Soekarno, Sekulerisme dan Demokrasi http://www.bergelora.com/opini-wawancara/artikel/2064-soekarno-sekulerisme-dan-demokrasi.html
Sabtu, 06 Juni 2015
Bendera Hizbut Tahrir Indonesia. (Ist) Di tengah Penjajahan Kolonialisme Belanda pada 6 Juni 1900, seorang perempuan, Ida Ayu Nyoman Rai, yang sehari-hari dipanggil Nyoman, melahirkan seorang putra bernama Soekarno. Pada 1 Juni 1945, dihadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Soekarno, pertama kali berpidato tentang Pancasila yang selanjutnya menjadi dasar Ideologi Negara Republik Indonesia. Sehingga Setiap 1 Juni dikenal sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Ia menjadi menjadi Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia yang berdiri pada 17 Agustus 1945. Pada 22 Juni 1966 Soekarno dipaksa meletakkan jabatan lewat penolakan oleh MPRS atas Pidato Pertanggung Jawaban Presiden Soekarno,--setelah sebuah kudeta militer yang didukung Amerika Serikat pada 30 September 1965. Presiden Soekarno meninggal dunia di RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat) Gatot Subroto, Jakarta pada 21 Juni 1970. Sebagai penghormatan terhadap Bulan Bung Karno, selama sebulan Bergelora.com akan menurunkan berbagai tulisan tentang Bung Karno. Oleh: Dr. Farryal Basbeth, SpF.DFM Pikiran dan politik Presiden RI Pertama, Ir. Soekarno Karno tidak bisa dilepas dari sejarah sekularisasi perkembangan demokrasi yang membawa Indonesia seperti saat ini. Pemikiran-pemikiran Soekarno tentang pendirian negara Islam banyak ditulis dalam Pandji Islam berjudul “Memudahkan Pengertian Islam”. Soekarno mengawali tulisannya itu dengan kata-kata “Perlu kiranya agama itu di-herorientatie, ditelaah, dikoreksi kembali, dipikirkan kembali, di-ijtihad-kan kembali – dipermudakan,” 1
Sebuah artikel lagi yang ditulis Soekarno di Pandji Islam pada 1940 berjudul “Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara”. Soekarno menuliskan bahwa Islam Turki sebagai sesuatu yang “pas” untuk diterapkan di Indonesia. Soekarno mengatakan bahwa “Di Turki agama negara dihapuskan dan menjadikan agama sebagai urusan privat. Namun, itu bukan berarti Turki menghapus Islam sebagai agama; hal ini diserahkan sepenuhnya kepada individu-individu manusia Turki,” Ada beberapa poin penting dalam pemikiran Soekarno atas relasi Islam dan negara dalam artikel itu ialah (1) Islam harus dipisahkan dari negara; (2) tidak ada konsep negara Islam; dan (3) Islam tetap penting dalam domain kehidupan bukan kenegaraan. Asas-asas pemikiran marhaenisme yang diciptakan Bung Karno, diwujudkan dalam tesis sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi setelah dengan kritis Soekarno menelanjangi sejarah demokrasi, kapitalisme dan borjuasi Barat. Pada masa inilah Soekarno meninggalkan pemikiran tentang Islam. Islam pada taraf ini bukan dipandang sebagai landasan tapi perjuangan mewujudkan kemerdekaan bagi kalangan Islam dan Kristen. Walaupun pernah menulis tentang persatuan antara nasionalisme, islamisme, dan marxisme, dia tetap menekankan perjuangan dari diri sendiri: “jangan menanti bantuan dari kapal Moskow atau khalifah Istanbul” Dengan pemikiran-pemikiran ini Soekarno banyak menumpas pergerakan yang berbau Islam seperti pergerakan negara Islam DI/TII Kartosoewiryo di Jawa Barat, pergerakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Awal Demokrasi Tidak banyak yang tahu, cikal politik demokrasi di Indonesia sebenarnya lahir dari perjanjian terselubung di balik Konferensi Meja Bundar (KMB). Siapa sangka, di balik peristiwa sejarah yang disebut-sebut menjadi tonggak pengakuan kedaulatan Republik Indonesia itu, tersembunyi perjanjian pembayaran utang-utang penjajah kolonial Belanda. Pengamat Ekonomi, Revrison Baswir, untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia, pemerintah Belanda mengajukan beberapa persyaratan. Salah satunya, Indonesia harus mau mewarisi utang-utang yang dibuat Hindia Belanda, sebesar 4 miliar dolar AS. Inilah awal Indonesia mempunyai hutang negara. Awal demokrasi di Indonesia adalah ketika Amerika berada di balik pemberontakan G-30 S/PKI. Banyak dokumen dan literatur membongkar keterlibatan CIA—yang merangkap sebagai diplomat—di dalam peristiwa Oktober 1965 tersebut. Atas nama pembersihan 2
kaum komunis di negeri ini, CIA turut menyumbang daftar nama kematian (The Dead List) yang berisi 5.000 nama tokoh dan kader PKI di Indonesia kepada Jenderal Soeharto. Namun yang dibunuh bukannya 5.000 orang, Kolonel Sarwo Edhie, Komandan RPKAD saat itu yang memimpin operasi pembersihan ini, terutama di Jawa Tengah dan Timur, menyebut angka tiga juta orang yang berhasil dihabisi, termasuk orang yang tak tahu apa-apa. Inilah tragedi kemanusiaan terbesar setelah era Hitler. Buku “Membongkar Kegagalan CIA” karya Tim Weiner, wartawan The New York Times, mengungkap bagaimana para diplomat AS yang juga perwira CIA berhasil merekrut Adam Malik sebagai agen mereka. Lahirnya era reformasi tak lepas dari keinginan AS setelah Soeharto tak mau lagi tunduk pada pemerintahan Washington. Berbagai jalan dilakukan untuk menjatuhkannya termasuk menggunakan LSM. Terungkap ada dana 26 juta dolar sejak 1995 kepada LSM tersebut dengan kedok mendukung HAM dan kebebasan berekspresi. Beberapa jam sebelum Soeharto lengser, Menlu AS ketika itu Madeline Albright mengisyaratkan supaya Presiden Soeharto mundur agar krisis terpecahkan. Bersamaan dengan itu, pemerintah AS mengumumkan telah mengirimkan sebuah kapal induk Belleau Wood yang dilengkapi dengan helikopter dan pesawat-pesawat jet tempur serta dua kapal pendukung, lengkap dengan 2000 serdadu marinir ke Teluk Jakarta untuk melakukan “evakuasi militer” (Kompas, 21/5/1998). Bahkan di era Gus Dur, Mantan Ketua Umum PBNU, K.H. Abdurrahman Wahid misalnya, secara terus terang bahkan rnengatakan : “Musuh utama saya adalah Islam kanan, yaitu mereka yang menghendaki Indonesia berdasarkan Islam dan menginginkan berlakunya syari’at Islam”. (Republika, 22 September 1998, hal. 2 kolom 5). Selanjutnya ia katakan : “Kita akan menerapkan sekularisme, tanpa mengatakan hal itu sekularisme”. Kekuasaan Uang Di Amerika Serikat ada sebuah semboyan Demokrasi yang terkenal: “The Golden Rule of Democracy is Those who have Golds are Ruler” Aturan emas dari Demokrasi ialah siapa yang memiliki emas (uang), dialah penguasa. Semboyan yang benar-benar Kapitalistik! Walter Lippman mengungkapkan bahwa para Birokrat (penguasa) mengabdi secara khusus dan rahasia kepada para Kapitalis (pemilik modal) mereka bertugas memelihara anggapan umum mayoritas masyarakat awam bahwa mereka (masyarakat awam) mengelola kekuatan demokrasinya, padahal sesungguhnya tidak. Demokrasi hanya
3
dijadikan sebagai salah satu senjata ampuh (manuver politik) untuk menyembunyikan Imperialisme Ideologis mereka. Presiden AS, George W Bush sendiri dalam pidato kenegaraan, menyatakan: “Jika kita mau melindungi Negara kita dalam jangka panjang, hal yang terbaik yang dilakukan ialah menyebarkan kebebasan dan Demokrasi”. Sebelumnya, Bush menekankan pentingnya Demokratisasi Timur Tengah. Richard P. dalam New York Observer edisi 17 September 2001, menulis: “Sungguh, Amerika adalah Imperium Kapitalisme Demokrasi.” Mantan Presiden AS, Georde W. Bush Junior pada tahun 2003 menyatakan: “Jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi”. George W. Bush pun dalam “The National Endowment for Democracy” (Kamis 6/11/2003) menyatakan: “Selama kebebasan (freedom) belum tumbuh di Timur Tengah, kawasan itu akan tetap menjadi wilayah stagnan (jumud), peng’ekskpor’ kekerasan, termasuk menjadi tempat penyebaran senjata yang membahayakan negara Amerika Serikat.” Politik Luar Negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Obama tetap imperialistik. Dalam sebuah acara yang disponsori Kedutaan Besar Israel di Washington untuk mengagungkan hari deklarasi Negara Israel yang ke-60. Obama menyatakan: “Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan melakukan apapun yang bisa saya lakukan dalam kapasitas apapun untuk tak hanya menjamin keamanan Israel tapi juga menjamin bahwa rakyat Israel bisa maju, makmur dan mewujudkan banyak mimpi yang dibuat 60 tahun lalu.” Demokrasi dengan semua liberalisasinya tidak akan sukses tanpa adanya liberalisasi politik. Liberalisasi menghasilkan partai politik dan politikus yang pragmatis dan meterealistis. Situasi ‘butuh uang’ ini menjadi pintu masuk bagi kekuatan ngara besar dan perusahaan-perusahaan multinational ikut andil dalam politik Indonesia. Ketika negara sudah tidak lagi independen dan berjalan sesuai dengan arahan asing, inilah wujud nyata penjajahan atau imperealisme modern dimana negara yang dijajah menyerahkan diri kepada negara yang menjajah. 4
Penjajahan gaya baru atau neoimperialisme barat mencengkram Indonesia dengan demokrasi dan liberalismenya. Ini bukan ancaman atau sekedar teori tetapi sudah menjadi kenyataan di depan mata yang harus disadari oleh anak negeri.
*Penulis adalah dokter Anastesi, dosen kedokteran forensik di Fakultas di Universitas YARSI dan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
5
