Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari penelantaran, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi dan/atau seksual, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, perlakuan salah lainnya maupun situasi bencana, serta anak pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat (2) UUPA, Pasal 1 ayat (5) Perda Kabupaten Sleman No.18 tahun 2013). Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut undang undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK : 1. Kepentingan yang terbaik bagi anak; 2. Non diskriminasi; 3. Keadilan dan kesetaraan hak-hak anak; 4. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan 5. Penghargaan terhadap pendapat anak. (Pasal 2 UUPA/ Perda Kabupaten Sleman No.18 Tahun 2013) TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK : 1. Memberikan rasa aman kepada anak; 2. Mencegah segala bentuk penelantaran, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi dan/atau seksual, perdagangan orang, maupun akibat dari situasi bencana memberikan pendampingan hukum dan pelayanan lainnya; dan 3. Mengupayakan pemulihan dan rehabilitasi. (UUPA Pasal 3; Perda Kab. Sleman No.18 Tahun 2013, Pasal 3) TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK : 1. Memberikan rasa aman kepada anak; 2. Mencegah segala bentuk penelantaran, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi dan/atau seksual, perdagangan orang, maupun akibat dari situasi bencana memberikan pendampingan hukum dan pelayanan lainnya; dan 3. Mengupayakan pemulihan dan rehabilitasi. (UUPA Pasal 3; Perda Kab. Sleman No.18 Tahun 2013, Pasal 3) RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN ANAK : 1. Anak korban kekerasan; 2. Anak korban penelantaran; 3. Anak korban diskriminasi; 4. Anak korban eksploitasi baik ekonomi dan/atau seksual; 5. Anak korban perdagangan; 6. Anak korban bencana; 7. Anak dengan HIV dan AIDS. (Pasal 59 UUPA, Pasal 4 Perda Kab. Sleman No.18 tahun 2013)
BENTUK PERLINDUNGAN ANAK : 1. perlindungan sementara di rumah aman; 2. pemulihan kesehatan baik fisik maupun mental; 3. pendampingan dan bimbingan hukum, psikologis, serta sosial; 4. rehabilitasi sosial; 5. perawatan kesehatan; 6. pengasuhan oleh perorangan atau lembaga kesejahteraan sosial anak; 7. pengangkatan anak oleh keluarga; dan 8. bimbingan dan keberlanjutan pendidikan. TAHAPAN PERLINDUNGAN ANAK : 1. Tahap Pencegahan Dengan cara masing-masing Organisasi Perangkat Daerah meliputi bidang : a. kesehatan; b. sosial; c. catatan sipil dan kependudukan; d. pendidikan; e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; f. hukum; g. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak. 2. Tahap Penanganan : a. pelayanan pengaduan; b. pelayanan kesehatan; c. pelayanan psikologis dan psikososial; d. pelayanan pendampingan; e. pelayanan bantuan hukum; f. pemulangan; g. Rehabilitasi; h. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu. 3. Tahap Rehabilitasi : a. layanan rehabilitasi kesehatan; b. layanan rehabilitasi Sosial; c. layanan bantuan hukum; d. layanan pemulangan dan rehabilitasi. Siapa yang Melakukan Perlindungan Anak : 1. Organisasi Perangkat Daerah/ Dinas Terkait 2. Masyarakat 3. Dunia Usaha 4. Orang tua/Keluarga
Kewajiban dan Tanggungjawab Orang tua dan Keluarga : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. e. Pengurusan Akte Kelahiran f. Menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan Peran Masyarakat, antara lain: a. penyediaan rumah aman dan/atau rumah singgah; b. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak; c. pendirian tempat rehabilitasi anak; d. pengawasan secara aktif terhadap kekerasan, penelantaraan, diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, perdagangan anak, akibat bencana, dan melaporkan kepada pihak yang berwenang; e. melaporkan terjadinya kekerasan, penelantaran, diskriminasi, ekploitasi baik ekonomi dan / atau seksual, perdagangan dan bencana pada anak serta memberikan serta memberikan perlindungan; f. bentuk-bentuk peran serta masyarakat lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
Peran Dunia Usaha, antara lain: a. pemberian beasiswa pendidikan; b. pemberian bantuan biaya kesehatan; c. penyediaan taman bermain anak; d. penyediaan pondok baca untuk anak; e. mempromosikan tindakan pencegahan terhadap kekerasan, penelantaraan, diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, perdagangan anak, akibat bencana; f. bentuk-bentuk kemitraan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak; (Perda No.18 Tahun 2013 pasal 12 ayat 2) g. Kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; h. Produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; i. Berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.” (Pasal 72 UUPA) Ketentuan Pidana dlm UUPA : 1. Setiap orang dilarang: a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif. (Pasal 76A UUPA) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” (Pasal 77 UUPA ) 2. Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. (Pasal 76B UUPA) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 3. Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.( Lih. Pasal 76c UUPA) a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). b. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). c. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). d. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.” 4. Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (Pasal 76D UUPA) a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 5. Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 76E UUPA) a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). b. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 6. Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. (Pasal 76F UUPA) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” 7. Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya. (Pasal 76G UUPA) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 8. Setiap Orang dilarang merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa. (Pasal 76H UUPA) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 9. Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. (Pasal 76I UUPA) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
10. Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika. Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya. (Pasal 76J UUPA) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
