SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG RSU Dr. SAIFUL ANWAR
No. Dokumen
No. Revisi
Halaman
MALANG
1/2
Tanggal Terbit
SOP
Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur
dr. BUDI RAHAJU, MPH NIP.19551011 198210 2 001 Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara Pengertian
dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 1. Satuan kerja meyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan informasi tentang kegiatan dan produk unit kerja secara akurat dan tidak menyesatkan. 2. Satuan kerja mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan
Tujuan
menyampaikan bahan dan informasi secara cepat, dan tepat waktu. 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mampu memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu.
Kebijakan
Prosedur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu, memberikan penjelasan mengenai penyediaan, pengumpulan, pengklarifikasian, pendokumentasian, pelaporan dan pelayanan informasi publik di lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon informasi dan pengguna informasi bagi pemohon perorangan, sedang untuk pemohon informasi organisasi masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat harus melampirkan fotocopy akte notaris organisasi/ lembaga, fotocopy KTP penanggungjawab dan fotocopy pemohon informasi/ pengguna informasi publik, surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur/ setempat. 1
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon imformasi publik. 3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik. 4. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/ pengguna informasi. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik (berita acara penerimaan informasi publik) kepada pengguna informasi publik: a) Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website RSSA Malang. b) Jangka waktu penyelesaian 1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan tertulis ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak. 3. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan. 4. Jika permohonan diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk softcopy melalui website atau hardcopy atau data tertulis, apabila dibutuhkan biaya penggandaan menjadi tanggungjawab atau beban pemohon informasi. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.
2
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI RUMAH SAKIT No. Dokumen
No. Revisi
Halaman 1/3
Tanggal Terbit
SPO
Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur
Dr.dr. BASUKI B PURNOMO, Sp.U NIP. 19540731 198201 1 002 Tata cara serta pedoman penyelesaian sengketa informasi di lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Pejabat Pengertian
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan penyelesaian sengketa informasi melalui proses mediasi bagi pemohon informasi
Tanggung Jawab
- Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang - Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Saiful Anwar Malang - Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
Dasar Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 415/ KPTS/ 013/ 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3
- Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur Nomor 800/8/9/302/2011 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2011 - RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan sebagai PPID Pembantu mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan informasi tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara akurat dan tidak menyesatkan - RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan sebagai PPID Pembantu mampu memberikan tanggapan atas sengketa informasi secara cepat dan tepat waktu - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mampu memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu Tujuan
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mampu menjadi mediator yang baik dalam hal sengketa informasi sehingga masalah sengketa informasi tidak berlarut-larut dan menimbulkan sengketa yang berkepanjangan - Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi - Memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan mediasi sengketa informasi publik - Meningkatkan kepuasan pemohon informasi dan meminimalkan informasi publik di lingkungan organisasi/ lembaga publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas - PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi
- PPID menyusun kajian /kronologi dan pertimbangan hukum untuk disampaikan Kebijakan
kepada atasan PPID - Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi - Pemohon mengajukan pernyataan keberatan secara tertulis kepada Ketua PPID paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan-alasan sebagai berikut:
Prosedur
1.
Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian
2.
Tidak disediakannya informasi berkala
3.
Tidak ditanggapinya permintaan informasi
4
4.
Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta
5.
Tidak dipenuhinya permintaan informasi
6.
Pengenaan biaya yang tidak wajar
7.
Masalah yang timbul dikemudian hari yang tidak dapat disebutkan diatas
- Pemohon keberatan mengajukan surat keberatan kepada Ketua PPID RSSA setelah menerima jawaban melalui Sub Bag Tata Usaha. - Pemohon informasi wajib mengisi Register Keberatan - Sub Bag Tata Usaha mencatat surat keberatan sebagai surat masuk dan membuatkan disposisi kepada Pimpinan RSSA - Pimpinan RSSA mendisposisikan surat kepada Ketua PPID - Disposisi diterima Sekretariat PPID yang berkedudukan di Sub Bag Hukmas kemudian oleh petugas surat keberatan di catat di dalam buku register. - Tim PPID mengadakan rapat koordinasi dengan anggota dengan melibatkan unit/instalasi dan bagian pelayanan terkait dengan pengajuan keberatan pemohon informasi - Ketua PPID untuk segera diambil kebijakan, apakah informasi dapat diberikan atau tetap dikecualikan dengan mempertimbangkan saran dari Kepala Unit/Instalasi dan Kepala Bagian sebagai anggota - Ketua PPID meminta persetujuan Pimpinan RSSA atas kebijakan yang diambil - Atasan PPID memerintahkan Ketua PPID untuk memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon - PPID RSSA koordinasi dengan Komisi Informasi dengan membawa Konsep Kajian dan kronologi dari pemohon - Menyiapkan materi jawaban kemudian menyusun tanggapan atas keberatan pemohon - Sengketa informasi diselesaikan - Hasil tanggapan atas keberatan pemohon didokumentasikan dengan baik - Apabila sengketa informasi belum terselesaikan maka diselesaikan di Komisi Informasi Unit Terkait
- Seluruh Instalasi dan Unit Pelayanan - Seluruh Bagian dan Bidang Instansi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
5
KLASIFIKASI DAN PENGECUALIAN INFORMASI RUMAH SAKIT No. Dokumen
No. Revisi
Halaman 1/3
Tanggal Terbit
SPO
Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur
Dr.dr. BASUKI B PURNOMO, Sp.U NIP. 19540731 198201 1 002 Tata cara serta pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Pengertian
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan klasifikasi dan pengecualian informasi rumah sakit
Tanggung Jawab
- Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang - Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Saiful Anwar Malang - Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Dasar Hukum - Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 415/ KPTS/ 013/ 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur - Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur Nomor 800/8/9/302/2011 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2011
6
- RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan sebagai PPID Pembantu mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan serta mengklasifikasikan informasi tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara akurat dan tidak menyesatkan - RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan sebagai PPID Pembantu mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan serta mengklasifikasikan bahan dan produk informasi secara cepat dan tepat waktu
Tujuan
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan klasifikasi akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan etika medis kedokteran - Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka - Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi - Memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik - Meningkatkan Pelayanan informasi publik di lingkungan organisasi/ lembaga publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas - Melaksanakan perencanaan program di Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi - Melakukan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi - Melaksanakan identifikasi data dan informasi
Kebijakan
- Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, yang meliputi: 1. Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya 2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja pemerintah RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan sebagainya 3. Informasi
mengenai
Laporan
7
Keuangan,
seperti
Laporan
Realisasi
Anggaran, Laporan Pendapatan Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan sebagainya 4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan 5. Informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon - Petugas PPID melakukan penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi - Petugas PPID menyampaikan permintaan pengumpulan data secara berkala dari unit instalasi dan bagian pelayanan yang berkaitan dengan data publish dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang - Petugas unit instalasi dan bagian pelayanan menyiapkan data yang diminta oleh petugas PPID Prosedur
- Petugas unit instalasi dan bagian pelayanan meminta otorisasi dari kepala unit/ kepala bagian pelayanan atas permintaan data dan informasi dari petugas PPID - Petugas unit instalasi dan bagian pelayanan menyerahkan data yang diminta kepada petugas PPID untuk diarsip, dan meminta tanda bukti penerimaan dokumen - Petugas PPID memproses dan melakukan klasifikasi data dan informasi serta membukukan, mencatat dan mengarsipkan dokumen informasi publik Unit Terkait
Unit Terkait
- Seluruh Instalasi dan Unit Pelayanan - Seluruh Bagian dan Bidang Instansi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
8
STANDART OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG TAHUN 2011 I.
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapakan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi. B. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
9
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 209 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)
4. Perda Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 No.5 Seri E)
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor
800/8/9/302/2011 tentang
Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2011
C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud : Pedoman ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik 2. Tujuan : -
Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi;
-
Memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
-
Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Organisasi/ Lembaga Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.
II. HAKEKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana; pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas; kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.
10
III. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 1.
Transparansi Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas Dapat dipertangggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan informasi dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas
4. Partisipatif Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat 5.
Kesamaan Hak Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak
IV. KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, masuk dalam kelompok pelayanan jasa, yakni menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
V. STANDART OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Setiap penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standart pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran buku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi. Adapun Standart Pelayanan Informasi Publik, sbb: 1.
OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office dan Back Office yang baik : 11
a. Front Office meliputi : > Desk Layanan Langsung > Desk Layanan Via-Media b. Back Office, meliputi :> Bidang Pelayanan > Bidang Rekam Medik dan Evaluasi Pelaporan > Bidang Keuangan dan Akuntansi > Bidang Perencanaan dan Anggaran > Bidang Penunjang Pelayanan > Bidang Pendidikan dan Penelitian > Bidang Pengembangan Profesi > Seksi Evaluasi Pelaporan > Sub Bag Hukmas > Instalasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.
DESK INFORMASI PUBLIK Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/ pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/ fax, email dan website.
3.
WAKTU PELAYANAN INFORMASI Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik, di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat. Senin – Kamis : 09.00 - 15.00 WIB
4.
Istirahat
: 12.00 - 13.00 WIB
Jumat
: 09.00 - 15.00 WIB
Istirahat
: 11.00 - 13.00 WIB
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
a. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi b. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik c.
Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik
d. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/ pengguna informasi jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
12
e. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik f.
Petugas PPID membukukan, mencatat dan mengarsipkan dokumen informasi publik yang diserahkan kepada pemohon informasi
5.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja c.
Penyampaian/ pendistribusian/ penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui e-mail, fax, ataupun jasa pos
d. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis serta biaya apabila dibutuhkan untuk kepentingan keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.
6.
BIAYA/ TARIF Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/ pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/ fotocopy sendiri disekitar gedung Badan Publik (PPID) setempat atau menyediakan CD/ DVD kosong atau falshdisk untuk perekaman data dan informasinya.
7.
KOMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/ pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi dibidang pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.
8. LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK
13
Pengelolan
hasil
transaksi
penyelenggaraan
pelayanan
publik dilakukan
melalui
pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi. Bidang Pelayanan Informasi membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jatim. Selanjutnya PPID Provinsi Jatim setiap bulan melaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, selaku atasan PPID Provinsi Jatim. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal (17); (Informasi yang apabila dibuka akan mengakibatkan terhambatnya proses penegakan hukum, mengganggu perlindungan HAKI, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungnan luar negeri, mengungkapkan akta otentik yang bersifat pribadi, kemauan terakhir dan wasiat seseorang, mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik, psikis seseorang), memorandum atau surat antar Badan Publik yang bersifat rahasia, serta informasi yang tidak dapat diungkapkan berdasarkan undang-undang
b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud pasal (9); (Informasi berkala yaitu informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, dan/ atau informasi yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku) c.
Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
d.
Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi; f.
Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang- undang ini.
VI. KEDUDUKAN PPID 1.
Kedudukan dan Penunjukan PPID Provinsi 14
a. PPID berkedudukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur b. PPID ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur c.
Ketua PPID adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
2.
Kedudukan dan Penunjukan PPID Pembantu/ SKPD RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
a. PPID Pembantu/ SKPD berkedudukan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang b. PPID Pembantu/ SKPD ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
VII. TUGAS DAN FUNGSI 1.
Tugas dan Fungsi pembantu PPID Provinsi Tugas : Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi
dan
mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Fungsi : a.
Penghimpunan informasi publik dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
b.
Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh SKPD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur
c.
Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam ketegori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik
d.
Pendampingan Penyelesaian sengketa informasi
2. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu/ SKPD RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tugas
:
Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi
dan
mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan RS Jiwa Menur Fungsi 1.
:
Tugas PPID RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yaitu mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
2.
Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/ atau informasi publik yang diperoleh di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 15
3.
Penyeleksaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Ketua PPID RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
4.
Penyelesaian sengketa pelayanan informasi
5.
Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Provinsi dalam pengelolan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi
3.
Tugas dan Fungsi Sekretaris
Tugas
:
Merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan,
mongkonsolidasikan
dan
mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu/ SKPD Fungsi
:
a.
Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi
b.
Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang
c.
Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi
d.
Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi
e.
Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak online Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris dibantu oleh sekretariat dengan tugas, yaitu:
1.
Melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi
2.
Melaksanakan
koordinasi
dan
konsolidasi
dalam rangka
pengumpulan
informasi dan
dokumentasi 3.
Melaksanakan administrasi dalam rangka penyediaan pelayanan informasi dan dokumentasi
4.
Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan informasi
4.
Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Tugas: Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau memberikan pelayanan informasi kepada publik
16
Fungsi: 1.
Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
2.
Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi
3.
Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik
4.
Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
5.
Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik
6.
Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya pelayanan dan dokumentasi informasi dibantu oleh pengelola publikasi, dengan tugas yaitu:
1.
Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang pelayanan informasi
2.
Melaksanakan sosialisasi
3.
Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi
4.
Menyiapkan bahan penyajian informasi
5.
Menyusun topik-topik pelayanan informasi
5.
Tugas dan Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Tugas: Mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi Fungsi:
a. Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolah Data danKlasifikasi Informasi b. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik c.
Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi
d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengolahan Data dan klasifikasi dibantu oleh Pengelola Data, dengan tugas yaitu: 1.
Melaksanakan pengelolaan data dan informasi
2.
Melaksanakan pengembangan sistem informasi
3.
Menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi
4.
Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi
5.
Melaksanakan identifikasi data dan informasi
6.
Melaksanakan klasifikasi data dan informasi
17
6.
Tugas dan Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Tugas: Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik Fungsi:
a. Pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi c.
Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi
d. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dibantu oleh Pengelola Penyelesaian Sengketa, dengan tugas yaitu: 1. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan 2. Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaiakn pemohon dan/ atau pengguna informasi 3. Menyusun verifikasi pengaduan dan/ atau sengketa informasi 4. Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di satuan kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja bersangkutan 1.Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut: a. Mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya c.
Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan
d. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen 2. Komponen utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, meliputi: a. Organisasi/ Kelembagaan b. Kebijakan dan Peraturan Daerah terkait c.
Sumber daya manusia (struktural dan fungsional)
d. Program dan Kegiatan e. Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang meliputi unsur program dan kegiatan f.
Sarana dan prasarana serta Sistem Informasi (IT)
g. Daftar Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala h. Daftar Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta i.
Daftar Informasi yang wajib tersedia setiap saat
j.
Daftar Informasi yang dikecualikan
18
D. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan. 1.
Informasi yang bersifat publik Dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi: a.
Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi: 1) Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja dan sebagainya 2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja RS Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya 3) Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan relaisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan 5) Informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon
b.
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi: 1) Informasi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan sebagainya 2) Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut atau daerah pemukiman 3) Informasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaan reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik 4) Informasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusaran lahan untuk kepentingan umum 5) Hal lain yang mengancam hajat hidup orang banyak
c.
Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi: 1) Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; tidak termasuk informasi yang dikecualikan 2) Hasil keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan latar belakang pertimbangannya 3) Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/ atau dibaca di SKPD
19
4) Rencana kerja program/ kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dan/ atau dibaca SKPD 5) Perjanjian Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak ketiga 6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 7) Prosedur kerja pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/ atau 8) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2.
Informasi yang dikecualikan Dalam pengelompokkan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a.
Informasi yang tidak boleh dibuka atau dikecualikan: 1) Informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum 2) Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat 3) Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara 4)
b.
Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional
Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal (17) dan (18) : 1) Dapat menghambat Proses Penegakan Hukum 2) Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Perlindungan dari Persaingan Usaha Tidak Sehat 3) Dapat membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara 4) Dapat mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia 5)
Dapat merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional
6) Dapat merugikan kepentingan Hubungan Luar Negeri 7) Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan 8) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang Undang 9)
Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
10) Dapat mengungkap rahasia pribadi
c.
Prinsip-prinsip
yang
harus
diperhatikan
dikecualikan:
20
dalam
mengelompokkan
informasi
yang
1) Ketat, artinya untuk mengkatagorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas 2) Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan 3) Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya d.
Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka
e.
Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada point c dilengkapi dengan uji kepentingan publik (balancing public interest test) yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik
f.
Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
g.
Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (1) dan (2) tersebut diatas, diajukan oleh SKPD yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi
h.
Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka (3) dilakukan melalui rapat pimpinan i. Contoh : Informasi yang dikecualikan
No. 1.
Jenis Klasifikasi/ Bidang Yang
Alasan
Dikecualikan Kerahasiaan
identitas
kesehatan pribadi pasien
dan
data
Jangka Waktu
1. Pasal 22 ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
tentang
Tenaga
Kesehatan diatur bahwa bagi tenaga
kesehatan
jenis
tertentu dalam melaksanakan tugas
profesinya
berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data
identitas
kesehatan
pasien.
4.
Kode
dan
pribadi Etik
Kedokteran dalam pasal 12 menetapkan: “setiap dokter wajib merahasiakan sesuatu yang
diketahuinya
seorang
21
penderita
tentang bahkan
juga setelah penderita itu meninggal dunia”. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
269/Menkes/Per/III
/2008 Tentang Rekam Medis sebagai
berikut:
Informasi
tentang identitas, diagnosis, riwayat
penyakit,
pemeriksaan
riwayat
dan
riwayat
pengobatan 2.
Pengadaan Barang dan Jasa
UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf J; informasi yang tidak
boleh
berdasarkan
diungkapkan Undang-Undang,
yaitu: Perpres No. 54 Tahun 2010, Pasal 66 ayat (3) nilai total HPS bersifat
terbuka
dan
tidak
rahasia. a. Pasal 17 huruf b : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada
informasi
pemohon
publik
mengganggu
dapat
kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat b. Pasal 17 huruf h, angka 3: kondisi
keuangan,
aset,
pendapatan, dan rekening bank seseorang c. Pasal 17 huruf h, angka 4: hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan
kapabilitas,
intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang
22
E. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa
Timur
guna
membantu
PPID
dalam
melayani
permintaan
informasi.
Pendokumenatsian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi: 1.
Deskripsi Informasi Setiap SKPD membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi
2.
Verifikasi Informasi Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya
3.
Otentikasi Informasi Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja
4.
Kodefikasi Informasi a. Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka dilakukan kodefikasi b. Metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing SKPD
5.
Penataan dan Penyimpanan Informasi
F. PELAYANAN INFORMASI 1.
Mekanisme Pelayanan Informasi Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/ pengguna informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik: a. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut: b.
Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan media cetak yang tersedia
2.
Jangka Waktu Penyelesaian a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima,
23
permintaaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak c. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan d. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP G. PROGRAM KERJA PPID Dalam melaksanakan agenda kerja Tim PPID perlu melakukan kegiatan komunikasi sebagai berikut:
No
Bulan
Kegiatan
1
1
Koordinasi internal
2
Koordinasi lintas sektoral
3
Koordinasi dengan Provinsi
4
Siaran
Pers/
Pengumuman
2
3
Release/
tanggapan
Pers
(Klarifikasi Informasi) 5
Monitoring Isu Publik dari : Media Online Media cetak Media Penyiaran
6
Penerbitan media tercetak internal seperti majalah/tabloid/buletin
7
Pembuatan Media tercetak seperti leaflet/booklet
8
Media visit
9
Media gathering
10
Press tour
11
Konferensi pers
12
Dialog Interaktif Radio Televisi
24
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Forum Sosialisasi/ Advokasi
14
Penyediaan
iklan
layanan
masyarakat di Radio Televisi 15
Advertorial
16
Media luar ruangan
17
SMS center
18
Turun kebawah (TURBA) untuk menjaring aspirasi masyarakat
19
Media tradisional
H. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi: 1. PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut: -
PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/ atau pengguna informasi yang akan ditolak;
-
PPID mengadakan rapat koordinasikan dengan melibatkan SKPD yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
-
Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
-
Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik
2. PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohonan informasi publik secara tertulis: -
PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/ atau pengguna informasi
-
PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID
-
Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat
-
Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik
3. Penyelesaian sengketa informasi: -
PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi
-
PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada atasan PPID
-
Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi
4. Mekanisme Penanganan Gugatan 25
Sesuai pasal 35 UU No. 14/2008, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan atas layanan informasi yang diterimanya. Prosedur Penanganan Gugatan atas Sengketa Informasi di Setjen Wantannas dapat digambarkan sebagai berikut: Keberatan: Secara singkat mekanisme pengajuan keberatan dapat digambarkan sebagai berikut: Mekanisme pengajuan Keberatan adalah sebagai berikut: a. Pemohon mengajukan pernyataan keberatan secara tertulis paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan-alasan sebagai berikut: 1)
Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian
2)
Tidak disediakannya informasi berkala
3)
Tidak ditanggapinya permintaan informasi
4)
Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
5)
Tidak dipenuhinya permintaan informasi
6)
Pengenaan biaya yang tidak wajar
7)
Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 14/2008.
b. Permohonan keberatan dapat dilakukan di meja layanan informasi secara lisan maupun tertulis. c.
Pemohon Informasi wajib mengisi Register Keberatan (Lampiran 9) yang sekurangkurangnya memuat: 1)
Nomor
2)
Tanggal diterimanya keberatan
3)
Identitas lengkap pengaju keberatan
4)
Alasan pengajuan keberatan
5)
Waktu pemberian tanggapan keberatan
6)
Nama dan tanda tangan pengaju keberatan serta petugas yang menerim pengajuan keberatan.
Dalam hal keberatan diajukan secara lisan, Petugas Informasi mengisikan formulir di atas berdasarkan keterangan pemohon dan ditandatangani oleh pemohon. d. Unit kerja yang menerima pengaduan menyampaikan surat keberatan kepada PPID selaku koordinator. Petugas Informasi mencatat informasi tersebut dalam Buku Daftar Keberatan dengan mencantumkan referensinya. e. Petugas Informasi Pusat menyampaikan surat keberatan kepada PPID untuk disampaikan kepada atasan PPID untuk mengambil kebijakan untuk menguatkan keputusan PPID atau menggugurkannya. 26
f.
Jika
Atasan PPID
menggugurkan keputusan PPID, informasi yang diminta segera
diserahkan kepada Pemohon.
g. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan PPID, maka dapat memberikan tanggapan atas keberatan tersebut secara tertulis disertai alasannya. h. Tanggapan disampaikan oleh PPID kepada Petugas Informasi Unit Kerja
Setjen
Wantannas untuk dicatat dan dikirimkan dengan surat tercatat. Surat Tanggapan Keberatan sekurang-kurangnya memuat: 1)
Tanggapan pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
2)
Nomor surat tanggapan atas keberatan;
3)
Tanggapan/jawaban tertulis Pimpinan Badan Publik atas keberatan yang diajukan
4)
Perintah kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan apabila keberatan dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya
5) i.
Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada angka 4
Tanggapan dikirimkan paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan.
27
