Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2016 (SENTIKA 2016) ISSN: Yogyakarta, Maret 2016

Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2016 (SENTIKA 2016) Yogyakarta, 18-19 Maret 2016

ISSN: 2089-9815

MENGANALISIS PENERAPAN SISTEM E-PROCUREMENT DALAM UPAYA MENINGKATKAN MINAT PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN ROKAN HULU Seprini1, Ayang Afrizal Syaer2 1

Program Studi Manajemen Universitas Pasir Pengaraian Jl. Tuanku Tambusai Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu 28457 Prop. Riau 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu Jl. Tuanku Tambusai Km 4 Komplek Pemda (Dinas Pertambangan dan Energi) Kabupaten Rokan Hulu 28557 Prop. Riau Email: [email protected], [email protected]

ABSTRAKS Tujuan dari penulisan adalah menganalisa penerapan e-procurement pengadaan barang/jasa pemerintah, minat penyedia barang/jasa mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem e-procurement serta besar pengaruh penerapan sistem e-procurement terhadap minat penyedia barang/jasa mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitiaan yang digunakan metode deskriptif kuantitatif, Populasi terdiri dari jumlah perusahaan sebagai peserta yang mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah paket pengadaan bidang mekanikal dan elektrikal tahun 2015, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, interview, kuesioner. Hasil penelitian ini adalah penerapan sistem e-procurement pada unit layanan pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan Hulu telah sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya dan aturan turunannya dalam pelaksanaan telah dilaksanakan 100% e-procurement. Kurangnya minat penyedia barang/jasa mengikuti pelelangan secara elektronik disebabkan oleh sebab-sebab dan hambatanhambatan tertentu, besarnya pengaruh sistem e-procurement terhadap minat penyedia barang/jasa 98,4 %, saran penulis untuk melaksanakan penerapan e-procurement pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu harus dapat ditingkatkan lagi sehingga lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dan dapat meningkatkan minat penyedia barang/jasa sebanyak mungkin dan persaingan yang sehat.

Kata Kunci : E-procurement dan minat ABSTRACT The purpose of writing is to analyze the implementation of e-procurement procurement of government goods, interests provider of goods/service following the procurement of government goods/service with e-procurement systems as well as the influence of the implementation of e-procurement system to interest providers of goods/service following the procurement of goods services government in the Procurement Services Unit Rokan Hulu. Reseact method used descriptive quantitative method, population consists of the number of companies as participants in the procurement of government goods/service procurement packages mechanical and electrical fields in 2015, using the techniques of collecting data through observation, interviews, questionnaires. Results of this research is the implementation of e-procurement system in the procurement services unit (ULP) Rokan Hulu has been in accordance with Presidential Decree 54 of 2010 and its amendments and its derivatives in the implementation rules have been implemented 100% e-procurement. Lack of interest providers of goods / services following the electronic auction due to causes and certain constraints, the effect of e-procurement system to interest providers of goods/service 98.4%, suggest the authors to carry out the implementation of e-procurement in the Procurement Services Unit Rokan Hulu should be increased so that more efficient, effective, transparent, open, competitive, non-discriminatory and accountable and may increase the interest of providers of goods services as possible and fair competition. Keywords: E-procurement and interests

213


1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Tujuan Sistem pengadaan barang/jasa secara konvensional tidak lagi mampu menjawab kebutuhan akan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan persaingan usaha yang sehat. Sehingga, pada pelaksanaannya memunculkan berbagai penyimpangan dalam berbagai bentuk seperti suap, pengaturan spesifikasi tender, konflik antar pengusaha, konflik kepentingan, favoritisme pemenang kontrak, penunjukan langsung, penurunan kualitas barang maupun penggelembungan harga barang. Sehingga, pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan dengan sistem secara elektronik yang disebut e-procurement, yang menjadi solusi untuk menekan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dibidang pengadaan barang/jasa, serta bermanfaat memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, sehingga pemenang adalah penyedia barang/jasa yang memiliki kompetensi dengan adil dan terbuka. Apabila jumlah peserta pengadaan bertambah akan meningkatkan persaingan yang mengakibatkan penawaran mencapai harga pasar yang sesungguhnya. Resiko panitia menjadi berkurang karena teknologi membantu mengurangi kemungkinan kesalahan prosedur baik yang disengaja maupun tidak. Prosedur e-procurement dilaksanakan mulai dari membuat rencana umum pengadaan (RUP) yang dilakukan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, pengumuman lelang sampai dengan penetapan pemenang dan pengumuman pemenang, yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) tercatat dalam sistem. Setiap kegiatan yang tercantum sebagai item pengadaan secara tidak langsung mencerminkan aktivitas yang dilakukan oleh ULP Kabupaten Rokan Hulu. Penerapan sistem e-procurement di Kabupaten Rokan Hulu ini baru berjalan sejak pertengahan tahun 2011 s/d 2015 sekarang. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah membentuk Unit Layanan Pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan sistem satu atap yang melekat Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

214

ISSN: 2089-9815

sesuai peraturan presiden 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun dalam penerapannya mengalami hambatan terutama terhadap Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Penyedia barang/jasa yaitu jaringan internet dan intranet yang lamban diproses karena keterlambatan pengesahan anggaran, Sumber Daya Manuasia (SDM) yang mengetahui atau mempelajari terutama sistem e-procuremen masih sangat kurang, dan aplikasi yang selalu berubah-ubah menyebabkan seluruh entitas pengguna selalu belajar kembali untuk mengikuti perkembangan dalam aplikasi yang ada, perubahan aplikasi tersebut disebabkan oleh peraturan yang mengalami perubahan sehingga menuntut aplikasi untuk dapat menyesuaikan serta perencanaan anggaran pagu dana dan HPS (harga perkiraan sendiri) setiap paket yang ditawarkan memiliki harga keuntungan yang sangat minim. Oleh sebab itu, penyedia barang/jasa kurang berminat untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah terutama pada kegiatan dan paket pengadaan jasa kontruksi bidang mekanikal dan elektrikal pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu. Dari fenomena tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan utama sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan sistem eprocurement pengadaan barang/jasa pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu? 2. Bagaimana minat penyedia barang/jasa dalam mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem e-procuremen di Kabupaten Rokan Hulu? 3. Berapakah besar pengaruh penerapan sistem e-procurement terhadap minat penyedia barang/jasa dalam mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Rokan Hulu? Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui penerapan sistem eprocurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu.


ISSN: 2089-9815

Efisien 2. Untuk mengetahui minat penyedia barang/jasa dalam mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem eprocuremen di Kabupaten Rokan Hulu. 3. Untuk mengetahui berapakah besar pengaruh penerapan sistem eprocurement terhadap minat penyedia barang/jasa dalam mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Rokan Hulu.

Akuntabel

Tidak diskriminatif

Efektif

Prinsip Pengadaan

Bersaing Gambar 1. Tujuh Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

1.2 Teori Terkait 1. Definisi E-Procurement Pengadaan secara elektronik (eprocurement) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau epurchasing (Ramli, 2014:325) Pengadaan secara elektronik atau eprocurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Anonim, 2015:9). 2. Tujuan E-Procurement Menurut Ramli (2014;326) pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk: 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. 3) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. 4) Mendukung proses monitoring dan audit 5) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. 3. Prinsip Pengadaan Barag/Jasa Penerapan tujuh prinsip, diharapkan membuat pengadaan barang/jasa dapat berjalan seperti yang diharapkan serta dapat memberi manfaat yang maksimal bagi semua pihak. Maksud masing-masing tujuh prinsip tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam gambar 1 berikut.

215

4.

Pengertian Minat Pengertian minat menurut bahasa (etimologi) ialah usaha dan kemauan untuk mempelajari (learning) dan mencari sesuatu. Secara (terminologi), minat adalah keinginan, kesukaan dan kemauan terhadap sesuatu hal. Poerwadarmita (2006;235) mengatakan bahwa minat adalah kesukaan (kecendrungan hati) kepada sesuatu; perhatian; keinginan menaruh kepada perubahan. Menurut Sriyanti (2009:8), minat merupakan kecendrungan untuk memperhatikan dan berbuat sesuatu. Syah(2010:152) juga mengungkapkan bahwa minat itu kecendrungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2008;138) “minat adalah kecendrungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang”. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 2010:180). 5. Faktor Yang Mempengaruhi Minat Faktor minat mempunyai peranan yang sangat penting, minat individu terhadap suatu objek, pekerjaan, orang, benda dan persoalan yang berkenaan dengan dirinya timbul karena ada faktor yang mempengaruhinya pada objek yang diamati. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan (misalnya umur, bobot, jenis kelamin, pengalaman, perasaan, mampu, kepribadian) dan yang berasal dari luar

Transparan

Terbuka


mencakup; lingkungan lingkungan masyarakat.

keluarga

dan

6.

Indikator Minat Menurut Yayat (2009;14), minat merupakan suatu kecendrungan yang menetap dalam hati untuk selalu mengingat sesuatu atau mengerjakan sesuatu secara terus menerus tanpa merasa terbebani untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan disertai perasaan senang. Adapun indikator minat yaitu: 1. Perasaan senang 2. Partisipasi 3. Perhatian 4. Keaktifan 5. Mentaati peraturan atau aturan main yang terkait dengan subjek. Perasaan senang dan tidak senang merupakan dasar dari suatu minat. Minat seseorang akan dapat diketahui dari pernyataan senang dan tidak senang atau suka atua tidak suka terhadap suatu obyek tertentu, Kartawidjaja dalam Ulya (2012:41) 7. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu (Jogiyanto dalam Iftitah, 2012;139). Sistem e-procurement sebenarnya tak ubahnya dengan sistem pengadaan barang/jasa yang sudah dijalankan kalangan pemerintah saat ini (memerlukan tatap muka). Yang membuat e-procurement berbeda adalah mulai digunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yaitu media internet. Berkat internet antara pemerintah dan pihak swasta tidak perlu bertatap muka dalam proses pengadaan barang/jasa. Mulai dari pendaftaran, penawaran, penyanggahan sampai penentuan pengumuman pemenang bisa dilakukan secara online atau hanya membuka alamat situs web lembaga pemerintah yang dituju. Kendala proses komunikasi, jarak jauh dan waktu akhirnya bisa diminimalisir berkat sebuah kemajuan teknologi (warta e-procurement :2009:2) 1.3 Metodologi Penelitian Desain dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang menurut Sugiyono (2013:23) dikatakan metode kuantitatif karena data penelitian

216

ISSN: 2089-9815

berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode kuantitatif digunakan apabila masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, teori dengan praktik, rencana dengan pelaksanaan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur penerapan eprocurement terhadap minat peserta pelelangan dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian dilakukan pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan Unit Organisasi yang melekat pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat Jl. Tuanku Tambusai Km 4 Komplek Pemda (Dinas Pertambangan dan Energi) Kabupaten Rokan Hulu. Sugiono (2013:80) mengemukakan populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumah yang ada pada obyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Misalnya melakukan penelitian terhadap peserta atau perusahaan yang mengikuti pengadaan barang/jasa (mendaftar dan mengupload dokumen penawaran) pada paket pengadaan barang/jasa bidang mekanikal dan elektrikal tahun 2015 sebanyak 17 paket. Perusahaan yang mendaftar pada paket yang tertinggi dari 17 paket tersebut yang menjadi populasi. Paket pengadaan barang/jasa yang memiliki jumlah perusahaan/subyek yang terbanyak yaitu 65 peserta, hal ini berarti populasi dalam arti jumlah/kuantitas. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila Populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel tersebut, maka kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari


populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. (Sugiono ; 2013:81) Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik non probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dengan teknik sampling aksidental yaitu teknik untuk menentukan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipadang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. (Sugiyono ; 2013:85). Dari populasi tersebut maka kuisioner disebarkan kepada 65 responden. Namun yang diterima kembali sebanyak 50 kuisioner dan digunakan sebagai sampel untuk analisa lebih lanjut. Sehingga sampel diperoleh 77% dari populasi dan 23% yang absten. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut:

ISSN: 2089-9815

2. PEMBAHASAN 1. Penerapan Sistem E-Procurement Untuk mengetahui penerapan sistem eprocurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu, setelah didapat ratarata dari masing-masing variabel kemudian dibandingkan dengan kriteria yang penulis tentukan berdasarkan nilai terendah dengan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai tertinggi dan terendah itu masingmasing penulis diambil dari banyaknya pertanyaan dalam kuesioner (43 pertanyaan) dikalikan dengan nilai terendah (1) dan nilai tertinggi (5) yang telah penulis terapkan. Untuk variabel X nilai terendah adalah (1x43) = 43 dan nilai tertinggi adalah (5x43)=215. Rentangnya adalah 215-43=172, 172:5=34 Atas dasar nilai terendah dan tertinggi tersebut, maka kriteria untuk menilai sistem eprocurement (variabel X) adalah sebagai berikut:  Nilai 43-76 dirancang untuk kriteria “tidak memadai”  Nilai 77-110 dirancang untuk kriteria “kurang memadai”  Nilai 111-145 dirancang untuk kriteria “cukup memadai”  Nilai 146-180 dirancang untuk kriteria “memadai”  Nilai 181-215 dirancang untuk kriteria “sangat memadai”

Gambar 2 Populasi dan Sampel Pengambilan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingan-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengambilan data dapat dilakukan dengan Observasi (pengamatan), Interview (wawancara), kuesioner (angket) dan gabungan ketiganya. Penyebaran kuisioner melalui surat. Wawancara dapat dilakukan melalui telepon, video confeence maupun tatap muka-langsung.

217

Total skor dari variabel e-procurement (X) adalah 165 dan masuk dalam kreteria memadai. Hal ini dapat dilihat pada data rekapitulasi tanggapan responden tabel 1 berikut: Tabel 1 Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap sistem e-procurement No

Indikator

I Efesien II Efektif III Transparan IV Terbuka V Bersaing VI Adil VII Akuntabel Jumlah Keseluruhan Mean

SS

S

RR

TS

STS

150 225 450 70 375 225 1010

308 524 824 68 696 420 1852

57 0 0 51 0 0 123

248 248 108 4 0 0 206

0 0 0 0 0 0 1

Total skor 763 997 1382 193 1071 645 3192

2505 50

4692 94

231 5

814 16

1 0

8243 165

Sumber : Data Primer yang diolah (2015)


Dari data tabel 1 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan sistem eprocurement merupakan sistem yang memadai dikarenakan penerapannya telah dilaksanakan secara efektif, transparansi, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel namun dinilai oleh responden belum efektif karena masih ada responden yang sangat tidak setuju (STS) Penerapan e-procurement lebih efisien dari pada konvensional. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa keinginan responden yang belum dapat terlaksana oleh Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut; 1. Sebelum proses e-procurement dilakukan, penyedia barang/jasa diberikan bimtek PBJ oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Kab. Rokan Hulu beserta LPSE Rokan Hulu. 2. Ketersediaan bimtek & pelatihan berkelanjutan bagi pengelola pengadaan. 3. Jumlah peserta yang menawar (beminat) pada paket pekerjaan lebih banyak sehingga terjadi persaingan sehat antara penyedia barang/jasa. 4. Proses e-procurement telah menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat di antara para penyedia barang/jasa, tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar, sehingga menarik minat sebanyak mungkin penyedia barang/jasa untuk mengikuti lelang. 5. Proses pengadaan memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa. 6. Proses pengadaan tidak memberikan arahan kepada satu pihak dan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu atau untuk memenangkan pihak tertentu. 7. Semua peserta yang berminat mengikuti proses pengadaan, memiliki hak dalam proses pengadaan dan tidak ada yang bersifat diskriminatif. 8. Pelelangan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyarat/kreteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak ada klausul pembatas peserta dalam syarat peserta pemilihan penyedia barang/jasa. 2. Minat Penyedia Barang/jasa Untuk mengetahui minat penyedia barang/jasa dalam mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem eprocuremen di Kabupaten Rokan Hulu,

218

ISSN: 2089-9815

caranya nilai terendah dan tertinggi ini masingmasing penulis ambil dari banyaknya pertanyaan dalam kuesioner (5 pertanyaan) dikalikan dengan nilai terendah (1) dan nilai tertinggi (5) yang telah penulis terapkan. Untuk variabel Y nilai terendah adalah (1x5)= 5 dan nilai tertinggi adalah (5x5)= 25, rentangnya adalah 25-5=20, 20:5= 4. Atas dasar nilai terendah dan tertinggi tersebut, maka kriteria untuk menilai minat (variabel Y) adalah sebagai berikut:  Nilai 5-8 dirancang untuk kriteria “Tidak minat”  Nilai 9-12 dirancang untuk kriteria “Kurang minat”  Nilai 13-16 dirancang untuk kriteria “Cukup minat”  Nilai 17-20 dirancang untuk kriteria “minat”  Nilai 21-25 dirancang untuk kriteria “Sangat minat” Total skor dari variabel minat penyedia barang/jasa adalah 17,08 maka hal ini masuk dalam kreteria minat (M) saja dan tidak sangat minat (TSM). Hal ini dapat dilihat pada data rekapitulasi tanggapan responden tabel 2 berikut : Tabel 2 Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Minat No

Indikator

Perasaan senang . Partisipasi Perhatian Keaktifan Mentaati peraturan V yang terkait dengan subjek Jumlah Keseluruhan Mean I II III IV

Total skor

SS

S

RR

TS

STS

75

140

0

0

0

75 0 0

140 60 60

0 105 0

0 0 70

0 0 0

215 215 165 130

0

56

6

66

1

129

150 3

456 9

111 2

136 3

1 0.020

Sumber : Data Primer yang diolah (2015)

Berdasarkan data tabel 2 tersebut dapat dinilai bahwa penyedia barang/jasa hanya memiliki minat yaitu perasaan senang dan partisipasi namun kurang memiliki perhatian, keaktifan dan mentaati peraturan yang terkait dengan subyek, hal itu dikarenakan sebagai berikut: 1. Mayoritas responden ragu-ragu (RR) menjawab pertanyaan tentang “apakah memberikan perhatian khusus pada proses e-procurement dan mengikuti setiap paket

854 17.08


yang diumumkan melalui lpse.rokanhulukab.go.id dengan melakukan melihat pengumuman paket pengadaan, mendaftar paket yang dituju atau disenangi (mendownload dokumen), mengikuti proses anwijzing (tanya jawab), serta mempersiapkan segala yang dibutuhkan dalam dokumen pengadaan. 2. Tidak setuju (TS) terhadap keaktifan dalam mengikuti e-procurement pada paket kegiatan bidang mekanikal dan elektrikal dengan mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan dokumen pengadaan, langsung membuat dokumen penawaran dan mengupload dokumen penawaran secara elektronik melalui LPSE Rokan Hulu. 3. Tidak setuju (TS) jika dalam proses pengadaan berpartisipasi dan aktif serta memperhatian segala persyaratan administrasi, teknis dan harga dan mentaati peraturan yang terkait dengan subjek pengadaan barang/jasa sehingga calon berharap akan menjadi pemenang paket pada pengadaan barang/jasa yang ditawarkan. Penyedia barang/jasa yang mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu pada paket pengadaan bidang elektrikal seharusnya tidak hanya memiliki perasaan senang dan partisipasi saja terhadap penerapan e-procuremen namun lebih ditingkatkan dengan selalu memberikan perhatian, aktif dan mentaati peraturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa. Sehingga eprocurement dapat diikuti dan apa yang diharapkan untuk menjadi pemenang dapat tercapai. 3. Pengaruh Penerapan Sistem EProcurement terhadap Minat Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Analisis regresi liner sederhana adalah analisis yang didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal variabel independen dengan variabel dependen, alat analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel independen (e-procurement) dengan variabel dependen (minat). Dari hasil tersebut apabila bentuk standardized dari persamaan regresinya adalah Y = 145,903 + 0,187X, nilai tersebut menunjukkan bahwa X memiliki hubungan yang positif, hal tersebut menunjukkan

219

ISSN: 2089-9815

perbaikan kualitas dari pada X akan menimbulkan peningkatan minat sebesar 0,187. Selain itu penulis juga melakukan analisis korelasi sederhana yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar derajat kekuatan hubungan antara variabel independent (X) dengan variabel dependent (Y), yang berdasarkan hasil perhitungan dengan program aplikasi SPSS 18 seperti pada tabel 3 berikut. Tabel 3 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 145,903 7,489

1(Constant) e-procurement

,187

Standardized Coefficients Beta

,003

t 19,481

Sig. ,000

,992 54,545

,000

Penafsiran penilaian koefisien korelasi menurut Sugiono (2013:183) untuk lebih jelas dapat dilihat tabel 4 berikut. Tabel 4 Koefisien Korelasi dan Taksirannya Interval Koefisien 0,00 – 0,199

Tingkat Hubungan Sangat Rendah

0,20 – 0,399

Rendah

0,40 – 0,599

Sedang

0,60 – 0,799

Kuat

0,80 – 1,000

Sangat Kuat

Sumber ; Sugiono ( 2013;183) Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai korelasi (R) sebesar 0,992 (tabel 5) hal ini menunjukkan bahwa termasuk kedalam hubungan yang sangat kuat. Korelasi yang terjadi adalah korelasi positif, yaitu antara 0,80-1.000 ini memperlihatkan, terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel eprocurement (X) terhadap variabel minat (Y). Tabel 5 Model Summary Model

R

1

,992a

dimensi on0

R Square ,984

Adjusted R Square ,984

a. Predictors: (Constant), e-procurement

Std. Error of the Estimate 9,44331


4. Uji Data Penelitian Uji Reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronback Alpha dari tiap-tiap kontruk atau variabel lebih besar dari 0,060 yang berarti bahwa kuesioner yang merupakan indikatorindikator dari variabel tersebut adalah reliabel atau handal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian yang telah dilakukan sebagai berikut; variabel e-procurement (X) nilai Cronback Alpha sebesar 0,991 dan Minat (Y) sebesar 0,965 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6 dan tabel 7 berikut. Tabel 6 Output Cronbach”s Alpha untuk e-procurement Reliability Statistics Cronbach's Alpha

N of Items

,991

43

Tabel 7 Output Cronbach”s Alpha untuk Minat (Y) Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,965

N of Items 5

Uji validitas menunjukan bahwa nilai r hitung dari masing-masing variabel lebih besar dari r tabel sebesar 0,279 dan tingkat signifikan dari masing-masing variabel kurang dari 0,05 dengan hasil pengujian yang telah dilakukan sebagai berikut ; 1. Untuk variabel e-procurement (x) Semua indikator pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel x yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefesien korelasi yang lebih besar dari rhitung = 0,279 (nilai r-tabel untuk n = 50) dengan tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,000. 2. Untuk variabel minat (Y) Semua indikator pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel Y yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien korelasi lebih besar dari r -tabel = 0,279 (nilai r-tabel untuk n = 50), dengan tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,000.

220

ISSN: 2089-9815

Jadi dapat disimpulkan bahwa masing masing butir pertanyaan adalah valid. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung dari variabel X sebesar 54,545 dengan nilai signifikan 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa eprocurement berpengaruh signifikan terhadap minat. Hal ini juga terlihat pada hasil rekapitulasi tanggapan responden yang menunjukan bahwa sebagian besar jawaban responden menjawab setuju (S) diperoleh sebesar 94 dari rata-rata (mean) adalah sebesar 165 dan masuk dalam kreteria memadai. Kodisi ini memberikan kesan bahwa responden mempersepsikan penerapan sistem eprocurement dengan memadai artinya belum sangat memadai. Hasil pengujian hipotesis mendapatkan bahwa variabel e-procurement memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat. Hal ini berarti bahwa penyedia barang/jasa memiliki minat dalam mengikuti pengadaan barang/jasa dengan peningkatan sistem eprocurement yang memadai menjadi sangat memadai sesuai dengan yang dibutuhkan penyedia barang/jasa. Hipotesis ini menunjukkan adanya pengaruh e-procurement yang positif dan signifikan terhadap minat penyedia barang/jasa yang dapat didukung oleh hasil penelitian. Hasil ini menunjukan bahwa eprocurement yang ditentukan dalam proses pengadaan akan menentukan tingkat minat penyedia barang/jasa pada paket pengadaan barang/jasa. Penyedia akan membandingkan eprocurement dengan sistem pengadaan lain sehingga penyedia dapat menentukan paket yang dipilih untuk menjadi pemenang. Hasil perhitungan koefisien Determinasi (R2) dapat disimpulkan bahwa variabelvariabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,992 dan besarnya persentase pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependent (Y) yang disebut dengan koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,984 yang mempunyai pengertian bahwa pengaruh variabel dependent (e-procurement) terhadap variabel independent (minat) adalah sebesar 98,4%, sedangkan sisanya sebesar 11,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.


pihak tertentu untuk memenangkan pihak tertentu.

3. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan penelitian tetang pengaruh penerapan sistem e-procurement terhadap minat penyedian barang/jasa mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Dari hasil regresi linear sederhana dan uji t pada data penelitian menunjukan bahwa koefisien regresi tersebut bertanda positif dan signifikan. Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut yakni sebagai berikut. 2. Hasil penelitian dari rekapitulasi tanggapan responden pada data penelitian menunjukkan bahwa variabel eprocurement mempunyai nilai skor sebesar 165 yang merupakan tingkatan skor memadai dan mempunyai pengaruh yang paling besar yakni terlihat pada hasil analisis regresi linear sebesar 145,903 dimana temuan penelitian atas persepsi responden menilai sebagian besar responden menyatakan bahwa eprocurement dapat memenuhi kebutuhan penyedia barang/jasa sehingga dapat mempengaruhi untuk mendorong minat penyedia barang/jasa mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan Hulu. Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Unit Layanan (ULP)

Pengadaan

ISSN: 2089-9815

Barang/Jasa

a. Ketersedia fasilitas bimtek & pelatihan berlanjut yang diberikan kepada penyedia barang/jasa yang dilaksanakan sebelum proses e-procurement di laksanakan. b. Proses e-procurement menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat diantara para penyedia barang/ jasa dengan tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pengadaan, sehingga menarik minat sebanyak mungkin peserta yang mengikuti lelang. c. Proses pengadaan memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dengan tidak memberikan arahan kepada satu pihak dan memberikan keuntungan kepada

221

d. Segala peserta yang berminat mengikuti proses pengadaan memiliki hak dalam proses pengadaan dan tidak ada yang bersifat diskriminatif. e. Pelelangan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyarat/kreteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak ada klausul pembatas peserta dalam syarat peserta pemilihan penyedia barang/jasa. 2. Saran Untuk Penyedia Barang/Jasa a. Setiap penyedia harus memberikan perhatian khusus pada proses eprocurement dan mengikuti setiap paket yang diumumkan melalui lpse.rokanhulukab.go.id dengan melakukan melihat pengumuman paket pengadaan, mendaftar paket yang dituju disenangi (mendownload dokumen), mengikuti proses anwijzing ( tanya jawab), serta mempersiapkan segala yang dibutuhkan dalam dokumen pengadaan. b. Setiap penyedia harus meningkatkan keaktifan dalam mengikuti eprocurement pada paket kegiatan bidang mekanikal dan elektrikal dengan mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan dokumen pengadaan, langsung membuat dokumen penawaran dan mengupload dokumen penawaran secara elektronik melalui LPSE Rokan Hulu. c. Setiap penyedia harus berpartisipasi dan aktif serta memperhatian segala persyaratan administrasi, teknis dan harga dan mentaati peraturan yang terkait dengan subjek pengadaan barang/jasa sehingga dapat menjadi pemenang paket pada pengadaan barang/jasa yang ditawarkan. DAFTAR PUSTAKA Agus Mulyanto. 2009. Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Amelia Iftitah Damayanti, Tjahjanulin Domai, Abdul Wachid (2012), Penerapan Eprocurement dalam proses pengadaan


barang/jasa di Kabupaten Malang ( Studi pada Bidang Aseet Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAB), Vol 1, No 2, hal 139-146. Anonim. 2015, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta ; CV. Tamita Utama. Humdiana & Evi Indrayani, 2010. Sistem Informasi Manajemen, edisi kedua, Yogyakarta. Graha Ilmu. Kodar Udoyono, 2012, E-procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mewujudkan di Kota Yogyakarta, Jurnal Studi Pemeritahan Vol. 3 nomor 1 Februari 2012, (Online) diakses 16 maret 2015). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 2010, Modul 1 Pelatihan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama, Jakarta : Team LKPP. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 2012, Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, (http://monev.lkpp.go.id), diakses 10 Maret 2015. E-Catalogue, diakses 8 April 2014 dari http://ekatalog.lkpp.go.id/ 2009, ”Implementasi E-procurement di Indonesia - LKPP Galakkan Lelang Via Elektronik (e-procurement)”, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diakses 18 Januari 2015. Poerwadarminta 2006,Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi III cetak ketiga tahun 2006, jakarta, balai Pustaka. Samsul Ramli. 2014, Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta Selatan. Visimedia. Sugiyono (2012). Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D. Bandung. Alfabeta Warta e-procurement.2011, Pengadaan Secara Elektronik Sebagai Bagian Dari Reformasib Birokrasi Kementerian Keuangan. Edisi 1, Jakarta :Team Warta eProcurement. Willem, Siahaya. (2012) Manajemen Pengadaan, Procurement Management. Bandung. Alfabeta

222

ISSN: 2089-9815

Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2016 (SENTIKA 2016) ISSN: Yogyakarta, Maret 2016

Recommend Documents