Semua pasti percaya bahwa matahari masih

Berbagi pengetahuan, memperluas kemitraan

Optimis Terus Menggelinding

S

emua pasti percaya bahwa matahari masih akan terbit lagi esok pagi. Apapun yang terjadi. Apakah dunia aman tenteram ataukah sedang bergolak. Apakah perekonomian membaik atau stagnan. Keyakinan inilah yang membuat setiap manusia terus melakukan usaha untuk menjadikan dirinya dan lingkungannya lebih baik sampai kapanpun. Dengan optimisme, insya Allah perbaikan akan terjadi. Sama halnya dengan hal tersebut, Direktorat KST juga menatap masa depan kerjasama teknik Indonesia bersama beberapa negara lain dengan pandangan yang positif. Tetap terus bergerak maju. Tidak terganggu walau perekonomian nasional tidak tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Walaupun anggaran direktorat mengalami pengurangan yang signifikan di tengah jalan. Akal harus diputar dan aneka jurus harus dimainkan. Tidak ada konsep mengeluh. Di tengah gonjang-ganjing anggaran itu, semua kemudian bersyukur, lantaran medio Juni lalu Presiden RI melakukan kunjungan yang pertama ke negara-negara Pasifik Selatan. Inilah kunjungan pertama dan bersejarah. Untuk melengkapinya, Presiden SBY menyampaikan pledge bantuan sebanyak 20 juta dolar kepada negaranegara kepulauan tersebut dalam rangka membangun kapasitas. Jujur saja, posisi ini menaikkan daya tawar Indonesia dalam banyak hal. Kunjungan itupun diapresiasi

oleh banyak kalangan. Luar biasa dan sangat melegakan. Di dalam negeri sendiri, Direktorat KST tidak pernah berhenti untuk terus menggali pengalaman bangsa untuk ditularkan ke bangsa-bangsa lain di dunia. Senantiasa percaya bahwa Indonesia bisa menyumbangkan sesuatu untuk perbaikan kehidupan. Masalah politik regional dan internasional yang kadang carut marut, bisa diluluhkan dengan komunikasi dan kerjasama teknik yang tulus. Terus menggelinding untuk kebaikan bersama tiba-tiba saja menjadi salah satu motto Direktorat KST. Mohon doa dan restunya.

Edisi No. 2/Oktober/2014 • Budir's Note.............................. 02 • Sedikit Itu Banyak...................................... 06 • Menghias Pasifik Selatan • Syukran Indonesia..................................... 08 dengan Lampu Kerang............. 03 • Pintar-Pintar Mengakali • “K” Untuk Kemesraan.............. 04 Cekaknya Anggaran.................................... 10

• Mutiara Tersembunyi.................. 12 • Metamorphosa Pengelolaan Bantuan Teknik Indonesia.......... 14 Edisi No. 1/Juni/2014 Jendela

1

Budir’s Note

M

asih dalam rangka sosialisasi kebijakan Pemri terkait KSST dan capaian-capaiannya, pada setiap kesempatan berada di daerah, saya selalu mengupayakan bertemu dan berbincang-bincang dengan mahasiswa setempat, yang biasanya dibungkus dalam format kuliah umum. Sosialisasi ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk me­numbuhkembangkan perasaan nasionalis para mahasiswa yang pada kesehariannya lebih banyak disuguhi berita-berita tentang hal-hal yang negatif dari pemerintahan kita, baik di media cetak maupun lainnya. Sebut itu berita penangkapan pejabat oleh KPK, berita terkait situasi perekonomian yang cen­­derung sisi negatifnya saja yang diangkat, hingga berita menge­nai isu-isu sosial yang mengkhawatirkan seperti misal­ nya kasus kelaparan sampai kasus penganiayaan TKI kita. Sosialisasi tentang KSST, dimana Indonesia sudah menjadi donor bagi sesama negara berkembang, diharapkan dapat meng-counter berita-berita negatif seperti disebutkan di atas. Penyampaian informasi, seperti bahwa sejak tahun 2000 saja Indonesia sudah membantu sebanyak 91 negara berkembang dengan jumlah penerima bantuan pembangunan kapasitas sebanyak 3728 orang, diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa Indonesia adalah negara yang dijadikan panutan oleh negara-negara berkembang lainnya. Negara-negara maju, donor-donor besar, yang dulunya membantu pembangunan Indonesia sekarang ber­ bondong-bondong mengajak Indonesia untuk sama-sama membantu negara berkembang lainnya. Suatu pengakuan yang di­ha­rap­­kan dapat menjadi dasar bagi tumbuhnya kebanggaan terhadap negara kita. Memang pada diskusi yang dilakukan setelah paparan

diberikan, banyak pertanyaan yang kritis yang diajukan terkait informasi-informasi yang telah disampaikan. Bahkan tidak sedikit pernyataan sinis dilontarkan. Seperti misalnya: “pembangunan kapasitas apa yang kita berikan terkait pemerintahan yang baik (good governance)? Bagaiman cara korupsi?” atau pernyataan yang membuat saya mengelus dada: “gimana kita bisa bantu negara lain kalau kita sendiri adalah negara gagal (failed state)?” Selalu saya sampaikan bahwa pemberian bantuan kapasitas yang kita lakukan adalah berdasarkan permintaan. Nah, kenapa sampai ada permintaan, ya karena negara berkembang menilai kita bisa membantu mereka. Bahwa apa yang terjadi di Indonesia bisa “ditularkan” melalui sharing of experience kepada negara-negara berkembang yang belum mencapai taraf perkembangan ekonomi, politik maupun sosial-budaya seperti Indonesia. Setelah saya sampaikan angka-angka bahwa ada sebanyak 296 permintaan pelatihan dari 41 negara yang disampai­kan kepada Pemri, para mahasiswa mulai mengu­ rangi nada ‘sinis’ nya. Biasanya pertanyaan lanjutan dari diskusi pada tahap ini adalah: “kalau memang betul kita sudah banyak membantu negara lain, kenapa kita ga pernah tau info ini”. Yang tentu saja saya jawab dengan mem­beri­kan analogi seorang mahasiswa yang lebih memilih untuk membeli koran dengan headline “Terbongkar kasus suap di kementerian X” daripada koran dengan headline “Ke­menterian X telah berhasil membantu meningkatkan kapasitas negara Y di bidang PU”, misalnya. Good news doesn’t sell. Pertanyaan lain yang biasanya muncul dalam diskusi adalah: “Kenapa Indonesia membantu negara lain, padahal Indonesia sendiri masih membutuhkan bantuan?” Pertanyaan yang juga masih sering dilontarkan bukan hanya oleh mahasiswa, namun juga oleh para pejabat baik di Jakarta maupun di daerah. Dan jawaban simple saya adalah bahwa Indonesia is “giving while receiving” dan bahwa dengan memberi kita mendapatkan manfaat yang nilainya lebih dari yang kita beri, sembari memberi contoh-contoh kongkrit. Memang menarik kalau berkesempatan berdialog dengan para mahasiswa terutama yang di daerah. Kekritisan mereka menjadikan kita lebih sadar bahwa sosialisasi capaian Pemri c.q. Kemlu harus lebih gencar dilakukan secara aktif bukan cuma melulu lewat media tradisional tetapi juga harus melalui inovasi forum dengan berbagai kalangan.

Susunan Redaksi Pembina : Dirjen IDP - Esti Andayani Penanggung Jawab : Direktur KST - Siti Nugraha Mauludiah Pimpinan Redaksi : M. Aji Surya Dewan Redaksi : Wicaksono, Nunung Nurwulan, Nico Adam, Rumondang Sumartiani Penyunting/Editor : Arief Ilham Ramadhan Design Grafis : Evan Pujonggo Fotografer : Annisa Sophia, Rizqi Adri M Sekretariat / Umum : Slamet Purdianto, Rudyanto, Ary Adiati

2

Jendela Edisi No. 2/Oktober/2014

Menghias Pasifik Selatan dengan Lampu Kerang

T

ulia Nawela Tabuatalei terkejut ketika melihat sebuah lampu kerang yang cantik mempesona di depan matanya. Di negara asalnya, Fiji, cangkang kerang dipandang tidak memiliki nilai ekonomis. “Saya tidak percaya, sesuatu yang selama ini kita buang ternyata bisa dijadikan hiasan dan dijadikan sumber pendapatan,” serunya. Tulia beserta 7 perempuan lain asal Pasifik Selatan dan 5 perempuan asal Indonesia terlihat begitu menikmati pameran produk hasil perikanan dan kerajinan kerang-kerangan yang merupakan buah tangan pengrajin binaan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Tabanan, Bali. Tulia dan dua belas perempuan tersebut merupakan peserta pelatihan pengolahan hasil laut dan kerang-kerangan yang ditujukan khusus untuk kaum wanita dari negara-negara anggota Melanesia Sparehead Group (MSG). Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu isu penting yang harus diperhatikan khususnya oleh negara berkembang seperti Indonesia dan negara-negara anggota MSG. “Perempuan memiliki hak yang sama dalam memajukan bangsa dan negara, sehingga perlu pula dibekali kemampuan berusaha untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi,” demikian disampaikan mantan Dubes RI untuk Fiji, Aidil

dok. dit. kst

Sederhana sekali yang kita bagi, namun sangat besar artinya bagi mereka. Chandra, pada kesempatan pembukaan pelatihan yang diadakan pada 28 April – 2 Mei 2014 di Bali tersebut. “Negara-negara MSG memiliki kekayaan laut yang sangat besar, namun kemampuan untuk memanfaatkan hasil laut masih rendah. Untuk itulah Pemerintah Indonesia menyelenggarakan pelatihan ini,” sambung Aidil. Pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Kerja Sama Teknik (Dit. KST) yang bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kelautan dan Perikanan serta Balai Diklat Kelautan dan Perikanan Banyuwangi, para peserta tidak saja dilatih untuk mengolah produk makanan dari bahan dasar ikan, namun juga dilatih untuk membuat kerajinan dari kerang berupa lampu hias dan kerai. Senyum puas terkembang dari bibir para perempuan ras melanesia tersebut setelah kerang-kerang yang mereka rangkai dengan alat-alat yang sederhana mulai memperlihatkan bentuk yang cantik. Pemerintah Indonesia memang mempunyai kapasitas yang mumpuni dan dapat dijadikan rujukan oleh negara lain dalam hal pengembangan dan peman­ faatan hasil laut. BPSDM sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2009 telah menyelenggarakan paket pening­katan kapasitas kepada 200 orang dari 21 negara sahabat. Kedepannya, KKP akan terus memberikan pelatihanpelatihan serupa dengan mitra yang lebih luas sebagai bentuk ocean actions partnership, khususnya dalam mendukung food security, gender mainstreaming dan sustainable development. Negara-negara MSG sendiri dipilih sebagai bentuk upaya Pemerintah Indonesia untuk menunjukan per­saudara­ an, kepedulian dan keinginan untuk bersama-sama memaju­ kan perekonomian MSG. Perlu diketahui, jumlah popu­lasi ras melanesia di Indonesia (yang umumnya tersebar di Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Maluku Utara) melebihi jumlah populasi ras melanesia di seluruh kawasan Pasifik Selatan. Bantuan teknik, merupakan bentuk uluran tangan Indonesia kepada saudaranya sesama ras melanesia di Pasifik Selatan. Wuri Pande Edisi No. 2/Oktober/2014 Jendela

3

‘K’ untuk Kemesraan Komunikasi dan komitmen adalah perekat hubungan antar individu. Komunikasi dan komitmen pula yang akan mempererat hubungan antara Indonesia dan kawasan Pasifik Selatan

D

alam membina suatu hubungan yang langgeng dan berjangka panjang, entah itu dengan sahabat atau pasangan, beberapa pakar menyebutkan penting­n ya suatu elemen bernama “K Besar”, yakni “Ko­­ muni­k asi”. Dengan adanya ko­m u­n ikasi, para pihak dapat saling menyalurkan berbagai aspirasi, asa, dan harapan. Komunikasi jugalah yang menjadi sarana untuk saling mem­bina kepercayaan satu sama lain. Persis orang Jerman yang selalu mengatakan, “masa depan hanya bisa di­bangun me­ lalui komunikasi yang baik.” Indonesia dan Fiji bisa di­ ibarat­kan sebagai sepasang sahabat yang telah saling akrab selama 40 tahun sejak pertama kali hubungan diplomatik kedua negara ini diresmikan pada tahun 1974. Repotnya, walaupun telah berteman selama empat dasawarsa, komunikasi pada level tertinggi pimpin­an kedua negara baru terwujud pada tanggal 17-20 Juni 2014 ketika Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melak­ sanakan kunjungan kenegaraan ke Fiji. Kunjungan Presiden RI ini tidak hanya menunjukkan kedekatan antara Indonesia dengan Fiji, namun juga dengan negara lain di kawasan Pasifik Selatan karena ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah seorang kepala negara Indonesia berkunjung ke kawasan Pasifik Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Presiden RI melakukan pertemuan dengan Presiden Fiji, Ratu Epeli Nailatikau; Perdana Menteri Fiji, Josaia Voreqe Bainimarama; Presiden Nauru, Baron Divavesi Waqa; dan Presiden Kiribati, Anote Tong. Tampak jelas bahwa tujuan utama Presiden RI adalah untuk membina komunikasi yang lebih intensif tidak hanya dengan Fiji tapi juga para pimpinan negara di Pasifik Selatan. Beberapa hal pun menjadi topik pembahasan, antara lain peningkatan kerja sama di forum regional dan internasional seperti Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF) serta klarifikasi mengenai

4

Jendela Edisi No. 2/Oktober/2014

isu-isu terkait Papua Barat. Melalui komunikasi, kunjungan Presiden RI juga bertujuan untuk mewujudkan “K Besar” lainnya, yakni dalam hal “Komitmen” terutama untuk kerja sama pembangunan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Selain bertemu dengan berbagai kepala negara, Presiden RI selaku tamu kehormatan juga menyampaikan keynote address pada konferensi tingkat tinggi Pacific Islands Development Forum (PIDF) 2nd Leaders Meeting. PIDF pertama kali diselenggarakan pada tahun 2013 dan merupakan forum yang diinisiasi oleh pemerintah Fiji untuk mem­per­satukan elemen pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil di kawasan Pasifik Selatan guna mendukung pelaksanaan Green Economy. Green Economy sendiri merupakan prinsip pertumbuhan ekonomi yang me­nitik­ beratkan pada upaya untuk mengurangi dampak destruktif kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Pada kesempatan ini, Presiden RI menyampaikan antara lain tentang pengalaman Indonesia dalam melaksanakan kebijakan pembangunan nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, dan menjaga kelestarian lingkungan serta dukungan Indonesia terhadap visi dan misi PIDF. Selain itu, hal terpenting yang perlu dicatat dari apa yang disampaikan Presiden adalah komitmen Indonesia untuk merealisasikan dukungan tersebut melalui pengalokasian USD 20 juta guna memberikan bantuan dalam bentuk program peningkatan kapasitas kepada negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Dua puluh juta dollar? Yap, pembaca tidak salah baca. Angka USD 20 juta ini tentunya sudah diper­ hitung­k an berdasarkan potensi kapasitas pemberian bantuan Indonesia, yang akan dilaksanakan selama periode 5 tahun ke depan. “Dalam upaya kolektif untuk secara nyata merespon permasalahan yang kita

hadapi bersama, Indonesia akan menawarkan berbagai program peningkatan kapasitas. Kami (Indonesia) akan mengalokasikan dana sebesar 20 juta dollar untuk negaranegara di kawasan Pasifik,” demikian kutipan pidato Presiden RI pada kesempatan PIDF tersebut. Peran Indonesia di kawasan Pasifik Selatan memang jarang dikuak oleh media, namun bukan berarti tidak ada sama sekali. Sejak Direktorat Kerja Sama Teknik berdiri di tahun 2006, lebih dari 500 peserta dari negara-negara di kawasan Pasifik Selatan telah berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Indonesia. Peningkatan kapasitas ini mencakup berbagai macam bidang, namun untuk ke depannya akan difokuskan kepada isu-isu yang menjadi prioritas pembangunan di kawasan Pasifik Selatan seperti konservasi kelautan dan perikanan, penanggulangan bencana, serta good governance. Selain itu Indonesia juga telah memberikan bantuan lain seperti hibah alat-alat pertanian, pemberian perlengkapan kepada aparat kepolisian, bantuan pendirian sentra kerupuk di desa Namotomoto, Fiji, hingga beasiswa pendidikan seni dan budaya. Lantas, kenapa Indonesia ngoyo banget membantu kawasan Pasifik Selatan? Jawabannya jelas: karena nilai strategisnya sangat tinggi. Dari segi lokasi saja, misalnya, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang kontur dan iklimnya serupa dengan negara kepulauan lainnya di kawasan Pasifik. Sebagai sesama negara kepulauan, Indonesia tahu persis isu yang dihadapi oleh negara di kawasan Pasifik Selatan seperti perubahan iklim, budidaya produk kelautan, atau kawasan konservasi kelautan. Jadi wajar kalau Indonesia dan kawasan Pasifik Selatan saling berbagi pengalaman lewat peningkatan kapasitas; untuk saling berbagi dan saling mengerti. Dari segi demografis, Indonesia dan negara Pasifik Selatan sama-sama memiliki penduduk yang berlatar belakang rumpun Melanesia. Bahkan 12 juta penduduk berlatar belakang Melanesia di Indonesia yang tersebar di provinsi bagian timur seperti Papua, Maluku, Kupang, dan Nusa Tenggara, jumlahnya melebihi keseluruhan populasi ras Melanesia di negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Tujuan lain yang ingin dicapai melalui kunjungan Presiden RI adalah komitmen untuk menguatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan kawasan Pasifik Selatan. “Perdagangan kita pada tahun 2013 mencapai USD 318 juta. Kita bisa lebih baik daripada itu karena banyak potensi yang belum dimaksimalkan. Kita akan berupaya untuk melipatgandakan jumlah tersebut menjadi USD 1 milyar pada tahun-tahun mendatang.” demikian disampaikan oleh Presiden RI. Pernyataan Presiden RI ini sesuai dengan laporan dari IMF (IMF Working Paper) pada bulan Agustus 2014 yang menyebutkan bahwa integrasi perdagangan menjadi vital bagi pertumbuhan ekonomi negara kawasan Pasifik. Hal ini

disebabkan oleh kecilnya skala pasar domestik di kawasan tersebut. Integrasi perdagangan negara Pasifik Selatan dengan kawasan Asia, terutama yang pertumbuhan ekonominya semakin menguat seperti Indonesia, akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bagi Indonesia, integrasi perdagangan ini juga perlu didukung dengan adanya konektivitas yang lebih kuat antara kawasan Asia dengan Pasifik. Oleh karena itu, telah disampaikan pula oleh Presiden RI mengenai upaya yang dilakukan oleh Indonesia sebagai ketua APEC tahun 2013 lalu. Pada rangkaian pertemuan APEC 2013, Indonesia secara aktif mendorong pentingnya peran kalangan swasta untuk mendukung konektivitas laut dan udara di kawasan Asia Pasifik. Hasilnya, saat ini telah diresmikan rute penerbangan langsung Denpasar-Port Moresby yang rencananya akan terus diperluas jangkauannya. Bukan tidak mungkin, nantinya dapat segera terbentuk rute penerbangan langsung Denpasar-Suva, Denpasar-Port Vila, atau Denpasar-Honiara. Yang jelas, komitmen kerja sama pembangunan Indonesia untuk kawasan Pasifik Selatan yang disampaikan secara langsung oleh Presiden RI telah meninggalkan kesan yang mendalam bagi warga Pasifik. “Kunjungan Presiden Yudhoyono ke Fiji mencerminkan niat baik Indonesia yang sangat besar pada kawasan Pasifik Selatan, dan akan selalu dikenang oleh rakyat Fiji.” demikian ungkap Presiden Fiji. Media setempat dan pakar internasional pun mencatat niat baik Indonesia tersebut. Cook Islands News mengutip pernyataan dari Jenny Hayward-Jones, pakar dari Lowy Institute for International Policy mengenai kunjungan Presiden RI. “Sangat penting bagi Fiji untuk menyambut tamu sekaliber Presiden Yudhoyono. Indonesia ingin menyampaikan pesan bahwa mereka sangat menghargai hubungan yang selama ini telah terjalin dengan negara Melanesia.” kata Jenny. Dengan adanya komitmen yang sedemikian besar, besar pula harapan agar kerja sama pembangunan Indonesia dan Pasifik Selatan semakin meningkat kualitasnya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Kerja Sama Teknik untuk Wilayah Asia Timur dan Pasifik, Wuri Handayani. “Harapannya nanti kerja sama teknik kita di kawasan Pasifik tidak hanya berbasis pada proyek-proyek saja, namun dapat lebih berbasis kepada program. Kerja sama teknik berbasis program dapat lebih tepat sasaran mencapai target pembangunan di Pasifik, serta memfasilitasi penyaluran best practices dari Indonesia secara berkesinambungan dan berjangka panjang.” Indonesia bisa mengambil peran penting dalam membentangkan jembatan kerja sama antara Pasifik Selatan dengan Asia. Namun, pertama-tama yang perlu untuk dibangun adalah kemesraan diantara Indonesia dengan Pasifik Selatan. Komunikasi dan komitmen adalah modal dasar, dan kerja sama teknik adalah kendaraannya. Rizqi Adri Muhammad



Edisi No. 2/Oktober/2014 Jendela

5

Sedikit itu Banyak

S

Awalnya “berbagi pengalaman”, Bank Rakyat Indonesia kini berpeluang menancapkan kaki di sektor perbankan Myanmar. dan unit UKM yang menjadi pelaku utama ekonomi mikro di Indonesia. Sesungguhnya mungkin inilah aset yang dimiliki BRI yang paling besar: pengalaman. Apabila kita melihat kembali bagaimana Indonesia perlahan tapi pasti mulai menyandang gelar sebagai negara yang aktif memberi bantuan peningkatan kapasitas kepada sesama negara berkembang, maka “berbagi pengalaman” adalah kunci suksesnya. “Berbagi pengalaman” adalah salah satu prinsip yang diterapkan dalam program-program kerja sama teknik Indonesia. Indonesia tidak ingin melatih, tidak juga ingin menggurui apalagi mendikte. Indonesia hanya ingin berbagi pengalaman. Namun justru disanalah kapasitas Indonesia menjadi menarik dan menuai pujian. “Berbagi pengalaman” tidak mengajarkan yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. “Berbagi pengalaman” hanya menyampaikan kapasitas teknis yang bisa dipetik dan diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi negara asal masing-masing peserta. Selain itu, “berbagi pengalaman” bukan hanya

dok. dit. kst

iapa tidak kagum dengan kemampuan etnis Tionghoa dalam berdagang? Keuntungan yang mereka ambil sangat kecil, sehingga harga dagangannya bisa lebih murah jika dibandingkan dengan harga pasaran. Namun karena murah, banyak yang akhirnya membeli. Keuntungan yang didapat jika dihitung per buah memang kecil, tapi karena banyak yang beli ya dihitung-hitung untungnya jadi besar juga, bahkan lebih besar dari pedagang-pedagang lainnya. Prinsip yang sama ternyata dipegang oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank spesialis kredit mikro. Nilai dana yang dikelola perorangan sangat kecil. Lebih kecil dari kecil itulah mikro. Meskipun demikian, dengan banyaknya jumlah nasabah yang ditangani, BRI berhasil meraih predikat bank dengan keuntungan terbesar pertama serta bank dengan aset terbesar kedua di Indonesia. Dalam usia menuju 119 tahun, BRI sudah kenyang dengan pengalaman di dunia perbankan. Sudah bertahuntahun BRI melayani nasabah dari kalangan petani, nelayan,

6

Jendela Edisi No. 2/Oktober/2014

membagikan best practices saja, tetapi juga lesson learned. Mengapa? Karena tentunya Indonesia berharap negara lainnya tidak perlu merasakan pengalaman pahit yang sama. “Itulah uniknya KSST Indonesia setiap mengadakan pelatihan. (Pengalaman) Yang diceritakan bukan hanya yang baik-baiknya saja, tetapi juga yang buruk-buruk agar negara lain tidak perlu jatuh di lubang yang sama!” ujar Ibu Lingga, salah satu koordinator Japan International Cooperation Agency (JICA), di sela-sela pertemuan trilateral Indonesia, Jepang, dan Fiji. JICA sebagai salah satu mitra pembangunan yang bekerja sama dekat dengan Pemerintah Indonesia dalam KSSTpun mengakui keunikan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Indonesia tersebut. Sederhana dan hampir tidak kita sadari namun menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara lain. “Ketergantungan sumber pendanaan bagi suatu bank berdampak pada kontinuitas institusi tersebut ketika berhenti memperoleh kucuran dana. Dan BRI dulu sangat bergantung pada subsidi dari pemerintah!” jelas Agus Rachmadi, tenaga ahli micro finance BRI, tentang pengalaman kurang baik bank tersebut di masa lalu. Beliau kemudian menceritakan sejarah bagaimana BRI mengatasi permasalahan tersebut dan muncul menjadi salah satu bank terdepan di Indonesia. Petikan cerita tersebut diambil dari kelas International Training on Micro Finance di Yangon, Myanmar pada tanggal 1 – 5 September 2014 yang lalu. Dua tenaga ahli dari BRI sengaja didatangkan dari Indonesia untuk membagi pengalaman bank tersebut dalam mengelola ekonomi mikro kepada 27 peserta dari Myanmar. Inisiatif kegiatan tersebut bermula dari kebijakan Pemerintah Myanmar yang menjadikan micro finance sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonominya. Melihat kemiripan struktur ekonomi dan politik Myanmar dengan Indonesia di masa lampau, Pemerintah Myanmar berharap dapat belajar dari Indonesia mengenai pengelolaan ekonomi mikro. Tidak hanya pelatihan tersebut dirasakan manfaatnya oleh peserta dari bank-bank Myanmar yang beroperasi pada sektor kredit mikro, pembuat kebijakan di Myanmarpun memperoleh berbagai pengetahuan bagaimana kebijakan finansial di pusat mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara bahkan pada level masyarakat yang paling bawah. Para peserta berkesempatan untuk membawa permasalahan yang mereka alami dalam institusinya dan mendiskusikan solusi terbaik dengan berkaca pada pengalaman Indonesia. Kelas yang berlangsung hanya dalam lima hari tersebut mampu memberikan pandangan baru mengenai sektor micro finance kepada peserta. Bukan pertama kalinya Indonesia memberikan bantuan berupa pelatihan peningkatan kapasitas kepada Myanmar. Direktorat Kerja Sama Teknik (Dit. KST), Kementerian Luar

Negeri telah memberikan berbagai bantuan bagi Myanmar dengan menggandeng institusi-institusi di Indonesia dengan kapasitas mumpuni. Salah satu kegiatan tersebut antara lain International Workshop on Energy and Mineral Resources for Myanmar pada tahun 2012. Materi utama workshop dibagikan oleh Kementerian ESDM. Namun dengan memanfaatkan kesempatan tersebut, Dit. KST turut mengundang berbagai BUMN Indonesia seperti PT. Pertamina, PT. Aneka Tambang, PT. Timah dan PT. Bukit Asam untuk berbagi pengalaman sekaligus menjalin relasi dengan para peserta workshop dari Myanmar. Hal tersebut dilakukan dengan harapan perusahaan Indonesia mulai berani merengkuh pasar internasionial dan berinvestasi di negara-negara yang memiliki potensi nilai ekonomi tinggi. Tidak sia-sia memang karena saat ini perusahaan-perusahaan tersebut mulai melirik dan menjajaki berbagai kemungkinan untuk melakukan eksplorasi dan investasi di Myanmar. Sedikit memang apa yang Indonesia berikan melalui pelatihan-pelatihan tersebut jika dinilai secara finansial dibandingkan dengan hibah dari negara-negara maju lainnya. Tapi kita sudah belajar bahwa yang kecil tidak berarti kurang menguntungkan. Setelah pelatihan micro finance dengan BRI, beberapa bank menyatakan tertarik untuk bekerja sama mengembangkan sektor ekonomi mikro di Myanmar di antaranya Myanmar Agricultural Development Bank (MADB) dan MAHA AWBA Microfinance. Mereka mempercayai pengalaman dan reputasi BRI sebagai calon mitra kerja sama yang menguntungkan. Uniknya, kedua bank tersebut memiliki sejarah yang mirip dengan BRI yang bermula sebagai bank bagi petani. Dengan jumlah usaha mikro yang dimiliki Myanmar saat ini, potensi nilai ekonomi di bidang kredit mikro sangatlah besar. Dan tahukah anda bahwa dengan melakukan kerja sama, BRI telah menemukan jalan pintas untuk mengembangkan bisnis perbankan di Myanmar. Mengapa demikian? Karena Peraturan Pemerintah di Myanmar sesungguhnya mengharuskan agar bank asing membuka kantor representatif dan beroperasi selama 2 (dua) tahun terlebih dahulu sebelum diijinkan untuk dapat membuka cabang di Myanmar. Namun apabila bank asing memperoleh kontrak kerja sama dengan bank lokal, maka bank tersebut dapat membuka cabang langsung di Myanmar tanpa perlu melalui ketentuan legal tersebut. Tentunya dengan keunggulan beroperasi lebih cepat di Myanmar, jumlah pasar yang dapat diraih akan lebih besar jika dibandingkan harus menunggu selama 2 tahun. Bila berhasil, kita boleh berbangga melihat salah satu bank Indonesia mengembangkan bisnisnya di Myanmar. Evan Pujonggo Edisi No. 2/Oktober/2014 Jendela

7

foto-foto dok. dit. kst

Syukran Indonesia

8

Jendela Edisi No. 2/Oktober/2014

International Training on Women Empowerment for MSG Countries

Kalian telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saya bahkan berharap pelatihannya berlangsung selama 2 minggu karena kalian sangat ahli, rajin, aktif dan saya berharap masyarakat kami seperti kalian. Saya merekomendasikan agar kalian memberikan lebih banyak pelatihan terutama di bidang ini. Tolong jangan berhenti disini. Saya sangat senang namun juga sedih karena harus berpisah dengan Bali. Saya cinta Bali.

Louise Neseanwae Kementerian Perikanan Vanuatu

Pelatihan ini terlaksana dengan sangat teratur. Saya belajar banyak sekali dari pelatihan ini. Materi yang diberikan sangat mudah untuk dipahami. Saya akan kembali ke negara saya dan membagikan ilmu yang saya dapat disini kepada para perempuan di negara saya untuk memberdayakan dan memotivasi mereka. Jika ada pelatihan lagi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, tolong kami diundang lagi. Negara kami sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan semacam ini. Pelatihan ini sangat penting bagi negara-negara anggota MSG. Rita Daka Goiye – Kantor Badan Pembangunan Pesisir dan Perikanan Papua Nugini

Saya sangat merekomendasikan pelatihan ini. Saya harap pelatihan ini dapat dilanjutkan di masa yang akan datang untuk membantu kehidupan kami. Kami tidak memiliki ketrampilan seperti yang kalian miliki. Karena itu saya harap akan ada pelatihan-pelatihan selanjutnya. Terima kasih Indonesia.

Melibatkan peserta lokal dari Indonesia adalah hal yang sangat baik. Mereka membantu kami, para peserta asing, untuk lebih memahami materi dan terutama memahami kebudayaan lokal. Terima kasih. Fiji cinta Indonesia.

Salome Billy Kementerian Perikanan Vanuatu

Tulia Nawela Tabuatalei Kementerian Perempuan Fiji

Edisi No. 2/Oktober/2014 Jendela

9

PINTAR-PINTAR MENGAKALI Walaupun rata-rata serapan anggaran dalam tiga tahun terakhir mencapai 92.85%, namun pagu anggaran yang diterima Dit. KST justru berkurang dari tahun ke tahun. Padahal, permintaan bantuan teknik dari negara-negara sahabat semakin menumpuk.

10

Jendela Edisi No. 2/Oktober/2014

dok. dit. kst

S

ebagai focal point Kementerian Luar Negeri RI dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, Direktorat Kerja Sama Teknik (Dit. KST) tiap tahunnya dibanjiri dengan berbagai permintaan bantuan teknik dari negara-negara berkembang lainnya. Hingga bulan Agustus 2014 misalnya, Dit. KST sudah mendapatkan 296 permintaan bantuan teknik dari 41 negara. Karena banyaknya permintaan dan terbatasnya anggaran, tidak mungkin keseluruhan permintaan tersebut dapat dipenuhi. Oleh karena itu, Dit. KST membuat apa yang disebut dengan skala prioritas, yakni suatu daftar prioritas negara penerima bantuan berdasarkan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia. Daftar negara-negara prioritas tersebut dimutakhirkan setiap tahunnya, karena tingkat kepentingan Indonesia selalu berubah seiring dengan dinamika ekonomi dan politik global. Selain menyusun skala prioritas, Dit. KST juga harus pandai dalam mengatur pembagian anggaran untuk masing-masing kegiatan capacity building yang diberikan. Dit. KST pada dasarnya membagi anggaran yang diperoleh tiap tahunnya ke dalam dua tipe kegiatan, yakni kegiatan operasional dan kegiatan dalam rangka penguatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Kegiatan operasional ialah berbagai kegiatan yang dilakukan Dit. KST dalam rangka pengembangan kapasitas bagi negara berkembang lainnya. Program operasional KST dapat berupa pelatihan, workshop, seminar, maupun pemagangan di Indonesia bagi para peserta asing ataupun pengiriman tenaga ahli Indonesia ke negara penerima untuk memberikan pelatihan di negara tersebut. Semenjak awal dibentuknya Dit. KST tahun 2006 hingga tahun 2013 lalu, tercatat sebanyak 72 program/ kegiatan peningkatan kapasitas telah diselenggarakan oleh Dit. KST bekerja sama dengan berbagai mitra pelaksana. Program peningkatan kapasitas tersebut telah diikuti oleh 63 negara di wilayah Afrika, Timur Tengah, Asia dan Pasifik, serta beberapa negara di wilayah Amerika dengan jumlah peserta sebanyak 1251 orang. Tipe kegiatan kedua yang dilaksanakan Dit. KST adalah kegiatan Penguatan KSST, yakni kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan untuk mengembangkan kapasitas dalam

negeri maupun sosialisasi dan koordinasi kegiatan KSS dengan kementerian dan lembaga terkait. Salah satu contoh tipe kegiatan penguatan KSST ialah kegiatan Training of Trainers (ToT) di Bidang Bahasa Inggris yang sudah dua tahun terakhir dilaksanakan Dit. KST bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (FIB UGM) Yogyakarta. Kegiatan ToT ini diperuntukkan bagi peserta dari Kementerian/Lembaga terkait yang menjadi tenaga ahli dalam pelatihan-pelatihan internasional di bawah kerangka KSST. Selain ToT, upaya penguatan KSST tercermin dari beberapa kegiatan lain yakni Indonesia South-South Cooperation Forum, lokakarya penguatan kerja sama teknik melalui mekanisme pemerintah dan swasta (public-private partnership), mapping prioritas dan buku KSS Indonesia. Dalam pelaksanaan program-program kegiatan tersebut, Dit. KST mengalami hambatan dalam hal anggaran yang makin berkurang tiap tahunnya. Pada tahun 2012, Dit. KST memperoleh anggaran sebesar Rp 9.280.000.000,00 dari keseluruhan anggaran Direktorat Jenderal IDP yang berjumlah Rp71.440.000.000,00. Dengan jumlah anggaran tersebut, Dit. KST telah berhasil

CEKAKNYA ANGGARAN melaksanakan sejumah 16 kegiatan. Tahun 2013, pagu anggaran Dit. KST mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 8.868.289.000,00. Padahal, jumlah kegiatan Dit. KST pada tahun tersebut bertambah menjadi 18 kegiatan. Dengan optimalisasi yang baik, seluruh kegiatan tersebut yang mana sebagian besar merupakan peningkatan kapasitas untuk negara-negara ber­kembang di wilayah Afrika, Timur Tengah, Asia, Pasifik dan Amerika dan diikuti oleh 294 orang peserta, dapat ter­lak­sana. Kepala Bagian Tata Usaha Direktorat KST, Sabenna, meng­u ngkapkan, “meskipun anggaran tahun 2013 tidak sebesar tahun 2012, kami telah mengupayakan pencapaian hasil seoptimal mungkin, yaitu sebesar 97.07%.” Di tahun 2013, Dit. KST memang telah ber­hasil meningkatkan penyerapan anggaran jika dibanding­kan dengan tahun sebelumnya. “Di tahun 2012, angka penye­­rap­an kita hanya sebesar 91,07%, tidak sampai 95%,” tambahnya. Tahun 2014 ini Dit. KST direncanakan akan melak­ sanakan 15 program kegiatan dengan pagu anggar­an yang kembali menurun dari pagu anggaran tahun 2013. Tahun ini, Dit. KST memiliki anggaran sebesar Rp.7.440.845.000,00. Dari 15 program kegiatan yang direncanakan, sejak Januari hingga September 2014 Dit. KST telah menyelesaikan sebanyak 11 program kegiatan, termasuk diantaranya Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri CEAPAD ke-2 yang diselenggarakan 28 Februari - 1 Maret 2014 lalu. Jumlah anggaran yang telah digunakan untuk 11 kegiatan tersebut berjumlah sekitar Rp 5.813.186.000,00. “Untuk tahun 2014, hingga September ini, penyerapan kita sudah sekitar 75%. Mudah-mudahan tahun ini pun penyerapan anggaran bisa sebaik tahun lalu,” ujar Sabenna. Guna mensiasati minimnya anggaran yang dialokasi­ kan untuk Dit. KST, maka mekanisme pendanaan triangular untuk program kegiatan operasional menjadi pilihan yang tidak terelakkan. “Pada prinsipnya, mekanisme kerjasama triangular merupakan mekanisme cost sharing antara Indonesia dengan donor asing dalam pelaksanaan program pemberian bantuan kapasitas untuk negara penerima. Donor asing tersebut dapat berupa negara ataupun Organisasi Internasional,” ungkap Kepala Seksi Organisasi Internasional PBB Dit. KST, Ambrosius Thomas. Indonesia hingga saat ini telah melaksanakan kerjasama trilateral diantaranya dengan Norwegia, USAID, JICA, GTZ, dll. Disamping kerjasama triangular, Dit. KST sendiri tidak jarang pula melakukan berbagai bentuk efisiensi pada saat pelaksanaan program kegiatan. Pada Semester II tahun 2013 lalu, beberapa program kegiatan Dit. KST dilaksanakan

pada waktu yang bersamaan, yakni South-South Cooperation Forum, pelatihan microfinance untuk Palestina, pelatihan infrastruktur untuk Afghanistan, serta Lokakarya Penguatan KST melalui Mekanisme Kemitraan Pemerintah-Swasta. Acara pembukaan dari program-program tersebut dijadikan satu, dengan dibuka oleh Menteri Luar Negeri di Ruang Nusantara, demi efisiensi anggaran,. Contoh lain upaya penghematan anggaran adalah kegiatan Pelatihan dan Workshop Internasional di bidang pangan dan holtikultura yang dilaksanakan bekerjasama dengan Kemtan tahun 2014 di Lembang, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, pada awalnya, para peserta yang berasal dari negara-negara CLMV akan diberikan fasilitas penginapan di sebuah hotel di Lembang. Namun demikian, pihak Kemtan menawarkan agar peserta dapat menginap di balai pelatihan yang masih dalam kondisi baik. Dengan demikian peserta yang kebanyakan merupakan staf Kementerian Pertanian negara setempat akhirnya menginap di Balai Pelatihan milik Kemtan. Hal ini menjadikan anggar­an yang harus dikeluarkan menjadi tidak sebanyak ketika mereka harus menginap di hotel. “Jika ada sisa anggaran untuk suatu kegiatan, biasanya sisa anggaran itu dapat dilimpah­ kan ke program kegiatan lain yang masih dalam satu mata anggaran,” ungkap Sabenna. Bagi Direktorat KST, kendala menyangkut anggaran untuk keperluan kegiatan operasional sangat terkait dengan persoalan lain, yakni belum adanya peraturan keuangan mengenai pemberian hibah. Meskipun Indonesia telah mulai memberikan bantuan teknik kepada negara lain sejak tahun 1980-an, namun hingga saat ini mekanisme yang jelas mengenai pemberian hibah kepada negara/lembaga asing belum terdapat dalam Peraturan Pemerintah. Secara umum, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat menerima ataupun memberikan hibah kepada negara lain atau lembaga asing dengan persetujuan DPR. Namun, detail mengenai kriteria, mekanisme pengambilan keputusan, penyaluran dan pertanggung jawaban pemberian hibah belum dijelaskan dalam undang-undang. Hal ini menjadikan Direktorat KST dan segenap Kementerian/Lembaga lain yang melakukan kegiatan pemberian bantuan teknik seringkali mengalami kesulitan. Dalam perkembangan terakhir, Kementerian Keuangan masih menyusun RPP mengenai mekanisme pemberian hibah luar negeri. Namun, belum ada penjelasan hingga sejauh mana proses ini sudah berjalan dan kapan RPP tersebut akan diterbitkan. Ary Adiati Edisi No. 2/Oktober/2014 Jendela

11

Mutiara Tersembunyi Banyak potensi kapasitas unggulan yang tersebar di pelosok Indonesia. Menunggu dimanfaatkan untuk diplomasi memperjuangkan kepentingan nasional.

12

Jendela Edisi No. 2/Oktober/2014

dok. dit. kst

K

ekayaan Indonesia dalam bentuk kapasitas teknik dan best practices banyak dimiliki oleh daerah, dan kapasitas-kapasitas tersebut dapat berguna bagi diplomasi Indonesia melalui kerja sama teknik. Namun sayangnya, kebanyakan Pemda tidak menyadari hal tersebut. Untuk isu disaster risk management, misalnya, Aceh dan Yogyakarta memiliki keunggulan berkat pengalaman dalam menghadapi dan mengelola resiko bencana alam. Beberapa kali pelatihan disaster risk management untuk peserta asing telah dilaksanakan di kedua daerah tersebut. Daerah-daerah lain juga memiliki keunggulan masing-masing, namun baru sedikit yang dimanfaatkan untuk kepentingan nasional melalui diplomasi kerja sama teknik. “Memang selama ini banyak kegiatan Dit. KST berupa pelatihan atau pemagangan yang dilakukan di daerah. Namun, kebanyakan pelatihan dan pemagangan ter­­sebut dilak­sanakan dengan menggandeng balai-balai, pusat riset dan pusat pelatihan milik kementerian/lembaga nasio­nal, uni­versitas atau LSM, bukan dengan Pemda,” tutur Ru­mon­ dang Sumartiani, Kasubdit KST wilayah Asia dan Pasifik. Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) di Singosari merupakan salah satu contoh fasilitas milik Kementerian Pertanian yang sering digandeng oleh Dit. KST dalam memberikan pelatihan kepada peserta asing. Selain itu ada juga Pusat Pengembangan Ilmu Teknik untuk Pertanian Tropika (CREATA) di Bogor milik Institut Pertanian Bogor, dan banyak fasilitas dan kapasitas unggulan lain milik kementerian/lembaga dan universitas bahkan LSM yang telah dimanfaatkan untuk keperluan diplomasi. Rumondang menceritakan salah satu dari sedikit contoh kapasitas unggulan daerah yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan diplomasi, yaitu kisah sukses pembangunan kabupaten Wakatobi melalui pemberdayaan masyarakatnya. Dari sisi ekonomi, Kabupaten Wakatobi sukses mencatatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7,8% antara tahun 2006-2012. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara Nasional, yaitu 6,5%. Sementara dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wakatobi juga mengalami peningkatan signifikan, yaitu dari 24,39 poin pada tahun 2006 menjadi 70,01 poin pada tahun 2012. Catatan manis keberhasilan pengelolaan pembangunan Kabupaten Wakatobi tersebut kemudian dimanfaatkan

untuk kepentingan diplomasi Indonesia. Pada 27 Agustus – 1 September 2013, Dit. KST bekerjasama dengan Pemkab Wakatobi telah menyelenggarakan kegiatan Capacity Building in Rural Development for Myanmar. Contoh kasus pembangunan pedesaan di Wakatobi dinilai sesuai dengan kebutuhan Myanmar. Selain sesi kelas yang mana salah satu pembicaranya adalah Bupati Wakatobi, sebanyak 8 peserta dari Myanmar dan 3 peserta dari Indonesia juga diajak untuk melakukan kunjungan lapangan, antara lain melihat pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemda Wakatobi, mengunjungi Desa Longa untuk mempelajari Hutan

Kauluma, berdiskusi dengan warga Kampung Bajo Mola mengenai PNPM Mandiri dan mempelajari kasus konflik adat Desa Mandati. Kunjungan yang beraneka warna tersebut dimaksudkan agar peserta tidak hanya mempelajari pembangunan desa dari segi ekonomi saja, namun juga dari segi konservasi alamnya, konservasi nilai kearifan lokal, rekonsiliasi konflik pemerintah-masyarakat dan pengembangan UKM. Selain kegiatan di Wakatobi di atas, belum banyak kapasitas unggulan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemda lainnya yang termanfaatkan untuk kepentingan diplomasi. Mengapa? Menurut Rumondang, ada dua hal yang menye­ babkan belum maksimalnya pemanfaatan kapasitas unggulan daerah untuk KSST Indonesia, yaitu “Pertama, masih dominannya pola pikir “tangan dibawah lebih baik daripada tangan diatas” dikalangan pejabat Pemda. Kedua, kurangnya informasi yang didapat­kan oleh Pemda mengenai arti penting KSST bagi Indonesia.” Untuk mengatasi kedua hal tersebut, Dit. KST secara rutin mengadakan sosialisasi kepada pejabat-pejabat Pemda setiap tahunnya. Kegiatan sosialisasi terakhir yang diseleng­garakan oleh Dit. KST adalah “Seminar Diseminasi Perkembangan KSST Indonesia untuk Aparat Pemda seIndonesia bagian Barat” yang diselenggarakan di Pekanbaru pada tanggal 7 Mei silam. Seminar tersebut diharapkan dapat membuka mata pejabat Pemda akan potensi besar yang mereka miliki untuk turut berpartisipasi dalam diplomasi Indonesia. “Sudah saatnya kita mengubah mindset dari yang melulu memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bantuan dari luar negeri menjadi bagaimana caranya agar kapasitas unggulan yang kita miliki bisa dibagi kepada negara-negara lain yang membutuhkan,” lanjut Kasubdit yang terakhir penempatan di KBRI Helsinki ini. Minimnya informasi mengenai KSST yang sampai ke pejabat Pemda dapat terlihat dari sesi tanya jawab pada seminar tersebut. Sebagian besar peserta mengaku tidak pernah mendengar ’mahluk’ bernama ’Kerja Sama Teknik’ se­belum­­nya, dan baru mengetahui perihal kerja sama teknik dari seminar tersebut. Hal serupa terjadi dalam setiap kesempat­an Dit. KST melakukan outreach ke daerah, seperti pada tahun 2011 di Balikpapan, 2012 di Makassar dan 2013 di Mataram. Tidak hanya soal KSST, Pemda pun seringkali salah menaf­sirkan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemda dan UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri sehingga sering terdapat kasus dimana hubungan luar negeri yang di­ lak­­sa­nakan oleh Pemda berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. Outreach Dit. KST kepada Pemda pun ditujukan untuk mengingatkan Pemda untuk menguatkan koordinasi se­­­ba­gai­­mana disyaratkan oleh kedua undang-undang tersebut.

Database Kapasitas Daerah

Dalam rangka memaksimalkan potensi daerah untuk keperluan diplomasi melalui kerja sama teknik, Dit. KST mulai melakukan identifikasi kapasitas unggulan yang dimiliki oleh setiap daerah. Metodenya adalah dengan menyebar permintaan kepada Pemda-Pemda di Indonesia untuk mengisi matriks yang sudah disiapkan dengan kapasitas unggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Hasilnya? ”Sesuai dugaan, sebagian Pemda salah menafsirkan KST sebagai ’penerimaan bantuan dari luar negeri’ dan bukan sebagai ’pemberian bantuan ke luar negeri’ sehingga daftar identifikasi kapasitas yang disampaikan kepada Dit. KST lebih berupa daftar bidang-bidang yang membutuhkan investasi asing,” jelas Nico Adam, Kepala Subdit KST wilayah Afrika dan Timur Tengah. ”Malahan ada juga daerah yang menyampaikan daftar UKM yang ada di daerah tersebut, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan KSST,” lanjutnya. Syukurnya, sebagian daerah lainnya menyampaikan daftar kapasitas unggulan sebagaimana yang diharapkan oleh Dit. KST. Daftar tersebut akan menjadi modal awal bagi Dit. KST untuk membuat database kapasitas unggulan daerah. Tentunya diperlukan verifikasi dan penilaian terlebih dahulu dari daftar yang disampaikan oleh Pemda tersebut. Jika dianggap layak, maka kapasitas unggulan daerah dapat menjadi bagian dari program KSST nasional. ”Dari daftar tersebut, ada banyak kapasitas unggulan milik daerah yang menarik untuk dilihat dan dinilai lebih lanjut, seperti pengembangan rumah sakit khusus evakuasi dan trauma center, tropikalisasi gandum serta program climate change mitigation and adaptation milik Kabupaten Solok, pengembangan bahan bakar bio-etanol dari nipah milik Kabupaten Bengkalis, industri olahan hasil pertanian milik Kabupaten Payakumbuh, pengembangan pembibitan bibit kentang milik Provinsi Jawa Barat, dan masih banyak lagi,” lanjut penggemar fotografi ini. ”Ibarat mutiara yang tersembunyi, kapasitas-kapasitas unggul milik daerah ini menanti untuk ditemukan dan dirangkai menjadi kalung yang indah bernama diplomasi Indonesia.” Keterlibatan daerah dalam diplomasi Indonesia merupakan amanat visi Kementerian Luar Negeri, yaitu ”memajukan kepentingan nasional melalui diplomasi total”. Diplomasi total adalah diplomasi yang melibatkan seluruh komponen stakeholder dan memanfaatkan seluruh lini kekuatan bangsa, dan daerah merupakan salah satu stakeholder tersebut. Nico mengakui bahwa merubah pola pikir para pejabat Pemda bukanlah pekerjaan yang mudah, namun dengan upaya sosialisasi dan pendekatan yang konsisten oleh Dit. KST, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama daerah dapat berkontribusi lebih bagi diplomasi Indonesia. Arief Ilham Ramadhan Edisi No. 2/Oktober/2014 Jendela

13

Metamorphosa Pengelolaan Bantuan Teknik Indonesia Bila kupu-kupu mengalami metamorphosis untuk mendapatkan bentuk sempurnanya, KSST Indonesia pelan tapi pasti akan bertransformasi kesana.

T

ahun 2006, Direktorat Kerja Sama Teknik (KST) terlahir. “We have to set the bar ourselves,” tutur Esti Andayani, Direktur pertama Kerja Sama Teknik (2006-2010), yang sekarang menjabat sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. “Bagai meraba-raba dalam kegelapan, Dit. KST berupaya menentukan satu titik untuk mulai melangkah. Bagaimana caranya harus sampai ke tujuan. Kerangka pikiran yang ada saat itu adalah: Indonesia sekarang sudah bisa memberi, Indonesia memiliki solidaritas terhadap sesama negara berkembang lainnya, Indonesia ingin membantu sesuai kapasitasnya. Tapi dananya terbatas, tapi perangkatnya belum lengkap, tapi hasilnya harus konkret. Sebab itu, dengan sumber daya yang minim Dit. KST berupaya menjawab tantangan yang ada,” kenang mantan Dubes RI untuk Norwegia tersebut. Dalam menerjemahkan tupoksi yang tercantum dalam Permenlu No. 7 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, Dit. KST telah melaksanakan langkah-langkah inovatif. Ibarat metamorfosa kupukupu, kepompong itu nantinya akan menjelma menjadi kupu-kupu bernama KSST Indonesia. Setelah merasakan pahit manis dalam mengelola berbagai kegiatan pelatihan, disadari adanya kebutuhan untuk memiliki pedoman pelaksanaan kegiatan pelatihan (standar operation procedure). Panduan tersebut diperlukan agar pelaksanaan program dapat lebih terencana, terarah, dan terukur. “Sejak berdiri hingga tahun 2010, Dit. KST sedikit demi sedikit mulai memposisikan dirinya sebagai satuan kerja yang bukan hanya menyelenggarakan bantuan pembangunan kapasitas namun juga menjadi rujukan dan dimintai masukan oleh kementerian/lembaga dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan mereka,” ungkap Siti Nugraha Mauludiah, suksesor Esti Andayani sebagai Direktur KST pasca 2010. Buku Prosedur Tetap Pemberian Kerjasama Teknik Indonesia yang disusun

14

Jendela Edisi No. 2/Oktober/2014

pada tahun 2010 merupakan metamorfosa Dit. KST yang pertama. Metamorfosa ke-dua, walaupun bukan hal yang baru, namun sejak empat tahun belakangan Dit. KST mulai gencar mencari sumber pendanaan dari luar negeri, atau yang biasa dikenal dengan sebutan mekanisme pendanaan triangular. Memang, secara terbatas Indonesia telah mampu menjadi negara donor bagi proyek-proyek pembangunan kapasitas negara sahabat. Namun kemampuan tersebut sekali lagi sifatnya masih terbatas. “Indonesia memiliki beberapa skema pendanaan program bantuan teknik, antara lain melalui APBN murni, kerjasama dengan negara donor, pembiayaan pemri dengan pemerintah negara penerima bantuan, dan pembiayaan penuh dari negara donor atau organisasi internasional,” tutur Esti pada pembukaan South-South Cooperation and Triangular Forum pada tanggal 18 September 2014 di Jakarta. Dalam konteks triangular, tawaran dan peluang kerjasama datang dari berbagai negara donor tradisional maupun dari forum regional dan organisasi serta lembaga keuangan internasional. Profil Indonesia sebagai negara berpengaruh di kawasan dan juga sebagai leader untuk berbagai isu internasional membuat negara-negara donor ingin menjadi mitra triangular Indonesia. Tentu saja, semua proposal kerjasama triangular yang diajukan maupun yang didapat oleh Indonesia harus melalui saringan yang bernama prinsip demand driven. Semakin hari tuntutan kepada Dit. KST semakin tinggi, terutama dengan semakin meningkatnya profil Indonesia sebagai negara provider bantuan teknik. “Tuntutan yang kian tinggi tersebut memerlukan ruang gerak yang lebih luas, sementara sumber daya dan aturan yang ada saat ini belum memberikan ruang gerak yang cukup bagi kegiatan pemberian bantuan teknik kepada negara lain,” tutur Nunung Nurwulan, Kasubdit KST Wilayah Amerika dan Eropa. “Selain itu, Indonesia belum memiliki mekanisme pendanaan langsung dari kerjasama triangular,

sehingga bentuk kerjasama antara Indonesia dengan negara mitra dilakukan dengan cara pembiayaan bersama (cost sharing). Misalnya, Indonesia membiayai narasumber dan biaya pelatihan lainnya sementara negara mitra membiayai tiket pesawat dan akomodasi peserta. Landasan hukum bagi kerjasama dengan skema triangular masih menjadi PR bagi Pemerintah,” lanjut Nunung. Metamorfosa ke-tiga yaitu dengan memberdayakan peran sektor swasta atau yang lebih dikenal dengan Public Private Partnership (PPP). “Pada mulanya, secara struktural Dit. KST tidak memiliki desk khusus yang menangani PPP sehingga kerjasama dengan sektor swasta ditangani berdasarkan pembagian wilayah negara berdasarkan kepentingan saat itu. Namun pada perkembangannya terdapat kebutuhan untuk membentuk desk khusus yang mengeksplorasi peluang kerjasama dengan sektor swasta,” tutur Siti, Direktur KST yang lebih dikenal dengan nama gaul ‘Nining’ dalam kesempatan diskusi bersama mahasiswa Universitas Tanjungpura awal bulan lalu. Salah satu contoh kerjasama dengan sektor swasta yang pernah terlaksana adalah kerjasama dengan Garuda Indonesia, yaitu berupa potongan harga tiket penerbangan untuk peserta pelatihan dan panitia Kemlu. “Salah satu manfaat tambahan mengikutsertakan pihak swasta dalam kegiatan bantuan teknik adalah adanya persepsi tentang economic deviden yang dapat timbul sebagai efek jangka panjang dari kegiatan kerja sama teknik,” tambah Nur Janna, staf fungsional Dit. KST yang pernah membantu mengelola desk PPP. Beranjak dari kondisi dimana KSST Indonesia dilaksanakan secara sporadis dan tidak terkoordinasi dengan baik, maka upaya metamorfosa ke-empat adalah dengan menginisiasi sebuah otoritas yang berwenang mengelola KSST Indonesia. Otoritas itu kemudian diberi nama Tim Koordinasi Nasional (Timnas) KSST atau yang juga biasa disebut dengan ‘Kaki 4’. Timnas KSST terdiri dari Kemlu, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara dan Bappenas Keberadaan Timnas KSST saat ini sejalan dengan cita-cita Esti Andayani saat dirinya menjabat sebagai Direktur KST. Esti melihat adanya kebutuhan akan suatu lembaga yang kuat dan berfungsi penuh sebagai pelaksana kerja sama teknik dengan didukung oleh anggaran yang kuat pula, guna menjamin keberlanjutan programprogram KSST Indonesia. Cita-cita tersebut diamini pula oleh Nining, yang kemudian mendorong Timnas untuk menyelesaikan penyusunan Grand Design dan Cetak Biru KSST Indonesia. Diharapkan, langkah awal tersebut dapat segera berujung pada dibentuknya lembaga nasional yang fokus menangani KSST Indonesia.

Upaya yang paling baru adalah dengan membangun online database yang telah diluncurkan pada tanggal 21 Juli 2014. Database tersebut dapat dijadikan rujukan yang valid bagi keperluan diplomasi Indonesia. Sejak tahun 1981 Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam memberikan bantuan teknik bagi negara-negara berkembang. Namun, karena di masa lalu belum ada upaya untuk mengintegrasikan pengelolaan KSST maka sulit untuk mencari data yang valid yang dapat dijadikan rujukan. “Padahal penting untuk diketahui program-program apa saja yang telah dilaksanakan, negara-negara mana saja yang pernah menjadi peserta dan berapa jumlah peserta yang dikirim untuk setiap pelatihan, siapa saja pihak-pihak yang menjadi mitra, berapa jumlah uang yang telah dikeluarkan, dan sebagainya. Catatan itu khususnya diperlukan sebagai peluru bagi diplomasi Indonesia di berbagai forum bilateral maupun internasional,” imbuh Evan Pujonggo, staf fungsional Dit. KST yang bertanggung jawab pada pengelolaan website database tersebut. Evan melanjutkan, “database yang dimiliki oleh Dit. KST saat ini masih jauh dari sempurna. Namun, sebagai langkah awal, pembuatan database ini sudah sangat baik. Semua kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh Dit. KST sejak tahun 2006 telah tercatat dengan baik dan dapat diakses melalui alamat website www.kst.kemlu.go.id.” Evan mengakui, untuk mengumpulkan data dari K/L teknis merupakan tantangan tersendiri. “Jangankan data dari luar Kemlu, data dari satker lain di dalam Kemlu saja kita agak kesulitan untuk mengumpulkannya,” papar Evan. Selain database berbentuk website, Dit. KST juga telah menerbitkan edisi perdana buletin Jendela pada tanggal 23 Juni 2014 lalu. “Banyak yang tidak tahu kerjaan KST,” ungkap Arief Ilham Ramadhan, Kepala Seksi Amerika Dit. KST yang ditugasi untuk membantu mengelola Buletin Jendela. “Diharapkan, buletin ini dapat menyajikan info-info paling update mengenai perkembangan diplomasi RI melalui capacity building. Dengan demikian dapat terbentuk pemahaman yang sama diantara khalayak kemlu untuk memanfaatkan kerja sama teknik sebagai alat untuk menjembatani Polugri guna mencapai kepentingan nasional,” tambah Arief. Selain upaya-upaya tadi, Nining menambahkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bantuan teknik sebagai tools of diplomacy Indonesia, Dit. KST, selalu berupaya untuk mengembangkan program-program dengan inovasi dan mencari terobosan-terobosan baru guna menegaskan posisi Indonesia sebagai negara champion dalam KSST. Ibarat kepompong, perlahan tapi pasti KSST Indonesia akan menjelma menjadi wujudnya yang cantik. Annisa Sophia Edisi No. 2/Oktober/2014 Jendela

15

Direktorat Kerjasama Teknik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Jl. Taman Pejambon 6, Jakarta, Telp 021-3849350, Fax 021-3813087 Email [email protected]