JENJANG
SMA
KELAS MATA PELAJARAN TOPIK BAHASAN
X (SEPULUH) KEWARGANEGARAAN (PKN) HAKEKAT BANGSA DAN NEGARA
Bangsa (Grosse): Segolongan manusia yg memiliki sifat-sifat kesamaan dlm hal jasmani & Rohani keturunan. Manusia (Aristoteles): Zoon Politicon = selalu ingin bergaul dengan sesame. Karena itu manusia: Makhluk Monodualis (selain makhluk pribadi juga makhluk social) Bangsa: Sejumlah orang yg dipersatukan krn persamaan cita-cita & keinginan utk bernegara. Karena itu memiliki unsur-unsur persamaan berikut: Cita-cita & hasrat utk bersatu Sejarah masa lampau & nasib Budayam adat istiadat & karakter Tempat tinggal Menempati wilayah yang sama Negara (Aristoteles) dlm buku POLITICA: polis (Negara kota) Plato: Negara timbul karena adanya keinginan & kebutuhan manusia yg beraneka ragam & mendorong mereka bekerja sama. Karena itu Negara adalah Organisasi: Kekuasaan yang teratur Yang kekuasaannya memaksa dan memonopoli Utk mengurus kepentingan bersama Yang punya wilayag tertentu & dilengkapi alat Negara. SIFAT Negara: Memaksa (Max Waber): Punya kekuasaan utk memaksakan kekuasaan fisik scr legal agar terwujud ketertiban & keamanan. Monopoli : Punya kuasa menetapkan tujuan bersama masyarakat Contoh: ttg aliran kepercayaan yang berlaku dinegara. Mencakup Semua: Artinya semua peraturan UU berlaku utk semua orang tanpa terkecuali tdk ada warga kelas 1, semua sama dihadapan hukum, tanpa diskriminasi politik & hukum.
1
Teori terjadinya Negara: Terjadi secara Primer Terjadi secara sekuncer Terjadinya Negara berdasarkan Faktual (secara nyata terjadi dlm sejarah) Terjadi berdasarkan Teoritis: o Teori Ketuhanan: Negara ada karena kehendak Tuhan, Tokohnya: Agustinus & Thomas Aquinas. o Teori Perjanjian Masyarakat: Negara terjadi krn perjanjian masyarakat utk melindungi kepentingan hidup bersama. Tokohnya: Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu NEGARA TERJADI SECARA PRIMER Diawali dr keluarga jadi suku (dipimp kepala suku) kepala suku: Primus Interpares (orang pertama & utama) Bbrp Suku jadi Suku Besar (dipimp Raja) Saling menaklukkan membangun tentara Negara NASIONAL Dipimp Raja Absolut Rakyat dipaksa patuh & Loyal Rakyat Berontak Dipimp RAKYAT (FASE DEMOKRASI) TEORI SEKUNDER: Disini yang dibicarakan: muncullah Negara baru kaitan pengakuan Negara lain (De facto & De Jure) Syarat terbentuknya Negara menurut Openheimer: Rakyat bersatu Wilayah Berdaulat Pengakuan Negara lain. UNSUR Berdirinya Negara menurut KONVENSI MONTEVIDEO: Rakyat bersatu Wilayah Unsur KONSTITUTIF (mutlak harus ada) Berdaulat Pengakuan Deklaratif Unsur FORMALITAS
2
TEORI NEGARA FAKTUAL: 1
Occupattie (pendudukan)
2
Fusi (Peleburan)
3
Cessie (Penyerahan)
4
Accesie (Penarikan)
5
Anexatie (pencaplokan)
6
Proclamation (Proklamasi)
7
Inovation
8
Separatise
Daerah tdk bertuan dimiliki & dikuasai. Ex. Liberia Negara-negara kecil melebur jadi Negara baru. Ex. Jerman Barat & Jerman Timur Suatu daerah menyerahkan diri ke Negara lain berdasar perjanjian tertentu Ex. Hongkong oleh Inggris ke Cina Wil terbentuk krn timbul dr dasar laut lalu dihuni dan membentuk sebuah negara. Ex. Mesir krn s. Nil Suatu wil dicaplok bangsa lain tanpa reaksi. Ex. Kuwait dikuasai irak, Palestina oleh Israel. Wil pribumi diduduki lalu melawan & rebut kembali Ex. Indonesia Negara baru diatas wil yg pecah dan lenyap. Ex. Yugoslavia jd Serbia & Bosnia; Uni Soviet jd Georgia Suatu wil yg memisahkan diri dr Negara lain. Ex. Banglades dr Pakistan; Bergia dr Belanda.
PENTINGNYA PENGAKUAN NEGARA LAIN: Moore: Tanpa pengakuan Negara lain bukan berarti tidak dapat melangsungkan hidup tapi pengakuan Negara lain agar dapat menggunakan atribut Negara ybs. Mengapa Perlu Pengakuan: Kuatir terancam kelangsungan hidupnya (diintervensi Negara lain) Negara tdk dapat berdiri sendiri tanpa bantuan Negara lain. PENGAKUAN NEGARA LAIN: 1. De Facto: Pengakuan tentang kenyataan adanya suatu Negara yg dpt berhubungan dengan Negara yang mengakuinya. Pengakuan diberikan krn: Sudah sesuai konstitusi Pemerintahannya sudah stabil Menurut sifatnya De Facto: Secara Tetap : Pengakuan Negara lain hanya bisa menimbulkan hub dagang dan ekonomi (konsul). Untuk Diplomatik msh belum dapat. Sementara: Bila Negara tersebut jatuh maka dapat menarik kembali Pengakuannya. 3
2. De Jure: Pengakuan resmi berdasarkan hokum dr negara lain, bisa: Secara Tetap : Pengakuan berlaku selamanya Secara Penuh : Hub kedua Negara meliputi hub diplomatic, baik politk & non-politik. TEORI PENGAKUAN TERHADAP NEGARA BARU: 1. Konstitutif: hanya tindakan pengakuanlah yg menciptakan status kenegaraan / yg melengkapi otoritas internasinalnya 2. Deklarator: Status kenegaraan itu sudah ada sebelum adanya pengakuan tdk tergantung pd pangakuan. Pengakuan hanya pengumuman resmi. Pengakuan De Facto merupakan awal dr pengakuan de Jure. Ex. Inggris akui Uni Soviet. 1 2 3 4
De FACTO
De JURE
Tidak dpt ajukan klaim atas harta benda yg ada di wilayahnya Scr hukum tdk berhak atas kekebalan diplomatic & hak-hak istimewa De Facto bersifat sementara pengakuannya, bisa ditarik kembali Jika Negara yg diakui secara de facto mengakui Negara jajahan, maka dia harus diakui secara de facto
dapat klaim atas harta yg ada di wilayahnya Berhak atas kekebalan & hak-hak istimewa Tdk dpt ditarik kembali Negara baru harus diakui secara de Jure
Fungsi Pengakuan Negara Lain: 1. Tidak mengasingkan diri dari hub internasioanal 2. Menjamin kelangsungan hub. Internasioanl utk mencegah kekosongan hokum yg merugikan Bagi Indonesia pengakuan suatu Negara berdasarkan Alinea pertama pembukaan UUD 45. “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa” Starke: Pengakuan dpt dilakukan dengan cara: Tegas (express): dinyatakan resmi berupa nota politik, pesan pribadi kepala Negara, Mentri luar negeri, Parlemen, traktat. Tidak Tegas: dilihat dr adanya hub tertentu Negara yg mengakui dengan Negara baru. BENTUK NEGARA: Suatu system yg berlaku menentukan bgm hub antara alat perlengkapan Negara yg diatur oleh konstitusinya.
4
Bentuk Negara: 1. Negara Kesatuan Pemerintah pusat punya kekuasaan & wewenang utk mengatur seluruh wil Negara. Tidak ada Negara dlm Negara. a. Negara Kesatuan Sistem Sentralisasi: Seluruh kegiatan diselenggarakan oleh pemerintah pusast, pemerintah daerah hanya melaksanakan peraturan-peraturan dr pemerintah pusat. Bentuk Negara kesatuan mempunyai sifat-sifat: Kedaulatan Negara encakup kedalam & keluar satu UUD, satu kepala Negara, satu dewan menteri & satu Satu kebijakan politik, ekonomi, social, budaya, pe DPRtahanan & keamanan (POL-EK-SOS-BUD-HAN-KAM) Contoh: Jerman jaman Hitler & Cina. SISTEM SENTRALISASI KELEBIHAN KELEMAHAN 1 2 3 4 5
Peraturan berlaku di seluruh wil Kesederhanaan hukum krn hanya satu lembaga yg berwenang Penghasilan satu daerah dpt digunakan ke seluruh daerah lain Peraturan & kebiakan di daerah masing-masing sesuai dengn kondisi daerah Tdk terdapat kebijkanan ganda
Hadapi byk persoalan daerah Terjadi ketdk sesuaian peraturan di daerah Daerah pasif krn menunggu perintah Kebijakan seragam
pemerintah
Kelancaran terhambat.
jalannya
bisa
tdk
pemerintahan
b. Negara Kesatuan Sistem Desentralisasi: Negara memberi hak otonom kepada daerah, yaitu kekuasaan utk mengatur urusan daerahnya berdasarkan inisiatif sendiri (Hak Otonom). Namun kekuasaan tertinggi tetap pada Pemerintah Pusat. Contoh: Indonesia adlh Negara kesatuan dgn system Desentralisasi. Seusai dgn pasal 18 UUD 45 dan dipertegas UU No. 32 thn 2004. SISTEM DESENTRALISASI KELEBIHAN KELEMAHAN 1
3
Peraturan & kebijakan sesuai dgn kebutuhan daerah Pekerjaan pemerintah pusat tidak bertumpuk shg lbh lancer Partisipasi masyarakat tinggi
4
Pembangunan sesuai kebutuhan daerah
2
5
Ketidak seragaman kebijakan Kesenjangan kemajuan pembangunan Daerah yg berbatasan, bisa timbul sengketa
2. Negara Federasi Bentuk Negara yang terdiri dr gabungan beberapa Negara bagian. Negara bagian masih mempunyai kekuasaan mengatur rumah tangganya sendiri, spt: memiliki UU sendiri, Kepala pemerintah dan legislatif sendiri. Kekuasaan yg dipegang pemerintah serikat (pusat): Kedudukan Negara sebagai subyek hukum internasional: kewarganegaraan, imigrasi, diplomatic Keselamatan Negara dan bangsa Konstitusi & organisasi pemerintahan Pembiayaan pemerintahan federal Yang menyangkut kepentingan antara Negara bagian. Contoh: USA, Malaysia, Australia, India, Jerman & Swiss Konsep Negara serikat menghendaki Persatuan tetapi menolak Kesatuan. Terdapat 2 pemerintahan: Pemerintah Serikat (pusat) Pemerintah Negara bagian Ciri-ciri Negara serikat menurut Strong: Setiap Negara bagian berstatus tidak berdaulat Pemerintah federal (pusat) memperoleh kedaulatan dr negaranegara bagian Setiap negara bagian bisa buat UUD Kepala Negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kpd rakyat Kepala Negara punya hak veto yg diajukan oleh parlemen. Persamaan antara Bentuk Negara Kesatuan system desentralisasi dan Serikat: Pemerintah pusat memegang kekuasaan atau kedaulatan keluar Sama-sama berhak mengatur & mengurus rumah tangganya sendiri PERBEDAAN Sistem Desentralisasi Bentuk federal / serikat 1 2 3 4
Kedaulatan kedalam dikuasai pusat Hanya mempunyai 1 UUD Hak mengurus rumah tangga daerah diberi pusat Pusat dpt langsung berhubungan dgn warga Negara di daerah
6
Kedaulatan ke dalam dikuasai negara bagian Tiap daerah punya UUD Hak megurus rumah tangga adalah hak aslinya Pusat tdk bisa langsung hub dengan warganya, harus melalui pemerintah daerah.
BENTUK-BENTUK KENEGARAAN: 1. Serikat Negara Perserikatan bbrp Negara merdeka & berdulat penuh, baik ke dalam maupu keluar. Dibentuk berdasarkan Traktat/perjanjian internasional. Contoh: PBB, NATO, MEE PERBEDAAN NEGARA SERIKAT 1 2 3
Keputusan pemerintah serikat langsung mengikat warga Negara bag. Negara-negara bag. Tdk boleh memisahkan diri, krn dasarnya konstitusi Negara bag. hanya punya kedaulatan kedalam
SERIKAT NEGARA
Keputusan serikat tdk mengikat langsung warga Negara bagian Boleh memisahkan diri krn dasarnya Traktat Berdaulat penuh kedalam dan keluar
2. Koloni (Negara jajahan) Suatu Negara yg dikuasai pemerintahan Negara lain. (Tunisia & Maroko dibawah prancis). Koloni: bentuk kenegaraan yg dalam hubungannya dengan negara hanya berupa suatu daerah usaha yang memberikan keuntungan kepada Negara penjajah. 3. Dominion (Negara-negara Persemakmuran) Bentuk kenegaraan yg khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris. Dulu bekas jajahan Inggris kemudian merdeka dan berdaulat penuh serta mengakui Raja Inggris sebagai Rajanya. Contoh: Kanada, Australia, Selandia baru, Afrika selatan. 4. Mandat Suatu Negara yg awalnya merupakan jajahan dr Negara-negara yg kalah perang dunia I dan ditetapkan di bawah perlindungan suatu Negara yg menang perang dlm pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-bangsa. Contoh: Irak & Palestina bekas mandate Prancis. 5. Perwalian Daerah yg sesudah perang Dunia II diurus oleh Negara-negara dibawah nauangan Dewan Perwalian serta Negara yg menang Perang. Tujuannya untuk mempercepat kemajuan POL-EK-SOS dan Pendidikan rakyat. Hasil Perjanjian Fransisco melahirkan bentuk Negara baru: Trusstee (perwalian). Contoh: Papua New Guinea 6. Protektorat Negara yg berada dibawah lindungan Negara lain yg lebih kuat. Biasanya tidak dianggap sebagai Negara merdeka krn hub luar negeri & pertahanan ditangani Negara pelindung. Contoh: Tunisia, maroko, Indo China dibawah Prancis. 7
7. Uni Gabungan bbrp Negara yg dikepalai oleh seorang kepala Negara yang sama. Uni dibedakan 3: Uni Riil: 2 negara berdasarkan traktat mengadakan ikatan dan dikepalai Raja, kemudian membentuk perlengkapan UNI. Contoh: Swedia dan Norwegia Uni Personil: 2 negara yg memiliki raja yang sama sebagai kepala Negara tetapi segala urusan dalam dan luar negeri diurus masingmaing. Contoh: Belgia, Belanda & Luxsemburg; Inggris & skotlandia Uni Zui generalis: gabuangan Negara yg bersama-sama mengurus kepentingan luar negeri. Contoh: Indonesia & Belanda (1949) FUNGSI & TUJUAN NEGARA: Fungsi Negara: pengatur kehidupan dalam Negara demi tercapainya tujuan Negara tersebut. Fungsi Negara Menurut Charles Meriam: Keamanan ekstern Ketertiban Intern Keadilan Kesejahteraan Umum Kebebasan Fungsi Negara menurut Montesquieu: Fungsi Legislatif: membuat peraturan Fungsi Eksekutif: Melaksanakan peraturan Fungsi Yudikatif: Mengawasi / mengadili agar semua peraturan dijalankan Berdasarkan pendapat para ahli disimpulkan bahwa FUNGSI Negara secara UMUM: 1. Fungsi esensial: mempertahankan Negara sebagai organisasi politik yang berdaulat(tugas asli Negara) 2. Fungsi Fakultataif: meningkatkan kesejahteraan umum, meliputi berbagai bidang kehidupan. Fungsi secara KHUSUS: 1. Melaksanakan ketertibah & keamanan: Negara sebagai stabilisator 2. Mengusahakan kesejahteraan & kemakmuran rakyat 3. Mengusahakan pertahanan Negara dilengkapi alat-alat pertahanan Negara yang kuat & tangguh. 4. Menegakkan keadilan melalui badan-badan peradilan guna menegakkan hukum & keadilan.
8
TUJUAN NEGARA: Tujuan akhir setiap Negara: menciptakan kebahagiaan hidup bagi rakyatnya. Dengan adanya tujuan Negara, maka Negara harus melaksanakan 2 tugas umum berikut: 1. Mengatur penghidupan dalam Negara agar tujuan Negara mudah tercapai 2. Mengatur & menyelenggaraka pemerintahan melalui aparatur Negara yg berkuasa. TUJUAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA: Bentuk Negara Indonesia: Negara Kesatuan tercantum dalam: pasal 1 ayat 1 UUD 45 Cita-cita Bangsa Indonesia: Alinea 2 Pembukaan UUD 45:
“…..mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yg merdeka, bersatu, berdaulat. Adil, dan makmur.” Tujuan Negara Indonesia: Alinea 4 Pembukaan UUD 45 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia 2. Memajukan Kesejahteraan Umum 3. Mencerdaskan Kehidupan bangsa 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nasionalisme: paham mencintai bangsa & Negara sendiri. Patriotisme: rasa kecintaan & kesetiaan seseorang kepada tanah air & bangsanya, kekaguman pada adat istiadat & kebiasaan. Chauvinisme: perasaan kebangsaan yang berlebihan & menganggap bangsanya lebih unggul dibandingkan bangsa lain serta memandang bangsa lain lebih rendah. Ex. Jaman Hitler SIKAP & PERILAKU Nasionalisme 1 2 3 4 5
Sikap bangga terhadap bangsa & Negara Rela berkorban membela bangsa Bersedia mengabdi pd Negara Setia pada tanah air & bangsa Mengutamakan persatuan & kesatuan
9
Patriotisme
Cinta tanah air Rela berkorban Berjiwa pembaharu Tak kenal Menyerah Menempatkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi / golongan.
Kita harus mengembangkan CIVIC-NASIONALIS yang menjauhi persoalan identitas kelompok, rasial & pemaksaan keseragaman. Jika tidak dikhawatirkan akan terjerumus pada romantic nasionalism yang memuja secara eksklusif kelompok etnis. Penerapan Semangat Kebangsaan: 1. Memberikan keteladanan 2. Pewarisan niai-nilai nasionalisme 3. Sikap sedia membela tanah air & bangsa 4. Ikut menjaga kelestarian lingkungan & peninggalan sejarah 5. Mencintai produk dalam negeri 6. Berani membela kebenaran & keadilan 7. Menjaga & memperkokoh persatuan & kesatuan.
10
