SEYOGANYA KITA INGAT APA YANG DIKATAKAN
PETER DRUCKER
“. . . . DUNIA SEKARANG BERADA DALAM KEADAAN “TURBULENSI PERUBAHAN”. YANG BERBAHAYA BUKANLAH “PUSARAN ANGIN -TURBULENSI” ITU SENDIRI, TETAPI KARENA KITA “BERTINDAK ATAS DASAR LOGIKA KEMARIN”
IPM Metode Baru di Indonesia Metode Lama Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Angka Melek Huruf (AMH) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 15 th +)
27 Komoditas PPP
Rata-Rata Hitung
IPM
Metode Baru Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25 th +)
96 Komoditas PPP
Rata-Rata Ukur/Geometrik
Definisi Indikator IPM METODA BARU(1) • e0 (Angka Harapan Hidup) – merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup
• MYS (Mean years of schooling/rata-rata lama sekolah) – Merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia tertentu dalam menjalani pendidikan formal
• EYS (Expected Years of Schooling/harapan lama sekolah) – Definisi : Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang
– Asumsi : Kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umurumur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini
Definisi Indikator IPM METODA BARU(2) – Tujuan : untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak
• Pengeluaran perkapita – digunakan untuk mengukur daya beli masyarakat. Sebenarnya indikator yang lebih tepat untuk mengukur daya beli yaitu pendapatan. Namun karena data pendapatan sangat sulit diperoleh di Indonesia, maka indikator yang paling mungkin dan sesuai untuk menggambarkan daya beli masyarakat hingga tingkat kabupaten/kota yaitu pengeluaran perkapita. Diasumsikan pendapatan masyarakat akan tercermin dari data pengeluaran.
WILAYAH PRIANGAN BARAT (WKPP IV) IPM (BASELINE) 2011 – 2014 NO.
1.
KABUPATEN KAB. BANDUNG TARGET IPM 80 TAHUN 2023
TAHUN
(t + 1)
IPM
2009 2010 2011 2012 2013
73,84 74,05 74,43 74,73 75.11
REALISASI AHH AMH RLS 68,94 69,02 69,10 69,17 69.37
98,72 98,72 98,75 98,78 98.80
8,37 8,37 8,46 8,47 8.49
PPP 636,30 638,56 642,00 645,17 648.36
RANKING JABAR
Z 9 9 9 9
SUMBER: BPS POVINSI (DIOLAH KEDALAM BASELINE 5 TAHUN)
Komposisi Usia “Muda – Produktif – Tua” (2014) 0 – 14 TH (USIA MUDA)
█ 2.617.617 77,30 %
708.299 23,81%
> 65 TH (USIA TUA)
JUMLAH PENDUDUK
164.775
█ 3.490.691
12,87 %
(Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat 30 Juni 2014) Jumlah KK = 1.087.270 (per 30 Juni 2014)
Procentase Ijasah yang Dimiliki Kepala Rumah Tangga (Bandung) 2011 TIDAK PUNYA IJASAH ■ 14,15 %
SD SEDERAJAT ■ 37,02 %
SLTP SEDERAJAT
SLTA SEDERAJAT TOTAL KEATAS 19,29 % 29,54 % 100 % (Sumber: Databae IPM Provinsi Jawa Barat 2010 – 2011)
ANGKA HARAPAN HIDUP
/ HARAPAN LAMA SEKOLAH RATA2 LAMA SEKOLAH
JALAN TOL DAN JALAN LINTAS SELATAN JAWA BARAT
Tol No. 10,12 : Proses Pendanaan Konstruksi Melalui Loan oleh Pemerintah Tol No. 6,7 Proses tender ulang
NO 1
RUAS
2
Kanci-Pejagan (34 km)
3
Bogor Ring Road (11 km)
4
Cikarang-Tj.Priok (34,5 km)
5
Ciawi-Sukabumi (54 km)
6
Sukabumi-Ciranjang (28 km)
7
Tol No. 1,9 Tahap Konstruksi
Cikampek-Palimanan (CIKAPALI) (116 km)
Jakarta
11 Prov. Banten
8
11
3
12
5 Palabuhanratu
6
7
Ciranjang-Padalarang (33 km)
8
Cimanggis-Cibitung (25,4 km)
9
Cileunyi-Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU, 60,1 km)
10
4
Soreang - Pasirkoja (SOROJA, 10,57 km)
9
10
Surade
Prov. Jaw Tengah
Rancabuaya
Pangandaran
Jalan Lintas Selatan Jabar : 421, 17 km Jalan Nasional (44,64 km)
47
2
11
Depok-Antasari (21,7 km)
Jalan Provinsi ( 118,78 km)
12
Tol Dalam Kota Bandung (27,3 km)
Jalan Strategis Nasional Rencana(257,75 km)
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai (UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262))
PUSAT NASIONAL PROVINSI KAB./KOTA
KECAMATAN –KELURAHAN
DESA
SINERGI PEMBANGUNAN = SATU KESATUAN GERAK PEMBANGUNAN
METROPOLITAN
BODEBEK KARPUR
BIJB
METROPOLITAN
PUSAT PERTUMBUHAN
BANDUNG RAYA
METROPOLITAN
CIREBON RAYA
AERO CITY
PALABUHANRATU
Airstrip Cidaun
PUSAT PERTUMBUHAN
RANCABUAYA
Airstrip Rancabuaya
PUSAT PERTUMBUHAN Airstrip Cikalong
SUMBER: Analisis Tim WJPMDM Tahun 2011, 2012, 2013; Data SP Tahun 2010; GIS Bappeda Jabar 2020
PANGANDARAN
Airstrip Pangandaran
JUMLAH PENDUDUK DI METROPOLITAN BANDUNG RAYA TAHUN 2010 Bandung Raya – 2010 METROPOLITAN BANDUNG RAYA Kota Bandung
2.393.633
Kab. Bandung
1.969.654
Kab. Bandung Barat
800.868
Kota Cimahi
541.139
Kab. Sumedang
107.975
JUMLAH
5.813.269
Sumber: Analisis WJP-MDM 2011, SP 2010, GIS Bappeda Jabar 2010
11
METROPOLITAN BANDUNG RAYA 2010
2015
Kriteria: 1. Jumlah Penduduk 2. Aktivitas Ekonomi 3. Daerah Terbangun 2010 5 kabupaten/kota 56 kecamatan populasi 5,8 juta jiwa 106.015 Ha
2020
2025
2015 5 kabupaten/ kota 61 kecamatan populasi 9,9 juta jiwa 134,042 Ha 2020 5 kabupaten/kota 68 kecamatan populasi 11,4 juta jiwa 168.629 Ha 2025 5 kabupaten/ kota 71 kecamatan populasi 12,8 juta jiwa 196.821 Ha
Sumber: Analisis WJP-MDM 2011, SP 2010, GIS Bappeda Jabar 2010 12
PROYEKSI Metropolitan Bandung Raya PERDA Prov. Jabar No. 12 Tahun 2014
2010
a) Aktivitas Ekonomi (Aglomerasi Ekonomi) b) Kawasan Terbangun (Urban > 25%, Suburban 15 – 24 %) c) 56 Kecamatan █ o 16 Kecamatan Kabupaten Bandung o 1.969.654 Penduduk o 8.511 Ha Kawasan Terbangun (Luas Kab. BDG = 1.756,65 km²)
2015
2020
❶
❸
c) 68 Kecamatan █ 22 Kecamatan Kabupaten Bandung 4.174.339 Penduduk
2025
❹
c) 61 Kecamatan
█ 23 Kecamatan Kabupaten Bandung 4.641.300 Penduduk
❷
c) 61 Kecamatan █ 18 Kecamatan Kabupaten Bandung 3.415.830 Penduduk
§ 355 (1) PERKOTAAN adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa. (2) Perkotaan dapat berbentuk: a. kota sebagai Daerah; dan b. KAWASAN PERKOTAAN. (3) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa: a. bagian Daerah kabupaten; dan b. bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan langsung.
§ 356 (1) KAWASAN PERKOTAAN dapat terbentuk secara alami atau dibentuk secara terencana
13
UU No. 23 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2014 Nomor 244 TLNRI Nomor 5587) ditetapkan pada tgl 30 September 2014 Terdiri atas:
3. Penjelasan; dan 4. Lampiran
Pada Konsideran Menimbang UU Nomor 23 Tahun 2014 dapat ditangkap adanya paradigma sebagai berikut : 1) adanya keinginan politik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 2) masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. 3) adanya keinginan politik untuk meningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. 4) adanya keinginan politik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5) perlunya lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 6) adanya ketidaksesuaian UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
ANALISIS ‘PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN DESA’ BERMUARA KE: UU 6/2014 MENIMBANG
DESA (SUSUNAN & TATA CARA)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
§1
PEMERINTAHAN DESA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
§ 2, 18,26
PEMBANGUNAN
(1) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT (2) PELAKSANA PEMBANGUNAN (3) PEMBINAAN MASYARAKAT (4) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(1) S/D (4)
§4 PENGATURAN DESA BERTUJUAN
PP 43/2014 MENIMBANG
PEMERINTAHAN DESA PROFESIONAL, EFISIEN, EFEKTIF
MENGOPTIMALKAN § 2 <(1) S/D (4)>
o o
PELAYANAN PUBLIK KETAHANAN SOSBUD PEREKONOMIAN MEMPERKUAT MASYARAKAT
RPJM – DESA MENGACU RPJM – KAB RPJM – DESA MEMUAT: 1) VISI & MISI 2) (1) S/D (4) 3) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
PP 43/2014 PARAGRAF 4 (§ 48) LAPORAN KEPALA DESA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA 1) AHIR TAHUN ANGGARAN 2) AHIR MASA JABATAN 3) BPD AHIR TAHUN ANGGARAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA (§104) & <<MELALUI CAMAT, SEDIKITNYA MEMUAT
(1) S/D (4)>> § 48
2025 2021
⑤ ④
2020 / 21
③ 2019 / 20 ② 2016
①
2017 / 18
2016 / 17
2018 / 19
Pembangunan Kabupaten Bandung Linkage Nasional/Provinsi
KEUNGGULAN (Mutu & Daya Saing)
Dinamis dalam Perubahan, Tantangan & Peluang Zaman
Kecamatan/ Kelurahan
Desa
REKIGI, NILAI-NILAI & BUDAYA Pembangunan berdimensi Kebudayaan
Mensejahterakan penduduk dengan manusia, SDM, & masyarakat yang berkualitas
Penduduk menuju Sejahtera & Bahagia adalah BERBUDAYA, SEHAT, BERPENGETAHUAN, BEKERJA, PRODUKTIF, BERPENGHASILAN
(mutu & daya saing) PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN & KEMITRAAN (Tantangan & Peluang Abad 21)
POTENSI & KARAKTER Kecamatan (Kelurahan/Desa)
KUALITAS (HIDUP) PENDUDUK Manusia – SDM – Masyarakat
Sampai Tujuan
Sampai Tujuan
lambat
Tepat Waktu & Tepat Sasaran
Kesasar Tidak tahu
Kesasar
Terima Kasih
