaitan antara mutu dengan laboratorium, data hasil pengujian dan/atau kalibrasi bisa dikatakan mempunyai mutu tinggi apabila data tersebut dapat memuaskan pelanggan dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis sehingga precision and accuracyyang tinggi dapat dicapai. Mutu laboratorium ditentukan oleh data dimana data harus mempunyai kemamputelusuran pengukuran dan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Laboratorium PU harus menetapkan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu.Hal ini untuk menjamin konsistensi mutu pelaksanaan pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas di Indonesia adalah sistem manajemen mutu berdasarkan SNI 19-17025:2008. SNI 17025 mengatur hal-hal yang terkait dengan sistim mutu dengan mengadopsi dari SNI 19-9000.Faktor-faktor yang terkait mutu dan diatur dalam SNI 17025:2008. 2.3. Importance Performance Analysis (IPA) Metode Importance Performance Analysis (IPA) digunakan untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa yang dikenal pula sebagai quadrant analysis. IPA telah diterima secara umum dan dipergunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisa yang memudahkan usulan perbaikan. IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas mereka, dan faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen perlu ditingkatkan karena kondisi saat ini belum memuaskan. Analisis ini mengaitkan antara tingkat kepentingan (importance) suatu atribut yang dimiliki obyek tertentu dengan kenyataan (performance) yang dirasakan oleh pengguna. Langkah pertama untuk analisis IPA adalah menghitung rata-rata tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan untuk setiap item dari atribut dengan rumus : k

k

Xi

yi

i 1

Y

n

i 1

n

Dengan :

X i = Bobot rata-rata tingkat kepuasan item ke-i Y i = Bobot rata-rata tingkat kepentingan item ke-i n = jumlah responden/sampel Langkah selanjutnya menghitung rata-rata tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan untuk keseluruhan item dengan rumus : k

k

xi xi

i 1

p

yi yi

i 1

p

Dengan :

xi = Nilai rata-rata kepuasan item yi = Nilai rata-rata kepentingan item p = Jumlah item Nilai xi ini memotong tegak lurus pada sumbu horizontal, yakni sumbu y mencerminkan kepuasan item (x) sedangkan nilai yi memotong tegak lurus pada sumbu vertikal, yakni sumbu yang mencerminkan kepentingan item (y). Setelah diperoleh bobot kepuasan dan kepentingan item serta nilai rata-rata kepuasan dan kepentingan item, kemudian nilai-nilai tersebut diplotkan kedalam diagram kartesius. IPA menggabungkan pengukuran faktor tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan dalam grafik dua dimensi yang memudahkan penjelasan data dan mendapatkan usulan praktis. Interpretasi grafik IPA sangat mudah, dimana grafik IPA dibagi menjadi empat buah kuadran berdasarkan hasil pengukuran importance performance sebagaimana terlihat pada gambar 1 di bawah ini, Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7) Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakarta, 24-26 Oktober 2013

K - 269


Gambar 1. Diagram Kartesius Sumber: Ruci dan Hadiati, 1999 Di kuadran I

: Atribut ini dianggap sangat penting oleh konsumen dan pelayanannya sangat memuaskan, sehingga perusahaan harus mempertahankan kualitas pelayanannya. Di kuadran II : Atribut ini dianggap sangat penting oleh pelanggan tetapi pelayanannya tidak memuaskan sehingga perusahaan harus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga atribut tersebut akan bergeser dari kuadran II menuju kuadran I. Di kuadran III : Atribut ini dianggap kurang atau tidak penting oleh pelanggan dan pelayanannya kurang memuaskan. Di kuadran IV : Atribut ini dianggap kurang atau tidak penting oleh pelanggan tetapi pelayanannya sangat memuaskan

3. METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Penelitian Lokasi dalam penelitian ini akan dilaksanakan di laboratorium Dinas Pekerjaan Umum di Provinsi Papua yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Pada tahun 2012 terdapat 11 aset laboratorium Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu : a. Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fak-fak 3.2 Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplorasi menggunakan metode survei. Penelitian ini dilakukan dengan cara menjaring pendapat atau persepsi, pengalaman dan sikap responden melalui pengambilan data primer (kuesioner). Sebagai populasi adalah seluruh pengguna dan pengelola laboratorium, sedangkan sampel dan responden adalah bagian Quality Control di perusahaan kontraktor di Provinsi Papua (eksternal) dan pengelola laboratorium (internal) 3.3. Analisa Data Data yang dihasilkan dalam kuesioner I dan II akan diolah, menggunakan mean rank dan Importance Performance Analysis (IPA) untuk memberikan deskripsi kondisi eksisting laboratorium. Skor Nilai Kepentingan dan Kepuasan yang digunakan adalah sebagai berikut: Skor Tingkat Kepentingan adalah : = Sangat Tidak Penting = Tidak Penting = Penting = Sangat Penting

1 2 3 4

1 2 3 4

Skor Tingkat Kepuasan adalah : = Sangat Tidak Puas = Tidak Puas = Puas = Sangat Puas

Rumus yang digunakan dalam IPA adalah sebagai berikut : TKi =

Xi x 100 % Yi

Keterangan : TKi = Tingkat kesesuaian responden Xi= Skor penilaian tingkat kinerja/kepuasan Yi = Skor penilaian kepentingan


K - 270



3.4. Perumusan Strategi Berdasarkan hasil yang didapatkan pada analisa mean rank dan Importance Performance Analysis (IPA), GAP maka akan dirumuskan strategi pengelolaan laboratorium.

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN 4.1. Uji Instrumen Penelitian Uji instrumen penelitian dilakukan dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai corrected item-total correlation pada output SPSS masing-masing item pertanyaan dengan nilai tabel r product moment pengujian reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai alpha cronbach pada reliability statistic dengan tabel r product moment jumlah data yaitu sebanyak 59 data, dan alfa 5 % , derajat bebas(db) tabel r product moment adalah N-2, sehingga db=59-2 = 57 Jadi seluruh hasil perhitungan reliabilitas dan validitas dibandingkan dengan nilai r product moment yaitu 0,264. Sedangkan uji validitas untuk variabel kepentingan eksternal dan internal, semua item dinyatakan valid (nilai corrected item-total correlation > nilai tabel r product moment = 0,264). 4.2. Importance Performance Analysis untuk variabel internal Setelah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas kemudian dilakukan Importance Performance Analysis (IPA) pada variabel internal dan eksternal yan dinyatakan valid dan reliabel. Analisis IPA digunakan untuk mengaitkan antara tingkat kepentingan (importance) suatu atribut yang dimiliki suatu objek tertentu dengan kepuasan (performance) yang dirasakan oleh pengguna. Untuk variabel internal, didapatkan rata-rata tingkat kepuasan sebesar 3,93 dan rata-rata tingkat kepentingan sebesar 4,12. Sedangkan untuk variabel selengkapnya diplotkan ke dalam diagram kartesius berikut: Setelah diperoleh nilai-nilai tersebut kemudian diplotkan ke dalam diagram kartesius. 4,12 5,0

16

I

24

4,5

II

17

Kepentingan

23 27 22

21

13 18

11 25

26 19 14

4,0

3,93

20 8

9

2

15 5

3,5

12 6 4 10

III

IV

3

1

7

3,0 3,50

3,75

4,00 Kepuasan

4,25

4,50

4,75

Gambar 2. Analisa kuadran untuk variabel internal Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa atribut yang masuk dalam kuadran II adalah layanan informasi laboratorium (16) dan layanan pengaduan konsumen (17). Hal tersebut berarti atribut yang masuk dalam kuadran ini dianggap pengguna internal memiliki tingkat kepentingan yang relatif tinggi tetapi memiliki kinerja yang relatif rendah, artinya harus segera dilakukan perbaikan agar layanan informasi laboratorium dan layanan pengaduan konsumen ini dapat meningkat kinerjanya sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna terhadap layanan laboratorium. Layanan informasi laboratorium dan layanan pengaduan konsumen dinilai pengguna internal sebagai hal yang penting karena layanan informasi laboratorium yang baik akan memberikan kejelasan prosedur maupun informasi lain bagi pengguna yang akan melakukan pengujian sampel, namun pada kenyataanya, selama ini pengguna laboratorium yang berasal dari dalam instansi dinas PU Provinsi Papua merasakan bahwa informasi yang diberikan pada customer baik mengenai prosedur melakukan pengujian, denah ruang laboratorium, maupun informasi mengenai laboratorium secara umum masih belum baik, seharusnya selain informasi berupa layanan customer servis juga diberikan petunjuk-petunjuk atau informasi melalui website, maupun poster bergambar sehingga lebih mudah dipahami. Denah laboratorium juga sangat bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai tata letak ruang di kompleks laboratorium sehingga pada saat melakukan pengujian costumer tidak mengalami salah ruang, dan salah tempat. Layanan pengaduan konsumen dianggap penting bagi pengguna internal karena dengan adanya layanan pengaduan konsumen yang baik, maka keluhan yang dirasakan konsumen akan dapat lebih cepat diketahui dan diatasi oleh pihak pengelola, layanan pengaduan konsumen merupakan salah satu sarana komunikasi antara pihak Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7) Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakarta, 24-26 Oktober 2013

K - 271


pengelola laboratorium dan konsumen. Selama ini yang dirasakan oleh pengguna laboratorium adalah jaringan telepon pada layanan pengaduan konsumen sering sibuk, sehingga jika melakukan komplain tidak sedikit costumer yang harus datang langsung ke laboratorium. Padahal untuk datang langsung biasanya costumer merasa enggan karena membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih. Peningkatan pada layanan pengaduan konsumen dapat dilakukan dengan cara menambah saluran line telepon maupun menerima komplain via email, faximile, maupun melalui sms. Untuk meningkatkan kinerja layanan pengaduan pada komunikasi tidak langsung antara costumer dan petugas seperti melalui email, fax, ataupun sms hendaknya petugas yang menerima komplain segera membalas pesan dari costumer, sehingga pelanggan merasakan adanya fast response dari pihak laboratorium. Atribut yang masuk dalam kuadran I yaitu Kebutuhan alat pelindung dan ketersedian alat pertolongan pertama (11), SOP (Standard Operasional Prosedur) Pengujian (13), Layanan hasil uji (14), Pembiayaan operasional laboratorium (18), Pembiayaan pelatihan personil (19), Dukungan dana dari pemerintah pusat (21), Peraturan dan perundang-udangan terkait keberadaan laboratorium (22), Komitmen PEMDA (23), Kebijakan pendanaan (24), Mekanisme Anggaran Birokrasi (25), Peralatan yang mutakhir, dan mitra kerja/ hubungan kerja sama dengan laboratorium lain (27). Hal tersebut berarti atribut-atribut yang berada dalam kuadran ini harus dipertahankan karena merupakan suatu keunggulan laboratorium dinas PU Provinsi Papua menurut persepsi pengguna internal. Atribut yang masuk dalam kuadran III yaitu ketersediaan sumber energi dan sumber air (2), Area kerja laboratorium (4), Kebutuhan personil laboratorium (6), Batas deteksi alat laboratorium (8), Kalibrasi alat laboratorium (9), Dokumentasi prosedur kerja dan dokumentasi instruksi kerja (10), dan pengolahan limbah laboratorium (12). Atribut-atribut ini mempunyai tingkat kepentingan yang relatif rendah, dan pada kenyataannya kepuasan yang dirasakan oleh pengguna internal juga relatif rendah. Atribut yang masuk dalam kuadran IV yaitu Pencahayaan, temperature, dan kelembaban ruangan laboratorium (1), Penggunaan bahan kimia (3), Jumlah personil dan pendidikan personil (5), Ketersediaan alat-alat laboratorium (7), Layanan penerimaan sampel (15), dan Pembiayaan pemeliharaan alat laboratorium (20). Atribut yang masuk dalam kuadran ini dianggap pengguna internal mempunyai tingkat kepentingan yang relatif rendah, tetapi memberikan tingkat kepuasan yang relatif tinggi. Apabila atribut di kuadran ini dalam pelaksanaannya mengeluarkan biaya, sebaiknya ada pengalihan biaya dari atribut yang berada di kuadran ini ke atribut yang berada pada kuadran I. Alokasi dana pada pembiayaan alat laboratorium dan biaya pemeliharaan alat laboratorium yang berlebih dapat dialokasikan untuk maintenance pada layanan pengaduan konsumen seperti penyediaan sambungan telepon baru, maupun pengadaan layanan informasi seperti poster, spanduk, baliho, maupun untuk maintenance website. 4.3. Importance Performance Analysis untuk variabel internal Variabel-variabel eksternal dapat digambarkan dalam diagram kartesius sebagai berikut: 4,34 4

4,6 4,5

II

Kepentingan

4,4 4,3

I

1

7

3 8

4,24

2

4,2

6

4,1

III

4,0

IV

3,9

5

3,8 3,9

4,0

4,1

4,2 4,3 Kepuasan

4,4

4,5

4,6

Gambar 3. Analisa kuadran untuk variabel eksternal Pada gambar 3 dapat dilihat bahwa atribut yang masuk dalam kuadran II adalah Kondisi ruang tunggu pelayanan (7). Hal tersebut berarti atribut yang masuk dalam kuadran ini dianggap pengguna eksternal (pengguna yang berasal dari luar dinas PU) memiliki tingkat kepentingan yang relatif tinggi tetapi memiliki kinerja yang relatif rendah, artinya harus segera dilakukan perbaikan pada ruang tunggu pelayanan agar pengguna bisa merasa nyaman dalam menunggu proses pengujian pada laboratorium. Kondisi ruang tunggu pelayanan yang nyaman membuat pengguna/customer merasa betah dan tidak bosan dalam menunggu proses pegujian meskipun jika dibutuhkan proses yang lama dalam pengujian sampel. Selama ini pengguna laboratorium yang berasal dari luar dinas PU Provinsi Papua merasakan bahwa kondisi ruang tunggu selama customer menunggu atrian panggilan maupun menunggu proses pengujian sampel kurang nyaman, seharusnya fasilitas wifi yang ada di ruang tunggu difungsikan dengan baik, sehingga costumer yang sedang menunggu dapat melakukan browsing ataupun download. Selain itu


K - 272



fasilitas seperti bangku dan meja hendaknya juga disesuaikan dengan kapasitas pengunjung sehingga pengunjung bisa merasa nyaman. Suhu udara dan cuaca yang kadang tidak bersahabat membuat kondisi ruang tunggu laboratorium harus disesuaikan dengan suhu luar ruangan. Jika di luar cuaca dingin hendaknya penggunaan AC maupun Kipas Angin disesuaikan dengan kebutuhan. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah fasilitas Televisi, jika costumer yang menunggu sedang tinggi volumenya hendaknya TV dinyalakan sebagai hiburan costumer, selain itu dapat ditambahkan pula fasilitas buku bacaan, koran, maupun majalah agar costumer yang hobi membaca dapat menunggu dengan nyaman. Atribut yang masuk dalam kuadran I yaitu Tarif atau biaya tes uji (1), Waktu yang digunakan untuk tes material (3), Tenaga yang mengoperasikan alat (4), dan Pelayanan yang ada di laboratorium (8). Hal tersebut berarti atribut-atribut yang berada dalam kuadran ini harus dipertahankan karena merupakan suatu keunggulan menurut presepsi pengguna internal. Atribut yang masuk dalam kuadran III yaitu Peralatan yang digunakan (5) dan Keakuratan hasil tes uji (6) . Atribut-atribut ini mempunyai tingkat kepentingan yang relatif rendah, dan pada kenyataannya kepuasan yang dirasakan oleh pengguna internal juga relatif rendah. Atribut yang masuk dalam kuadran IV yaitu Kelengkapan yang dimiliki oleh laboratorium (2). Atribut yang masuk dalam kuadran ini dianggap pengguna internal mempunyai tingkat kepentingan yang relatif rendah, tetapi memberikan tingkat kepuasan yang relatif tinggi. Apabila atribut di kuadran ini dalam pelaksanaannya mengeluarkan biaya, sebaiknya ada pengalihan biaya dari atribut yang berada di uadran ini ke atribut yang berada pada kuadran I. Alokasi dana yang digunakan untuk kelengkapan peralatan laboratorium jika berlebih dapat digunakan untuk peningkatan fasilitas ruang tunggu, sehingga costumer bisa merasa semakin nyaman dan semakin puas dengan pelayanan laboratorium. 4.4. Analisa Gap (Kesenjangan) Selanjutnya dilakukan analisis GAP untuk mengetahui apakah ada kesenjangan/gap antara kepentingan dan kepuasan pada variabel yang dianalisis. Analisis dilakukan dengan melakukan uji Wilcoxon untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan mean pada kepentingan dan kepuasan/kepuasan. Hipotesis yang digunakan pada uji wilcoxon yaitu : H0 : Tidak ada kesenjangan antara kepuasan dan kepentingan pelanggan H1: Ada kesenjangan antara kepuasan dan kepentingan pelanggan Statistik uji : Zhitung =

Dengan T = Selisih terkecil N = jumlah sampel, dalam hal ini banyak atribut Daerah penolakan : tolak H0 jika |Zhitung| > Zα/2 Analisis gap pada variabel internal Berdasarkan uji Wilcoxon pada mean kepentingan dan mean kepuasan didapatkan nilai |Zhitung| yaitu 1,549 nilai tersebut lebih kecil dari pada nilai Z0,25 yaitu 1,96 sehingga H0 gagal ditolak jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesenjangan antara kepentingan dan kepuasan pengguna. Artinya antara pelayanan yang diharapkan oleh pengguna sudah sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Analisis gap pada variabel eksternal Berdasarkan uji Wilcoxon pada mean kepentingan dan mean kepuasan didapatkan nilai |Zhitung| yaitu 1,122 nilai tersebut lebih kecil dari pada nilai Z0,25 yaitu 1,96 sehingga H0 gagal ditolak jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesenjangan antara kepentingan dan kepuasan pengguna. Artinya antara pelayanan yang diharapkan oleh pengguna sudah sesuai dengan kenyataan yang terjadi. 4.5. Rumusan Strategi Rumusan strategi disusun untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum, diutamakan pada variabel yang berada di kuadran I, tingkat kepentingan yang relatif tinggi tetapi memiliki kinerja yang relatif rendah 1. Usulan penambahan peralatan mengajukan ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua untuk menambah peralatan yang sering digunakan antara lain : 2. Kerjasama dengan pihak lain, antara lain Laboratorium Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Papua dan laboratorium Universitas Cenderawasih. Kerjasama menyangkut pembiayaan dan tenaga kerja 3. Pelatihan untuk teknisi supaya bekerja lebih terampil dengan Puskim 4. Pengembangan sistem informasi baik untuk pengujian maupun informasi ke konsumen

Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7) Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakarta, 24-26 Oktober 2013

K - 273


5. 6.

Pendidikan lanjutan untuk para teknisi yang belum sarjana untuk di kuliahkan ke Uncen atau diikutkan pada program S2 beasiswa Kementerian PU yang ada di luar Provinsi Papua Mengambil tenaga ahli dari luar Provinsi Papua untuk memberikan pelatihan dalam jangka waktu yang ditentukan.

5. KESIMPULAN Untuk peningkatan kualitas layanan laboratorium, pihak pengelola harus segera melakukan perbaikan pada ruang tunggu pelayanan sehingga pengguna laboratorium yang berasal dari luar instansi dinas PU Provinsi Papua (eksternal) merasa lebih nyaman dalam menunggu proses pengujian sampel pada laboratorium. Untuk meningkatkan kepuasan pengguna yang berasal dari dalam instansi dinas PU Provinsi Papua (internal) perlu dilakukan perbaikan pada layanan informasi laboratorium dan layanan pengaduan konsumen, karena kepuasan pengguna internal dirasa masih rendah dalam hal tersebut, padahal menurut pengguna laboratorium kedua hal tersebut dinilai penting.

DAFTAR PUSTAKA Hadi,A., 2007, Pemahaman dan Penerapan ISO/IEC 17025:2005 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hadi,A., 2000, Sistem Manajemen Mutu Laboratorium, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. ILAC, 2005, Good Laboratoty Practice (GLP), ILAC. Kepmenpu, (1986) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 546/KPTS/tahun 1986 Tentang Laboratorium Dinas PU, Jakarta. Ruci S, Hadiati S, 1999, Analisis Kinerja Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Telkomsel Malang Area, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.1, No. 1, September 1999 : 56 - 64


K - 274


STRATEGI PENGELOLAAN LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM DI PROVINSI PAPUA (0267K)

Recommend Documents