Sekilas Tentang (A GLANCE AT DIRECTORATE GENERAL OF CLIMATE CHANGE) DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

Sekilas Tentang DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM (A GLANCE AT DIRECTORATE GENERAL OF CLIMATE CHANGE)

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2015

Kata Pengantar Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI) adalah salah satu unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani perubahan iklim khususnya dalam penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dengan dibentuknya DJPPI, menjadi harapan baru bagi implementasi kegiatan pengendalian perubahan iklim yang terkelola dengan baik dalam mendukung tujuan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sekilas tentang Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (A Glance at Directorate General of Climate Change) disusun sebagai salah satu alat komunikasi DJPPI, tentang tugas dan fungsi dalam penanganan perubahan iklim di tingkat internasional, nasional, dan sub nasional, serta program DJPPI. Semoga bermanfaat.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

NUR MASRIPATIN

LATAR BELAKANG Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Dewan Nasional Perubahan Iklim dan BPREDD+ ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai konsekuensi dari Peraturan Presiden No.16 Tahun 2015, dan dioperasionalisasikan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.18 Tahun 2015 melahirkan Unit Eselon I bernama Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI) untuk menangani perubahan iklim dan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. DJPPI dipimpin oleh Dr. Nur Masripatin yang dilantik oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya pada tanggal 29 Mei 2015, dan menangani pengendalian perubahan iklim dan kebakaran hutan dan lahan ke depan dengan reshaping baseline dan modalitas yang sudah dihasilkan dari keempat institusi tersebut sebelumnya dan menjawab tantangan ke depan.

SEKILAS TENTANG DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM ( A GLANCE AT DIRECTORATE GENERAL OF CLIMATE CHANGE )

1

TUGAS DAN FUNGSI DJPPI Sesuai dengan PermenLHK No. P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DJPPI mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim. Dalam melaksanakan tugas, DJPPI menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan; b.

pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan; d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanan urusan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah

2


kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, dan monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan; g.

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;

h.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Gambar 1 memperlihatkan fungsi DJPPI dalam pengendalian perubahan iklim dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Gambar 1. Fungsi DJPPI


3

Struktur organisasi DJPPI terdiri atas 1 Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5 Direktorat Teknis antara lain yaitu: 1. 2. 3. 4.

Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim; Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim; Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi; 5. Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional; dan 6. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Gambar 2 memperlihatkan pimpinan eselon I dan II lingkup DJPPI tahun 2015.

Gambar 2. Dirjen PPI dan Pimpinan Eselon II Lingkup DJPPI; (dari kiri ke kanan) Direktur Adaptasi PI, Direktur IGRK&MPV, Direktur Mitigasi, Dirjen PPI, Sekditjen PPI, Direktur PKHL, dan Direktur Mobilisasi

4


Struktur organisasi DJPPI selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.


5

PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-19, DJPPI dimandatkan untuk menghasilkan pembangunan rendah karbon dan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Sasaran pengendalian perubahan iklim antara lain yaitu: (1) Meningkatnya penanganan perubahan iklim, melalui kegiatan mitigasi dan adaptasi; (2) Meningkatnya sistem peringatan dini dan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla); (3) Tersedianya data dan informasi untuk mendukung penanganan perubahan iklim; dan (4) Meningkatnya dukungan pendanaan, teknologi dan kapasitas untuk pengendalian perubahan iklim. Namun demikian, pengendalian perubahan iklim menuntut bidang kerja dengan sasaran diatas sasaran RPJMN dan dimensi waktu diatas periode RPJMN/ RENSTRA. Target RPJMN 2015-2019 penanganan isu perubahan iklim pasca 2019 untuk pengendalian perubahan iklim ditangani oleh 5 (lima) direktorat teknis dan 1 (satu) sekretariat direktorat jenderal, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.

6


Kemen hut Prog. Dukungan Manajemen

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Mitigasi Perubahan Iklim

Adaptasi Perubahan Iklim

PermenLHK 18/2015

Program Pengendalian Perubahan Iklim

g dan Ve r if ik a

KLH

Integrasi: Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim

DNPI

BP– REDD+

Sekretariat Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim

Perpres 16/2015

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Inventarisasi GRK dan TSM RAN & RAD-GRK Elaborasi INDCs RAN API REDD+ Inisiatif Swasta dan Masyarakat Inisiatif Pemerintah Daerah (Pemda)

Program Sektor & Lokal

“penurunan emisi GRK sekitar 26% Pada Tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah”

TARGET RPJMN 2015-2019

Program Kerjasama/Kemitraan Internasional (Multilateral, Bilateral dan Regional)

Gambar 4. Bisnis Proses Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Inventarisasi Gas Rumah Kaca

ito ri n

Mobilisasi Sumberdaya Sektoral & Daerah

M on

si


7

ISU PERUBAHAN IKLIM PASCA 2019

KEBIJAKAN PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL

DJPPI dalam menjalankan tugasnya dan mempertimbangkan nature dari pengendalian perubahan iklim, melaksanakan implementasi fungsi koordinasi, sinergi, integrasi dan fungsi leadership termasuk monitoring, pelaporan dan verifikasi pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim baik di tingkat nasional maupun internasional, serta sebagai National Focal Point (NFP) UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Gambar 5 memuat proses pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional (pusat dan daerah), serta di tingkat internasional, merupakan proses yang terus menerus (iterative), serta koordinatif, sinergis dan integratif dalam mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

8


• Mengusulkan para ‘scentists’ dalam ‘Roaster of Experts’ UNFCCC, dan • Mendorong SebanyakBanyaknya tulisan ilimiah/ hasil Penelitian dalam Jurnal Internasional, agar dapat Melalui menjadi bahan pertimbangan Kontribusi IPCC.

ilmiah

KLHK – Lembaga Ilmiah

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) adalah Panel Ahli yang bertugas menyiapkan basis ilmiah (guidance/ guidlines teknis-metodologis) baik untuk pengambilan Keputusan COP maupun pelaksanaan MAPI oleh negara peratifikasi Konservasi/Protocol.

Eksternalisasi (negosiasi)

KLHK – KEMLU

NASIONAL SUB NASIONAL

Implementasi pasil penterjemahan Keputusan COP.

Posisi negosiasi yang disusun berdasarkan kebijakan/kepentingan nasional, dengan mempertimbangkan rangkaian proses baik sejarah maupun ke depan Catatan : peran ‘National Focal Point/ NFP’ sangat penting.

Internalisasi

(Penterjemahan Keputusan COP ke konteks nasional)

UNFCCC Keputusan COP untuk diinternalisasikan ke konteks nasional, Catatan: koordinasi/komunikasi yang efektif diperlukan antara NFP dengan penentu kebijakan di sektor terkait dan mitra, baik di Pusat maupun Daerah.

KLHK – BAPPENAS

Gambar 5. Penanganan Perubahan Iklim: Proses Iterative, Koordinatif, Sinergis, dan Integratif. Pengendalian perubahan iklim di Indonesia memerlukan proses nasional dan internasional yang bersifat iteratif dan sinergis. Penanganan perubahan iklim di tingkat internasional yang dibahas melalui kerangka kerja konvensi perubahan iklim (UNFCCC) yang dihasilkan melalui proses negosiasi para negara pihak yang sudah meratifikasi kesepakatan UNFCCC yang saat ini berjumlah 194 negara, dan bersifat mengikat. Indonesia telah meratifikasi UNFCCC dengan Undang Undang No. 6 Tahun 1994, dan meratifikasi kesepakatan Kyoto Protokol melalui UU No. 17 Tahun 2007. Implementasi dari kesepakatan di tingkat internasional tersebut memerlukan penterjemahan kedalam konteks pembangunan nasional (internalisasi) untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mengarus-utamakan prinsip rendah emisi dan resilien terhadap perubahan iklim. Efektivitas pengendalian perubahan iklim juga sangat bergantung pada kebijakan dan ‘measure’ di semua level (internasional, regional, nasional, dan subnasional). Di tingkat internasional terutama terkait dengan komitmen negara maju untuk mengurangi emisi dan komitmen untuk menyediakan


9

dukungan finansial, teknologi dan peningkatan kapasitas kepada upayaupaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh negara berkembang dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Program penanganan perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan meliputi tiga pilar yaitu: pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 6. Gambar tersebut menekankan bahwa penanganan perubahan iklim bukan hanya upaya penurunan dan pencegahan emisi atau peningkatan cadangan karbon tetapi ada manfaat non karbon yang perlu diperhitungkan seiring dengan manfaat penurunan emisi.

Cat : Penanganan PI (terutama mitigasi) harus demonstrable, measurable, reportable, dan verifiable non carbon benefits (biodiversity, environmental services, partisipasi/engage ment, governance, capacity building dll)

Kelestarian Lingkungan Sustainable use of natural resources in production processes, low emissions, adaptive to CC

Kelestarian Sosial

SD LECDS REDD+

Sustainable consumption, socially acceptable, low emissions, adaptive to CC non carbon benefits (livelihood, tenurial, partisipasi/engagement, governance, capacity building dll)

Kelestarian Ekonomi

Sustainable production, low emissions, adaptive to CC

carbon benefits (pengurangan emisi, konservasi carbon, peningkatan stok carbon); dan incentives, carbon market

Gambar 6. Pengendalian Perubahan Iklim dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan.

10


PROGRAM TAHUN 2015 - 2019 I. PROGRAM INTERNAL Berdasarkan RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 - 2019 sebagaimana yang dijabarkan dalam PermenLHK No. P.39/Menlhk-Setjen/2015, program dan kegiatan DJPPI tahun 2015 – 2019 secara garis besar terdapat 2 program utama dengan masingmasing sasaran dan indikator capaian. Program pertama DJPPI adalah meningkatkan efektivitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui 4 sasaran dan indikator capaian yang terukur yaitu: 1. Adaptasi Perubahan Iklim yaitu meningkatnya kemampuan adaptasi perubahan iklim di 15 wilayah. Indikator capaian dari sasaran kegiatan ini yaitu: a) wilayah yang difasilitasi pengembangan skenario iklim sebanyak 15 wilayah; b) wilayah yang difasilitasi dalam pengembangan (downscaling) rencana aksi adaptasi perubahan iklim di daerah sebanyak 15 wilayah; c) fasilitasi wilayah dalam pengembangan adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem di 15 wilayah rentan; d) fasilitasi desa/kelurahan yang menerapkan Program Kampung Iklim (Proklim) sebanyak 2.000 desa/kelurahan. 2.

Mitigasi Perubahan Iklim yaitu: (1) tersedianya kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim di bidang kehutanan, lahan gambut, dan limbah, dengan indikator capaian yaitu: (1.a) kebijakan yang termutakhirkan dalam penurunan emisi GRK di bidang kehutanan, lahan gambut, dan limbah; (1.b) perangkat mitigasi perubahan iklim yang termutakhirkan di bidang kehutanan dan lahan gambut (baseline, faktor emisi, data aktivitas, skenario mitigasi, dan safeguards); dan (1.c) provinsi yang menerapkan RAD-GRK di bidang kehutanan dan lahan gambut dan limbah; (2) konsumsi bahan perusak ozon menurun,


11

dengan indikator tercapainya persentase tingkat penurunan konsumsi bahan perusak ozon enis HCFC dari 403,9 ODP ton tahun 2013 menjadi 282,71 ODP ton atau 30%. 3. Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi yaitu terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK, serta monitoring, pelaporan dan verifikasi aksi mitigasi yang dilaporkan secara berkala setiap tahun. Indikator capaian sasaran kegiatan ini yaitu: a) laporan hasil inventarisasi GRK, b) laporan Komunikasi Nasional (National Communication) perubahan iklim dan laporan terkait; c) bidang mitigasi yang telah diukur, dilaporkan dan diverifikasi (MRV); dan d) bidang aksi mitigasi yang terdaftar dalam Sistem Registry Nasional. 4. Mobilisasi Sumber Daya untuk Perubahan Iklim yaitu meningkatnya insentif dalam penanganan perubahan iklim. Indikator capaian dari sasaran kegiatan ini yaitu: a) diterapkannya mekanisme pengembangan manfaat dan penanganan deforestasi dan degradasi hutan di 25 lokasi; b) kerjasama dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga lainnya terkait perdagangan karbon, teknologi rendah karbon dan sains perubahan iklim sebanyak 15 kerja sama; c) kegiatan/proyek yang mendapat rekomendasi teknis untuk investasi penurunan emisi GRK di bidang energi, dan limbah sebanyak 200 yang akan dibiayai melalui pusat pembiayaan pembangunan hutan dan lingkungan; dan d) perjanjian dan forum internasional bidang perubahan iklim (termasuk kebakaran hutan dan lahan) yang dikoordinasikan sebagai pelaksanaan fungsi National Focal Point sebanyak 7 perjanjian/ forum. Program kedua DJPPI yaitu menurunkan luas areal kebakaran hutan dengan 4 sasaran dan indikator capaian yang terukur yaitu terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengendalian karhutla, dengan indikator capaian yaitu: (a) jumlah hotspot pada kawasan non konservasi dan lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi menurun 10% dari batas toleransi maksimum jumlah hotspot sebesar 32.323 HS menjadi 29.091 HS pada tahun 2019; (b) penurunan luas kebakaran hutan non konservasi dan lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebesar 10% dari batas toleransi maksimum luas kebakaran hutan dan lahan dari 498.736 ha menjadi 448.863 ha pada tahun 2019; (c) SDM Pengendalian Kebakaran Hutan 12


dan Lahan yang ditingkatkan kapasitasnya (Manggala Agni dan MPA) sebanyak 5.000 orang; dan (d) Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang difasilitasi pembentukannya di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 50 brigade. II. PROGRAM EKSTERNAL Sebagai National Focal Point (NFP), DJPPI bertanggung jawab menyiapkan berbagai laporan ke Sekretariat UNFCCC, Vienna Convention/ Montreal Proctocol, dan kesepakatan terkait lainnya. Untuk itu fungsi koordinasi, konsolidasi, integrasi, dan peran ‘leadership’ sangat mewarnai modalitas kerja DJPPI. Dalam menjalankan tugasnya NFP melakukan fungsi antara laIn sebagai berikut: 1) Mempersiapkan Delegasi Indonesia untuk persidangan-persidangan di bawah UNFCCC. 2) Bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga serta pemangku kepentingan terkait lainnya menyusun substansi posisi negosiasi maupun submisi Indonesia 3) Menyampaikan submisi Indonesia baik berupa posisi, dokumen pelaporan dan dokumen lainnya ke Secretariat UNFCCC 4) Mengelola Kesekretariatan DELRI selama persidangan berlangsung 5) Mengkoordinasikan pelaporan hasil persidangan dan komunikasi tindak lanjut/implementasi oleh berbagai pihak. Program/kegiatan DJPPI selaku NFP tahun 2015 – 2019 antara lain yaitu: 1) Menyiapkan dan submisi laporan Third National Communication (TNC) ke Sekretariat UNFCCC, 2) Menyiapkan dan submisi laporan Biennial Update Report (BUR) untuk tahun 2015, 2017 dan 2019 ke Sekretariat UNFCCC, 3) Menyiapkan dan submisi laporan Forest Reference Emission Level (FREL) untuk tahun 2015 ke Sekretariat UNFCCC, 4) Melakukan review laporan TNC, BUR, dan FREL, 5) Review and adjustment laporan Intended Nationally Determined Contributions (INDC) sebagai tindak lanjut submisi INDC (tahun 20152019). SEKILAS TENTANG DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM ( A GLANCE AT DIRECTORATE GENERAL OF CLIMATE CHANGE )

13

26,03% (57 orang)

3,20% (7 orang)

28,77% (63 orang)

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) LINGKUP DJPPI S3

2,74% 6 orang)

S2 S1

D3

SLTA

39,27% (86 orang)

DJPPI memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan total sebanyak 219 orang yang tersebar dalam 1 Setditjen dan 5 Direktorat Teknis. Sebaran jumlah pegawai lingkup DJPPI tersaji pada Gambar 7 dan sebaran tingkat pendidikan pegawai lingkup DJPPI tersaji pada Gambar 8.

26,48% (58 orang)

22,37% (49 orang) Setditjen PPI 13,70% (30 orang)

11,42% (25 orang)

Dit. Adaptasi PI Dit. Mitigasi PI Dit. IGRK dan MPV Dit. Mobilisasi SSR Dit. Pengendalian Karhutla

13,70% (30 orang)

12,33% (27 orang)

Gambar 7. Sebaran Jumlah Pegawai per Unit Kerja Lingkup DJPPI.

26,03% (57 orang)

3,20% (7 orang)

28,77% (63 orang)

S3

2,74% 6 orang)

S2 S1 D3 SLTA

39,27% (86 orang)

Gambar 8. Sebaran Tingkat Pendidikan Pegawai Lingkup DJPPI. 14


TEKNOLOGI, SISTEM, DAN MONITORING Dalam menjalankan tugas dan fungsi DJPPI, DJPPI memiliki teknologi, sistem dan monitoring yang sudah dibangun (eksisting) maupun yang akan dibangun. Teknologi, sistem dan monitoring ini menjadi modalitas bagi DJPPI untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan DJPPI terkait pengendalian perubahan iklim dan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. Modalitas teknologi dan perangkat sistem yang sudah ada dan perlu pengelolaan dan pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut: 1. SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) merupakan sistem data dan informasi berbasis web mengenai tingkat kerentanan suatu wilayah dan/atau sektor terhadap dampak perubahan iklim, yang dapat digunakan untuk memantau efektifitas pengaruh kebijakan pembangunan terhadap perubahan tingkat kerentanan di suatu wilayah dan/atau sektor serta memahami posisi relatif satu wilayah dengan wilayah lainnya. SIDIK dapat diakses melalui web dengan laman (http://adaptasi.menlh.go.id),


15

Gambar 9. Peta Kerentanan Provinsi, Kabupaten dan Desa (SIDIK, 2015) 2.

16

SIGN SMART (Sistem Inventarisasi GRK Nasional- Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas, Transparan) yaitu sistem informasi berbasis web yang memberikan informasi tentang status, tingkat, dan kecenderungan emisi di tingkat nasional dan menjadi dasar laporan resmi kepada Menteri dan sektor terkait. SIGN-SMART merupakan dasar data untuk laporan ke tingkat internasional (Sekretariat UNFCCC) dan dimuat SEKILAS TENTANG DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM ( A GLANCE AT DIRECTORATE GENERAL OF CLIMATE CHANGE )

dalam National Communication and Biennial Update Report (BUR). SIGN-SMART dapat diakses melalui laman (http://signsmart.info),

Gambar 10. Profil Emisi Nasional 2012 (SIGN-SMART, 2015). 3. SIS-REDD+ (Sistem Informasi Safeguards REDD+) merupakan sistem berbasis web yang diperuntukkan untuk kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi yang diperlukan tentang implementasi ketujuh safeguards seperti yang tertuang dalam Annex I Paragraf 2 Keputusan No. 1 COP-16. SISREDD+ dapat diakses pada laman (http://sisredd.dephut.go.id), SEKILAS TENTANG DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM ( A GLANCE AT DIRECTORATE GENERAL OF CLIMATE CHANGE )

17

4. SIPONGI – KMS (Sistem Monitoring Karhutla dan link dengan sistem terkait lainnya di berbagai K/L/Organisasi dan lingkup KLHK) yang merupakan manajemen informasi peringatan dan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan yang dapat diakses pada laman (http:// sipongi.menlhk.go.id). Adapun informasi tersebut berupa: Analisa Peringkat Bahaya Kebakaran, Analisa Deteksi Hotspot, Analisa Trajectory Angin dan Asap, dan pengaduan masyarakat. Selain modalitas teknologi, sistem dan monitoring yang telah ada, DJPPI juga sedang membangun modalitas teknologi dan sistem lainnya untuk memperkuat sistem monitoring yang telah ada. Adapun modalitas teknologi dan sistem yang saat ini sedang dalam proses pengembangan antara lain yaitu: 1) Website DJPPI yang sedang dalam proses pembangunan, 2) Sistem MRV mitigasi termasuk REDD+ dan Sistem Registrasi untuk aksi mitigasi dan pendanaan baik yang bersumber dari dalam negeri (pusat, swasta dan sumber lain) maupun dari luar negeri,

Laporan dari Penanggung Jawab Aksi Mitigasi

1

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menugaskan

2

Rekomendasi

Tidak Disetujui kembali ke Pengungsi

Dirjen PPI (Penanggung Jawab Verifikasi & Sistem Registri)

Sistem Registrasi Nasional

3 Dit. PPI : melakukan verifikasi terhadap aksi mitigasi (Kehutanan, Pertanian, Limbah, energi dan Industri)

4 5b

Tidak Sesuai

Keputusan Hasil Verifikasi Aksi Mitigasi

5a

Sesuai

Gambar 12. Rancangan Sistem MRV dan Sistem Registrasi Nasional 18


3) Integrated Climate and Karhutla Management System (ICKMS), 4) REDD+ Actions Performance Index (RAPI) dan Mitigation Actions Performance Index (MAPI), 5) Sistem Monitoring Intended Nationally Determined Contributions (INDC), 6) Penggunaan berbagai media sosial untuk ‘outreach’ dan ‘campaign’.


19

PENUTUP Pengendalian perubahan iklim merupakan suatu upaya komprehensif yang meliputi adaptasi dan mitigasi yang dapat ditunjukkan (demonstrable), diukur (measurable), dilaporkan (reportable), dan diverifikasi (verifiable), serta didukung dengan pendanaan, teknologi dan kapasitas pendukung lainnya dimana ke depannya diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan nasional tetapi juga mampu memberi kontribusi secara global dalam menurunkan emisi GRK yang telah ditargetkan secara internasional dan menjadi pembuktian komitmen negara Indonesia. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pihak yang diamanatkan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut telah berkomitmen melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan yang meliputi kelestarian lingkungan, sosial dan ekonomi secara terintegrasi. Keberhasilan kinerja Ditjen PPI tidak terlepas dari kinerja para pihak dan masing-masing jajarannya baik di tingkat nasional maupun tingkat tapak. Koordinasi yang intensif dan sinergi yang efektif antar pelaksana menjadi sangat penting dalam mendukung integrasi kegiatan dan hasilnya baik internal maupun eksternal KLHK. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan karunia-NYA sehingga seluruh tanggung jawab yang diamanahkan pada Direktorat Jenderal ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan membawa manfaat berkesinambungan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berketahanan iklim di Indonesia.

20


Sekilas Tentang (A GLANCE AT DIRECTORATE GENERAL OF CLIMATE CHANGE) DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

Recommend Documents