SISTEM MONITORING KARHUTLA DI INDONESIA OLEH: DIREKTUR PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jakarta, 15 Maret 2016
ARAHAN PRESIDEN
PENCEGAHAN DAN EARLY WARNING REWARD AND PUNISHMENT PERBAIKAN DAN PENATAAN EKOSISTEM TINJAU LAPANGAN PENEGAKAN HUKUM SINERGI PUSAT DAN DAERAH
KONDISI KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN TAHUN 2015
STATUS BENCANA ASAP AKIBAT KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN No. 1.
2.
Provinsi Riau
Jambi
Status
Periode
Siaga Darurat (Tahap I)
19 Februari s.d. 31 Maret 2015
Siaga Darurat (Tahap II)
1 April s.d. Agustus 2015 (153 hari)
Siaga Darurat (Tahap III)
1-30 September 2015 (diperpanjang s.d. 31 Oktober 2015)
Darurat Pencemaran Asap
Mulai tanggal 14 s.d. 27 September 2015, diperpanjang s.d. 31 Oktober 2015 (Diperpanjang sampai akhir November)
Siaga Darurat
Agustus s.d. Oktober 2015
Tanggap Darurat
7 s.d. 28 September 2015
Perpanjangan Tanggap Darurat
29 September s.d. 15 Oktober 2015, perpanjangan kedua s.d. 26 Oktober 2015 (diperpanjang kembali hingga 20 Nopember 2015)
Transisi Darurat ke Pemulihan
13 November hingga 30 November 2015
3.
Sumsel
Siaga Darurat
4.
Kalbar
Siaga Darurat
1 April s.d. 31 Oktober 2015 (diperpanjang s.d. akhir November) 8 Juli s.d. 30 November 2015
5.
Kalteng
Siaga Darurat
1 Juni s.d. 31 Agustus 2015
Tanggap Darurat
7 September s.d. 19 September 2015
Perpanjangan I Tanggap Darurat 19 September s.d. 31 Oktober 2015. Perpanjangan II Tanggap Darurat 1 November s.d 20 November 6.
Kalsel
Siaga Darurat
1 September s.d. November 2015
TREN HOTSPOT BULANAN DI P. SUMATERA, KALIMANTAN DAN SULAWESI Th. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 PERIODE 2
12.000
(Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi pada umumnya) 10.000
PERIODE PENINGKATAN HOTSPOT
8.000
6.000
PERIODE 1 (Riau & Jambi)
4.000
2.000
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
Agust
Sept
Okt
Nov
Des
2010 ( 9.880 hotspot)
243
557
563
238
419
372
392
1.321
1.861
2.783
664
467
2011 ( 28.474 hotspot)
384
874
522
845
1.113
2.019
3.741
9.209
7.272
1.784
486
225
2012 ( 34.789 hotspot)
996
679
1.146
991
1.040
4.198
3.537
8.441
10.143
3.045
382
191
2013 ( 19.353 hotspot)
519
634
1.618
547
888
2.860
1.786
4.007
3.271
2.744
337
142
2014 ( 31.424 hotspot)
721
3.275
2.767
415
514
1.239
3.397
3.365
8.227
5.567
1.797
140
2015 (21.933 hotspot)
481
518
625
236
430
619
2.403
3.984
7.168
4.638
702
129
TREN HOTSPOT BULANAN DI INDONESIA TAHUN 2015 PERIODE PENINGKATAN HOTSPOT
PERIODE 1
PERIODE 2
KONDISI HOTSPOT PER PROVINSI TAHUN 2014 DAN 2015 SERTA TARGET PENURUNAN TAHUN 2015 Provinsi PULAU SUMATERA Sumatera Utara Riau Jambi Sumatera Selatan PULAU KALIMANTAN Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kaltim dan Kaltara PULAU SULAWESI Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara dan Gorontalo TOTAL INDONESIA
2014
2015
TARGET 2015
1.047 4.389 1.240 3.791
331 1.927 1.740 3.264
864 4.592 2.413 6.240
5.370 1.526 5.422 2.745
2.712 1.297 4.292 2.223+278
6.419 996 4.056 1.851
550 700 78
518 423 86+96
296 366 63
31.310
21.933
31.677
Keterangan : Data NOAA18. Warna merah : melebihi target . Target penurunan sesuai skenario dalam IKK Dit. PKHL.
LUAS AREAL INDIKASI KEBAKARAN PER PROVINSI PER 28 OKTOBER 2015 (BERDASARKAN CITRA SATELIT) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PROVINSI ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BANGKA BELITUNG JAWA BARAT JAWA TENGAH YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NTB NTT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SUMATERA
AIR
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA 111 SULAWESI UTARA CENTRAL SULAWESI 70 SULAWESI SELATAN 6 SULAWESI TENGGARA GORONTALO 1 SULAWESI BARAT 5 MALUKU 9 MALUKU UTARA 72 PAPUA 14.582 PAPUA BARAT TOTAL 17.202
0 32 0 9 88 12 0 142 1.720 343
KSPA
HL
HPT
HP
HPK
3
18.811 17.452 76.507 110 41.821 166 1.890 1.579
255 1.009 8.625 9.595 18.757 667 2.679 43 3.173
782
781
1.132 2.567 7.723 92.371 4.835
111 246 8.881 7.457 97.932 1.183
7.410 2.604 302 8.883 11 480 274 132.178 419.893
230 448 2.367 3.591 564 511 688 1.235 3.404 20.550 73 195.055
158 620 41.323 14.386 1.886 94
69
227 8 70 7 5.265 4.367 9.261
824 911 6.326 1.993 1.384 1.214 984 5.937 2.364 45.160 193 145.035
4709 36 66.005 34.114 349.025 4.160 10.227 459 2.560 22 0 50 194 39 3.095 20.693 153.321 11.092 15.809 85 1.768 633 10.048 603 110 8.802 3.655 31.661 1.527 734.501
1.120 21.100 130 7.007
1.711 8.430 87.052 13.592 519 99 1.844 4.767 228 10.209 1.811 101.495 2.772 263.885
APL 903 812 1.133 30.173 35.714 188.773 718 24.086 6.458 428 952 410 192 1 1.161 64.915 43.772 132.872 167.974
TOTAL 907 5.933 3.918 186.069 111.391 641.964 922 70.822 19.542 2.889 8.264 22 2.200 250 376 2.586 86.434 92.583 574.530 199.018
58.054 3.283 16.303 3.465 5.938 2.588 2.670 16.470 1.778 20.540 3.302 835.839
82.957 4.826 31.283 9.990 31.584 5.156 4.936 42.936 13.084 366.166 7.871 2.611.411
OVERVIEW DAMPAK ASAP KARLAHUT 2015 8 OKTOBER 2015
30 OKTOBER 2015
24 OKTOBER 2015
12 – 17 NOVEMBER 2015
Kondisi sebaran asap tanggal 8 dan 24 Oktober 2015 memperlihatkan sebaran asap sampai ke negara tetangga. Mulai tanggal 30 Oktober 2015 kondisi membaik (sumber peta : asmc.asean.org)
KUALITAS UDARA 2015
Keterangan : 0-50 : BAIK, 50-150 : SEDANG, 150-250: TIDAK SEHAT, 250-350: SANGAT TIDAK SEHAT, > 350 : BERBAHAYA
JARAK PANDANG PADA AKHIR 2015
JUMLAH PENDERITA ISPA
KORBAN JIWA (19 Orang)
UPAYA PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN
OPERASI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PEMBENTUKAN BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN PELATIHAN DASAR DALKARHUT
DUKUNGAN MANAJEMEN (SARANA PRASARANA, PERANGKAT LUNAK, ANGGARAN)
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PENCEGAHAN
PEMADAMAN
PENANGANAN PASKA
PENCEGAHAN Koordinasi para pihak (masyarakat setempat, pemerintah daerah, praktisi, pemegang ijin usaha, LSM TNI/POLRI, akademisi). 1. Koordinasi program dan anggaran terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan; 2. Mengembangkan jejaring kerja yang mendukung pengendalian kebakaran hutan; 3. Sharing informasi dan teknologi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Lanjutan.. B. Penyadartahuan dan pendampingan masyarakat melalui
penyuluhan, kampanye, apel siaga, patroli bersama masyarakarat dan pelatihan pencegahan kebakaran hutan di lingkungannya. 1.
Menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman
2.
Perubahan sikap
3.
Meningkatkan peran serta dan dukungan
4.
Merangkul masyarakat dan pihak terkait sampai tingkat tapak melalui patroli bersama masyarakat dan Tim Pendamping Desa (TPD)
5.
Saat ini dilaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Riau dengan melibatkan mahasiswa dari beberapa Provinsi dan Negara Tetangga dengan thema Pengendalian kebakaran Hutan dengan sasaran penguatan modal sosial masyarakat Riau dan peningkatan kepedulian pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Lanjutan.. C. Deteksi dan peringatan dini (Early detection dan Early warning System )
1. Deteksi hotspot melalui satelit NOAA serta Terra-Aqua MODIS. 2. Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran (SPBK) bersumber dari Automatic Weather Station /AWS dan BMKG. 3. Pembuatan Peta Rawan Kebakaran (berdasarkan faktor kejadian kebakaran/hotspot, penutupan lahan, status kawasan, elevasi tempat, jenis tanah/gambut/mineral dan faktor aksesibilitas). 4. Penyebarlusan informasi early detection/warning system (melalui deteksi hotspot, SPBK, tingkat kerawanan) melalui website: sipongi.menlhk.go.id dan Aplikasi Android Sipongi. 5. Sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan portal sipongi.menlhk.go.id dan Aplikasi Android Sipongi. 6. Pengembangan posko Pusdalkarhut Direktorat PKHL dengan sistem informasi dari: call centre Posko : 0813 1003 5000
GambaN http://sipongi.menlhk.go.id Informasi hotspot yang disediakan bersumber dari:
NOAA18 bersumber dari ASEAN Secretariat. Terra-Aqua Modis bersumber dari NASA. Khusus data hotspot TerraAqua Modis hanya menampilkan data dengan confidence level diatas 80%. Saat ini tengah dilaksanakan proses integrasi antara sistem SIPONGI dengan sistem KMS ex-BPREDD.
Hal-hal yang perlu ditingkatkan:
SIPONGI telah dipergunakan oleh stakeholder baik tingkat pusat maupaun daerah (lingkup KLHK pusat dan UPT, Polda dan jajarannya ke bawah, Pangdam dan jajarannya ke bawah, instansi di daerah pada tingkat Pemprov/Pemkab/Pemkot, dll) dalam deteksi dini karhutla. Saat ini telah dilaksanakan Patroli Pencegahan Terpadu (melibatkan Polri, TNI, Manggala Agni, aparat Pemprov/Pemkab/ Pemkot, masyarakat lainnya) di Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim dalam rangka mencegah terjadinya karhutla secara dini.
Hal-hal yang perlu disinkronkan:
Saat ini terdapat beberapa instansi yang menyediakan informasi hotspot seperti: KLHK, LAPAN dan BMKG. Hal ini sering menimbulan kebingungan dikarenakan informasi hotspotnya yang tidak sama. Akan sangat baik bila informasi hotspot dari beberapa instansi tersebut diintegrasikan menjadi satu sistem informasi hotspot. Bila nantinya ada satu sistem informasi hotspot yang disepakati bersama, sangat penting untuk setiap instansi/penyedia data konsisten menyediakan data/memelihara sistem tersebut. Kami mendengar bahwa LAPAN telah mengolah hotspot dari satelit SNPP (sensor VIIRS) yang merupakan sumber informasi/teknologi baru konon lebih akurat.
PENCEGAHAN DARI DARAT DENGAN SISTEM PATROLI TERPADU.
PATROLI TERPADU PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 1)
2)
Patroli dilakukan dengan menggerakkan Tim Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu secara bergilir pada sasaran terpilih, yang dilaksanakan selama 12 bulan secara kontinyu, menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dan atau moda transportasi lainnya untuk mencapai tujuan. Tahapan Patroli terdiri dari: a. Melakukan koordinasi dengan aparat desa setempat; b. Mendatangi sasaran terpilih dan memberikan sosialisasi, penyuluhan serta membagikan brosur, leaflet, dsb; c. Mengumpulkan informasi terkait kebakaran hutan dan lahan; d. Memantau kondisi lingkungan dan melakukan penandaan dengan bendera; e. Melakukan pemadaman awal pada saat menemukan kebakaran awal; f. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai format terlampir.
Lanjutan..
3.
A.
B.
Waktu dan Lokasi Patroli Terpadu Patroli Terpadu dilaksanakan selama 5 (lima) hari kalender per satu kali kegiatan yang ditetapkan dengan SPT yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar/Balai atau pejabat yang berwenang. Kegiatan dilakukan secara berkala, bertahap, terencana dan berkelanjutan. Tahap I selama 3 (tiga) bulan (Januari s.d Maret 2016) di 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Riau dan Kalbar. Tahap II selama 9 (sembilan) bulan (antara Januari s.d. Desember 2016) di 7 (tujuh) provinsi yaitu Provinsi Riau, Kalbar, Jambi, Sumsel, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim. Lokasi diprioritaskan pada wilayah: Area bekas terbakar (Desa rawan, APL, Kawasan konservasi dan lindung) Kawasan yang diberi sanksi (Pencabutan hak penguasaan hutan, Pencabutan izin lingkungan, pembekuan izin, dan paksaan Pemerintah).
Lanjutan.. 4. Personil Tim Patroli Terpadu
Jumlah Personil
Tugas
1. Manggala Agni (1 orang) 2. Polhut/ SPORC/ PPNS (1 orang/ pilihan) 3. TNI (1 orang) 4. POLRI (1 orang) 5. Masyarakat (tokoh formal/informal) 6. Media Massa/ LSM (1 orang/ pilihan)
melakukan patroli dan mencatat semua informasi lapangan
Petugas Piket Posko Desa (1 orang Manggala Agni)
menerima dan meneruskan laporan antar Posko, menyelelesaikan administrasi keuangan
Lanjutan.. 5. Alat dan Bahan
Kendaraan Patroli roda 2 dan atau moda transportasi lainnya;
Alat Komunikasi (HP/ HT);
Alat dokumentasi (Kamera);
Alat Navigasi (GPS, Kompas);
Peta Wilayah Kerja Daops atau Taman Nasional;
Pompa punggung
ATK, Leaflet, Booklet, Kalender, dsb;
Blangko-Blangko yang diperlukan (Blangko Laporan Kejadian, Blangko Berita Acara pendukung, Surat Pernyataan) Perlengkapan pribadi lapangan (sepatu, pakaian lapangan, dan lain sebagainya); dan Logistik personil.
6. Output Patroli Terpadu
Lanjutan.. 1) Laporan harian : tertulis, sms, whatsapp dilaporkan secara uptodate dari lapangan pada hari yang sama ke POSKO PATROLI tingkat desa dan POSKO DALKARHUT MANGGALA WANABHAKTI KEMENLHK : a. Kondisi umum lokasi patroli b. Tinggi muka air pada gambut c. Contact person di tingkat desa yang bisa diberdayakan d. Hasil groundcheck apabila ada hotspot e. Potensi kebakaran f. Informasi lain terkait pengendalian kebakaran g. Dokumentasi foto 2) Sosialisasi dan penyadartahuan : dilakukan dengan anjangsana, penyebaran leaflet, pemasangan poster, pemasangan bendera pada daerah rawan, penyebaran informasi Sistem Peringkat Bahaya kebakaran 3) Penguasaan wilayah kerja : penegasan bahwa petugas/pemerintah hadir di lapanga
PERAN SERTA MASYARAKAT 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tidak melakukan pembakaran dan mengajak keluarga, tetangga, teman dll untuk tidak melakukan pembakaran (kecuali untuk kegiatan memasak, merokok). Bilamana melakukan pendakian/penjelajahan/perkemahan, maka dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan api (seperti memasak dan api unggun) agar dipastikan api telah padam sempurna sebelum meninggalkan lokasi. Bilamana memiliki lahan yang akan ditanami, maka dalam penyiapan lahannya tidak dilakukan dengan cara pembakaran. Bilamana melihat kebakaran agar menyampaikan kepada pihak yang berwenang (aparat desa/kecamatan, TNI dan POLRI) dengan menyebutkan lokasi terjadinya kebakaran (nama jalan, dusun, desa dan kecamatan atau titik koordinatnya) serta membantu pemadaman. Siap membantu pemadaman dengan segera bilamana terjadi kebakaran hutan dan atau lahan di wilayahnya. Pemanfaatan limbah (limbah rumah tangga/ pertanian/ perkebunan, alangalang, rerumputan, semak, kayu) untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk diperdagangkan.
KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PEMADAMAN TERPADU DI DAERAH TAHUN 2016
KEGIATAN PATROLI TERPADU Di Propinsi Riau
Launching Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla, Pontianak 10 Febuari 2016
Launching Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla, Pontianak 10 Febuari 2016
Anjangsana Tim Patroli sebagai sarana sosialisasi pencegahan karhutla, Desa Pelang, Kec. Matan Hilir selatan, Kab. Ketapang. 25 Febuari2016
Pemetaan wilayah rawan karhutla oleh Tim Patroli terpadu di Kelurahan Akcaya 1, Kec. Sintang, Kab. Sintang. 25 Febuari 2016
Tim Patroli Terpadu melaksankan patroli di Desa Rasau Jaya, Kec. Rasau Jaya, Kota Pontianak. 24 Februari 2016
Tim Patroli terpadu Desa Sei Awan Kanan di Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang. 26 Februari 2016
SUMSEL Provinsi Sumatera Selatan
Patroli bersama anggota Babinsa dan Babinkamtibmas wil. Kab. Muba
Pengecekan Embung air di kawasan perusahaan HTI
PAM Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan melibatkan TNI dan damkar perusahaan
Pelatihan regu damkarhut oleh Manggala Agni di Markas Daops Ogan Komering Ilir
Pengecekan hotspot TNI bersama tim damkar perusahaan kehutanan
Sosialisasi melalui pembagian Maklumat Kapolda tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
DI PROPINSI JAMBI Provinsi Jambi
Sosialisasi kepada penggarap lahan oleh Patroli sekaligus sosialisasi oleh Manggala Agni di wilayah Berbak, Jambi Manggala Agni Daops Kota Jambi
Patroli bersama TNI, Polri, Manggala Agni di kawasan rawan
DI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Provinsi Kalimantan Selatan
Patroli sekaligus sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Polres Banjar
Pemasangan spanduk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Polres Banjar
Blocking kanal anggota Polri bersama masyarakat di wilayah rawan terbakar
DI PROPINSI PAPUA Provinsi Papua
Groudcheck di kawasan TN Wasur, Merauke ditemukan bekas kebakaran. 14 Jan 2016
Temuan bahan bakar menumpuk pada lahan perluasan sawah di Kab. Merauke. 14 Jan 2016
Temuan lahan dibakar oleh masyarakat yang mencari ayam, Kab. Merauke 14 Jan 2016
SEBARAN PEMBUATAN SEKAT KANAL DI PROPINSI RAWAN KARHUTLA SEBARAN PEMBUATAN SEKAT KANAL DI PROVINSI RAWAN KEBAKARAN NO PROVINSI 1. RIAU
PKHL
PELAKSANA PEMBANGUNAN
JUMLAH UNIT 5
LOKASI Kp. Rawa Mekar Jaya Kec. Sei Apit, Kp. Sungai Rawa Kec. Sei Apit, Kab. Siak
KETERANGAN
14
Sei Tohor, Kep. Meranti
Bantuan presiden
13
Sei Tohor, Kep. Meranti
BBKSDA
12
Ds. Mengkapan Kec. Sei Apit, Ds. Kotoringin Kec. Mempura, Ds. Sei Limau Kec. Pusako,Kab. Siak
21
Ds. Bukit kerikil, Kec. Bukit Batu Giam Siak Penutupan Kecil kanal/penimbunan Kab. Meranti Kab. Pelalawan
BP2HP Dishutbun Pelalawan
10 11
UNDP POLDA Riau
34 59
IUPHHK-HT
280
2. JAMBI
UNDP
8
3. SUMSEL 4. KALTENG
IUPHHK-HTI TN Sebagau dan WWF
15 1,120
5. KALSEL TOTAL
IUPHHK-HTI
12 1.614
Kab. Bengkalis Kab. Pelalawan, bengkalis, Siak, Rohil, Dumai, Meranti, Rohul, Inhu, Kampar
Desa Pandan Makmur, Desa Pandan Sejahtera, Kec. Geragai, Kab. Tanjabtim
kawasan TN Sebangau
dibangun mulai 20042014
ANTISIPASI DAN RENCANA DALKARHUTLA TAHUN 2016
PREDIKSI ENSO
Sumber data: Analisis Dinamika Atmosfer dan Laut Dasarian II Februari 2016 (http://dataweb.bmkg.go.id/cews/pikam/pdf/dinam.pdf)
PERBANDINGAN KONDISI HOTSPOT 2015-2016 DARI SATELIT NOAA 18 No
Provinsi
1.
Riau
2.
Jambi
3.
Sumsel
4.
Kalbar
5.
Kalteng
6.
Kalsel
7.
Kaltim
8.
Kaltara
Total Indonesia
Tahun 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Jan 125 4 90 0 30 1 31 2 45 6 3 13 24 86 3 5 481 175
Feb 183 22 21 3 14 3 43 2 36 0 0 0 15 90 25 8 518 166
Mar 186 39 9 0 14 0 93 0 36 0 3 0 41 10 33 6 625 99
Apr 47
Mei 78
Hotspot (titikpanas) NOAA18 Jun Jul Ags Sep Okt 141 519 203 353 86
10
48
63
380
367
8
51
86
309
439
22
33
68
255
1.021
23
16
53
265
811
0
4
4
23
157
525
42
23
10
105
350
28
21
14
42
66
236
430
619
2.403
Keterangan: Data jumlah hotspot tahun 2016 s.d. tanggal 14 Maret 2016.
Nov 3
Des 3
180
21
2
1.369 777
161
5
21
5
67
5
513
54
11
635
861
69
48
36
1
1
8
549
997
123
1.833 1.100
3.984 7.168 4.638 702
129
Jumlah 1.927 65 1.740 3 3.263 4 2.712 5 4.290 6 1.297 13 2223 213 278 20 21.933 440
PERBANDINGAN KONDISI HOTSPOT 2015-2016 DARI SATELIT TERRA/AQUA No
Provinsi
1.
Riau
2.
Jambi
3.
Sumsel
4.
Kalbar
5.
Kalteng
6.
Kalsel
7.
Kaltim
8.
Kaltara
9.
Papua
Total Indonesia
Tahun 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Jan 14
Feb 159
Mar 230
1 2
61 10
108 0
0 0
1 5
0 2
0 1
1 0
0 14
0 3
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
26 0
1 5
0 7
110 0
63 1
75 4
1 0
3 0
3 0
542 79
0 268
0 340
805
202
214
Hotspot (titikpanasTERRA/AQUA Confidence level ≥80%) Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov 25 11 127 758 230 481 191 1 2 2 0 0 0 3 1 1 89
15 35 3 3 0 2 0 2 204
82 23 5 2 0 4 0 4 465
188 193 242 113 17 55 79 13 2.195
Keterangan: Data jumlah hotspot tahun 2016 s.d. tanggal 14 Maret 2016.
768 611 834 1.733 195 391 177 182
1.144
575
5.531 6.773 1.477
271
4.628 4.546 834 626 31
712 1.421 6
1.370 1.799
16 449 15 282 63 116 0 294
5.740 17.989 18.814 1.845
Des 2
Jumlah 2.229
0
170 2.793
4
1 13.628
1
1 2.863
17
0 11.327
4
1 1.825
24
27 2.654
2
248 301
562
7 4.227
702
542 48.730 1.221
LANGKAH--LANGKAH PENCEGAHAN JANGKA PANJANG LANGKAH A. INSENTIF DAN DISINSENTIF KEPADA MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN 1. Insentif kepada masyarakat a. Pemberian bantuan peralatan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB); b. Bantuan pengadaan sistem canal blocking untuk mengatur kedalaman muka air tanah di areal gambut; c. Bantuan alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; Bantuan alat-alat pertanian ramah lingkungan; d. Pelatihan pengembangan ekonomi pedesaaan yang berwawasan lingkungan; e. Membantu pemasaran produk hasil pertanian yang cara pengolahan lahannya menggunakan PLTB; f. Bantuan pupuk dan amelioran agar peningkatan kesuburan tanah tidak tergantung pada abu hasil pembakaran; g. Pemberian bibit dan hak guna usaha untuk merehabilitasi semak belukar gambut, terutama untuk komoditas yang toleran muka air tanah dangkal; h. Untuk jangka panjang misal keringanan pajak bumi bangunan bagi masyarakat yang tidak melakukan pembakaran; i. Beasiswa bagi anak-anak/ anggota masyarakat yang tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan bersumber dari dana pemerintah maupun dana CSR; j. Keringanan biaya listrik bagi masyarakat; k. Bantuan pembangunan fasilitas desa maupun ekonomi desa melalui program CSR perusahaan bagi desa-desa di sekitar kawasan konsesinya; l. Program pendampingan/fasilitasi peningkatan usaha pedesaan bagi desa/warga yang tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
2.
Insentif kepada Perusahaan a. Kemudahan perizinan dan penyediaan infrastruktur sesuai aturan yang berlaku; b. Rekomendasi bagi proses sertifikasi perusahaan; c. Prioritas fasilitasi pembiayaan dari perusahaan; d. Jaminan legalitas status kawasan, terkait dengan banyaknya status lahan tumpang tindih; e. Penghargaan di bidang lingkungan bagi perusahaan yang tidak melakukan dan dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan di lingkungannya; f. Green investing dengan perizinan yang sederhana dan durasi lebih panjang.
3.
Disinsentif kepada Masyarakat dan Perusahaan a. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran pada semua level (masyarakat dan pihak perusahaan); b. Pemberian sanksi administratif (pembekuan ijin, mengurangi kawasan ijinnya, pengenaan denda, pencabutan ijin); c. Pengenaan sanksi perdata/denda dan sanksi pidana.
Time Frame Kegiatan Operasional Dalkarhutla Dalam 1 Tahun Kerja STATUS
INDIKATOR
TAHAPAN
JENIS KEGIATAN
WAKTU
Normal
a. Tidak ada titik api Pembinaan b. Suhu udara rendah c. Kelembaban tinggi d. Data Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK) rendah
a. Pelatihan Keterampilan b. Fisik dan Kesamaptaan c. Pembinaan Masyarakat d. Pembentukan MPA e. Sosialisasi Pencegahan f. Kampanye g. Koordinasi dengan pihak terkait h. Monitoring dan Pelaporan
• Musim Hujan
Siaga 3
a. Hotspot terdeteksi 3 hari berturut-turut a. Suhu udara mulai meningkat b. Kelembaban mulai menurun a. Data PBK rendah/ sedang
a. Groundcheck b. Patroli c. Sosialisasi d. Mengecek lokasi embung e. Mengecek kesiapan sarpras di lapangan f. Mempersiapkan peralatan Dalkarhut g. Koordinasi dengan pihak terkait h. Monitoring dan Pelaporan
• Akhir Musim hujan/ Musim Pancarob a
Waspada
Lanjutan..... Lanjutan STATUS
Siaga 2/ Siaga Darurat
INDIKATOR
a. Peningkatan jumlah hotspot yang terdeteksi 3 hari berturut-turut; pada tempat yang sama. b. Suhu udara tinggi c. Kelembaban rendah d. Data PBK tinggi. e. Terdeteksi adanya kabut asap tipis; f. Laporan terjadi kebakaran; g. Peringatan dari Pemda/Instansi terkait
Siaga 1/ a. Jumlah hotspot meningkat, terdeteksi Tanggap signifikan pada tempat yang sama 3 Darurat hari berturut-turut; b. Terdeteksi adanya kabut asap yang mengganggu aktivitas kehidupan; c. Memasuki puncak musim kemarau; d. Peringatan dari Pemda; dan atau e. Suhu udara tinggi/sangat tinggi f. Kelembaban rendah/sangat rendah g. Data PBK sangat tinggi atau ekstrim.
TAHAPAN
JENIS KEGIATAN
Siap Siaga a. Membentuk Posko Siaga b. Groundcheck c. Patroli d. Sosialisasi e. Mempersiapkan sekat bakar f. Mengecek kesiapan sarpras di lapangan g. Persiapan bahan makanan dan obatobatan h. Koordinasi dengan pihak terkait i. Pemadaman j. identifikasi areal bekas kebakaran k. Monitoring dan pelaporan Respon
a. Penetapan Tanggap Darurat b. Penetapan SATGAS (TNI danPolri) c. Pemadaman Darat d. Water Bombing e. TMC/hujan buatan f. Koordinasi dengan pihak terkait g. Pemadaman (mandiri, gabungan, dsb), Penyiapan hujan buatan jika perlu h. Identifikasi areal bekas kebakaran i. monitoring dan pelaporan.
WAKTU
Musim Pancaroba/ Awal dan akhir musim kemarau
Puncak musim kemarau/ kondisi luar biasa
TERIMA KASIH DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK VII LANTAI 13 JL. GATOT SUBROTO SENAYAN JAKARTA. TEP/FAX: 021-5704618. EMAIL:
[email protected]
DISTRIBUSI PENGADAAN SARANA PRASARANA PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN SEBAGAI PENGUATAN MANAJEMEN KEMENTERIAN LHK TAHUN ANGGARAN 2015 NO
JENIS BARANG
KAL Pro SUM RIA JAM SUM KAL KAL KAL SUL SUL SUL TOTA TEN v UT U BI SEL BAR SEL TIM SEL UT TRA L G lain
1 Mobil Pengangkut
3
9
6
7
6
5
1
0
0
0
0
1
38
2 Kendaraan Roda 2
30
65
67
52
62
59
13
8
8
4
6
2
376
3 Slip On unit
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
1
5
Selang dan kelangkapannya
60
50
50
40
120
40
30
10
0
0
0
0
400
5 Pompa punggung
60
160
165
120
175
155
45
30
30
15
15
30
1000
6 Collapsible tank
6
9
12
5
10
11
5
4
4
2
2
0
70
330
480
520
410
500
440
310
180
220
70
70
220
3750
13
25
35
30
40
15
25
25
15
10
10
7
250
135
325
350
300
200
260
135
45
30
50
15
0
93
93
75
75
75
0
0
0
0
0
89
500
4
Kaos dan Atribut MA Pompa portabe 8 kecil Bahan Kimia 9 pemadam * 7
10 Baju Pemadam
* Bahan kimia dalam satuan pail
PENANGANAN KASUS HUKUM OLEH KLHK
