Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr KOORDINASI LINTAS SEKTORAL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN LANDAK Fuaddianto Fajar Satrio Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat E-mail :
[email protected]
Abstrak Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak dengan fokus kepada koordinasi yang efektif dalam pengembangan pariwisata. Judul skripsi ini diambil berdasarkan permasalahan koordinasi lintas sektoral dalam pengembangan pariwisata yang masih belum optimal dibandingkan dengan Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten lainnya.Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan tiga tahap analisis data yaitu pertama reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Subjek penelitian ini adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang terlibat dalam koordinasi pengembangan pariwisata. Kesimpulan penelitian ini belum optimalnya koordinasi yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kepemimpinan yang kurang tegas, tidak adanya dinamisme dalam koordinasi, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang kurang jelas dan organisasi yang tidak sederhana. Untuk itu maka rekomendasi untuk koordinasi yang telah dilakukan yaitu mengadakan perubahan terhadap proses koordinasi horizontal dengan melihat hasil yang telah didapat untuk ditinjau kembali sesuai dengan faktor-faktor koordinasi yang harus diperbaiki sesuai dengan tujuannya. Kata Kunci : Koordinasi, Lintas Sektoral, Pengembangan Pariwisata
Abstract The research is intended to determine how the Intersectoral Coordination in the Development of Tourism in Landak Regency with a focus on the effectiveness of coordination in tourism’s development . The title of this script is taken based on the problem of cross-sectoral coordination in tourism’s development that still can not be optimal compare with Intersectoral Coordination in tourism’s development in the other districts. This research use qualitative analysis in three stages: first analysis of the data reduction, data presentation and a final conclusion. The research location is in District Ngabang, Landak Regency. Subject of this research is the Department of Youths, Sports, Cultures and Tourisms with the Department of Public Working and Housing who are involve in the coordination of tourism’s development. The conclusion of this research is ; The coordination still can not be optimal cause by several factors: the lack of decisive leadership, the lack of dynamism in the coordination, formulation of authority and responsibility are not clear and the complexity of organization. The recommendation for coordination has been done is make changes to the horizontal coordination process by looking at the results that have been obtained for reconsideration in accordance with the coordination of the factors that must be corrected in accordance with its objectives. Keywords: Coordination, Cross-Sectoral, Tourism Development
Fuaddianto Fajar Satrio Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura
1
Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr A. PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang Penelitian Menyelenggarakan urusan pemerintahan
dijalankan, berdasarkan pengamatan diperoleh
yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan
informasi bahwa masih adanya tumpang tindih
daerah
seluas-luasnya
tugas pokok dan fungsi antar instansi terkait
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
dalam pengembangan pariwisata. Apabila suatu
pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan
organisasi dapat bekerja secara harmonis dan
tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam
efisien dengan organisasi lain, maka manajemen
menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki
pada
hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan
perhatian
pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut
koordinasi
meliputi
mengsingkronkan
menjalankan
hubungan
otonomi
wewenang,
keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya
semua
tingkatan
mereka
harus
pada
dapat
memusatkan
koordinasi, berfungsi
kegiatan
dalam
Landak
memiliki
sebab untuk
mencapai
tujuan bersama.
alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan
Kabupaten
banyak
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
potensi alam berupa objek wisata alam, objek
daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan
wisata budaya dan objek wisata sejarah yang jika
secara adil dan selaras. Hubungan wewenang,
dikelola dengan baik maka akan menghasilkan
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
nilai jual yang sangat bermanfaat bagi Pemasukan
daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan salah
hubungan
satu objek wisata unggulan yang dimiliki
administrasi
dan
kewilayahan
antarsusunan pemerintahan.
Kabupaten Landak adalah Air Terjun manangar
Peningkatan keterpaduan melalui pola koordinasi
pemerintah,
dan
tertinggi dengan ketinggian 60 meter dan lebar 60
pemberian wewenang kepada Satuan Kerja
meter. Dimana di daerah sekitar air terjun masih
Pemerintah Daerah dalam mengurusi urusan di
memiliki kealamian dari keindahan alam yang
suatu bidang pembangunan. Namun demikian
memukau. Dengan kelebihan yang dimiliki itulah
tidaklah sepenuhnya harapan itu bisa dilakukan
terdapat
dengan baik, berbagai kelemahan-kelemahan
menanamkan modalnya untuk pengembangan Air
dijumpai termasuk kesiapan aparatur termasuk
Terjun Manangar menjadi PLTA karena memiliki
Sumber daya manusianya, koordinasi dengan
potensi untuk di bangun PLTA dan akan
bertumpu
dengan
mengembangkan tempat wisata yang ada di
integritas dalam kesatuan tindakan dalam bekerja
sekitar Air Terjun Manangar. Namun investor
dan kesamaan gerak dalam bekerja ini belum
tersebut batal untuk menanamkan modalnya
maksimal, ditambah lagi adanya kecenderungan
dikarenakan belum siapnya pemerintah setempat
aparat dalam bekerja sering muncul perbedaan
untuk
dan penafsiran dalam melihat suatu kebijakan
dipenuhi.
pada
penyatuan
keterbukaan
yang menjadi ikon karena merupakan Air Terjun
persepsi
akhirnya akan menunjukkan belum tercermin kompetensi
dalam
investor
memenuhi
dari
Korea
persyaratan
yang
yang
ingin
harus
Kesiapan tersebut seperti pembangunan
menyelenggarakan
fasilitas, sarana dan prasarana jalan untuk
sepenuhnya roda pemerintahan secara utuh.
menuju Air Terjun Manangar. Padahal untuk
Sebagai contoh tentang pentingnya koordinasi ini
dilihat bahwa untuk mengatasi permasalahan itu
Fuaddianto Fajar Satrio Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura
2
Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr seharusnya peran pemerintah harus diperkuat
dekat dibandingkan melewati Simpang Aur,
dalam peningkatan koordinasi lintas sektoral
kondisi jalan sendiri terbilang bagus namun lebar
untuk mempersiapkan semuanya. Koordinasi
jalan sendiri hanya muat satu kendaraan mobil
lintas sektoral yang terlibat seperti Dinas
dan jika bertemu dengan kendaraan lain didepan
Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Dinas
pastinya mengalah terlebih dahulu. Waktu yang
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
ditempuh sekitar 45 menit dari jalan raya. Untuk
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang
jalur ini masih terbilang belum aman bila
bertugas untuk membangun sarana dan prasana
pengunjung terjadi sesuatu dengan kendaraannya
berupa jalan dan penataan tempat wisata,
karena masih belum terdapat bengkel atau pun
sedangkan
empat persinggahan terkecuali terdapat kampung
Dinas
Pemuda,
Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata yang bertugas untuk
yang bisa untuk diminta pertolongan.
mempromosikan objek-objek wisata yang ada
Jalur
kedua
yang digunakan
yaitu
dan mengelola objek wisata secara baik dan
melalui Simpang Aur, jalur ini lebih jauh
berkelanjutan
serta
dibandingkan
kebudayaan
yang
membuat bertujuan
kegiatan untuk
mempromosikan budaya Kabupaten Landak. Berdasarkan hasil observasi ditemukan beberapa
fenomena
yang
terjadi
dengan
melewati
Pahauman.
Namun untuk jalur ini terbilang aman karena kita akan melewati kampung-kampung warga sekitar, sehingga jika terjadi sesuatu kita dapat meminta
terhadap
bantuan. Kondisi jalan di jalur ini sangat
koordinasi lintas sektoral yang terjadi dalam
memprihatikan karena jalan yang sempit dan
pengembangan pariwisata di Kabupaten Landak.
berlubang membuat pengendara haru berhati-hati
Fenomena yang pertama berdasarkan observasi
melewatinya. Sesampainya di Rumah Betang
pada beberapa tempat-tempat wisata seperti Air
Saham Suku Dayak kondisi Rumah Bersejarah
Terjun Manangar sarana prasarana seperti jalan
itu masih terbilang sangat alami belum ada
masih jauh dari kata layak untuk dilewati para
perubahan dalam bangunan tersebut. Sinyal
wisatawan. Kondisi jalan yang berlubang dan
telpon seluler pun tidak akan kita temui apalagi
tidak semuanya aspal tapi menggunakan jalan
tempat penginapan untuk bermalam disana belum
perusahaan yang mana terbuat dari tanah liat jika
ada. Dengan tidak adanya sinyal ini membuat
hujan maka jalanan akan tergenang air dan sangat
wisatawan susah untuk mempromosikan maupun
susah untuk dilewati. Selama diperjalanan sinyal
mendokumentasikan objek wisata ini secara
telpon seluler masih belum semuanya ada, seperti
langsung.
dibeberapa titik masih tidak terdapat sinyal.
Berangkat
dari
pernyataan
di
atas
Untuk keamaan sendiri tempat wisata ini masih
lembaga pemerintahan masih ditemukan beberapa
belum dikelola oleh pemerintah sehingga belum
kelemahan-kelemahan
ada prasarana yang memang dibuat untuk
pembangunan yang tentunya dibutuhkan kesiapan
wisatawan. Hal serupa terjadi juga di Objek
dalam
Wisata Rumah Betang Saham, dimana sarana
pembangunan, yang harus dipahami bahwa aparat
jalan menuju objek wisata terdapat 2 arah. Jalan
pemerintah
pertama melalui Pahuman dan yang kedua
dituntut mampu mengkoordinasikan perencanaan
Simpang Aur. Jika melewati Pahuman kita akan
pembangunan agar kiranya dapat seiring akan
melewati hutan belantara dengan jarak yang lebih
pelaksanaan
Fuaddianto Fajar Satrio Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura
menjalankan
dalam
yang
dalam
penyebaran
berbagai
menjalankan
dirasakan
aktivitas
fungsinya
langsung
oleh
3
Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr masyarakat. Aparat telah mengembang tugas dan
Pengembangan Pariwisata di Kabupaten
tanggung
Landak;
jawab
dalam
Koordinasi
dengan
pemerintah baik pusat, daerah maupun pihak
4.
Untuk mengkaji Organisasi yang sederhana
Kecamatan dimana didalamnya terdapat beberapa
pada Koordinasi Lintas Sektoral dalam
kelemahan-kelemahan
Pengembangan Pariwisata di Kabupaten
dalam
penyelenggaraannya termasuk kesadaran aparat
Landak.
akan pentingnya fungsi koordinasi. Atas dasar itulah sehingga Peneliti
4.
Manfaat Penelitian
melalui kesempatan ini, dicoba menelusuri
Hasil
Penelitian
ini
diharapkan
permasalahan Penerapan fungsi Koordinasi aparat
menambah khasana keilmuan dalam Program
pemerintah Kabupaten, sehingga diangkat suatu
Studi Ilmu Pemerintahan yaitu pada ilmu
penelitian sederhana dengan judul Koordinasi
Koordinasi
Lintas Sektoral Dalam Pengembangan Pariwisata
Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak
di Kabupaten Landak.
dengan
Lintas
memfokuskan
Sektoral
4
Dalam
(empat)
faktor
koordinasi yang efektif yaitu Kepemimpinan, 2.
Rumusan Permasalahan Berdasarkan
latar
Dinamisme,
penelitian, maka rumusan permasalahan ini
sederhana.Dapat memberikan masukan bagi
adalah Bagaimana Koordinasi Yang Efektif
Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam
Dilakukan
membuat kebijakan, agar koordinasi lintas
Pengembangan
Sektoral
Pariwisata
di
Dalam
Kabupaten
Landak?
3.
dan
Tanggung Jawab yang jelas dan Organisasi yang
Lintas
dan
Wewenang
fokus
Oleh
belakang
Perumusan
sektoral
dalam
pengembangan
pariwisata
berjalan optimal.
Tujuan Penelitian
B. TEORI DAN METODOLOGI
Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian,
1. Teori
dan rumusan masalah yang telah diuraikan,
Menurut James A.F Stoner and Charles
adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai
Wankel (dalam Moekijat 1994:3) “Koordinasi
berikut :
adalah proses menyatupadukan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit (bagian-bagian
1.
Untuk
mengkaji
Koordinasi
Kepemimpinan
Lintas
Sektoral
pada dalam
Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak; 2.
Untuk
yang terpisah untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi
secara
efisien.
Dari
penjelasan
koordinasi diatas maka dapat disimpukan tujuanmengkaji
Koordinasi
Lintas
Dinamisme
pada
Sektoral
dalam
Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak; 3.
atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi
harus di satupadukan antar unit lainnya agar mencapai
tujuan
yang
sudah
direncanakan
bersama. James Mooney (dalam Moekijat 1994:3)
Untuk mengkaji Perumusan Wewenang dan Tanggung Jawab yang jelas Koordinasi
tujuan yang berbeda dari masing-masing unit
Lintas
Sektoral
pada dalam
Fuaddianto Fajar Satrio Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura
merumuskan “Koordinasi sebagai pengaturan usaha kelompok secara rapi untuk memberikan kesatuan
tindakan
guna
mencapai
tujuan
4
Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr bersama”. Untuk memperjelas arti dan pengertia
orang-orang
dari koordinasi itu sendiri dibawah ini akan
Melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide,
peneliti kemukakan beberapa pendapat ahli.
cita-cita,
Menurut Henry Fayol (dalam Sutarto 1993:74)
pandangan dapat dibicarakan dan salah
bahwa
paham, apabila ada dapat dijelaskan jauh
Mengkoordinasikan
bersama,
menyatukan
berarti
“mengikat
menselaraskan
semua
yang
bertanggungjawab.
tujuan-tujuan,
pandangan-
lebih baik ketimbang melalui metode apapun
kegiatan dan usaha.
lainnya.
Koordinasi menurut UUD 1945 secara
b.
Kesempatan awal
sederhana dapat ditafsirkan bahwa koordinasi itu
Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam
adalah bekerja bersama seerat-eratnya dibawah
tingkat-tingkat
seorang pemimpin. Karena itu koordinasi dapat
pembutaan kebijaksanaan. Mislanya, sambil
terwujud bila ada kerjasama yang seerat-eratnya
mempersiapkan rencana itu sendiri harus ada
dari dua atau lebih pihak dalam mewujudkan
konsultasi bersama. Dengan cara demikian
sesuatu. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah
tugas penyesuaian dan penyatuan dalam
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan
proses pelaksanaan rencana menjadi lebih
Instansi Vertikal di Daerah adalah Upaya yang
mudah.
dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai
c.
awal
perencanaan
dan
Kontituitas
keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik
Koordinasi merupakan suatu proses yang
perencanaan kemampuan pelaksanaan tugas serta
kontinu dan harus berlangsung pada semua
kegiatan semua instansi vertikal, dan antara
waktu mulai dari tahap perencanaan. Oleh
instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai
karena koordinasi merupakan dasar struktur
hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
organisasi,
Menurut
Tosi
dan
Carrol
(dalam
koordinasi
harus
berlangsung selama organisasi melaksanakan
Moekijat 1994:29) ada dua jenis koordinasi, yakni koordinasi vertikal dan koordinasi horisontal. Baik
maka
fungsinya. d.
Dinamisasi
koordinasi vertikal maupun koordinasi horisontal
Koordinasi
diperlukan dalam organisasi. “Koordinasi vertikal
diubah
menununjukan
hubungan-
lingkungan yang baik intern maupun ekstern.
hubungan yang efektif dan yang disatupadukan di
Dengan kata lain koordinasi jangan sampai
antara
kaku.
pengembangan
kegiatan-kegiatan
pada
tingkat-
harus
mengingat
Koordinasi
secara
terus-menerus
perubahan-perubahan
ini
akan
meredakan
tingkatnorganisasi yang berlainan. Koordinasi
masalah-masalah apabila timbul koordinasi
horisontal
yang baik sekali akan mengetahui secara dini
adalah
pengembangan
hubungan-
hubungan yang lancar di antara individu-individu atau kelompok-kelompok pada tingkat yang
dan mencegah kejadiannya. e.
Tujuan yang jelas
sama”. Syarat-syarat koordinasi menurut Tripathi
Tujuan
dan Reddy (dalam Moekijat 1994:39) ada 9 syarat
memperoleh koordinasi yang efektif dalam
untuk mencapai koordinasi yang efektif, yakni :
suatu organisasi. Pimpinan harus diberitahu
a.
Hubungan langsung Koordinasi
dapat
yang
jelas
itu
penting
untuk
tentang tujuan organisasi dan dimintas agar lebih mudah dicapai
bekerja untuk tujuan bersama perusahaan.
melalui hubungan pribadi langsung di antara
Suatu tujuan yang jelas dan diberitahukan
Fuaddianto Fajar Satrio Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura
5
Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr
f.
secara efektif kepada kepala-kepala bagian
dapat dihindarkan dan kegiatan-kegiatan
dimaksudkan untuk meghasilkan keselarasan
keseluruhan staf dapat diarahkan secara
tindakan.
harmonis menuju ke pelaksanaan tujuan
Organisasi yang sederhana
organisasi yang telah ditentukan.
Struktur
organisasi
memudahkan
g.
yang
koordinasi
sederhana
Kepemimpinan dan supervise yang efektif
efektif.
Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi
Penyusunan kembali bagian-bagian dapat
oleh hakikat kepemimpinan dan supervise.
dipertimbangkan untuk memiliki koordinasi
Kepemimpinan
di antara kepala-kepala bagian. Pelaksanaan
koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada
pekerjaan dan fungsi yang erat berhubungan
tingkat perencanaan maupun pada tingkat
dapat
pelaksanaan.
ditempatkan
yang
i.
di
bawah
beban
efektif
Pemimpin
menjamin
yang
efektif
seseorsang pejabat pimpinan apabila hal ini
membuat kepercayaan terhadap orang-orang
akan mempermudah pengambilan tindakan
bawahan dan memlihara juga semngat kerja
yang diperlukan untuk koordinasi.
mereka. Sesungguhnya, kepemimpinan yang
Perumusan wewenang dan tanggung jawab
efektif merupakan metode koordinasi yang
yang jelas
paling baik dan tidak ada metode lain yang
Faktor lain yang memudahkan koordinasi
menggantikannya.
adalah definisi wewenang dan tanggung
Sehubungan
dengan
pengembangan
jawab yang jelas untuk masing-masing
sektor kepariwisataan, menurut Yoeti (dalam
individu dan bagian. Wewenang yang jelas
Yoeti 2002:42) pengembangan kawasan wisata
tidak hanya mengurangi pertentangan di
memiliki kriteria khusus. Beberapa aspek perlu
antara pegawai-pegawai yang berlainan,
diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam
tetapi
merumuskan kebijakan pengembangan kawasan
juga
pelaksanaan
h.
yang
membantu pekerjaan
mereka dengan
dalam kesatuan
wisata
adalah
pengelolaan,
penyediaan
sarana
tujuan. Selanjutnya, wewenang yang jelas
pengusahaan,
membantu
memelihara
prasarana yang diperlukan. Adapun daerah-
orang-orang bawahan bertanggung jawab
daerah yang bisa dijadikan kawasan wisata
atas pelanggaran pembatasan-pembatasan.
khususnya ekowisata adalah :
pimpinan
dalam
serta
cara-cara
dan
Komunikasi yang efektif a.
Komunikasi yang efektif merupakan salah
sebagai kawasan pemanfaatan berdasarkan
satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.
rencana pengelolaan pada kawasan tersebut.
melalui saling tukar informasi secara terus b.
menerus, perbedaan-perbedaan individu dan bagian
dapat
perubahan
diatasi
dan
kebijaksanaan,
c.
penyesuaian
tindakan-tindakan
pelaksanaan-pelaksanaan
pekerjaan
Daerah pemanfaatan untuk wisata berburu berdasarkan rencana pengelolaan kawasan taman berburu.
waktu yang akan datang. Melalui komunikasi efektif
Daerah atau zona pemanfaatan kawasan taman nasional.
perubahan-
program-program, program-program untuk
yang
Daerah atau wilayah yang diperuntukan
atau yang
bertentangan dengan tujuan-tujuan organisasi
2.
Metode Penelitian Untuk
menjawab
permasalahan
yang
dikemukakan dalam penelitian ini digunakan
Fuaddianto Fajar Satrio Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura
6
Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif salah
dalam pengembangan pariwisata. Seperti sifat
satu jenis penelitian yang bertujuan untuk
atasan kepada bawahan dalam menjalankan suatu
menggambarkan secara lengkap dan rinci seluruh
orgnanisasi masih kurang terjalin hubungan yang
hal yang berkenaan dengan fenomena yang
baik. Faktor kedua adalah dinamisme, koordinasi
terjadi di lapangan .
yang dilakukan oleh instansi yaitu hanya dengan
Subjek pada penelitian ini diambil dengan
cara mengundang pimpinan instansi lain dalam
mengunakan teknik purposive sampling. Adapun
setiap kegiatan saja namun bukan pada pertemuan
yang menjadi subjek dalam penelitian ini antara
yang secara khusus membicarakan pembangunan
lain (1) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,
pariwisata saja. Hal ini menyebabkan tidak
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Landak;
adanya tujuan yang jelas dilakukan dalam
(2) Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas
pelaksanaan koordinasi dalam pembangunan
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
pariwisata.
Kabupaten
Landak;
(3)
Kepala
Bidang
Faktor
yang
ketiga
adalah
perumusan
Kebudayaan pada Dinas Pemuda, Olahraga,
wewenang dan tanggung jawab yang jelas,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Landak;
terdapat ego sektoral antara instansi yang
(4)
Olahraga,
berdampak pada merasa kalau wewenangnya
Kebudayaan dan Pariwisata (5) Kepala Dinas
bukan berasal dari instansi itu namun melibatkan
Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten
atau melarikan ada instansi lainnya yang dirasa
Landak; (6) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
sesuai dengan tujuannya. Masi terjadi pelimpahan
dan Perumahan; (7) Staf-staf di Dinas Pekerjaan
kewenangan dan tanggung jawab antar instansi
Umum dan Perumahan..
dalam proses pemabangunan pariwisata yang
Staf-staf
Dinas
Pemuda,
Teknik pengumpulan data pada penelitian
berdampak
pada
pembangunan
yang
tidak
ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan
mendapatkan hasil maksimal. Faktor terakhir
dokumentasi.
menguji
adalah organsiasi yang sederhana, instansi terbagi
keabsahan data pada penelitian ini peneliti
menjadi sebuah organisasi yang membawahi
menggunakan teknik triangulasi.
banyak bidang yang beraneka ragam dengan latar
Selanjutnya
untuk
belakang yang berbeda seperti pemuda, olahraga, C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil
penelitian
menunjukan
bahwa
kebudyaan dan pariwisata. Dengan keanekaragam bidang
tersebut
terdapat
juga
pembagian
koordinasi horisontal lintas sektoral yang di
anggaran sehingga membuat anggaran dibagi
lakukan
menjadi lebih kecil sehinggan pelaksanaan
oleh
Kebudayaan
dan
Dinas
Pemuda,
Pariwisata
Olahraga,
dengan
Dinas
pembangunan tidak dapat berjalan sesuai rencana.
Pekerjaan Umum masih belum optimal, hal ini terjadi adanya beberapa faktor yang menghambat terjadinya
koordinasi
Faktor
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
pertama adalah kepemimpinan yang mana pola
dilakukan pada Koordinasi Lintas Sektoral Dalam
kepemimpinan dari unsur pimpinan yang kurang
Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak.
tegas dan kurang mengkoordinir bawahan dengan
Peneliti menyimpulkan beberapa faktor yang
baik.
mempengaruhi koordinasi lintas sektoral, adapun
Kepemimpinan
yang
yang
efektif.
D. Simpulan dan Keterbatasan
kurang
optimal
berdampak pada koordinasi yang dilakukan
Fuaddianto Fajar Satrio Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura
simpulan tersebut sebagai berikut :
7
Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr 1.
Kepemimpinan
3.
Perumusan wewenang dan tanggung jawab
Kepemimpinan merupakan perananan yang
yang jelas
penting dalam pelaksanaan koordinasi, hal ini
Simpulan
yang
dari
faktor
perumusan
dikarenakan tanggung jawab koordinasi terletak
wewenang dan tanggung jawab yang jelas ini
pada seorang pimpinan. Dari hasil penelitian yang
adalah Dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun
dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pola
2008 yang mengatur tentang tugas pokok, fungsi,
kepemimpinan
Kerja
struktur organisasi dan tata kerja dari Dinas
Pemerintahan Daerah (SKPD) yang melakuakan
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
koordinasi masih belum optimal. Dimana pola
dutuangkan bahwa seharusnya Disbudparpora
kepemimpinan
masih
memiliki wewenang untuk pelaksanaan koordinasi
dan kurang
tugas fungsi dan pokok dalam pengembangan
dapat mengkoordinir bawahan dengan baik.
pariwisata. Sedangkan dari hasil wawancara dan
Kepemimpinan dari Kepala Bidang yang kurang
observasi yang dilakukan peneliti instansi sektoral
optimal berdampak pula pada koordinasi yang
masih belum menerapkan dengan baik tugas pokok
dilakukan oleh pihak instansi pemerintah yang
dan fungsinya yang tertuang dalam Peraturan
melakukan
Bupati Masing-masing sehingga faktor perumusan
yang
dari
ada
unsur
di
Satuan
pimpinan
terbilang kurang tegas, profesional
koordinasi
dalam
pengembangan
pariwisata. 2.
wewenang dan tanggung jawab yang jelas menjadi
Dinamisme
faktor yang mempengaruhi suatu koordinasi yang
Faktor yang terpenting dalam koordinasi
efektif.
salah satunya adalah dinamisme. Koordinasi seharusnya berubah seiring dengan perkembangan
4.
Organisasi yang sederhana Organisasi yang sederhana merupakan salah
waktu. Dari hasil penelitian yang ditemukan
satu faktor
dilapangan,
yang dilakukan oleh
menjalankan koordinasi. Jenis organsasi yang
adalah
cara
ditemukan dilapangan adalah organisasi garis dan
mengundang pimpinan instansi terkait dalam
staf, yaitu organsiasi yang daerah kerjanya luas
setiap acara yang diadakan oleh disbudparpora.
dan mempunyai bidang tugas yang beraneka
Tapi dalam hal ini tidak diketahui tujuan jelas
ragam serta rumit. Hasil penelitian organsiasi ini
untuk apa mengundang pimpinan instansi tersebut
terdiri dari bidang pemuda, olahraga, kebudayaan
karena tidak ada keterkaitan dalam pengembangan
dan pariwisata. Bidang yang ditemukan sangat
pariwisata. Pengirimian surat seperti ini selalu
beranekaragam berbeda antara satu dengan yang
dilakukan
adanya
lainnya yang berdampak membutuhkan jumlah
perubahan. Misalnya tujuan dari pengiriman
pegawai yang banyak pula. Dan semua ini akan
undangan kedalam acara disbudparpora adalah
berdampak
selain untuk menghadiri acara tersebut juga untuk
dilaksanakan. Selain itu memerlukan anggaran
memberitahukan dan sama-sama meminta solusi
yang besar karena harus dibagi kepada bidang-
terkait tantangan yang dihadapi disbudparpora
bidang yang memerlukan anggaran yang sangat
dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten
besar. Meskipun mendapatkan anggaran yang
Landak karena hal ini adalah tanggungjawab
sedikit makan akan dibagi lagi hal ini membuat
bersama.
kurangnya dana yang berdampak pada koordinasi
instansi
koordinasi
Disbudparpora
oleh
disbudparpora
dengan
tanpa
yang
pada
menjadi hambatan dalam
koordinasi
internal
yang
yang dilakukan semakin minim.
Fuaddianto Fajar Satrio Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura
8
Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr Selain 4 (empat) faktor diatas, peneliti
penelitian di tempat tersebut dan telah banyak
menemukan faktor lain yang turut mempengaruhi
memberikan bantuan kepada peneliti sehingga
koordinasi antara instansi lintas sektoral yaitu
penelitian ini dapat terselesaikan.
keuangan dan masyarakat sekitar. Jika anggaran keuangan yang di anggarakan tidak setujui malah semakin kecil maka kegiatanpun banyak yang di hilangkan maka yang dirasa sangat prioritaslah yang dilaksanakan. Hal ini pastinya tidak dapat emndukung perkembangan pariwisata di Kabupaten Landak. Faktor yang kedua adalah masyarakat sekitar, masyarakat sekitar masih belum menerima jika daerah tempatnya dijadikan objek wisata yang akan didatangi oleh wisatawan sehingga daerah mereka akan ramai dan tidak terkendali. Selain itu masyarakat juga belum mempunyai pemikiran untuk melestarikan budaya
DAFTAR PUSTAKA Literatur Buku Bacaan A, Yoeti, Oka. 2002. Perencanaan Strategis. Jakarta: Pradnya Paramita. _________.2002. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta : Pradnya Paramita. Kencana, Inu. 2011. Manajemen Pemerintahan. Bandung : Pustaka Reka Cipta. ___________. 2011. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta : Bumi Aksara.
atau tempat wisata, seperti mulai pudarnya budaya khas local karena dipengaruhi budaya barat dan tidak merawat sarana dan prasarana yang ada. 2. Keterbatasan Studi Selama melakukan penelitian tentang Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak
peneliti mengalami banyak
hambatan dalam melaksanakan penelitian, sehingga banyak kekurangan yang terjadi skripsi ini belum dapat
mencapai
kesempurnaan.
Adapun
keterbatasaan- keterbatasaan dalam penelitian ini adalah : a. Luasnya
permasalahan
sehingga
teori
yang
digunakan dalam penelitian ini belum mampu
Kusmayadi. dan Endar Sugiarto. 2000. Metode Penelitian Dalam Bidang Kepariwisataan. Jakarta : Gramedia. Kusudianto. 1996. Perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata. Jakarta: UI Press Lembaga Administrasi Negara. 2008. Koordinasi dan Hubungan Kerja. Jakarta : LAN. Moekijat. 1994. Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis). Bandung : Mandar Maju Pendit, Nyoman S. 2003. Ilmu Pariwisata. Jakarta : Pradnya Paramita. Pitana, I Gede dan Diarta I Ketut Surya. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Andi: Yogyakarta.
menjelaskan seluruh permasalahan secara rinci yang terjadi di lapangan. b. Kurangnya literatur mengenai konsep-konsep ataupun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. 3.
Apresiasi Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
yang telah
mengizinkan
melakukan
peneliti
untuk
Fuaddianto Fajar Satrio Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura
Strauss, Anselm. And Juliet Corbin. 2003. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogjakarta : Pustaka Pelajar. Sugandha, Dann. 1988. Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi. Jakarta : Intermedia. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatifm Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta. ________. 2011. Metode Penelitian Kuantitatifm Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
9
Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr ________. 2011. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta. Sutarto.
1993. Dasar-dasar Organisasi. Yogjakarta : Gajah Mada University
Suwantoro. 1997. Dasar-dasar pariwisata. Yogyakarta : Andi Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Landak. Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Landak
Fuaddianto Fajar Satrio Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura
10
