SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (GIS) UNTUK PENDATAAN BANGUNAN NEGARA STUDI KASUS : KABUPATEN BADUNG

Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2016 (SENTIKA 2016) Yogyakarta, 18-19 Maret 2016

ISSN: 2089-9815

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (GIS) UNTUK PENDATAAN BANGUNAN NEGARA STUDI KASUS : KABUPATEN BADUNG Komang Wahyu Trisna1, I Putu Agus Swastika2 Program Studi Teknik Informatika, STMIK Primakara Jln. Tukad Badung No. 135 Renon Denpasar Bali 80226 Telp. (0361) 8956084 2 Program Studi Sistem Informasi, STMIK Primakara Jln. Tukad Badung No. 135 Renon Denpasar Bali 80226 Telp. (0361) 8956084 E-mail: [email protected], [email protected] 1

ABSTRAKS Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Bali. Saat ini pemerintah Kabupaten Badung belum memiliki sistem pendataan bangunan yang berbasis web yang mampu berjalan baik desktop maupun mobile. Dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan bangunan Negara di Kabupaten Badung, diperlukan data pendukung yang lengkap. Peran data ini sangat penting baik dari proses penyiapan data, pengelompokkan dan penyajian tampilan data guna memperlancar kegiatan. Ketersediaan data bangunan negara yang ada saat ini masih dilakukan dan tersaji dengan cara manual dan terpisah-pisah, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga untuk memilah serta menganalisa sebelum dipergunakan sebagai data pendukung dalam melaksanaaan tugas. Sistem Informasi Geografis (GIS) menjadi solusi dalam melakukan pendataan yang bersifat digital sehingga dalam hal pendataan akan lebih mudah dan lebih cepat melakukannya. Kata Kunci: Sistem Informasi Geografis, Bangunan Negara. dengan baik. Sehingga akan sangat membutuhkan waktu ketika sebuah data diperlukan.

1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Saat ini dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, beberapa negara mulai membangun sistem pemerintahan yang berbasis online dan bahkan beberapa negara telah menerapkannya (Zhang X.a Chi 2003). Bali saat ini memiliki delapan kabupaten dan satu kotamadya. Dengan total sebanyak sembilan daerah bagian tersebut pemerintah tentunya membutuhkan sistem untuk menangani pendataan bangunan-bangunan negara pada tiap-tiap kabupaten dan kotamadya. Salah satu kabupaten yang ingin menerapkan pendataan bangunan negara yang berbasis online adalah Kabupaten Badung.

1.3

Tujuan Pada era teknologi informasi saat ini, penyajian data dituntut agar dapat lebih mempermudah dalam penggunaannya. Data digital merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan data yang belum terorganisasi. Geographic Information System (GIS) atau dalam bahasa Indonesia Sistem Informasi Geografis menjadi solusi dalam membuat pendataan bangunan khususnya di Kabupaten Badung. GIS nantinya akan mampu memasukkan, menyimpan, mengulang, dan menyajikan data serta dapat memudahkan dalam pencarian informasi yang berkaitan dengan bangunan pemerintahan secara online.

1.2

Rumusan Masalah Kabupaten Badung saat ini belum memiliki sistem pendataan bangunan yang online. Pendataan bangunan akan sangat menghabiskan banyak waktu ketika bangunan negara yang ada di Kabupaten Badung bertambah. Dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan bangunan negara di Kabupaten Badung, diperlukan data pendukung yang lengkap. Dalam suatu pembangunan sistem online, peranan data sangat mendukung dalam memperlancar kegiatan. Terlebih ketika hal tersebut diterapkan pada pemerintahan maka akan mempermudah dalam proses pelayanan terhadap masyarakat. Keberadaan data pemerintahan saat ini masih bersifat manual dan belum dikumpulkan

1.4

Tinjauan Pustaka Penelitian mengenai electronic government (eGovernment) yang menyangkut tentang aplikasi GIS telah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun Negara lainnya. Ramadhan dkk. melakukan penelitian untuk menilai penerapan dalam system eGovernment yang disediakan oleh sembilan puluh lembaga di Indonesia. Penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa kriteria. Kriteria pertama yang digunakan adalah ketersediaan GIS serta aksesbilitas, selanjutnya tanggal pembuatan fasilitas GIS dan teknologi GIS yang digunakan. Selain itu, penilaian juga dilakukan dengan meihat integrasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya 65

Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2016 (SENTIKA 2016) Yogyakarta, 18-19 Maret 2016

menggunakan GIS. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tujuh belas dari total situs resmi dinilai telah menerapkan fasilitas GIS. Tujuh dari total situs GIS hanya menampilkan peta statis, sementara yang lain dalam bentuk fasilitas GIS dinamis. Hal ini pula menunjukkan bahwa tidak ada integrasi antara lembaga yang telah menerapkan fasilitas GIS (Ramadhan et al. 2011). Penelitian GIS dibidang electronic government (e-Government) diterapkan di Cina yaitu di Provinsi Fujian. Pada penelitian tersebut tujuan utama pembangunan GIS di Provinsi Fujian adalah untuk meningkatkan efesiensi dalam manajemen pemerintahan dan dalam pengambilan keputusan. Arsitektur dari sistem yang dibuat akan dibagi menjadi tiga lapisan yang tiap lapisannya dibagi menjadi dua modul yaitu modul perangkat keras dan modul perangkat lunak. Modul perangkat keras terdiri dari data geograifs, infrastruktur jaringan, sistem perangkat lunak, dan lain sebagainya. Sementara modul perangkat lunak termasuk kedalamnya yaitu kebijakan, hukum, spesifikasi teknologi dan lainnya(Zhang X.a Chi 2003). GIS dapat pula diintegrasikan dengan DSS (Decision Support System) yang dapat berperan sangat penting dalam menejemen pemerintahan khususnya e-Government. GIS dan DSS pada umumnya sistem yang berdiri sendiri dan hubungan antara keduanya adalah hubungan yang substansial sehingga aplikasi GIS untuk e-government kurang nyaman untuk digunakan dan kurang efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Wang mencoba memberikan ide untuk merancang platform perangkat lunak yang berbasis GIS yang diintegrasikan dengan DSS sesuai dengan target pemerintahan di China. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu dapat menemukan cara baru pada pembangunan GIS yang berorientasi pada eGovernment dan menggambarkan beberapa aplikasi yang sukses pada proyek e-Government seperti sistem pencegahan banjir dan sistem pencegahan kekeringan (Wang et al. 2010). Pada penelitian yang akan dikembangkan berfokus pada pendataan bangunan Negara di Kabupaten Badung Provinsi Bali yang ditujukan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pendataan bangunan serta dapat menghemat waktu dalam pengerjaan pendataan.

ISSN: 2089-9815

dibuat suatu sistem informasi geografis pendataan bangunan pada Kabupaten Badung. 1.5.2 Sistem Informasi Geografis Sistem Informasi Geografis atau dalam bahasa asing sering disebut dengan Geographic Information System (GIS) merupakan pengilahan data geospasial menjadi informasi geospasial melalui sistem. Secara definisi GIS merupakan sistem yang dapat menangkap, menyimpan, menganalisis, mengatur dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi (Eitiveni 2013). 1.6 Metodologi 1.6.1 Metode Pengembangan Sistem Dalam hal pengumpulan data bangunan ada beberapa metode yang digunakan. Metode pertama yaitu metode wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak bangunan negara yang terkait, seperti kepala sekolah untuk bangunan sekolah. Metode kedua adalah survey. Survey ini dilakukan untuk melihat kondisi bangunan yang akan didata misalkan apakah telah memiliki ijin bangunan atau belum. Metode ketiga adalah metode pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan yang digunakan adalah SDLC (System Development Life Cycle). Metode terakhir adalah melakukan pelatihan. Pelatihan disini ditujukan untuk pengguna sistem agar dapat memahami proses penggunaan sistem. 1.6.2 Metode Pengelompokan Data Dalam hal pengumpulan data, data yang telah diperoleh dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. a. Berdasarkan sumbernya Berdasarkan sumber data, data dapat dikelompokkan menjadi dua. Data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengumpulan data secara langsung dari sumbernya dengan menggunakan beberapa metode yaitu observasi, wawancara, serta data-data yang diperoleh dari dinas terkait. Data sekunder diperoleh dari data yang telah terdokumentasi dan studi pustaka. b. Berdasarkan tingkat perubahannya Berdasarkan tingkat perubahannya dibagi menjadi dua bagian, data statis dan data dinamis. Data statis merupakan data yang tingkat perubahannya relatif jarang, seperti data umum (data pemilik bangunan dan data bangunan gedung). Sementara data dinamis merupakan data yang tingkat perubahannya relatif sering, seperti data proyek pengembangan bangunan (waktu proyek, nilai proyek, dll). c. Berdasarkan peruntukannya Dilihat dari peruntukannya data dibagi menjadi dua. Data administratif dan data teknis. Data administratif merupakan data umum yang menjelaskan keberadaan bangunan gedung seperti data umum

1.5 Landasan Teori 1.5.1 Peraturan Pemerintah Dalam pembangunan sistem informasi geografis ada beberapa landasan pemerintahan yang digunakan yaitu UU Nomor : 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, Peraturan Pemerintah Nomor : 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan dan peraturan menteri pekerjaan umum dan Nomor 17 tahun 2010 tentang pedoman teknis pendataan bangunan. Melalui landasan tersebut maka dapat 66

Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2016 (SENTIKA 2016) Yogyakarta, 18-19 Maret 2016

ISSN: 2089-9815

kepemilikan gedung dan data perijinan bangunan. Data teknis terkait dengan spesifikasi bangunan berdasarkan struktur dan arsitektur bangunan serta teknis utilitas bangunan. 1.6.3 Metode Pengembangan Sistem Sistem dirancang agar dapat digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki data bangunan gedung negara. Operator di masing-masing SKPD dapat melakukan update data melalui Content Management System (CMS), masyarakat dapat mengakses melalui perangkat mobile/PC, sedangkan pimpinan SKPD bisa mengakses informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan. Gambar 1 menunjukkan skema penggunaan sistem pendataan bangunan negara.

Gambar 2. Antarmuka untuk pengguna Ketika pengguna ingin menampilkan suatu data bangunan Negara, misalkan pengguna ingin menampilkan data bangunan Sekolah Dasar (SD), pengguna dapat mengetik kata kunci SD dan klik tombol GO! Contoh hasil pencarian dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Antarmuka detail data bangunan Gambar 1. Skema penggunaan sistem pendataan bangunan negara

Aplikasi akan menampilkan hasil pencarian pada box. Jika ingin menampilkan data yang lebih lanjut dapat memilih link Detail. Data lanjutan yang ingin dilihat oleh pengguna dapat dilihat pada bagian More Data. Akan tampil detail bangunan yang tersedia yaitu menu Galery untuk menampilkan foto-foto bangunan yang tersedia. Menu data umum yaitu untuk menampilkan data dasar mengenai bangunan seperti alamat, data pemilik, dan lain sebagainya. Menu klasifikasi berisi mengenai data klasifikasi bangunan seperti kepadatan, tingkat rawan gempa, rawan kebakaran, dan lain sebagainya. Data teknis menampilkan data teknis bangunan seperti struktur bangunan, air bersih, limbah, dan lainnya. Menu perijinan menampilkan data perijinan yang dimiliki bangunan. Sementara menu pengembangan menampilkan data histori dari bangunan. Secara lebih lengkap menu More Data dapat dilihat pada Gambar 4.

Untuk kebutuhan sistem informasi geografis ini diperlukan beberapa perangkat pendukung. Antara lain server dengan spesifikasi hardware minimal 4 core, RAM 8 GB dan hardisk 1 TB, Operating System Linux Ubuntu. Basis data yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah Database Postgres sementara untuk webserver yang digunakan adalah Webserver Tomcat. 2.

HASIL DAN ANALISA Aplikasi Sistem Informasi Geografis Pendataan Bangunan Milik Negara di Kabupaten Badung dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian untuk user (pengguna) dan bagian untuk administrator (admin). 2.1 Aplikasi User Aplikasi ini digunakan untuk melihat bangunan-bangunan Negara di Kabupaten Badung. Aplikasi ini bersifat terbuka yang dapat diakses oleh siapa saja, cukup dengan mengetahui alamat websitenya. Pada sisi pengguna ini akan muncul tampilan awal seperti pada Gambar 2.

67

Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2016 (SENTIKA 2016) Yogyakarta, 18-19 Maret 2016

ISSN: 2089-9815

Gambar 4. Antarmuka detail data bangunan

Gambar 7. Halaman Utama Administrator

Aplikasi GIS untuk pendataan bangunan ini juga dapat dilihat dalam mode satelit. Mode satelit ini dapat dilihat dengan memilih menu Earth. Gambar 5 menampilkan hasil mode satelit. Tampilan mode satelit tersebut dapat di zoom-in hingga ketinggian 50 m dan dapat di zoom-out.

Ketika admin telah masuk ke sistem dan ingin melakukan pengelolaan, halaman pengelolaan dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Tampilan halaman pengelolaan Pengelolaan dilakukan dengan memilih layer terlebih dahulu. Layer yang disediakan adalah area dan bangunan. Selanjutnya untuk memanipulasi data terdapat tiga mode yaitu mode view untuk menampilkan data, mode draw new untuk menambah atau menggambar spatial baru dan mode modify untuk mengubah gambar spatial yang sudah ada. Sementara untuk spatial yang sudah ada digunakan menu delete selected. Untuk pencarian data yang sudah ada dan ingin memodifikasinya dapat menggunakan fungsi search yang ada pada panel sebelah kanan dan klil GO! Ketika ingin melalukan modifikasi terhadap data yang telah dicari misalkan untuk entry data area dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 5. Antarmuka mode satelit 2.2 Aplikasi Administrator Aplikasi pada sisi administrator berfungsi untuk mengelola seluruh isi dari website baik data spasial maupun textual mulai dari memasukkan data baru, mengubah data, dan menghapus data. Halaman awal untuk masuk ke sistem administrator dapat dilihat pada Gambar 6. Sebelumnya admin harus melalukan login terlebih dahulu untuk masuk ke sistem.

Gambar 6. Halaman login administrator Gambar 9. Tampilan pengelolaan data tekstual area

Pada halaman utama administrator, fungsi pengelolaan dapat dilakukan oleh admin. Untuk masuk ke halaman pengelolaan dapat dilihat pada Gambar 7.

Untuk melakukan pengelolaan pada data area, tersedia beberapa menu yang dapat digunakan. Add digunakan untuk menambah data yang baru. Edit untuk mengubah data yang telah disimpan. Delete

68

Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2016 (SENTIKA 2016) Yogyakarta, 18-19 Maret 2016

digunakan untuk menghapus data. Sementara untuk melakukan pencarian telah disediakan fungsi search. Pengelolaan data untuk layer bangunan juga hampir serupa dengan pengelolaan pada layer area. Pengelolaan data bangunan dapat dilihat pada Gambar 10.

ISSN: 2089-9815

Laporan yang menjadi keluaran dari aplikasi GIS yang dikembangkan ini adalah sebuah laporan yang menunjukkan bangunan-bangunan negara mana saja yang sudah memiliki ijin bangunan. Tampilan menu laporan dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13. Tampilan menu laporan Gambar 10. Tampilan pengelolan data tekstual bangunan

Sedangkan hasil dari laporan dapat dilihat dengan menekan tombol Print. Maka hasil laporannya dapat ditunjukkan dengan Gambar 14.

Pengelolaan dilakukan dengan tiga menu utama yaitu add, edit, dan delete yang memiliki fungsi yang sama seperti pada pengelolaan area. Jika data telah tersedia, data bangunan dapat diisi dengan lengkap, namun dapat pula diisi dengan bertahap. Aplikasi administrator juga melakukan pengelolaan terhadap pengguna. Dalam hal ini adalah hak akses yang diberikan yaitu untuk menambahkan administrator yang akan mengakses sistem. Tampilan pengelolaan secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 14. Hasil laporan data bangunan berijin Bentuk laporan yang dihasilkan dapat dipilih kedalam beberapa pilihan. Dalam contoh tersebut laporan ditunjukkan dengan format .pdf. 3.

KESIMPULAN Penelitian ini berfokus pada pembangunan sistem informasi geografis (GIS) pendataan bangunan Negara di Kabupaten Badung dengan mengacu pada beberapa peraturan yang menjadi landasan pembangunan sistem. GIS yang dibangun menggunakan beberapa metode pembangunan sistem dan metode untuk pengumpulan data. Metode untuk pembangunan sistem dilakukan dengan metode wawancara, survey dan metode pengembangan perangkat lunak yaitu SDLC (System Development Life Cycle). Sementara untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan data kedalam tiga kategori yaitu berdasarkan sumbernya, berdasarkan tingkat perubahannya dan berdasarkan peruntukannya. Hasil menunjukkan bahwa sekitar 90% pengguna yang telah menggunakan system menyampaikan bahwa sistem ini memiliki manfaat yang baik terhadap pengguna sistem sehingga dapat mempermudah dalam melakukan pendataan. GIS yang dibangun ini memberikan hasil pendataan bangunan Negara yang dapat memudahkan pengguna dalam mencari informasi pendataan bangunan Negara. Sistem dapat memberikan informasi yang detail baik rinci bangunan maupun

Gambar 11. Tampilan pengelolaan user Pengelolaan user dapat diberikan sesuai dengan hakaksesnya seperti menjadi administrator, manager, staf, operator, executive, dan super user. Pada aplikasi administrator menu dashbord digunakan untuk menampilkan hasil keputusan dari GIS yang telah dibuat yaitu mengenai tingkat kepadatan, rawan gempa, dan resiko kebakaran. Hasil laporannya dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12. Tampilan dashboard

69

Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2016 (SENTIKA 2016) Yogyakarta, 18-19 Maret 2016

perijinan bangunan Negara tersebut. Namun, keluaran dari sistem ini hanya dapat menampilkan data bangunan yang telah memiliki ijin bangunan. Sementara bangunan Negara yang belum memiliki ijin tidak dapat ditampilkan.

PUSTAKA Eitiveni, I., 2013. Tile Based Geographic Information System to Improve Response Speed of Mapping Application in EGovernment of Indonesia. , pp.356–360. Ramadhan, A., Sensuse, D.I. & Arymurthy, A.M., 2011. Assessment of GIS implementation in Indonesian e-Government system. Proceedings of the 2011 International Conference on Electrical Engineering and Informatics, ICEEI 2011, (July), pp.10–15. Wang, J.W.J. et al., 2010. Design and implementation of an integrated office automation / geographic information system rural E-government system. World Automation Congress (WAC), 2010, pp.377–384. Zhang X.a Chi, T.. C.H.. Z.H.., 2003. Research on Electronic Government Oriented Geographic Information Service System. International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 6(2002), pp.3796–3798.

70

ISSN: 2089-9815