Status Terkini Pengelolaan SDI untuk Live Reef Food Fish Trade (LRFFT) dan Penerapan
Ecosystem Approach to Fisheries Management dalam rangka menjaga Sustainabilitas LRFFT Oleh:
Ir. Kosasih, M.Si Kasubdit Evaluasi Pengeloaan SDI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP 2010
Outline Paparan Status Pemanfaatan dan Potensi Pengembangan SDI di WPP – RI Status Produksi beberapa species ikan demersal EAFM (Definis, Tujuan, Dasar Hukum) Pengelolaan Perikanan berbasis WPP Contoh kasus LRFFT di Indonesia, Ikan Napoleon, Humphead Wrasse (Cheilinus undulatus)
STATUS PEMANFAATAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN
WPP-RI 571
WPP-RI 716
WPP-RI 717 WPP-RI 711
WPP-RI 572
WPP-RI 715
WPP-RI 712
WPP-RI 714 WPP-RI 713 WPP-RI 718
Overfishing
Fully Exploited
WPP-RI 573
Moderate (Sumber: Komnasjiskan, 2006)
Uncertain
Estimasi Potensi (Dalam Ribu Ton/Tahun) Potensi pada masing-masing wilayah pengelolaan perikanan Sl Kelompok Sumberdaya MalaIkan ka
S. Hindia
L. Cina Selatan
Laut Jawa
711
712
571
572
573
Ikan Pelagis Besar
27.7
164.8
201.4
66.1
55.0
Ikan Pelagis Kecil
147.3
315.9
210.6
621.5
Ikan Demersal
82.4
68.9
66.2
Udang Penaeid
11.4
4.8
Ikan Karang Konsumsi
5.0
Lobster Cumi-cumi Total Potensi (103 ton/th)
Sl. Makasar L. – L. Banda Flores
713
Tl Tomini L. SulaS. – L. wesi Pasi-fik Seram
716
717
L. Arafura - L. Timor
TOTAL
714
715
718
193.6
104.1
106.5
70.1
105.2
50.9
1,145.4
380.0
605.4
132.0
379.4
230.9
153.9
468.7
3,645.7
334.8
375.2
87.2
9.3
88.8
24.7
30.2
284.7
1,452.5
5.9
11.9
11.4
4.8
-
0.9
1.1
1.4
44.7
98.3
8.4
4.5
21.6
9.5
34.1
32.1
12.5
6.5
8.0
3.1
145.3
0.4
0.6
1.0
0.4
0.5
0.7
0.4
0.3
0.2
0.2
0.1
4.8
1.9
1.7
2.1
2.7
5.0
3.9
0.1
7.1
0.2
0.3
3.4
28.3
276.0
565.2
491.7 1,059.0
836.6
929.7
278.0
595.6
333.6
299.1
855.5
6,520.1
Keterangan: Data/angka tersebut masih memerlukan verifikasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan. Sumber : BRKP pada FKPPS Nasional 2010
4
Notes: Status Pemanfaatan dan Pengembangan masih bersifat secara umum, dengan berfokus kepada 4 kelompok besar (PB, PK, Demersal dan Udang) Di masa yang akan datang, diharapkan status pemanfaatan SDI dapat diberikan berdasarkan species ikan, terutama ikan-ikan ekonomis penting Tersedianya status beberapa species ikan ekonomis penting (YE Tuna, Snapper, Grouper) merupakan salah satu syarat eco-label (MSC) Data mengenai produksi ikan karang hidup konsumsi hasil tangkapan (LRFFT) masih belum tersedia
VOLUME DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP No
Rincian
2005
1 Produksi (Ton) - Laut - Perairan Umum 2 Nilai Produksi (Rp. 1.000,-) - Laut
2006
2007
2008
2009
4.705.869
4.806.112
5.044.737
5.196.328
5.285.020
4.408.499
4.512.191
4.734.280
4.701.933
4.789.410
297.370
293.921
310.457
494.395
495.610
36.171.339 40.069.060 48.431.935 52.812.740 58.218.670 33.255.308 37.162.918 45.025.651 49.162.910 54.328.080
- Perairan Umum
2.916.031
2.906.142
3.406.284
3.649.830
3.890.590 Satuan : Ton Unit : Tonnes
Jenis ikan
Species
Ikan napoleon (C. undulatus)
Napoleon wrasse/Humhead wrasse
Kerapu karang
Blue lined seabass
Kerapu bebek
2004
2005
2006
2007
115 14.392
144 28.577
670 36.094
760 41.461
Humpback hind
5.807
6.076
4.589
6.271
Kerapu balong
Honeycomb grouper
2.182
2.537
2.844
5.087
Kerapu lumpur (E. coioides)
Greasy rockcod/Estuary rockcod
-
-
1.020
1.117
Kerapu sunu
Leopard coralgrouper
19.162
8.666
5.642
7.827
DEFINISI DAN TUJUAN EAFM • Pengertian Suatu pendekatan ekosistem untuk perikanan yang berusaha untuk menyeimbangkan tujuan sosial yang beragam, dengan memperhatikan pengetahuan dan ketidakpastian yang terdapat pada sumberdaya biotik, abiotik dan manusia sebagai komponen ekosistem dan interaksi mereka dan menerapkan pendekatan yang terintegrasi untuk perikanan di dalam batas-batas ekologis yang berarti. • Tujuan Untuk merencanakan, mengembangkan dan mengelola perikanan sedemikian rupa sehingga memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat, tanpa mengganggu kesempatan generasi mendatang untuk memperoleh manfaat dari berbagai barang dan jasa yang diberikan oleh ekosistem laut. (FAO. 2003.The ecosystem approach to fisheries - FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries)
MOTIVASI UNTUK BERTINDAK •
Peningkatan kesadaran akan pentingnya interaksi antara sumber daya perikanan dan lingkungan;
•
Belum optimal kinerja dari pendekatan pengelolaan saat ini, seperti yang ditandai dengan terjadinya overfishing dan fully exploited di beberapa wilayah pengelolaan perikanan;
•
Pengakuan lintas sektor terhadap nilai sumberdaya perikanan dan ekosistem kelautan dalam konteks nasional (pro-poor, pro-growth and pro-job) untuk pembangunan berkelanjutan;
•
Kemajuan ilmu pengetahuan terbaru, yang mampu memberikan informasi tentang ketidakpastian nilai fungsional ekosistem untuk manusia (yaitu barang dan jasa yang tersedia dari ekosistem).
DASAR HUKUM INTERNASIONAL • The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). • The 1992 United Nations Conference on Environment and Development Deklarasi Rio de Janeiro. • The 1992 Convention on Biological Diversity (Article 2. Use of Terms Ecosystem). • Kode Etik Perikanan yang bertanggung jawab (Implementation of the 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries). • The 2002 Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development.
9
DASAR HUKUM NASIONAL Peraturan terkait yang ada saat ini :
• UU No. 31/2004 tentang Perikanan sebagaimana telah di revisi oleh Undang-Undang No. 45/2009. • Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. • Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. • Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Peraturan Pemerintah No. 7/1999 tentang Pelestarian Tumbuhan dan Hewan. • Peraturan Pemerintah No. 60/2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. 10
Amanat UU 31/2004 jo UU 45/2009
Pasal 1 (2) Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Pasal 1 (8) Konservasi Sumber Daya Ikan
Pasal . 7 (1)
Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya Pencegahan pencemaran dan kerusakansumber daya ikan serta lingkungannya Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap Kawasan Konsevasi Perairan
Pasal 8 (1-5) Larangan penggunaan bahan kimia, biologis, bahan peledak, metode atau struktur kegiatan penangkapan ikan yang mengancam kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan
Pasal 9 (1) Larangan kepemilikan, menguasai, menggunakan, penggunaan alat tangkap dan atau metode yang merusak yang mengancam kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan
Pasal 13 Spesies, Ekosistem dan Konservasi Genetik
Pasal 14 Pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem
tentang Perikanan
PENDEKATAN PENGELOLAAN Pengelolaan perikanan berbasis WPP 1. Membagi perikanan di Indonesia ke dalam sebelas wilayah pengelolaan perikanan (WPP). 2. Mengembangkan pendekatan pengelolaan perikanan berbasis sumber daya dan lingkungan bio-fisik. 3. Mengembangkan forum koordinasi dalam pengelolaan perikanan (FKPPS). 4. Kawasan Perlindungan Laut sebagai alat untuk konservasi sumber daya perikanan.
LANGKAH MAJU
WPP
• Diterapkan sejak tahun 1999 dengan 9 wilayah pengelolaan perikanan, kemudian dirubah dengan Permen 01/2009 menjadi 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP). • FKPPS dilaksanakan mulai tahun 1999 pada tingkat Nasional, 3 regional dan Provinsi, kemudian diubah menjadi tingkat nasional, 11 regional dan provinsi. • Pada tahun 2009 telah dihasilkan dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) untuk WPP 711 (LCS) dan 718 (L.Aru dan L.Timor).
MOVING FORWARD
MPA’s
• Diterapkan sejak tahun 1977 “Cagar Alam Laut – Taman Laut Banda” • Penerapan dengan nama lain : Taman Nasional Laut, Cagar Alam Laut, Nature Reserve, Suaka Marga Satwa Laut, dan Taman Wisata Alam Laut. • Inisiasi Nasional dan lokal (Provinsi/Kabupaten/Kota) • Pada tahun 2009 telah dicapai daerah konservasi perairan 13.529.067,067,66 Ha meliputi (35 KKLD, 2 KKLN, 8 Taman Nasional Laut, dan daerah perlindungan laut lainnya)
MOVING FORWARD
Advo
• Program Pemulihan SDI mulai tahun 2010, antara lain : Penebaran Benih Ikan (Restocking) dan Perbaikan Habitat ikan dengan Pembuatan Rumah Ikan (dilaksanakan tahun 2011). • Penutupan Sementara Ijin untuk Alat Tangkap dan Alat Bantu penangkapan tertentu (SK Dirjen PT No. 08/DJ-PT/2010) • Program One Man One Thousand Fries (OMOTF) dimana setiap orang diminta ikut berkontribusi menebar benih ikan. • Penguatan kelembagaan masyarakat lewat Ko-Manajemen Perikanan. • Memperhatikan kearifan lokal dalam pengelolaan SDI ke depan.
LANGKAH MENUJU PENGELOLAAN PERIKANAN DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM 1. Menyamakan persepsi tentang pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan. 2. Mengidentifikasi Indikator Besar Ekosistem yang akan digunakan. 3. Memasukkan indikator ekosistem dalam monev pengelolaan SDI. 4. Pilot project pelaksanaan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan.
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang berkelanjutan Humphead Wrasse (Cheilinus undulatus)
Presented in the Meeting on the Trade of Cheilinus undulatus (Humphead Wrasse) & CITES Implementation, Bali (June 3-4, 2010)
Humphead Wrasse (Cheilinus undulatus) Distribution and primary fishing ground HHW is widely distributed on reefs across the Indian and Pacific Oceans (Sadovy, 2006)
HHW Distribution and primary fishing ground (continued….)
HHW dapat ditemukan di hampir semua terumbu karang di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian tengah dan timur (Bali, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, and Papua)
Daerah Penangkapan (Fishing ground) secara perlahan berpindah ke arah timur, Papua. Hal ini disebabkan ketersediaan SDI yang berkurang di wilayah barat Indonesia (Sumatera)
PRIMARY FISHING GROUND OF HHW
HHW’s QUOTA AND REAL EXPORT, 2005-2010 Source : DG Forest Protection & Nature Conservation-Ministry of Forestry
ekor
Quota
Real export
9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
2005
2006
2007
2008
Note: Real export in 2010 based on data recorded by April 23
2009
2010
HHW’s CATCH QUOTA BY PROVINCE, 2010 Source : DG Forest Protection & Nature Conservation-Ministry of Forestry
Sumut, 200
Riau, 300 Kaltim, 400
Papua, 2000
Sulsel, 400 Sultra, 200 Maluku, 1000
NTT, 1000 NTB, 500
Total quota: 6,000
Catch of HHW (AND HHW LOOK A-LIKE??) 2004-2008
4,500 4,000
Catch (Ton)
3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2004
2005
2006
2007
2008
Year Sumber : Statistik Perikanan Tangkap, Indonesia
The Problems : Praktek IUU Fishing Penggunaan Cyanide dan Bom Ikan Perdagangan yang tidak sesuai ukuran (<1 kg or >3 kg) Penyelundupan dengan menggunakan kapal angkut asing Mencampur HHW dengan jenis kerapu lainnya dalam satu box selama pengiriman dan menggunakan nama Kerapu
Upaya dalam pengelolaan sumberdaya ikan napoleon yang berkelanjutan 1. Meningkatkan form pengumpulan data statistik perikanan tangkap. Diantaranya dengan pemilahan jenis ikan hasil tangkapan. Ikan Napoleon telah dipisahkan dalam kelompok tersendiri di dalam statistik perikanan tangkap Indonesia Hambatan : Identifikasi jenis ikan Kesalahan dalam pengidentifikasian jenis ikan kerap terjadi untuk napoleon dan jenis-jenis lain yang mirip dengannya
VS
HHW
Parrotfish
Upaya dalam pengelolaan sumberdaya ikan napoleon yang berkelanjutan 2. Peningkatan Stok SDI melalui program Re-Stocking Ketersediaan larva/juvenile yang terbatas Jenis ikan ini dapat diusulkan sebagai salah satu prioritas dalam program “One Man One Thousand Fries”
3. Mempromosikan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan Mensosialisasikan prinsip-prinsip CCRF kepada seluruh stakeholders
4. Rehabilitasi dan Modifikasi Habitat
Pembangunan rumah ikan (Fish Shelter) di lokasi-lokasi yang sesuai
scientific SUPPORT needs for improving HHW management
Metode Stock Assesment yang cocok untuk mengestimasi densitas guna penetapan JTB; Informasi yang detail mengenai lokasi-lokasi pemijahan, periode pemijahan dan daerah asuhan sebagai dasar dalam penetapan “closed season” ; Penelitian ilmiah untuk mengembangkan pembesaran larva/juvenile; Informasi yang spesifik mengenai lokasi-lokasi yang sesuai untuk re-stocking
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
[ DIREKTORAT SUMBERDAYA IKAN - DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP ]
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10100 Gedung Mina Bahari II Lt. 10 Email:
[email protected] Telp. (021) 351 9070 (hunting) Pst. 1223, Fax. (021) 3453008 www.dkp.go.id
