SKRIPSI. IMPLEMENTASI DISTRIBUSI RASKIN BERDASARKAN NILAI KEADILAN (Studi Kasus pada Kota Parepare Sulawesi Selatan) DIAN MAGFIRAWATI

SKRIPSI

IMPLEMENTASI DISTRIBUSI RASKIN BERDASARKAN NILAI KEADILAN (Studi Kasus pada Kota Parepare Sulawesi Selatan)

DIAN MAGFIRAWATI

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2016

SKRIPSI IMPLEMENTASI DISTRIBUSI RASKIN BERDASARKAN NILAI KEADILAN (Studi Kasus pada Kota Parepare Sulawesi Selatan)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

DIAN MAGFIRAWATI A31111284

kepada

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2016

ii

SKRIPSI

IMPLEMENTASI DISTRIBUSI RASKIN BERDASARKAN NILAI KEADILAN (Studi Kasus pada Kota Parepare Sulawesi Selatan) disusun dan diajukan oleh

DIAN MAGFIRAWATI A31111284

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 16 Februari 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA. NIP 19650219 199403 1 002

Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc. NIP 19810224 201012 1 002

Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA. NIP 19650925 199002 2 001

iii

SKRIPSI IMPLEMENTASI DISTRIBUSI RASKIN BERDASARKAN NILAI KEADILAN (Studi Kasus pada Kota Parepare Sulawesi Selatan) disusun dan diajukan oleh

DIAN MAGFIRAWATI A31111284 telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 03 Maret 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui, Panitia Penguji

No. Nama Penguji

Jabatan

Tanda Tangan

1. Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA.

Ketua

1 ....................

2. Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc.

Sekertaris

2 ....................

3. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., M.M.

Anggota

3 ....................

4. Drs. Muh. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA.

Anggota

4 ....................

5. Drs. H. Abdul Rahman, Ak., M.M., CA.

Anggota

5 ....................

Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si, Ak., CA. NIP 19650925 199002 2 001

iv

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama

: Dian Magfirawati

NIM

: A31111284

jurusan/Program Studi

: Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI DISTRIBUSI RASKIN BERDASARKAN NILAI KEADILAN (Studi Kasus pada Kota Parepare Sulawesi Selatan) adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 15 Februari 2016 Yang membuat pernyataan,

Dian Magfirawati

v

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Distribusi RASKIN Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Kasus pada Kota Parepare Sulawesi Selatan)” sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana strara satu Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta’ala dan manusia sempurna ruhani dan akalnya, mulia budi pekerti dan akhlaknya sehingga ucapan dan tindakan beliau menjadi panutan dan suri teladan bagi umat manusia, kepada para keluarga dan sahabat beliau, tabi’in, tabi’ut-tabi’in, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada dienul Islam. Peneliti menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkanlah peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Kedua orang tua tercinta, Bahar Haruna dan Hatima Side, yang selalu memberikan nasehat, dorongan motivasi dan doa yang tulus untuk peneliti. Kepada saudara-saudari peneliti, Budiman Saputra, Nurfadillah, dan Siti Aisyah Rajab yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada peneliti. 2. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., M.Si., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

vi

3. Ibu Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 4. Bapak Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA. dan Bapak Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc. selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan nasehat-nasehat dalam proses penyusunan skripsi ini. 5. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku penasehat akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan. 6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membagi ilmunya kepada peneliti selama proses perkuliahan. 7. Para pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan banyak bantuan selama ini. 8. Segenap

masyarakat

Kota

Parepare

yang

bersedia

melakukan

wawancara dan berbagi kisah dengan peneliti. 9. Saudari-saudariku, akhwat KM MDI FEB-UH: Kak Apri, Kak Ayu, Kak Khusnul, Kak Dani, Kak Zulfa, Imah, Santy, Rasmi, Iin, Dila Majid, Fahmiyah, Dila Zanariyah, Nurul, Ratna, Ayun, Annisa dan akhwat lainnya yang selama ini selalu mewarnai hari-hari peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Serta kepada para akhwat di UKM LDK MPM Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan nasehat-nasehat dan dorongan motivasi kepada peneliti. 10. Sahabat-sahabat seperjuangan I11INOIS, terkhusus kepada Dwi, Nina, Tika dan Syifa yang setia menemani dan menyemangati selama di Universitas Hasanuddin.

vii

11. Para penghuni pondokan Imam Fadhil: Ama, Cibon, Cici, Sulfi, Ulfi, Irna, Fira, Luky, Mbak Putri, Kak Vivi, Kak Jami, Kak Dewi, Kak Ega, dan Kak Uni. Terima kasih atas bantuan dan motivasinya selama ini. 12. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sekalian. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bernilai ibadah disisi Allah subhanahu wa ta’ala dan memberikan manfaat bagi para pembaca secara umum dan terkhusus kepada peneliti pribadi. Aamiin Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 15 Februari 2016 Peneliti,

Dian Magfirawati

viii

ABSTRAK IMPLEMENTASI DISTRIBUSI RASKIN BERDASARKAN NILAI KEADILAN (Studi Kasus pada Kota Parepare Sulawesi Selatan)

IMPLEMENTATION OF RASKIN DISTRIBUTION BASED ON JUSTICE VALUE (Case Study in Parepare City South Sulawesi) Dian Magfirawati Muhammad Ashari Muhammad Irdam Ferdiansah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi distribusi Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) berdasarkan nilai keadilan pada Kota Parepare Sulawesi Selatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang datanya diperoleh dari observasi lapangan, wawancara dan studi pustaka yang berasaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi distribusi RASKIN di Kota Parepare secara umum sudah berasaskan nilai keadilan dalam Islam, baik itu keadilan sosial, ekonomi maupun distribusi yang ditunjukkan dengan terpenuhinya hak masyarakat miskin utamanya kebutuhan pangan yaitu beras. Program RASKIN dikelola dengan kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah Parepare dengan Perum BULOG. Namun, masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program ini antara lain terkait data penerima RASKIN yang tidak sesuai sasaran dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun di tingkat kelurahan. Kata kunci: Distribusi, Program RASKIN, Nilai Keadilan.

This research aims to get knowledge about implementation of rice distribution for poor community (RASKIN) in Parepare City based on the Justice value. Method used in this research is a qualitative approach which data are obtained from field observations, interviews and literature that is based on the Al-Qur'an and AsSunnah. Data were analyzed with descriptive normative methods. The results showed that the implementation of the distribution of RASKIN in Parepare in general is already based on the value of justice in Islam, in a form social justice, economic and distribution as indicated by the fulfillment of the rights of the poor primary food needs such as rice. RASKIN program is managed by the good cooperation between the regional government of Parepare and BULOG. However, there are still many shortcomings that need to be fixed in the implementation of this program, among others, related to the inaccurate data of the receiver of RASKIN and lack of socialization by Local Government or at the village level. Keywords: Distribution, RASKIN Program, Justice Value.

ix

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN SAMPUL ............................................................................................ i HALAMAN JUDUL............................................................................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................ iii HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................iv HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ................................................................ v PRAKATA ...........................................................................................................vi ABSTRAK ...........................................................................................................ix DAFTAR ISI......................................................................................................... x DAFTAR TABEL ................................................................................................. xii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xiii DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................ 6 1.3 Tujuan Penelitian .......................................................................................... 6 1.4 Kegunaan Penelitian .................................................................................... 6 1.4.1 Kegunaan Teoretis ............................................................................ 6 1.4.2 Kegunaan Praktis .............................................................................. 6 1.5 Sistematika Penulisan .................................................................................. 7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................. 8 2.1 Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) ............................... 8 2.1.1 Gambaran Umum Program .............................................................. 8 2.1.2 Pengelolaan dan Pengorganisasian ............................................... 9 2.1.3 Penetapan Pagu, Titik Distribusi, Titik Bagi dan Penganggara 10 2.1.4 Mekanisme Distribusi RASKIN ...................................................... 11 2.2 Distribusi....................................................................................................... 12 2.2.1 Pengertian Distribusi ....................................................................... 12 2.2.2 Distribusi Menurut Hadis Nabi ....................................................... 14 2.2.3 Instrumen Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam .................... 16 2.2.4 Tujuan Distribusi .............................................................................. 20 2.3 Keadilan ....................................................................................................... 22 2.3.1 Konsep Keadilan .............................................................................. 22 2.3.2 Keadilan Sosial ................................................................................ 25 2.3.3 Keadilan Ekonomi ............................................................................ 26 2.3.4 Prinsip Keadilan dalam Distribusi .................................................. 27 2.3.5 Peran Negara dalam Ekonomi Berkeadilan ................................ 30 2.4 Kerangka Penelilian.................................................................................... 32

x

BAB III METODE PENELITIAN ......................................................................... 34 3.1 Rancangan Penelitian ................................................................................ 34 3.2 Kehadiran Peneliti....................................................................................... 34 3.3 Lokasi Penelitian ......................................................................................... 34 3.4 Sumber Data ............................................................................................... 35 3.5 Teknik Pengumpulan Data ........................................................................ 35 3.6 Teknik Pemilihan Informan ........................................................................ 37 3.7 Teknik Analisis Data ................................................................................... 38 3.8 Tahapan Penelitian..................................................................................... 38 BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA PAREPARE ............................................... 40 4.1 Kondisi Geografis ........................................................................................ 40 4.2 Kondisi Topografi ........................................................................................ 41 4.3 Kondisi Iklim dan Cuaca ............................................................................ 41 4.4 Kondisi Demografis..................................................................................... 42 4.4.1 Jumlah Penduduk ............................................................................ 42 4.4.2 Pendidikan ........................................................................................ 43 4.4.3 Angka Kemiskinan ........................................................................... 44 4.4.4 Pendidikan ........................................................................................ 44 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................. 46 5.1 Prosedur Distribusi RASKIN di Kota Parepare ...................................... 46 5.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Distribusi RASKIN Kota Parepare ... 50 5.2.1 Gambaran Distribusi RASKIN per Kecamatan............................ 51 5.2.2 Distribusi RASKIN di Kota Parepare............................................. 55 5.3 Prinsip Keadilan dalam Program RASKIN .............................................. 58 5.3.1 Keadilan Sosial ................................................................................ 58 5.3.2 Keadilan Ekonomi ............................................................................ 59 5.3.3 Keadilan Distribusi ........................................................................... 60 BAB VI PENUTUP ............................................................................................. 62 6.1 Kesimpulan .................................................................................................. 62 6.2 Saran ............................................................................................................ 63 6.3 Keterbatasan Penelitian ............................................................................. 64 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 65 LAMPIRAN ........................................................................................................ 67

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1

Halaman Alokasi Penerimaan Beras RASKIN Bulan Maret Tahun 2015 di Kota Parepare ..........................................................................................

4.1

Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Tiap Kecamatan di Kota Parepare ....................................................

4.2

5.1

42

Struktur Ketenagakerjaan Penduduk Kota Parepare Tahun 2008 – 2011 .....................................................................................

4.3

37

44

Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Tahun 2008 – 2011 .....................................................................................

45

Pelaksanan Distribusi RASKIN di Kota Parepare .............................

50

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

2.1

Alur Distribusi ...................................................................................

12

2.2

Kerangka Pemikiran .........................................................................

33

4.1

Peta Administrasi Kota Parepare ......................................................

41

5.1

Prosedur Distribusi RASKIN di Kota Parepare .................................

46

5.2

Proses Penimbangan Beras RASKIN di Gudang Perum BULOG ......

47

5.3

Proses Pengambilan Beras RASKIN di Titik Bagi (TB) ......................

48

5.4

Contoh Beras RASKIN Kota Parepare ..............................................

55

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1

Daftar Informan/masyarakat Penerima Beras RASKIN .....................

68

2

Daftar Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Beras RASKIN ......

69

3

Daftar Realisasi Pejualan Beras RASKIN ..........................................

70

4

Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras RASKIN (Kecamatan Soreang) .......................................................................

5

Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras RASKIN (Kecamatan Bacukiki Barat) ..............................................................

6

72

Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras RASKIN (Kecamatan Ujung) ...........................................................................

7

71

73

Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras RASKIN (Kecamatan Bacukiki) .......................................................................

74

8

Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Penyaluran Beras RASKIN.

75

9

Berita Acara Serah Terima Beras RASKIN........................................

76

10

Biodata ..............................................................................................

77

xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan rawan pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Program RASKIN telah berjalan rutin semenjak tahun 1998. Program ini bermula dari Operasi Pasar Khusus (OPK) yang merupakan respon pemerintah atas krisis ekonomi dan krisis pangan yang terjadi. OPK memberikan subsidi beras secara targetted kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program RASKIN yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat. Beras bersubsidi yang didistribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui program RASKIN adalah sejumlah 180 Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp 1.600,00/Kg netto di Titik Distribusi (TD) (TNP2K, 2012 : 89). RASKIN merupakan salah satu dari pelbagai program-program pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan

Gabah/Beras

dan

Penyaluran

(Kemenkokesra, 2014 : 8).

1

Beras

oleh

Pemerintah

2

RASKIN adalah salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap tanah air dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Program RASKIN sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horisontal. Seluruh Kementrian/Lembaga (K/L) terkait, baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanannya sangat tergantung kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas program RASKIN (TNP2K, 2012 : 90). Pelaksanaan distribusi RASKIN diharapkan dapat memenuhi target 6T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi. Ketetapan sasaran tersebut adalah faktor kunci keberhasilan program penanggulangan kemiskinan (Kemenkokesra, 2014 : v). Pelaksanaan pelbagai kebijakan dan program pemerintah pada umumnya masih memiliki banyak masalah dan hambatan. Begitu pun dengan proses distribusi RASKIN. Tantangan dan masalah-masalah umum banyak terjadi dalam proses pelaksanaannya, seperti terhambatnya distribusi, tidak sesuainya jumlah beras yang diterima oleh RTS, kualitas beras yang tidak sesuai standar, harga yang tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah dan pelbagai persoalan lainnya.

3

Dalam agama Islam, bantuan yang diberikan kepada orang-orang miskin haruslah barang yang baik dan masih layak untuk digunakan. Sebaliknya, tidak boleh memberikan barang yang buruk dan sudah tidak diminati. Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 267, yaitu:                                 Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

oleh karena itu, dalam distribusi RASKIN sepatutnya pemerintah memperhatikan dengan baik pelaksanaan distribusi khususnya kualitas beras yang akan diberikan kepada penerima RASKIN. Al-Qur’an mengajarkan umat manusia berperilaku baik yang wajib dipenuhi ketika berinteraksi dengan orang miskin, baik dalam konteks kehidupan sosial maupun dalam konteks mengatasi masalah mereka, baik yang dilakukan oleh masyarakat sebagai individu atau kelompok maupun pemerintah. Al-Qur’an mengajarkan bahwa orang miskin wajib diperlakukan dengan baik. Artinya umat manusia bertanggung jawab untuk memperlakukan mereka secara baik dan mendapatkan jaminan perlakukan baik oleh umat manusia. Al-Qur’an juga mengajarkan umat manusia untuk berlaku adil kepada sesama manusia. Kata adil disini bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa. Dengan kata lain, maksud adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (wadh’u al-sya-i’ ‘ala makanih) (Idris, 2015:29). Keadilan menjadi faktor penting yang harus ada dalam

4

keseimbangan perekonomian dan pemerataan kekayaan sehingga tidak terjadi kesenjangan antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Konsep ini sejalan dengan sistem ekonomi Pancasila terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Islam telah mengajarkan bagaimana cara mengurangi kesenjangan itu melalui konsep zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Karena itu, sikap adil akan mendekatkan pada nilai ketakwaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta’ala sebagai berikut.

                               “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah [5] : 8).

Sebagai program yang dilaksanakan secara nasional, pemberian RASKIN kepada masyarakat miskin juga dilaksanakan di Kota Parepare. Parepare merupakan salah satu kota yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan. Kota ini memiliki empat Kecamatan yaitu Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung dan Soreang. Pada kecamatan Bacukiki terdapat empat kelurahan yaitu: Watang Bacukiki, Lemoe, Lompoe, dan Galung Maloang. Kecamatan Bacukiki Barat terdapat enam kelurahan yaitu: Lumpue, Bumi Harapan, Sumpang Minangae, Cappa Galung, Tiro Sompe, dan Kampung Baru. Adapun di kecamatan Ujung terdapat lima kelurahan yaitu: Labukkang, Mallusetasi, Ujung Sabbang, Ujung Bulu, dan Lapadde. Terakhir di kecamatan Soreang terdapat tujuh kelurahan yaitu:

5

Kampung Pisang, Lakessi, Ujung Baru, Ujung Lare, Bukit Indah, Wattang Soreang, dan Bukit Harapan. Pelaksanaan distribusi RASKIN di Kota Parepare mengalami beberapa hambatan, salah satunya yaitu pada jumlah dan harga beras RASKIN yang diterima

RTS.

Dalam

fenomena

yang

terjadi

menunjukkan

adanya

ketidakseragaman jumlah dan harga beras yang diterima dari satu kelurahan dengan kelurahan yang lainnya. Ada beberapa kelurahan yang masyarakatnya menerima RASKIN dibawah 15 Kg/bulan dan ada yang mendapat sesuai dengan jumlah yang ditentukan yaitu 15 Kg/bulan. Hal ini terjadi karena jumlah penerima RASKIN yang ada di beberapa kelurahan tersebut melebihi kuota yang ada di dalam data yang dimiliki pemerintah sehingga untuk mengatasi terjadinya protes masyarakat yang sebenarnya layak mendapat RASKIN namun namanya tidak terdaftar, maka pihak kelurahan melakukan beberapa cara. Misalnya di kelurahan Cappa Galung, membagikan beras sejumlah 7 liter per Kepala Keluarga (KK) per bulan dengan harga Rp 14.000,00. Adapun di kelurahan Lompoe membagikan sejumlah 10 liter per KK per bulan dengan harga Rp 16.000,00. Sedangkan di kelurahan Labukkang membagikan sejumlah 15 Kg/KK dengan harga Rp 24.000,00 kepada yang tercatat namanya sebagai penerima RASKIN. Jadi ada beberapa kelurahan yang pelaksanaan distribusi berasnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. sehingga dengan cara seperti ini masih ada pihak yang merasa kurang puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Atas dasar permasalahan inilah peneliti merasa terdorong untuk melakukan

penelitian

dengan

judul

“Implementasi

Distribusi

RASKIN

Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Kasus pada Kota Parepare Sulawesi Selatan)”.

6

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi

masalah

pokok

dalam

penulisan

ini

adalah:

“Bagaimanakah

implementasi distribusi beras miskin (RASKIN) di Kota Parepare dilihat dari nilai keadilan dalam Islam?”

1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam distribusi beras miskin (RASKIN) yang dilakukan di Kota Parepare telah sesuai dengan nilai keadilan.

1.4 Kegunaan Penelitian 1.4.1 Kegunaan Teoretis Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya akuntansi mengenai proses distribusi RASKIN yang dilakukan mulai dari sosialisasi, penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan dengan berdasarkan nilai keadilan khususnya di Kota Parepare Sulawesi Selatan, serta dapat dijadikan referensi atau rujukan untuk peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah setempat dan perusahaan yang bersangkutan yaitu Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum BULOG) dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin utamanya dalam hal pemenuhan pangan.

7

1.5 Sistematika Penulisan Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut. BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, baik itu berupa teori-teori yang didapatkan dari perkuliahan maupun dari sumbersumber lainnya. Teori-teori tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menganalisa masalah. BAB III : METODE PENELITIAN Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data dan tahap-tahap penelitian. BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Bab ini menjelaskan tentang keadaan geografis, demografis, tofografi, kondisi kemiskinan dan pendidikan yang ada di Kota Parepare. BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian dalam upaya menjawab masalah penelitiaan yang diajukan sebelumnya dan untuk mencapai tujuan penelitian. BAB VI : PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran penelitian serta keterbatasan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) 2.1.1 Gambaran Umum Program Program

RASKIN

adalah

salah

satu

program

penanggulangan

kemiskinan dan perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). Penyaluran beras bersubsidi ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Selain itu juga untuk meningkatkan akses rumah tangga sasaran dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya (TNP2K, 2012:89). Program RASKIN, sebagai program bantuan berbasis keluarga/rumah tangga telah berjalan rutin semenjak tahun 1998. Program ini bermula dari Operasi Pasar Khusus (OPK) yang merupakan respon pemerintah atas krisis ekonomi dan krisis pangan yang terjadi. Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara targetted kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat. Beras bersubsidi yang didistribusikan kepada rumah tangga sasaran melalui program RASKIN adalah sejumlah 180Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00/Kg netto di Titik Distribusi (TD). Sejak tahun 2010 hingga 2012, program RASKIN menyediakan beras bersubsidi kepada 17,48 juta RTS-

8

9

PM dengan kondisi sosial ekonomi terendah di Indonesia (kelompok miskin dan rentan miskin) (TNP2K, 2012:89). Program RASKIN sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas program RASKIN, yang diwujudkan dalam 6 T. Para pemangku kepentingan program RASKIN terutama di Provinsi dan Kabupaten/Kota masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan memberikan kontribusi sumber dayanya agar penyaluran RASKIN kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat lebih efektif dalam mencapai target 6 T, yaitu: Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas (TNP2K, 2012:90). 2.1.2 Pengelolaan dan Pengorganisasian Pada Pedoman Umum Penyaluran RASKIN (2015:15-22) telah diatur organisasi pelaksana program RASKIN. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya maka dibentuk Tim Koordinasi RASKIN di Pusat

sampai

Kecamatan

dan

Desa/Kelurahan/pemerintahan

yang

mempunyai

tugas

melakukan

Pelaksana setingkat.

koordinasi,

Distribusi Tim

RASKIN

Koordinasi

perencanaan,

di

RASKIN

penganggaran,

sosialisasi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan masyarakat serta melakukan pelaporan pelaksanaan RASKIN secara berjenjang. Penanggung

10

jawab program RASKIN adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penanggung jawab pelaksanaan program RASKIN di Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau Kepala pemerintah yang setingkat. 2.1.3 Penetapan Pagu, Titik Distribusi, Titik Bagi dan Penganggaran Penetapan Pagu RASKIN (tonase dan jumlah RTS) Nasional telah diatur dalam Pedoman Umum RASKIN setiap tahunnya dengan didasarkan pada data RTS hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik (BPS). Pagu RASKIN untuk provinsi ditetapkan oleh Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi RASKIN Pusat. Pagu RASKIN untuk Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pagu RASKIN nasional

dan

pagu

RASKIN

untuk

Desa/Kelurahan

ditetapkan

oleh

Bupati/Walikota berdasarkan pagu RASKIN Provinsi (TNP2K, 2012:91). Titik Distribusi (TD) di desa/kelurahaan atau ditempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG setempat. Sedangkan Titik Bagi (TB) ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (pelaksana distribusi) dengan RTS-PM (Kemenkokesra, 2015:24). Adapun terkait anggaran subsidi RASKIN disediakan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan pemerintah pusat dalam penganggaran program RASKIN hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD. Sesuai dengan UndangUndang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran

11

Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran RASKIN dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional RASKIN, biaya angkut RASKIN dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus RASKIN, dana talangan RASKIN, tambahan alokasi RASKIN kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi RASKIN untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi RASKIN dari TD ke RTS-PM, yang diatur di dalam Juknis di masing-masing daerah (Kemenkokesra, 2015:24-25). 2.1.4 Mekanisme Distribusi RASKIN Penyaluran RASKIN diawali dari permintaan alokasi Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. SPA tersebut ditunjukkan kepada Kadivre/Kasubdivre yang membawahi wilayah tersebut. Atas SPA tersebut, oleh Tim Koordinasi RASKIN setempat dibahas jadwal penyalurannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyiapkan waktu, tenaga dan dana pada saat penyaluran. Sebelum jadwal pengiriman beras ke titik distribusi, Tim Koordinasi RASKIN melakukan pengecekan kondisi beras RASKIN yang akan disalurkan. Beras RASKIN kemudian di kirimkan ke titik distribusi tujuan sesuai dengan jumlah RTS yang terdata diwilayah tersebut. Tidak ada penambahan dan pengurangan jumlah oleh BULOG. Apabila ada perubahan data RTS adalah kewenangan

Musyawarah

(BULOG, 2012).

Desa/Kelurahan

dan

Musyawarah

Kecamatan

12

Mekanisme distriibusi RASKIN dari gudang BULOG sampai RTS ditunjukkan oleh gambar berikut.

Gambar 2.1 Alur Distribusi Sumber: Perum BULOG (http://www.bulog.co.id/alurdistribusi.php)

2.2 Distribusi 2.2.1 Pengertian Distribusi Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta,

baik

dalam

kehidupan

bermasyarakat

maupun

individu.

Dalam

13

perekonomian modern saat ini, distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktifitas perekonomian, baik distribusi pendapatan maupun distribusi kekayaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial (Idris, 2015:127). Baidhawy (2007:169) mengatakan, “distribusi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pemindahan atau transfer sesuatu. Kata distribusi diungkapkan dalam Al-Qur’an dengan istilah dulah yang artinya peredaran”. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Al-Hasyr ayat 7:                                          “Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr [59] : 7).

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah subhanahu wa ta’ala menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja. Menurut Rahman (1997:285), yang dimaksud dengan distribusi kekayaan adalah suatu cara dimana kekayaan nasional disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara. Islam tidak memperbolehkan distribusi barang atau

14

jasa yan dilarang seperti bunga modal dan bunga pinjaman yang termasuk riba, hasil pencurian, khamar, bangkai, babi dan sebagainya. Islam menggariskan bahwa dalam harta pribadi terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan dan ini tidak dikenal dalam ekonomi konvensional. Sebagai firman Allah: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Q.S. AdzDzariyat [51] : 19). Ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam yang memiliki harta tidak selayaknya menggunakan harta itu untuk kebutuhan pribadi semata, sebab di dalam harta itu terdapat hak masyarakat. Bagi umat Islam yang berharta ada kewajiban untuk mendistribusikan harta itu kepada orang lain, khususnya mereka yang kekurangan. Menurut Rahman (1997:287), bahwa di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan berulang kali agar umat Muslim tidak boleh menahan kekayaan dan pendapatan mereka hanya untuk diri mereka sendiri. Melainkan, setelah memenuhi

kebutuhan-kebutuhan

mereka

secukupnya,

mereka

harus

melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap keluarga dekat mereka, para tetangga serta orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan. Orang-orang yang berpunya secara khusus diperintahkan untuk memperhatikan kepentingankepentingan fakir-miskin.

2.2.2 Distribusi Menurut Hadis Nabi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sangat menganjurkan agar umat Islam mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan di bidang ekonomi. Distribusi yang dimaksud Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran dan penyampaian

15

barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, kedua penyaluran sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial (Idris, 2015:132-133). Pada jenis distribusi pertama, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang umat Islam menimbun barang dan tidak mendistribusikannya ke pasar. Penimbunan barang (ihtikar) biasanya dilakukan dengan tujuan untuk dijual ketika barang sudah sedikit atau langka sehingga harganya mahal. Penimbunan termasuk aktivitas ekonomi yang mengandung kezaliman dan karenanya berdosa. Jenis distribusi yang kedua dapat berupa zakat, nafkah, sedekah, wasiat, hibah

dan

sebagainya.

Rasulullah

shallallahu

‘alaihi

wasallam

sangat

menganjurkan agar distribusi ketegori ini dilakukan oleh tiap Muslim yang mampu (Idris, 2015:133). Dalam sebuah hadis, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menganjurkan agar umat Islam segera mendistribusikan sebagian hartanya sebelum datang suatu masa ketika tidak ada orang yang mau menerimanya, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Dari Ma’bad ibn Khalid berkata, Aku mendengar Haritsah ibn Wahab berkata, katanya: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Bersedekahlah, karena (suatu saat akan datang masa) di mana seseorang berjalan untuk memberikan sedekahnya, tetapi orang yang akan diberinya (menolak) seraya berkata, ‘Seandainya kamu membawanya kemarin, niscaya aku menerimanya, tetapi kalau saat ini aku tidak membutuhkannya’. Maka tidak ada orang yang mau menerima sedekah itu.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim, lafal Hadis tersebut riwayat al-Bukhari).

Rasulullah

shallallhu

‘alaihi

wasallam

menyatakan

bahwa

mendistribusikan harta dengan cara memberikannya kepada orang lain dapat mencegah pelakunya dari siksa api neraka, sebagaimana sabdanya: “Dari ‘Adi ibn Hatim radhiallallahu ‘anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Takutlah pada api neraka walaupun hanya dengan (memberikan) satu biji kurma.” (HR. Al-Bukhari).

16

2.2.3 Instrumen Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam 1. Zakat Zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata zaka, yang secara etimilogi berarti, berkasih, bersih, berkembang dan baik. Menurut Wiroso (2011:66) zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat dan diberikan kepada orang tertentu. Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera. Hal ini karena kewajiban membayar zakat merupakan poros utama dalam sistem keuangan Islam, dan sejalan dengan prinsip distribusi dalam Islam agar harta tersebar pada seluruh rakyat. Zakat juga memiliki dimensi sosial, moral dan ekonomi, serta merupakan jaminan sosial pertama dari semua peradaban yang ada (Noor, 2013:98). Sebagai pilar ketiga dari rukun Islam, zakat merupakan suatu kriteria keadilan distributif dengan dampak yang sangat luas. Pada hakikatnya zakat adalah

sejumlah

ketetapan/ukuran

yang

manfaat

dan

keuntungannya

mempunyai beberapa karakteristik ekonomis. Menurut Baidhawy (2007:187), gambaran yang paling penting mengenai zakat sebagai kewajiban finansial yang bersifat keagamaan adalah bahwa ia dapat mentransfer sebagian pendapatan dan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin dan kelompok lainnya yang berhak menerima. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Dari Ibn ‘Abbas radhiallahu ‘anhu bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu’adz ke Yaman lalu menyebutkan hadis (sabda Nabi kepadanya, “Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) dari harta

17

mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orangorang fakir di antara mereka.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim, lafal Hadis tersebut riwayat Muslim).

Dengan distribusi zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, maka harta dan pemberi zakat akan menjadi bersih dan suci. Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta’ala dalam surah At-Taubah ayat 60:                           “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. AtTaubah [9] : 60)

Zakat sejalan dengan prinsip utama distribusi dalam ajaran Islam yakni agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu. Prinsip tersebut, menjadi aturan main yang harus dijalankan karena jika diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di masyarakat (Noor, 2013:100). Mekanisme kewajiban zakat yang dipahami oleh umat Islam merupakan suatu rutinitas ibadah biasa yang hampir menghilangkan makna zakat itu sendiri dan juga tanpa memahami manfaat sosial, moral dan ekonomi yang tercipta secara luas bagi umat Islam. Sehingga banyak kepentingan individu, kelompok atau golongan yang lebih diunggulkan dari kepentingan masyarakat secara menyeluruh (Noor, 2013:101). 2. Wakaf

18

Secara istilah, wakaf yaitu menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Berwakaf dianjurkan oleh Islam dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada masyarakat Islam, misalnya wakaf untuk tempat-tempat ibadah, lembaga pendidikan, panti asuhan yatim piatu, panti jompo, dan sebagainya (Idris, 2015:143). Pemahaman atas perintah untuk melaksanakan wakaf terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam: “Dari Ibn ‘Umar katanya, Umar mendapatkan tanah di Khaybar lalu ia mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam meminta agar Nabi memerintahkan sesuatu tentangnya. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaybar, maka apa yang akan engkau perintahkan padaku tentangnya? Rasulullah bersabda, “Jika kamu mau kamu tahan pokoknya dan bersedekahlah dengannya.” Kata Ibn ‘Umar, maka ‘Umar pun bersedekah dengannya tapi ia tidak menjual asal (pokok)-nya, tidak mewariskan, dan tidak menghibahkan.” (HR. Muslim).

Dapat dipahami bahwa harta wakaf sepenuhnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dan tidak diperkenankan untuk melakukan suatu tindakan pada harta wakaf kecuali untuk kemaslahatan. Kesadaran untuk memahami dan mewakafkan sebagian harta baik secara tunai maupun tidak, memberikan kontribusi yang cukup besar dalam terciptanya keadilan distribusi di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya, eksistensi harta wakaf berkaitan dengan kemanfaatan harta wakaf bagi kepentingan umat, dan jika eksistensi tersebut terealisir, maka secara langsung telah menciptakan jaminan akan terwujudnya kesejahteraan sosial di masyarakat (jaminan sosial) (Noor, 2013:114). 3. Warisan Menurut Idris (2015:139) warisan dapat diartikan sebagai pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada para ahli warisnya. Penjelasan tentang dasar-dasar sistem kewarisan Islam banyak dijelaskan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa (4) ayat 11-12 dan ayat 176.

19

Rasulullah memerintahkan agar harta warisan itu didistribusikan kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana sabdanya: “Dari Ibn ‘Abbas, katanya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Berikanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya, jika ada sisanya maka diberikan kepada anak laki-laki yang pertama.” (HR. Muslim). Waris dalam Islam erat kaitannya dengan distribusi kekayaan dalam keluarga, terutama keinginan agar tercipta keadilan dalam pembagian harta waris. Hal ini tidak terlepas dari konsep Islam bahwa harta harus tersebar di masyarakat dan bukan terkumpul pada satu atau dua orang saja. Konsep waris Islam merupakan mekanisme distribusi kekayaan dan jaminan sosial (Noor, 2013:119). 4. Sedekah Sedekah yaitu memberikan sebagian harta kepada orang lain baik yang memberikan orang kaya maupun bukan orang kaya (Idris, 2013:134). Konsep sedekah, menurut Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ada dua, yaitu pemberian harta kepada orang yang membutuhkan dan amal-amal ibadah yang lain seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya. Dalam sebuah hadis disebutkan: “... Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya tiap tasbih itu sedekah, tiap takbir sedekah, tiap tahmid sedekah, tiap tahlil sedekah, memerintah pada kebajikan adalah sedekah, mencegah dari kemungkaran juga sedekah, dan mas kawin salah seorang kalian adalah sedekah...” (HR. Muslim).

Meskipun menganjurkan sedekah kategori kedua, yaitu takbir, tasbih, tahlil, amat ma’ruf dan nahi mungkar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak mencukupkan sedekah dengan itu saja. Nabi mendorong seseorang agar bersedekah dengan materi, bahkan kalau tidak punya materi, ia dituntut bekerja

20

agar dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan kemudian bersedekah sebagian darinya (Idris, 2015:135). Adapun infak menurut Idris (2015:141) yaitu sedekah yaang diberikan kepada orang lain jika kondisi keuangan rumah tangganya sudah berada di atas nisab. Jadi seorang Muslim tidak dituntut untuk mendistribusikan hartanya untuk infak sebelum memenuhi kewajiban membayar zakat. Infak dianjurkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta’ala surah Ali Imran (3) ayat 92: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu meginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menganjurkan agar seseorang menginfakkan sebagian hartanya secara ikhlas, dengan sembunyi-sembunyi sehingga orang lain tidak mengetahuinya yang diibaratkan dengan tangan kanan memberi infak dan tangan kiri tidak mengetahui (Idris, 2015:141). Penekanan terhadap sikap berinfak dan bersedekah merupakan sarana yang tepat untuk membantu menciptakan masyarakat yang peduli akan kondisi sosial, karena pada dasarnya setiap manusia harus menyadari bahwa setiap individu tidak dapat hidup sendiri, dan sebaliknya membutuhkan orang lain. Jika kesadaran ini terus dibangun, maka akan memunculkan dermawan-dermawan baru yang mampu berbagi bukan hanya dengan harta, namun juga dengan perbuatan (keahlian dan kemampuan) yang mampu dilakukan (Noor, 2013:122). 2.2.4 Tujuan Distribusi Idris (2015:147-150) menyebutkan beberapa tujuan distribusi, antara lain sebaga berikut. 1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

21

Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Manusia harus berusaha untuk mempertahankan kehidupannya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan primernya sebatas yang dibutuhkan dan tidak berlebihan. 2.

Mengurangi ketidaksamaan

pendapatan dan kekayaan

dalam

masyarakat. Apabila terjadi kesenjangan perbedaan ekonomi yang mencolok antara yang kaya dan miskin akan mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. 3. Menyucikan harta dan jiwa dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Kotoran yang dimaksukan dapat berupa sifat kikir, tamak, rakus, boros dan sebagainya. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya kepada orang yang membutuhkan akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia. 4. Membangun generasi yang unggul. Adanya distribusi harta akan mendorong perekonomian suatu bangsa akan mapan sehingga mampu mencetak generasi yang unggul. Islam mengajarkan agar umatnya terbentuk dari generasi yang kuat dari segi fisik, cerdas dari segi otak, profesional dari segi kerja serta karya dan unggul dari segi ilmu. 5. Mengembangkan harta dari sisi spiritual dan ekonomi. Dari

segi

spiritual,

distribusi

harta

kekayaan

akan

memberikan

bertambahnya nilai keberkahan harta. Sedangkan dari segi ekonomi,

22

distribusi harta kekayaan akan mendorong terciptanya produktifitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat. 6. Mengembangkan pendidikan dan dakwah Islam melalui ekonomi. Distribusi harta ke masjid-masjid, lembaga-lembaga pendidikan Islam dan sebagainya termasuk dalam kategori ini, sehingga kegiatan-kegiatan keislaman menjadi semarak karena ditopang dengan dana yang memadai. 7. Terbentuknya solidaritas sosial di kalangan masyarakat. Tujuan distribusi adalah terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang kurang mampu sehingga tercipta solidaritas di dalam masyarakat Muslim, terbentuknya ikatan kasih sayang di antara individu dan kelompok dalam masyarakat, terkikisnya sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang dapat berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, serta terciptanya keadilan dalam distribusi yang mencankup pendistribusian sumber-sumber kekayaan. 2.3 Keadilan 2.3.1 Konsep Keadilan Keadilan merupakan salah satu norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal ini dapat kita tangkap dalam pesan Al-Qur’an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah subhanahu wa ta’ala. Secara tekstual, kata ‘adl berasal dari kata ‘adalah yang mempunyai empat makna, sebagaimana pernyataan Khadduri (1999:8): “Pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (keliru) menuju jalan lain (yang benar); ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan; keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (state of equilibrium).”

23

Khadduri (1999:11) menyimpulkan bahwa makna harfiah ‘adl adalah: “…makna harfiah kata ‘adl dalam bahawa Arab klasik merupakan suatu gaungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan.” Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran dan proporsional. Prinsip keadilan (‘adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya

dan

memberikan

sesuatu

hanya

pada

yang

berhak

serta

memperlakukan sesuatu sesuai porsinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya), kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri dan orang lain maupun lingkungan), maysir (unsur judi dan sikap spekulatif), gharar (unsur ketidakjelasan) dan haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait) (IAI, 2007:7). Shihab (1996:114-117) mengemukakan paling tidak ada empat makna keadilan, yakni: Pertama, ‘adl dalam arti “sama”, pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam Al-Qur’an, antara lain pada Q.S. an-Nisa (4): 3,58, dan 129; Q.S. asy-Syuara (42): 15; Q.S. al-Maidah (5): 8; Q.S. an-Nahl (16): 76, 90; Q.S. al-Hujurat (49): 9. Kata ‘adl dengan arti “sama (persamaan)” pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan di dalam hak. Di dalam Q.S. an-Nisa (4): 58, ditergaskan, Wa iza hakamtum baina an-nasi an tahkumu bi al-‘adl yang artinya “Apabila (kamu) menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. Kata ‘adl di dalam ayat ini diartikan “sama”, yang

24

mencangkup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Kedua, kata ‘adl dalam arti “seimbang”. Pengertian ini ditemukan dalam Q.S. al-Maidah (5): 95 dan Q.S. al-Infithar (82): 7. Pada ayat yang disebutkan terakhir, misalnya dinyatakan, Alladzi khalaqa fa-sawwaka fa-‘adalaka, yang artinya: Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. Makna keadilan di dalam pengertian “keseimbangan”, menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Serta mengantarkan pemahaman pada pengertian “Keadilan Ilahi”. Ketiga, kata ‘adl dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. Lawan dari pengertian ini adalah “kezaliman”, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam Q.S. al-An’am (6): 152, Wa iz a qultum fa’dilu walau kana z a qurba, yang artinya: “Dan apabila kamu berkata maka hendak-lah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu). Pengertian ‘adl seperti ini melahirkan keadilan sosial. Keempat, kata ‘adl yang diartikan dengan “yang dinisbahkan kepada Allah”. ‘Adl di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”. Keadilan Allah subhanahu wa ta’ala pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Allah subhanahu wa ta’ala memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki

25

sesuatu di sisi-Nya. Q.S. Ali ‘Imran (3): 18, menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta’ala sebagai Qa’iman bi al-qist yang artinya “yang menegakkan keadilan”. 2.3.2 Keadilan Sosial Islam menganggap umat manusia sebagai satu keluarga. Karenanya, semua anggota keluarga ini mempunya derajat yang sama dihadapan Allah. Hukum Allah subhanahu wa ta’ala tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketelusan hati, kemampuan, dan pelayanannya pada kemanusiaan (Antonio, 2001:14). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah dan kekayaanmu, tapi hati dan perbuatan (yang ikhlas).” (HR. Ibnu Majah). Sifat-sifat tersebut merupakan cerminan dari ketakwaan seseorang. Secara tegas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menekankan akibat buruk dari diskriminasi hukum. Misalnya apabila ada orang yang memiliki kekuasaan (terpandang) melakukan pencurian maka ia berkesempatan memperoleh kebebasan, tapi jika yang mencuri itu orang-orang biasa (lemah) maka hukuman akan diperberat. Sehubungan dengan ini, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Andaikan Fatimah (anak perempuan Muhammad) mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR. An-Nasai’i). Pandangan Rahman (1995:74) menjelaskan bahwa Islam mendidik setiap anggota masyarakat bertanggung jawab bukan saja kepada istri dan keluarga, tetapi juga saudara-saudaranya yang miskin dan melarat, negara dan seluruh makhluk. Oleh karena itu, apabila ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya maka kewajiban manusia lainnya yang mampu untuk membantunya sebagai tanda ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta’ala,

26

baik melalui bantuan langsung berupa zakat, infaq, sedekah, wakaf, maupun memberi kesempatan untuk berusaha sesuai kemampuannya. Selain itu, Islam menegakkan keseimbangan antara individu dengan masyarakat tetapi tidak memberikan hak dan kebebasan kepada individu maupun masyarakat untuk berlaku

sombong

dan

tidak

memperhatikan kemaslahatan

yang

dapat

menyebabkan kerusakan dan kehancuran. Sebaliknya, apabila diberlakukannya hukum Allah subhanahu wa ta’ala dan dihilangkannya sifat sombong dan ketidakadilan maka akan tercipta keseimbangan dan pemerataan yang berkesinambungan yang bermuara pada suatu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur – negeri yang baik, aman, dan sentosa buat semua penduduknya serta Allah melimpahkan anugerah-Nya (Alimuddin, 2011:259). 2.3.3 Keadilan Ekonomi Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain (Antonio, 2001:14-15). Sebagaiman firman Allah subhanahu wa ta’ala dalam Al-Qur’an surah asy-Syu’ara’ ayat 183 yang artiya: “Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengingatkan, “Wahai manusia, takutlah

27

akan kezaliman (ketidakadilan) sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti.” (HR. Imam Ahmad). Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimasukkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam. Idris (2015:31) menambahkan bahwa status manusia sebagai khalifah menghendaki agar ia memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhannya dengan yang cara yang benar. Manusia juga berhak mendapatkan penghasilan dan harta secara adil tanpa penindasan dan tekanan dari pihak mana pun, karena dengan berkeadilan itu manusia akan dapat menikmati perkembangan dan stabilitas ekonomi. 2.3.4 Prinsip Keadilan dalam Distribusi Prinsip keadilan menjadi dasar dari muamalah dalam Islam karena Islam adalah rahmatan lil’alamin bagi seluruh makhluk. Sebagai sebuah sistem yang penuh rahmat, maka Islam harus menciptakan keadilan bagi siapapun, bukan hanya pada pemeluknya saja. Dalam kenyataan hari ini, prinsip keadilan yang tidak diterapkan dalam bermuamalah menyebabkan kesenjangan yang luar biasa bagi pemilik modal dengan pekerjanya, kaum kaya dengan kaum miskin dan penguasa

dengan

rakyatnya.

Ketidakadilan

menyebabkan

rahmat

Allah

subhanahu wa ta’ala tidak lagi bisa terbagi secara merata di muka bumi. Rahmat Allah menjadi terkotak-kotak. Ada sebagian menikmatinya dengan penuh kelimpahan tetapi di lain sisi ada yang tidak mendapatkannya. Rahman (1995:83) menjelaskan bahwa Islam menghendaki distribusi secara adil dengan memberikan kesamaan pada manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta (kelas),

28

kepercayaan atau warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi menurut Idris (2015:151) mengandung maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menginginkan persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan dan warna kulit. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang penimbunan harta (ikhtikar) dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat. Disisi

lain,

menurut

Antonio

(2001:15-17)

bahwa

kesenjangan

pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Diantaranya adalah dengan cara-cara berikut ini. a) Pertama 1. Menghapus monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang tertentu. 2. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi. 3. Menjamin basic needs fulfillment (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.

29

4. Melaksanakan amanah at-takaaful al-ijtima’i atau social economic security insurance di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu. Dengan cara itu, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah subhanahu wa ta’ala di muka bumi. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Bukan muslim yang baik, orang yang tidur dengan kenyang sementara tetangganya tak tidur karena kelaparan” (HR. Bukhari). Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi, menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidakadilan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda. b) Kedua Dalam Al-Qur’an, Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat...” (QS. Az-Zukhruf: 32). Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer. Dalam salah satu hadis, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam

30

bersabda, “Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala mencintai hamba yang bertakwa, kaya, lagi menyembunyikan (simbol-simbol kekayaannya).” (HR. Muslim).

2.3.5 Peran Negara dalam Ekonomi Berkeadilan Kebutuhan akan peran negara atau otoritas pusat tidak terelakkan karena kesejahteraan umat manusia tidak mungkin kecuali berada dalam sebuah sistem sosial dan kerja sama. Untuk mencapai tujuan ini didasari sepenuhnya bahwa warga masyarakat/negara harus tunduk pada sebuah otoritas. Eksistensi otoritas dan kepemimpinan pusat penting sehingga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sendiri telah menegaskan agar ada seorang pemimpin dalam setiap kelompok kecil yang terdiri dari tiga orang sekalipun (Baidhawy, 2007:232). Pentingnya penguasa atas rakyatnya tidak dapat disampingkan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an:                                “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa [4] : 59).

Berangkat dari ayat ini, aktivitas ekonomi perlu dijamin melalui suatu sistem

pemerintahan

yang

mengemban

batasan-batasan

moral

agar

diberlakukan, dan ia bertanggung jawab atas semua peran yang diamanahkan tersebut. Peran negara ini tidak lain dalam rangka untuk menciptakan tatanan ekonomi yang berkeadilan (Baidhawy, 2007:232).

31

Negara merupakan pemegang mandat kepemilikan publik atas segala yang menguasai hayat hidup orang banyak. Semua ini tentu saja harus dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan sosial secara luas. Penguasaan negara atas hayat hidup warga negaranya meliputi sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam tersebut berupa barang-barang yang tersedia di lautan maupun daratan dan udara, seperti sumber mata air, ruang angkasa, sumber daya laut, hutan, barang tambang yang ada di perut bumi, dan lain sebagainya. Pada Al-Qur’an surah al-Baqarah [2] ayat 29 bahwa: “Dia Allah yang telah menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu...”. Menurut Baidhawy (2007:236) ayat ini mengandung makna bahwa Allah-lah pemilik sejati semua sumber daya, kekayaan alam, dan lingkungan yang ada di bumi ini dan diperuntukkan untuk semua umat manusia yang ada di muka bumi. Kekayaan itu dapat secara langsung ditangani oleh negara dan melalui sarana-sarana publik seperti perusahaan, koperasi, atau asosiasi-asosiasi kolektif lainnya. Negara dapat juga memajak para pengguna atau mengambil retribusi bagi pengguna sumber daya lingkungan. Hal ini dapat dilakukan atas dasar prinsip keadilan (beban sesuai dengan keuntungan dan sebaliknya). Intervensi negara berlaku juga dalam mengatur distribusi kekayaan dan pendapatan. Kebijakan Al-Qur’an dalam surah al-Hasyr [57] ayat 7 terhadap distribusi banyak membantu untuk memperkenalkan basis distribusi yang lebih luas atas pendapatan dan kekayaan dan melarang terjadinya akumulasi dan konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang sudah kaya (Baidhawy, 2007:238). Al-Qur’an memastikan agar dalam proses distribusi tidak satu pun dari faktor-faktor produksi ditekan pembagiannya dan mengeksploitasi faktor lainnya. Sumber daya termasuk tanah, pekerja dan modal sama-sama berharga.

32

Karenanya pemilik tanah, pekerja dan pemilik modal harus berbagi bersama dalam hasil-hasil produksi. Di samping itu, Al-Qur’an juga secara tegas menghendaki agar sebagian dari hasil produksi itu diberikan kepada mereka yang tidak dapat memberikan kontribusi dalam produksi karena alasan-alasan seperti cacat sosial, fisik dan ekonomi. Ini sekali lagi menguatkan prinsip AlQur’an bahwa seseorang dapat memperoleh balasan tanpa sepenuhnya memandang kontribusi aktualnya (Baidhawy, 2007:238). Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa semua yang berkaitan dengan kebutuhan hidup semua penduduk dan warga negara harus berada di bawah kendali negara baik kepemilikan maupun pengelolaan produksinya atas nama mandat kepemilikan publik. Demikian pula perusahaan-perusahaan yang mengelola produksi sumber daya alam dan lingkungan milik bersama itu harus dikuasai oleh negara demi kesejahteraan (al-falah) sebesar-besarnya bagi semua penduduk. 2.4 Kerangka Penelitian Kerangka analisis penelitian yang dibangun di dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.

33

Pemerintah Daerah Kota Parepare

Gudang Beras PERUM BULOG SubDivre Kota Parepare

PERUM BULOG SubDivre Kota Parepare

Kelurahan/ Titk Distribusi (TD)

NILAI KEADILAN

Titik Bagi (TB)/ Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Gambar 2.2 Kerangka Penelitian Sumber: olah sendiri

Penelitian ini membahas mengenai implementasi distribusi RASKIN di Kota Parepare dilihat dari nilai keadilan yang sesuai dengan Al-Qur’an dan As-

34

Sunnah. Khususnya pada proses dikeluarkannya beras yang ada di gudang Perum BULOG dan juga pada proses penyaluran beras dari Titik Distribusi (TD) sampai ke tangan Rumah Tangga Sasaran (RTS).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Widi (2010:84) mengemukakan metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penilitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi saat ini, yaitu untuk mengetahui implementasi penyaluran Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) di Kota Parepare diamati berdasarkan nilai keadillan dalam penerapannya. 3.2 Kehadiran Peneliti Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen pengamat dan pengumpul data. Kehadiran peneliti di lapangan diinformasikan kepada subjek atau informan sebelum diadakannya penelitian.

3.3 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di lokasi pendistribusian RASKIN Kota Parepare, mulai dari tempat dikeluarkannya beras sampai di tangan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Perusahaan yang mendapat tugas dari pemerintah Kota Parepare untuk mendistribusikan RASKIN yaitu Perusahaan Umum

Badan

Usaha

Logistik

(Perum

34

BULOG)

Sub

Divre

Parepare

35

yang berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani KM 7 Kompleks Pergudangan BULOG. 3.4 Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. a) Data Primer Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini berupa teks hasil wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian (Sarwono, 2006:209). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer ini yaitu metode wawancara dengan cara dicatat dan direkam. b) Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan (Sarwono, 2006:209). Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan distribusi RASKIN, baik itu berasal dari perusahaan maupun sumber-sumber lainnya dari internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan (Satori dan Komariah, 2011:103). Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

36

1) Observasi Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian (Satori dan Komariah, 2011:105). Observasi ini dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah penelitian, dan juga melihat secara langsung aktivitas distribusi RASKIN oleh tim RASKIN dari BULOG atau dari pihak kelurahan setempat kepada penduduk yang namanya sudah terdata. 2) Wawancara Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab (Satori dan Komariah, 2011:130). Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah pembicaraan informal. Pada saat dilakukan wawancara, peneliti menggunakan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan wawancara dan untuk membantu mengingatnya digunakan catatan dan alat bantu perekam suara. 3) Dokumentasi Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak dapat berupa catatan, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Metode dokumentasi pada penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder berupa dokumen atau arsip mengenai Program RASKIN, data nama-nama penerima RASKIN yang ada di kelurahan, riwayat hidup dari penduduk yang menerima RASKIN dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 4) Penelitian Pustaka Metode penelitian pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Al-Qur’an dan As-Sunnah (hadis), serta mempelajari dan menganalisis literatur yang dianggap perlu dan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk

37

mendapatkan bahan yang akan dijadikan landasan teori dalam implementasi penyaluran RASKIN berdasarkan nilai keadilan. 3.6 Teknik Pemilihan Informan Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Informan terdiri dari beberapa penerima beras program RASKIN yang ada di Kota Parepare. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa aparat pemerintah yang secara langsung menangani program RASKIN.

No. Urut

Tabel 3.1 Alokasi Penerima Beras RASKIN Bulan Maret 2015 di Kota Parepare KECAMATAN/KELURAHAN RASKIN RTS-PM

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

KECAMATAN BACUKIKI Kel. Watang Bacukiki Kel. Lemoe Klp. Gerbang Taskin Kel. Lompoe Kel. Galung Maloang (Warkel Siparappe) Kel. Galung Maloang (Warkel Sipatokkong) Kel. Galung Maloang (Warkel Sipatuo)

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KECAMATAN BACUKIKI BARAT Kel. Lumpue Kel. Bumi Harapan Kel. Bumi Harapan (Warkel Anggrek) Kel. Bumi Harapan (Warkel Mawar) Kel. Sumpang Minangae Kel. Cappa Galung Kel. Tiro Sompe Kel. Kampung Baru

C. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KECAMATAN UJUNG Kel. Labukkang Kel. Mallusetasi Kel. Ujung Sabbang Kel. Ujung Bulu Kel. Lapadde Kel. Lapadde (Warkel Lasiming)

D. 1. 2. 3. 4. 5.

KECAMATAN SOREANG Kel. Kampung Pisang Kel. Lakessi Kel. Ujung Baru Kel. Ujung Lare Kel. Bukit Indah

KG (15 KG/KK)

290 150 25 242 44 22 87 860

4.350 2.250 375 3.630 660 330 1.305 12.900

465 256 15 20 253 277 243 186 1.725

6.975 3.840 225 450 3.795 4.155 3.645 2.790 25.875

209 21 29 230 212 35 1.725

3.135 315 435 3.450 3.180 525 11.040

93 94 116 114 453

1.395 1.410 1.740 1.710 6.795

38

6. 7.

Kel. Wattang Soreang Kel. Bukit Harapan

328 446 1.644 4.965

JUMLAH Sumber: Sekretariat Daerah Kota Parepare

4.920 6.690 24.660 74.475

3.7 Teknik Analisis Data Analisis

data

adalah

proses

penghimpunan

atau

pengumpulan,

pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan (Widi, 2010 : 253). Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode deskriptif normatif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Azwar (1998:128) metode deskriptif normatif yaitu metode dalam menganalisis data dengan membuat deskripsi atau gambaran tentang fenomenafenomena, fakta-fakta, serta hubungan antar satu fenomena dengan fenomena lainnya yang berdasar atas aturan-aturan normatif yang terkait dengan fenomena-fenomena

tersebut.

Dalam

penelitian

ini,

penulis

akan

menggambarkan implementasi distribusi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (RASKIN) berdasarkan nilai keadilan Islam di Kota Parepare Sulawesi Selatan.

3.8 Tahapan Penelitian Dalam penelitian ini, tahap-tahap yang ditempuh peneliti sebagai berikut. a) Tahap pra penelitian Peneliti

melakukan

survei

pendahuluan

pada

fokus

penelitian,

penelusuran literatur melalui buku-buku dan referensi lainnya yang mendukung

penelitian. Pada tahap ini,

peneliti juga melakukan

39

penyusunan rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. b) Tahap pekerjaan lapangan Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek yang diteliti dengan wawancara observasi dan dokumentasi. c) Tahap analisis data Peneliti dalam tahap ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. d) Tahap evaluasi dan pelaporan Pada

tahap

ini

peneliti

melakukan

penyusunan

hasil

penelitian

berdasarkan analisis data yang diperoleh dan disandingkan dengan teoriteori yang mendukung hasil penelitian. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan atau saran-saran dalam melakukan penyusunan skripsi.

BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA PAREPARE

4.1 Kondisi Geografis Secara geografis, Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah Utara - Selatan maupun arah Timur - Barat. Kota Parepare terletak antara 3o 57’ 39” – 4o 04’ 49” Lintang Selatan dan 119o 36’ 24” – 119o 43’ 40” Bujur Timur. Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau waktu Indonesia Bagian Tengah yakni satu jam lebih cepat dari waktu ibukota Negara Jakarta dan delapan jam lebih cepat dari Greenwich Mean Time (GMT). Luas wilayah Kota Parepare adalah ± 99,33 Km2, Batas wilayah Kota Parepare adalah: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru; dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan secara administratif terbagi menjadi empat kecamatan dan 22 kelurahan. Kecamatan Bacukiki Barat meliputi enam kelurahan, yakni: Bumi Harapan, Cappa Galung, Kampung Baru, Sumpang Minangae, Tiro Sompe dan Lumpue. Kecamatan Bacukiki meliputi empat kelurahan yakni: Lemoe, Lompoe, Watang Bacukiki dan Galung Maloang. Kecamatan Ujung meliputi lima kelurahan yakni Mallusetasi, Labukkang, Lapadde, Ujung Bulu dan Ujung Sabbang. Kecamatan Soreang meliputi tujuh kelurahan yakni Bukit Harapan, Bukit Indah, Kampung Pisang, Lakessi, Ujung Baru, Ujung Lare dan Watang Soreang.

40

41

4.2 Kondisi Topografi Kondisi topografi Kota Parepare, secara umum terbagi dalam dua morfologi, yakni i) dataran dan ii) perbukitan. Bentuk lahan dataran terletak di wilayah pesisir pantai, dan secara umum merupakan daerah yang cukup padat, pusat aktifitas kota, disebut sebagai Kota Bawah. Sementara itu, besaran luasan untuk wilayah ini sekitar 30% dari luas wilayah. Bentuk lahan perbukitan merupakan wilayah yang dominan di Kota Parepare, memanjang dari arah utara selatan dan timur barat. Wilayah ini merupakan wilayah pengembangan yang sifatnya terbatas, karena ada sebagian kondisi topografi yang mempunyai tingkat kelerengan yang curam. Luasan daerah perbukitan ini sekitar 70% dari luas wilayah Kota Parepare

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Parepare Sumber: LKPJ Walikota Parepare Tahun 2013

4.3 Kondisi Iklim dan Cuaca Kondisi iklim dan cuaca Kota Parepare berdasarkan catatan Stasiun Klimatologi menunjukkan tipe iklim C2 (Schmidt-Ferguson) yaitu jumlah bulan

42

basah 5 - 6 bulan, jumlah bulan kering 2 - 3 bulan. Yang termasuk zona iklim tersebut menempati wilayah bagian barat sampai pesisir pantai seluas ± 60% dari luas Kota Parepare. Tipe iklim D2 (Oldeman) yaitu jumlah bulan basah 3 - 4 bulan, jumlah bulan kering 2 - 3 bulan. Zona iklim tersebut menempati wilayah bagian timur Kota Parepare seluas kurang 40% dari luas wilayah Kota Parepare. Curah hujan tertinggi adalah 556 mm/tahun dan yang terendah menunjukkan angka 0 mm/tahun atau nol hari pada bulan Agustus di Kecamatan Bacukiki. Rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5 minimum 25,6

O

C dan suhu maksimum 31,5

O

C dengan suhu

O

C, rata-rata kecepatan angin

berkisar antara 2,5 - 5,8 m/detik yang bertiup dari arah barat ke timur selama bulan November sampai April. Kota Parepare mempunyai dua jenis musim yaitu musim hujan umumnya terjadi pada bulan November – April dan musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Mei - Oktober setiap tahunnya, dimana kondisi tersebut juga terjadi pada daerah lain di Indonesia. 4.4 Kondisi Demografis 4.4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Susenas tahun 2012, penduduk Kota Parepare Tahun 2011 berjumlah 130.582 jiwa yang tersebar di empat kecamatan dan 22 kelurahan, yaitu Kecamatan Bacukiki dengan 14.622 jiwa. Bacukiki Barat 39.486 jiwa, Ujung 32.562 dan Soreang 43.912 jiwa. Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan, Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Tiap Kecamatan di Kota Parepare No Kecamatan Luas Wilayah Jumlah Jumlah Kepadatan (KM2) Kelurahan Penduduk Penduduk 1 Bacukiki 66,70 4 14.622 219 2 Bacukiki Barat 13,00 6 39.486 3.037 3 Ujung 11,30 5 32.562 2.881 4 Soreang 8,33 7 43.912 5.271 Jumlah 99,33 22 130.582 1.314 Sumber: RKPD Kota Parepare 2014

43

Tingkat kepadatan penduduk Kota Parepare sebesar 1.314 jiwa/Km2 jauh diatas tingkat kepadatan penduduk Propinsi Sulawesi Selatan yang hanya 173 jiwa/Km2. Kecamatan Soreang merupakan kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan 5.271/Km2 berbanding terbalik Kecamatan Bacukiki dengan tingkat kepadatan terendah sebesar 219 jiwa / Km2. 4.4.2 Pendidikan Penduduk Usia Kerja (penduduk yang berumur 15 tahun ke atas) terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya. Selama tahun 2008-2011 struktur Ketenagakerjaan di Kota Parepare mengalami fluktuasi. Jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja yang bekerja mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan 2010 sedangkan pada tahun 2011 sedikit mengalami penurunan. Tabel 4.2 dibawah ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk usia kerja diatas 15 tahun mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan 2010, tahun 2011 sedikit megalami penurunan. Begitu pula dengan jumlah angkatan kerja menunjukkan tren yang sama. Sedangkan untuk angkatan kerja yang bekerja tren menunjukkan bahwa dari tahun 2008 hingga tahun 2010 jumlah angkatan kerja yang bekerja terus bertambah dan pada tahun 2011 sedikit mengalami penurunan. Sementara angka pengangguran menunjukkan tren sebaliknya, terjadi penurunan angka pengangguran di Kota Parepare. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu 2008-2011 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2008 tercatat sebesar 27,13 persen hingga tahun 2011 turun menjadi 7,97 persen.

44

Tabel 4.2 Struktur Ketenagakerjaan Penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2011 Kegiatan Usaha 2008 2009 Penduduk Usia >15 tahun 61.418 82.987 Angkatan kerja 52.478 54.825 Bekerja 44.755 47.355 Tingkat Partisipasi 85,44 66,06 Angkatan Kerja (%) Tingkat pengangguran terbuka 27,13 13,63 (TPT %) Sumber: LKPJ Walikota Parepare Tahun 2013

2010 89.717 58.522 51.587 65,23

2011 89.044 55.230 50.829 62,03

11,85

7,97

4.4.3 Angka Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Kota Parepare mengalami penurunan selama empat tahun terakhir. Tahun 2008 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 8.320 orang dan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 7.741 orang atau sekitar 5,91 persen dari penduduk Kota Parepare. 4.4.4 Pendidikan Peranan manusia sangat penting dalam proses pembangunan, untuk menjawab tantangan tersebut maka peningkatan sumber daya manusia wajib dilakukan.

Untuk

itu,

pembangunan

yang

dilakukan

bermuara

pada

pembangunan manusia. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, karena merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Pengukuran keberhasilan terhadap peningkatan sumber daya manusia ditinjau dari pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI). Cara pengukuran dari IPM tersebut dilihat dari perbandingan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah. Tahun 2008 rata-rata lama sekolah penduduk Kota Parepare yang berumur 15 tahun ke atas sekitar 9,45 tahun dan terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dan pada tahun 2011 menjadi 9,76 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kota Parepare menyelesaikan pendidikan pada

45

tingkat pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Fenomena ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat Kota Parepare di bidang pendidikan sudah semakin membaik. Tabel 4.3 Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Tahun 2008-2011 Tahun 2008 2009 2010 2011

Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf 9,45 th 96,20 % 9,63 th 97,06 % 9,63 th 97,16 % 9,76 th 97,17 % Sumber: LKPJ Walikota Parepare Tahun 2013

Dilihat dari angka melek huruf, jumlah penduduk Kota Parepare yang melek huruf yang berusia 10 tahun ke atas pada tahun 2008 sekitar 96,20 persen dan pada tahun 2011 mencapai 97,17 persen. Masih adanya penduduk yang buta huruf sekitar 2,23 persen disebabkan karena adanya penduduk usia lanjut yang tidak bisa membaca dan menulis.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Prosedur Distribusi RASKIN di Kota Parepare Berdasarkan informasi yang telah didapat dari observasi lapangan dan hasil wawancara, proses distribusi Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) yang dilakukan oleh pemerintah digambarkan melalui bagan berikut.

PETANI

MASYARAKAT

BULOG/ GUDANG

KELURAHAN

DEPARTEMEN KEUANGAN Gambar 5.1 Prosedur Distribusi RASKIN di Kota Parepare Sumber: olah sendiri

Pada gambar diatas menjelaskan tahap pertama dimulai ketika Badan Usaha Logistik (BULOG) melakukan pengadaan beras yang diperoleh dengan cara membeli beras petani berdasarkan standar kualitas, harga dan jumlah yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Harga beli beras dari petani yang ditentukan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 7.300,00 per Kg, adapun beras tersebut akan dijual kembali oleh BULOG kepada pemerintah dengan harga Rp 8.325,00 per Kg sebagai beras bantuan dalam program pemerintah. Beras yang telah dibeli BULOG disimpan di gudang BULOG sebagai persediaan.

46

47

Tahap selanjutnya yaitu Walikota Parepare mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang ditujukan kepada Kepala Sub Divre BULOG Kota Parepare dan mengirimkan kepada setiap kecamatan berisi tentang alokasi jumlah beras untuk setiap kecamatan dan diteruskan ke setiap kelurahan di Kota Parepare yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Walikota. Dari SPA tersebut dapat diketahui bahwa jumlah RTS di Kota Parepare sebanyak 4.965 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan jumlah beras sebesar 74.475 Kg. Setelah itu, Satuan Kerja (Satker) RASKIN BULOG mengambil beras di gudang yang ditunjuk dalam surat perintah yaitu di Gudang Lapadde sesuai dengan jadwal pengambilan beras yang tertera di dalam SPA dan persetujuan dari kepada gudang tersebut. Penyerahan beras dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat saat penyerahan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu petugas yang ada di gudang dengan Satker RASKIN.

Gambar 5.2 Proses Penimbangan Beras RASKIN di Gudang Perum BULOG

Beras yang telah keluar dari gudang selanjutnya disalurkan ke titik distribusi (di beberapa kelurahan) sesuai dengan SPA. Penyerahan barang ke kelurahan tidak disertai pembayaran tunai, karena pembayaran akan dilakukan beberapa hari kemudian setelah kelurahan menerima hasil pembayaran beras

48

dari masyarakat yaitu seharga Rp 1.600,00 per Kg per Kepala Keluarga (KK). Hasil rekapitulasi bukti pembayaran semua kelurahan akan di laporkan ke kecamatan masing-masing, lalu hasil rekapitulasi semua kecamatan akan dilaporkan kepada Walikota Parepare untuk ditandatangani. Pelaporan hasil rekapitulasi yang sudah ditandatangani Walikota dilaporkan kepada Departemen Keuangan agar selisih harga beli beras tersebut dapat dilunasi oleh Departemen Keuangan.

Gambar 5.3 Proses Pengambilan Beras RASKIN di Titik Bagi (TB)

Adapun pencatatan jurnal akuntansi dari proses distribusi RASKIN di Kota Parepare, sebagai berikut. a) Pengadaan barang (beras) di gudang BULOG Persediaan (74.475 x Rp 8.325,00)

Rp 620.004.375,00

Kas (74.475 x Rp 7.300,00)

Rp 543.667.500,00

Biaya-biaya lainnya

Rp 76.336.875,00

Beras RASKIN yang didistribusikan di Kota Parepare sebanyak 74.475 Kg. sedangkan harga beli dan harga jual beras yang ditetapkan pemerintah kepada BULOG sebesar Rp 7.300,00 per Kg dan Rp Rp 8.325,00 per Kg,

49

sehingga kas yang dikeluarkan BULOG sebesar Rp 543.667.500,00. Biayabiaya yang dikeluarkan termasuk biaya buruh, biaya perawatan beras dan lain sebagainya. b) Proses perintah penyerahan barang (DO) dari gudang BULOG Piutang

Rp 620.004.375,00 Persediaan

Rp 620.004.375,00

BULOG menyalurkan beras RASKIN yang ada di gudang (persediaan) kepada semua kelurahan yang ada di Kota Parepare sesuai dengan kuantum yang ditentukan Walikota Parepare dalam Surat Perintah Alokasi (SPA) sebanyak 74.475 Kg. c) Penerimaan pelunasan piutang beras yang dilakukan oleh kelurahan Kas (74.475 Kg x Rp 1.600,00) Piutang

Rp 119.160.000,00 Rp 119.160.000,00

Pemerintah menetapkan harga beli beras RASKIN yang harus dibayar masyarakat (kelurahan) ketika mengambil beras sebesar Rp 1.600,00 per Kg, sehingga harga yang terkumpul dari semua kelurahan di Kota Parepare sebesar Rp 119.160.000,00. d) Penerimaan pelunasan (selisih) piutang beras yang dilakukan oleh Departemen Keuangan (dari APBN) Kas (Rp 620.004.375,00- Rp 119.160.000,00) Rp 500.844.375,00 Piutang

Rp 500.844.375,00

Penerimaan pembayaran sisa piutang yang timbul dari persediaan dibayar oleh Departemen Keuangan dalam hal ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

50

5.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Distribusi RASKIN di Kota Parepare Pelaksanaan distribusi RASKIN di Kota Parepare dilakukan di empat kecamatan. Adapun pelaksanaan distribusi dari segi sasaran, jumlah, harga, waktu, kualitas dan administrasi bisa dilihat dalam tabel berikut. Tabel 5.1 Pelaksanaan Distribusi RASKIN di Kota Parepare NO KETEGORI KECAMATAN UJUNG SOREANG BACUKIKI 1 Sasaran Sesuai Sesuai Tidak Sesuai 2 Jumlah Sesuai Sesuai Tidak Sesuai 3 Harga Sesuai Sesuai Tidak Sesuai 4 Waktu Sesuai Sesuai Sesuai 5 Kualitas Sesuai Sesuai Sesuai 6 Administrasi Sesuai Sesuai Sesuai Sumber: olah sendiri

BACUKIKI BARAT Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak sesuai Sesuai Sesuai Sesuai

Berdasarkan tabel diatas, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan distribusi RASKIN di kecamatan Ujung dan Soreang telah sesuai dengan perencanaan Pedoman Umum (Pedum) RASKIN yaitu dari segi sasaran penerima RASKIN, jumlah beras yang diterima, harga beli beras, waktu pembagian,

kualitas beras

yang

diterima masyarakat

dan administrasi

pelaksanaan. Dalam perencanaan tersebut diketahui bahwa jumlah beras yang diterima masyarakat sebanyak 15 Kg per KK dengan harga beli Rp 24.000,00 dan diterima setiap bulan berdasarkan standar beras sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Pelaksanaan distribusi RASKIN di kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat dari segi waktu, kualitas dan administrasi telah sesuai dengan perencanaan. Namun, dari segi sasaran penerima RASKIN, jumlah dan harga beras tidak sesuai dengan perencanaan program. Sasaran penerima RASKIN tidak sesuai perencanaan karena ada penyesuaian data penerima. Adapun jumlah dan harga beras tidak sesuai karena rata-rata masyarakat Bacukiki menerima beras 10 liter

51

dengan harga Rp 16.000,00. Sedangkan di kecamatan Bacukiki Barat, masyarakat menerima beras 7 liter dengan harga Rp 14.000,00. 5.2.1 Gambaran Distribusi RASKIN per Kecamatan Jika

dilihat

dari

masing-masing

kecamatan,

peneliti

menemukan

gambaran sebagai berikut. a) Kecamatan Ujung 1. Sasaran Penerima

RASKIN

sudah

sesuai

dengan

perencanaan.

Masyarakat di kecamatan Ujung yang menjadi penerima RASKIN merupakan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terdaftar namanya di data penerima RASKIN. 2. Jumlah Jumlah yang diterima masyarakat di kecamatan Ujung telah sesuai dengan perencanaan yaitu sebanyak 15 Kg per KK. 3. Harga Harga yang dibayarkan masyarakat di kecamtan Ujung ketika mengambil beras telah sesuai yaitu dengan harga Rp 24.000,00. 4. Waktu Waktu

pelaksanaan

distribusi

RASKIN

telah

sesuai

yaitu

dilaksanakan setiap bulan. 5. Kualitas Kualitas beras yang diterima masyarakat di kecamatan Ujung telah sesuai perencanaan yaitu beras yang layak dikonsumsi penerima. 6. Administrasi

52

Secara administrasi, penerimaan dan pelaporan program RASKIN di kecamatan Ujung telah sesuai dengan perencanaan. b) Kecamatan Soreang 1. Sasaran Penerima

RASKIN

sudah

sesuai

dengan

perencanaan.

Masyarakat di kecamatan Soreang yang menjadi penerima RASKIN merupakan RTS yang terdaftar namanya di data penerima RASKIN. 2. Jumlah Jumlah yang diterima masyarakat di kecamaan Soreang telah sesuai dengan perencanaan yaitu sebanyak 15 Kg per KK. 3. Harga Harga yang dibayarkan masyarakat di kecamatan Soreang ketika mengambil beras telah sesuai yaitu dengan harga Rp 24.000,00. 4. Waktu Waktu

pelaksanaan

distribusi

RASKIN

telah

sesuai

yaitu

dilaksanakan setiap bulan. 5. Kualitas Kualitas beras yang diterima masyarakat di kecamatan Soreang telah sesuai perencanaan yaitu beras yang layak dikonsumsi penerima. 6. Administrasi Secara administrasi, penerimaan dan pelaporan program RASKIN di kecamatan Soreang telah sesuai dengan perencanaan. c) Kecamatan Bacukiki 1. Sasaran

53

Masyarakat penerima RASKIN di kecamatan Bacukiki rata-rata tidak sesuai dengan perencanaan karena ada penyesuasian data penerima di beberapa kelurahan. 2. Jumlah Jumlah beras yang diterima masyarakat di kecamatan Bacukiki rata-rata tidak sesuai dengan perencanaan karena ada perbedaan di beberapa kelurahan. Misalnya, jumlah beras yang dibagikan 10 liter, 6 liter ataupun 8 liter. 3. Harga Harga yang dibayarkan masyarakat di kecamatan Bacukiki ratarata tidak sesuai dengan perencanaan karena masyarakat membayar dengan harga Rp 16.000,00 per 10 liter bukan Rp 1.600,00 per Kg. 4. Waktu Waktu pelaksanaan distribusi RASKIN di kecamatan Bacukiki telah sesuai yaitu dilaksanakan setiap bulan. 5. Kualitas Kualitas beras yang diterima masyarakat di kecamatan Bacukiki telah sesuai perencanaan yaitu beras yang layak dikonsumsi penerima. 6. Administrasi Secara administrasi, penerimaan dan pelaporan program RASKIN di kecamatan Bacukiki telah sesuai dengan perencanaan. d) Kecamatan Bacukiki Barat 1. Sasaran

54

Penerima RASKIN di kecamatan Bacukiki Barat rata-rata tidak sesuai dengan perencanaan karena ada penambahan jumlah masyarakat penerima beras RASKIN. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang protes ke kelurahan masing-masing karena masih banyak masyarakat yang layak menerima beras, namun namanya tidak tercatat dalam data penerima. 2. Jumlah Jumlah beras yang diterima masyarakat di kecamatan Bacukiki Barat rata-rata tidak sesuai dengan perencanaan karena ada perbedaan jumlah beras yang diterima di beberapa kelurahan. Hal ini terjadi karena ada penambahan penerima RASKIN sehingga jumlah yang awalnya 15 Kg per KK, berkurang menjadi 5 liter, 7 liter ataupun 9 liter per KK. 3. Harga Harga yang dibayarkan masyarakat di kecamatan Bacukiki Barat rata-rata tidak sesuai dengan program karena masyarakat membayar dengan harga Rp 10.000,00 per 5 liter atau Rp 14.000,00 per 7 liter. 4. Waktu Waktu pelaksanaan distribusi RASKIN di kecamatan Bacukiki Barat telah sesuai yaitu dilaksanakan setiap bulan. 5. Kualitas Kualitas beras yang diterima masyarakat di kecamatan Bacukiki Barat

telah

sesuai

dikonsumsi penerima.

perencanaan

yaitu

beras

yang

layak

55

6. Administrasi Secara administrasi, penerimaan dan pelaporan program RASKIN di kecamatan Bacukiki Barat telah sesuai dengan perencanaan.

5.2.2 Distribusi RASKIN di Kota Parepare Implementasi distribusi RASKIN di Kota Parepare secara umum sudah berjalan dengan baik. Semua pihak telah berusaha memperbaiki kekurangan atau kelemahan dari program RASKIN tersebut, mulai dari Rumah Tangga Sasaran (RTS), jumlah beras, harga beras, kualitas beras, waktu pendistribusian beras dan administrasi. Hasil dari observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa waktu pendistribusian beras RASKIN sudah berjalan rutin setiap bulan yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS). Adapun terkait kualitas beras RASKIN di Kota Parepare sudah sangat baik, walaupun masih kualitas standar tetapi sudah sangat membantu masyarkat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Gambar 5.4 Contoh Beras RASKIN Kota Parepare

56

Kekurangan yang masih sulit untuk diatasi yaitu terkait penentuan Rumah Tangga Sasaran (RTS). Ketidaktepatan RTS mengakibatkan adanya perubahan jumlah dan harga pada beras tersebut. Distribusi RASKIN di Kota Parepare dilakukan dengan adanya perbedaan di beberapa kelurahan. Ada pembagian yang dilakukan sesuai aturan Pedoman Umum (Pedum) RASKIN yaitu yang mendapat beras adalah masyarakat yang terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan ada yang dilakukan dengan sistem bagi dua, dimana beras RASKIN tidak hanya didistribusikan kepada RTS saja, tetapi juga diberikan kepada masyarakat miskin yang namanya belum terdaftar sebagai RTS. Beras RASKIN yang seharusnya diberikan kepada setiap RTS sebanyak 1 karung (15 Kg) berkurang menjadi ratarata 7-9 liter untuk setiap rumah tangga. Pembagian beras RASKIN dengan sistem bagi dua menyebabkan hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin menjadi terkurangi. Hal ini jelas tidak sesuai dengan aturan penyaluran RASKIN dalam Pedum RASKIN. Berdasarkan aturan-aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) berhak menerima beras RASKIN sebesar 15 Kg/bulan. Namun, dikarenakan distribusi dilakukan secara bagi dua maka beras yang diterima rumah tangga miskin menyusut menjadi rata-rata sebesar 7-9 liter. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktik distribusi bagi dua beras RASKIN di beberapa kelurahan di Kota Parepare sebagai berikut. 1. Kurangnya Sosialisasi Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu program. Sosialisasi program RASKIN dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat tentang seluk beluk program ini, meliputi

57

pengertian, tujuan, sasaran, berapa jumlah beras yang diterima dan berapa harga beras RASKIN. Berdasarkan data di lapangan, sosialisasi yang dilakukan aparat pemerintah daerah masih sangat kurang karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui berapa jumlah dan harga beras yang semestinya mereka terima sesuai Pedoman Umum (Pedum) RASKIN. 2. Kurangnya Pendataan Secara Berkesinambungan Rumah Tangga Sasaran (RTS) RASKIN merupakan masyarakat yang telah didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan disetujui oleh Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan

Kemiskinan

(TNP2K).

Perlunya

dilakukan

pendataan secara berkesinambungan minimal satu tahun sekali karena banyak masyarakat yang mengalami pemindahan status setiap tahunnya, misalnya meninggal dunia atau peningkatan taraf hidup yang lebih baik. Berdasarkan data dilapangan, rata-rata masyarakat mengaku hanya menemukan satu atau dua kali pendataan selama kurang lebih 10 tahun menerima RASKIN. 3. Budaya Kekeluargaan Masyarakat Parepare utamanya yang tinggal di pinggiran kota, masih menjunjung tinggi budaya kebersamaan dan gotong-royong termasuk dalam hal pembagian beras RASKIN. Mereka rela membagi beras yang diterima untuk diberikan kepada masyarakat miskin lain yang belum mendapatkan bagian. Sehingga melalui musyawarah antara masyarakat dan aparat pemerintah, maka diputuskan untuk melakukan bagi dua beras RASKIN.

58

5.3 Prinsip Keadilan dalam Program RASKIN Program RASKIN menjadi salah satu program yang diadakan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin. Pemerintah berharap dengan adanya program RASKIN ini, kemiskinan semakin berkurang dan kesejahteraan bisa ditingkatkan. Dalam praktik distribusi RASKIN di Kota Parepare, peneliti akan menganalisis berdasarkan nilai keadilan dalam tiga aspek, yaitu: keadian sosial; keadilan ekonomi; dan keadilan distribusi. 5.3.1 Keadilan Sosial Pemerintah melalui subsidi beras telah menerapkan sikap kepedulian terhadap sesama utamanya kepada orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika memberikan harta fa’i Bani Nadhir hanya kepada orang-orang Muhajirin saja, tidak kepada orang-orang Anshar kecuali hanya dua orang saja, yaitu Abu Dujanah Samak bin Khurasah dan Sahl bin Hunaif, yang kedua orang itu memang miskin sebagaimana umumnya orang Muhajirin. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam hanya memberikan kepada orang-orang Muhajirin dan orang miskin dari kaum Anshar agar harta tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja. Hal ini diperintahkan Allah subhanahu wa ta’ala yaitu disebutkan dalam Surat Al-Hasyr ayat 7:                                          “Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk

59

rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr [59] : 7).

Secara sosial, seluruh masyarakat mendapatkan haknya secara adil, bukan hanya masyarakat yang berkecukupan saja tetapi juga masyarakat miskin. Selain itu, melalui program RASKIN yang dirancang oleh pemerintah, maka masyarakat yang berkecukupan membantu masyarakat yang miskin secara tidak langsung melalui subsidi pemerintah terhadap pajak yang dibayar oleh masyarakat yang berkecukupan tersebut. Salah seorang masyarakat Kota Parepare yaitu ibu Saliman dari kelurahan Ujung Bulu mengatakan bahwa “beras pembagian ini sangat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehingga kita sudah tidak perlu beli beras, sisa lauknya saja”. Pernyataan juga diungkapkan oleh ibu Sikati dari kelurahan Ujung Baru bahwa “Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini kami bisa beli beras dengan harga yang sangat murah dibandingkan kalau beli di pasar dengan harga yang mahal”. Sehingga dengan adanya program ini, pemerintah berharap sudah tidak ada lagi masyarakat yang menderita kelaparan karena tidak mampu membeli beras. 5.3.2 Keadilan Ekonomi Secara ekonomi, tingkat penghasilan masyarakat Indonesia belum merata termasuk di Kota Parepare. Secara umum masyarakat yang tergolong masyarakat miskin, bekerja sebagai petani musiman dan nelayan. Sehingga penghasilan tergantung pada kondisi alam. Program RASKIN ini diakui oleh penerima sangat membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Terutama pada saat musim kemarau panjang. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan yang berprofesi sebagai petani musiman yaitu pak Hasanuddin dari kelurahan Watang Bacukiki bahwa “beras RASKIN ini sangat membantu karena pada

60

musim kemarau seperti sekarang ini, tidak ada panen jadi menunggu lagi sampai musim hujan berikutnya baru bisa menanam, penghasilan juga jadi susah selama musim kemarau ini”. Pelaksanaan program RASKIN ini telah menerapkan nilai keadilan ekonomi yaitu dengan memenuhi hak kebutuhan pangan masyarakat miskin tanpa merugikan perekonomian masyarakat tersebut dan tanpa adanya eksploitasi. Hal ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta’ala dalam AlQur’an surah asy-Syu’ara’ ayat 183 yang artinya: “dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” Pembagian RASKIN dilakukan setiap bulannya tanpa mengenal musim. Pemerintah selalu berupaya untuk menyediakan stok beras di dalam gudang BULOG sehingga distribusi RASKIN tidak terhenti walaupun musim kemarau. Dari segi harga, pemerintah memberikan subsidi agar masyarakat miskin mampu membeli beras tersebut karena harga yang diberikan tergolong sangat murah yaitu Rp 1.600,00 per Kg. Dengan kata lain, penentuan harga tersebut sudah mengacu pada nilai keadilan ekonomi karena menyesuaikan dengan tingkat ekonomi masyarakat.

5.3.3 Keadilan Distribusi Pemerintah Indonesia sudah berupaya memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat yaitu kebutuhan pangan yang berupa beras agar bukan hanya masyarakat yang mampu saja yang bisa makan dengan baik tetapi orang miskin juga. Hasil observasi lapangan peneliti menemukan bahwa distibusi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare mulai dari dikeluarkannya beras

61

sampai ke tangan masyarakat sudah dilakukan dengan cukup baik. Misalnya saja distribusi beras, ada yang dilakukan di kelurahan dan ada yang dilakukan di RW/RT masing-masing. Hal ini terjadi karena setiap lokasi memiliki kondisi yang tidak sama dengan lokasi yang lain. Ada lokasi yang masyarakatnya sudah memperoleh beras RASKIN sesuai ketentuan pemerintah, ada juga lokasi yang masyarakatnya masih membutuhkan tambahan beras RASKIN karena dalam lokasi tersebut masih banyak masyarakat miskin yang semestinya mendapat bantuan beras, namun mereka tidak terdaftar dalam data penerima disebabkan kuota penerima sudah penuh. Sehingga melalui musyawarah kelurahan di masing-masing lokasi yang masih perlu mendapat tambahan beras RASKIN memutuskan bahwa harus ada bagi dua bantuan beras RASKIN antara masyarakat miskin yang sudah menerima bantuan beras RASKIN dengan masyarakat miskin yang belum menerima bantuan beras RASKIN. Inilah yang menyebabkan adanya beberapa kelurahan di Kota Parepare membagikan beras dibawah ketentuan pemerintah yaitu dibawah 15 Kg per KK dan dilakukan RW/RT masing-masing. Jika dikaitkan dengan nilai keadilan terhadap pembagian beras yang dilakukan atas dasar menambah jumlah penerima dikarenakan masih ada yang layak mendapatkan beras maka hal ini sudah sesuai dengan hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang mengatakan bahwa, “bukan muslim yang baik, orang yang tidur dengan kenyang sementara tetangganya tidak tidur karena kelaparan” (HR. Bukhari). Adanya penambahan nama penerima RASKIN tersebut, menunjukkan bahwa aparat pemerintah di lokasi tersebut masih memperhatikan masyarakat disekitarnya yang masih membutuhkan bantuan.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi distribusi Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) di Kota Parepare secara umum sudah berjalan sesuai dengan nilai keadilan dalam Islam, baik itu keadilan sosial, ekonomi maupun distribusi yang ditunjukkan dengan pemenuhan hak kepada masyarakat miskin akan kebutuhan pokoknya utamanya beras. Program ini dikelola dengan kerja sama oleh seluruh pihak yang terkait. Baik itu di pihak pemerintah pusat/daerah dan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum BULOG) maupun pihak masyarakat yang menerima bantuan. Begitu pula dengan pendistribusian RASKIN dari gudang Perum BULOG sampai kelurahan atau Titik Distribusi (TD) sudah dilakukan dengan baik. Namun yang bermasalah adalah pelaksanaan di Titik Bagi (TB) sampai ke tangan masyarkat karena masih adanya perbedaan dibeberapa kelurahan dalam hal pembagian tersebut. Dari empat kecamatan di Kota Parepare, hanya ada dua kecamatan yang membagikan RASKIN sesuai dengan prosedur pemerintah dari segi sasaran penerima, harga dan jumlah beras. Adapun yang dua kecamatan masih perlu adanya pemantauan kembali terkait hal tersebut.

62

63

6.2 Saran Ada beberapa saran yang dikemukakan peneliti setelah melakukan wawancara dan melihat pelaksanaan distribusi RASKIN di kota Parepare. Peneliti berharap semoga saran yang diberikan dapat bermanfaat bagi pelaksana distribusi RASKIN dan semua pihak yang terkait. Saran tersebut sebagai berikut. 1. Perlu dilakukan pendataan yang berkesinambungan terhadap penerima bantuan khususnya oleh pihak BPS karena pendataannya masih sangat kurang dan jarang dilakukan. Ada beberapa masyarakat yang sudah berkecukupan namun karena data yang digunakan masih data beberapa tahun yang lalu sehingga masyarakat tersebut masih menerima bantuan yang bukan haknya. 2. Pemerintah Kota Parepare masih perlu memperhatikan dana operasional yang digunakan dalam penyaluran beras dari Titik distribusi (TD) ke tangan masyarakat karena masyarakat masih menanggung biaya-biaya operasional seperti biaya transportasi. 3. Perlu adanya sosialisasi yang mendetail terkait program RASKIN di setiap kelurahan di Kota Parepare. Selain itu, partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan dari sosialisasi tersebut. 4. Hendaknya kebijakan pemerintah pusat terkait jumlah beras yang diterima Rumah Tangga Sasaran perlu dievaluasi. Hal ini dikarenakan jumlah tanggungan dalam setiap rumah tangga berbeda-beda sehingga jumlah beras yang diterima sebaiknya sesuai dengan tanggungan, bukan dibagi rata sebanyak 15 Kg.

64

6.3 Keterbatasan Penelitian Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat keterbatasan yang menyebabkan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada masih kurangnya literatur yang membahas tentang distribusi RASKIN berdasarkan nilai keadilan, sehingga informasi dalam skripsi ini masih sangat kurang dan perlu untuk dikaji lebih mendalam. Kendala lainnya terdapat pada sulitnya melakukan observasi di semua kelurahan yang ada di Kota Parepare karena keterbatasan transportasi utamanya yang berada jauh dari pusat perkotaan. Sehingga peneliti hanya mengambil beberapa kelurahan yang mewakili sampel di empat kecamatan. Selain itu, data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program RASKIN di beberapa kelurahan masih kurang dan tidak lengkap. Pencatatan keuangan yang bisa peneliti peroleh hanya sebatas bukti transaksi dan daftar realisasi penjualan beras RASKIN.

DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin. 2011. Merangkai Konsep Harga Jual Berbasis Nilai Keadilan dalam Islam. Jurnal Ekuitas Vol. 15 No. 4. Antonio, M. Syafi’i. 2001. Bank Syariah “Dari Teori ke Praktik”. Jakarta: Gema Insani Press. Azwar, Saifudin. 1998. Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset. Badan Perenacanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare. 2013. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2014. Parepare. Baidhawy, Zakiyuddin. 2007. Islam Melawan Kapitalisme. Yogyakarta: Resist Book. Da’wahrights. 2011. Shahih Bukhari. (Online). (http://abinyazahid.multiply.com), diakses pada 11 Juli 2015 pukul 11.20 WITA. Da’wahrights. 2011. Shahih Musllim. (Online). (http://abinyazahid.multiply.com), diakses pada 11 Juli 2015 pukul 11.20 WITA. Departemen Agama RI. 2012. ALJAMIL (Al-Qur’an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris. Bekasi: Cipta Bagus Segara. Idris. 2015. Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi). Jakarta: Prenadamedia Group. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2007. “PSAK KDPPLK –Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Syariah”. Jakarta: IAI. Kemenkokesra. 2014. Pedoman Umum RASKIN 2015. Jakarta: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Khadduri, Majid. 1999. Teologi Keadilan, Perspektif Islam. Diterjemahkan oleh H. Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahhar. Surabaya: Risalah Gusti. Noor, Ruslan Abdul Ghofur. 2013. Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Perum BULOG. 2015. Sekilas Perum BULOG. (Online). (http://www.bulog.co.id/sekilas.php), diakses pada tanggal 17 Maret 2015 pukul 21.55 WITA. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa. Rahman, Afzalur. 1995. Dokrin Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. . 1997. Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Muhammad as A Trader). Yayasan Swarna Bhumy.

65

66

Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Satori, D. dan Komariah, A. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Shihab, Quraish. 1996. Wawasan Al-Qur’an (Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat). Bandung: Mizan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2012. Panduan Pemantauan Program Penaggulangan Kemiskinan (Buku Pegangan TKPK Daerah). Jakarta: TNP2K. Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2012. Pedoman Penulisan Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Walikota Parepare. 2013. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ - AMJ). Parepare. Widi, Restu Kartiko. 2010. Asas Metode Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian). Yogyakarta: Graha Ilmu. Wiroso. 2010. Akuntansi Transaksi Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

LAMPIRAN

68

Daftar Informan/Masyarakat Penerima Beras RASKIN

No

Nama

Usia /Jenis Kelamin

Pendidikan

Pekerjaan

Jumlah Anggota Keluarga

Kelurahan

Kecamatan

1

Hasanuddin

41/Laki-laki

Tamat SMA

Petani

6 Orang

Watang Bacukiki

Bacukiki

2

I Reja

4 Orang

Lompoe

Bacukiki

I mare

Tidak Tamat SD Tidak Tamat SD

-

3

Petani

3 Orang

Lemoe

Bacukiki

4

Anti

Tamat SD

Tidak Tentu

6 Orang

5

Marma

Tamat SMA

Wiraswasta

7 Orang

Cappa Galung Kampung Baru

6

Raddi’

Tamat SMA

Wiraswasta

3 Orang

Tiro Sompe

7

Surya

Tamat SMP

Tidak Tentu

3 Orang

Sumpang

8

Jafar

Tamat SD

Nelayan

6 Orang

Lumpue

Bacukiki Barat Bacukiki Barat Bacukiki Barat Bacukiki Barat Bacukiki Barat

9

Sikati

Tamat SD

Wirasasta

3 Orang

Ujung Baru

10

Nurjanah

Tamat SD

Tidak Tentu

6 Orang

11

Hasnawati

Tamat SMP

Tidak Tentu

6 0rang

12

Arifin

Tamat STM

Tukang Ojek

6 Orang

Labukkang

Ujung

13

Saliman

Tamat SD

Wiraswasta

6 Orang

Ujung Bulu

Ujung

14

Faidah

80/ Perempuan 55/ Perempuan 55/ Perempuan 32/ Perempuan 45/ Perempuan 57/ Perempuan 54/ Lakilaki 51/ Perempuan 35/ Perempuan 50/ Perempuan 60/ Lakilaki 70/ Perempuan 35/ Perempuan

Tamat SMP

Wiraswasta

6 Orang

Mallusetasi

Ujung

Kampung Pisang Bukit Harapan

Soreang Soreang Soreang

69

Daftar Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Beras RASKIN

70

Daftar Realisasi Penjualan Beras RASKIN

71

Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras RASKIN (Kecamatan Soreang)

72

Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras RASKIN (Kecamatan Bacukiki Barat)

73

Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras RASKIN (Kecamatan Ujung)

74

Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras RASKIN (Kecamatan Bacukiki)

75

Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Penyaluran Beras RASKIN

76

Berita Acara Serah Terima Beras RASKIN

77

BIODATA

Identitas Diri Nama

: Dian Magfirawati

Tempat/ Tanggal Lahir

: Pinrang/ 11 Juli 1993

Jenis Kelamin

: Perempuan

Alamat

: Perum. Grand Sulawesi Blok D No. 2 Parepare

Alamat Email

: [email protected]

Riwayat Pendidikan  SD

: SD Negeri 57 Parepare

 SMP

: Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar

 SMA

: SMA Negeri 5 Parepare

 Universitas

: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pengalaman Organisasi  Pengurus

Unit

Kegiatan

Mahasiswa

Lembaga

Dakwah

Kampus

Mahasiswa Pecinta Mushallah (UKM LDK MPM) Universitas Hasanuddin periode 2012-2013.  Pengurus Keluarga Mahasiswa Masjid Darul ‘Ilmi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (KM MDI FEB) Universitas Hasanuddin periode 2013-2014 dan 2014-2015. Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya. Makassar, 15 Februari 2016

Dian Magfirawati