Sistem Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual dengan Entri Berpasangan

Sistem Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual dengan Entri Berpasangan

i

ii



iii

iv


SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BASIS AKRUAL DENGAN ENTRI BERPASANGAN Dilampiri dengan Lampiran I PP 71 Tahun 2010 Penulis : A.B. Tri Harta Edisi Pertama Cetakan Pertama, 2013 Hak Cipta  2013 pada penulis, Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Ruko Jambusari No. 7A Yogyakarta 55283 Telp. : 0274-889836; 0274-889398 Fax. : 0274-889057 E-mail : [email protected]

Tri Harta, A.B. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BASIS AKRUAL DENGAN ENTRI BERPASANGAN; Dilampiri dengan Lampiran I PP 71 Tahun 2010/A.B. Tri Harta - Edisi Pertama – Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013 x + 276 hlm, 1 Jil.: 26 cm. ISBN:

978-602-262-036-5

1. Akuntansi

2. Pemerintahan

I. Judul


v

KATA PENGANTAR

W

alau Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010, khusunya lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, telah ditetapkan sejak 22 Oktober tahun 2010, namun belum juga terdapat banyak publikasian tentang bagaimana mengimplementasikan akuntansi akrual pada entitas pemerintahan. Penyebab kurangnya publikasian dalam pelaksanaan akuntansi pemerintahan berbasis akrual barangkali karena alasan atau fakta berikut: 1. Hanya sedikit atau belum banyak akuntan akademisi atau praktisi yang berkecimpung di bidang akuntansi keuangan pemerintahan; 2. Standar akuntansi keuangan pemerintah berbasis akrual baru dikembangkan secara internasional mulai tahun 2000-an dengan dilahirkannya IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) pada tahun 2004; 3. Adanya kendali anggaran dalam transaksi keuangan pemerintah yang pada kebanyakan entitas diakuntansikan dengan basis kas. Transaksi keuangan yang dikendalikan oleh anggaran akan berkonsekuensi bahwa proses akuntansi – yang dalam istilah akuntansi disebut dengan istilah “sistem akuntansi” – mencakup transaksi akuntansi anggaran dan akuntansi finansial; 4. Adanya gerakan untuk memperbarui manajemen publik dengan penganggaran berbasis kinerja, di mana akuntansi finansial berbasis akrual dijadikan landasan untuk mengukur/mengevaluasi kinerja entitas publik dalam ukuran uang – yang di kalangan pemerintahan disebut dengan istilah kinerja keuangan. Kelangkaan akuntan di sektor pemerintahan sedikit demi sedikit nampaknya mulai teratasi setelah gaji dan remunerasi pegawai negeri membaik, sehingga banyak sarjana akuntansi dengan predikat lulus baik melamar menjadi pegawai negeri. Namun demikian masih dibutuhkan waktu penyesuaian agar mereka dapat menduduki jabatan yang menentukan di bidang akuntansi keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan internasional telah bekembang begitu jauh dan arahnya seperti menuju konvergensi dengan akuntansi komersial. Semakin jauh dan tingginya standar akuntansi yang diminta, akan menyebabkan semakin sulitnya mencapai kualifikasi tertinggi dalam pelaporan keuangan. Untuk laporan keuangan yang sama apabila dinilai dengan standar minimal sudah mendapatkan kualifikasi WTP, bisa jadi mendapatkan kualifikasi WDP apabila dinilasi dengan standar yang lebih tinggi. Tentu saja hal ini akan tidak disukai dari sudut pandang penilaian secara politis. Dengan melaksanakan akuntansi pemerintahan yang terpusat pada realisasi anggaran yang berbasis kas, atau modifikasinya kas menuju akrual, banyak entitas pemerintahan telah diberi kualifikasi WTP oleh institusi pemeriksa. Entitas pemerintahan itu ada atau banyak yang merasa khawatir untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual yang

vi


standarnya lebih tinggi dari basis kas, karena akan lebih banyak mengkonsumsi sumber daya berkualitas sedangkan hasil akhirnya belum tentu mendapat kualifikasi opini WTP. Gerakan memperbaiki manajemen publik dengan penganggaran berbasis kinerja sampai saat ini di negara kita esensinya masih berupa wacana dalam arti praktik penganggaran yang berlaku masih berbasis klasifikasi ekonomi atau yang disebut anggaran berbasis line items. Banyak kalangan pemerintahan sendiri yang berasumsi bahwa hanya setelah anggaran berbasis kinerja diterapkan secara penuh maka akuntansi berbasis akrual perlu dilaksanakan, seperti halnya mempertanyakan mana yang harus ada terlebih dahulu: ayam atau telor. Hal ini antara lain yang juga menyebabkan tertundanya akuntansi pemerintahan berbasis akrual dari yang semula ditetapkan oleh Undang-undang Keuangan Negara berlaku mulai tahun anggaran 2008 ternyata dalam PP 71 tahun 2010 diberikan kelonggaran untuk dilaksanakan paling lambat pada tahun anggaran 2015. Walau terdapat keterbatasan-keterbatasan tersebut di atas, penulis menyajikan dalam buku ini salah satu sistem akuntansi yang dapat diterapkan guna melaksanakan akuntansi keuangan pemerintah dengan basis akrual, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kritik dan saran, khususnya yang membangun, sangat diharapkan dari akuntan akademisi maupun praktisi agar kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia semakin meningkat menjuju standar internasional.

A.B. Triharta


vii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

v

DAFTAR ISI

vii

BAB I

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BASIS AKRUAL DENGAN ENTRI BERPASANGAN 1. Pengantar 2. Inventarisasi Saldo Awal 3. Anggaran, Transaksi Anggaran, dan Transaksi Finansial 4. Pembukuan dan Penyusunan Laporan Anggaran 5. Pembukuan dan Penyusunan Laporan Finansial 6. Rekonsiliasi Saldo Kas dengan Saldo Anggaran Lebih

1 1 2 3 6 10 17

BAB II SISTEM AKUNTANSI ENTITAS PELAPORAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN 1. Pengantar 2. Tata Hubungan Entitas BUN/D dengan Entitas Subordinat dan Penyusunan Neraca BUN/D 3. Akuntansi Dokumen Anggaran untuk Tahun Anggaran Pertama Kali Entitas Bermigrasi dari CTA ke Basis Akrual, dan Selanjutnya pada Setiap Awal Tahun Anggaran 4. Transaksi Selanjutnya sebagai Pelaksanaan Tahun Anggaran 20XY pada Masing-masing Entitas

21 21 22

BAB III KEGUNAAN LAPORAN OPERASIONAL BAGI ENTITAS PEMERINTAHAN 1. Laporan Operasional Entitas Pelaporan Konsolidasian 2. Laporan Operasional pada Entitas Subordinat 3. Pengorganisasian Entitas yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja 4. Target Pendapatan Tidak Tercapai dan Pengurangan Anggaran Belanja

77 77 78 81 81

LAMPIRAN

83

27 38

DAFTAR PUSTAKA

273

TENTANG PENULIS

275

viii



ix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

83

Lampiran I.02 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan

101

Lampiran I.03 PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

129

Lampiran I.04 PSAP 03 Laporan Arus Kas

153

Lampiran I.05 PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan

177

Lampiran I.06 PSAP 05 Akuntansi Persediaan

189

Lampiran I.07 PSAP 06 Akuntansi Investasi

195

Lampiran I.08 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap

203

Lampiran I.08 PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

215

Lampiran I.09 PSAP 09 Akuntansi Kewajiban

223

Lampiran I.10 PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

237

Lampiran I.11 PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

245

Lampiran I.12 PSAP 12 Laporan Operasional

251

x


Sistem Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual dengan Entri Berpasangan

Recommend Documents