Seminar Evaluasi Kin eria
dalam Rangka Mendorong
Otonomi Daerah I c"t
KATA PENGANTAR UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menuntut terselenggaranya otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung .jawab . dalam gerak dinamika yang pembangunan'. Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan wewenang iuas Uagi setiap pemerintah daerah untuk merencanakan, memanfaatkan, dan harus mengendalikan pemanfaatan ruang. Dengan demikian, pemerintah daerah mendorong kegiatan penatian ruang didaerahnya secara lebih intensif'
titp,
seluruh daerah propinsi dan kabupaten/kota sudah memiliki pembahasan rencana tata ruang, atau sedang dalam tahap penyempurnaan dan pengetahuan,.dan belakang, latar t n..n. tata ruanf di wilayahnyi. Keberagaman ragam pula' klbiasaan di sefiaf daerah'akan menghasilkan kinerja yang beraneka
Saat
ini hampir
perlu untuk membuat dan Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dirasakan ruang di daerah untuk penataan mensosialisasilcn satu iistem pemantauan kinerja seminar ini dibahas Dalam r"n:utin kesinambungan penataan ruang antar daerah. pemerintah kinerja mengevaluasi berbagai cara yang iernatr digunakan untuk suatu menjadi akan yang diharapkan daerah dalam proses penataan ruang, penyelenggaraan pengukuran.kinerja didalam tata cara pembanding (compantiie) 'di
i"nut..n iuing
setiap daerah secara periodik. Selanjutnya daerah dapat
memperkayanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing'
peserta seminar Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada para narasumber dan yang telah menyediakan waktunya untuk berembuk dan memperkaya materi.ini' pihak-pihak laporan hasil pelaksanaan seminar ini dapat bermanfaat bagi 3"rigu -berkecimpung dalam kegiatan penataan ruang, khususnya bagi pemerintah yang iaeiafr yang dihJrapkan dapat terus meningkatkan kemampuan dan kinerja penataan ruSng di daerah melalui suasana kompetitif yang sehat.
Jakafta, November 2001 Deputi Bidang Regional dan Sumberdaya Alam, BaPPenas
Dedi M. MasYkur RiYadi
Prosiding Seminar Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah
DAFTAR ISI
.............. DAFTAR rsr ........... BAB I. Pendahuluan ............ BAB II. Kerangka Acuan Kerja 2.1 Latar Belakang 2.2 Tujuan 2.3 Metodologi ............ 2.4 Hasil Kegiatan 2.5 Susunan Acara ........ 2.6 Daftar Peserta
i
KATA PENGANTAR
BAB
III.
Kesimpulan Hasil Pelaksanaan
ii 1
3 3
4 5
7 7
I ..............
3.1 Resume Pembicara 3.2 Resume Pembahas 3.3 Hasil Diskusi 3.4 PenutuP
A.
11 11 13 L4 15
urban and Regional Development Indicators (URDI): Beberapa Catatan Terkait dengan Indikator Kinerja Penataan Ruang
Prof, BS. Kusbiantoro, lJrban and Regional Development Institute
Modet Evatuasi Kinerja Penataan Ruang dengan Pendekatan Kaidah Penataan Ruang WilaYah Ir. Ruchyat Deni, M. Eng, Direktur Penataan Ruang Nasbnal, Ditien Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana wilayah
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penataan Ruang Daerah: Tinjauan Aspek Penatagunaan Kawasan Hutan dan Upaya Konservasinya Dr. Harry Santosq Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasm H uta n, Eada n Planologi Keh utanan, Departemen Keh utanan D.
Matriks Kriteria dan Indikator Kinerja Penataan Ruang di Daerah Draft usulan dari Direktorat Penataan Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan HiduP, EaPPenas
Prosiding Seminar Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah
BAB I PENDAHULUAN
pada Seminar "Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah" yang diselenggarakan Evaluasi iftF Zi SeptemUer 2001, merupakan upaya sinkronisasi_kegiatan Jenderal DireKorat instansi yang di terdapat Daerah ri..r:. Penataan Ruang di Bina pembangunan DJerah-Depdagri dan Otda, Dire6orat Jenderal Penataan Penataan nuang-Oepartlmen Permukiman dan Prasarana Wilayah, serta DireKorat BAPPENAS' Hidup, Ruang, Peftanahan, dan Lingkungan
model dan Seminar ini diadakan untuk mencari masukan dalam upaya perumusan beserta di daerah penataan ruang p"oorun dalam pelaksanaan evaluasi kinerja ini daerah di penataan ruang lndikator-indikatornya. Kegiatan evaluasi kinerja Tata Koordinasi (Badan adalah bagian dari Agendl Kegiatan 2001-2002 BKTRN Dukungan Ruang Nai'onal), teru6ma Kelompok Kerja III Tim Teknis BKTRN Bidang review memfasilitasi Sisteir Penataan Ruang, yang salah satu tugasnya adalah sistem penataan ruang di daerah.
Acara ini dilaksanakan dengan ma$ud sebagai langkah awal untuk kegiatan dan Evaluasi Kinerja Penataan R-uang Daerah dengan mencoba mengidentifikasi dalam yang diperlukan memformulasikan model-model dan indikator-indikator yang melakukan evaluasi itu. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh otonomi daerah perlu sehingga r"nOorong proses kegiatan penataan ruang yang lebih intensif m.endorong adanya pe'nilaiun kinerjl daerah dalam kegiatan penataan ruang untuk proses penguatan din penyempurnaan- kegiatan penataan ruang di daerah terutama kapasitas kelembagaannya. para Daiam Seminar ini hadir lebih dari 50 (lima puluh) peserta yang terdiri dari instansi Anggota Pokja I, II dan III T]m Teknis BKTRN, perwakilan dari beberapa Bappeda propinsi, dan perwakilan Bappeda dari yang pusat terkait, peiririntah i
profesi. Kepala Acara Seminar ini diawali dengan sambutan pembukaan oleh Bapak Deputi tersebut pada yang kesempatan Alam, Bappenas Bidang Regional dai Sumberdaya
diwakili oleh Oiretctur Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan, Bappenas. Kemudian Acara Seminar dilanjutkan dengan pemaparan dari para nara sumber yang terdiridari:
1.
Prof.Dr. Koesbiantoro, Peneliti Senior di Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah dan Kota (P3WK) dan di URDI (Urban and Regional Development Institute).
Prosiding Seminar Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah
Ruchyat Deni, M.Eng., DireKur Penataan Ruang wilayah Nasional, Direftorat Jenderai Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana
2. Ir.
Wilayah.
3.
Dr. Ir. Harry santoso, Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan'
Acan ini dipandu oleh moderator: Bapak Dr. Ir. Hastu Prabatmodjo, dari Jurusan Teknik Planologi, ITB. model Nara sumber pertama, Bapak Prof. Dr. Koesbiantoro, memaparkan penentuan kriteria dan indikator yang diusulkan untuk dapat digunakan dalam
evaluasi kinerja penataan ruang daerah. Nara sumber kedua, Ir' Ruchyat Deni, M.Eng., r"r.p.rkan model dan contoh pengalaman mekanisme untuk evaluasi kinerja penataan ruang di daerah beserta kriteria dan indikatorindikatornya. sedangran nara sumber ketiga, Dr. Ir. Harry.santoso, memaparkan
k.g;b^
model dalam memonitor dan mengevaluisi kinerja penataan ruang di daerah dan upaya dengan pendekatan tinjauan dari aspek penatagunaan kawasan hutan konservasinya.
dua orang Acara seminar ini kemudian dilanjutkan dengan sessi pembahasan oleh ITB serta Planologi, Teknik pembahas yaitu: Ir. Andi Oetomo, MPL., dari Jurusan diskusi forum dibuka pembahas, para wakil dari AplGSI. Setelah pembahasan oleh satu salah dalam jawab ini terdapat tanya jawab. Hasil-hasil daii diskusi dan tanya bab di buku ini. Hidup, Seminar ditutup oleh Direftur Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan daerah di penataan ruang gupp"n.t, yang berharap agar kegiatan evaluasi kinerja ini'semakin'dapat dipersiapkan secara matang setelah acara seminar ini'
Frosiding Seminar Evaluasi Kinerja Penataan Ruanq di Daerah
BAB 2 KEFTANGKA ACUAN KERJA
2.I.
IATAR BEIAKANG
perlunya tiap Dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ditetapkan Tata Ruang Rencana Aaeran propinsi dan daerah kabupaten/kota menyusun tentang 1999 Tahun witayan inrn$. Di samping itu, sejalan dengan UU No...22 yang luas wewenang Pemerintahan Daerah, p"t.iint ft dierah sekirang memiliki Hal ruang' pemanfaatan dalam merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan yang kegiatan tersebut telah mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pada makin intensif dalam Proses penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang ruang' daerah masing-masing maupun dalam pelaksanaan ren@na tata
26 Propinsi (87 Berdasarkan data, hingga bulan April 2001, diketahui: (a) terdapat persen) yang telah Rencana Tata Ruang Wilayah.Propinsi (RTRWP) yalg 22 telah menjaii peraturan daerah; (b) dari 26 propinsi tersebut di atas, terdapat
rlililki
nrnwp (8S persen) yang memenuhi kriteria untuk ditinjau kembali, karena sudah lebih dari lima tahun, aa-n (c) terdapat 4 propinsi yang RTRWP-nya tengah dalam proses penyusunan yifni ganbfa-Belitung, Banten, Gorontalo dan Maluku Utara' (a) 153 sedangkan dari 247 kabupaten, berdasarkan informasi yang ada, diketahui: Kabupaten Wilayah Ruang Tata Rencana fabupiten (62 persen) tehh memiliki 153 RTRWK tersebut di tnrnwo yjng teun menjadi peraturan daerah; (b) dari telah lebih dari lima karena perlu kembali ditinjau itas, terdapaitOg RTRWIi yang tahun, dan (c) terdapat
iq nfnWf (38 persen) yang tengah dalam proses
pengesahan untuk menjadi peraturan daerah.
yang ada, diketahui: (a) Untuk daerah kota, dari 117 kota, berdasarkan informasi (RTRWK) 94 kot; (80 persen) telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kota terdapat atas, yang telair menjadi peraturan daerah, (b) dari 94 RTRWK tersebut di -RTRW6 (c) lima tahun; yang perlu ditinjau kembiti karena telah lebih dari fg pengesahan untuk terdapat 23.RTRWK (20 persen) yang tengah dalam proses menjadi peraturan daerah. maka Dengan telah ditetapkannya rencana tata ruang menjadi peraturan daerah, peraturan tambahan agar penJ ditindaklanjuti dengan seperangkat kebijakan dan sasaran ian alokisi pemanfaatan ruang yang tercantum dalam rencana tata tuluan,'dapat tercapai secaia efektif. Kebijakan ini mencakup kebijakan dalam
'uing pemJnfaatan dan pengendalian rencana tata ruang, sehingga kebijakan
dan
pelaksanaan program p6mbangunan sejalan dengan rencana tata ruang yang telah
ditetapkan. Walaupun hampir seluruh daerah Propinsi sudah memiliki rencana tata ruang dan semua daerah Kabupaten/Kota paling tidak sedang dalam tahap penyempurnaan Prosiding Seminar Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah
dan pembahasan rencana tata ruang wilayahnya, pemerintah daerah melakukan upaya-upaya implementasi rencana tersebut secara berbeda-beda, sehingga menghasilkan kinerja penataan ruang yang beragam. Hal ini disebabkan karena perbedaan dalam kemampuan kelembagaan, sumber daya manusia, mauPun perangkat pendukung lainnYa.
Berhadapan dengan kenyataan ini, dibutuhkan suatu pengukuran kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah yang diharapkan dapat menjadi instrumen untuk terus mendorong proses penguatan dan penyempurnaan aktifitas dan kelembagaan penataan ruang di daerah. Selain itu, karena proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan adalah merupakan proses yang s6ling berkait dan kontinu dalam manajemen penataan ruang, maka perlu dibangun suatu sistem informasi sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai perkembangan kinerja penataan ruang di daerah dari waKu ke waKu. Hal tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendorong peningkatan kemampuan dan kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah, baik dari segi substansi maupun dalam pelaksanaan proses pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfatan ruang.
2.2.
TUJUAN
Dalam tahap awal kegiatan Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah, diadakan
seminar yang bertujuan untuk menampung masukan, usulan, sumbangan pemikiran serta tanggapan lainnya terhadap kegiatan ini.
Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk: (1) membangun suatu sistem informasi
kinerja penataan ruang daerah yang dapat memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah secara periodik, (2) melakukan evaluasi terhadap usaha atau upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, (3) mendorong pemerintah daerah melalui suasana kompetitif yang sehat guna meningkatkan kemampuan dan kinerja penataan ruang di daerahnya, (4) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengevaluasi hasil penyelenggaraan penataan ruang di daerahnya.
Dengan pertimbangan tersebut, maka tujuan utama dari seluruh kegiatan ini adalah membangun suatu sistem informasi yang dapat digunakan secara lebih operasional, terutama dalam mengkaji dan menentukan status kegiatan penataan ruang di daerah. Kegiatan membangun sistem informasi ini meliputi:
1. Melakukan
pengumpulan data yang dilanjutkan dengan kompilasi data kuantitatif maupun kualitatif, yang berkaitan dengan pengukuran kinerja penataan ruang daerah Kabupaten/Kota
2.
Mengidentifikasikan dan mengelompokkan daerah-daerah yang tidak mempunyaicukup kapasitas dalam melakukan kegiatan penataan ruang. Prosiding Seminar Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah
3.
Melakukan evaluasi dan analisis data kuantitatif berdasarkan data primer dan
sekunder yang telah dikumpulkan dan telah dikompilasi, mengenai kondisi eksisting.
4.
Melakukan evaluasi data kualitatif. Mengabstraki dan mengaitkan informasi kualitatif dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Mengkuantifikasi data kualitatif ke dalam bentuk statistik terukur.
Kegiatan evaluasi kinerja penataan ruang daerah akan mencakup seluruh tahapan
dalam proses penataan ruang, yaitu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berkenaan dengan kinerja perencanaan tata ruang, aspek yang hendak dinilai adalah (1) sejauh mana daerah telah mengimplementasikan perencanaan tata ruang di daerahnya dalam bentuk peraturan daerah, dan (2) apakah rencana tata ruang yang ada telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai suatu peraturan daerah dan dibentuk melalui suatu proses yang aspiratif. Kekuatan hukum rencana tata ruang merupakan aspek yang penting dalam menjamin kepastian hukum pelaksanaan, sedangkan proses perencanaan yang aspiratif adalah penting untuk menjamin terakomodasinya kebutuhan masyarakat dalam produk rencana yang dihasilkan.
Untuk tahap pemanfaatan ruang, akan dilakukan penilaian terhadap tingkat pemanfaatan rencana tata ruang wilayah yang ada dan sedang digunakan. Indikator yang digunakan dalam evaluasi untuk tahap ini adalah upaya'upaya pemerintah daerah di dalam pelaksanaan rencana penataan ruang. Indikator lainnya adalah sejauh mana program-program pembangunan yang dibuat, mengacu pada rencana tata ruang yang ada, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas ruang yang ada serta sejauhmana kualitas ruang tersebut memberikan pengaruh terhadap kehidupa n masya rakat. Untuk tahap pengendalian pemanfaatan ruang, dilakukan penilaian terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya pengawasan dan penertiban pelaksanaan program-program pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah seperti pembuatan kebijakan-kebijakan penunjang dalam bidang hukum, kelembagaan dan pembiayaan sebagai upaya agar rencana
tata ruang wilayah dapat menjadi acuan utama dalam penyusunan
rencana
sektoral serta dapat diimplementasikan secara konsisten
2.3.
METODOLOGI DAN UNGKUP KEGIATAN
Seminar ini dilakukan dengan can: (1) Problem ldentifiation, berpijak pada pengidentifikasian masalah'masalah yang ada; (2) Need Assessment, menilai dan menentukan tingkat kebutuhan-kebutuhannya dalam pelaksanaan penataan ruang di daerah; dan terakhir (3) Model Formulation, perumusan model, kriteria dan indikator untuk evaluasi kinerja penataan ruang di daerah. Kegiatan evaluasi kinerja penataan ruang akan dilaksanakan dalam empat tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap kompilasi dan perumusan hasil, serta tahap sosialisasi hasil evaluasi kinerja penataan ruang. Pada tahap pertamal Prosiding Seminar Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah
atau tahap persiapan dilakukan penyusunan konsep, kriteria dan indikator evaluasi
kinerja penataan ruang daerah untuk seluruh tahapan proses penataan ruang (proses perencanaan, plmanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang). Kriteria Oan inaikator penilaian yang teridentifikasi saat ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
dan yang telah ditetapkan peraturan tata sebagai pe6turan daerah, serta bagaimana kekuatan hukum ruang daerah tersebut; proses penyusunan rencana tata ruang termasuk mekanisme keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tersebut;
1. Dokumen penataan ruang yang dihasilkan daenh Z.
3.
Upaya dan efeftivitas instrumen yang dikembangkan pemerintah daerah
4.
Upaya dan efe6ivitas instrumen yang dikembangkan pemerintah daerah dalam pengawasan dan penertiban setiap penyimpangan yang terjadi dalam operasionalisasi rencana tata ruang di lapangan;
5. 5.
Efektivitas lembaga penataan ruang didaerah;
7.
Dampak yang dihasilkan dari kegiatan penataan ruang yang dilakukan terhadap ruang di daerah tersebut dan terhadap masyarakat yang ada di
(termasuk perangkat insentif dan disinsentif) dalam pelaksanaan/implementasi dokumen perencanaan tata ruang yang dimiliki untuk mengarahkan dan menyelaraskan perkembangan progfttm pembangunan dengan rencana tata ruang di daerahnYa;
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang penataan ruang di daerah; dan
kualitas
dalamnya. Berdasarkan kriteria dan indikator di atas, dilakukan
pada tahap kedua, atau tahap pelaksanaan dilakukan evaluasi kinerja penataan ruang daerah berdasarkan konsep, criteria, dan indikator evaluasi yang telah ditetipkan, penyusunan rankinglurutan kinerja yang dapat dicapai sebagai acuan atau rendahnya kinerja penataan ruang daerah dan untuk untuk evaiuasi tinggi -yang memiliki kinerja penataan ruang terbaik melalui suruei penentuan daerah pendapat masyarakat. pooling dengan sistem Tahap ketiga mencakup kegiatan:
(1) pengumpulan data survei kinerja penataan
ru.n6 J."i.h, analisa'hasil dan kesimpulan suruei termasuk penentuan daerah dengan kinerja penataan ruang daerah yang terbaik; (2) ^penyusunan sistem
infoimasi berdasarkan data kinerja dan masukan yang diperoleh dari hasil suruei; dan (3) penyusunan desain sistem informasi kinerja penataan ruang daerah. Sistem informasi teisebut mencakup kriteria dan indikator kinerja pada aspek-aspek di atas yang perlu dinilaisecara berkala. penataan Tahap keempatmeliputi kegiatan: (1) penyampaian hasil evaluasi kinerja bahan sebagai saran-saran besefta yang dinilai ruang daerah kepada aaeran masa di kinerjanya meningkatkan dalam masukan bagi pemerintah daerah tersebut Prosiding Seminar Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah
yang akan datang, (2) pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah yang masa hemitit
2.4,
HASIL KEGIATAN
Hasil dari seminar ini merupakan inventarisasi masukan, usulan, sumbangan yang pemikiran dan tanggapan lainnya terhadap kegiatan ini. Sedangkan hasil (1) suatu adalah: keseluruhan biharapkan dari fediitin Evaluaii Kinerja ini secara peta awal kinerja penataan ruang daerah termasuk pemilihan daerah dengan kinerja penataan ruangnya yang lerbaik, sesuai dengan perhitungan skor akhir kinerja penataan ruani daerah tersebut dan (2) terbentuknya sistem informasi yang kinerja penataan ,uan! daerah yang dapat diperbaharui secara berkala; .untuk secara berkesinambungan diharapkan dapat irendorong daerah meningkatkan kinerja penataan ruang di daerahnya'
SUSUNAN ACARA 09.30-09.45
Reqistrasi Peserta
09.45-09.55
iambutan oleh
)9.55-10.00
Pengantar Diskusi oleh Moderator
)eputi Kepala EaPPenas Bidan9
R@
Presentasi dan Diskusi: KABUPATEN/KOTA MODEL DAN INDIIGTOR EVALUASI KINER]A PENATMN RUANG DAEMH
Moderator: Dr. Hastu Prabatmodjo 10.00-10.20
qoOet dan Indikator Kinerja Kegiatan Penataan Ruang di Daerah Panelis I: Prof. Koesbiantoro, URDI dan P3WK-ITB
10.20-10.40
Ruang NoOet gvatuag Kinerja Penataan Ruang dengan Pendekatan Kaidah Penataan
Wilayah
pane|isu:Dit.PenataanRuangWi|ayahNasiona|,DitjenPenataanRuang,Dept. Kimpraswil
10.40-11.00
-
Indikator Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah Ditinjau dari Aspek Penatagunaan Kawasn Hutan dan Upaya Konseruasinya panelis-tll: Dr.Ir. Harry santoso, Badan Planologi Kehutanan lgljerkebunan fqoOet Oan
_
1
1.00-1 1.20
Pembahasan
-
oleh Para Pembahas
11.20-12.00
DISKUSI dan Tanya Jawab
12.00-12.10
)erumusan Kesimpulan
12.10-12.15
)enutup
12.15-selesai
vlakan Siang
-
- oleh
Moderator
Direktur Penataan Rrang Pettanahan dan Lingkungan H
-
SELESAI
Prosiding Seminar Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah
2,6,
DAFTAR PESERTA
Kantor Menteri Kooldinasi Bidang Perekonomian
1. 2.
Asisten Deputi Urusan Pengembangan Wilayah Asisten Deputi Urusan Pengembangan Kehutanan
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, DePdagri dan Otda DireKur Pembinaan Tata Lingkungan Hidup
Departemen Kelautan dan Perikanan DiriKur Tata Ruang Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Energi dan Sumber Daya Alam DireKur Geologi Tata Lingkungan
Departemen Pertanian DiriKur Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan, Ditjen Prasarana Pertanian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Dire6ur Xebilaksa naan Teknologi u ntuk Pen gem ba nga n Wilaya h Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Kepala Bidang Pemetaan Dasar Rupa Bumidan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional 1. DireKur Penatagunaan Tanah Z. DireKur Pengukuran dan Pemetaan
Kantor Badan Pusat Statistik
1. 2.
DireKur Metodologi Statistik Direktur Sistem Informasi Statistik
Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup
1. Deputi Menneg LH Bidang Sosial Budaya dan Perdagangan 2. Deputi Menneg LH Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Asisten Deputi Urusan Ekosistem Daratan 4. Asisten Deputi Urusan Sosialdan Budaya Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
1. DireKur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Ditjen. Penataan Ruang 2. Direktur Penataan Ruang Kawasan, Ditjen. Penataan Ruang 3. Direftur Perkotaan Metropolitan, Di$en.Tata Perkotaan dan Perdesaan 4. Direktur Sistem Jaringan Prasarana 5. Kepala Biro Perencanaan dan KLN Asosiasi Profesi 1. Ikatan Ahli Perencana, Indonesia Prosiding Seminar Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah
Z.
Ikatan Arsitek Indonesia
Lembaga Asing 1. JICA ExPert- BAPPENAS
2. trZ 3. UNDP
Pemerintah Daerah
1. Asosiasi Pemerintah Propinsiseluruh Indonesia (APP$) 2. Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI) 3. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
4. Bappeda Propinsi Kalimantan Timur 5. Bappeda ProPinsiJawa Barat 6. Bappeda KabuPaten Kutai 7. Bappeda KabuPaten Serang 8. Bappeda KabuPaten Cianjur 9. Bappeda KabuPaten Bogor 10. Bappeda KabuPaten Bekasi 11. BapPeda Kota Bekasi 12. Bappeda Kota DePok
13. Bappeda KabuPaten Tangerang 14. Bappeda Kota Tangerang Perguruan Tinggi 1. ketua :urusJn teknik Planologi Institut Teknologi Bandung
2. Ketua Jurusan Teknik Planologi Universitas Diponegoro 3. Ketua Jurusan Teknik Planologi Institut Teknologi Indonesia 4. Ketua Jurusan Teknik Planologi Universitas Indonusa Esa Unggul 5. Ketua Jurusan Teknik Planologi universitas Krisna Dwipayana 6. Ketua Jurusan Teknik Planologi Universitas TrisaKi 7. Ketua Jurusan Teknik Planologi Universitas Islam Bandung 8. Ketua Jurusan Teknik Planologi Universitas Pakuan 9. Ketua Jurusan Teknik Planologi tnstitut Teknologi Nasional Malang 10. Ketua Jurusan Teknik Planologi universitas Tarumanegara
KAntOr BAPPENAS 1. Direktur Peningkatan Kapasitas Daerah Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan 3. Direktur Permukiman dan Perkotaan Direktur Sumber Daya Alam dan Kelautan 5. Direktur KewilaYahan Direktur Pangan, Pertanian dan Pengairan
2.
4.
6. 7. 8. 9.
Direktur Industri, Perdagangan dan Pariwisata Direktur Transportasi, Pos, Telekomunikasi dan Informatika Direktur Pertambangan, Listrik dan Pengembangan Energi FiGOing Seminar Evalua$ Kinerja Penataan Ruang di Daerah
10. DireKur Analisis dan Formulasi Pembiayaan 11. Direktur Administrasi Pembiayaan LSM 1. Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota
2. 3. Yayasan AKATIGA 4. WALHI (Wahana Ungkungan 5. URDI
Hidup Indonesia)
to prosiOing Seminar Evalua$ Kinerja Penataan Ruang di Daerah
BAB 3 KESIMPULAN HASIL PELAKSAN A'/dN
3.1.
RESUME PEMBICARA
Pembicara
I:
6G"rb..rrn
Prof.Koesbiantoro, Peneliti Senior Wilayah dan Kota, ITB dan
di
di
Pusat
Penelitian
tJrban and Regional Development
Insttute. yang dilihat dari Menyampaikan model dan konsep-konsep penentuan indikator setiap tahapan untuk Outcome sefta komponen Input, Proses, dan butPut pemanfaatan ruang, ruang, perencanaan tata yaitu dalam proses penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. SDM, aspek Komponen input untuk evaluasi kinerja ini meliputi: aspek.kesiapan yang semuanya i"gui inft stiu6ur kelembagaan dan sistem informasi data, penataan ruang. proses kegiatan dari mEnjadi penentu hasil keluaran
baik di masingKomponen proses meliputi proses komunikasi yang dilakukan masing tahapan tersebui, maupun proses komunikasi antar Stakeholders. langsung .dari Komponen output meliputi hasil-hasil yang dikeluarkan. se@ra yang baru keluaran merupakan outcome romponen proses. sedangkan komponen panjang' yang terlihat pada jangka waktu tertentu Pembicara II: Ir. Ruchyat Deni Nasional, DePt. KimPoswil.
Dj., M.Eng., Direktur
Penataan Ruang Wilayah
pernah dilakukan oleh Departemen Konsep evaluasi kinerja Penataan Ruang yang output kinerja yang meliputi: kepadJindikator Kimpraswil lebih menitikberatkan
1.
Tersusunnya rencana Tata Ruang dan Peraturannya
di
Daerah secara
lengkaP
2.
dan Digunakannya Rencana Tata Ruang Secara efeKif bagi Pemerintah MasYarakat.
3.Meningkatnyapartisipasimasyarakatdalampenataanruang
4.
Berkurangnya masalah/kasus/konflik penataan ruang
usulan substansi evaluasi kinerja yang perlu dilakukan adalah:
1.
Substansi Rencana Tata Ruang berupa:
a.
Wilayah, Ke|engkapan Data (FisitVSDA, Kependudukan, Ekonomi yang pembangunan, Wilayah dan Data prasaranJ & Sarana, Kebuakan Lebih Luas).
It Pr"sidi"g
S".i"*
E*luasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah
b. c. d. 2.
Metoda & Hasil Analisa Kelengkapan Muatan RTRW (sesuai UU No' Z4ll99Z) Status Hukum RTRW
Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah mencakup:
a'RTRWsebagaiAcuan/SinkronisasiPembangunanSeKora| b.RTRWsebagaiAcuan/SinkronisasiPembangunanSwasta
c. Instansi SeKoral/Daerah Pengguna/Pemanfaat d. Keterkaitan Isu Pembangunan Daerah dengan RTRW e. Diseminasi RTRW kepada Swasta & Masyarakat 3.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang mencakup:
a.
Peraturan Daerah termasuk Perijinan Lokasi yang Merupakan Tindak Lanjut PelaKanaan RTRW
b.
organisasi atau Tim yang Dibentuk dalam rangka Pelaksanaan Pengendalian RTRW
penataan ruang Beberapa hasil kesimpulan yang dapat diambil dari evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Dept.Kimpraswil, adalah: pemantapan Evaluasi kinerja penataan ruang daerah sangat efektjf untuk ada halmasih disadari meskipun daerah penataan ruang dalam pembangunan pada kuesioner. halyang belum tertampung
a.
b.
c.
Kualitas rencana tata ruang wilayah propinsi & kabupaten masih rendah, penyelesaian sehingga perlu tindakan perclpatan (action plan) terutama dalam atau penyempurnaan rtrw propinsi & kabupaten' masih Apresiasi terhadap pemanfaatan rtrw & pengendalian pemanfaatan rtrw sangat rendah.
d.
Keterlibatan daerah sangat besar terutama dalam self-correction'
pembicara
III: Dr. Ir.
Harry Santoso, Kepala Pusat Pengukuhan
dan
penatugunuan Kawasan Hutan, Badan Planologi Kehutanan, Dephut.
Penatagunaan kawasan hutan hakekatnya merupakan bagian integral dari penataJn ruang daerah. Kegiatan evaluasi kinerja penataan ruang daerah dapat yang dilihat melalui model kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tata Guna Hutan efektif serta dapat memberikan manfaat seperti: 1. Menghindarkan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan Program Penataan Ruang Daerah
2.
Mengidentifikasikan masalah-masalah
dan
mengembangkan alterantif
upaya solusinYa
12 Prosiding Seminar Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah
3.
Mengetahui seberapa jauh tujuan program penataan ruang daerah telah dicapai dengan berbagai tingkat manajemen yang berbeda di daerah
Makalah pembicara Dr.Ir. Harry Santoso, diawali dengan rnengidentifikasi isuisu/permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan penatagunaan hutan kaitannya dengan penataan ruang daerah, pendekatan masalah serta alternatif kerangka moOet Monitoring dan Evatuasi Tata Guna Hutan sebagai bagian integral dari frogram penataan ruang daerah, dalam rangka menjajaki pengembangan yang lebih berdaya moOet mLnitoring dan evaluasi kinerja Penataan Ruang Daerah guna dan berhasilguna di masa mendatang. Guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam Penataan Ruang Daerah, memerlukan dukungan pengembangan peranan instansi/lembagalPusat dan Daerah) menyangkut pendayagunaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kapasitas personil dan alokasi dana yang cukup serta kejeUsan'konseptual tentang spesifikasi sasaran dan tujuan program. Identifikasi iniut, efektifitas, output, efe[, dampak, dan indikator-indikator lain yang relevan' pada waktunya apabila telah dirumuskan dengan baik kerangka model Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penataan Ruang Daerah tersebut, dapat dikembangkan lebih lanjut sustu modei evaluasi keberhasilan Penataan Ruang Daerah yang mencakup
unulitlt deskriptif, evaluatif dan hubungan kausal terhadap
aspek-aspek
manajemen penataan Rang Daerah dan hasil evaluasi terhadap indikator-indikator outpui, efek dan dampak Penataan Ruang Daerah. Pada akhirnya akan dapat
diperol'eh variabel-variabel strategis yang menentukan keberhasilan Penataan Ruang Daerah, sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi penentuan kebqjkan Penataan Ruang Daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna'
3.2.
RESUME PEMBAHAS
Pembahas
I: Ir. Andi Oetomo, M.PL.,
Jurusan Teknik Planologi
Standar-standar, kriteria-kriteria baku penataan ruang harus dilihat kesesuaiannya dengan variasi daerah yang ada. Alat untuk evaluasi tersebut harus di-evaluasi terleblh dahulu. Mungkin perlu ada format kuesioner yang disepakati bersama, dan
merupakan satu format baku namun dimodifikasi dan disesuaikan dengan variasi daerah atau tipologi daerah yang ada' Untuk kiteria Outcome dalam kinerja penataan ruang diarahkan untuk menguji keefektifan kebijakan penataan ruang yang ada, terutama dalam perumusan visi, misi dan strategic planningnya. Apakah indikator-indikator yang digunakan akan seperti Urban Indicators yang secara internasional diberlakukan untuk banyak kotakota di dunia? Secara garis besar, perlu ditegaskan komponen indikator-indikator yang digunakan, berangkat dari aspek-asPek:
format tersebut
a. b.
tidik
TechnicallyfeasibilitY Economic sustainabilitY
c.
PoliticallyliabilrU
d.
Administrative OPerabilitY
Pembahas II: Bapak Doddy Kabupaten Seluruh Indonesia)
Susanto, Wakil dari APKASI (Asosiasi Pemerintah
Apabila memang terdapat pemikiran-pemikiran terbaik mengenai kebijakan
penataan ruang yang feasibel'di daerah, hendaknya ditransfer ke daerah secara
menyeluruh, lJngsung dan konsisten. Pola penguatan SDM berkaitan dengan p"nutu.n ruang masili kurang. Untuk itu, diharapkan evaluasi kinerja ini diarahkan untuk maksud tersebut.
3.3.
HASIL DISKUSI
evaluasi 1. Keterpaduan rencana tata ruang, sebagai salah satu kriteria dalam perlunya
kinerja penataan ruang di daerah dipertanyakan lagi mengingat peninlauan kembali peraturan pelaksanaan uu No. 221L999 tentang
Pemerintahan Daerah. Bagaimana upaya keterpaduan masing-masing daerah dapat dipahami sebagai suatu hal yang penting terutama dalam penyusunan giand strategyuntuk daerah dalam skala makro (propinsi)'
2.
3.
4.
Bagaimana pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja penataan ruang daerah? Teidapat beberapa kemungkinan mengenai pihak-pihak yang terlibat sebagai pelaksana evaluasi kinerjJ penataan ruang ini meliputi: unsur pemerintah Dari daerah/pusat, masyarakai OpnO, atau asosiasi profesi atau pihak lainnya. masyarakat besar sebagian hasil diskusi sebenarnya forum yang terdiri dari adalah salah satu komponen aktor penilai yang sangat penting dalam kegiatan yang evaluasi kinerja penataan ruang di daerah karena masyarakat adalah di daerah. paling merasakan hasil dari kegiatan penataan ruang Masyarakat juga seharusnya dapat mengeluarkan kriteria-kriteria untuk evaluasi kine6a. Mereka harus dapat menilai sejauh mana pemerintah daerah menjalankan iegiatan penataan ruang di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu model kuantitatif dan kualitatif yang diusulkan harus disertai yang ada dengan juklak/juknis dalam pelaksanaan evaluasi kinerja ini. Model pertl OitetcankJn pendekatan kuantitatif karena perlu ada decission toolsebagai
alat untuk menjustifikasi penilaian baik atau tidaknya suatu
kebijaksanaan
terkait dengan kinerja penataan ruang di daerah'
5.
Salah satu indikator penting adalah mengenai output dalam pengendalian pemanfaatan ruang, seperti pemberlakuan sangsi dan tindakan pengendalian lainnya. Selain itu, komponen indikator outcome
6.
Segata masukan yang belum sempat diutarakan dalam forum diskusi dan tanya jawab ini, dapat disampaikan ke BKTRN melalui email bktrn@bappenas'go'id
14 Prosiding Seminar Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah
3,4, 1.
2.
PENUTUP
Seperti yang diharapkan bersama, forum seminar evaluasi kinerja ini tidak beihenti begitu tuiu setelah seminar ini dilaksanakan. Masih banyak pembahasan yang perlu dilakukan terhadap model dan formulasi kriteria, dan indikator kinerja penataan ruang di daerah' pada berbagai Hal-hal yang berkaitan dengan penataan ruang telah dibahas penutup, sebagai banyak iorum termasuk OJtam forum seminar ini, maka yang ruang penataan dipandang perlu mengemukakan suatu usulan kaidah dalam tetap mem-pertimbangkan keseimbangan dengan lingkungan ideal yang -pengelolaan sumber daya alam secara optimal, serta pelibatan kegiatan peningkatan maiyarakat dJtam kegiatan pembangunan untuk usaha mencapai Daerah. ekonomi wilayah dalam menyongsong dilaksanakannya otonomi semoga laporan hasil seminar (proceeding) ini dapat bermanfaat dalam tahapan lelanjutnya dari keseluruhan kegiatan evaluasi kinerja penataan ruang di daerah.
3. Akhir kata, diharapkan 4.
menjadi Walaupun seminar ini masih dalam lingkup yang kecil, namun dapat di penataan ruang kinerja evaluasi kegiatan titik tolak awal bagi pelakanaan penataan sistem mereview dalam daerah sebagai Uentut< fasilitasi bagi daerah
ruang yang ada di daerah. selanjutnya, diharapkan hasil evaluasi kinerja penataan ruang di daerah ini dapat mendorong pemerintah daerah dalam mengembangkan kinerja pelayanan pemerintah daerah khususnya dalam konteks pelayanan penataan ruang di daerah.
t5 Prosiding Seminar Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah
LAMPIRAN - A
Prosiding Seminar Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah
URBAN AND REGIONAL DEVELOPMENT INDICATORS URDI): BEBERAPA CATATAN TERKAIT DENGANI INDIKATOR KINERJA PENATAAN RUANG ) BS Kusbiantoro
PENDAHULUAN
1. Evaluasi kinerja penataan ruang daerah dapat didasarkan pada indikator kinerja terkait dengan:
a) outcome b) outPut c) process d) input
z.
catatan di bawah merupakan gagasan awal pengembangan urban and Regional Development Indicators (urdi) khususnya dikaitkan dengan penataan ruang
3.
Gagasan awal lanjut
ini
merupakan bahan diskusi untuk dikembangkan lebih
pembangunan OUTCOME (menuju terwujudnya masyarakat adil-makmur serta untuk, dari, dln oleh masyarakat; lihat juga UU 241t992 Ps' 2)) 1.
2.
)
susta ina ble econom ica lly Bagi keselur uhan stakeholder PDRB, income per capita, dan sebagainya. pertumbuhan PDRB, dan sebagainya. dan lain lain
-
) sustainable socially-culturally-politically hidup, tingkat pendidikan, tingkat harapan tingkat kematian, usia
Bagi tiap komponen stakeholder
-
pengangguran, dan sebagainYa.
tingkat kemalemukan budaya (bangunan bersejarah, bangunan ibadah, bangunan/kegiatan berbagai budaya, dan sebagainya') tingkat kejahatan, kerusuhan, keamanan, dan sebagainya'.
tinlkat kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan sebagainya. ) tingkat pemerataan/akses hal-hal di atas untuk berbagai strata masyarakat
3.
Bagi sta keholder generasi mendatan g
-
)
susta ina ble environmen
tally
tingkat polusi-udara, air tanah, sungai, laut, dan seterusnya' tingkat perubahan suhu udara, dan sebagainya. tingkat water table, rembesan air asin, tanah anjlok, banjir, dan lain sebagainya. dan lain-lain.
4.
Pembangunan untuk, dari, oleh masyarakat
-
)
good governance
peranserta masyarakat dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan, pengendalian), dan seterusnya
transparansi proses (perencanaan-pemanfaatan-pengendalian), dan sebagainya
dan lain-lain.
5. Indikator
terkait dengan outcome merupakan lag indiator, yakni kinerja outcome tersebut baru dapat diketahui beberapa tahun kemudian dan juga diakibatkan oleh faKor lain disamping faktor Penataan Ruang
OUTPUT (visi, misi, strategi, skenario, rencana, dan seterusnya.; lihat juga 241L992 Ps. 3, Ps.4.1, Ps. 11)
1. Perencanaan tata ruang a) ekonomi-istim kegiatanlguna lahan berdasar keunggulan
UU
kompetitif
daerah (kota/kabupaten/propinsi/nasional)
b) sosial-budaya-politik-akses
c) d) e) 2.
fasilitas/pelayanan sosial-budaya-politik (e.9. 1:3:6) lingkungan-kawasan lindung, carrying capacity (darat, udara, sungai, laut, dan lain sebagainya.), dan sebagainya. infrastruktur penunjang untuk butir (a,b,c) spatial-keterpaduan tata guna lahan (a,b,c) & sistem infrastruKur (d) dengan "wilayah tetangga" (skala lokal-regional-nasional-internasional)
Pemanfaatan ruang
a) b)
Integrated programming & budgetingbutir (I) Integrated implementasi butir (1) dengan "tetangga" (lokal-regionalnasional-internasional)
3.
Pengendalian tata ruang a) iencana vs realita (fisik, tahapan/waktu, biaya, dan sebagainya') b) dampak positif/negatif (ekonomi, sosial-budaya-politik, lingkungan) umpan balik ke pemanfaatan ruang dan/atau perencanaan tata ruang
c)
PROCESS (lihat juga UU Z4ll992 Ps. 4.2, Ps. 5, Ps. 12)
menerus horizontal antar profesional (multi disiplin): within tahap pemanfaatan; within tahap perencanaan; within tahap
1. proses komunikasi Z.
3.
4.
pengendalian
proses komunikasi menerus vertikal antar profesional (multi disiplin): perencanaan c. pemanfaatan c+ pengendalian c+ feedback, dan seterusnya.
proses komunikasi menerus horizontal antar decision makers (multi stakeholder-pemerintah-swasta-masyarakat-media massa): within tahap perenca naa n; with in ta ha p pela ksa naa n ; with in tahap pengendal ian Proses komunikasi menerus vertikal antar decision makers (multi stakeholder-pemerintah-swasta-masyarakat-media massa): perencanaan c+ pelaksanaan
ct pengendalian
c+ feedback, dan seterusnya.
2
Model dan Indikator Kinerja Penataan Ruang Model dan Indikator Kinerja Kegiatan Penataan Ruang di Daerah I
|
I
Kusbiantoro
8S Kusbiantoro
i
mtrM.m
I
I
tie.n tlJt Sdtw l€fs '(Fl. enanCr6bd|4H.rsotu Dd$ 8.9odrc .brxa l: :ml 'rl
6
DF.n
I ,
I
Pembangunan Keberlanjutan (1)
Model Kinerja Outcome
l
I
I
Penataan Ruang bagi S€mua
.
bagi
leluruhan takeho6s
.
bagi
slkehdde. 96erag m6dat!n9
r Kebedanjutan ekonomi . POR8. dsb
.u*'ram | . bagi tiap kmpcren *rkeholder | . llbrL.f/b sJ.hrrtrflridt i
iKeberlanjutan sosial-budaya-politik . Gini 6tio, pelestarian bangunan berseJarah, angka keJahaEn, dsb
. r.b6bnr6 59tun9, a Penataan Ruang untuk, dari, oleh Semua
.
+Keberlanjutan lingkungan
.
9arosi9al, transor.eng. dsb
Indikator Kinerja Outcome: (2)
Kinerja Output: Perencanaan
r1\
.Kepemerintahan I
I
+Partisipa$ .perencanaan-p€manfaatan-pengendalian
I +Transparansi II
.p€?encanaan-9€manfaaian-9€ngendallan
+Akuntabilitas
.
perencanaan- g€manfaatan-pengendalian
+dlsb
polusi udara-air-lanah, hutan/hijau, banjir, dsb
I
+ RTRW yang berwawasan
. . .
| I |
k€Oer{anjuttn ekonmi kcbertanlutansogal'budaya-politrk keberlanlut'n llnqku.9an
| + lnrrastruktur penunlang . aksoml, s-hJd-!ol, lingku.Eln
a
Sistim Makro (regional-nasional{lobal)
. .
keteoaduan dgn RTRW rekltlr lcterpaduan si$jm Intn*lk$r
gsunlarll
Kinerja Output: Pemanfaatan
Kinerja Output: Pengendalian
(3)
Ja_
I i Keterpaduan Pemanfaatan / i Pembangunan i .program&p€ndanaan i ' antar sektor, antar kawasan, dsb (regional-naeonal' t
+Rencana vs realita
. .
Keterpaduan Makro global) r prolram & pendanaan
.
.
SI, dsb) in!'a & antar bhaoan
Komunikasi antar pengambil keputusan potitis (pem, dunia usaha, masyarakat)
. inrt
/
& anlar bhaDan
.Komunikasi antara profesional dgn p€ngambil keoutusan . inra a ant r tihapan
*lnc!ikator Kinerja
i +ortout I |' I
tahag gerencanaan, Pemanfaatan
dengan wilayah sekitar
i + Komunikasi antar proFesional/ teknis (PL R,
I
ekonomi, sosial.politik, linqkungan
+Umpan balik
Kinerja lnput: Perencanaanpemanfaatan-pengendalian
Kineria Proses: Perencanaanpemdnfaatan-pengendalian .
guna lahan, Ja.ingan infrastruttut, dsb
;0ampak
r
gerencanaan, p€manfaalan, pengendalian
+Proses
r 9€r€nclnain,
gemanfaalan, pengendalian
'f.lnput
.
perencanaan, p€manfaatrn, pengendalian
I
| +data/informasi (ek, sos'bud'pol' lingk-fisik' I teknotogi; lokal'regional'nasional'global; I peta, data, format digital, dlsb; kualitas, dst) | + tegat 1uU, PP, Perda, dsb) I organisasi & SDM (pemerintah' dunia usaha, masyarakat, media massa)
+ dana (pem'swasta-masy; dalam/luar negeri)
,Bacaan
Lanjut
(19s6), ft elfrrd ScGtd: . bds. R.5..nd O.P. w Sdt@l ft6t tanCaonq ffitalv inF a
;
LAMPIRAN - B
Prosiding Seminar Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah
pendahuluan t00tt illtllA$l lillltRlA llllilllll iergu pmdrtah lddll
pldm
Rl|All0
nug tilapi
. r.dbl6id*.t4a|e. @MadE.r-Lr6 tdrlnt,
Konsep Evaluasi Kinerja Penataan Ruang
revalua
g.nata.n ruang deorah {rh 1996) A- Pendekabn Evaluag' DiPEn I|,@l.D|@h,/hpbtl brbd 8. SubstanC Evaluasl [email protected] loq hts: !. Sobrl - r4Fb(b/q|*a.r'dwbt4 tE-rta r-,-.@-turetrq L- r.l - rdaede.k . r4Ftubant(dWl.rttt . hu-ltaw tsgwbt$@b9: [email protected] I hD.bb . rrrr#&I-/s-'qrHd - alrt*b/ - r-r&b,.#F-q-Gr . *ttlri*b.oara-da ] hrgdrbhM,.alu4@t: kFs-t{ry|sbts.d.*ana
ewalrrasi kinerja
p€n.taan ruang da.rah (th 1996) CttdanlsneMbndan l. hhn Od (tbglra hFl Pd.Em tqng O-€h): . idd-dddrldl.pid,qd'bddtd ht d -dd r* dd-'dd.tq l&..tda-tiM.b-btut .id*^rai .b.**-d.fur'bd.+ d od (trffo! lqtud *:.rpr.dahnM.(Ohhmtm?): - tsdd-raudndHd'h{b.tdr*.|g-.d@t-d@ tfu ry" ri.d P!-..-sd dtulrai.
.&F'frt
0ltnl
lhrifitmi llril lrl|tmi f,Encm hh
lil$lt flAl|lls| l(llllilA ltl{ATAlll
I.
R
I, XU. uru i ----id at----L | -ti T
, rw.d rrin
.@ oqG.
I uaa. . -r-s-
up. tu
ru |
id.
@na dog. is{t. @r .ffi
, ml.!' s! Fa sd,. Gru
ba'l o@ @ ud. .sE
F, |
:ffi:
ililrE-"
.s
ll,ltu$ |0iltnil [l|llAlll
b-aald#trfr*dFFo-
.
*r6swd-#..*E-@ b-C,#r* r-r*rrjari+--r-+-,qd4 E(@ds)
.
c.*ed'dq*-rL
. i-;iad.;srgua.a-tn' |--fiT
l. nltEtJl
I
ttil6fll0ltltll ?ltllltllllll tltll 0tltlll
. r,qd&rFH#r---lrla-ruawod . b{d!t|Fdb.&4.* ,d6anld
rekotn endasi
t'r:lF _*dii_
'Fbtf
&s-
rts f,ra t itr:
. H-. 6*d-frF . ul-i F<
r'rti!.nltFd{<_taE'*-
rF|a'd+rl r,.rl-,rn* -n.-d6F--'-Fd_5'
.*'d
iltl".u,'..-"
E J-,*a,d
d.*:
E-
F--
'*-'-
!.n1 r'i'a'b4 rd<' il- br4
KESIMPULA}I
[llAll0 0Atlll|
o-dlrdd-F: . rrl-iristtAls#rnt#E
0Allllt
Fg'etruth&.-F_'_e&F'd
. n,i-u---..*rll.+rhr4|-e-r l-d lql btsd-r{-!' r#.hra ., * -,ir-r-r.
Z XIIIERJA PEMAilFAATAT RTNil .
rF
. |,d-r-ltrr !rrrr Fqd.d6F.d-F-.ee
.
Ertu:'tginq Slrdlr-s's-d'wltI{Ea, irlll rtlii
ilrsrr
r|.\r PROI'I\sl:
. r,*iI..-.rrtt F
*ti-.;e^ffi
RllAl{0
KIHERJA RTRW PROPJI(AB.
ltlm w{ug fi![l [r^lui tu^re ol:uH as^t uilu( P!F^mD X Pti^tu lu^i6 olw taFllncui'i o{w itmt oru^t! isn Ao^ &'N^llsc tauHtFrrFrurc ? oA lulqo{l& tu^NG rulAts ttotlnsl I , rugs rlgi^llt^ ulurllti ilsH icno^d' gtstrcG^ tcilumo^gn t rt6AN^ oAW [iYlLlsur Erc:t^t^i (rmu glutllln' Atlu ttivlFrutiux tnw tloPusl I ?!FSt^at^x tnw t tlK:NOlUi ltiw H6lts slc^l tlioe a^!u $rcAr r:$t l$we^ o^ui
, Ot66lfii^O^t
EStUllt , rEtuurs .gwtffi.
PRoilt
RTRT{
PR0Pllil8
,|990
[
1999
tllw
iCrUiUSi grurcaill rul$lirNU@Od umatluaur Gtesl otsr.gt! sata IltgDtN [tun ol {gr ou o{u . E@i W^tUd gU@ gCAUXgxr'Sr (ru$t I o{Mi) gxMl orrrux @gu g@A Y&|,u . XrlU iactllli {hIlg iq 4Mtd 'US t& otruuucqqab, . WA(UA! Eilur nrlu OSnGq O@i teOU xui^i^i Flitu( aD^rc tail?q tulrc
.
nclisl I c
u.rrdl a
t
It t
:
o
t7
t5t
:aa
at
;
lo
TI
!t0
9f
T'
KLASIFIKASI KUALITAS RTRW PROPINSI TAHUN 1996
UMUM RTRW PROPINSI DATI I SUDAH SESUAI DENGAN
A
OAN PEOOMAN PENYUSUNAN. NAMUN PERLU
(5 Propinsi)
RENCANA YANG BELUM AOA
B (21 Propinsi)
SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU
SECARA UMUM RTRW PROPINSI DATI I HAMPIR SESUAI OENGAN OAN PEDOMAN PENYUSUNAN MASIH PERLU PENYESUAIAN PENAMEAHAN.PENAMEAHAN
DATA, ANALISIS.
TRW PROPINSI OATI t MASIH PERLU OIADA'
LAMPIRAN - C
p.siOinS Setninar Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PENATfu\N RUANG DAERAH: TINJAUAN ASPEK PENATAGUN AUAN KAWASAN HUTAN DAN UPAYA KONSERVASINYA 1
oleh: Harry Santoso
I. 1.
2
PENDAHULUAN Penatagunaan kawasan hutan hakekatnya merupakan bagian integral dari penataan ruang daerah. Upaya untuk mewujudkan hal ini telah dilaKanakan dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan Pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) sejak tahun 1994 hingga 1999, yang hasilnya ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan dibeberapa propinsi dengan diketahui/disetujui (contra sign) oleh
Ketua DPRD Propinsi. Diawali dengan upaya seKoral oleh Departemen Kehutanan, yang selanjutnya diakomodir sebagai agenda kegiatan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKIRN) c/q Kelompok Kerja Tata Ruang Nasional (POKJA TRN) c/q Tim Teknis TRN II pada waktu itu, untuk beberapa propinsi melalui pembahasan intensif dengan Pemerintah Daerah Propinsi, telah diselesaikan seluruh propinsi termasuk Timor Timur . 2.
'
Berdasarkan hasil pemaduserasian TGHK dan RTRWP (1999) tersebut, luas kawasan hutan mengalami perubahan dari luas semula berdasarkan TGHK (1991) yaitu 143,97 juta Ha menjadi 120,353 juta Ha. Guna memberikan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk menyeragamkan penggunaan peta dasar per propinsi dengan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Menteri Kehutanan dan Perkebunan / Menteri Kehutanan telah menunjuk kawasan hutan dan kawasan konseruasi perairan disetiap propinsi berdasarkan hasil pemaduserasian tersebut dan dipetakan sebagai Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi. Penunjukan kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan tersebut hingga kini telah selesai 23 propinsi (propinsi lama) dengan luas L08, 572 juta Ha, belum termasuk Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Tengah yang ditargetkan selesai tahun 2001, karena ketiga propinsi tersebut sedang melaksanakan review RTRWP di daerah. Rincian data perkembangan luas kawasan hutan di Indonesia dapat diperiksa pada Lampiran I.
Diaiikan dalam Seminar Evaluasi Kinerja Penataan Ruang
di
Daerah,
diselenggarakan oleh EAPPENA$ tanggal 12 Juli2001 di BAPPENAS, lakarta.
2 Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Badan Planologi Kehutanan, Depaftemen Keh utana n.
3.
Untuk sementara saat ini data luas kawasan hutan di Indonesia menggunakan di atas angka luas hasil pemaduserasian TGHK dan RTRWP Seperti diuraikan
yuiiu 120,353 iuta Ha. Setelah seluruh propinsi selesai dilaksanakan
penunjukan kawisan hutan dan kawasan konservasi perairan oleh Menteri kehutinan, maka data luas kawasan hutan di Indonesia akan dikoreksi proses ."nggrnui.un data hasil penunjukan ini yang didasarkan data hasil propinsi' digitisi peta, saat ini telah selesai 23
4
tentang Dengan berlakunya otonomi daerah sesuai UU No' 22 Tahun 1999 nyata, luas, otonomi Pemlrintahan Daerah yang menuntut terselenggaranya
dan bertanggung jawab dalam rangka pembangunan daerah, diperlukan p"ny"rnpurrLin-siitem perencanaan dan pelaksanaan Program Penataan h.uung Daerah (program PRD) baik pada tingkat propinsi maupun
kabuiaten/kota. pida saat yang sama sebagai implementasi dari UU No 41 pengurusan Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menuntut terselenggaranya dan hutan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna lestari bagi kemakmuran rakyat, diperlukan pula penyempurnaan sistem p.r"ncanuin kehutanan termasuk didalamnya pengukuhan_dan penatagunaan kawasan hutan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Dalam kaitan inilah kegiatan Monitoring din Evaluasi Kinerja Penataan Ruang Daerah khususnya dibidang Penatagunaan Kawasan Hutan dan upaya Konservasinya (untuk selanjut-nya dlsingkat M&E TGH), memegang peranan kunci dalam rangka mem-berikan informasi melalui proses umpan balik yang efeKif sehingga memungkinkan diterapkannya sistem perencanaan dan pelaksanaan Program PRD yang tePat guna.
Kegiatan M&E TGH yang efektif dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
a.
b,
c. 6.
Menghindarkan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan Program PRD meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
i4engidentifikasikai masalah-masalah
dan
mengembangkan alternatif
upaya solusinYa; Mengetahui seberapa jauh tujuan Program PRD telah dicapai pada berbagai tingliatan manajemen yang berbeda (propinsi, kabupaten, kota);
/
Makalah ini diawali dengan mengidentifikasi isu-isu permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan penatagunaan hutan kaitannya dengan p"nituun ruang daerah, pendekatan masalah serta alternatif kerangka model MAf fCU sebJgai bagian inteqral dari Program PRD, dalam rangka menjajaki pengembangan modef monitoring dan evaluasi kinerja PRD yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dimasa mendatang.
2
II. 7.
BEBERAPA MASAI.AH YANG DIHADAPI DALAM OTONOMI DAERAH
Dalam konteks penataan ruang daerah, pengelolaan sumberdaya hutan dipisahkan secara tegas kedalam 2(dua) orientasi pokok .sesuai fungsi utama kawasan yaitu orientJsi budidaya (produksi) dan orientasi lindung (konseruasi). Dalam prafteknya penekanan porsi orientasi tersebut akan mengalami pergeseran dari waktu ke waftu, sesuai hakekat alokasi sumberdaya antar waktu (intertemporal resource altocation). Jika pergeseran orientasi tersebut tidak selaras dengan perkembangan nilai-nilai sosial, ekonomi, budaya, moralitas dan kapasitas penerapan teknologi untuk kepentingan pelestarian dan upaya konservasi, maka degradasi sumber daya hutan tidak dapat terhindarkan.
8.
Sumberdaya hutan baik yang berfungsi budidaya maupun lindung dipandang dari sudui ekonomi sebagai sumber pendapatan finansial bagi Pusat dan Daerah. pada masa lalu sumberdaya hutan tidak jarang diperlakukan sebagai
komoditi yang selayaknya dieksptoitasi dengan dalih untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan yang tersentralisasi sehingga mehyebabkan : (i). dependensi yang besar Daerah kepada pusat serta liurangnya tanggung jawab Daerah dalam pengurusan/ pengelolaan hutan; (ii). lemahnya kreasi dan pemanfaatan potensi kemampuan daelah; dan (iii). terganggunya kelestarian sumber daya hutan karena orientasi manfaat jangka Pendek.
9.
industri Seringkali dipersoalkan dalam pengusahaan hutan alam/tanaman serta
p"ng|luhunnya karena : (i). kurang memberi manfaat ekonomi, sosial dan iing[ungan kepada Daerah; (ii). kurangnya memperhatikan kepentingan rutyuritut hukum adaVhak ulayat serta kearifan lokal; (iii)' cenderung (iv). meniadakan peran serta dan kontrol daerah dan masyarakat lokal; keberpihakan kepada usaha-usaha besar dan menimbulkan kebocoran wilayah (regional leakages) yang besar dalam pendapatan dan kesempatan kerja.
10. Pengelolaan sumberdaya hutan di negara tropis seperti Indonesia, terkait erat dengan pengelolaan ekosistem daerah aliran sungai (DAS) dan ekosistem
keanekaragaman hayati (bio-eco region) yang melintasi batas wilayah administraii pemerintahan (propinsi atau kabupaten/kota). Persoalannya sejauh mana pelaksanaan otonomi daerah melalui penataan ruang daerah mimpu meningkatkan pemahaman dan kinerja pengurusan/pengelolaan hutan dengan lebih baik.
11. Disamping hal-hal di atas, penataan ruang daerah juga menghadapi beberapa masalah yang dapat dipisahkan kedalam : (i). perencanaan tata ruang; (ii)' pemanfaatan ruang; dan (iii)' pengendalian pemanfaatan ruang' 12. Permasalahan dalam perencanaan tata ruang adalah : penggunaan peta dasar, tingkat ketelitian peta dan data/informasi yang tidak seragam antar instansi/lembaga terkait;
a.
b.
c. d. e. t.
Penerapan kriteria teknis seKoral versus kriteria teknis ruang yang menimbulkan konflik antar instansi/lembaga dalam alokasi fungsi ruang; Penyusunan rencana tata ruang wilayah yang kurang mengakomodir perkembangan data/informasi seKor-sektor pengguna ruang/lahan; bemahaman yang berbeda terhadap peraturan perundang-undangan; Pemahaman yang berbeda terhadap deliniasi fungsi ruang yang tergambar pada peta renca;a tata ruang wilayah, disatu pihak menganggap sebagai arahan penguasaan atas ruang dan dipihak lain menganggap sebagai arahan fungsi ruang; Pemahaman yang berbeda terhadap keberadaan hak-hak pemanfaatan ruang yang masih belum berakhir masa berlaku ijinnya, versus masa berlakunya arahan fungsi ruang didalam rencana tata ruang wilayah.
13. Permasalahan dalam pemanfaatan ruang wilayah antara lain yaitu: atas a. Belum tuntasnya penyelesaian masalah-masalah butir tZ di pada ruang fungsi alokasi menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap rencana tata rujng wilayah sehingga potensial menyebabkan kekeliruan dan/atautumpangtindihhakataspemanfaatanruangwi|ayah. sehingga b. Kurang lengkap dan kurang jelasnya rencana tata ruang wilayah pada evaluasi sulit menjadi acuan pembangunan, misalnya tidak berbasis kebutuhan kemampuan/kesesuaian lahan serta kurang antisipatif terhadap
c. d.
pembangunan. 'Rendahnya
kemampuan sektoral dan masyarakat dalam penjabaran rencana tata ruang wilayah, karena kurangnya sosialisasi dan diseminasi; Inkonsistensi dalJm implementasi rencana tata ruang wilayah dengan pelaksanaan pembangunan prasarana wilayah, sehingga pemanfaatan ruang wilayah menjadi tidak terkendali'
14. Masalah-masalah dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah antara lain: yang a. Tidak adanya kejelasan, wewenang dan prosedur pengawasan meliputi monitoring, pelaporan dan evaluasi, serta penertiban dalam pemanfaatan ruang wilaYah; b. Lemahnya pencaiatan atau tidak tersedianya data/informasi adanya perubahan rencana tata ruang wilayah; c. Kurang tersedianya anggaran untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
d. Tidak adanya
e.
tindak lanjut hasil pengendalian oleh pihak-pihak yang
kompeten;
Kelemahan aparat dalam penerapan peraturan perudang-undangan (law enforcementl
4
III. 3.1.
KONSEPSI PENDEKATAN MASALAH
Prinsio Dasar
15. Sasaran Program Penataan Ruang Daerah (PRD) dibidang penatagunaan kawasan hutan dalam era pelaksanaan otonomidaerah harus mampu: Menjamin agar pengelolaan ruang di kawasan lindung serta kawasan
a.
b.
c.
3.2,
budidaya mampu mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan; Menjamin terhindarkannya konflik pemanfaatan ruang wilayah dikawasan lindung dan kawasan budidaya oleh sektor-seKor pembangunan; Menjamin terwujudnya koordinasi yang efeKif dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan hutan dalam rangka meningkatkan kualitas dan nilai tambah ruang yang berwawasan pelestarian sumberdaya hutan. PendelatanOoerasional
16. Guna mewujudkan sasaran Program PRD, secara operasional dalam penetapan rencana tata ruang wilayah perlu mengupayakan hal-hal sbb.:
a. b.
c.
Rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan harus bersifat realistis operasional, namun mempunyai daya antisipasi yang tinggi terhadap dinamika perkembangan sosial dan kebijakan pembangunan daerah, sefta tidak kalah cepat dengan kebutuhan pembangunan daerah. Rencana tata ruang wilayah tidak sekedar dipandang sebagai aspek prosedural dalam pembangunan dan pengelolaan sumberdaya hutan, namun harus merupakan kegiatan strategis yang mampu mendukung terwujudnya sasaran dan tujuan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya hutan itu sendiri. Perlu dikembangkan proses konsultatif yang melibatkan para pihak (stakeholders) dalam penataan ruang daerah dan penatagunaan hutan, untuk menjamin mekanisme yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
17. Dalam pemanfaatan ruang wilayah perlu dikembangkan perangkat insentif dan disinsentif guna mendukung terwujudnya sasaran rencana tata ruang wilayah. a. Beberapa perangkat insentif misalnya : (i). Kompensasi atau imbalan teftentu kepada pengguna lahan; (ii). Sarana/prasarana seperti jalan, listrik, telekomunikasi dsb.
(iii).
b.
Mempermudah prosedur administrasi perijinan; (iv).Mempermudah pelayanan informasi dsb. Perangkat disinsentif misalnya: Pengenaan pajak yang tinggi; Membatasi penyediaan sarana lprasarana; (iii). Penetapan persyaratan/standar teknis yang lebih ketat; (iv). Pembatasan penggunaan lahan dsb.
(i). (ii).
5
18. Fungsi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah sangat. menentukan dalam r'unjtu'membatasi terjadinya berbagai penyimpangan, pelanggaran prosedur, tunipang tindih hak dan perambahan/penebangan hutan secara illegal' Di tingi
a.
b.
(ii). SankiPerdata; (iii).Sanksi pidana, ditetapkan di lembaga peradilan sesuaijenis PelanggarannYa.
19. Bertolak dari permasalahan dan konsepsi pendekatan masalahnya sebagaimana diuraikan di atas, maka kerangka model M&E -TGH yang diuraikan di bawah ini yang diharapkan dapat membantu memberikan umpan balik data/informasi
bermanfaat bagi perumusan Program PRD yang lebih mantap dimasa mendatang.
IV. 4.t,
KERANGKA PENDEKATAN M&E-TGH
KlarifikasiPenqertian
20. Kegiatan M&E pada dasarnya merupakan 2 (dua) aktivitas yang berbeda tetapi sal-ing berkaitan yang secara bersama berkepentingan untuk menghimpun informasi tentang keragaan atau kinerja (performance) dan efeKivitas Program PRD. Kedua aKivitas tersebut adalah : a. Monitoring Penatagunaan Kawasan Hutan dan Upaya Konservasinya (disingkat M- TGH); b. Evaluasi Penatagunaan Kawasan Hutan dan upaya Konservasinya (disingkat E- TGH).
4.L.L. Maksud, Tujuan dan Lawas kegiatan
M-TGH
21. M- TGH merupakan aktivitas pengumpulan data/informasi secara rutin periodik menyangkut pendayagunaan masukan (input), aktivitas dan keluaran (output) program PRD yang dilakukan selama proses implementasi' 22. Tujuan M-TGH adalah untuk memberikan peringatan dini (early warning signals) agar memungkinkan perangkat manajemen melakukan tindakan atau la-ngkah-langkah tcoretcsl yang diperlukan secara tepat menurut tingkatan
manajemen dan tata waktunya, sehingga menjamin kinerja Program
PRD
mencapai optimal dan efisien sesuai kendala waktu, sarana/pranrana dan biaya yang tersedia.
23. Kegiatan M-TGH ini idealnya didasarkan pada sistem pelaporan rutin periodik yang ada antara tingkatan manajemen yang berbeda misalnya antara propinsi dan kabupaten/kota. Kesulitan yang dihadapi adalah bahwa model pelaporan yang digunakan dewasa ini umumnya belum menyajikan informasi tentang input, aKivitas dan output program secara menyeluruh.
4.t.2.
Maksud, Tujuan dan Lawas kegiatan E- TGH
24. E-TGH merupakan aKivitas untuk melakukan identifikasi dan menilai aspekaspek yang berkaitan dengan kinerja dan efektivitas program PRD yaitu meliputi perumusan rencana, output, efek dan dampak jangka panjang yang dilakukan sebelum, selama dan setelah implementasi program.
25.
Tujuan E-TGH adalah untuk memungkinkan perangkat manajemen menentukan kelayakan, kinerja dan efektivitas program sesuai pedoman/petunjuk yang telah ditetapkan, sehingga dapat dirumuskan kerangka solusinya bagi implementasi program yang lebih berhasil guna dimasa mendatang.
25.
Lingkup kegiatan E-TGH yang ideal mencakup 3 (tiga) macam yaitu: E-TGH sebelum program dilaksanakan (PreE-TGH); E-TGH selama program sedang berjalan (On-going E-TGH); E-TGH setelah program dilaksanakan (Ex-postE-TGH).
a. b. c.
Gambar-I memberikan illustrasi proses
M&E-TGH dalam konteks proses
Program PRD.
27, Pre E-TGH dilaksanakan untuk menilai perumusan program dan perencanaan program, guna menentukan tingkat kelayakan program. On-going E-TGH untuk menilai output, efek dan dampak jangka pendek serta hubungan yang terjadi diantara ketiganya, guna menentukan kinerja program yang dilaksanakan. Expost E-TGH untuk menilai dampak jangka panjang dan hubungan antara efek dan dampak jangka panjang guna mengetahui efeKivitas program dalam mencapai tujuannya sebagai basis perumusan kebijakan dimasa mendatang.
4.2.
Menentukan Sasaran dan Tuiuan Proqram
28. Sebelum menetapkan apa dan bagaimana M&E TGH, terlebih dahulu perlu mengidentifikasi sasaran dan tujuan Program PRD secara spesifik, kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah apa dan cara bagaimana untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Guna memberikan arahan untuk merumuskan sasaran dan tujuan Program PRD diberikan contoh pada Gambar-2.
7
PROSES
M&E
PROSES PROGRAM PRD
TGH
EfeVDampak Jangka Pendek
Pasca Implementasi
Program Dampak Jangka Panjang
Gambar
- 1:
Monitoring
dan
Evaluasi Penatagunaan Kawasan Hutan
da
Upaya Konservasinya dalam Program Penataan Ruang Daerah Penjelasan Gambar-2 adalah sbb.:
a.) Input, umumnya mencakup
5 M yaitu man, money, material, method,
machine.
b.) Aktivitas, adalah uraian pelaksanaan fungsy'tugas instansi dan atau pel a ksa naa n prosed u r operasiona I baku ( s ta n da rd o pe ra tio n p roced u rr- SOP); c.1 basaran, adalah kondisi basis yang diharapkan, dan dinyatakan dalam pernyataan positif;
d.) Tujuan, adalah kondisi ideal yang diinginkan, dan dinyatakan
dalam
pernyataan normatif. TUJUAN
Gambar -
2:
Perumusan Sasaran dan Tujuan Program
4,3.
Menentukanlndikator
29. yang dimaksud dengan indikator dalam hal ini adalah suatu ukuran hasil (out-put, efek dan dlmpak) program yang mengidentifikasi seberapa besar
ielah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator
hasil
program ini selayaknya telah ditetapkan sebelum program dilaksanakan. Pilihan inaikator ditentukan oleh: (i). sifat sasaran dan tujuan program; (ii). informasi
kuantitatif
dan kualitatif yang
diperlukan;
dan (iii).
tingkatan
manajemen/pengambilan keputusan sebagai penerima informasi yang diperlukan.
30. Indikator hasil program umumnya meliputi a. Indikator outPut; b. Indikator efek; c. Indikator damPak.
:
31. Indikator output dapat berupa hasil fisik misalnya luas kawasan hutan (Ha), luas kawasan budidaya non kehutanan (Ha) atau berupa jasa misalnya tenaga kerja terlatih, petani terampil dsb. Indikator efek adalah pengaruh langsung atzu jangka pendek akibat dari output program misalnya meningkatnya produfttivi-tas iahan, meningkatnya peransefta masyarakat dsb' Indikator dampak adalah pengaruh tidak iangsung atau jangka panjang akibat dari output program, misalnya meningkatnya kondisi lingkungan hidup, menurunnya keseimbangan tata air baerah Aliran Sungai (DAS), meningkatnya kesempatan kerja dsb.
V.
PENUTUP
32. Guna meningkatkan efeKivitas pelaksanaan kegiatan M & E dalam Penataan peranan Ruang Oaerih (M & E PRD) memerlukan dukungan pengembangan dan tugas pendayagunaan menyangkut Instaisi / Lembaga (Pusat dan Daerah) yang cukup dana alokasi personil dan fungsi organisasi, peningkatan kapasitas setl 1eletasan konseptual tentang spesifikasi sasaran dan tujuan program, identifikisi input, efekt.ivitas, output, efek, dampak dan indikator-indikator yang relevan.
33. Pada waktunya apabila telah dirumuskan dengan baik kerangka model M & E PRD tersebut, dapat dikembangkan lebih lanjut suatu model evaluasi keberhasilan pRD yang mencakup analisis deskriptif, evaluatif dan hubungan kausal terhadap aspek-aspek manajemen PRD dan hasil evaluasi terhadap indikator-indikator output, efek dan dampak PRD. Pada akhirnya akan dapat diperoleh variabel-variabel strategis yang menentukan keberhasilan PRD, sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi penentuan kebijakan PRD yang lebih berdayaguna dan berhasilguna.
DAFTAR PUSTAKA Harry Santoso (1993). Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah: Suatu Pendekatan Analitis. Seminar Nasional MKTI di Kampus UGM Bulaksumur, YogYakarta.
Penataan Ruang Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Harry Santoso (2000). -l4enyongsong Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Seminar Nasional Alam: MKTI di Fakultas Pertanian USU, Medan.
10
LAMPIRAN - D
Prostding Seminar Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah
||l
I
I
I
ul
o o I
l{
z
1l €l tl
D
d,
z
tl
FI .l cl
F
8 c
z
c
UJ
c
gc nJS za -g
I
cl
I
rl o €
J ! c
et
r?
E a
;
t
t
t at
5 :l It !i ili
.at
9t
gt:
:<
5 t
EI: te ilr 3l+ 3
,-{
o
z z
5
o
ili
d,
!
dtlltililitilt Flil I ilSl
il it,
il;1.*l
ili
c.
ilililililil!lilglil
tl
fle|flelelililslilil
3li
a
t.
iti
ilEt il
t I € t I IB E tr t H. iIE 3lt 3 9 Iti l9tr
ilE
I
Ia
c
d,
F
I
.H
P o
?
5
la
2
JT
g
at
: ,g 2
I
t :
B
o
ii
P
t g
tg8
a
a
9
I;t
gt
4
2
E
5
c
4 2
qc
56
6
!t is
!o
Ei
at
stsoud 6utnU
F{
Et
Eg g! tb 5! ls *: EF i5
lndNt
-z
;li il!
ililllfllllliltlillli ddi
!
H
5
sl:
Elilit$lil il it r
d
}(
=
Et! -t:
iti
ul
€
Elt ilc 9ta
1
Y
E
EI
EI
iti til
UJ
I El
ililililSltl ltltlil
altt uatu"rutJad
v
E
&
, lndlno
-Tl I
i It
d
lt
UT
o o (J
z
,1l
lil
cl €l
:
c.
z
l?l
;lii
tz
CI
I E
tt
F
z
g
5
t
t
UJ
o,
cac
uJs zr xl
9I 5 At
a
C
ci 9i
3
t tc
o
zH z
tt :i lEr
e :t
tt:
t
o
9i :t! F!
LIJ
d q Y
ili 9
E
tndNt
xa
a
tI
I
ct! ls! ilB
t
E T
a
a
lEti
:g gT
ir
I t:l
t I
1
irlii
,: t
t t -g
t
I
F
til! liiii
-l
!;.
FS $g
?g
!3
tt
i
t
5i
&
a
IE
ili
EIE
3
:
EF F'
:
F
til
tg ilE llii
,
! i iv si eI! si E I gt I I !i I -5 n il iE s tE' :! e ER &
5
e,
a
E .^
I
l;t t!t
3r
T
I I
iti
lEi
a
tiit
i
ta
3,8
tt
k E
ta
ti
t
H
etil
F! tfIt
!
Y
=
I
o t !
ilil
?l
e
3
9I
ll
c
C
gs
c
Z4
€E
I
I
t I I I I
.l
lndt]no
ttsoud
I
6ut^U ual??ru?std o z N
t
-r-l
-I
lr
I !
il
ul
o o (,
al '.:tl tl
z
1
Il
9l i t I F I t
f,
c z
C
it
i
F
zll,t c
?a sts
zr vr
I I
a o E
h
cl
a
t
n
(
:
:t
P
€
I t 5 t
n
:
I I I t I
? a E
t ?
t t 5 t r8 E !
:: iiE {
EI
9i Y H
zH
ar i; lrl i5 oE ia 5t :r 5! !E r! €l ri $€ rg ia tl
o
e!
2l
ti l;i r!: e!r; ;r
d
UJ
H
E;
Y
n
I)
1
Y
o E
c
stl
.lili 5l C
iEtt lels I t: €
€l
,:'
Ez
z
I
il :l ll
:t-l al t :I atFIT ilil a I EI g: I :li sl! ltr etit€ rii €g e,; a! d 3li rl5 €E 3t it: CE ti 9e sli lls ilEli t I lr 3l *
:i :i
o
i a
ilEl
EE a!
llr
€ll 5lr *lg €tP clil€ Elr It it tatr aE
!li tite 3lq Itll
i: !lg ti t; €t t:
a!
;i
&
!€
9
xl
Io
ilili
iclalrl,rl ! l5 IC
?tztt tl:t:
cax
lndll 6uenU o a t4
eili
.E -P 3: q i=E
?
a
I
t
?
t
E
s
a
6.
t
€
e
t
:e ! E
t t E
-e3E
!i d 3P;!
|
iii 6ii
I
d
!
11
E l+ c
|
i |
It
i li
:
;l
v
e
I €
9
!
il2
EIE 5lt
|
i: ls t3 I:
iii ? : !l.i lliiEE
llilas li:13 i
€l€
rlt Sr! rl !1. ;
AE :c
i.E E
o
!;
; I
itE ii.
v
:r? t,t
a i: 5
5
a.E f4 5{5
i i' l:!r
ir. i l5i: iE' r
iti l€ir
:.
E
I:I
lal ial;
ti;i
i
:: i.: 4
1
ita
g :i
6
i: !s g€5; ;i I
6'
&-
3;
j-
...:
.A
5t50ud u!l€alueurd ur!ttPul6uDd
:
lila IEI!
t€:9
I I I
lii:l r:li ial i
sEa
F52a fi--?
I
iFi : tii-.
lgil!e
t:a 5i5
I
€l i;3 g:t !tl| tl:
-:E u t
it
lr
s1!
e
i
I
ii: ,la ?!i
,
3
t
i5;
EEi d?z
a 19 D tg.
C
E
eEF
It
9
t: 7E17,
;ie
;i
={ )a
l6 i:li l$
B€S
5F
il
ilEli lc sili
iEE E:d
E5 t6
lJ l9 l> t9
c
t
lil.
il
It
I
I
6 .ll
til cl
i l:
;lil :ll : tll il:l 9tl € l: ;tl iI itil s l$ B
€
l;l tEl
t
I
!
l:l tEl
I
a::
d;
d F E
a
I
I
tndrno
