SISTIM BAGI HASIL PENGELOLAAN LUBUK LARANGAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora

ISSN 2089-3590 | EISSN 2303-2472

SISTIM BAGI HASIL PENGELOLAAN LUBUK LARANGAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN 1Uning

Pratimaratri, 2Miko Kamal, 3Suparman Khan

1,2,3

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Jl. Sumatera Ulak Karang Padang e-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

Abstract. This study discusses the system for the management of the forbidden river in Padang Pariaman regency. Based on the data base of the Department of Marine and Fisheries Padang Pariaman, there are 191 forbidden river in Padang Pariaman. Each region has its own rules in managing the forbidden river. This study is intended to: (1) to analyze patterns of system for the management of the forbidden river in Padang Pariaman regency; (2) to analyze the pattern of utilization of the forbidden river in Padang Pariaman regency. This research is a socio legal study. The approach used is the legal anthropological approach. The population of this study was forbidden river in the district of Padang Pariaman. Samples were taken using stratified random sampling design. Data were collected through survey, the documentary study and interviews. Data were analyzed descriptively qualitative. Based on the research concluded that: (1) Yields forbidden river in Padang Pariaman regency are generally divided between managers and Nagari, respectively 50% of net revenues; (2) the forbidden river income used for the construction of villages and fund youth activities. Keywords: forbidden river, manage, fish

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang sistim bagi hasil pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan data base Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, ada 191 lubuk larangan ada di Padang Pariaman. Setiap daerah memiliki aturan tersendiri dalam mengelola lubuk larangan. Penelitian ini tujuan untuk: (1) Menganalisis pola sistem bagi hasil pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Padang Pariaman; (2) Menganalisis pola pemanfaatan hasil lubuk larangan di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi hukum. Populasi penelitian ini adalah lubuk larangan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Sampel diambil dengan teknik stratified random sampling design. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: (1) Hasil panen lubuk larangan di Kabupaten Padang Pariaman secara umum dibagi antara pengelola dan Nagari, masing-masing 50% dari pendapatan bersih; (2) Hasil pendapatan lubuk larangan digunakan untuk kepentingan pembangunan nagari dan membiayai kegiatan kepemudaan. Kata kunci: lubuk larangan, bagi hasil, ikan

1.

Latar Belakang Permasalahan

Lubuk larangan merupakan suatu bentuk pengelolaan sumberdaya perikanan yang berbasis masyarakat. Area penangkapan ikan ditutup pada kurun waktu tertentu. Pada masa itu warga masyarakat dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan di area yang ditentukan. Area penangkapan yang dijadikan lubuk larangan bisa berupa sungai, telaga, 253

254 |

Uning Pratimaratri, et al.

ataupun danau. Kawasan yang dijadikan lubuk larangan dibagi ke dalam beberapa zonasi, yaitu suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang di kawasan perairan melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem. Ada empat zona yaitu: zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Batas lubuk larangan ditandai dengan papan peringatan, tulisan pada batu, atau tali pembatas, adakalanya lubuk larangan tidak ada tanda khusus. Meskipun tidak ada tanda khusus, masyarakat sudah mengetahui jika terdapat kawasan lubuk larangan.Barangsiapa melanggar ketentuan lubuk larangan diancam sanksi adat. Tipologi lubuk larangan dapat dibedakan berdasarkan pengelola dan sistem pengelolaannya. Lubuk larangan di Sumatera Barat pada umumnya, dan di Kabupaten Padang Pariaman pada khususnya, dikelola oleh masjid, pemuda, atau kelompok masyarakat pengawas (POKWASMAS). Dilihat dari sistim pengelolaannya, lubuk larangan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (1) lubuk larangan tradisional, (2) lubuk larangan semi tradisional, (3) lubuk larangan modern. Masing-masing pengelola lubuk larangan memiliki sistim bagi hasil sendiri. Sistem bagi hasil ini ditentukan berdasarkan kesepakatan anggota masing-masing. Pemanfaatan hasil lubuk larangan ditentukan berdasarkan kesepakatan warga masyarakat.

2.

Tujuan Khusus Penelitian ini dilakukan selama satu tahun, dengan tujuan untuk: 1. Menganalisis pola sistem bagi hasil pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Padang Pariaman. 2. Menganalisis pola pemanfaatan hasil lubuk larangan di Kabupaten Padang Pariaman.

3.

Urgensi Penelitian

Lubuk larangan merupakan salah satu kearifan local yang digunakan untuk menjaga kelestarian ekosistem dan sumberdaya perikanan. Hampir seluruh kabupaten/kota terdapat lubuk larangan. Upaya menjaga kelestarian ekosistem dan sumberdaya perikanan dilakukan melalui beberapa usaha, antara lain: upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetika ikan. Konservasi sumberdaya perikanan di lubuk larangan mempunyai dampak positif pada kawasan yang dilindungi, stok ikan akan terjaga dan diharapkan akan terjadi limpahan ke luar kawasan sehingga sediaan sumberdaya perikanan untuk masyarakat tercukupi. Di samping memberi dampak positif pada sediaan ikan di luar kawasan lubuk larangan, lubuk larangan mempunyai dampak positif yang lain. Hasil dari lubuk larangan digunakan untuk kepentingan masyarakat, umumnya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana nagari. Pembukaan lubuk larangan di beberapa daerah berbeda-beda, hal ini tergantung dari kesepakatan warga masyarakat atau pengelola. Ada yang dibuka setiap tahun sekali, ada pula yang dibuka setahun dua kali. Dari penelitian ini diharapkan akan diketahui pola atau sistim bagi hasil lubuk larangan dan pola pemanfaatan hasil lubuk larangan. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora

Sistim Bagi Hasil Pengelolaan Lubuk Larangan di Kabupaten Padang Pariaman | 255

4.

Metode Penelitian

4.1

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi hukum. Pendekatan antropologi hukum untuk menggali aspek empiris bekerjanya hukum. Pada pendekatan ini hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna sibolis para pelaku social sebagaimana tampak dalam interaksi di antara mereka. 4.2

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah lubuk larangan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Sampel diambil dengan teknik stratified random sampling design. Populasi dibagi menjadi tiga strata, yaitu: 1. lubuk larangan yang dikelola secara tradisional; 2. lubuk larangan yang dikelola secara semi tradisional; dan 3. lubuk larangan yang dikelola secara modern. 4.3

Teknik Pengumpulan Data 1. Studi dokumen, digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa data lubuk larangan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Data kelompok pengawas masyarakat yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. 2. Wawancara, digunakan untuk mengumpulkan data primer, terutama untuk menggali informasi tentang sistim bagi hasil pengelolaan lubuk larangan, dan pemanfaatan hasil lubuk larangan. Informan penelitian adalah petugas penyuluh lapangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Padang Pariaman, pengelola lubuk larangan, dan aparat nagari.

4.4

Teknik Analisis Data

Untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian, data yang telah terkumpul kemudian ditabulasi dan dikelompokan berdasarkan jenisnya untuk kemudian dianalisis dan sintesis baik secara kualitatif, dengan fokus kepada dan terkait dengan tujuan studi.Beberapa alat analisis yang digunakan dalam studi ini yaitu: 1. Analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis sistem bagi hasil pengelolaan lubuk langan di Kabupaten Padang Pariaman. 2. Analisis dokumen laporan DKP Kabupaten Padang Pariaman.

5.

Pola Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lubuk Larangan di Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan data base pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015, lubuk larangan di Kabupaten Padang Pariaman ada 191.

ISSN 2089-3590, EISSN 2303-2472 | Vol 6, No. 1, Th, 2016

256 |


Tabel 1 Lubuk Larangan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 No

Kecamatan

Lubuk Larangan

Pokmaswas

1

Nan Sabaris

6

0

2

Sintoga

1

1

3

Sungai Geringging

26

2

4

IV Koto Aur Malintang

22

4

5

Lubuk Alung

14

2

6

Padang Sago

4

0

7

VII Koto

10

0

8

V Koto Kampung Dalam

12

0

9

V Koto Timur

11

0

10

Batang Gasan

7

0

11

SungaiLimau

25

22

12

Ulakan Tapakis

8

0

13

Batang Anai

11

2

14

Patamuan

5

1

15

2 x 11 Kayu Tanam

15

7

16

2 x 11 Enam Lingkung

7

4

17

Enam Lingkung

7

1

191

46

Jumlah >>> Sumber: DKP Kab. Padang Pariaman, 2016.

Berdasarkan penelitian, ada dua tiga jenis lubuk larangan di Padang Pariaman, yaitu: lubuk larangan tradisional dan lubuk larangan semi tradisional. Di kabupaten ini tidak ada lubuk larangan yang dikelola secara modern. Lubuk larangan tradisional sudah ada sejak tahun 1950-an. Ada dua jenis lubuk larangan tradisional. Lubuk larangan tradisional yang sama sekali tidak boleh dipanen sepanjang waktu, dan lubuk larangan tradisional yang boleh dipanen untuk waktu tertentu. Lubuk larangan tradisional yang sama sekali tidak boleh dipanen mempunyai fungsi sebagai zona inti untuk pembenihan. Masyarakat dilarang mengambil ikan di area ini. Ikan yang keluar dari area atau zona inti dapat diambil oleh masyarakat. Aturan yang melarang masyarakat mengambil ikan di lubuk larangan tidak pernah

Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora


dilanggar.Masyarakat umum patuh terhadap larangan tersebut karena percaya bahwa ikan yang hidup di area tersebut merupakan ikan keramat.Siapapun yang mengambil ikan di wilayah tersebut akan menimbulkan akibat buruk baginya. Berdasarkan kepercayaan, lubuk larangan dipasang mantera dan tokoh masyarakat yang memasang mantera sudah meninggal, sehingga tidak dapat dibatalkan. Lubuk larangan tradisional yang boleh dipanen pada saat tertentu. Panen dilakukan satu tahun atau dua tahun sekali. Umumnya, lubuk larangan dipanen seminggu sebelum peringatan hari Maulid Nabi Muhammad. Lubuk larangan tradisional dikelola oleh pemuda setempat. Hasil panen lubuk larangan dibagi antara pengelola dan pemerintah nagari. Pembagian hasil panen adalah 50% untuk pengelola, dan 50% untuk kas nagari atau masjid. Pendapatan dari lubuk larangan yang dikelola oleh pemuda setempat ini sekitar Rp. 4.000.000,00-Rp. 10.000.000,00. Lubuk larangan semi tradisional ditentukan berdasarkan kesepakatan warga masyarakat, yang diwakili oleh ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama , dan pemuda. Larangan mengambil ikan dibatasi oleh waktu tertentu, sanksi yang dikenakan bagi pelanggar lubuk larangan ada berbagai macam, tergantung kesepakatan. Jenis ikan yang hidup pada lubuk larangan ini adalah ikan asli yang hidup di perairan tersebut. Ada 46 lubuk larangan semi modern yang dikelola oleh kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), selebihnya dikelola oleh pemuda. Lubuk larangan yang dikelola oleh kelompok masyarakat pengawas (Pokwasmas) telah menerapkan sistim pembagian area.Area atau sungai yang digunakan sebagai lubuk larangan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan. Pokmaswas sebagian besar telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah. Kelompok ini mendapatkan pembinaan manajemen organisasi dan teknis budidaya perikanan. Zona inti adalah wilayah dimana ikan sama sekali tidak boleh diambil sepanjang tahun. Wilayah ini digunakan untuk memijah, mengasuh, dan membesarkan anak ikan, serta tempat berlindung ikan. Di wilayah ini masyarakat sama sekali dilarang melakukan aktivitas. Tujuannya adalah untuk melindungi habitat ikan dari polusi. Zona penyangga adalah area dimana ikan dapat dipanen saat lubuk larangan dibuka. Waktu untuk memanen ditentukan berdasarkan kesepakatan tokoh adat dan warga masyarakat. Biasanya dalam waktu seminggu lubuk larangan dibuka untuk memanen. Zona pemanfaatan adalah area dimana masyarakat dibolehkan atau bebas mengambil ikan sepanjang waktu. Lubuk larangan yang dikelola oleh Pokwasmas ini dibuka minimal dua tahun sekali. Hasil dari pembukaan lubuk larangan ini antara Rp. 20.000.000,00 sampai Rp 30.000.000,00. Pembagian hasil panen lubuk larangan semi modern yang dikelola oleh Pokmaswas adalah 50% untuk pengelola, dan 50% untuk kas nagari.

6.

Pola Pemanfaatan Hasil Lubuk Larangan di Kabupaten Padang Pariaman

Keberadaan lubuk larangan ditujukan untuk ketahanan pangan dan keamanan sediaan pangan masyarakat. Saat ini, lubuk larangan memiliki beberapa tujuan. 1. Aspek lingkungan Lubuk larangan ditujukan untuk membersihkan sungai dari sampah rumah tangga, konservasi sumberdaya perikanan dan ekosistim.


258 |


2. Aspek ekonomi Lubuk larangan ditujukan untuk ketahanan pangan masyarakat. Hasil dari lubuk larangan digunakan untuk pembangunan nagari. Saat panen lubuk larangan banyak pedangan ikan datang ke lokasi lubuk larangan, Acara ini memberi kesempatan jual beli ikan dengan para pedagang ikan dari luar nagari. Kegiatan panen (biasanya sekitar seminggu) memberi kesempatan kepada penduduk setempat untuk berdagang. Mereka biasanya berjualan makanan untuk para pendatang. Sebagian lubuk larangan juga dijadikan kawasan wisata alam. Wisata alam memberikan kesempatan warga masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan, seperti berjualan makanan untuk para pengunjung, makanan ikan, berjualan souvenir dan sebagainya. 3. Aspek Sosial Lubuk larangan ditujukan untuk menghidupkan kembali tradisi ikan larangan. Lubuk larangan juga menguatkan ikatan social antara warga masyarakat. Acara pembukaan larangan merupakan momen yang ditunggu oleh masyarakat, baik masyarakat setempat atau pun masyarakat yang merantau. Para perantau akan pulang kampong saat pembukaan lubuk larangan. 4. Aspek Politik Lubuk Larangan ditujukan untuk meningkatkan stabilitas politik. Pengelolaan lubuk larangan membutuhkan pemahaman timbal balik, berbagi masalah, dan berbagi keuntungan di antara mereka. Pemanfaatan hasil panen lubuk larangan digunakan untuk kegiatan pemuda dan kepentingan pembangunan nagari. Kegiatan yang kepemudaan yang dibiayai dengan hasil pendapatan lubuk larangan antara lain: pembangunan sarana kegiatan kepemudaan, pembangunan lapangan olah raga, kegiatan pelatihan pemuda. Dana yang diserahkan ke masjid digunakan untuk menunjang kegiatan yang diadakan oleh masjid bersangkutan. Kegiatan yang dikelola oleh masjid antara lain: 1. Kegiatan Rutin, menyelenggarakan ibadah sholat wajib berjamaah. Kegiatan ini membutuhkan dana operasional, seperti: honor untuk garin masjid, pembayar tagihan listrik dan air. 2. Taman baca Al Qur’an. Hasil lubuk larangan sebagian digunakan untuk membayar honor guru mengaji. 3. Melengkapi sarana dan prasarana masjid. 4. Kegiatan peringatan hari besar agama Islam. (Maulid, Isra Mijrad) Lubuk larangan yang dikelola oleh kelompok remaja, ditentukan berdasarkan persetujuan dari ninik mamak dan tokoh masyarakat setempat.Sistem pengelolaan lubuk larangan sama dengan pengelolaan yang dilakukan oleh kelompok masjid. Ikan dikelola secara alami, jenis yang ada adalah ikan asli pada sungai tersebut.Ikan yang diambil hanya ikan yang berukuran besar saja, ikan kecil akan dikembalikan lagi ke sungai.Hasil dari lubuk larangan digunakan unatuk kegiatan kepemudaan, seperti: membangun lapangan olah raga, pos ronda, mengadakan acara peringatan hari kemerdekaan.

7.

Simpulan Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1. pola sistim bagi hasil pengelolaan lubuk larangan di Kabupaten Padang Pariaman, baik yang dikelola oleh kelompok pemuda atau kelompok masyarakat

Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora


pengawas (Pokmaswas) hampir sama. Hasil pendapatan dibagi masing-masing 50% untuk pengelola dan nagari atau masjid. 2. Hasil pendapatan lubuk larangan dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan fasilitas umum di nagari, masjid, maupun untuk menunjang kegiatan kepemudaan.

Daftar pustaka Hadikusuma, Hilman. (1992).Pengantar Antropologi Hukum, Citra Aditya Bakti. Bandung. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. (1987).Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya). Padang. Lovianda, Besty. (2010)Studi Keberadaan Ikan Lubuk Larangan terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat dan Pelestarian Ikan, Universitas Bung Hatta, Padang. Muhammad, Bushar. (2006).Pokok-pokok Hukum Adat.Pradnya Paramita. Jakarta. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Soepomo. (1989)Bab-bab tentang Hukum Adat. Pradnya Paramita. Jakarta. Soekanto, Soerjono. (1983).Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada. Jakarta. Wiranata, I Gede A.B..(2009).Hukum Adat di Persimpangan. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.


SISTIM BAGI HASIL PENGELOLAAN LUBUK LARANGAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Recommend Documents