SEMARANG

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS BINA MARGA

JL. MADUKORO BLOK AA-BB NO. TELP. (024)7608368 (HUNTING)/FAX. (024) 7608647/7613181 SEMARANG

RENCANA STRATEGIS DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 – 2018

MARET 2014

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR ISI Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………………. i Daftar Tabel …………………………………………………………………………………….………………. ii Daftar Gambar …………………………………………………………………………………………………. iii Kata Pengantar …………………………………………………………………………………………………. iv

BAB I

: PENDAHULUAN ..………………………………………………………………….…………..….1 A. Latar Belakang …..…..……………………………………………………….…………..….1 B. Landasan Hukum .……………..……………………………………………………….…... 2 C. Maksud dan Tujuan …………………………..……………………………………………. 3 D. Sistematika Penulisan ……………………..………………………………………………. 3

BAB II

: GAMBARAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA ..…………………….……………….. 5 A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ……....……………………………………. 5 B. Sumber Daya Dinas Bina Marga .……….………..…………………………………... 8 C. Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga ...………..…………………………………… 11 D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Bina Marga ….18

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ………….21 A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ….. 21 B. Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur ……..……………………………………. 21 C. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum ..………………………………… 23 D. Telaah RTRW dan KLHS ……………………………….…….…………………………... 25 E. Penentuan Isu – isu Strategis …………………………………………………………...29 BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN …………….. 30 A. Visi dan Misi Dinas Bina Marga …………………………………………………….…… 30 B. Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Bina Marga ……………….... 30 C. Strategi dan Kebijakan ……..……..…………………………………………………..… 30 BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ………………….………………………..... 36

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD...…………………………………………………………………………..………………… 40 BAB VI : PENUTUP .…………………………..…………………………………………..………………….. 43

i


DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Bina Marga status s/d Desember 2013 …………………………………………………………………. 8 Tabel 2.2. Rincian Pegawai di Lingkungan Dinas Bina Marga status s/d Desember 2013 ……….……………………………………………………….. 8 Tabel 2.3. Asset Peralatan Utama Dinas Bina Marga …………………………….

9

Tabel 2.4. Asset Gedung dan Bangunan Kantor Dinas Bina Marga …………………………. 10 Tabel 2.5. Target dan Realisasi (per sasaran yang ditetapkan) pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya …………………………….... 12 Tabel 2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum …………………. 17 Tabel 3.1. Deskripsi Kajian Pengaruh dan Mitigasi Dampak Indikasi Program/ Kegiatan Prioritas Dinas Bina Marga …………………………………………….…..... 27 Tabel 4.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Target dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Bina Marga Jateng 2013 - 2018 …….………. 32 Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah …….. 37 Tabel 6.1. Indikator Kinerja Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD …………………. 40

ii


DAFTAR GAMBAR Gambar

2.1 Bagan Organisasi Dinas Bina Marga …………………..…………..………………. 7

Gambar

2.2 Bagan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah ..………… 7

iii


KATA PENGANTAR Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018, merupakan Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah diharapkan merupakan acuan umum (guidance) rencana dan kegiatan lingkup kebinamargaan, dapat dijadikan bahan rujukan bagi instansi terkait lintas sektoral pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dan para pihak pemerhati pelayanan infrastruktur jalan. Dengan demikian diharapkan semua pihak yang terkait dengan pelayanan infrastruktur terdapat kesepahaman dalam mewujudkan tingkat pelayanan infrastruktur jalan yang handal dan ramah lingkungan. Semoga Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah ini bermanfaat bagi kita semua.

iv


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 - 2018 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yang akan ditetapkan kemudian. Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan – kegiatan tahunan yang masuk dalam isu – isu strategis bedasarkan skala prioritas yang ada dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun. Proses Penyusunan Renstra yaitu perumusan nilai-nilai strategis/ analisa stake holder, menentukan visi dan misi, analisa lingkungan (SWOT), menentukan isu strategis, strategis pelaksanaan program - program strategis, perumusan rencana aksi/ rencana kerja. Keterkaitan renstra Dinas Bina Marga dengan RPJMD antara lain meningkatkan kualitas dan kapasitas serta kondisi jalan dan jembatan kewenangan provinsi serta mendukung pembangunan Jalan Tol Bawen - Solo dan Tol Brebes - Semarang guna meningkatkan daya saing. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan Renstra Tahun 2013 2018 secara bertahap, berkesinambungan melakukan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan dan mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan disemua wilayah. Total panjang jalan provinsi adalah 2.565,621 Km berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 620/12/2010, tanggal 02-08-2010 tentang penetapan status ruas – ruas jalan sebagai jalan provinsi dan peranannya dalam jaringan jalan primer sebagai jalan arteri, kolektor 1, kolektor 2 dan kolektor 3 di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan panjang jembatan provinsi 26.086 m (2.068 Buah), termasuk menangani sebagian ruas jalan non status sepanjang 4,040 Km yaitu Jalan Komplek Wisata Borobudur dan JL. Akses Bandara A. Yani Semarang. Peningkatan kinerja jalan Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun dengan kondisi akhir tahun 2013 adalah Kondisi jalan baik sepanjang 2.224,393 Km ( 86.70 % ), Kondisi jalan sedang sepanjang 334,557 Km ( 13.04 % ), Kondisi jalan rusak sepanjang 6,671 Km ( 0.26 % ) dan Kondisi jembatan baik sepanjang 20.593,72 m ( 79.00 % ), Kondisi jembatan sedang sepanjang 5.242,28 m ( 20.11 % ), Kondisi jembatan rusak sepanjang 232,00 m ( 0.89 % ), maka sebagai bagian dari upaya

1

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab tersebut dituangkan dalam program Rehabalitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, disusunlah Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. B. Landasan Hukum Dalam penyusunan Restra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 2018, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah: 1.

Undang – Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

2.

Undang – Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3.

Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

4.

Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5.

Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 11. Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029; 12. Perda Jateng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025; 13. Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah; 14. Perda Jateng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah; 15. Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan; 16. Perda Jateng Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018; 17. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2007 tentang Program Indikatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 jo Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang

2

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2007 tentang Program Indikatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009; 18. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah; 19. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah; 20. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana ( RAD-PRB) Provinsi Jawa Tengah. C. Maksud Dan Tujuan 1. Renstra Dinas Bina Marga disusun dengan maksud : a. Sebagai dokumen induk perencanaan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan; b. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami visi, misi, strategi dan arah kebijakan Dinas Bina Marga dalam jangka menengah atau 5 (lima) tahun periode pembangunan. 2. Renstra Dinas Bina Marga disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun kedepan. D. Sistematika Penulisan Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renstra.

BAB II

Gambaran Pelayanan Dinas Bina Marga Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan kewenangan), sumber daya yang dimiliki, capaian - capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan hambatan - hambatan utama yang perlu diatasi melalui Renstra ini.

3

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH BAB III

Isu

–

Isu

Strategis

Berdasarkan

Tugas

Pokok

Dan

Fungsi

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Bina Marga, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan RTRW dan KLHS, penentuan isu-isu strategis Dinas Bina Marga. BAB IV

Visi,

Misi,

Tujuan,

Dan

Sasaran,

Strategi

Dan

Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran jangka menengah, Strategi dan Kebijakan Dinas Bina Marga. BAB V

Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI

Indikator Kinerja Skpd yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Bina Marga yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII

Penutup Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renstra secara keseluruhan.

4


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BINA MARGA

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Bina Marga a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 tahun 2002, tanggal 2 April 2002, tentang Struaktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah; penggabungan 16 Cabang Dinas Bina Marga menjadi 8 Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah; b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, No. 6 tahun 2008, tanggal 7 Juni 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Jumlah Balai Pelaksana Teknis Bina Marga dari 8 (delapan) menjadi 9 (sembilan) Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah; c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah, No. 49 tahun 2008, tanggal 20 Juni 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah; d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah, No. 72 tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. 2. Tugas Pokok : Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang jalan dan jembatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. 3. Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Bina Marga mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang jalan dan jembatan; b. Perencanaan program kerja bidang jalan dan jembatan; c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang jalan dan jembatan; d. Pembinaan dan fasilitasi bidang bina marga lingkup provinsi dan kabupaten/kota; e. Pelaksanaan tugas di bidang bina teknik, pembangunan wilayah barat, pembangunan wilayah tengah dan pembangunan wilayah timur; f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang jalan dan jembatan; g. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH 4. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Susunan Organisasi Dinas Bina Marga terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan :  Subbagian Program;  Subbagian Keuangan;  Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Bina Teknik, membawahkan :  Seksi Penerapan dan Pengembangan Standar Teknik;  Seksi Pengkajian dan Pengujian Mutu;  Seksi Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan. d. Bidang Pembangunan Wilayah Barat, membawahkan :  Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;  Seksi Pemeliharaan. e. Bidang Pembangunan Wilayah Tengah, membawahkan :  Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;  Seksi Pemeliharaan. f. Bidang Pembangunan Wilayah Timur, membawahkan :  Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan  Seksi Pemeliharaan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) Adalah unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota. h. Kelompok Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah adalah Jabatan Fungsional Perencana.

6


BAGAN ORGANISASI DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS SEKRETARIS

KA.SUB BAG. PROGRAM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KA.BIDANG BINA TEKNIK

KA.BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH BARAT

KA.BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH TENGAH

KA.SUB BAG. KEUANGAN

KA.SUB BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KA.BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH TIMUR

KA.SEKSI PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN STANDAR TEKNIK

SEKSI PENINGKATAN JALAN&JEMBATAN



KA.SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGUJIAN MUTU

SEKSI PEMELIHARAAN

SEKSI PEMELIHARAAN

SEKSI PEMELIHARAAN

KA.SEKSI PERALATAN DAN BAHAN JALAN& JEMBATAN

KA. UPTD

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Bina Marga

Gambar 2.2 Bagan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah

7

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH B. Sumber Daya Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pemerintah dibidang pembangunan jalan dan jembatan merupakan Dinas teknis, namun demikian apabila dilihat dari sumber daya manusia akan terlihat komposisi pegawai non teknis lebih banyak dibandingkan dengan pegawai teknis. Sampai dengan akhir Desember 2013 jumlah keseluruhan pegawai pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1022 orang yang terdiri dari lebih kurang 70% tenaga non teknis dan 30% tenaga teknis, sehingga

sangat

mempengaruhi

kinerja

sebagai

Dinas

teknis.

Adapun

rincian

kepegawaian sebagai berikut : 1. Susunan Kepegawaian : Tabel 2.1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Bina Marga status s/d Desember 2013 JUMLAH PEGAWAI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Dinas Bina Marga (Kantor Pusat) Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Semarang Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Pati Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Purwodadi Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Surakarta Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Cilacap Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Tegal Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Pekalongan TOTAL

211 Orang 76 Orang 101 Orang 141 Orang 114 Orang 108 Orang 58 Orang 72 Orang 72 Orang 69 Orang 1.022 Orang

Tabel 2.2 Rincian Pegawai di Lingkungan Dinas Bina Marga status s/d Desember 2013 RINCIAN PEGAWAI I. Jenis Kelamin 1. Pria 2. Wanita II. Pendidikan 1. Pasca Sarjana (S-2) 2. Sarjana (S-1) 3. D3 4. SLTA 5. SLTP 6. SD III. ESELON 1. II 2. III 3. IV

910 Orang 112 Orang 67 Orang 175 Orang 72 Orang 417 Orang 155 Orang 136 Orang 1 Orang 14 Orang 39 Orang

8

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH 2. Asset Dinas Bina Marga a. Asset Peralatan Utama Tabel 2.3 Asset Peralatan Utama Dinas Bina Marga

NO

JENIS PERALATAN

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 32 32 33 34 35

Three Wheel Roller 6-8, 10-12 Ton Dump Truck 3-5 Ton Tandem Vibration Roller 2 Ton Tandem Vibration Roller 4 Ton Baby Roller Flat Bad Truck With Crane 3-5 Ton Truck Trailer / Head Tractor Buldozer Motor Grader Wheel Loader 1,2 / 1,5 M3 Vibro Roller 8 Ton Crane On Wheel 15 Ton Tire Roller 8 - 10 Ton Crane On Truck 35 Ton Pile Hammer 2,5 Ton Cold Milling lebar 100 cm Cold Milling lebar 50 cm Mini Excavator Syndrome Road Maintenance Truck Portable Asphalt Mixing Plant ( AMP ) Generator Set Compresor Hydrolik Press / Manual Press Backhoe Loader Plat Tamper Water pump Derek crane hydrolic manual Grass Cutter Asphalt Sprayer Concrete Mixer Pick Up Sepeda Motor Roda 3

SAAT INI ( 2013 ) KONDISI ALAT JUMLAH ALAT KANTOR BPT BAIK RUSAK PUSAT ( TDK BISA DIPAKAI ) 3 4 5 6 3 3 1 2 2 1 2 3 2 2 4 1 2 1 1 1 8 4 2 2 2 3 5 2 -

62 26 4 17 16 2 1 19 6 7

8 20 4 16 14 4 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 4 3 2 2 19 3 3 2 7

57 9 2 2 1 2 2 1 1 1 1 4 1 2 2 6 -

KETERANGAN

7 48 HIBAH APBN 3 HIBAH APBN

9

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH b. Asset Gedung dan Bangunan Kantor Tabel 2.4 Asset Gedung dan Bangunan Kantor Dinas Bina Marga Bangunan Gedung Kantor No.

Kantor Jumlah

Luas Lantai (M2)

Jumlah

Bangunan Gedung Tempat Ibadah

Bangunan Gudang

Rumah Negara Luas Lantai (M2)

Jumlah

Luas Lantai (M2)

Jumlah

Gedung Pos Jaga

Luas Lantai (M2)

Jumlah

Luas Lantai (M2)

Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Gedung Garasi/Pool

Jumlah

Luas Lantai (M2)

Jumlah

Bangunan Gedung Olah Raga

Luas Lantai (M2)

Jumlah

Luas Lantai (M2)

1

Kantor Pusat

2

3,332.00

5

350.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

BPT Bina Marga Wilayah Semarang

8

1,282.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

BPT Bina Marga Wilayah Pati

13

1,625.42

1

251.00

1

98.00

2

94.00

1

9.00

1

108.00

-

-

-

-

4

BPT Bina Marga Wilayah Purwodadi

14

2,516.25

7

759.80

1

48.00

2

64.00

-

-

2

414.00

2

216.00

1

292.00

5

BPT Bina Marga Wilayah Surakarta

12

4,877.00

1

48.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1

242.00

-

-

6

BPT Bina Marga Wilayah Magelang

8

1,433.00

5

339.00

5

595.14

1

60.00

-

-

-

-

-

-

-

-

7

BPT Bina Marga Wilayah Wonosobo

4

939.00

-

-

-

-

-

-

2

64.00

-

-

-

-

-

-

8

BPT Bina Marga Wilayah Cilacap

7

2,685.15

2

176.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

BPT Bina Marga Wilayah Tegal

13

1,405.68

9

1,711.87

1

80.00

-

-

-

-

1

200.00

1

200.00

1

140.00

10

BPT Bina Marga Wilayah Pekalongan

11

2,716.61

1

53.00

1

205.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 10

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH C. Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga 1. Evaluasi Renstra 2008 – 2013 Menurut statusnya, panjang Jalan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 2.565.621 km terdiri dari 263 ruas. Kondisi jalan provinsi pada tahun 2008 dalam kondisi baik 84,25%, sedang 15,26%dan rusak 0,49% sedangkan kondisi jembatan baik 74,66%, sedang 24,15% , dan rusak 1,19%. Capaian kondisi jalan dan jembatan pada akhir tahun 2013 meningkat menjadi jalan baik 86,70%, jalan sedang 13,04% dan jalan rusak 0,26% sedangkan jembatan baik 79,00%, jembatan sedang 20,11% dan jembatan rusak 0,89%. Meskipun peningkatan kapasitas jalan terus diupayakan, daya dukung Jalan provinsi masih belum optimal, mengingat masih terdapatnya jalan alih status jalan kab menjadi jalan provinsi yang lebarnya < 6,00 m (3,5 m - 5,0 m) sepanjang 1.271,420 km Kegiatan-Kegiatan Strategis : Di samping pencapaian 2008-2013 yang digambarkan secara umum melalui kondisi jalan, ada beberapa kegiatan yang dinilai strategis yang dapat memperjelas pencapaian selama lima tahun sebelumnya yaitu pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) Jawa Tengah direncanakan sepanjang 212, 25 km, melalui kabupaten Wonogiri, Purworejo, Kebumen dan Cilacap, pengadaan tanah sampai dengan tahun 2013 mencapai 122,74 km. Sisa panjang yang masih harus dibebaskan sepanjang 99,51 km terdiri dari 16,13 km di Kabupaten Kebumen dan 83,38 km di Kabupaten Cilacap, diharapkan pada tahun 2014 dapat dipercepat penyelesaiannya bersama Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan. Progres Pembangunan Fisik mencapai 28,19 Km dengan rincian 6,16 Km 4 lajur dan 22,03 km 2 lajur. Program Regional Road Development Project (RRDP) loan dan Islamic Development Bank (IDB) melalui Kementrian Pekerjaan Umum yang diarahkan untuk 3 ruas yaitu Giriwoyo-Duwet (Kab.Wonogiri), Congot-Jali-Wawar (Kab. Purworejo) dan Wawar-Tambakmulyo (Kab. Kebumen) yang telah dimulai prosesnya pada tahun 2011, saat ini dalam proses pelelangan konstruksi (masa pra kontrak). Diharapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat segera menyelesaikan pengadaan tanah pada sekmen selanjutnya yaitu dikabupaten Kebumen dan Cilacap, sebagai syarat untuk mengajukan dana penanganan fisik kepada Kementian Pekerjaan Umum. Selain itu, terjadi peningkatan kondisi jalan di Jawa Tengah wilayah Timur, Tengah dan Barat sebagai upaya untuk mendukung pengembangan Kawasan Blok Cepu, peningkatan kondisi jalan di wilayah perbatasan, jalur akses Pantura - Pansela dan mendukung kegiatan pariwisata serta penanganan khusus daerah rawan longsor dan banjir secara terperinci sebagaimana tertera pada table 2.5 Target dan Realisasi.

11



Tabel 2.5 Target dan Realisasi (per sasaran yang ditetapkan) pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

No

1

Program dan Indikator Kinerja Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Meningkatnya efektivitas dan pembangunan jaringan Jalan Lintas Selatan Lancarnya aksesibilitas transportasi dari dan ke terminal baru Bandara A. Yani . Pembangunan jalan akses menuju terminal baru Bandara A. Yani

Anggaran 2008 2012 (Rp. 000)

Target RPJMD 20082013

Realisasi Capaian Target RPJMD 2008-2013 Satuan

2008

2009

2010

2011

2012

Kinerja 2008 s/d 2013

Target RKPD 2013

Capaian thn 2013

Keterangan

17.052.321 Meningkat

Dilaksanakan melalui Program peningkatan

Lancar

1.15

Km

1.15

0

0

0

Terhubungnya aksesibilitas yang aman lancar dan memadai antara lain Kota PekalonganKab. Pekalongan-Kab. Banjarnegara-Kab. WonosoboKab. Kebumen; Kab. PemalangKab. Purbalingga-Kab. Purwokerto-Kab. Cilacap dan Kab. Kendal (Weleri) – Kab. Temanggung

0

Terlaksananya Pembangunan jalan akses menuju terminal baru Bandara A. Yani sepanjang 1,15 km

0

Terlaksananya Pembangunan jalan akses menuju terminal baru Bandara A. Yani sepanjang 1,15 km

Dilaksanakan melalui Program peningkatan

12

12


No

2

Program dan Indikator Kinerja Program Membaiknya kondisi prasarana jalan dan jembatan dalam mendukung kelancaran arus transportasi wilayah diantaranya kawasan Blok Cepu, pariwisata, perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten / kota, daerah rawan bencana dan kawasan pengembangan perekonomian wilayah. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Meningkatnya waktu tempuh rata-rata menjadi 45 Km/jam dan terfasilitasinya penanganan jalan dan jembatan. Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 2.539,70 km Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan jembatan provinsi sepanjang 24.135 m.

Anggaran 2008 2012 (Rp. 000)




2008

2009

2010

2011

2012


Target RKPD 2013

Capaian thn 2013

Keterangan Dilaksanakan melalui Program peningkatan

631.961.027

2.539,70

Km

2.583,25

2.599,77

2.612,71

2.651,30

2.618,93

2.574,48

2.592,28

2.574,48

24.135

m'

25.335

25.335

25.335

25.335

25.335

25.335

25.335

25.335

13

13

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH

No 3

Program dan Indikator Kinerja Program Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Meningkatnya kondisi jalan baik sebesar 86,54% Meningkatnya kondisi jembatan baik sebesar 79% Meningkatnya efektivitas dan pembangunan jaringan Jalan Lintas Selatan Tersedianya sebagian lahan bebas dan tertanganinya sebagian fisik ruas jalan JJLS di Kab. Cilacap, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo dan Kab. Wonogiri.

Terhubungnya aksesibilitas yang aman lancar dan memadai antara lain Kota PekalonganKab. Pekalongan-Kab. Banjarnegara-Kab. WonosoboKab. Kebumen; Kab. PemalangKab. Purbalingga-Kab. Purwokerto-Kab. Cilacap dan Kab. Kendal (Weleri) – Kab. Temanggung

Anggaran 2008 2012 (Rp. 000)



2008

2009

2010

2011

2012


Target RKPD 2013

Capaian thn 2013

Keterangan

568.821.488

86,54

%

84,25

85,00

85,36

85,72

86,18

86,70

86,54

86,70

79,00

%

74,66

75,46

76,35

77,53

78,32

79,00

79

79,00

Tersedianya lahan bebas seluas 2.232.727 m2 dan pembangunan fisik sepanjang 28,19 km

Meningkat

Tersedianya sebagian lahan dan fisik ruas JJLS

40,00

Km

Km

Pembebasan lahan 85,70 Km, seluas 878.825,35 m2.

Pembebasan lahan 93,75 Km, seluas 1.734.102 m2.

Pembebasan Lahan 97,66 km seluas : 1.853.928 m2

Pembebasan Lahan bertambah 4,44 km menjadi 102,1 Km Seluas : 1.899.696 m2

Pembebasan lahan 112,29 km, seluas 2.216.204 m2

Fisik 7,4 Km

Fisik 22,29 Km (terdiri dari 6,16 Km (4 lajur), 16,13 Km (2 lajur))

Fisik : 27,09 km 6,16 km (4 lajur) 20,93 km (2 lajur)


Fisik : 28,19 Fisik : 28,19 km 6,16 km km 6,16 km (4 (4 lajur) 22,03 km (2 lajur) 22,03 lajur) km (2 lajur)

2,00 km efektif

10,425 km efektif

18,39 km 9,88 km efektif/ 152,51 efektif/ 107,94 km fungsional km funngsional

0

Tercapainya aksesibilitas yang aman lancar dan memadai antara lain Kota Pekalongan- Kab. Pekalongan-Kab. Banjarnegara-Kab. Wonosobo- Kab. Kebumen; Kab. Pemalang-Kab. Purbalingga-Kab. Purwokerto-Kab. Cilacap dan Kab. Kendal (Weleri) – Kab. Temanggung sepanjang 54,405 km

Pembebasan lahan 5,24 Km, seluas 111.429 m2

Tersedianya lahan bebas seluas 2.232.272 m2 dan pembangunan fisik sepanjang 28,19 km


11 Km efektif Tercapainya

aksesibilitas yang aman lancar dan memadai antara lain Kota Pekalongan- Kab. Pekalongan-Kab. Banjarnegara-Kab. Wonosobo- Kab. Kebumen; Kab. Pemalang-Kab. Purbalingga-Kab. Purwokerto-Kab. Cilacap dan Kab. Kendal (Weleri) – Kab. Temanggung sepanjang 54,405 km

14 14

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH No

Program dan Indikator Kinerja Program

Anggaran 2008 2012 (Rp. 000)

180,00

Membaiknya kondisi prasarana jalan dan jembatan dalam mendukung kelancaran arus transportasi wilayah diantaranya kawasan Blok Cepu, pariwisata, perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten / kota, daerah rawan bencana dan kawasan pengembangan perekonomian wilayah.

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. Optimalnya kinerja fungsi jalan dan jembatan Provinsi Jawa Tengah



Realisasi Capaian Target RPJMD 2008-2013 Satuan Km

2008

2009

2010

2011

2012

53,90 km 45,89 km 42,83 km 28,165 efektif efektif/ 121,98 efektif/ 94,68 efektif/ 137,82 km, fungsional km, fungsional km, fungsional

52,11 efektif

Jalan dan jembatan berfungsi dengan baik (Leger 82,65 km; LHR 161 pos; pengadaan aspal 2.580 drum; perbaikan alat berat 18 jenis 64 buah; Pengadaan bahan 3 jenis 2.148 buah; pengadaan alat laboratorium 5 jenis 30 buah)

Jalan dan jembatan berfungsi dengan baik (LHR 89 pos; Pengadaan aspal 1.184 drum; Perbaikan alat berat 16 jenis,110 buah; Pengadaan bahan 4 jenis, 1.365 buah; Pengadaan alat berat 3 jenis 4 buah.)

Kinerja 2008 s/d 2013 Membaiknya kondisi prasarana jalan dan jembatan dalam mendukung kelancaran arus transportasi wilayah diantaranya kawasan Blok Cepu, pariwisata, perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten / kota, daerah rawan bencana dan kawasan pengembangan perekonomian wilayah sepanjang 316,156 km

Target RKPD 2013

Capaian thn 2013

Keterangan

78,18 efektif Membaiknya kondisi

prasarana jalan dan jembatan dalam mendukung kelancaran arus transportasi wilayah diantaranya kawasan Blok Cepu, pariwisata, perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten / kota, daerah rawan bencana dan kawasan pengembangan perekonomian wilayah sepanjang 316,156 km

36.551.967 Jalan dan jembatan berfungsi dengan baik

Jalan dan jembatan berfungsi dengan baik (Pengadaan alat berat 4 jenis 13 buah; pengadaan alat laboratorium 11 jenis 33 buah)

Jalan dan jembatan berfungsi dengan baik (LHR 161 pos; perbaikan alat berat 6 jenis 16 buah; Pengadaan bahan 2 jenis 1.040 buah; pengadaan alat berat 2 jenis 5 buah dan pengadaan alat laboratorium 4 jenis 6 buah.)

Jalan dan jembatan berfungsi dengan baik (LHR 132 pos; Pengadaan aspal 1.626 drum; Perbaikan alat berat 9 jenis,21 buah; Pengadaan bahan 4 jenis, 1.142 buah; Pengadaan alat berat 2 jenis 8 buah dan pengadaan alat laboratorium 3 jenis 6 buah.)

15

Tercapainya kondisi Jalan dan jembatan berfungsi baik (Leger 82,65 km; LHR 543 pos; pengadaan aspal 5.390 drum; pengadaan bahan 13 jenis 5.695 buah, terpeliharanya Alat Berat 211 unit terdiri dari 49 jenis; Alat laboratorium 23 jenis 75 buah / unit)

Jalan dan jembatan berfungsi dengan baik (LHR 100 pos; Pengadaan aspal 815 drum; perbaikan alat berat 16jenis 110 buah; pengadaan bahan 4 jenis 2.300 buah; pengadaan alat berat 2 jenis 4 buah.)

Tercapainya kondisi Jalan dan jembatan berfungsi baik (Leger 82,65 km; LHR 543 pos; pengadaan aspal 5.390 drum; pengadaan bahan 13 jenis 5.695 buah, diantaranya bronjong, armco,sheet pile dll,terpeliharanya Alat Berat 211 unit terdiri dari 49 jenis; Alat laboratorium 23 jenis 75 buah / unit)

15

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH 2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Bina Marga Total panjang jalan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 26.368,792 km, terdiri dari jalan nasional sepanjang 1.390,571 km, jalan provinsi sepanjang 2.565,621 km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 22.412,600 km. Kondisi pelayanan prasarana jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 sebagai berikut : a) Aksesbilitas Indikator aksesbilitas yaitu tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. Kondisi sampai dengan tahun 2012 seluruh titik pusat kegiatan (PK) sudah terhubung baik oleh jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota. Total panjang jalan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 26.368,792 km. Untuk

meningkatkan

aksesbilitas

khususnya

di

wilayah

Selatan

direncanakan

pembangunan ruas jalan Wawar-tambakmulyo/Ruas Jalan Diponegoro Kabupaten Kebumen (Jaringan Jalan lintas Selatan/JJLS) sepanjang 38,460 km. Panjang eksisting jalan ditambah rencana pembangunan jalan menjadi 26.407,252 km, sehingga tingkat aksesbilitas (ratio panjang jalan eksisting dibandingkan total panjang jalan eksisting ditambah rencana pembangunan jalan) sebesar 99,85% diharapkan pada akhir tahun 2014, ruas JJLS selesai terbangun dengan Regional Road Development Programe (RRDP) sehingga indek aksesbilitas dapat terpenuhi 100%. b) Mobilitas Indikator mobilitas yaitu tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. Tingkat mobilitas jaringan jalan dilihat dari rasio antara jumlah total panjang jalan yang menghubungkan semua PK terhadap jumlah total penduduk dalam satuan Km/10.000 jiwa. Indeks mobilitas jawa tengah pada tahun 2012 mencapai 8,078 Km/10.000 jiwa, dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 269,26% telah memenuhi SPM pada tahun 2014 sebesar 100%. c) Keselamatan Indikator keselamatan adalah tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendaraan dengan selamat. Sampai dengan tahun 2012, ruas jalan nasional dan provinsi sepanjang 3.956,192 km, sedangkan ruas jalan yang rawan kecelakaan dan rawan longsor/banjir sepanjang 525,556 km, sehingga ruas jalan yang sudah memenuhi criteria keselamatan sepanjang 3.430,636 km, maka indek keselamatan kewenangan nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah 86,72% sudah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan Kementrian Pekerjaan Umum pada tahun 2014 mencapai 60%. d) Kondisi Jalan Indikator kondisi jalan yaitu tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Sampai dengan Tahun 2012, jalan rusak di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 6.041,836 km yang terdiri dari 93,099 km jalan nasional, 7.184 km jalan provinsi dan 5.941,580 km jalan kabupaten/kota, sehingga total jalan yang telah

16

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH memenuhi criteria kondisi baik dan sedang sepanjang 20.326,909 km. Maka prosentase pelayanan kondisi ruas jalan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 77,08%, telah melampaui standar pelayanan yang ditetapkan Kementiran Pekerjaan Umum pada tahun 2014 sebesar 60% e) Kecepatan Indikator kecepatan yaitu tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. Panjang jalan kewenagan provinsi yang sudah memenuhi kriteria kecepatan sepanjang 1.716,491 km dan belum memenuhi criteria kecepatan sepanjang 849,13 km, karena kapasitas jalan belum memadai untuk melayani arus kendaraan. Dengan kondisi tersebut maka persentase pelayanan jalan provinsi yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana sebesar 66,90% diatas Standar Pelayanan Minimum yang diterapkan Kementrian Pekerjaan Umum pada tahun 2014 sebesar 60%. hal ini dapat dilihat pada tabel 2.6 Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum. Tabel 2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum NO

JENIS PELAYANAN DASAR

1

2

1

Jalan

3 Jaringan

Ruas

4

STANDAR PELAYANAN MINIMAL NILAI INDIKATOR 5

NILAI CAPAIAN

6

BATAS WAKTU PENCAPAIAN 7

KETERANGAN 8

Aksesibilitas

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

100%

99,85%

2014

Dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah

Mobilitas

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.

100%

269,26%

2014


Keselamatan

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.

60%

86,72%

2014


Kondisi jalan

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.

60%

77,08%

2014


Kecepatan

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.

60%

66,90%

2014


17

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Bina Marga Dalam menyusun strategi digunakan metoda Analisa SWOT, merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor didalam perusahaan (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut : 1. Analisis Faktor Internal Analisis Faktor Internal Rencana Pencapaian dan sasaran Infrastruktur Jalan Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (Strengths) dan kelemahan-kelemahan (Weaknesses). Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : a. Kekuatan (Strenght) -

Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas;

-

Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;

-

Adanya struktur organisasi Balai Pelaksana Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dari kantor induk;

-

Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan;

-

Adanya

pembagian

penanganan

secara

jelas

yang terdiri dari

program

rehabilitasi/pemeliharaan, dan peningkatan/penggantian serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. b. Kelemahan (Weakness) -

Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai;

-

Semakin banyaknya pemanfaatan lahan jalan yang tidak sesuai peruntukannya;

-

Kurangnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan jembatan;

-

Masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah perbatasan antar provinsi;

-

Masih

Kurangnya

bangunan

pelengkap

dan

perlengkapan

jalan

yang

mengakibatkan stabilitas konstruksi jalan/jembatan terganggu. 2. Analisis Faktor Exsternal Analisis faktor eksternal terkait penanganan jalan kewenangan Provinsi Jawa Tengah untuk mengidentifikasikan peluang-peluang (opportunities) dan ancamanancaman (threats) yang ada terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi makro yaitu sebagai berikut : a. Peluang (Opportunity) -

Adanya pencanangan Gubernur tentang dimulainya tahun infrastruktur;

18

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH -

Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program MP3EI yang menjadikan sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan;

-

Meningkatnya alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;

-

Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;

-

Adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa cold milling, rigid pavement dan beton pre-cast;

b. Ancaman -

Semakin

tingginya

pertumbuhan

volumen

lalu

lintas

dan

meningkatnya

pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 Ton); -

Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;

-

Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;

-

Masih adanya kejadian bencana alam longsor, ambles yang mengancam konstruksi jalan dan jembatan;

-

Jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata didalam wilayah provinsi.

Hasil hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut : 1. Optimalkan tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun guna mendukung adanya pencanangan Gubernur tentang dimulainya tahun infrastruktur; 2. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas dengan meningkatnya alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur; 3. Manfaatkan adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program rehabilitasi/pemeliharaan, dan peningkatan/penggantian serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa cold milling, rigid pavement dan beton pre-cast; 4. Optimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas guna mendukung adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program MP3EI yang

menjadikan

sektor

infrastruktur

sebagai

faktor

pengungkit

prioritas

pembangunan; 5. Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan dengan adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan; 6. Atasi kurangnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan jembatan dengan adanya pencanangan Gubernur tentang dimulainya tahun infrastruktur; 7. Atasi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah perbatasan antar provinsi dengan memanfaatkan adanya

19

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH kebijakan pemerintah pusat melalui program MP3EI yang menjadikan sektor infrastruktur sebagai faktor pengukit prioritas pembangunan; 8. Atasi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah perbatasan antar provinsi dengan memanfaatkan meningkatnya alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur; 9. Atasi semakin banyaknya pemanfaatan lahan jalan yang tidak sesuai peruntukannya dengan memanfaatkan adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan; 10. Atasi kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia dengan adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa cold milling, rigid pavement dan beton pre-cast; 11. Optimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk menanggulangi semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 Ton); 12. Optimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk menanggulangi semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan; 13. Optimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas guna menanggulangi masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah; 14. Manfaatkan tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun guna menanggulangi masih adanya kejadian bencana alam longsor, ambles yang mengancam konstruksi jalan dan jembatan; 15. Optimalkan adanya struktur organisasi Balai Pelaksana Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dari kantor induk untuk mengatasi jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata di dalam wilayah provinsi; 16. Tanggulangi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah perbatasan antar provinsi dan hindari semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 Ton); 17. Tanggulangi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah perbatasan antar provinsi dan hindari semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan; 18. Atasi

kurangnya

kuantitas

Sumber

Daya

Manusia

yang

memadai

untuk

menanggulangi jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata didalam wilayah provinsi.

20

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarakan Tugas dan Fungsi Pelayanan : Sistem jaringan jalan dan spesifikasi penyediaan parasarana jalan antara Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada beberapa koridor lintas belum sinergis, sehingga memberikan kendala pada sarana transportasi yang dipergunakan. Harus diakui bahwa belum tersinerginya Jalan Nasional dan Jalan Sub-Nasional dikarenakan adanya pemisahan tegas yang tertera dalam Undang-Undang No.38/2004 tentang Jalan yang berdasarkan pemikiran desentralisasi bidang jalan. Padahal, pada kenyataan di lapangan, seluruh jalan tanpa terkecuali merupakan bagian dari sektor transportasi, jika Jalan Nasional saja yang mantap sementara jalan daerah (Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota) tidak mantap, akhirnya biaya transportasi tetap tinggi karena ada bagian dari jalan yang rusak kondisinya. Jalan Provinsi Jawa Tengah masih terdapat jalan dan jembatan yang kondisinya belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal diantaranya : 1. Kapasitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal yaitu : a. Lebar jalan yang kurang dari 6.00 m b. Lebar jembatan yang kurang dari 9.00 m 2. Kualitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal yaitu : a. Struktur jalan yang belum memenuhi beban standar jalan kolektor sekunder (MST 8 Ton) b. Struktur jembatan yang belum memenuhi beban standar Ditjen Bina Marga 3. Daerah - daerah tertentu yang berpotensi rawan longsor/ banjir yaitu : a. Daerah dengan struktur asli yang labil; b. Daerah perbukitan yang rawan terjadinya longsor; c. Daerah genangan banjir. B. Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur : Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Tengah. Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas bina marga Provinsi Jawa Tengah adalah pada misi ke enam dan ke tujuh yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 2. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

21

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu

mengejawantahkan

Visi

Pembangunan

Jawa

Tengah

2013-2018,

melalui

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. 3. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, “mboten korupsi mboten ngapusi”. 4. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih a. Membangun Jawa Tengah berbasis TRISAKTI Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan; b. Mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat

yang

berkeadilan,

menanggulangi

kemiskinan dan pengangguran; c. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”; d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persataun dan kesatuan; e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak; f.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang lebih berkualitas;

g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 5. Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga dengan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih Misi Kepala Daerah yang ke 6 (Enam) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sangat

terkait dengan fungsi

Dinas Bina Marga yang ke 1 (Satu) yaitu Perumusan kebijakan teknis bidang jalan dan jembatan serta fungsi yang ke 3 (Tiga) yaitu Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang jalan dan jembatan. Sedangkan misi kepala daerah yang ke 7 (Tujuh) yaitu Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan juga sangat terkait dengan fungsi Dinas Bina Marga yang ke 2 (Dua) yaitu perencanaan program kerja bidang jalan dan jembatan serta fungsi yang ke 4 (Empat) yaitu Pembinaan dan fasilitasi bidang bina marga lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan fungsi yang ke 5 (Lima) tentang pelaksanaan tugas di bidang bina teknik, pembangunan wilayah barat, pembangunan wilayah tengah dan pembangunan wilayah timur.

22

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global tersebut. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu melaksanakan Visi Pembangunan Jawa Tengah 2013-2018, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah pada periode 2013-2018 terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur untuk menghantarkan pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat Jawa Tengah yang Sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh ‘Isu Strategis’ sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang, serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang ke binamargaan kepada masyarakat. C. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian. Pelaksanan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal. Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (local capacity building) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)

termasuk

peraturan

kampanye/sosialisasi,

daerah

pertukaran

serta

pelaksanaan

pengalaman,

dan

pendidikan

penyebarluasan

dan NSPK.

pelatihan, Dengan

melaksanakan Renstra secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai

23

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH kinerja penyelenggaraan infrastruktur dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud. Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang kebinamargaan akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan. Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga dengan misi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU 2010 - 2014 pada misi yang ke-3 yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan sangat terkait dengan fungsi Dinas Bina Marga yang ke 5 (Lima) yaitu tentang pelaksanaan tugas di bidang bina teknik, pembangunan wilayah barat, pembangunan wilayah tengah dan pembangunan wilayah timur dan misi ke 2 (Dua) yaitu perencanaan program kerja bidang jalan dan jembatan. Guna mendukung keterkaitan misi tersebut, Dinas Bina Marga mewujudkannya dengan meningkatkan kinerja jalan dan jembatan sebagai jalan kolektor sekunder, serta meningkatkan kinerja sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan. Faktor Penghambat : 1. Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar untuk mewujudkan jalan yang mantap; 2. Kebutuhan pembebasan lahan untuk relokasi jalan dan duplikasi jembatan semakin sulit; 3. Tingginya pelanggaran muatan yang melebihi tonase kekuatan struktur jalan; 4. Berkurangnya SDM yang berkualitas dan berpengalaman; 5. Ketersedian bahan material alam semakin terbatas. Faktor Pendorong : 1. Dukungan Gubernur pada Misi ke - 7 tentang infrastruktur; 2. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas kondisi jalan yang baik; 3. Semakin meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah; 4. Meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBN melalui DAK Infrastruktur; 5. Peran serta masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan rutin yang diswakelolakan.

24

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH D. Telaah RTRW dan KLHS : 1. Telaah RTRW (Sesuai dengan Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029) : Pada Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Transportasi, Pasal 19 huruf a tentang rencana pengembangan sistem prasarana transportasi jalan dan Pasal 20 (1) tentang Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi jalan, prasarana jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. Jalan arteri primer; b. Jalan kolektor primer; c. Jalan strategis nasional; d. Jalan tol. Rencana pengembangan jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a (sesuai dengan ruas – ruas jalan pada Kepmen PU No. 630/KPTS/M/2009 tentang penetapan ruas – ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri dan kolektor 1 dan Kepmen PU No. 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruasruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional). Rencana pengembangan jalan kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi ruas – ruas meliputi : a. Pejagan-Ketanggungan,

Ketanggungan-Prupuk,

Tegal-Slawi-Prupuk-Ajibarang-

Purwokerto, Purwokerto -Sokaraja, Sokaraja- Purbalingga, Randu Dongkal-Bobotsari, Purbalingga-Bobotsari,

Purbalingga-Klampok,

Mandiraja-Gombong,

Selokromo-

Prembun, Banjarnegara-Wanayasa, Magelang-Salatiga, Boyolali-Klaten, SurakartaSukoharjo,

Sukoharjo-Wonogiri

,Wonogiri-Biting,

Prembun

-Selokromo,

Jati-

Purwodadi, Purwodadi-Godong, Surakarta-Purwodadi-Pati, Kudus-Jepara, BoyolaliBlabak,

Bumiayu-Randudongkal-Kebonagung-Bawang-Sukorejo-Cangkiran-Ungaran,

Weleri-Parakan, Bawang-Dieng, Slawi-Randudongkal, Randudongkal-Moga; b. Gubug-Kedungjati-Salatiga; c. Sruwen-Karanggede-Gemolong; d. Perbatasan Jawa Barat-Wangon-Purwokerto-Banyumas-Wonosobo-Secang; e. Semarang-Purwodadi-Blora dan Pengembangan ruas jalan Cepu-Blora-Rembang; f.

Bandungsari-Penanggapan-Perbatasan

Jawa

Barat,

Patimuan-Sidareja-Cilacap,

Tawangmangu-Perbatasan Jawa Timur, Klaten-Cawas-Jentir, Sukoharjo-Watukelir, Wonogiri-Pacitan serta Wonogiri-Namengan (Perbatasan Yogyakarta); g. Bawang-Dieng; h. Kebumen-Karangsambung-Banjarnegara.

25

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH Rencana pengembangan jalan stategis nasional (sesuai dengan Kepmen PU No. 567/KPTS/M/2010 tentang rencana umum jaringan jalan nasional) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi: a. Jalan di sisi pantai selatan dari Cilacap (Slarang-Ayah), Kebumen - Purworejo Perbatasan Yogyakarta; b. Wiradesa-Kalibening-Wanayasa-Batur-Dieng (Wonosobo); c. Rembang-Bulu-Blora-Cepu-Padangan (Perbatasan Jawa Timur). Rencana pengembangan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi : a. Pemantapan jalan tol Semarang Seksi A, Seksi B dan Seksi C; b. Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Solo; c. Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Demak-Kudus-Pati-Perbatasan Jawa Timur; d. Pengembangan jalan tol sepanjang Perbatasan Jawa Barat-Pejagan-PemalangBatang-Semarang; e. Pengembangan jalan tol sepanjang Solo-Sragen-Perbatasan Jawa Timur; f.

Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta-Solo;

g. Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta-Bawen; h. Pengembangan jalan tol sepanjang Ciamis-Cilacap-Yogyakarta; i.

Pengembangan jalan tol sepanjang Pejagan-Cilacap.

Program dan kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah mengacu pada jalan provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 620/12/2010, tanggal 02-08-2010 tentang penetapan status ruas – ruas jalan sebagai jalan provinsi dan peranannya dalam jaringan jalan primer sebagai jalan arteri, kolektor 1, kolektor 2 dan kolektor 3 di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan panjang jembatan provinsi 26.086 m (2.068 Buah) dan juga menangani jalan yang sudah ada yaitu sebagian ruas jalan non status sepanjang 4,040 Km yaitu pada Jalan Komplek Wisata Borobudur dan JL. Akses Bandara A. Yani Semarang, sehingga telah sesuai dengan Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029. 2. Telaah KLHS : Dasar Pelaksanaan KLHS Renstra Dinas Bina Marga Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Bab V tentang KLHS dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD. Langkahlangkah telaah KLHS yang terkait dengan Dinas Bina Marga adalah sebagaimana tabel berikut :

26



Tabel 3.1. Deskripsi Kajian Pengaruh dan Mitigasi Dampak Indikasi Program/Kegiatan Prioritas Dinas Bina Marga

No 1.

Indikasi Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Dampak (-) Meningkatnya kegiatan alih fungsi lahan pertanian yang dapat merusak lingkungan dan mengakibatkan turunnya produksi pertanian (-) Mengurangi daerah resapan air, sehingga dapat meningkatkan run off, dan menimbulkan banjir pada tempattempat tertentu, (-) Mengurangi secara signifikan keanekaragaman hayati (-) Pemakaian material berakibat pada perubahan bentang alam (-) Meningkatkan pencemaran lingkungan : kebisingan, polusi udara (-) Pemisahan komunitas karena penggusuran dan putusnya akses (-) Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan material (-) Menimbulkan konflik sosial

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rumusan Mitigasi Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif dengan mempertimbangkan prioritas azas manfaat dan pengembangan dinamika wilayah. Intensifikasi pertanian melalui teknologi pertanian, (bibit unggul, sarana produksi pertanian dan mekanisasi), pertanian organik, pertanian hemat air. pembuatan drainase (saluran air) untuk mengalirkan air agar tidak mengenangi lingkungan dan badan jalan. Pemanfaatan area di sekitar lokasi pembangunan jalan dan jembatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) mempertimbangkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan jalan serta area tersebut merupakan ruang milik jalan. Penghijauan (turus) di sepanjang koridor jalan dengan tanaman responsif menyerap karbon , memiliki perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang rindang Penggunaan material diutamakan dari lokasi penambangan yang berizin

1.

2. 3. 4.

KLHS Renstra SKPD Alternatif Pembuatan jalan  Dinas Bina Marga dan jembatan layang guna memudahkan akses masyarakat yang terputus. Mempertahankan sawah lestari. Pengalihan trase jalan Pembangunan terowongan.

Rekomendasi Pembangunan jalan dan jembatan harus dilakukan dengan:  Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif.  Memperhatikan kesatuan masyarakat secara sosial agar tidak terpisah.  Upaya peningkatan fungsi resapan air melalui penanaman pohon dan pembuatan drainase di koridor jalan..  Memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang (pengendalian). Catatan perbaikan:

27 27

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH No

Indikasi Program

Dampak

Rumusan Mitigasi

2.

Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan

(-)Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan material (-)Berkurang atau hilangnya tanaman turus jalan (-)Meningkatkan pencemaran udara dan kebisingan

3.

Program (-)Berpotensi Rehabilitasi/Pemeliharaan menimbulkan Jalan dan Jembatan kerusakan lingkungan akibat penggunaan material (-) Berkurang atau hilangnya tanaman turus jalan (-) Meningkatkan pencemaran udara dan kebisingan (-) Peningkatan suhu di permukiman sekitar, contoh; dari aspal ke beton

1. Penggunaan material diutamakan dari lokasi penambangan yang berizin 2. Pemanfaatan area di sekitar lokasi pembangunan jalan dan jembatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) mempertimbangkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan jalan serta area tersebut merupakan ruang milik jalan. 3. Penghijauan (turus) di sepanjang koridor jalan dengan tanaman responsif menyerap karbon , memiliki perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang rindang 1. Penggunaan material diutamakan dari lokasi penambangan yang berizin 2. Pemanfaatan area di sekitar lokasi pembangunan jalan dan jembatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) mempertimbangkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan jalan serta area tersebut merupakan ruang milik jalan. 3. Penghijauan (turus) di sepanjang koridor jalan dengan tanaman responsif menyerap karbon, memiliki perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang rindang


KLHS Renstra SKPD

Rekomendasi

Alternatif Pemanfaatan kembali material jalan dengan menggunakan alat cold milling.

 Dinas Bina Marga

 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan harus dilakukan dengan upaya peningkatan fungsi resapan air melalui penanaman pohon dan pembuatan drainase di koridor jalan.  Upaya pemanfaatan kembali/daur ulang material jalan yang ada, seperti: aspal

Pemanfaatan kembali material jalan dengan menggunakan alat cold milling.

 Dinas Bina Marga

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan harus dilakukan dengan upaya peningkatan kualitas melalui pengurangan dampak kebisingan, kemacetan, pencemaran, suhu dan memperlancar aliran air serta RTH

28 28

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH E. Penentuan Isu - isu Strategis : Berangkat dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehiduoan social, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di provinsi jawa tengah, membuat semakin tinggi dan dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi jawa tengah secara regional dan nasional. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah jawa tengah melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berukut : 1). Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan social ekonomi serta masih adanya kesenjangan atar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sector. 2). Belum optimalnya kondisi infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah, baik dilingkup regional dan nasional. 3). Adanya kesenjangan antar wilayah terutama antara wilayah pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah yang memerlukan pembenahan infrastruktur secara massif. 4) Masih adanya daerah - daerah tertentu yang berpotensi rawan longsor/ banjir dan tanah dasar labil yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi sehingga memerlukan penanganan infrastruktur yang inofatif.

29

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Dinas Bina Marga 1. Visi : Terwujudnya Jaringan Jalan Yang Andal dan Berkelanjutan Untuk Menuju Jawa Tengah Sejahtera 2. Misi : a. Meningkatkan kinerja jalan dan jembatan untuk mencapai standarisasi jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer dan kolektor sekunder; b. Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan; c. Memperkuat manajemen kelembagaan dan kualitas aparatur kebinamargaan. B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Bina Marga 1. Tujuan : a. Mempertahankan kondisi permukaan jalan dan jembatan agar selalu dalam kondisi baik; b. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan; c. Meningkatkan kualitas struktur jalan dan jembatan; d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung kebinamargaan; e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapabilitas aparatur kebinamargaan. 2. Sasaran : a. Meningkatnya kinerja pelayanan jalan; b. Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan untuk melayani pertumbuhan lalu lintas; c. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan sesuai dengan standarisari jalan provinsi; d. Meningkatnya sarana prasarana pendukung kebinamargaan sesuai dengan kebutuhan untuk peningkatan kinerja penanganan jalan; e. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Bina Marga sesuai tupoksi. C. Strategi dan Kebijakan 1. Strategi : a. Peningkatan kinerja kondisi baik jalan dan jembatan; b. Peningkatan kapasitas penanganan jalan dan jembatan; c. Peningkatan kualitas penanganan jalan dan jembatan; d. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kebinamargaan serta kapasitas SDM; e. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan SKPD secara efektif dan efisien.

30

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH 2. Kebijakan : a. Penanganan ruas jalan yang tidak ditangani peningkatan kapasitas (pelebaran) dan peningkatan kualitas dengan kegiatan pemeliharaan baik secara rutin maupun berkala yaitu

dengan

program

rehabilitasi/pemeliharaan

jalan

dan

jembatan

serta

pemeliharaan berkala sehingga seluruh ruas jalan dan jembatan tetap tertangani dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin dan berkala pada : - Ruas jalan di perbatasan provinsi; - Jalan protokol perkotaan; - Jalan Akses Pariwisata. b. Meningkatkan kapasitas (pelebaran) jalan dan jembatan pada : - Jalan

akses

pantura

-

pansela

(koridor

Pemalang

-

Purbalingga

-

Gombong/Kebumen; Koridor Pekalongan - Banjarnegara - Prembun/ Kebumen); - Jalan perbatasan antar provinsi; jalan penghubung antar jalan nasional (Weleri Patean - Parakan; Pejagan - Ketanggunan - Songgom - Prupuk; Cukangleuleus Sidareja; Majenang - Salem - Bumiayu); - Jalan penghubung alternatif jalan nasional (Ungaran - Cangkiran - Bawang Kebonagung - Slawi - Ketanggungan); - Ruas jalan yang terhubung langsung ke jalan nasional. c. Meningkatkan kwalitas jalan dan jembatan : - Peningkatan kualitas jalan pada :  Kondisi tanah dasar labil;  Beban lalu lintas tinggi;  Kelas jalan yang belum sesuai standar jalan provinsi sebagai jalan kolektor sekunder. - Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (ruas perbatasan provinsi, akses wisata, akses penghubung Pantura - Pansela, pembangunan perkotaan dan perdesaan, alternatif jalan nasional dan akses langsung jalan arteri, daerah rawan bencana dan strategis lainnya); d. Meningkatkan

ketersediaan

peralatan

penanganan

jalan

dan

SDM

teknis

kebinamargaan serta pengembangan sistem informasi manajemen dan publik : - Pemenuhan sarana prasarana kebinamargaan berupa alat berat, alat laboratorium, unit peralatan pemeliharaan rutin serta bahan/material jalan dan jembatan, antisipasi kerusakan akibat banjir dan longsor yang berupa jembatan darurat, bronjong, turap, gorong – gorong baja, bahan aspal; -

Pemenuhan sarana prasarana kebinamargaan berupa pengembangan sistema informasi

berupa data base kebinamargaan, produk teknis perencanaan dan

pengawasan;

31



- Pemenuhan peningkatan sumber daya teknis kebinamargaan berupa pengadaan pegawai baru dan bimbingan teknis dan admistrasi. e.

Meningkatkan kuantitas SDM sesuai dengan tupoksi untuk penujang penyelenggaraan pelayanan SKPD secara efektif dan efisien.

Tabel 4.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Target dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Bina Marga Jateng 2013 - 2018 Capaian Kinerja No.

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kondisi Awal 2013

1

Meningkatkan kinerja

Mempertahankan

jalan dan jembatan

kondisi permukaan

untuk mencapai

jalan dan jembatan

standarisasi jalan

agar selalu dalam

Provinsi sebagai jalan

kondisi baik

kolektor sekunder

Kondisi

Target Capaian Setiap Tahun 2014

2015

2016

Akhir 2017

2018

Meningkatnya

89,60% 88,92% 88,24% 86,70% 87,56% 1. Persentase proporsi 86,92% panjang jalan dalam kinerja pelayanan kondisi baik jalan a. Kegiatan 2.395,492 Km 2.406,591 Km 2.218,391 Km 2.138,441 Km 2.078,141 Km 2.061,441 Km Pemeliharaan Jalan Provinsi 122,620 Km 140,620 Km 140,620 Km b. Kegiatan Rehabilitasi 62,150 Km 104,620 Km 47,510 Km Jalan 97,600 Km 114,900 Km 121,900 Km 76,900 Km c. Kegiatan 60,500 Km 131,478 Km Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi 80,52% 80,90% 79,76% 80,14% 2. Persentase proporsi 79,00% 79,38% panjang jembatan dalam kondisi baik a. Kegiatan 25.326,230 M 26.639,530 M 25.399,900 M 25.402,500 M 25.414,100 M 25.326,900 M Pemeliharaan jembatan 621,10 M 639,10 M 556,10 M 603,10 M b. Kegiatan Rehabilitasi 619,00 M 750,20 M Jembatan Provinsi

32 32 26


DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH Capaian Kinerja

No.

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kondisi Awal 2013

Meningkatkan kapasitas

Meningkatnya

jalan dan jembatan

kapasitas jalan dan jembatan untuk melayani pertumbuhan lalu lintas

Meningkatkan kualitas struktur jalan dan jembatan

Meningkatnya

Persentase Peningkatan proporsi Panjang Jalan dengan lebar ≥ 6,00 m a. Kegiatan Peningkatan Jalan b. Kegiatan Penggantian Jembatan

Persentase Peningkatan kualitas jalan dan proporsi Panjang jembatan sesuai Jalan Provinsi sebagai jalan dengan standarisari kolektor (MST ≥ 8,0 jalan provinsi Ton) a. Kegiatan sebagai jalan Peningkatan kolektor sekunder Jalan b. Kegiatan Penggantian Jembatan

Kondisi


2015

2016

Akhir 2017

2018

50,44%

54,14%

59,00%

64,84%

71,21%

77,87%

106,981 Km

152,22 Km

169,75 Km

211,00 Km

236,00 Km

245,70 Km

202,200 M

200,00 M

130,00 M

80,40 M

50,80 M

120,00 M

67,62%

69,60%

72,20%

75,33%

78,74%

82,30%

106,981 Km

152,22 Km

169,75 Km

211,00 Km

236,00 Km

245,70 Km

202,200 M

200,00 M

130,00 M

80,40 M

50,80 M

120,00 M

33 33


DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH Capaian Kinerja

No.

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kondisi Awal 2013

2

Meningkatkan kinerja

Meningkatkan kualitas

Meningkatnya

sarana dan prasarana

dan kuantitas sarana

sarana prasarana

pendukung

prasarana pendukung

pendukung

kebinamargaan

kebinamargaan

kebinamargaan sesuai dengan kebutuhan untuk

Kondisi


2015

2016

Akhir 2017

2018

1. Persentase Peningkatan proporsi pemenuhan peralatan penunjang pemeliharaan jalan dan alat berat

33,88%

46,61%

81,03%

88,08%

94,31%

100,00%

2. Persentase Peningkatan proporsi pemenuhan peralatan laboratorium kebinamargaan 3. Persentase Peningkatan proporsi panjang jalan yang sudah dileger

92,56%

94,63%

96,28%

97,93%

98,86%

100,00%

76,31%

81,87%

86,55%

91,03%

95,51%

100,00%

peningkatan kinerja penanganan jalan

34 34

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH Capaian Kinerja No.

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kondisi Awal 2013

3

Memperkuat

Meningkatkan kapasitas

Meningkatnya

manajemen

kelembagaan dan

efisiensi dan

kelembagaan dan

kapabilitas aparatur

efektifitas

kualitas aparatur

kebinamargaan

penyelenggaraan

kebinamargaan

Jumlah peserta bimbingan teknis untuk peningkatan kualitas SDM

110 Orang

Kondisi

Target Capaian Setiap Tahun 2014 300 Orang

2015 400 Orang

2016 500 Orang

Akhir 2017 500 Orang

2018 500 Orang

pelayanan Dinas Bina Marga sesuai tupoksi

35 35

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk mencapai visi dan misi Gubernur dengan mengacu tujuan dan

sasaran

RPJMD

sebagai

perwujudan

realisasi

capaian

Renstra

2013-2018

dilaksanakan melalui program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut;

36

Tabel 5. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

Tujuan (1) Memelihara kondisi jalan/ jembatan agar tetap dalam kondisi yang memadai untuk melayani lalu lintas angkutan barang dan penumpang dengan aman

Sasaran (2) Meningkatnya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan agar tetap dalam kondisi yang memadai untuk lalu lintas angkutan barang dan penumpang

Indikator Sasaran (3) Terwujudnya Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan, Pemeliharaan Berkala dan Penanganan Kerusdakan Khusus Jalan dan Jembatan provinsi Jawa Tengah. Terwujudnya Pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 10.903,005 Km

Terwujudnya Rehabilitasi Jalan Provinsi sepanjang 570,630 Km

Terwujudnya Pemeliharaan Jembatan Provinsi sepanjang 128.182,930 M'

Program dan Kegiatan (4) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

(6)

(5) Terwujudnya Rehabilitasi Jalan dalam kondisi /Pemeliharaan jalan dan baik = 86,70 % jembatan

Kegiatan Pemeliharaan Terlaksananya Jalan Provinsi Pemeliharaan Jalan Provinsi

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan

Tahun - 2 (2015) Rp (8) 310.330.665.000

Target (7) Jalan dalam kondisi baik = 86,92 %


2569,661

Tahun - 3 (2016) Rp (10) 434.024.525.000


2.078,14

25.414,100

2569,661

2.061,44

Tahun - 4 (2017) Rp (12) 560.481.977.000

Target (13) Jalan dalam kondisi baik = 88,92%

25.326,900

Tahun - 5 (2018) Rp (14) 672.572.373.000

Target

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD Rp (16) 773.219.229.000

(15) Jalan dalam kondisi baik = 89,60%

Target (17) Jalan dalam kondisi baik = 89,60%

Rp (18) 2.750.628.769.000

2.406,591 Km

84.495.635.000

2.218,391 Km

91.668.985.000

2.138,441 Km

106.922.050.000

2.078,141 Km

124.688.460.000

2.061,441 Km

133.993.665.000

10.903,005 Km

541.768.795.000

1. Pemeliharaan Jalan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Semarang

255,950 Km

9.035.250.000

267,150 Km

10.692.475.000

252,590 Km

12.629.500.000

245,890 Km

14.753.400.000

246,890 Km

16.047.850.000

1.268,470 Km

63.158.475.000

2. Pemeliharaan Jalan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Pati

272,580 Km

9.568.300.000

258,990 Km

10.748.085.000

250,230 Km

12.511.500.000

248,230 Km

14.893.800.000

248,230 Km

16.134.950.000

1.278,260 Km

63.856.635.000

3. Pemeliharaan Jalan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Purwodadi

366,700 Km

12.988.500.000

355,500 Km

14.753.250.000

346,740 Km

17.337.000.000

334,740 Km

20.084.400.000

323,040 Km

20.997.600.000

1.726,720 Km

86.160.750.000

4. Pemeliharaan Jalan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Surakarta

382,681 Km

13.384.035.000

367,651 Km

15.257.517.000

358,891 Km

17.944.550.000

331,991 Km

19.919.460.000

331,991 Km

21.579.415.000

1.773,205 Km

88.084.977.000

5. Pemeliharaan Jalan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Magelang

307,300 Km

10.755.500.000

218,730 Km

9.077.295.000

213,670 Km

10.683.500.000

207,970 Km

12.478.200.000

205,970 Km

13.388.050.000

1.153,640 Km

56.382.545.000

6. Pemeliharaan Jalan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Wonosobo

221,600 Km

7.756.000.000

217,630 Km

9.031.645.000

212,570 Km

10.628.500.000

206,870 Km

12.412.200.000

206,870 Km

13.446.550.000

1.065,540 Km

53.274.895.000

7. Pemeliharaan Jalan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Cilacap

157,370 Km

5.499.200.000

107,940 Km

4.479.510.000

99,180 Km

4.959.000.000

95,180 Km

5.710.800.000

95,180 Km

6.186.700.000

554,850 Km

26.835.210.000

8. Pemeliharaan Jalan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Tegal

194,950 Km

6.840.750.000

196,800 Km

8.167.208.000

188,040 Km

9.402.000.000

186,040 Km

11.162.400.000

184,040 Km

11.962.600.000

949,870 Km

47.534.958.000

9. Pemeliharaan Jalan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Pekalongan

247,460 Km

8.668.100.000

228,000 Km

9.462.000.000

216,530 Km

10.826.500.000

221,230 Km

13.273.800.000

219,230 Km

14.249.950.000

1.132,450 Km

56.480.350.000

Kegiatan Rehabilitasi Jalan

Terlaksananya Rehabilitasi Jalan

1. Rehabilitasi Jalan di Wilayah BPT Bina Marga Semarang 2. Rehabilitasi Jalan di Wilayah BPT Bina Marga Pati 3. Rehabilitasi Jalan di Wilayah BPT Bina Marga Purwodadi 4. Rehabilitasi Jalan di Wilayah BPT Bina Marga Surakarta 5. Rehabilitasi Jalan di Wilayah BPT Bina Marga Magelang 6. Rehabilitasi Jalan di Wilayah BPT Bina Marga Wonosobo 7. Rehabilitasi Jalan di Wilayah BPT Bina Marga Cilacap 8. Rehabilitasi Jalan di Wilayah BPT Bina Marga Tegal 9. Rehabilitasi Jalan di Wilayah BPT Bina Marga Pekalongan Kegiatan Pemeliharaan Terlaksananya jembatan Pemeliharaan Jembatan

2.395,492 Km

Tahun - 1 (2014)

47,510 Km

25.326,230 M

62,150

Km

58.107.500.000

104,620

Km

106.953.400.000

122,620

Km

130.945.281.000

140,620

Km

165.194.779.000

140,620

Km

199.885.669.000

570,630 Km

661.086.629.000

4,900 Km

4.471.500.000

5,400

Km

10.791.400.000

7,400

Km

8.133.532.000

9,400

Km

11.364.960.000

9,400

Km

13.751.600.000

36,500 Km

48.512.992.000

4,600 Km

4.210.000.000

4,100

Km

3.993.000.000

6,100

Km

6.534.885.000

8,100

Km

9.545.215.000

8,100

Km

11.549.708.000

31,000 Km

35.832.808.000

13,000 Km

11.859.000.000

20,600

Km

20.445.000.000

22,600

Km

24.672.946.000

24,600

Km

29.542.031.000

24,600

Km

35.745.856.000

105,400 Km

122.264.833.000

11,000 Km

11.359.000.000

20,850

Km

20.077.500.000

22,850

Km

24.203.739.000

24,850

Km

28.954.449.000

24,850

Km

35.034.882.000

104,400 Km

119.629.570.000

4,500 Km

4.136.000.000

4,200

Km

4.040.000.000

6,200

Km

6.560.190.000

8,200

Km

9.544.017.000

8,200

Km

11.548.259.000

31,300 Km

35.828.466.000

4,340 Km

3.999.000.000

5,550

Km

5.347.500.000

7,550

Km

8.001.979.000

9,550

Km

11.133.878.000

9,550

Km

13.471.991.000

36,540 Km

41.954.348.000

5,400 Km

4.926.000.000

22,300

Km

21.435.000.000

24,300

Km

25.693.163.000

26,300

Km

30.588.608.000

26,300

Km

37.012.214.000

104,600 Km

119.654.985.000

4,950 Km

4.516.000.000

7,000

Km

6.745.000.000

9,000

Km

9.539.357.000

11,000

Km

12.825.134.000

11,000

Km

15.518.411.000

42,950 Km

49.143.902.000

9,460 Km

8.631.000.000

14,620

Km

14.079.000.000

16,620

Km

17.605.490.000

18,620

Km

21.696.487.000

18,620

Km

26.252.748.000

77,940 Km

88.264.725.000

26.639,530 M

26.639.530.000

25.399,900 M

38.099.850.000

25.402,500 M

50.805.000.000

25.414,100 M

64.805.954.000

25.326,900 M

71.041.950.000

128.182,930 M

251.392.284.000

1. Pemeliharaan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Semarang

2.611,600 M

2.611.600.000

2.577,300 M

3.865.950.000

2.577,300 M

5.154.600.000

2.577,300 M

6.572.115.000

2.504,300 M

7.024.561.000

12.847,800 M

25.228.826.000

2. Pemeliharaan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Pati

2.773,700 M

2.773.700.000

2.736,600 M

4.104.900.000

2.736,600 M

5.473.200.000

2.750,800 M

7.014.540.000

2.736,600 M

7.676.163.000

13.734,300 M

27.042.503.000

3. Pemeliharaan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Purwodadi

3.886,050 M

3.886.050.000

3.943,650 M

5.915.475.000

3.946,250 M

7.892.500.000

3.943,650 M

10.056.307.000

3.943,650 M

11.061.937.000

19.663,250 M

38.812.269.000

4. Pemeliharaan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Surakarta

4.655,180 M

4.655.180.000

4.624,280 M

6.936.420.000

4.624,280 M

9.248.560.000

4.624,280 M

11.791.914.000

4.624,280 M

12.971.105.000

23.152,300 M

45.603.179.000

5. Pemeliharaan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Magelang

2.988,500 M

2.988.500.000

1.965,870 M

2.948.805.000

1.965,870 M

3.931.740.000

1.965,870 M

5.012.968.000

1.965,870 M

5.514.264.000

10.851,980 M

20.396.277.000

6. Pemeliharaan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Wonosobo

2.740,300 M

2.740.300.000

2.692,700 M

4.039.050.000

2.692,700 M

5.385.400.000

2.692,700 M

6.866.385.000

2.692,700 M

7.553.023.000

13.511,100 M

26.584.158.000

7. Pemeliharaan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Cilacap

2.059,400 M

2.059.400.000

1.847,100 M

2.770.650.000

1.847,100 M

3.694.200.000

1.847,100 M

4.710.105.000

1.847,100 M

5.181.115.000

9.447,800 M

18.415.470.000

8. Pemeliharaan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Tegal

2.187,000 M

2.187.000.000

2.213,000 M

3.319.500.000

2.213,000 M

4.426.000.000

2.213,000 M

5.643.150.000

2.213,000 M

6.207.465.000

11.039,000 M

21.783.115.000

9. Pemeliharaan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Pekalongan

2.737,800 M

2.737.800.000

2.799,400 M

4.199.100.000

2.799,400 M

5.598.800.000

2.799,400 M

7.138.470.000

2.799,400 M

7.852.317.000

13.935,400 M

27.526.487.000

SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

(19) Dinas Bina Marga

(20) Jawa Tengah

Tujuan (1)

Sasaran (2)

Indikator Sasaran (3) Terwujudnya Rehabilitasi Jembatan Provinsi sepanjang 3.169,600 M'

Program dan Kegiatan (4) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Provinsi

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (5) Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan Provinsi

(6) 619,00 M

1. Rehabilitasi Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Semarang 2. Rehabilitasi Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Pati 3. Rehabilitasi Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Purwodadi 4. Rehabilitasi Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Surakarta 5. Rehabilitasi Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Magelang 6. Rehabilitasi Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Wonosobo 7. Rehabilitasi Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Cilacap 8. Rehabilitasi Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Tegal 9. Rehabilitasi Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Pekalongan Terwujudnya Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi sepanjang 471,800 Km

Kegiatan Pemeliharaan Terlaksananya Berkala Jalan Provinsi Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi



131,478 Km

Tahun - 1 (2014)

750,20

Meningkatnya kapasitas dan struktur jalan/ Jembatan

Terwujudnya peningkatan kwalitas dan kapasitas jalan provinsi dan penggantian jembatan.

M

61,00

M

2,00

M

41,00

M

5,00

M

86,30

M

2,00

M

41,10

M

1,50

M

4,00

M

28,00

M

86,20

M

-

M

223,40

M

-

M

41,60

M

2,90

M

165,60

M

-

M

4.785.000.000

4.880.000.000

4.048.000.000

3.998.000.000

(9) 556,10

3.080.000.000

3.894.000.000

4.311.000.000

M

52,20

M

96,50

M

-

M

78,10

M

6,60

M

35,30

M

6,50

M

19,20

M

7,00

M

-

M

13,00

M

133,80

M

9,00

M

75,50

M

3,50

M

15,60

M

6,60

M

102,10

M

-

M

3.235.000.000

4.857.000.000

Tahun - 3 (2016) Rp (10) 50.458.000.000

Target

Tahun - 4 (2017) Rp (12)

(11) 603,10 M

67.104.973.000

Target

621,10 M

52 M 6.110.000.000

8.495.000.000

3.665.000.000

3.626.000.000

995.000.000

10.480.000.000

3.765.000.000

2.932.000.000

10.390.000.000

101,50

M

-

M

83,10

M

6,60

M

40,30

M

6,50

M

24,20

M

7,00

M

7,00

M

13,00

M

138,80

M

9,00

M

80,50

M

3,50

M

20,60

M

6,60

M

107,10

M

-

M

Tahun - 5 (2018) Rp (14)

(13)

73.815.468.000

Target

639,10 M

52 M 7.069.475.000

9.942.915.000

4.602.260.000

5.027.308.000

7.661.500.000

12.075.600.000

4.415.425.000

4.326.000.000

11.984.490.000

103,50

M

-

M

85,10

M

6,60

M

42,30

M

6,50

M

26,20

M

7,00

M

9,00

M

13,00

M

140,80

M

9,00

M

82,50

M

3,50

M

22,60

M

6,60

M

109,10

M

-

M

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD Rp (16)

(15)

81.197.010.000

52 M 7.776.422.000

105,50

M

-

M

87,10

M

6,60

M

44,30

M

6,50

M

5.530.038.000

28,20

M

7,00

M

8.427.650.000

11,00

M

13,00

M

142,80

M

9,00

M

84,50

M

3,50

M

24,60

M

6,60

M

111,10

M

-

M

10.937.206.000

5.062.486.000

13.283.160.000

4.856.967.000

4.758.600.000

13.182.939.000

Target (17) 3.169,600 M

Rp (18)

468,000 M

12.030.926.000

374,400 M

5.568.734.000

248,500 M

22.946.480.000

28,000 M 6.083.041.000

138,900 M

24.264.387.000

29,500 M 9.270.415.000

31,000 M

29.589.565.000

80,000 M 14.611.476.000

642,400 M

55.307.236.000

36,000 M 5.342.663.000

546,400 M

21.460.055.000

14,000 M 5.234.460.000

125,000 M

21.145.060.000

29,300 M 14.501.232.000

595,000 M -

54.369.661.000

M

141.744.290.000

97,600 Km

199.204.673.000

114,900 Km

239.067.712.000

121,900 Km

281.210.435.000

471,800 Km

960.227.110.000

19,430 Km

35.918.000.000

24,430 Km

50.317.021.000

31,430 Km

64.667.978.000

33,430 Km

76.301.354.000

125,420 Km

253.677.353.000

2. Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Tengah

22,200 Km

35.301.000.000

26,280 Km

43.579.790.000

35,080 Km

64.629.989.000

40,280 Km

75.088.906.000

42,280 Km

87.338.977.000

166,120 Km

305.938.662.000

3. Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Timur

21,600 Km

37.226.000.000

31,190 Km

62.246.500.000

38,090 Km

84.257.663.000

43,190 Km

99.310.828.000

46,190 Km

117.570.104.000

180,260 Km

400.611.095.000

Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan

Prosentase panjang Terwujudnya jalan dengan lebar ≥ Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan di 6,00 m = 50,44 % Wilayah Barat, Tengah dan Timur

Peningkatan Jalan dan Terlaksananya Penggantian Jembatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan

Prosentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 m = 54,14 %

564.110.957.000


774.504.000.000


Prosentase panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8,0 Ton) = 69,60%

534.554.000.000


774.504.000.000


106,981 Km

152,22

Km

202,200 M

200,00

M

42,00

140,00 2. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan di Wilayah Tengah

57,50

3. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan di Wilayah Timur

Pembebasan Tanah untuk Terbebasnya sebagian lahan Jalan dan Jembatan untuk jalan dan jembatan Provinsi Jawa Tengah provinsi jawa tengah

16.523 m2

Ls

Km

544.110.957.000

150.845.000.000

Km

60,00

M

82.500 m2

50,350 Km

189.809.092.000

55,400 Km

219.928.938.000

64,000 Km

234.815.659.000

276.467.496.000

40,000 M

20.000.000.000

206.000,00 m2

57,000

-

90,000 M

203.456.865.000

211,000 80,400

140,000 M

M

52,72

731.212.093.000

130,000 M

M

Km

169,750 Km

Km

Km

973.091.908.000

M

Km

263.233.676.000

1.227.328.080.000

236,000 Km

64,000

-

314.242.494.000

395.615.738.000

M

206.000,00 m2


5.000.000.000

1.174.285.256.000

50,800 M

M

Km

Ls


M

80,400

-

43.291.907.000

1.022.773.400.000

70,000

84,000

5.500.000.000

Km

50,800

M

91,000

Km

330.498.346.000

383.330.531.000

1.411.427.292.000



1.411.427.292.000


245,700 Km

74,500

81,000

-

460.456.379.000

90,200 120,000

53.042.824.000

Ls


-

M

203.000,00 m2

5.890.500.000

1.360.218.241.000

120,000 M

M

81,000

-

49.681.492.000

Km

Ls

Km

422.760.018.000

402.315.967.000

287,850 Km

1.387.265.978.000

344,900 Km

1.524.513.743.000

221,200 M

535.142.256.000

M

172.744,00 m2

4.782.918.455.000

140,000 M

M

Km

1.014,670 Km

26.490.500.000

581,200 M

M

Km

Jawa Tengah

46.286.047.000

31,400 M

76,900 Km

5.100.000.000

Dinas Bina Marga

34.294.960.000

26.473.000.000

Ls

(20)

2,000 M

99.000.000.000

5.000.000.000

Lokasi

(19)

250,200 M 8.554.063.000

16,700 Km

Ls


309.663.451.000

60,500 Km

1. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan di Wilayah Barat

Tewujudnya Pembebasan Tanah untuk Jaringan Jalan Lintas Selatan seluas 870.244,000 M2

37.088.000.000

Target

1. Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Barat

Prosentase panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8,0 Ton) = 67,62% Terwujudnya peningkatan kwalitas dan kapasitas jalan provinsi. sepanjang 1.014,670 Km dan penggantian jembatan sepanjang 581,200 M

M

41,40

Penanganan Khusus Jalan Terlaksananya Penanganan Khusus Jalan dan Jembatan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah. Meningkatkan Kapasitas dan Struktur jalan/ jembatan, untuk meningkatkan aksesibilitas jalan dari Pantura - Pansela; mendukung pengembangan kawasan pariwisata, perbatasan antar provinsi, daerah dengan struktur tanah labil (berpotensi longsor) dan kawasan pengembangan perekonomian wilayah.

Tahun - 2 (2015) Rp (8)

Target (7)

381,920 Km

1.871.138.734.000

220,000 M

51.209.051.000

870.244,000 m2

217.225.274.000

Tujuan (1) Meningkatkan sistem perencanaan program dan anggaran; kwalitas dan kwantitas alat berat, sarana laboratorium, material jalan dan jembatan dan sistim informasi / data base.

Sasaran (2) Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran; kwalitas dan kwantitas alat berat, sarana laboratorium, material jalan dan jembatan dan sistim informasi / data base.

Indikator Sasaran

(4) (3) Terwujudnya Peningkatan sistem perencanaan program Program Peningkatan dan anggaran; kwalitas dan kwantitas alat berat, sarana Sarana dan Prasarana laboratorium, material jalan dan jembatan dan sistim Kebinamargaan informasi / data base.

Meningkatnya kualitas perencanaan Terwujudnya perencanaan jalan dan jembatan dan pengawasan jembatan dan pengawasan peningkatan peningkatan jalan dan penggantian jembatan jalan / penggantian jembatan terukur kwalitas dan kwantitasnya.

Meningkatnya Penyiapan Program dan Anggaran Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah

Program dan Kegiatan

Terwujudnya Penyiapan Program dan Anggaran Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah

Perencanaan dan pengawasan teknis peningkatan jalan dan penggantian jembatan provinsi.

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (5) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.

Terlaksananya perencanaan dan pengawasan peningkatan jalan dan jembatan

Terlaksananya penyiapan Penyiapan Program dan Anggaran Sistem Jaringan program dan anggaran Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah

Terwujudnya Pembuatan leger jalan sepanjang 607,760 Km dan Meningkatnya Pembuatan leger jalan sepanjang 607,760 Km dan Perhitungan Perhitungan lalu Lintas sebanyak 895 Pos/Titik. lalu Lintas sebanyak 895 Pos.

Pembuatan leger jalan dan Perhitungan lalu Lintas

Terlaksananya pembuatan leger jalan dan perhitungan lalu lintas

Meningkatnya sistem Pemutakhiran Data Terwujudnya Pemutakhiran Data Jembatan dan pendataan Jembatan dan pendataan struktur jalan struktur jalan guna mengetahui kondisi jalan dan jembatan terkini

Pemutakhiran Data Jembatan dan pendataan struktur jalan

Terlaksananya Pemutakhiran Data Jembatan dan pendataan struktur jalan

Meningkatnya Pengadaan Alat Berat guna menunjang pekerjaan swakelola dan penanganan pasca longsor dan banjir

Terwujudnya Pengadaan Alat Berat Provinsi Jawa Tengah, sebanyak = 244 unit/ buah

Pengadaan Alat Berat Provinsi Jawa Tengah

Terlaksananya Pengadaan Alat Berat Provinsi Jawa Tengah

1. Dump Truck 3-5 Ton = 18 unit 2. Tandem Vibration Roller 2 Ton = 22 unit 3. Tandem Vibration Roller 4 Ton = 4 unit 4. Baby Roller = 15 unit 5. Flat Bad Truck With Crane 3-5 Ton = 7 unit 6. Truck Trailer / Head Tractor = 1 unit 7. Buldozer = 2 unit 8. Wheel Loader 1,2 / 1,5 M3 = 1 unit 9. Crane On Wheel 15 Ton = 1 unit 10. Pile Hammer 2,5 Ton = 1 unit 11. Cold Milling lebar 100 cm = 0 unit 12. Cold Milling lebar 50 cm = 9 unit 13. Mini Excavator = 9 unit 14. Portable Asphalt Mixing Plant ( AMP ) = 2 15. Generator Set = 3 unit 16. Compresor = 17 unit 17. Backhoe Loader 1 unit 18. Plat Tamper 23 unit 19. Water pump = 9 unit 20. Concrete Mixer = 9 unit 21. Grass Cutter = 90 unit

380.000.000 350.000.000 670.000.000 200.000.000 1.300.000.000 750.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.250.000.000 750.000.000 100.000.000 3.500.000.000 1.560.000.000 1.050.000.000 1.000.000.000 15.000.000 250.000.000 150.000.000 16.500.000 18.000.000 350.000.000 5.000.000 Pemeliharaan dan Peningkatan Kompetensi Laboratorium

Meningkatnya Pemeliharaan dan Peningkatan Kompetensi Laboratorium dan pengadaan alat laboratorium guna menunjang pencapaian kualitas pekerjaan jalan dan jembatan

Terwujudnya Pemeliharaan dan Peningkatan Kompetensi Laboratorium dan pengadaan alat laboratorium sebanyak : 18 Unit/ buah

1. Electric Aspal Compactor = 2 Unit 2. Compressing Digital Bean Tes (Kuat Lentur) Kapasitas 10 KN = 2 Unit 3. Soklet Ekstractor, Kapasitas 1000 gr = 2 Unit 4. Alat Sondir = 1 Unit 5. CBR on Place = 1 Unit 6. GPS = 5 Unit 7. Hammer Test Digital = 2 Unit 8. Test aspal = 1 Unit 9. Test kuat tekan digital = 1 Unit 10. Compector 6 inc = 1 Unit

Meningkatnya Pengadaan Aspal Terwujutnya Pengadaan Aspal Bantuan Kab./Kota dan Bantuan Kab./Kota dan masyarakat masyarakat Jateng sebanyak = 5,055 drum Jateng guna mendukung pembangunan jalan desa Meningkatnya Pengadaan bahan jalan Terwujudnya Pengadaan bahan jalan dan jembatan sejumlah = dan jembatan Provinsi Jawa Tengah 10.115 Buah/ Lembar guna menunjang pekerjaan swakelola dan penanganan pasca longsor dan banjir

Tahun - 1 (2014)

(6)

Ls

Pengawasan Peningkatan Jalan = 100

Paket

Pengawasan Penggantian Jembatan = 2 Perencanaan Jembatan = 3 Review Design = 1 (2 Jembatan)

Paket Paket Paket

Ls

Ls

Ls

(9)


Paket

Pengawasan Penggantian Jembatan = 4,00 Perencanaan Jembatan = 3,00

Paket Paket

Ls

1.970.000.000

7.388.750.000


Paket


Paket Paket

Ls

1.995.986.000

17.161.000.000 90.000.000 3.150.000.000 126.000.000 144.000.000 3.420.000.000

Ls

1. Dump Truck 3-5 Ton = 6 2. Tandem Vibration Roller 2 Ton = 0 3. Baby Roller = 3 4. Flat Bad Truck With Crane 3-5 Ton = 1 5. Truck Trailer / Head Tractor = 1 6. Wheel Loader 1,2 / 1,5 M3 = 0 7. Pile Hammer 2,5 Ton = 1 8. Cold Milling lebar 50 cm = 1 9. Mini Excavator = 2 10. Portable Asphalt Mixing Plant ( AMP ) = 1 11. Generator Set = 3 12. Compresor = 2 13. Backhoe Loader = 1 14. Plat Tamper = 6 15. Water pump = 9 16. Grass Cutter = 90


Paket


Paket Paket

Ls

2.227.295.000

115 Km

179 Pos 715.000.000

127 unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

8.497.062.000

14.554.186.000 2 2 4 1 1 1 1 3 2 1 1 15 4 1 5 5 1 5 3 90

Ls

1. Dump Truck 3-5 Ton = 9 2. Tandem Vibration Roller 2 Ton = 2 3. Tandem Vibration Roller 4 Ton = 1 4. Baby Roller = 3 5. Flat Bad Truck With Crane 3-5 Ton = 1 7. Buldozer = 0 8. Wheel Loader 1,2 / 1,5 M3 = 1 9, Cold Milling lebar 50 cm = 1 10. Mini Excavator = 1 11. Portable Asphalt Mixing Plant ( AMP ) = 1 12. Generator Set = 0 13. Compresor = 3 14. Plat Tamper = 3 15. Water pump = 0

9.771.621.000

16.484.792.000 2 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 15 4 1 5 5 4 2 54

Ls

1. Dump Truck 3-5 Ton = 0 2. Tandem Vibration Roller 2 Ton = 2 3. Tandem Vibration Roller 4 Ton = 0 4. Baby Roller = 5 5. Flat Bad Truck With Crane 3-5 Ton = 1 6. Buldozer = 2 7, Cold Milling lebar 50 cm = 4 8. Mini Excavator = 1 9. Generator Set = 0 10. Compresor = 8 11. Plat Tamper = 0 12. Water pump = 0

Rp (16) 40.948.594.000

(15)


Paket


Paket Paket

11.237.364.000

224.107.000

Ls

2.561.389.000

115

Km

179

Pos

740.000.000

23 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

Target

179 Pos 730.000.000

26 unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

Tahun - 5 (2018) Rp (14) 38.269.714.000

(13)

259.320.000

115 Km

179 Pos

Tahun - 4 (2017) Target

Rp (12) 34.790.649.000

(11)

245.029.000

120 Km

700.000.000

47 unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

1. Dump Truck 5 Ton = 3 2. Truck Crane 5 Ton : 4 3. Tandem Vibration Roller 2 Ton = 18 4. Plate Tamper = 9 5. Concrete Mixer = 9 6. Mini Exavator = 4

Tahun - 3 (2016) Target

Rp (10) 30.929.894.000

179 Pos Ls

Mini Exavator (D.50) = 1 Buah Truck Crane Telescopic = Unit 3

17.265.353.000 2 2 1 4 1 1 3 1 1 9 4 4 4 4 2 43

260.820.000

Ls

1. Dump Truck 3-5 Ton =0 2. Tandem Vibration Roller 2 Ton =0 3. Tandem Vibration Roller 4 Ton = 3 4. Baby Roller = 4 5. Flat Bad Truck With Crane 3-5 Ton =0 6. Cold Milling lebar 50 cm =3 7. Mini Excavator = 1 8. Compresor =4 9. Plat Tamper = 5 10. Water pump = 0 11. Cold Milling lebar 100 cm = 0 12. Buldozer = 0 13. Motor Grader = 0 14. Crane On Wheel 15 Ton = 1

21 Unit Unit Unit Unit Unit Unit

2.945.597.000

Target

Rp (18) 176.987.049.000

(17)

Ls

43.319.797.000

Ls

1.239.276.000

607,760 Km

11.700.267.000

895 Pos

-

750.000.000

Ls

3.635.000.000

17.471.996.000

244,000

Unit

82.937.327.000

599.000.000

18

Unit

2.716.000.000

2.742.547.000

5.055

Drum

10.906.100.000

2.272.438.000 1.136.500.000 450.000.000

10.115

Bh/ Lbr

11.798.001.000

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

148 Terlaksananya Pemeliharaan dan Peningkatan Kompetensi Laboratorium

1. Electric Aspal Compactor = 1 2. Compressing Digital Bean Tes (Kuat Lentur) Kapasitas 10 KN = 2 3. Soklet Ekstractor, Kapasitas 1000 gr = 2

Pengadaan Aspal Bantuan Kab./Kota dan masyarakat Jateng.

863 Drum

5 Unit Unit Unit Unit

1.055 Drum

458.000.000 43.000.000 45.000.000 19.000.000

4 1. Electric Aspal Compactor = 1 2. Alat Sondir = 1 3. GPS = 1 4. Compector 6 inc = 1

1.901.699.000

Unit Unit Unit Unit Unit

1.000 Drum

557.000.000

4 1. CBR on Place = 1 2. GPS = 2 3. Hammer Test Digital = 1

1.803.270.000

Unit Unit Unit Unit

1.000 Drum

520.000.000

2 1. GPS = 1 2. Test aspal = 1

2.073.760.000

Unit Unit Unit

1.000 Drum

582.000.000 1. GPS = 1 Unit 2. Hammer Test Digital = 1 Unit 3. Test kuat tekan digital = 1 Unit

2.384.824.000

3 Unit Unit Unit Unit

1.000

Drum

Terlaksananya Pengadaan bahan jalan dan jembatan Provinsi Jawa Tengah

2.135 1. Bronjong : 2x1x1 = 1.015 Bronjong : 2x1x0,5 = 500 2. Armco Diameter 1.000 x 3 mm = 200 Armco Diameter 1.200 x 3 mm = 150 3. Concrete Sheet Pile 0,22x0,5x12 m = 120 4. Deck Plank = 0,12x0,2x3 = 150 Kegiatan Perbaikan peralatan alat berat Provinsi Jawa Tengah

6.425.000.000

Target

250.000.000

142,76 Km

19.000.000 43.000.000 20.000.000 75.000.000 57.500.000 157.500.000 117.000.000 46.000.000 623.000.000

1. Dek Plang = 0,12 x 0,20 x 3 M = 350 Buah 2. Bronjong : 2x1x1 = 5.015 Lembar Bronjong : 2x1x0,5 = 2.500 Lembar 3. Concrete Sheet Pile 0,22 x 0,5 x 12 = 750 Buah 4. Armco 1,0 - 1,4 m = 1.500 Buah

Tahun - 2 (2015) Rp (8) 32.048.199.000

Target (7)

43.000.000 45.000.000

Pengadaan pendayagunaan bahan jalan dan jembatan Provinsi Jawa Tengah



Bh/ Lbr Lbr Lbr Bh Bh Bh Bh

83 Unit

2.282.500.000 300.000.000 450.000.000 1.250.000.000

900.000.000 906.489.821.000

2.150 1. Bronjong : 2x1x1 = 1.000 Bronjong : 2x1x0,5 = 500 2. Deck Plank = 0,12 x 0,20 x 3 M = 200 3. Armco 1,0 - 1,4 m = 300 4. Concrete Sheet Pile 0,22 x 0,5 x 12 = 150

Bh/ Lbr Lbr Lbr Bh Bh Bh

105 Unit

2.439.040.000 1.950 1.000 1. Bronjong : 2x1x1 = 1000 500 Bronjong : 2x1x0,5 = 500 200 2. Armco 1,0 - 1,4 m = 300 300 3. Concrete Sheet Pile 0,22 x 0,5 x 12 = 150 150

1.231.632.000 1.239.458.419.000

Bh/ Lbr Lbr Lbr Bh Bh

125 Unit

2.287.630.000 1.950 1.000 1. Bronjong : 2x1x1 = 1000 500 Bronjong : 2x1x0,5 = 500 300 2. Armco 1,0 - 1,4 m = 300 150 3. Concrete Sheet Pile 0,22 x 0,5 x 12 = 150

1.710.790.000 1.618.046.026.000


140 Unit

2.516.393.000 1.930 1.075.000.000 1. Bronjong : 2x1x1 = 1000 450.000.000 Bronjong : 2x1x0,5 = 500 2. Armco 1,0 - 1,4 m = 250 3. Concrete Sheet Pile 0,22 x 0,5 x 12 = 180

2.224.027.000 1.938.170.167.000


157 Unit

2.668.832.000 2.225.595.115.000

610 Unit

8.735.281.000


Lokasi

(19) Dinas Bina Marga

(20) Jawa Tengah


BAB VI


INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja dibawah ini menunjukan bahwa kondisi awal tahun 2013 (kondisi jalan baik 86,70%; jembatan baik 79,00%) sebagai pijakan untuk mencapai kinerja pada akhir RPJMD tahun 2018 (kondisi jalan baik 89,60%; jembatan baik 81,23%) dengan perincian tabel tahapan pencapaian tiap tahun sebagai berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD No.

1

2

Indikator Kinerja

Persentase proporsi panjang jalan : a. Kondisi baik b. Kondisi Sedang c. Kondisi Rusak Persentase Peningkatan proporsi Panjang Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8,0 Ton)

Kondisi awal 2013

2014

Capaian Kinerja Target Capaian Setiap Tahun 2015 2016

2017

Kondisi Akhir 2018

86,70%

86,92%

87,56%

88,24%

88,92%

89,60%

2.224,393 Km 334,557 Km 6,671 Km

2.230,038 Km 335,583 Km - Km

2.246,458 Km 319,163 Km - Km

2.263,904 Km 301,717 Km - Km

2.281,350 Km 284,271 Km - Km

2.298,796 Km 266,825 Km - Km

67,62% 1.734,873 Km

69,60% 1.785,672 Km

72,20% 1.852,378 Km

75,33% 1.932,682 Km

78,74% 2.020,170 Km

82,30% 2.111,506 Km

40 40



Capaian Kinerja No.

Indikator Kinerja

3

Persentase Peningkatan proporsi Panjang Jalan dengan lebar ≥ 6,00 M;

4

proporsi panjang jembatan : a. Kondisi baik b. Kondisi Sedang c. Kondisi Rusak

5

Persentase Peningkatan proporsi panjang Jembatan dengan beban sesuai standar Bina Marga dengan lebar ≥ 9,00 m

Kondisi awal 2013

2014

Target Capaian Setiap Tahun 2015 2016

2017

Kondisi Akhir 2018

50,44% 1.294,099 Km

54,14% 1.389,027 Km

59,00% 1.513,716 Km

64,84% 1.663,549 Km

71,21% 1.826,979 Km

77,87% 1.997,849 Km

20.593,720 M 5.242,276 M 232,000 M

20.794,444 M 5.241,556 M 32,000 M

20.922,177 M 5.145,883 M -M

21.002,987 M 5.065,013 M -M

21.052,517 M 5.015,483 M -M

21.175,036 M 4.892,964 M -M

39,41% 10.273,399 M

40,17% 10.471,516 M

40,67% 10.601,856 M

40,98% 10.682,666 M

41,18% 10.734,802 M

41,64% 10.854,715 M

41

41


No.

Indikator Kinerja

Kondisi awal 2013

2014

Capaian Kinerja Target Capaian Setiap Tahun 2015 2016


2017

Kondisi Akhir 2018

6

Persentase Peningkatan proporsi pemenuhan peralatan/alat berat penunjang pemeliharaan jalan dan jembatan

33,88%

46,61%

81,03%

88,08%

94,31%

100,00%

7

Persentase Peningkatan proporsi pemenuhan peralatan laboratorium kebinamargaan

92,56%

94,63%

96,28%

97,93%

98,86%

100,00%

8

Persentase Peningkatan proporsi panjang jalan yang sudah dileger

76,31%

81,87%

86,55%

91,03%

95,51%

100,00%

42

42

DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah serta dijadikan acuan dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah dan target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah lima tahun ke depan akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. Dokumen ini memiliki time frame tahun 2013-2018 sesuai dengan masa kerja Gubernur-Wakil Gubernur dan sesuai pula dengan timeframe RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun, dan pada saat masa transisi yaitu pada tahun 2019 dokumen Renstra ini dapat dipergunakan

menjadi

pedoman

dalam

penyusunan

Renja

2019,

dengan

tetap

mempehatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam RPJP-D dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM Nasional maupun dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum cq Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga. Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun terjadi perubahan atas kondisi lingkungan strategis , maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi jaringan jalan yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap

pertumbuhan ekonomi

wilayah, perekat antar daerah/wilayah perbatasan Provinsi, menumbuhkembangkan kegiatan pariwisata sebagai stimulan bagi upaya menciptakan iklim investasi wilayah serta perluasan akses pelayanan sosial dasar maupun pelayanan administrasi publik lainnya dalam mendukung daya saing Jawa Tengah. Demikian penyusunan dokumen ini semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, aamiin.

43

SEMARANG

Recommend Documents