STRATEGI INDUSTRIALISASI PERTANIAN DI INDONESIA MANDA STIE-YPUP Makassar
Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tetang strategi industrialisasi pertanian dalam upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Strategi industrialisasi indonesia yang menempatakan agroindustri sebagai leading sector secara in heren akan lebih mudah menyelesaikan berbagai masalah pembangunan ekonomi yang sedang kita hadapi saat ini. Dengan mempercepat pertumbuhan agroindustri akan memacu pertumbuhan sistem agribisnis dan menarik pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang lain. Pengembangan agroindustri (industrialisasi pertanian), secara tidak langsung akan berdampak terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian dan peningkatan lapangan kerja serta pendapatan masyarakat perdesaan. Peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan diharapkan akan mampu menanggulangi kemiskinan di perdesaan. I. PENDAHULUAN Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat diukur dari pangsa sektor pertanian dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pengentasan kemiskinan, perolehan devisa melalui ekspor non migas, penciptaan ketahanan pangan nasional dan penciptaan kondisi yang kondusif bagi pembangunan sektor lain. Selain itu, sektor pertanian juga berperan sebagai penyedia bahan baku dan pasar yang potensial bagi sektor industri. Daryanto, A. (2009) mengatakan bahwa peran baru sektor pertanian dewasa ini dapat diletakkan dalam kerangka “3F” yaitu food, feed, dan fuel. Peran pertanian yang terkait dengan food yaitu sektor pertanian sebagai leading sector dalam pembangunan ketahanan pangan. Kaitannya dengan feed adalah sektor pertanian memiliki peran sebagai pemasok terbesar bahan baku utama pakan ternak. Sementara fuel, dapat dilihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, jagung digunakan sebagai penghasil energy terbaharukan untuk keperluan bahan bakar (fuel). Sepanjang tahun 2000-2008, lebih dari 40 juta jiwa atau sekitar 43 persen angkatan kerja di Indonesia menggantungkan pekerjaan pada sektor pertanian. Namun jika dilihat dari sumbangannya terhadap PDB pada periode yang sama, ternyata sektor pertanian hanya mampu memberikan kontribusi sekitar 15 persen. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian masih relatif rendah. Pada gilirannya tingkat kesejahteraan rumahtangga yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian juga menjadi relatif lebih rendah. Disisi lain, peran sektor industri terhadap perekonomian nasional menunjukkan gejala yang cukup menggembirakan. Simatupang (1995) mengatakan Transformasi struktur perekonomian dari dominasi sektor pertanian ke dominasi sektor industri menghendaki adanya kaitan yang kuat antara sektor pertanian dan sektor industri. Melalui keterkaitan tersebut, diharapkan nilai tambah komoditas pertanian dan penyerapan tenaga kerja menjadi
semakin meningkat. Selain itu, melalui keterkaitan tersebut proses industrialisasi dapat berjalan mulus karena industri yang dikembangkan menggunakan bahan baku yang tersedia. Berdasarkan grand strategy pengembangan agroindustri yang telah disusun oleh Departemen Pertanian (2002), program pengembangan agroindustri diarahkan untuk hal-hal berikut: (1) mengembangkan cluster industri, yakni industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya, (2) mengembangkan industri pengolahan skala rumahtangga dan kecil yang didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar, (3) mengembangkan industri pengolahan yang mempunyai daya saing tinggi untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Akan tetapi, selama ini proses industrialisasi berjalan masih sangat lambat. Hal ini terlihat dari semakin senjangnya ekonomi desa-kota. Dualisme ekonomi desa-kota telah mengakibatkan kota menjadi pusat segala-galanya dan ekonomi perdesaan hanyalah pendukung ekonomi perkotaan. Dalam jangka panjang apabila dualisme ekonomi desa-kota tidak dapat diatasi, maka dapat dipastikan muncul masalah lain yang lebih rumit, seperti urbanisasi besar-besaran, rusaknya kultur asli bangsa seperti gotong royong dan kekeluargaan, kriminalitas yang meningkat, serta semakin melebarnya kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Dengan penduduk dan angkatan kerja perdesaan yang terus bertambah, sementara luas lahan pertanian cenderung berkurang, maka penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi semakin tidak produktif. Oleh karena itu, industrialisasi pertanian merupakan pilihan yang strategis untuk menciptakan lapangan kerja produktif guna menekan angka pengguran dan kemiskinan yang sekali-gus mampu meningkatkan kinerja sektor pertanian di perdesaan. Berkenaan uraian di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tetang strategi industrialisasi pertanian dalam upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. II. PERANAN SISTEM AGRIBISNIS Sampai tahun 2007 sekitar 42 persen dari tenaga kerja total, bekerja di sektor pertanian. Kemudian pada sektor perdagangan hasil-hasil pertanian menyerap tenaga kerja sekitar 18 persen. Dan pada sektor industri hulu pertanian dan industri hilir pertanian (agroindustri) menyerap tenaga kerja sekitar 9 persen. Saragih dan Simatupang (2006) mengatakan selain penyerap tenaga kerja terbesar, pada sistem agribisnis juga berada sebagian besar dunia usaha di Indonesia mulai dari usaha mikro, usaha rumah tangga, usaha kecil-menengah, usaha koperasi dan korporasi, baik formal maupun informal. Usaha-usaha tersebut bergerak pada industri hulu pertanian, industri hilir pertanian, usaha pertanian, kegiatan perdagangan dan kegiatan jasa-jasa terkait, di seluruh daerah. Pada taraf perkembangan perekonomian Indonesia saat ini, sistem agribisnis masih merupakan sektor ekonomi yang akomodatif terhadap keragaman kemampuan tenaga kerja dan enterpreneurship yang dimiliki rakyat Indonesia. Sistem agribisnis di Indonesia saat ini, bukan hanya terbesar dalam menyerap tenaga keja dan dunia usaha. Sistem agribisnis juga penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sekitar 50 persen PDB Indonesia masih disumbang oleh sistem agribisnis. Kontribusi sektor pertanian dalam PDB memang sudah relatif kecil yakni sekitar 16 persen. Namun kontribusi agroindustri dan perdagangan hasil pertanian masih cukup besar.
Arifin, B. (2005) mengatakan selain kontribusi besar dalam PDB, sistem agribisnis juga penyumbang ekspor nasional yang cukup besar. Sekitar 50 persen dari ekspor total Indonesia adalah ekspor produk-produk agribisnis. Ekspor hasil pertanian primer memang sudah jauh menurun yakni hanya sekitar 2 persen dari total ekspor nasional. Namun ekspor produk agribisnis (olahan) makin membesar. Sekitar 70 persen dari ekspor agribisnis adalah produkproduk agroindustri. Sistem agribisnis sebagai sektor ekonomi utama di Indonesia saat ini makin beralasan, bila dikaitkan dengan upaya kita mempercepat pembangunan ekonomi daerah (propinsi, kabupaten/kota). Sebagian besar dari propinsi, kabupaten dan kota yang ada di Indonesia saat ini, kemajuan perekonomiannya tergantung pada kemajuan sistem agribisnis. Bila sistem agribisnis berkembang, maka perekonomian daerah-daerah tersebut juga akan lebih mudah berkembang. Dengan fakta-fakta yang demikian memberi petunjuk kepada kita bahwa proses industrialisasi di Indonesia saat ini, harus kita mulai dari s i s te m a g r i b i s n i s . S i s t e m a g r i b i s n i s h a r u s l e b i h d a h u l u k i t a kembangkan/ modernisasikan, baru kemudian melangkah atau diperluas ke industri-industri lain. Keberhasilan memodernisasikan sistem agribisnis akan memudahkan kita dalam memodernisasikan sektor-sektor ekonomi secara keseluruhan. Angka pengganda tenaga kerja agroindustri ( bagian dari sistem agribisnis ) cukup besar (6,28), angka pengganda nilai tambah yang cukup besar (3,23), serta koefisien keterkaitan ke depan (forward linkages effect ratio) dan keterkaitan ke belakang (backward linkages effect ratio) yang relatif tinggi, memberi keyakinan bahwa strategi industrialisasi yang dimulai dari sistem agribisnis akan efektif dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan, percepatan pembangunan ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya (Saragih and Sipayung, 2006). III. STRATEGI INDUSTRIALISASI PERTANIAN Terdapat beberapa strategi industrialisasi pertanian, baik secara konseptual maupun secara empiris, pernah diterapkan di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada prinsipnya strategi industrialisasi dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Pertama, strategi industrialisasi substitusi impor (import- substitution industrialization strategy) yang berorientasi ke dalam (inward looking) dan pada pemenuhan pasar dalam negeri. Kedua, strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor (export-led industrialization strategy) yang berorientasi keluar (outward looking). Strategi Industrialisasi Substitusi Impor Penerapan strategi substitusi impor didasarkan pada alasan bahwa secara historis perdagangan berlangsung sebagai mekanisme ketimpangan internasional yang merugikan negara berkembang dan menguntungkan negara maju. Ketimpangan tersebut muncul karena semakin lebarnya nilai tukar perdagangan (Term of Trade= TOT) antara komoditas pertanian dari negara-negara berkembang dan komoditas industri dari negara-negara maju. Hal tersebut diatasi dengan membangun industri substitusi impor yang diproteksi melalui fasilitas bea masuk terhadap bahan-bahan mentah dan barang-barang modal. Sebagai alasan utama penerapan strategi substitusi impor adalah untuk mencukupi kebutuhan domestik dalam jangka panjang dan menghemat devisa melalui penggantian barang-barang impor dengan produksi dalam negeri (Susilowati, 2007).
Salah satu ciri strategi industrialisasi substitusi impor yang dilakukan di negaranegara berkembang adalah bersifat padat modal, sehingga perannya dalam penyerapan tenaga kerja sangat rendah. Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya distorsi dalam harga relatif faktor produksi, terutama faktor modal dan tenaga kerja, yang timbul akibat kebijakan pemberian fasilitas bea masuk dan perlindungan tarif terhadap faktor modal, sehingga membuat harga relatif faktor modal menjadi lebih murah dari harga relatif tenaga kerja. Dengan demikian proses pembangunan melalui strategi industrialisasi substitusi impor akan menghasilkan peningkatan produk-produk industri yang bias ke arah padat modal. Penerapan strategi industrialisasi substitusi impor di Indonesia dimulai hampir bersamaan dengan adanya lonjakan harga minyak bumi (oil-boom) pada tahun 1974. Strategi ini dimungkinkan oleh melimpahnya penerimaan devisa dari kenaikan harga minyak bumi. Pilihan strategi industrialisasi sub stitusi impor ditandai oleh pengembangan industri dasar besi dan baja, industri logam dasar bukan besi, industri barang dari logam, industri pengilangan minyak bumi dan industri semen. Pengembangan industri berat di bagian hulu yang disertai oleh pengembangan industri barang konsumsi berteknologi tinggi di bagian hilir pada periode berikutnya, seperti industri peralatan rumahtangga dan asembling kendaraan bermotor yang tidak efisien, sehingga harus didukung oleh penerapan kebijakan perdagangan luar negeri restriktif untuk memproteksi infant industry. Namun demikian, pada saat harga minyak bumi anjlok pada tahun 1982 dan jatuh pada tingkat yang sangat rendah pada tahun 1986, pemerintah melakukan reorientasi pengembangan industri dari substitusi impor ke promosi ekspor. Strategi Industrialisasi Promosi Ekspor Sesuai dengan teori klasik perdagangan internasional, strategi industrialisasi promosi ekspor melibatkan pembangunan sektor industri manufaktur sesuai keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Strategi ini mempromosikan fleksibilitas dalam pergeseran sumberdaya ekonomi yang ada mengikuti perubahan pola dari keunggulan komparatif. Orientasi keluar, yang merupakan dasar dari strategi promosi ekspor, menghubungkan ekonomi domestik dengan ekonomi dunia lewat promosi perdagangan. Oleh karena itu, banyak negara yang menerapkan strategi promosi ekspor menghilangkan beberapa rintangan terhadap ekspor (Tambunan, 2001). Mekanisme strategi promosi ekspor adalah melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang netral, yang mengandung pengertian suatu liberalisasi perdagangan. Pembatasan impor barang jadi yang dilakukan untuk merangsang perkembangan industri substitusi impor dianggap suatu hal yang menimbulkan distorsi alokasi sumber-sumber ekonomi, karena negara akan kehilangan peluang untuk mengambil manfaat dari keunggulan komparatif (comparative advantage) dari produksi yang dapat diekspor. Oleh karena itu inti dari kebijakan promosi ekspor adalah untuk menaikkan ekspor dengan memberikan perangsang pada sektor ekspor dan bersamaan dengan itu dilakukan liberalisasi impor untuk menghilangkan distorsi dalam alokasi sumberdaya ekonomi. Kebijakan tersebut dapat dikatakan merupakan kebijakan yang didasarkan pada pemikiran klasik atau neoklasik yang berlandaskan pada konsep perdagangan bebas. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar
teori yang digunakan untuk melakukan strategi promosi ekspor bagi negaranegara pengekspor adalah mengambil manfaat dari keuntungan komparatif tenaga kerja melalui perdagangan internasional. Untuk menampung masuknya perusahaan-perusahaan manca negara yang akan mengekspor barang-barang yang sudah dirakit, negara-negara berkembang membuka kawasan perdagangan bebas (free trade zones) atau kawasan proses ekspor (export procesing zones). Dalam prakteknya penerimaan yang dihasilkan perusahaanperusahaan ekspor hanya berupa nilai ekivalen pembayaran terhadap pekerja lokal dan pembelian lokal oleh perusahaan tersebut, karena ekspor yang dilakukan sebetulnya merupakan subcontracting export dari perusahaan luar negeri kepada afiliasinya di negara-negara lain. Dengan demikian manfaat nilai ekspor yang dinikmati oleh negara-negara tersebut sangat kecil. Meskipun penciptaan tenaga kerja secara langsung cukup besar karena operasi perusahaan bersifat padat karya tetapi penggunaan input lokal secara umum tidak berarti, sehingga keterkaitan dengan ekonomi lokal sangat kecil. Satu-satunya manfaat yang cukup nyata terhadap perekonomian lokal adalah pembayaran upah terhadap pekerja-pekerja lokal yang sangat minim Kebijakan penerapan strategi industrialisasi promosi ekspor yang diambil oleh pemerintah Indonesia ternyata belum berpihak pada pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahannya secara lebih serius. Pemerintah masih cenderung mengadopsi kombinasi broad based industry dan hitech industry seperti pengembangan industri rekayasa berat, pabrikasi baja, industri kimia dan farmasi, serta industri alat transportasi. Strategi Industrialisasi Pertanian Paradigma baru pembangunan pertanian menempatkan strategi Agricultural Demand-Led Industrialization (ADLI) sebagai strategi industrialisasi yang menitikberatkan program pembangunan di sektor pertanian dan menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak pembangunan sektor industri dan sektorsektor lain (Adelman, 1984). Strategi ini berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan investasi dan inovasi teknologi, serta meningkatkan pendapatan masyarakat di perdesaan. Mengacu pada teori keterkaitan dimana keterkaitan ke belakang merangsang investasi pada industri yang mensuplai input dan keterkaitan ke depan mendorong investasi untuk tahapan produksi lebih lanjut, peningkatan produktivitas pertanian melalui keterkaitan ke belakang akan menstimulus permintaan input pertanian (pupuk, pestisida dan benih unggul) dan barang-barang kapital (jaringan irigasi, mesin pertanian, transportasi dan infrastruktur lain) serta meningkatkan permintaan tenaga kerjaBaik strategi industrialisasi substitusi impor maupun strategi industrialisasi promosi ekspor dipandang tidak berhasil digunakan sebagai pendekatan pembangunan di negaranegara yang sedang berkembang. Hal ini didasarkan pada dua faktor, yaitu: (1) kedua proses industrialisasi tersebut tidak terintegrasi dengan sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat, dan (2) kedua strategi tersebut menghasilkan redistribusi pendapatan yang cenderung menguntungkan pemilik modal. Daryanto (2003) mengatakan konsep pembangunan pada suatu wilayah harus
tetap mengacu pada kondisi wilayah itu sendiri (inward looking). Pemilihan prioritas pembangunan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat pada hakikatnya kesejahteraan masyarakatlah yang diutamakan. Konsep pembangunan dengan berbagai dimensi yang diterapkan pada suatu wilayah sering menemukan kenyataan bahwa konsep tersebut memerlukan modifikasi atau penyesuaian ke arah karakteristik lokal (local spesific). Mengingat sebagian besar pendudukan Indonesia berada di sektor pertanian, maka strategi industrialisasi yang sesuai adalah strategi pembanguan yang menitikberatkan pada sektor pertanian (agroindustri). Dalam memanfaatkan persaingan global, Indonesia perlu mengembangkan agroindustri berbasis tropis (tropical based agroindustry) melalui pengembangan beberapa kluster agroindustri. Kluster agroindustri yang dimaksud adalah kluster agroindustri pangan dan pakan (food and feed), kluster agroindustri serat alam (natural fiber), Kluster agroindustri biofarmasi (obat-obatan, pestisida, antibiotika, produk kecantikan), kluster agroindustri Energi Nabati (biodiesel, etanol) dan kluster Industri Floris (bungabungaan). Pada ke lima kluster tersebut Indonesia berpeluang besar untuk unggul secara internasional karena didukung keunggulan komparatif yang kita miliki dan tidak banyak negara lain yang memilikinya (Saragih dan Sipayung, 2006). Secara aggrerat agroindustri Indonesia masih berada pada fase awal yakni antara fase factor-driven dan capital-driven. Hal ini dicirikan antara lain oleh produktivitas dan nilai tambah yang masih relatif rendah. Pada industri serat alam seperti industri pulp dan kertas, masih sangat bergantung pada kayu hutan alam dan masih sedikit industri yang bahan bakunya dari kayu hasil budidaya. Pada industri minyak sawit, sebagian besar dari industri yang ada masih menghasilkan CPO sebagai produk utamanya. Padahal ratusan jenis produk turunan CPO yang dapat dihasilkan dari industri ini baik produk oleo kimia maupun oleo pangan. Agroindustri yang masih pada fase factor-driven dan capital-driven ini juga terkait dengan sektor penghasil bahan baku yakni sektor pertanian yang sebagian besar masih pada fase factor-driven. Secara keseluruhan, produksi aggregat pertanian sebagian besar masih bersumber dari perluasan areal pertanian dan masih sedikit disumbang oleh produktivitas. Karena itu, hal yang mendesak lakukan adalah meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan barangbarang modal dan peningkatan sumberdaya manusia. Sedangkan pada agroindustri yang mendesak dilakukan adalah pendalaman industri, sehingga nilai tambah yang dinikmati Indonesia lebih besar. Bila kita berhasil dalam memajukan agroindustri dari factor-driven ke capitaldriven serta pendalaman industri, maka tahap berikutnya adalah mendorong agroindustri memasuki fase innovation-driven. Pada fase ini produk utama agroindustri akan didominasi oleh produk-produk bernilai tambah tinggi, barangbarang modal bermuatan padat teknologi, hak paten/ royalti, produk-produk bioteknologi tinggi, dan lain- lain. Untuk mendukung agroindustri pada fase innovation-driven, peran lembaga penelitian sangat penting. Lembaga penelitian yang ada di Indonesia saat ini sebetulnya sudah siap mendukung agroindustri ke fase innovation-driven. Lembaga penelitian baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun perguruan tinggi banyak yang memiliki sumberdaya manusia peneliti kelas dunia. Namun karena agroindustri
belum banyak memanfaatkannya, penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh lembaga penelitian berhenti pada tahap invention. Masih sedikit yang berhasil merubah invention menjadi inovasi bisnis, (Simatupang, dan Syafa’at. 2000). Pengembangan agroindustri (industrialisasi pertanian) seperi yang dikemukakan di atas, secara tidak langsung akan berdampak terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian dan peningkatan kesempatan kerja di perdesaan serta pendapatan masyarakat perdesaan. Peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan diharapkan akan mampu menanggulangi kemiskinan perdesaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa industrialisasi pertanian dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan perdesaan. IV. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Kesimpulan Strategi industrialisasi substitusi impor maupun promosi ekspor dipandang tidak berhasil dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada dua faktor, (1) kedua proses industrialisasi tersebut tidak terintegrasi dengan sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat, dan (2) kedua strategi tersebut menghasilkan redistribusi pendapatan yang cenderung menguntungkan pemilik modal. Strategi industrialisasi indonesia yang menempatakan agroindustri sebagai leading sector secara in heren akan lebih mudah menyelesaikan berbagai masalah pembangunan ekonomi yang sedang kita hadapi saat ini. Dengan mempercepat pertumbuhan agroindustri akan memacu pertumbuhan sistem agribisnis dan menarik pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang lain. Pengembangan agroindustri (industrialisasi pertanian), secara tidak langsung akan berdampak terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian dan peningkatan lapangan kerja serta pendapatan masyarakat perdesaan. Peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan diharapkan akan mampu menanggulangi kemiskinan di perdesaan. Dengan demikian industrialisasi pertanian dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Implikasi Kebijakan
Pemerintah selayaknya melakukan usaha-usaha pembangunan ekonomi berbasis pertanian. Oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih mendorong produktivitas petanian, dan mendorong usaha-usaha non pertanian di pedesaan khususnya berbasis pertanian (agroindustri) dengan cara, memperbaiki infastruktur (jalan, listrik, air dan sebagainya), yang disesuiaikan dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat setempat. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pemerintah cenderung berpihak pada kepentingan industri perkotaan, maka ke depan, diharapkan pemerintah dapat berubah dan berpihak membela kepentingan pertanian di perdesaan. Karena itu pemerintah harus mengedepankan pemberian insentif kepada para petani, agar dapat menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan agar tidak semakin tertinggal dengan masyarakat perkotaan. Dalam persaingan global, Indonesia tidak mungkin unggul pada semua produk/ industri. Oleh karena itu, perlu memusatkan perhatian pada pengembangan industri-
industri yang berpeluang besar Indonesia unggul, yakni agroindustri berbasis tropis. DAFTAR PUSTAKA Adelman, I. 1984. Beyond Export-Led Growth. In Adelman. 1995. Institution and Development Strategies. The Selected Essay of Irma Adelman. University of California, Berkeley. Arifin, B. 2005. Pembangunan Pertanian: Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2009. Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik, Jakarta. Daryanto, A. 2003. Disparitas Pembangunan Perkotaan-Perdesaan di Indonesia. Agrimedia, Volume 8, No. 2 . . 2009. Dinamika Daya Saing Industri Peternakan. IPB Press. Bogor. Departemen Pertanian. 2002. Gerakan Industrialisasi Pertanian di Pedesaan (GERINDA 2020). Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta. Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia. Penerbit Erlangga, Jakarta. Hayami Y., and V.W.Ruttan. Agricultural Development, An International Prespective. The John Hopkins University Press. London. Lewis, W.A. 1954. Economic Development with Unlimited Supplies of Labor. In Chenery and Srinivasan (Editors). Handbook of Development Economics. Science Publisher B.V., Amsterdam. Saragih, B., dan T. Sipayung. 2006. Pembangunan Agroindustri sebagai Strategi Industrialisasi di Indonesia. Disajikan pada Konres ISEI, Manado. Simatupang, P. 1995. Industrialisasi Pertanian sebagai Strategi Agribisnis dan Pembangunan Pertanian dalam Era Globalisasi. Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor. Simatupang, P. dan N. Syafa’at. 2000. Strategi Pembangunan Ekonomi Nasional: Industrialisasi Berbasis Pertanian. Makalah dalam Konggres XIV Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 21-23 April 2000, Makasar. Susilowati, S.H. 2007. Dampak Kebijakan Ekonomi di Sektor Agroindustri terhadap Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Tabunan, M. dan S.H. Priyanto. 2005. Perubahan Struktur Ekonomi dan Peranan Agroindustri dalam Proses Industrialisasi Pertanian di Indonesia. Kerjasama Kanisius dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Jakarta.
