SOME UPDATES ON INDONESIA ECONOMY Muhammad Romli, MSM Economist May 19, 2016
The purpose of national development is to enhance the welfare of people
Average 2010-2014
Poverty
GDP
2015
2016
2017
2018
2019
12%
11%
10,3%
9,5%
8,5%
8,0%
5,8%
4,8%
5,3%
5,9%
7,5%
8,0%
The Stance of Medium Term National Development Plan under President Jokowi (2015-2019) To strengthen the national development in all dimensions of human being with emphasis on the increasing of Economy Competiveness with basis of high competency of human resources and natural resources and also advanced technology. 2
Structutal Reform on Economic & Indonesian Budgets
Strategi JANGKA PANJANG untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan
Budget Reforms TANTANGAN STRUKTURAL
VOLATILITAS GLOBAL
Meningkatkan kontribusi investasi pada struktur ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan.
Optimalisasi Pendapatan
Kualitas Belanja & Pencabutan Subsidi Premium
Pembiayaan Berkelanjutan
Economic Reforms Maintaining the Purchasing Power of People
Boosting the Investment as Pillar of Economic Growth
Strategy in Budget Reforms…
Perbaikan regulasi: Tax amnesty, Amandemen (UU PPh, UU PPN, UU KUP, dan UU PNBP.
Reinventing policy, E-Invoice, Compliance risk management
Penyesuaian PTKP
Memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, memperbaiki adm. pajak.
Insentif fiskal yang strategis
Mengoptimalkan PNBP K/L untuk mengurangi ketergantungan PNBP komoditas
Penerimaan
Belanja
Komitmen untuk mengembangan infrastruktur
Belanja dengan cara yang lebih efisien
Subsidi tepat sasaran
Memenuhi anggaran belanja wajib
Memperbaiki kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah
Melanjutkan reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran (Listrik, benih, pupuk dan kredit (KUR)
Menstimulasi ekonomi daerah untuk mencapai pertumbuhan yang lebih optimal melalui transfer dan dana desa
Alokasi anggaran yang lebih besar untuk:
Pembiayaan
Menjaga defisit anggaran dalam batas aman (<3% of GDP)
Bauran instrumen pembiayaan yang sehat dan terukur
Kombinasi sumber pembiayaan dengan syarat dan ketentuan yang kompetitif (pinjaman bilateral, DDO, etc)
Meningkatkan penyertaan modal pada BUMN untuk melibatkan BUMN dalam pembangunan infrastruktur
Proyek infrastruktur Kesejahteraan sosial Cashless smart card Transfer untuk desa
Energy Subsidy is decreasing, Funds for infrastructure is increasing…
450
Belanja infrastruktur APBN difokuskan untuk proyek infrastruktur dasar – jalan arteri, jalur kereta api, bendungan, irigasi, pelabuhan kecil dan bandara lokal
(IDR tn)
Education 28.3%
Infrastructure 103.5%s
300
Healthcare 75.4%
150
Subsidy on Energy 60.7% 0 2011
2012
2013
2014
Revised Budget 2015
Budget 2016
Perbandingan antara rata-rata alokasi pada tahun 2015 – 2016 dan 2011 - 2014
In 2016, global GDP is projected to grow moderately… Proyeksi Ekonomi Dunia Sumber: WEO IMF
8,0 7,0
Emerging Economies 6,0 5,0 4,0
Global G
3,0
3,1
3,2
2015
2016
3,5
Advanced Countries
2,0 1,0 0,0 2010
2011
2012
2013
2014
2017
2018
2019
2020
IMF telah beberapa kali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia sejak WEO Oct 2015
3,7
3,8
WEO Jan 15 WEO Apr 15
3,8
WEO Jul 15
3,6
3,4
3,2
WEO Oct 15 WEO Jan 16 WEO Apr 16
Pemulihan ekonomi dunia diperkirakan berjalan lambat, dikaranakan beberapa tantangan: • Negara maju belum mencapai tingkat partisipasi kerja yang diharapkan • Harga komoditas dunia yang rendah berdampak pada negara-negara yang bergantung pada pasar ekspor komoditas • Volatilitas US Dollar mempengaruhi posisi neraca utang berdenominasi USD • Perekonomian China yang terus melemah • Stagnansi pertumbuhan Europa dan Jepang
High pressures still exist on global economy… IMF-WEO menurunkan proyeksi ekonomi global tahun 2016 2016
Sumber: IMF
2015
GDP
Trade Vol.
Sumber: Bloomberg
Economic Risk on 2016
2017
WEO Jan 16
WEO Apr 16
WEO Jan 16
WEO Apr 16
World
3,1
3,4
3,2
3,6
3,5
US
2,4
2,6
2,4
2,6
2,5
Europe
1,6
1,7
1,5
1,7
1,6
China
6,9
6,3
6,5
6
6,2
India
7,3
7,5
7,5
7,5
7,5
ASEAN-5
4,7
4,8
4,8
5,1
5,1
World
2,8
3,4
3,1
4,1
3,8
Pertumbuhan Tiongkok Masih Melemah Q1 2016: 6,7% YoY (Q4 2015: 6,8% YoY)
Beberapa faktor yang mempengaruhi ekonomi dunia 2016: • Meningkatnya volatilitas pasar keuangan • Pemulihan ekonomi di negara maju yang kehilangan momentum • Melambatnya ekonomi negara berkembang terutama yang bersumber dari moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok • Pelemahan harga komoditas yang masih berlanjut • Ketidakpastian permasalahan geopolitik
7
The global volatility picked up significantly on August 24, 2015… VIX Index 90 80
Global financial crisis
70 60 50 40
China ‘Black Monday’
30 20 10
00/01/1900 23/08/2000 28/12/2000 07/05/2001 17/09/2001 23/01/2002 30/05/2002 03/10/2002 10/02/2003 17/06/2003 21/10/2003 27/02/2004 06/07/2004 08/11/2004 16/03/2005 21/07/2005 23/11/2005 03/04/2006 08/08/2006 12/12/2006 23/04/2007 27/08/2007 02/01/2008 08/05/2008 12/09/2008 20/01/2009 27/05/2009 30/09/2009 05/02/2010 14/06/2010 18/10/2010 23/02/2011 29/06/2011 02/11/2011 12/03/2012 17/07/2012 21/11/2012 02/04/2013 06/08/2013 10/12/2013 17/04/2014 22/08/2014 29/12/2014 06/05/2015 10/09/2015 15/01/2016
0
• On August 24, Chinese stocks suffered their steepest fall in one day which Shanghai's main share index closing down at 8.49 percent. Devaluation policy has led this dramatic fall • That day alone, the seven countries in our daily flows sample experienced outflows of $2.7 billion, the same magnitude as September 17, 2008 during the week of the Lehman Brothers bankruptcy. 8
ISD is so important in Indonesia The growth of Services and Manufacturing remain high on Indonesia GDP… Q1 5.2 -1.0 4.5 7.2
Q2 4.9 1.1 4.8 6.5
2014 Q3 3.6 1.2 5.0 6.5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
6.1
5.0
5.2
4.5
5.2
4.1
1.7
1.4
2.8
2.5
4.0
Transportasi & Pergudangan Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Jasa-jasa lainnya PDB
7.0 9.8 3.6 5.4 5.1
7.6 10.5 5.5 4.7 5.0
7.7 9.8 1.9 5.9 5.0
7.2 10.3 7.9 6.5 5.0
7.4 10.1 4.7 5.7 5.0
5.8 10.1 8.6 5.1 4.7
5.9 9.7 2.6 6.5 4.7
7.3 10.7 10.4 5.0 4.7
7.7 9.7 12.5 5.9 5.0
6.7 10.1 8.5 5.6 4.8
7.7 8.3 9.1 6.0 4.9
Pertumbuhan PDB per Sektor (%, YoY) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Konstruksi
Q4 3.3 1.5 4.2 7.7
Yearly 4.2 0.7 4.6 7.0
Q1 4.0 -1.3 4.0 6.0
Q2 6.9 -5.2 4.1 5.4
2015 Q3 3.3 -5.7 4.5 6.8
Q4 1.6 -7.9 4.4 8.2
Yearly 4.0 -5.1 4.2 6.6
2016 Q1 1.9 -0.7 4.6 7.9
Source: BPS
Pertumbuhan Q1 2016 Sektor pertanian mengalami perlambatan yang disebabkan oleh fenomena el nino yang berdampak pada pergeseran musim tanam dan mundurnya masa panen. Sektor pertambangan masih tumbuh negatif sebagai akibat pelemahan harga batubara yang mendorong penurunan produksi. Sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan kinerja sejalan peningkatan realisasi investasi pada sektor industri yang cukup tinggi pada Q1 2016 dan perbaikan indeks produksi. Sektor perdagangan sedikit melambat sebagai akibat kinerja ekspor dan impor serta penjualan mobil dan motor yang masih tumbuh negatif. Sektor jasa lainnya yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan sistem logistik tumbuh cukup tinggi antara lain sektor transportasi & pergudangan, sektor informasi & komunikasi, serta jasa keuangan & asuransi.
9
Share of Services Sectors around 50% on structure of Indonesian Economy…
% of Total Employment
Value Added (% of GDP) Source: BPS
Source: BPS
(% of GDP)
60,0
55
Jasa
35
Secondary Sectors 25
15
Primary Sectors 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
5
40,0
Pertanian
30,0 20,0 10,0
Manufaktur
0,0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Services – Tertiary Sectors
(% of Total Employment)
50,0
45
• Share on Services has an increasing trend reaching around 50 percent… • Structural shift has been occuring in the workers movement from Agriculture to Services
INFRASTRUCTURES, INVESTMENT, INDUSTRY & PURCHASING POWER
Inadequate supply of infrastructure is a major constraint for doing business..
1.
2.
3.
4.
Policy Stance for Infrastructure Developments To boost the national connectivity across Indonesia as well as to the reduce gap To enhance the existence of centers for Economic Growth (Industy Zone, Special Economic Zone) To support the basic infrastructure for people To strengthen the sovereignty on food and energy
12
Indonesia needs Huge funds to finance infrastructure in 2015-2019… Grand Design of Infrastucture Development 2015 – 2019 2.650 km New Road Electricity 6.115 km Toll Road Program • 94 Gigawatt 46.770 km Improvements on Road Powerplant of 29 Bus Rapid Transport (BRT) Electricity • 97% on Electricity 24 New Seaports Ratio 115 Developments on Seaports 26 Cargo Vessel Pioneer Gas 15 New Airports 40 Developments on Airports 20 Bandara Perintis 2.159 km Railways 1.099 km Railways for Commuter Line
• •
• 18322 km Gas Pipes Sea Toll • 19 Seaport as Feeder
Sektor yang Harus Dibiayai sesuai RPJMN
Jalan Raya
State budget would bear around 30 percent of infrastructure financing. Other source of infrastructure financing is expected from private company, MNC, bond issuance, capital market, banks, FDI & others
Partial Scenario (2)
1,274
851
Rel Kereta
278
222
Jalan Perkotaan
155
115
Transportasi Laut
563
424
91
80
182
165
Pembangkit Listrik
1,080
960
Sumber Air Bersih
1,091
845
905
616
5,619
4,278
Kapal Penyebrangan Transportasi Air
Dam • 38 Dams
Full Scenario (1)
Sistem Pembuangan Total Investasi
13
Some strategies for improving infrastructures….
• Akselerasi Pembangunan Infrastruktur melalui belanja infrastruktur dalam APBN 2016 sebesar Rp313 T • Akselerasi Pembangunan Infrastruktur melalui PMN tahun 2016 dan akumulasi saldo PMN tahun 2015
• Kebijakan Deregulasi di bidang industri dan investasi untuk penguatan investasi langsung • Kebijakan industrialisasi di berbagai sektor untuk mendorong industrialisasi dan investasi langsung • Kebijakan penguatan sistem logistik untuk meningkatkan daya saing industri dan menarik investasi
di daerah • Penyederhanaan prosedur investasi untuk penguatan Realisasi PMA dan PMDN tahun 2016 • Penyediaan insentif fiskal (tax holiday dan tax allowance) untuk
mendorong PMA dan PMDN • Penciptaan stabilitas ekonomi untuk mendorong penguatan kredit perbankan di 2016 • Penyederhanaan prosedur IPO untuk mendorong banyaknya perusahaan yang IPO baik di pasar saham maupun pasar obligasi • Kebijakan pemasaran investasi secara menyeluruh (end to end)
• Kebijakan Presiden yang memberikan penugasan khusus kepada • Pembentukan kawasan industri tertentu (clustering) diberbagai
Menteri-Menteri dalam menarik investasi langsung dari kawasan
daerah untuk peningkatan investasi daerah sesuai kebijakan di
negara tertentu
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)
• Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam untuk meningkatkan investasi
Budget for Infrastructure (IDR Trillion) 290,3
langsung • Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di berbagai
313,5
daerah dalam menggairahkan investasi langsung di daerah • Pembentukan berbagai kawasan industri untuk penguatan industri
dan investasi • Penguatan dana transfer daerah dan dana desa dalam rangka
86,0
145,5
155,9
2012
2013
177,9
114,2
meningkatkan daya saing daerah yang berpotensi menarik investasi 2010
2011
2014
2015
2016
Economic Stimulus Packages to Enhance Investment
PAKET II
PAKET I
Kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah, antara Layanan cepat perizinan melalui Izin Investasi 3 jam, untuk 8+1 produk perizinan yaitu Izin lain: memperjelas waktu dan perlindungan investasi, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan & SK pengesahan dari Kemenkumham, TDP, IMTA, RPTKA, APIperalihan, standar pelayanan pendaftaran dan P, NIK, plus 1 surat booking tanah, dengan kriteria: rencana investasi paling sedikit Rp 100 milyar dan/atau transaksi, hak pemanfaatan oleh WNA, serta pengadaan menggunakan tenaga kerja lokal 1000 orang. tanah untuk infrastruktur. Percepatan pengurusan, tax allowance menjadi 25 hari dan tax holiday menjadi 45 hari Kemudahan berusaha di sektor kehutanan, yaitu: Kemudahan berusaha di sektor Kehutanan, dengan perampingan izin dari 14 menjadi 6 izin. penyederhanaan prosedur pengunaan kawasan hutan Penyederhanaan Izin Pertanahan dalam Kegiatan untuk pembangunan di luar kehutanan Penanaman Modal, dengan mempercepat kesediaan Kemudahan berusaha di sektor ESDM, antara lain: informasi ketersediaan lahan serta mempercepat stimulus percepatan pembangunan kilang minyak jangka waktu pengurusan HGU, HGB/Hak nasional, kepastian hukum krisis energi, kepastian hukum Pakai, perpanjangan/pembaruan HGB/Hak Pakai, Hak pelaksanaan kegiatan gas bumi (agregator), dan Atas Tanah, dan penyelesaian pengaduan. kemudahan perizinan sektor kelistrikan. Kepastian usaha hortikultura, dengan memberikan asas grandfather clause. Pengembangan UMKM dan penguatan fungsi ekonomi Penetapan upah minimum yang lebih koperasi, dengan memperkuat dasar hukum bagi: sederhana, adil, dan terproyeksi, dengan pembentukan, peleburan, penggabungan, pengaturan formula: UMn = UMt + {UMt x (% Inflasit + modal penyertaan, serta meningkatkan pedoman standar % ∆ PDBt)} operasional koperasi simpan pinjam. Penguatan fungsi PTSP dalam pelayanan perizinan dan Insentif dan kemudahan investasi di Kawasan non perizinan, dengan menyesuaikan nomenklatur jenis Ekonomi Khusus (KEK), sebagai kawasan yang usaha dengan UU sektor, memperkuat pengawasan, dan menarik bagi investasi dan penggerak memperkuat pelayanan fasilitas penanaman modal. perekonomian wilayah yang belum Kemudahan dalam Berusaha berkembang, meliputi diskon PPh, PPn dan (Ease of Doing Business/ PPnBM tidak diungut, tarif bea masuk memakai EODB), dengan memperbaiki: ketentuan SKA, properti untuk memulai usaha, pendaftaran WNA, pengurangan pajak untuk kegiatan properti, perizinan pariwisata, dewan pengupahan dan LKS Tripartit pendirian, pembayaran khusus, perpanjangan fasilitas visa pajak, akses kunjungan, kemudahan perizinan perkreditan, penegakan pertanahan, dan kemudahan penerbitan izin kontrak, penyambungan oleh administrator KEK. listrik, perdagangan lintas Kepastian berusaha bagi pengusahaan Revisi Perpres Daftar Negatif Investasi (DNI): negara, penyelesaian perkara dan/atau penyediaan air, dengan tetap menegaskan ketentuan dalam batang tubuh (grand kepailitan, meningkatkan pengendalian melalui penguatan Total EoDB: Prosedur dariperlindungan 94 49; Izinterhadap dari 9 father clause, kepatuhan K/L, penyelesaian investor minoritas. tata kelola perizinan sesuai amanat Mahkamah 6; Jumlah Hari dari 1.566 132 hari; cepat, kemitraan, tidak berlaku di KEK) Konstitusi. Jumlah biaya dari Rp 92,8 juta + 10,8% dari melakukan rasionalisasi dan simplifikasi pengaturan Nilai Properti + Rp 17,5/VA + Rp 969/VA + 30% Insentif PPh bagi Karyawan Industri Padat yang terdapat pada lampiran (menghilangkan dari Nilai Perkara Rp 72,7 juta + 8,3% dari Karya, berupa keringanan pajak 50% dari tarif PPh duplikasi, perlindungan lingkungan, perlindungan Nilai Properti + Rp 15/VA + Rp 775/VA Pasal 21 yang dikenakan. UMKMK, mendorong investasi teknologi tinggi dan padat modal, memenuhi komitmen ASEAN, kemudahan
Rp
PAKET X
A Revised DNI offers a higher ownership for Foreign Direct Investment 1. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup • Pengusahaan pariwisata alam berupa sarana, kegiatan dan jasa wista di dalam kawasan hutan dari 51% menjadi 67% 2. Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Jasa bisnis dan jasa konsultasi konstruksi dengan nilai pekeraan Rp10 Miliar dari 55% menjadi 67% 3. Bidang Perdagangan • Distributor dari 33 menjadi 67% 4. • • • • • •
Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jasa Pengadaan Musem Swasta dari 51% menjadi 67% Peninggalan sejarah yang dikelola swasta dari 51% menjadi 67% Biro Perjalanan Swasta dari 49% menjadi 67% Jasa Boga dari 51% menjadi 67% Karaoke dan Singing Room dari 49% menjadi 67% Jasa Konvensi, pameran dan perjalanan dari 51% menjadi 67%
A Revised DNI offers a higher ownership for Foreign Direct Investment 5. Bidang Perhubungan (semua komponen dibawah berubah dari 49% menjadi 67%) • Usaha Penunjang pada Terminal • Jasa Penunjang Angkutan Udara • Pelayanan Jasa Bandara • Bongkar Muat Barang • Jasa Pengurusan Transportasi • Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara • Agen Penjualan Umum Perusahaan Angkutan Udara Asing 6. • • •
Bidang Komunikasi dan Informatika Jasa Penyelenggaran Jaringan telekomunikasi dari 65% menjadi 67% Jasa Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dari 49% menjadi 67% Jasa penyelenggaran jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi dari 65% menjadi 67%
7. Bidang Ketenagakerjaan • Jasa Pelatihan Tenaga Kerja dari 49% menjadi 67% 8. Bidang Kesehatan • Jasa Pengetesan Pengujian Kalibrasi Pemeliharaan dari 49% menjadi 67% • Jasa perbaikan peralatan kesehatan dari 49% menjadi 67%
A Revised DNI offers a 100% ownership for Foreign Direct Investment (exit from DNI) 1. Bidang Perindustrian • Industri Crumb Rubber 2. • • • • • 3. • • •
Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jasa Restoran Bar dan Café Gelanggang olahraga, renang, sepakbola, tenis, kebugaran, sport center Studio pengambilan gambar film, laboratorium, pengolahan film, sarana pengisian suara film, sarana pencetakan dan/atau penggandaan film Sarana penyunting film, sarana pemberian teks film, pembuatan film, pertunjukan film, studio rekaman dan pengedaran film Bidang Perdagangan Direct Selling dari 95% menjadi 100% Cold Storage dari 33% menjadi 100% Pialang Berjangka dari 95% menjadi 100%
4. Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Jasa Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya dari 95% menjadi 100% • Jasa Pengusahaan Jalan Tol
A Revised DNI offers a 100% share for Foreign Direct Investment (exit from DNI) 5. Bidang Komunikasi dan Informatika • Warung Telekomunikasi • Pembentukan Lembaga Pengujian Peringkat Telekomunikasi (Tes Laboratorium) • Penyelenggaraan transaksi perdagangan melalui electronic platform, marketplace, PriceGrabber, Daily Deals dan iklan baris online 2. • • •
Bidang Kesehatan Industri Farmasi Bahan Baku Obat Jasa Konsultasi Bisnis dan/atau Manajemen Rumah Sakit Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan • Penyewaan peralatan medik • Laboratorium klinik • Clinic medical checkup
Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk Penguatan Investasi …ditujukan untuk memperbaiki iklim investasi serta memperkuat daya saing produk domestik dan fasilitas pendukung Perubahan porsi kepemilikan asing sebelum dan setelah revisi DNI Cold Storage
49%
100%
POKOK KEBIJAKAN DNI Perubahan definisi kemitraan dalam beleid dimaksudkan bermitra dengan UMKM
Bila Terjadi Pengetatan kepemilikan asing, ketentuan tidak berlaku surut
Peningkatan kepatuhan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan DNI
Sport Center, Laboratorium Pengolahan Film, Industri Crumb Rubber
49%
100%
Pengusahaan Jalan Tol, Lembaga Pengujian Telekomunikasi
95%
100%
Pelatihan Usaha, Biro Perjalanan, Lapangan Golf, Jasa Penunjang Angkutan Udara
51%
67%
Industri Bahan Baku Obat Restoran
51%
100%
Distributor, Pergudangan
33%
67%
Jasa Konsultan Konstruksi (Paket pekerjaan di Rp. 10 M ke atas)
55%
67%
85%
100%
Museum swasta, Jasa Boga, Jasa Konveksi, Pameran dan Perjalanan Insentif
51%
67%
Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Jasa Telekomunikasi
65%
67%
20
On limited cabinet meeting 20 January 2016, President expected Indonesia to improve the level on EODB 2017… 2015
2016
2017
114 109
40
• Survey on Ease of Doing Business is Kemudahan Berusaha bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) • Presiden mengharapkan pada Ratas 20 Januari 2016 agar terjadi perbaikan posisi EoDB Indonesia menjadi peringkat 40 di tahun 2017 • RPJMN 2015 – 2019: Penurunan prosedur untuk memulai usaha menjadi 7 hari dan 5 prosedur pada tahun 2019 • Pengumpulan data survey kemudahan berusaha 2017 akan dilakukan World Bank pada bulan Februari 2016 dengan batas akhir konfirmasi bulan Juni 2016
The Ranking of Indonesia on EoDB improves persistenly…
No
Negara
2012
2013
2014
2015
2016
1
Singapura
1
1
1
1
1
2
Malaysia
18
12
6
18
18
3
Thailand
17
18
18
26
49
4
Brunei Darussalam
83
79
59
101
84
5
Vietnam
98
99
99
78
90
6
Philipina
136
138
108
95
103
7
Indonesia
129
128
120
114
109
8
Kamboja
138
133
137
135
127
Peringkat Ease of Doing Business Indonesia dalam 5 tahun terakhir secara konsisten mengalami perbaikan sehingga dibutuhkan konsistensi perbaikan kebijakan agar peringkat Indonesia semakin baik dan investasi terus meningkat.
The Improvement of Indonesia in each variable…
No
10 Indikator Ease of Doing Business
2015
2016
Perubahan
Peringkat Total Indonesia
120
109
1
Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with construction permit)
110
107
+3
2
Pembayaran Pajak (Paying taxes)
160
148
+12
3
Penyambungan Listrik (Getting electricity)
78
46
+32
4
Akses Perkreditan (Getting credit)
71
70
+1
5
Pendaftaran Properti (Registering Property)
131
131
Tetap
6
Penegakkan Kontrak (Enforcing Contract)
170
170
Tetap
7
Memulai Usaha (Starting a business)
163
173
-10
8
Perdagangan Lintas Negara (Trading across boders)
104
105
-1
9
Perlindungan terhadap Investor Minoritas (Protecting minority investor)
87
88
-1
10
Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency)
73
77
-4
Sumber: BKPM
Perbaikan peringkat Indonesia di empat indikator dalam penilaian Ease of Doing Business Indonesia yaitu: (1) Izin Mendirikan Bangunan; (2) Pembayaran Pajak; (3) Penyambungan Listrik; dan (4) Akses Perkreditan.
Strategy for improve the grade of Indonesia on EODB Semula EODB 2016 No
Menjadi EODB 2017
Indikator Prosedur
Biaya
Waktu
Prosedur
Biaya
Waktu
1.
Memulai Usaha - Starting a Business
13 prosedur
• 19.9% dari income per capita • Modal minimal 31% dari income per capita (Rp. 50 juta)
47.8 hari
3 prosedur (menghapus persyaratan SKDU; SIUP , TDP, wajib lapor ketenagakerjaan, BPJS kesehatan dan BPJS naker dalam satu permohonan)
• 19.9% dari income per capita • Modal min. diserahkan pada para pihak
3 hari
2.
Pendaftaran Properti – Registering Property (Alih nama sertifikat HGB dari penjual kepada pembeli)
• 5 prosedur • Indeks kualitas administrasi pertanahan 8.3
• 10.8% dari income per capita
27.4 hari
• 3 prosedur • Indeks kualitas administrasi pertanahan 24
6% dari income per capita
5 hari
3.
Perizinan Terkait Mendirikan Bangunan - Dealing with Construction Permit
• 17 prosedur • Indeks quality control bangunan: 13
3.8% dari income per capita
210 hari
• 6 prosedur • Indeks quality control bangunan: 24
3.5% dari income per capita
32 hari
Strategy for improve the grade of Indonesia on EODB
Semula EODB 2016 No
Menjadi EODB 2017
Indikator
Prosedur
Biaya
Waktu
Prosedur
Biaya
Waktu
4.
Pembayaran Pajak – Paying Taxes
54 kali pembayaran
29.7% dari keuntungan
234 jam/tahun
9 kali pembayaran
29.7% dari keuntungan
79 jam/tahun
5.
Akses Perkreditan Getting Credit
• •
-
-
• •
-
-
Rp. 988.000 atau 1.5% dari nilai sengketa
38 hari
• •
6.
Penegakan Kontrak – Enforcing Contract
Indeks hak hukum: 5 Indeks informasi kredit: 6 Credit registering coverage: 48.5% dari dewasa Cakupan biro kredit: 0
40 prosedur
• •
115 % dari nilai sengketa
471 hari
Indeks hak hukum: 7 Indeks informasi kredit: 8 Credit registering coverage: 50% dari dewasa Cakupan biro kredit: 40
8 prosedur
Strategy for improve the grade of Indonesia on EODB
Semula EODB 2016 No
Menjadi EODB 2017
Indikator Prosedur
Biaya
Waktu
Prosedur
Biaya
Waktu
7.
Penyambungan Listrik – Getting Electricity
• 5 prosedur • Keandalan pasokan dan transparansi indeks: 7
383% dari income per capita
79 hari
• 3 prosedur • Keandalan pasokan dan transparansi indeks: 7
116% dari income per capita
40 hari
8.
Perdagangan Lintas Negara – Trading Across Borders
• •
Dokumen ekspor: 4 Dokumen impor: 8
• Ekspor : US$ 424 • Impor: US$ 543
• Ekspor: 108 jam • Impor: 243 jam
• •
Dokumen ekspor: 3 Dokumen impor: 3
• Ekspor: US$ 300 • Impor: US$ 350
• Ekspor: 36 jam • Impor: 48 jam
9.
Penyelesaian Perkara Kepailitan – Resolving Insolvency
•
Indeks kerangka penanganan Kepailitan: 9.5 Recovery rate: 30% aset
22% dari nilai aset
2 tahun
•
Indeks kerangka penanganan Kepailitan: 12 Recovery rate: 50% aset
15% dari nilai aset
1 tahun
• 10.
Perlindungan Investor Minoritas - Protecting Minority Investor (Pasar Modal)
•
• •
Indeks perlindungan investor minoritas: 5.3 Pengaturan konflik kepentingan: 5.7 Tatakelola saham: 5
• •
• •
Indeks perlindungan investor minoritas: 7.5 Pengaturan konflik kepentingan: 7 Tatakelola saham: 7.5
Economic Stimulus Packages to Boost Industry
Menghilangkan hambatan regulasi dan birokrasi melalui simplifikasi perizinan, antara lain: (i) menghilangan rekomendasi, IP, LS, Wajib SNI barang tertentu; (ii) API sebagai identitas importir; (iii) penegasan penghilangan IUOP bagi kegiatan cut and fill.
Insentif fiskal untuk sektor angkutan/transportasi: industri galangan kapal. Percepatan pelayanan perizinan 3 jam di Kawasan Industri melalui PTSP.
Kemudahan dan kelancaran mendapatkan bahan baku melalui fasilitas PLB
Penetapan harga gas bumi untuk industri pupuk dan industri tertentu oleh Pemerintah.
Reformasi Kawasan Industri dalam rangka pengembangan dan penyebaran industri khususnya di luar Pulau Jawa.
Fasilitas Inland FTA untuk meningkatkan daya saing industri.
Pengembangan industri farmasi dan kesehatan dalam rangka meningkatkan daya saing industri kesehatan.
Insentif fiskal untuk industri pesawat terbang nasional.
Insentif fiskal untuk industri padat karya.
Pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi. Penurunan bunga KUR dan perluasan penerima KUR untuk sektor usaha produktif (seperti industri kecil menengah)
Upaya menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pemberian fasilitas kemudahan (insentif khusus) dalam KEK.
PAKET IV
Economic Stimulus Packages to Maintain the Demand of People
PAKET I Stabilisasi Harga Komoditi Pangan, khusus daging sapi melalui ketentuan basis zona pemasukan ternak dan pemasukan daging impor ke pasar tradisional di wilayah Jabodetabek dan Bandung
Program Perluasan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi keluarga berpenghasilan tetap untuk sektor usaha produktif Program Penurunan Tingkat Bunga KUR (22% menjadi 9%) Kebijakan meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja (upah minimum) melalui sistem formula yang menjamin kepastian dan perlindungan terhadap sistem pengupahan yang menyeluruh. Pekerja/buruh tidak jatuh dalam upah murah dan pengusaha memberikan kepastian dalam berusaha Formula kenaikan upah berlaku sampai tahun 2019 di seluruh Indonesia kecuali di 8 Provinsi yaitu: NTB, NTT, Papua Barat, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku dan Maluku Utara yang upah minimumnya dianggap belum layak.
MURAH MUDAH
HALAL
PAKET IX
Kebijakan tentang pasokan ternak dan/atau produk hewan dalam kondisi tertentu dengan memperluas akses dari negara maupun zona tertentu yang memenuhi syarat kesehatan hewan Untuk Memastikan Pasokan dan Harga Daging Sapi Kebutuhan daging sapi terus meningkat. Tahun 2016 butuh 674,69 Ton daging (3,9 juta ekor sapi). Pemerintah melakukan peningkatan populasi sapi, perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi, penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Sapi
Economic Stimulus Packages to Improve the Efficiency on Logistics PAKET I Fasilitas PLB Memudahkan Mendapatkan Supply Bahan Baku Industri Mendekatkan Gudang Kapas dari Malaysia dan Singapore ke Indonesia.
PAKET VIII
Penggunaan Single Identity Importir Penghapusan ketentuan pembatasan bagi perusahaan pemilik API-U yang hanya dapat mengimpor kelompok/jenis barang yang tercakup dalam satu bagian (section) kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan. Penurunan Biaya Transportasi Umum angkutan di ar, di bawah air, di udara, kereta api, berbagai jenis kapal, pesawat udara dan alat suku cadangnya, kereta api dan suku cadangnya diberikan fasilitas tidak dipungut PPN atas impornya. Penurunan Biaya Kepelabuhanan Pembebasan dari pengenaan PPN untuk angkutan laut nasional yang melakukan kegiatan angkutan luar negeri.
PAKET XI Pengendalian Risiko untuk Memperlancar Arus Barang di Pelabuhan (Indonesian Single Risk Management) Penerapan identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor impor, sebagai base profile risiko dan single treatment dalam pelayanan perizinan masing-masing K/L
Peningkatan Daya Saing Industri Penerbangan Nasional melalui insentif bea masuk 0% untuk 21pos tarif suku cadang dan komponen pesawat terbang.
PAKET IX Pengembangan Usaha Jasa Penyelenggaraan Pos Komersial Penetapan besaran tarif jasa pos komersial harus lebih tinggi dari tarif layanan pos universal yang ditetapkan pemerintah Penyatuan Pembayaran Jasa-jasa Kepelabuhanan Secara Elektronik (Single Billing) Penegasan pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.
MEMBANGUN KONEKTIVITAS EKONOMI DESA-KOTA
Sinergi BUMN Membangun Agregator/Konsolidat or Ekspor Produk UKM, Geographical Inidications, dan Ekonomi Kreatif Sinergi BUMN Trading-Logistics dalam hal inovasi bisnis yang strategis untuk mendorong produk UMKM yang dipasarkan dalam negeri dan ekspor. Sistem Pelayanan Terbadu Kepelabuhan Secara Elektronik Pengembangan port system menjadi inaportnet yang terintegrasi ke dalam INSW.
Penggunaan Mata Uang Rupiah untuk Transaksi Kegiatan Transportasi Kepastian tarif dalam bentuk mata uang rupiah
Economic Stimulus Packages to Keep High on Export Performance
1. Penguatan pembiayaan ekspor melalui penugasan khusus kepada Lembaga Ekspor Indonesia untuk pelaksanaan National Interest Account (NIA) atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor.
Pembentukan konsorsium industri pembiayaan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk memberikan dan mengakselerasi pembiayaan di sektor industri kreatif, beorientasi ekspor dan UMKMK
2. Perlakuan prioritas untuk ekspor produk hortikultura 3. Simplifikasi perizinan perdagangan dengan menghilangkan persyaratan rekomendasi dan kewajiban verifikasi surveyor Sinergi BUMN membentuk agregator/konsolidator ekspor produk UKM
1. Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) 2. Pelaksanaan Indonesia Single Risk Management (ISRM)
Simplifikasi aturan pengurusan dokumen kunjungan kapal wisata asing di 18 pelabuhan yang terkait dengan kepabeanan, keimigrasian, k arantina, dan kepelabuhanan
Dukungan fasilitas untuk kapal wisata berupa : a. Penyiapan alur pelayaran b. Pembangunan dermaga c. Kemudahan fasilitas perbaikan dan perawatan kapal wisata
PAKET X
Pembebasan Visa Kunjungan (dari 75 negara menjadi 169 negara)
PAKET I
PAKET IV
Economic Stimulus Packages to Boost Tourism Industry Pemberian insentif fasilitas dan kemudahan di wilayah KEK Pariwisata berupa: a. Pengembalian PPN bagi pemilik toko b. Pembebasan Pajak penjualan atas barang mewah dan PPh atas Penjualan atas barang yang tergolong sangat mewah untuk pembelian properti c. Pengurangan pajak daerah hingga 100% d. Pemberian fasilitas multiple visa kepada WN asing yang berkunjung dalam rangka tugas pemerintahan, bisnis, dan keluarga e. Pemberian Visa Tinggal Terbatas kepada WN asing lanjut usia untuk berkunjung ke KEK f. Pemberian Izin Tinggal Sementara dan Izin Tinggal Tetap bagi WN asing pemilik properti g. Pemberian Hak Pakai hingga 25 tahun dan Hak Milik Satuan Rumah Susun di atas Hak Pakai bagi WN asing pemilik properti
Perluasan kesempatan investasi melalui revisi DNI di bidang industri pariwisata
FACILITIES & FISCAL INCENTIVES
Some Deregulations on Tax (finished) 1. Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP (PMK 122/PMK.010/2015); 2. Kebijakan PPnBM Selain Kendaraan Bermotor (PMK 106/PMK.010/2015); 3. Fasilitas PPN tidak dipungut untuk Industri Alat Angkut dan Pertahanan Keamanan (PP No. 69 Tahun 2015); 4. Pembebasan PPN Jasa Kepelabuhanan Angkutan Laut Luar Negeri (PP No. 74 Tahun 2015); 5. Perlakuan Khusus PPh atas Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 (PMK 191/PMK.010/2015 s.t.d.d. PMK 233/PMK.03/2015); 6. Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Pendalaman Pasar Sektor Keuangan (PMK 200/PMK.03/2015); 7. Penurunan Tarif PPh atas Bunga Deposito Devisa Hasil Ekspor PP 123 Tahun 2015 (Revisi PP 131/2000); 8. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016 (PMK 273/PMK.010/2015); 9. Insentif dalam bentuk bea masuk 0% untuk 21pos tarif terkait suku cadang dan komponen perbaikan atau pemeliharaan pesawat terbang (PMK 35/PMK.010/2016). 10. Pembentukan Pusat Logistik Berikat (PMK 272/PMK.04/2015)
2
Some Deregulations on Tax.. (on going process)
No
Kebijakan
Status
7
PMK yang merevisi PMK No. 176/2013 dan PMK No. 177/2013 tentang Pembebasan dan Pengembalian KITE untuk mendukung Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pengembangan ekspor
Masih dalam pembahasan internal Kemenkeu c.q. DJBC
8
PMK yang merevisi PMK 153/Tahun 2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, untuk menghilangkan kewajiban bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik dalam rangka bea keluar
Masih menunggu usulan tambahan perubahan pengenaan Bea Keluar dari Menteri ESDM (Berdasarkan PP 55/2008 pengusul adalah Menteri ESDM, sedangkan usulan yang masuk a.n. Menteri ESDM)
9
PMK yang merevisi PMK No.136/PMK.010/2015, untuk menghilangkan kewajiban bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik dalam rangka bea keluar
Masih dalam pembahasan antara Kemendag dan DJBC
2
1. Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (PMK 122/PMK.010/2015)
Latar Belakang: Besarnya PTKP perlu disesuaikan untuk melindungi/meningkatkan daya beli masyarakat. Penyesuaian besarnya PTKP juga merupakan salah satu bentuk stimulus pajak (tax cut) yang akan mendorong tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Penyesuaian besarnya PTKP bisa dijadikan salah satu instrumen untuk me mitigasi dampak pelambatan ekonomi. Hal ini terakhir pernah dilakukan pada tahun 2013.
Pokok Kebijakan Dalam PMK 122/PMK.010/2015: Dengan pertimbangan besaran UMP tahun 2015, besaran PTKP untuk diri Wajib Pajak disesuaikan menjadi Rp36.000.000 setahun, dengan rincian sebagai berikut:
Penyesuaian besarnya PTKP tersebut mulai berlaku pada Tahun Pajak 2015. 35
2. Kebijakan PPnBM Selain Kendaraan Bermotor (PMK 106/PMK.010/2015)
Latar Belakang:
Perkembangan ekonomi dan teknologi menyebabkan status barang sudah tidak lagi hanya dapat dikonsumsi oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi tetapi sudah banyak dikonsumsi masyarakat umum secara luas. Menjaga daya beli masyarakat dan Lebih mendorong tumbuhnya Industri dalam negeri atas produkproduk yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri.
Kebijakan: Mengeluarkan beberapa BKP Selain Kendaraan Bermotor menjadi bukan objek PPnBM dan menyisahkan beberapa BKP Selain Kendaraan Bermotor yang tetap menjadi objek antara lain:
Catatan: Akan dilakukan perubahan aturan terkait batasan hunian mewah tidak menggunakan luasan tapi menggunakan harga 36 menjadi Landed house Rp. 20.000.000.000 Apartemen Rp. 10.000.000.000.
3. Fasilitas PPN tidak dipungut untuk Industri Alat Angkut dan Pertahanan Keamanan (PP No. 69 Tahun 2015)
Tujuan Kebijakan Perpajakan:
Meningkatkan daya saing industri alat angkut dan penyedia jasa perawatan/reparasi alat angkut dalam negeri.
Mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara dan menjamin tersedianya peralatan TNI atau POLRI yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal.
Sebagai salah satu wujud dukungan pada program kerja Presiden RI khususnya terkait kemaritiman dan pengembangan angkutan kereta api.
Penyederhanaan administrasi, pemberian fasilitas PPN dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) dan tetap diperlukan mekanisme untuk menjaga governance.
37
3. Fasilitas PPN tidak dipungut untuk Industri Alat Angkut dan Pertahanan Keamanan (PP No. 69 Tahun 2015) Fasilitas PPN Tidak Dipungut diberikan: Pertahanan Keamanan Penyerahan atau impor alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara dan kereta api, serta suku cadangnya yang diimpor oleh atau diserahkan kepada Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI, atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tersebut. Kapal laut Penyerahan atau impor Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia Pesawat Udara Penyerahan atau impor Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan Kereta Api Penyerahan atau impor Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, dan komponen atau bahan. Jasa Perawatan dan Reparasi Penyerahan jasa persewaan kapal/pesawat, jasa kepelabuhan dan jasa perwatan dan reparasi. Pemberian fasilitas PPN tidak mencakup jasa yang diperoleh dari luar negeri.
38
6
4. Pembebasan PPN Jasa Kepelabuhanan Angkutan Laut Luar Negeri (PP No. 74 Tahun 2015) Latar Belakang: untuk meningkatkan daya saing dan dengan adanya kelaziman di dunia internasional mengenai pelayanan jasa kepelabuhanan untuk memberikan kemudahan dan kepastian perlakuan perpajakan terhadap perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar. Pokok Kebijakan: Penyerahan jasa Kepelabuhanan tertentu oleh Badan Usaha Pelabuhan kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri, dibebaskan dari pengenaan PPN dengan ketentuan: untuk Kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri harus memenuhi syarat tidak mengangkut penumpang dan/atau barang dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya di wilayah Indonesia. Untuk Kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri harus memenuhi syarat tidak mengangkut penumpang dan/atau barang dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya di wilayah Indonesia; dan negara tempat kedudukan perusahaan angkutan laut asing tersebut memberikan perlakuan yang sama terhadap Kapal angkutan laut Indonesia berdasarkan asas timbal balik Jasa Kepelabuhanan tertentu yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah: Jasa pelayanan Kapal, yaitu jasa labuh, jasa pandu, jasa tunda, dan jasa tambat; jasa pelayanan barang, yaitu jasa bongkar muat peti kemas sejak dari Kapal sampai ke lapangan penumpukan dan/atau sejak dari lapangan penumpukan sampai ke Kapal
39
5. Perlakuan Khusus PPh atas Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 (PMK 191/PMK.010/2015 s.t.d.d. PMK 233/PMK.03/2015 )
40
5. Perlakuan Khusus PPh atas Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 (PMK 191/PMK.010/2015 s.t.d.d. PMK 233/PMK.03/2015 )
Pokok Kebijakan: Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan adalah WP badan dan orang pribadi yang melakukan pembukuan, termasuk WP yang melakukan pembukuan dalam mata uang Dolar. Pada saat pengajuan permohonan di tahun 2015, permohonan revaluasi dapat dilakukan berdasarkan perkiraan (estimasi), yang penyelesaian penilaiannya dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2016. Untuk permohonan tahun 2016 belaku hal yang sama, dengan penyelesaian penilaian paling lambat tahun 2017. Revaluasi dapat dilakukan atas seluruh aktiva termasuk tanah atau sebagian aktiva.
Dalam hal revaluasi dilakukan sampai dengan akhir tahun 2015 yang sangat rendah yaitu hanya 3% dan secara bertahap akan meningkat sebagai berikut:
Proses persetujuan oleh DJP 30 hari sejak diterima lengkap. 41
6. Perlakuan Perpajakan bagi WP dan PKP yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan (PMK 200/PMK.0.3/2015)
I.
Latar Belakang: Mendorong pendalaman pasar sektor keuangan, yang salah satunya melalui pengembangan Kontrak Investasi Kolektif-Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE).
Terdapat double tax dalam skema KIK DIRE, karena KIK-DIRE harus membentuk SPC untuk dapat membeli property. Double tax terjadi karena dengan membentuk SPC, sehingga terdapat 2 Wajib Pajak, dan atas pembagian penghasilan dari SPC kepada KIK-DIRE dikenai pajak dividen. II.
Pokok Kebijakan: Untuk Kepentingan PPh, KIK-DIRE dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SPC yang dibentuknya. Dengan demikian, maka tidak ada pengenaan PPh atas deviden dari SPC kepada KIK-DIRE sehingga tidak ada double tax. Penjualan underlying asset berupa tanah dan bangunan kepada KIK-DIRE melalui SPC, tidak dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo PP 48/1994 s.t.d.t.d. PP 71/2008 Diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan PPN kepada SPC (SPC sebagai PKP Berisiko Rendah)
42
7. Penurunan Tarif PPh atas Bunga Deposito Devisa Hasil Ekspor PP 123 Tahun 2015 (Revisi PP 131/2000) Tujuan Kebijakan: Menarik Wajib Pajak eksportir agar menyimpan devisa hasil kegiatan ekspornya di perbankan di Indonesia dalam rangka memperkuat nilai tukar Rupiah
Pokok Kebijakan: Pengenaan Tarif PPh final yang lebih rendah dari tarif umum sesuai PP 131/2000 (tarif umum = 20%) atas bunga Deposito Khusus yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan ditempatkan di perbankan di Indonesia, yaitu sebagai berikut: a. Deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari DHE: Jangka waktu 1 bulan
: 10%
Jangka waktu 3 bulan
: 7,5%
Jangka waktu 6 bulan
: 2,5%
Jangka waktu lebih dari 6 bulan : 0% b. Deposito dalam mata uang Rupiah yang dananya bersumber dari DHE:
Jangka waktu 1 bulan
: 7,5%
Jangka waktu 3 bulan
: 5%
Jangka waktu 6 bulan atau lebih : 0% 43
8. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016 (PMK 273/PMK.010/2015) Tujuan Kebijakan: Meningkatkan daya saing industri Pokok Kebijakan:
Fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh Pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-P Diberikan kepada 25 sektor industri Total pagu dalam APBN 2016 sebesar Rp573.531.000.000
44
9. Insentif dalam bentuk bea masuk 0% untuk 21pos tarif terkait suku cadang dan komponen perbaikan atau pemeliharaan pesawat terbang (PMK 35/PMK.010/2016) Penurunan Bea Masuk Komponen Pesawat: 1. Permohonan penurunan tarif bea masuk disampaikan berdasarkan Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan nomor KU.201/1/9 Phb 2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Permohonan Fasilitas Bea Masuk 0% (nol perseratus) Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang. 2. Permohonan pengenaan tarif bea masuk 0% disepakati menggunakan skema tarif MFN terhadap 21 pos tarif. 3. Estimasi kehilangan penerimaan negara sebesar Rp. 24 miliar per tahun.
Tarif BM MFN Nomor
HS 2012
Semula (PMK 213/2011)
Menjadi
1 2 3 4 5 6 7
2710.19.42.00 3403.19.11.00 3403.99.11.00 4012.13.00.00 7007.11.20.00 7007.21.20.00 8415.81.12.00
5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 10,0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8
8424.10.10.00
12,5%
0%
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
8507.10.10.00 8507.20.10.00 8507.30.10.00 8507.80.10.00 8507.90.12.00 8511.30.30.00 8511.80.10.00 8526.10.10.00 8526.91.10.00 9104.00.20.00 9401.10.00.00 9401.90.10.00 9405.40.70.00
10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 10,0% 5,0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
45
10. Pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB) Tujuan Kebijakan: Efisiensi logistic Peningkatan competitiveness industry dalam negeri
Penyediaan akses pasar ekspor bagi produk UMKM Konsep PLB: Berbentuk Warehouse Penyelenggara kegiatan PLB: Penyelenggara PLB (yang memiliki lahan/kawasan, harus dari dalam negeri)
Pengusaha PLB (yang mengusahakan warehouse, boleh dari asing) Barang yang masuk ke PLB dapat berasal dari Luar Daerah Pabean (LDP) maupun dari dalam daerah pabean (TLDDP) Barang yang masuk ke PLB merupakan barang milik perusahaan umum, tidak diharuskan milik penyelenggara atau pengusaha PLB.
46
10. Pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB) Konsep Ketentuan Perpajakan di PLB : ARUS BARANG MASUK KETENTUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN Arus Barang Masuk
Kepabeanan
Perpajakan
Dari Luar Daerah Pabean ke PLB
Penangguhan BM
Tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI); dan/atau Pembebasan Cukai
Dari PLB satu ke PLB lainnya
Penangguhan BM
Tidak dipungut PDRI; Pembebasan Cukai; dan/atau Tidak dipungut PPN dan PPnBM
Dari TPB lain ke PLB
Penangguhan BM
Tidak dipungut PDRI; Pembebasan Cukai; dan/atau Tidak dipungut PPN dan PPnBM
Dari KEK, Kawasan bebas, atau Kawasan ekonomi lain ke PLB
Penangguhan BM
Tidak dipungut PDRI; Pembebasan Cukai; dan/atau Tidak dipungut PPN dan PPnBM
Dari TLDDP ke PLB untuk tujuan ekspor Dari Luar Daerah Pabean ke TLDDP oleh Penerima Fasilitas PLB
Penangguhan BM
Tidak dipungut PPN dan PPnBM Tidak dipungut PDRI; Pembebasan Cukai; dan/atau Tidak dipungut PPN dan PPnBM
47
10. Pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB) Konsep Ketentuan Perpajakan di PLB : ARUS BARANG KELUAR KETENTUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN
Arus Barang Keluar
Kepabeanan
Perpajakan
Dari PLB ke TLDDP Umum
Dilunasi BM
Dilunasi PDRI; dan/atau Dilunasi Cukai
Dari PLB ke TLDDP Penerima fasilitas (LDP, PLB, TPB, KEK, Kawasan Bebas)
Mengikuti penerima fasilitas
Mengikuti penerima fasilitas
Dari PLB satu ke PLB lainnya
Penangguhan BM
Tidak dipungut PDRI; Pembebasan Cukai; dan/atau Tidak dipungut PPN dan PPnBM
Dari PLB ke Luar Daerah Pabean
-
Berlaku ketentuan ekspor
48
Bond Logistics Centers… Objectives: • to boost the competitiveness of domestic industry •to fasten the implementation of strategic projects of infrastructure •to increase the realization of direct invesment of property Facilities and Fiscal Incentives • Facilities for Bonded Logistic Centers. Indonesia now has 11 BLC. These Bonded Logistics Centers aim to curtail the country's notoriously high logistics costs which makes businesses in Indonesia less competitive and to improve the investment climate in Indonesia as Southeast Asia's largest economy. A. The Establishment of Bonded Logistic Centers Deregulations • Government Regulation PP 85/2015 on Bonded Storage Places (Tempat Penimbunan Berikat) A Bonded Storage Place is basically a building, site or area that meets certain requirements which is used to store goods for certain purposes and obtains import duty postponement. • Ministerial Decree PMK 272/2015 on Bonded Logistic Centers By operating Bonded Logistic Centers, foreign companies are expected to open or operate the representative office Indonesia and also to reduce the dwelling time in the seaport. • Indonesia has 11 Bonded Logistic Centers These bonded logistics centers aim to curtail the country's notoriously high logistics costs
49
Bond Logistic Centers… Objectives: • to boost the competitiveness of domestic industry •to fasten the implementation of strategic projects of infrastructure •to increase the realization of direct invesment of property Facilities and Fiscal Incentives 1. Facilities for Bonded Logistic Centers and Indonesia now has 11 BLC. These Bonded Logistics Centers aim to curtail the country's notoriously high logistics costs which makes businesses in Indonesia less competitive and to improve the investment climate in Indonesia as Southeast Asia's largest economy as well as to reduce the dwelling time in the seaports. By regulating Bonded Logistic Centers, foreign companies are expected to open and operate the representative office Indonesia as well as it wouldto reduce the dwelling time in the seaport Fiscal Incentives based on Ministerial Decree PMK 272/2015 on Bonded Logistic Centers a. The following facilities are granted when goods from outside the Indonesian customs area enter into a Bonded Logistic Center: a. postponement of import duty; b. non-collection of Value Added Tax (VAT), Sales Tax on Luxury Goods and Article 22 income tax on import; and c. exemption from excise duty. b. The following facilities are granted when goods from other Bonded Logistic Centers enter into a Bonded Logistic Center: a. postponement of import duty; b. non-collection of VAT, Sales Tax on Luxury Goods and Article 22 income tax on import; c. exemption from excise duty; and d. non-collection of VAT or VAT and Sales Tax on Luxury Goods c. The following facilities are granted when goods from Bonded Storage Places other than a Bonded Logistic Center enter into a Bonded Logistic Center: a. for goods which originate from outside the Indonesian customs: 1. postponement of import duty; 2. non-collection of VAT, Sales Tax on Luxury Goods and Article 22 income tax on 50 import; 3. exemption from excise duty
Fiscal Incentives for Industrial Zone… Facilities and Fiscal Incentives B. Industrial Zone a. Government Regulation PP 142/2015 on Industrial Zone Any corporations that are established and operated in an Industrial Zone would be given fiscal incentives. C. Relaxation Policy for Specific Goods that would be exported D. VAT Exemption on Certain Seaport Services This facilities are rendered to sea transport companies that are serving international routes. This regulation is dated October 1, 2015 and will be effective 30 days after its enactment date. The VAT exempted port services are as follows: a. Ship services (i.e. docking service (jasa labuh), pilotage service (jasa pandu), tug boat service (jasa tunda), and mooring service (jasa tambat) b. Cargo services (i.e. container loading and unloading services from the ships to the stockpilling yard and vice versa). The VAT Exemption on these service doesnot require Tax Exemption Letter.
51
WHAT’S NEXT
Stance Policy keeps focus on Economic Stabilization with priority programs on Infrastructure, Investment and Industry … Porsi pertumbuhan diarahkan kepada investasi % of GDP
100
50
Source: BPS
Source: World bank
China
Russia
India
Brazil
Strategi dan kebijakan untuk mendorong investasi
• Menjaga stabilitasi perekonomian untuk menciptakan iklim investasi dan bisnis yang kuat • Menyederhanakan prosedur perizinan investasi • Mengharmonisasikakn regulasi-regulasi investasi antara pemerintah pusat dan daerah
• Meningkatkan peran serta BUMN dalam pembangunan infrastruktur secara konsisten • Meningkatkan peran institusi perbankan dalam pemberian kredit khususnya kredit modal kerja dan investasi • Memperluas peran institusi keuangan non perbankan dalam pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur
Indonesia
2050
2045
2040
2035
2030
2025
2020
30 2015
2019 Target
2010
2015
Household Consumption Non Profit Private Consumption Investment
2005
2014
2000
2013
40
1995
Menjaga daya beli
1990
54,9
60
1985
56,3
70
1980
56,1
Insentif bagi sektor bisnis untuk menciptakan sektor perdagangan yg stabil
1975
1,1
1970
1,2
80
1965
2,2
39,0
90
1960
32,8
Untuk beberapa waktu ke depan Indonesia akan didominasi oleh populasi muda dan produktif ditunjukan oleh dependency ratio yang menguntungkan
1955
32,6
Increased share of investments in GDP
mempercepat pembangunan infrastruktur
1950
32,1
56,2
Dependency Ratio menunjukan profil demografi yang menguntungkan
Tariff Reduction on Income Tax on the shift of ownership on land and building… Khusus untuk Indikator Pembayaran Pajak, strategi perbaikan terkini yang ditempuh sebagai berikut: RENCANA AKSI
No.
Regulasi
Pembebanan BPHTB kepada penjual dan pembeli total sebesar 5%
1.
Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pembebasan PPh untuk pengaturan BPHTB
Kementerian/ Instansi Ditjen Pajak
Perbaikan
Status Per 21 Maret
Pembebasan PPh atas pengalihan hak tanah sebesar untuk luasan 2000 m2 untuk kegiatan usaha UMKMK
Ditjen Pajak sudah menyampaikan ke BKF, untuk koordinasi pengajuan RPP
Perbaikan
Status Per 7 April
Penurunan tarif PPh atas pengalihan tanah dan/atau bangunan dari 5% menjadi 2,5%
Pemarafan RPP oleh para Menteri terkait
Usulan perubahan (berdasarkan hasil Rakor di Kemenko Perekonomian) RENCANA AKSI
No.
Regulasi
pembebanan Pajak Penghasilan atas pengalihan tanah dan/atau bangunan sebesar 2,5%
1.
Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.
Kementerian/ Instansi Kementerian Keuangan
Tax Allowance for Labor Intensive Industry… Pemotongan Tarif Pajak Penghasilan Karyawan Perusahaan Padat Karya Latar Belakang: Salah satu Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII adalah pemberian keringanan PPh Pasal 21 untuk karyawan yang bekerja di industry padat karya selama jangka waktu 2 tahun. Keringanan PPh diberikan untuk lapisan penghasilan sampai Rp50 juta. Kritea industry padat karya adalah mempekerjakan TKI Paling sedikit 5.000, paling sedikit 50% hasil produksi tahun sebelumnya diekspor dan menyampaikan daftar pegawai. Pokok Kebijakan RPP yang telah disusun: Bagi Pegawai yang dalam satu tahun menerima penghasilan paling banyak sebesar Rp 50 juta dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu, dikenai PPh Ps. 21 dengan tarif 2,5% dan bersifat final. Pemberi kerja dengan kriteria tertentu harus memenuhi syarat: Jumlah pegawai langsung minimal 5.000 orang
Pada tahun sebelumnya melakukan ekspor min. 50% dari total penjualan. Memiliki perjanjian kerja sama Mengikutkan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
Tidak sedang memanfaatkan fasilitas Tax Allowance Ketentuan tariff PPh 21 sebesar 2,5% final berlaku sampai dengan Desember 2017. Telah dilakukan rapat di Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 18 Januari 2016. Tarif Khusus PPh 21 hanya diberikan dalam hal pemberi kerja menanggung PPh 21 karyawannya. Akan dilakukan Rakor oleh Menko dengan agenda pemaparan potensi perusahaan yang akan mendapatkan fasilitas dan observasi kondisi atau potensi PHK.
Tax Holiday & Tax Allowance TAX ALLOWANCE (PP NOMOR 18 TAHUN 2015 ) Diberikan fasilitas pajak penghasilan bagi industri yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu, berupa: pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (selama 6 thn) penyusutan dan amortisasi yang dipercepat pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada SPLN sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut P3B yang berlaku kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 thn tetapi tidak lebih dari 10 thn Pelaksanaan Lebih lanjut diatur PMK Nomor 89/PMK.010/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva Dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan
TAX HOLIDAY (PMK NOMOR 159 TAHUN 2015 ) Diberikan fasilitas perpajakan (TAX HOLIDAY) bagi industri yang melakukan kegiatan investasi langsung khususnya pada industri pionir guna mendorong pertumbuhan ekonomi berupa: 1. Fasilitas pengurangan pajak sebesar 10-100% dari PPh terutang 2. Pengurangan pajak diberikan dengan jangka waktu 15-20 tahun sejak produksi komersial
BMDTP SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016 (PMK NOMOR 273/PMK.011/2016) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016 diberikan atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing lndustri sektor tertentu,
PEMBEBASAN BEA MASUK DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL (PMK NOMOR 76/PMK.011/2012) Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
Tax Allowance Wajib Pajak Penerima Fasilitas
Kriteria dan Persyaratan
Ketentuan Khusus
Ketentuan Izin Prinsip 57
• Wajib pajak badan dalam negeri • Memenuhi kriteria umum : nilai investasi tinggi atau untuk ekspor, penyerapan tenaga kerja besar, atau memiliki kandungan lokal yang tinggi • Sesuai KBLI dan memenuhi persyaratan sebagaimana pada Lampiran I dan II PP 18/2015 WP yang permohonan tax holiday ditolak oleh Menteri Keuangan, dengan syarat : • Pada saat mengajukan tax holiday, juga memilih untuk dapat diberikan tax allowance • WP yang saat ini telah mengajukan tax holiday, mengajukan permohonan memilih untuk dapat diberikan tax allowance setelah permohonan tax holiday nya ditolak Menteri Keuangan
IP diterbitkan sejak tanggal 6 Mei 2015 dan seterusnya, atau IP diterbitkan sejak tanggal 22 Desember 2011 s.d. 5 Mei 2015, dengan syarat : • • • •
IP tersebut belum pernah diterbitkan SK persetujuan/penolakan tax allowance Memiliki kesesuaian bidang usaha, KBLI, cakupan produk, dan memenuhi persyaratan dalam Lampiran I/II Belum SMB per tanggal 6 Mei 2015 Usulan pemberian fasilitas diterima Menkeu paling lama 1 tahun setelah tanggal 6 Mei 2015
Tax Allowance Bentuk Fasilitas Tax Allowance
Penyusutan/amortisasi dipercepat
58
Pengurangan penghasilan neto 30% dari investasi
Atas aktiva berwujud atau aktiva tidak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman modal baru dan/atau perluasan usaha
30% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, dibebankan selama 6 tahun masing-masing 5% per tahun, dihitung sejak saat mulai berproduksi
PPh dividen 10% kepada WPLN
Kompensasi kerugian
PPh dividen yang diberikan kepada WPLN selain BUT di Indonesia sebesar 10% atau lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda
Diberikan paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun
Tax Allowance
Fasilitas Tambahan Kompensasi Kerugian No
Ketentuan
Tambahan
1
Penanaman Modal baru pada bidang usaha tertentu di kawasan industri dan/atau kawasan berikat
1 tahun
2
Mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10 miliar
1 tahun
3
Menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke-4
1 tahun
4
Mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 atau 1000 orang tenaga kerja Indonesia selama 5 tahun berturut-turut
1 atau 2 tahun
5
Mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 tahun
2 tahun
6
Melakukan perluasan usaha pada Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu yang sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (earning after tax)
2 tahun
7
Melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan, untuk Penanaman Modal pada bidang-bidang usaha tertentu yang dilakukan di luar kawasan berikat
2 tahun
The simplification procedure for Tax Allowance… Pemangkasan Jangka Waktu Prosedur Tax Allowance WAJIB PAJAK PERMOHONAN DITOLAK
15 Hari Kerja
7
Berkas dikembalikan
Dokumen persyaratan permohonan
PTSP PUSAT BKPM
Dokumen benar dan lengkap
RAPAT TRILATERAL
Berita acara
3 Hari Kerja
SURAT USULAN KEPALA BKPM
10 Hari Kerja
KEPUTUSAN OLEH DJP
Tanda terima
Rapat Trilateral : 15 hari kerja Penerbitan surat usulan Kepala BKPM : 3 hari kerja Keputusan oleh DJP : 10 hari kerja
25
TOTAL SOP :
28 HARI KERJA (HK)
Incentives for Program Research &Development B. PPN & PPnBM 1. PPN dan PPnBM tidak Dipungut (PMK 231/KMK.03/2001 s.t.d.d. PMK 70/PMK.011/2013) PPN dan PPnBM Tidak dipungut atas impor Barang Kena Pajak untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 2. Pembebasan dari Pengenaan PPN (PP 146/2000 s.t.d.d. PP 38/2003 jo. PMK 122/PMK.011/201) Atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, dibebaskan dari pengenaan PPN
C. Bea Masuk 1. Pembebasan Bea Masuk Barang IPTEK (KMK 143/KMK.05/1997 s.t.d.d. PMK 51/PMK.04/2007)
Dibebaskan dari Bea Masuk dan Cukai atas pemasukan barang barang yang benar benar digunakan untuk memajukan ilmu pengetahuan termasuk untuk penyelenggaraan penelitian dengan tujuan untuk mempertinggi tingkat ilmu pengetahuan, oleh Perguruan Tinggi, Lembaga dan Badan yang tercantum di dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan. 2. Pembebasan Bea Masuk Buku IPTEK (PMK 103/PMK.04/2007) Pembebasan Bea Masuk atas impor buku ilmu pengetahuan dan teknologi; buku pelajaran umum; kitab suci; buku pelajaran agama; dan buku ilmu pengetahuan lainnya.
Others incentives forward…
1. Incentives for corporations which support R&D 2. Facilities for companies which help develop national sports of Indonesia as well as the athletes 3. There is still a room of capital injection for SOE to finance infrastructure projects
THANK YOU Muhammad Romli
[email protected] 08128099025, 08997828770
