SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG IMPOR DAN EKSPOR. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG IMPOR DAN EKSPOR

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI PERDIRJEN NOMOR PER-16/BC/2016


DASAR HUKUM

3

UU

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

PMK

• 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai • 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan; • 225/PMK.04/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor; • 226/PMK.04/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean; • 227/PMK.04/2015 tentang Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Perhitungan dan Pembayaran Bea Masuk

PDJ

• PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai; • PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor • PER-___/BC/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Impor


RUANG LINGKUP Impor Untuk Dipakai

DIATUR DENGAN PER-16/BC/2016

Barang Pindahan

PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN YANG DIPERLAKUKAN SAMA DENGAN TPS

Barang Penumpang, ASP, Pelintas Batas

Barang Kiriman

TIDAK TERMASUK YANG DIATUR DENGAN PER-16/BC/2016

Rush Handling

Barang Tertentu, ditetapkan Dirjen

4


PENGELUARAN BARANG IMPOR BARANG • Barang bersifat umum

PENGELUARAN BARANG IMPOR

BARANG • Listrik, Cair, Gas • Transmisi

PIB

KELUAR • Bayar BM & PDRI • Lartas

KELUAR

• Dasar SPPB atau SPPF

PIB

• Dokap & Jaminan • Lartas

• Berkala • Bayar BM & PDRI

Ketentuan PIB Berkala • dibuat untuk pengeluaran barang yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan • disampaikan ke Kantor Pabean paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah jangka waktu berakhir 5


PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG Ketentuan PIB • Dibuat oleh importir berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri BM & PDRI • Disampaikan setiap pengeluaran barang dengan tujuan diimpor untuk dipakai • Dapat dilakukan sebelum atau setelah penyampaian inward manifest (BC 1.1) • Disampaikan ke Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS tempat tujuan akhir pengangkutan barang Impor • Dalam hal angkut lanjut melalui darat ditolak, PIB diajukan ke Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penimbunan

Penyampaian PIB • Disampaikan dalam bentuk data elektronik (PDE atau Media Penyimpan Data) atau tulisan di atas formulir • Dapat disampaikan melalui Portal INSW dalam hal Kantor Pabean telah terhubung dengan Portal INSW (Single Submission)

6


DOKUMEN PELENGKAP PABEAN PENGAJUAN DOKAP SEBAGAI LAMPIRAN PIB Penelitian lartas, dalam hal tidak disampaikan melalui INSW

Dilakukan penelitian dokumen sebelum pengeluaran

Dilakukan pemeriksaan fisik barang

KETENTUAN PENGAJUAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN PIB dengan jalur hijau hanya wajib menyerahkan Dokap apabila diminta oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk kepentingan penelitian Dalam hal diperlukan untuk kepentingan penelitian dokumen, Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat meminta tambahan Dokap AEO/MITA dikecualikan dari ketentuan kewajiban penyampaian Dokap dan permintaan tambahan Dokap Dokap dapat berupa cetakan (hardcopy) atau data elektronik (hasil pemindaian atau data elektronik lainnya) Penyampaian Surat Keterangan Asal dalam bentuk cetakan atau elektronik sesuai dengan perjanjian internasional Dokap wajib diserahkan paling lambat hari (kerja) berikutnya setelah SPJK, SPJM, atau permintaan; sanksi tidak dilayani pengajuan dokumen berikutnya

7


PIB BERKALA  Importir mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Pabean  Persetujuan diberikan dalam hal dalam jangka waktu yang ditetapkan:  telah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan  jumlah dapat diukur dengan alat ukur di bawah pengawasan pabean  Jenis barang tidak berubah-ubah  Persetujuan berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan  Persetujuan merupakan dokumen pelengkap pabean untuk pengeluaran  Impor dengan PIB berkala wajib menyerahkan jaminan:  senilai perkiraan jumlah BM & PDRI pada jangka waktu berkala  diserahkan sebelum pengeluaran barang impor  Pengukuran dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada akhir jangka waktu  Prosedur PIB berkala dilaksanakan dengan pelayanan Jalur Hijau 8


PEMBAYARAN BM, CUKAI & PDRI BERKALA

AEO

TUNAI

MITA YANG IMPORTIR PRODUSEN

PEMBAYARAN BM, CUKAI, PDRI

 PEMBAYARAN DENGAN BILLING YANG DIPEROLEH DARI SKP  BM, CUKAI & PDRI WAJIB DILUNASI SEBELUM PIB MENDAPATKAN NOMOR PENDAFTARAN  UNTUK PENANGGUHAN, WAJIB MENYERAHKAN JAMINAN NILAI PABEAN • Nilai transaksi barang yang bersangkutan • Incoterm CIF • Sesuai ketentuan Nilai Pabean

9

TARIF • Sesuai BTKI • Klasifikasi dan pembebanan yang berlaku saat PIB didaftarkan

KURS • NDPBM yang berlaku saat PIB diserahkan ke Kantor Pabean • Sesuai ketentuan NDPBM


PERHITUNGAN BM, CUKAI DAN PDRI

Bea Masuk tersebut termasuk:  BM Anti Dumping  BM Anti Dumping Sementara  BM Tindakan Pengamanan  BM Tindakan Pengamanan Sementara  BM Imbalan  BM Imbalan Sementara  BM Pembalasan

 BM yang dibayar, ditunda, dan ditanggung pemerintah  Cukai yang dibayar atau dilunasi  Dalam hal diatur secara khusus, pemungutan PDRI mengikuti ketentuan tersebut

Setiap pungutan dibulatkan dalam satuan ribuan penuh dalam PIB 10


BARANG LARANGAN/PEMBATASAN Regulator

Start

Instansi Teknis Terkait IMPORTIR

PORTAL INSW

Perijinan Impor : IP, IT, PI, LS, SPB, SKI

Distributor

OTOMASI PENELITIAN LARTAS DAN PEMOTONGAN KUOTA

DJBC Pasar

PENELITIAN LARTAS

SPPB Eksekutor Finish

11


OTOMASI PENELITIAN LARTAS OTOMASI (F0) PENELITIAN LARTAS PEJABAT (F1)

REKON INSW

BUKAN LARTAS LARTAS

REKON MANUAL

MINIMALISASI DGN PIB & PROSEDUR BARU

Self Declare AEO/MITA • Deklarasi Lartas/Bukan Lartas dalam PIB • Deklarasi AEO/MITA untuk lartas F1 tidak dilakukan penelitian oleh BC

12

Uraian Barang Spesifikasi Wajib • Importir wajib menyampaikan spesifikasi wajib untuk HS tertentu • Otomasi penelitian lartas


PENDAFTARAN PIB SYARAT PENDAFTARAN PIB UMUM

SYARAT PENDAFTARAN PIB AEO/MITA

Telah melunasi/membayar BM, Cukai & PDRI atau menyerahkan jaminan

Telah melunasi/membayar BM, Cukai & PDRI atau menyerahkan jaminan

Berdasarkan PIB, ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah dipenuhi

Berdasarkan PIB, ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah dipenuhi

Barang telah ditimbun di TPS

AEO/MITA wajib menyampaikan nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan subpos serta kode TPS ke Kantor Pabean paling lama 7 hari sejak tanggal pengeluaran barang

atau Barang telah mendapatkan nomor dan tanggal BC 1.1

13


PEMERIKSAN PABEAN JALUR LAYANAN IMPOR

JALUR MERAH

Dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen

JALUR KUNING

Dilakukan pemeriksaan dokumen sebelum pengeluaran barang

JALUR HIJAU

Dilakukan pemeriksaan dokumen setelah pengeluaran barang

OPERATOR EKONOMI

Profil Operator Ekonomi Profil Komoditi Pemberitahuan Pabean

• Importir • PPJK • Pengangkut • Pengusaha TPS • Pihak lain terkait supply chain barang impor, seperti Penyelenggara Pos dan Eksportir di luar negeri

Metode Acak Informasi Intelijen

14

Dalam hal diperoleh setelah penetapan jalur, Unit Pengawasan dapat menerbitkan NHI dan dilakukan pemeriksaan fisik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

PEMERIKSAAN FISIK, PEMINDAI & LAB Pemeriksaan Fisik Barang Impor:  Menyerahkan dokumen pelengkap pabean  Menyiapkan barang untuk diperiksa dan menyampaikan pernyataan kesiapan barang untuk diperiksa fisik  Hadir dalam pemeriksaan fisik dan membuka setiap kemasan atau peti kemas yang akan diperiksa Tata cara pemeriksaan fisik barang impor sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemeriksaan pabean

Dasar Prosedur Pelaksanaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Tatalaksana Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.04/2015

LABORATORIUM • Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi barang impor, Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat memerintahkan Uji Laboratorium

PEMINDAI • Dalam hal di Kantor Pabean terdapat Pemindai Peti Kemas, Pemeriksaan Fisik dapat menggunakan Pemindai Peti Kemas

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor

15


PENELITIAN TARIF DAN NILAI PABEAN PFPD

TARIF DAN NILAI PABEAN OKE?

Y

T

Penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan mengenai penetapan tarif dan nilai pabean

16

Y

SPPB

T

SPBL

Y

SPTNP / SPPJ

T

SPTNP / SPPJ DAN SPBL

LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN OKE?

LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN OKE?

 SPPB: Surat Persetujuan Pengeluaran Barang  SPBL: Surat Penetapan Barang Larangan dan/atau Pembatasan  SPTNP: Surat Penetapan Tarif dan Nilai Paean  SPPJ: Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan  Untuk importir profil risiko rendah, selama lartas oke, SPTNP dapat diterbitkan bersama SPPB


KETENTUAN LAIN-LAIN  Pengeluaran Barang Impor Mengakomodasi pengawasan pengeluaran barang impor oleh Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang atau Pengusaha TPS (untuk TPS online yang telah menerapkan auto-gate system)  Barang Impor Eksep PIB semula dapat digunakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPPB (Tata kerja pada Lampiran IV)  Impor Barang Kena Cukai Impor BKC wajib dilunasi cukainya sebelum PIB didaftarkan  Pengeluaran Sebagian Barang Impor Dapat diberikan untuk barang yang tidak terkena aturan lartas atau telah memenuhi ketentuan lartas (Tata kerja pada Lampiran V)  Pembatalan PIB PIB yang belum mendapatkan nopen dapat dibatalkan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean PIB yang telah mendapatkan nopen dalam hal tertentu dapat dibatalkan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean  SKP yang digunakan Dalam hal SKP yang beroperasi secara penuh berdasarkan ketentuan ini belum ada, pelayanan kepabeanan dilakukan dengan SKP di Kantor Pabean. 17


PEMBERLAKUAN DAN PERALIHAN

BERLAKU 30 HARI SEJAK TANGGAL DITETAPKAN (29 APRIL 2016)

TATA KERJA SEBELUMNYA MASIH BERLAKU DALAM HAL TELAH MENDAPAT NOPEN PALING LAMBAT TANGGAL 31 JULI 2016

18


PERBANDINGAN KEGIATAN PENGAJUAN PIB

P-42/2008 JO P-08/2009 & P-07/2007 -

-

DIAJUKAN SEBELUM MELAKUKAN PEMBAYARAN BC 1.1 DAN KODE TPS DAPAT DIAJUKAN SEBELUM NOPEN TANGGAL PENGAJUAN DIBERIKAN KANTOR PABEAN

PEMBAYARAN BM & PDRI

BERDASARKAN PIB SEBELUM DIAJUKAN KE KANTOR PABEAN

BERDASARKAN BILLING YANG DITERBITKAN KANTOR PABEAN

JALUR KUNING

DAPAT MEMINTA PENGAMBILAN CONTOH BARANG

TIDAK ADA PERMINTAAN CONTOH BARANG, PAKAI MEKANISME NHI

PEMERIKSAAN FISIK

-

3 HARI SETELAH SPJM, DAPAT DIPERPANJANG 2 HARI LAGI

-

-

APABILA TIDAK DIPERIKSA PADA WAKTUNYA, DILAKUKAN PEMERIKSAAN JABATAN

-

BKC

19

DIAJUKAN SETELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN BC 1.1 DAN KODE TPS HARUS DIISI SEBELUM DIAJUKAN TIDAK ADA TANGGAL PENGAJUAN

PER-16/2016

BKC HARUS DILUNASI CUKAINYA SEBELUM SPPB

JAM 12 HARI BERIKUTNYA BARANG HARUS SIAP, 1 JAM SETELAH SIAP HARUS MULAI DIPERIKSA APABILA TIDAK DIPERIKSA PADA WAKTUNYA, DIPERIKSA BERSAMA PETUGAS TPS

BKC HARUS DILUNASI CUKAINYA SEBELUM NOPEN, APABILA BELUM DILEKATI, DAPAT DILEKATI TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENGAJUKAN PIB Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

PERBANDINGAN KEGIATAN

20

P-42/2008 JO P-08/2009 & P-07/2007

PENGELUARAN BARANG JALUR KUNING/MERAH DALAM HAL TERKENA SPTNP

-

NDPBM (KURS) UNTUK PIB

SAAT PEMBAYARAN BM PDRI

SAAT PENYERAHAN PIB KE KANTOR PABEAN (SESUAI BILLING YANG DITERIMA)

NPBL SKP/AP

PIB REJECT APABILA TIDAK DILENGKAPI SETELAH 3 HARI

PIB TIDAK DIREJECT, STATUS PIB BELUM MENDAPATKAN NOPEN SEBELUM LARTAS DIPENUHI

PENETAPAN LARTAS PFPD

NPBL DARI PFPD

SURAT PENETAPAN BARANG LARANGAN/PEMBATASAN (SPBL)

PERMINTAAN JAMINAN PFPD

SURAT PENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN (SPTNP)

SURAT PERMINTAAN PENYESUAIAN JAMINAN (SPPJ)

-

DILAKUKAN SETELAH PEMBAYARAN BM PDRI; ATAU DIAJUKAN JAMINAN DALAM RANGKA KEBERATAN

PER-16/2016 -

DILAKUKAN SETELAH PEMBAYARAN BM PDRI; ATAU DIAJUKAN JAMINAN DALAM RANGKA KEBERATAN UNTUK IMPORTIR RISIKO RENDAH DAPAT DITERBITKAN SPPB BERSAMA SPTNP


Pertanyaan/Saran mohon dapat disampaikan ke:

[email protected] (021) 2968 8522 atau (021) 4890308 ext. 3184 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG IMPOR DAN EKSPOR. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Recommend Documents