JENJANG
SMA
KELAS MATA PELAJARAN TOPIK BAHASAN
X (SEPULUH) KEWARGANEGARAAN (PKN) SISTEM HUKUM & PERADILAN
Unsur-unsur Hukum: 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia & pergaulan hidup 2. Diadakan oleh badan resmi yang berwajib 3. Bersifat memaksa 4. Sanksi bersifat tegas Maka Hukum: Kumpulan peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang tidak mematuhinya. Produk Hukum dapat dikenal melalui ciri-cirinya. Ciri-cirinya menurut Kansil SH: Terdapat perintah dan atau larangan Perintah dan atau larangan harus dipatuhi setiap orang. Karena itu SIFAT hukum: Mengatur dan Memaksa FUNGSI hukum: 1. Alat pengatur tata tertib hub masyarakat. Menunjukkan baik & buruk. 2. Sarana mewujudkan keadilan social lahir & batin karena menentukan siapa yg salah & benar serta dapat memaksakan. 3. Penggerak pembangunan 4. Menentukan distribusi wewenang bagi penegak hukum 5. Alat penyelesaian sengketa 6. Menjadikan masyarakat menyesuaikan diri dengan kehidupan yg berubah. TUGAS hukum: 1. Menjamin kepastian hukum setiap orang 2. Menjamin ketertiban, kedamaian, keadilanm kemakmuran dan kebenaran dalam masyarakat 3. Mencega terjadinya perbuatan main hakim sendiri. Tata hukum: Hukum yang sedang berlaku di dalam suatu Negara saat ini. Tujuannya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Tujuan Negara HUKUM: Untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yang dilandasi prinsip HAM dan prinsip Negara hukum.
1
Prinsip-Prinsip Negara Hukum: 1. Pengakuan dan perlindungan HAM 2. Peradilan yang bebas & tidak memihak 3. Legalitas dan hukum dalam segala bentuknya, artinya segala sesuatunya harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam hukum. Sedangkan Negara TOTALITER, tidak ada tempat bagi HAM tetapi yang ada peraturan yang menekan masyarakat. Sistem hukum didunia saat ini dibedakan dalam 2 kelompok besar: 1. Sistem hukum yang mengandung ciri-ciri tradisi hukum continental & Anglo Saxon atau gabungan dr hukum continental & sosialis atau gabungan antara Anglo Saxon dan sosialis. 2. Sistem hukum yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari tiga kelompok diatas. M. Tahir A. membagi konsep Negara hukum menjadi 5 macam: 1. Nomokrasi Islam: Kekuasaan didasarkan pada hukum-hukum Islam yang berasal dari Allah. Diterapkan di Negara-negara islam. 2. Rechtsstaat: Bertumpu pada civil Law system, dimana membagi hukum kedalam hukum perdata & hukum public. diterapkan di Eropa – continental 3. Rule of law: Taat pada keutamaan yang mutlak terhadap hukum. Konsep Rule of law menekankan 3 unsur utama: Supremasi hukum Persamaan di depan hukum Konstitusi yang didasarkan pada hak-hak perorangan. 4. Socialis Legality: Hukum diletakkan dibawah sosialisme. Hukum merupakan alat untuk mencapai sosialisme karena hukum merupakan alat kebijakan dalam bidang ekonomi & social. 5. Konsep Negara Hukum Pancasila: Indonesia. Landasan bahwa Indonesia Negara hukum: 1. Pasal 1 ayat 3 UUD 45: “Indonesia adalah Negara hukum” 2. Pembukaan UUD 45: Alinea Pertama: pengakuan adanya HAM Alinea kedua: Negara yang merdeka, adil dan makmur merupakan bagian integral dari cita-cita Negara hukum Alinea keempat: tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. 3. Batang Tubuh UUD 45. 2
PENGGOLONGAN HUKUM: 1. Berdasarkan Bentuknya: a. Hukum Tertulis: Bentuknya tertulis dalam peraturan Negara. Ex. UUD 45 b. Hukum Tidak Tertulis (konvensi): Hukum yg masih hidup dalam keyakinan masyarakat. Contoh: Hukum adat, pidato kenegaraan presiden tgl 16 agustus. 2. Berdasarkan Ruang atau wilayah berlakunya: a. Hukum Lokal: Hanya berlaku di satu daerah tertentu. Contoh: Hukum adat batak b. Hukum Nasional: Berlaku disatu Negara tertentu. Ex. UUD 45 c. Hukum Internasional: Mengatur hubungan hukum antar Negara atau lebih. Contoh: Hukum perang & perdata internasional. 3. Berdasarkan Wujudnya: a. Hukum Objektif: Berlaku umum disuatu Negara dan tdk mengenal orang atau golongan tertentu. Contoh: Peraturan lalu lintas. b. Hukum Subyektif: Timbul dari hukum obyektif dan berlaku untuk orang tertentu. Contoh: Hukum perkawinan. 4. Berdasarkan Waktu berlakunya: a. Ius Constitutum (hukum positif): hukum yang berlaku sekarang ini b. Ius Constituendum: hukum yang berlaku dimasa yang akan datang. Ex. RUU c. Hukum antar waktu: yang mengatur peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan yang berlaku di masa lalu. 5. Berdasarkan Sasarannya: a. Hukum satu golongan: berlaku untuk satu golongan tertentu b. Hukum semua golongan: berlaku utk semua golongan c. Hukum antar golongan: mengatur kepentingan tertentu dengan golongan lain
3
6. Berdasarkan Isinya: a. Hukum public: hukum yang mengatur hub antar warga Negara dan warga Negara lain yang menyangkut kepentingan umum Hukum tata Negara: Mengatur ttg bentuk Negara, susunan, tugas-tugas dan hubungan antar alat Negara.
Hukum Administrasi Negara: Mengatur cara kerja atat-alat perlengkapan negara
Hukum Pidana: Mengatur tentang pelanggaran & kejahatan terhadap kepentingan umum. Hukum pidana tidak berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang ini diadakan. Bentuk Sanksi pidana menurut pasal 10 KUHP: mencakup hukuman pokok & hukuman tambahan. KUHP yang berlaku saat ini: produk hukum colonial belanda, 1 jan 1918
Hukum acara (hukum formal): Berisi tata cara utk menyelesaikan, melaksanakan & mempertahankan hukum material (hukum pidana). Dibedakan sbb: o Hukum acara pidana: Mengatur tata cara penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penuntutan. o Hukum acara perdata: Mengatur tata cara menyelesaikan, melaksanakan atau mempertahankan hukum material, o Hukum privat/sipil (perdata): Mengatur antara orang yang satu dengan orang yang lain dan bersifat pribadi. Contoh: Hukum dagang, perkawinan
b. Hukum perdata: Hukum yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan orang perorangan. Hukum Perorangan: mengatur tentang manusia sebagai subyek hukum & kecakapannya untuk memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu.
Hukum Keluarga: oeraturan yang timbul dari pergaulan hidup keluarga. Meliputi: o Kekuasaan orang tua o Perwalian o Pengampuan o Perkawinan. 4
Hukum Kekayaan: Mengatur hak & kewajiban manusia yang bernilai uang Hukum Waris: Mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seorang setelah ia meninggal dunia, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Hukum Dagang dan Hukum adat: o Hukum dagang: Mengatur soal perdagangan yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. o Hukum adat: Hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat tertentu dan hanya dipatuhi oleh masyarakat bersangkutan.
7. Berdasarkan Sumber Hukumnya: Sumber hukum: segala sesuatu yang menimbulkan aturan dan mempunyai kekuatan memaksa. a. Hukum material: Mengatur tentang kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan b. Hukum formal: Mengatur tata cara melaksanakan hukum dan mempertahankan hukum material. Sumber hukum material: keyakinan & perasaan hukum individu atau pendapat umum yang menentukan isi suatu hukum kemudian dijadikan suatu hukum. SUMBER HUKUM: a. Undang-undang b. Kebiasaan: perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. c. Keputusan-keputusan Hakim (Yurisprudensi): Keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh UU dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya. PERANAN LEMBAGA PERADILAN: Pengadilan: Badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran hukum. menegakkan keadilan melalui penerapan hukum undang-undang. Peradilan: Segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan dengan biaya ringan (pasal 4 ayat 2 UU No. 4 th 2004. 5
Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial kehakiman sepenuhnya pd Mahkamah Agung, untuk lingkungan peradilan umum & tata usaha Negara (30 mrt 2004) dan utk peradilan agama & militer (30 juni 2004) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh: Mahkamah Agung & 4 badan peradilan dibawahnya: 1. Peradilan Umum: Pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan unmum dilaksanakan oleh: Pengadilan negeri: Pengadilan tingkat pertama yang berada di kotamadya / kabupaten. Tugasnya: memeriksa, memutuskan perkara pidana sipil & perdata di tingkat pertama. Diadili oleh: 1 hakim ketua + 2 hakim anggota + panitera Pengadilan Tinggi: Pengadilan banding yang mengadili perkara pada tingkat kedua, yaitu perkara yang telah diputus oleh pengadilan negeri. Tenggang waktu banding: 14 hari setelah vonis pengadilan negeri. Wilayahnya: 1 provinsi Mahkamah Agung: Peradilan tertinggi di Indonesia, yg berkedudukan di ibukota. Wilayahnya: seindonesia Tugas: melakukan pengawasan tertinggi atas segala tindakantindakan pengadilan lain di seluruh Indonesia & menamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya. Pimpinan MA: Hakim agung, jumlah hakim agung paling banyak 60 org. masa jabatan: 5 th. Hakim agung diangkat presiden dr nama calon yang diajukan oleh DPR, dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yusisial. 2. Peradilan khusus. Saat ini ada 9 bentuk pengadilan khsusu, baik yang bersifat tetap maupun ad hoc. Yaitu: Pengadilan HAM: mengadili perkara HAM berat, meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. (UU No. 26 th. 2000). Perkara diperiksa dan diputuskan paling lama 180 hari sejak perkara dilimpahkan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) (UU no. 46 thn 2009) Pembentukan Tipikor merupakan amanat pasal 53 UU. No. 30 th 2002 ttg Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wewenang TIPIKOR memeriksa, mengadili & memutuskan perkara: korupsi, pencucian uang, tindakan yg oleh UU dinyatakan sebagai korupsi. Jumlah Hakim: 5 org (2 hakim tipikor + 3 hakim ad hoc) 6
Pengadilan niaga Pengadilan hubungan kerja industrial Pengadilan Pajak Pengadilan anak (UU No.3 th 1997) Batas umur anak: sekurang-kurangnya 8th tetapi belum mencapai 18 th dan belum pernah kawin. Bila anak melakukan tindak pidana pada batas umur tersebut dapat diajukan ke pengadilan stlh ybs melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 th, tetapi diajukan ke siding anak. Bila dibawah 8 th bila masih bisa dibina akan diserahkan kembali ke org tua, bila tdk bisa dibina lagi maka diserahkan ke Dept social. Anak yang melakukan tindakan pidana bersama orang dewasa diajukan ke siding anak.
Mahkamah Syarah di Provinsi Aceh Mahkamah Pelayaran Pengadilan adat di papua Pengadilan Tilang.
3. Peradilan Agama: Memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama perkara antara orang-orang yg beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan ekonomi syariah. Selain itu juga kaitan nikah, rujuk, cerai, nafkah dan waris. 4. Peradilan Militer (UU No. 31 th 1007): Peradilan bagi para tentara yang melakukan pelanggaran pidana pd saat sedang melaksanakan tugas militernya, bila melakukan pelanggaran di luar dinas maka diadili oelh pengadilan umum. Oditurat: badan pelaksana kekuasaan pemerintah Negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan ABRI berdasarkan pelimpahan dari panglima. 5. Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 th 2004) Masalah-masalah yang ditangani: Bidang social: gugatan terhadap putusan administrasi ttg penolakan permohonan suatu izin. Bidang ekonomi: gugatan berkaitan dgn perpajakan, merk, agrarian Bidang function Publique: gugatan berkaitan dengan status & kedudukan seseorang Bidang HAM
7
3. Mahkamah Konstitusi (UU no. 24 th 2004) Anggota MK: 9 orang hakim ditetapkan oleh presiden, diajukan oleh 3 org oleh MA, 3 org oleh DPR, 3 org oleh presiden. Tugas MK: Menguji UU terhadap UUD 1945 Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara kewenangannya diberikan oleh UUD Memutuskan pembubaran partai politik Memutuskan perselisihan tentanng hasil pemilihan umum.
yg
Kesadaran Hukum: keyakinan akan kebenaran hukum yang dilaksanakan dengan perbuatan patuh pada hukum. Langkah-langkah menerapkan nilai, norma dan humum: 1. Menerapkan nilai, norma dan hukum sebagau suatu pembiasaan 2. Sosialisasi & komunikasi utk melahirkan pencerahan & menghindari adanya mis-komunikasi dlm penerapan nilai, norma & hukum 3. Memberi contoh & teladan bagi masyarakat & generasi berikut 4. Penyadaran akan pentingnya nilai, norma & hukum dlm kehidupan bersama 5. Pengawasan terhadap penerapan nilai, norma & hukum 6. Sanksi yang tegas & mendidik bila ada penyimpangan. Asas-asas penyelenggaraan Negara: 1. Kepastian hukum 2. Tertib penyelenggaraan Negara 3. Keterbukaan 4. Proporsionalitas 5. Profesionalitas 6. Akuntabilitas Visi KPK: “mewujudkan Indonesia yang bebas Korupsi” Misi KPK: “penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi” Strateginya: Pembangunan kelembagaan Penindakan Pencegahan Penggalangan keikutsertaan Masyarakat Sesuai UU no. 20 th 2001, jenis tindak korupsi dikelompokkan menjadi: 1. Perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan Negara 2. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan utk menguntungkan diri sendiri da dapat merugikan keuangan Negara. 8
Yang termasuk dalam tindak pidana korupsi: 1. Suap menyuap 2. Pemerasan 3. Penggelapan 4. Perbuatan curang 5. Benturan kepentingan dalam pengadaan 6. Gratifikasi 7. Pencucian Uang KPK sebagai lembaga yang independen & bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (UU no. 32 th 2000) Tugas KPK: 1. Koordinasi dengan instansi yang berwewenang melakukan pemberantasan korupsi 2. Supervisi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi 3. Penyelidikan, penuntutan terhadap tindak korupsi 4. Melakukan tindakan pencegahan korupsi 5. Monitoring penyelenggaraan pemerintahan. Strategi pencegahan tindak pidana korupsi: 1. Efektifitas pelaporan kekayaan penyelenggara Negara 2. Penyusunan sistem pelaporan gratifikasi & sosialisasi 3. Penyusunan system pelaporan pengaduan masyarakat 4. Pengkajian & penyampaian saran perbaikan atas system administrasi pemerintahan 5. Penelitian dan pengembangan teknik & metode yang mendukung pemberantasan korupsi. Pengaturan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara harus memuat 3 dimensi: 1. Perlindungan & kepastian hukum bagi masyarakat 2. Kebebasan yg bertanggung jawab bagi masyarakat dlm menggunakan haknya 3. Penciptaan ruang yang leluasa bagi masyarakat utk berperan serta.
9
