Sejarah Pemerintahan Bupati Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya (Tasikmalaya Regency) terletak di Provinsi Jawa BaratIndonesia

yang

berdasarkan

Majalengka dan Kota

kondisi

Tasikmalaya di

geografisnya sebelah

berbatasan

utara, Samudera

dengan Kabupaten Hindia di

sebelah

selatan, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran di sebelah timur dan Kabupaten Garut di sebelah barat. Pada awalnya, nama yang menjadi cikal-bakal Tasikmalaya terdapat di daerah Sukapura. Sukapura dahulunya bernama Tawang atau Galunggung, sering juga disebut Tawang-Galunggung. Tawang berarti sawah atau tempat yang luas terbuka. Penyebutan Tasikmalaya menuncul setelah Gunung Galunggung meletus sehingga wilayah Sukapura berubah

menjadi Tasik (danau,

laut)

dan

malaya

dari (ma)layahyang

bermakna ngalayah (bertebaran) atau deretan pegunungan di pantai Malabar (India). Jadi Tasikmalaya berarti danau yang bertebaran atau danau di gugusan bukit. Namun secara bahasa

Sunda, Tasikmalaya mungkin

juga

mengandung

arti keusik

ngalayah,

bermakna banyak pasir di mana-mana. Pada Tahun 2015 Kabupaten Tasikmalaya memasuki hari jadi yang ke 383 tepatnya pada tanggal 26 Juli 2015, penetapan hari jadi yang jatuh pada tanggal 26 Juli 1632 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakang yang menjadi catatan sejarah singkat penetapan tanggal 26 Juli 1632 sebagai hari jadi Kabupaten Tasikmalaya dapat digambarkan uraiannya di bawah ini.

Sejarah Pemerintahan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Sukapura berdiri dan diresmikan setelah selesai Perang Dipati Ukur yg tertuang dalam Piagam Sultan Mataram tepatnya tanggal 26 Juli 1632, Rd. Wirawangsa diangkat menjadi Bupati Sukapura pertama dengan gelar : Raden Tumenggung Wiradadaha Ke I (1632-1674), nama tersebut mengandung arti Wira adalah Prajurit (satria) dan Dadaha = Penuh keberanian, gelar yang diberikan Sultan Agung Mataram kepada Raden Ngabehi Wirawangsa Bupati Sukapura pertama karena berjasa menumpas pemberontakan Dipati Ukur tahun 1632, selain dijadikan Bupati, negara serta isinya diberi kemerdekaan. Piagam Pengangkatan Ngabehi Wirawangsa menjadi Bupati Sukapura. (dari Sultan Agung) “Penget serat piagem ingsoen soeltan kagadoeh dening ki ngabehi Wirawangsa kang satija maring ingsoen, soen djenengaken mantra agoeng Boepati Soekapoera, wedana kalih welas desane wong tigang atoes, ikoe kang kawerat dening ki wadana sarta soen pradikaken

satoeroe (na) ne lan soen titipaken ngoelon ing Banten ngalor ing Tjirebon, adja na kang ngaribiroe sakarepe….. Titi serat piagem, kang anoerat dina senen tanggal ping sanga sasi moekaram taoen djim akir, kang anoerat abdaning ratoe poen nitisastra (Kutipan dari Sunardjo et al., 1978 : 52). Terjemahan : Dengan piagam ini Sultan (Mataram) mengangkat Ngabehi Wirawangsa yang setia kepada Sultan menjadi mantri agung Bupati Sukapura, membawahi 12 kepala desa dengan penduduk 300 jiwa. Daerah itu menjadi daerah perdikan sampai dengan keturunannya yang dititipkan ke Banten dan Cirebon. Jangan ada yang mengganggu….. Ini surat piagam ditulis tanggal 9 Muharram tahun jim akhir oleh abdi Ratu Nitisastra. (Kutipan dari Sunardjo et al., 1978 : 52). Setelah Raden Tumenggung Wiradadaha wafat kemudian Raden Jayamanggala putra nomor 3 naik tahta menggantikan ayahandanya. Raden Jayamanggala menjabat Bupati Sukapura ke 2 pada tahun 1674 – 1675 dengan gelar Raden Tumenggung Wiradadaha II. Beliau menjabat hanya satu tahun. Sewaktu Rd. Jayamanggala menjadi Bupati pada Tahun 1674, namanya menjadi Rd. Tumenggung Wiradadaha II, namun amat disayangkan sifat beliau serta budi dan kegagahannya tidak sempat disumbangkan kepada tanah air, karena sepulangnya pelantikan di Mataram, diwilayah Banyumas mendadak sakit dan kemudian wafat. Jenazahnya tidak langsung dimakamkan, namun langsung dibawa ke Sukapura dalam keranda dan dimakamkan di Pasir Huni kecamatan Sukaraja. Itulah mengapa Kanjeng Bupati sering disebut “Dalem Tambela”, kekuasaannya diteruskan oleh adiknya bernama R. Anggadipa, putra ke 4 dari Kanjeng Dalem Wiradadaha I. Pada saat dilantik R. Anggadipa diganti namanya R. Tumenggung Wiradadaha III (1674-1723). Cara memimpin negara serta perhatian pada rakyatnya mengikuti Kanjeng. Dalem Wiradadaha I, namun sesuai dengan tabiat beliau yang kuat ke-Islamannya karena sedari kecil beliau menuntut ilmu ke Panembahan Wali Yuloh Syeh Haji Abdoel Mohji, dari Pamijahan yang dikeramatkan dan terkenal sampai kini, sehingga keadaan seisi Sukapura pada zaman itu selain Kanjeng Bupati mensiarkan agama Islam, beliau juga mengikuti syariat Nabi Muhamad S.A.W. Soebamanggala mengganti Ayahnya, namanya diganti menjadi R. Tumenggung Wiradadaha IV (1723-1745). Beliau terkenal sebagai Bupati penghulu atau pemimpin agama, karena sedari kecil beliau berguru kepada Panembahan Wali Yuloh Syeh Haji Abdoel Mohji di Pamijahan, Kecamatan Karangnunggal. Berkuasanya beliau tidak lama karena keburu

wafat, jenazahnya dimakamkan tidak jauh dari makam Syech Abdoel Mohji oleh karena itu dirinya disebut “Dalem Pamijahan”. Demang Setjapati memegang tampuk kebupatian namanya berganti menjadi Kanjeng Tumenggung Wiradadaha V (1745-1747), Beliau menjadi Bupati tidaklah lama karena wafat, kemudian digantikan oleh Putra ke II, yaitu R. Djajanggadiredja. Djajanggadiredja namanya diganti menjadi Kanjeng Tumenggung Wiradadaha VI (1747-1765). Pada zaman beliaulah Sukapura mulai mendekatkan diri dengan Kompeni (VOC). Alasannya karena beliau ingat pada pesan Kanjeng Sultan Agung bahwa kemerdekaan Sukapura hanya sampai pada turunan ke 7, jadi beliau merasa tidak akan lama lagi Kompeni akan menguasai seluruh tanah Priangan. Setelah beliau berselisih pendapat dengan para patihnya beliau mengajukan pengunduran diri, kemudian menjadi Begawan dikampung Ciwarak, Distrik Mandala zaman dulu. Setelah Kanjeg Bupati Wiradadaha VI mengundurkan diri, oleh Sri P.K.T. Petrus Albertus van der Parra (1761-1775), kedudukannya digantikan oleh putra sulungnya, yaitu R.Djajamanggala ke II yang diganti namanya menjadi Kanjeng Dalem Wiradadaha VII (1765-1807), Pada saat pemerintahan Kompeni Kabupaten Sukapura berada dibawah Keresidenan Cirebon, sewaktu pimpinan ada dibawah Residennya yaitu Peter de Beck, Kanjeng Dalem Wiradadaha VII, diberi gelar Adipati. pada saat beliau dilantik menjadi Adipati pada tahun 1800, namanya diganti menjadi R. Adipati Wiratanoebaja. Pada tahun 1807, Kanjeng Adipati Wiratanoebaja wafat jenazahnya dimakankan di Pasir Tando. Kanjeng Adipati Wiratanoebaja wafat digantikan oleh putranya yang ke 5, bernama R. Demang Anggadipa atau Kanjeng Dalem Wiradadaha VIII (1808-1811), Pada tahun yang sama, Kabupaten Sukapura dipindahkan dari Leuwi Loa ke daerah Desa Sukapura di wilayah Kecamatan Sukaraja sekarang. Pada masa itu, permintaan pemerintah (Belanda) sawahsawah harus ditanami tarum (pohon nila), namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Kanjeng Bupati, karena khawatir rakyatnya akan kekurangan pangan. Akhirnya Kanjeng Bupati diturunkan dari tahta, dan tanah Sukapura sampai mulai dari Ciwulan ke barat, digabungkan ke Kabupaten Limbangan (Garut). Setelah berhentinya Kanjeng Wiradadaha VIII, Kabupaten Sukapura diganti pimpinan oleh Kanjeng Dalem Surjadilaga yang termasyur dengan sebutan “Dalem Taloen”, keturunan leluhur Sumedang (1811-1814). Selama dua tahun Kanjeng Dalem Taloen bertahta di Kabupaten Sukapura, beliau memohon untuk dipulangkan ke Sumedang, kemudian pemerintah belanda menyerahkan Sukapura ke Kanjeng Bupati Limbangan (Garut), dengan permintaan agar kebun tarum tetap dilaksanakan dan itupun tidak tercapai. Akhirnya

pemerintah

Kabupaten

Sukapura

dibawah

Kanjeng

Dalem

Limbangan

(Garut)

bermusyawarah dengan Kanjeng Dalem Sukapura (Wiradadaha VIII) yang telah diberhentikan, memohon agar Sukapura sebelah barat ditanami tarum (pohon nila) dan dibangun pabrik-pabriknya dengan perjanjian (persyaratan), bahwa bilamana pekerjaan telah berhasil, tanah Sukapura akan dikembalikan lagi. Tanpa menunggu lagi, rakyat Sukapura dengan keikhlasannya bersama memenuhi permintaan pimpinannya (Wiradadaha VIII), dalam waktu singkat kebun tarum (pohon nila) berikut pabrik-pabrik selesai ditanami dan dibangun tanpa kekurangan suatu apapun. Sesuai dengan janji, pemerintahan yang pada masa itu dipegang oleh P.K.T. Johanes Graff van den Bosch (1830-1833), Kanjeng. Dalem Wiradadaha VIII diangkat kembali sebagai Bupati (1814-1837) dan tanah-tanah yang pernah diserahkan ke Limbangan (Garut) dikembalikan lagi kecuali, Suci dan Panembong. Seiring dengan bertambah luasnya kekuasaan yang dipegang Kanjeng Dalem Wiradadaha VIII, Kabupaten Sukapura dari wilayah Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja dipindahkan ke wilayah Harjawinangun dan pada tahun 1832 dipindahkan lagi ke sebelah tenggara pusat pemerintahan, yaitu di wilayah Pasir Panjang yang diberi nama “Manonjaya”. Sebelum pembangunan pusat kota selesai, Kanjeng Adipati Wiradadaha VIII pada tahun 1837 wafat, jenazahnya dimakamkan di suatu gunung disebelah selatan kota Manonjaya yang disebut Tanjung Malaya. Sepeninggalan Kanjeng Adipati Wiradadaha VIII, pada tahun itu juga R. Tumenggung Danoeningrat menjadi bupati, namun tidak sampai mendapat gelar atas kebijaksanaannya, karena beliau pada tanggal 4 Januari 1844 wafat, jenazahnya dimakamkan di Tanjung Malaya. Pada Tahun 1844 yang menjabat bupati adalah putra sulungnya yang bernama R. Ranggawiradimanggala, yang kemudian namanya diganti menjadi Kanjeng R. Tumenggung Wiratanoebaja (1844-1855), kemudian wafat tanggal 6 Juni 1855, jenazahnya di Tanjung Malaya. Pada hari Selasa tanggal 11 September 1855, R. Ranggatanoewangsa dilantik dan diganti namanya menjadi R. Wiratanoebaja (1855-1875). Ditahun 1872 mendapat gelar Adipati dan diganti namanya menjadi R. Adipati Wiraadegdaha. Pada masa beliau, pemerintah mulai memberlakukan aturan pajak tanah yang dimusyawarahkan oleh 7 Bupati di seluruh Priangan ditahun 1869; yang dipimpin oleh komisaris Jendral P.K.T. Otto van Rees (Gubernur Jendral Hindia Belanda; 1884-1888). Pada tahun 1875 beliau mendapat musibah yang disebabkan oleh peraturan pajak tanah sampai diberhentikan dengan hormat. Untuk beberapa tahun beliau tidak

diperkenankan tinggal di tempat kelahirannya tetapi di tempatkan di Bogor dan diberi pensiun f. 300 setiap bulannya. Itu sebabnya Kanjeng Dalem sering disebut “Dalem Bogor”. Ditahun 1908 Kanjeng Dalem Bogor diperkenankan kembali ke Manonjaya, hingga beliau wafat di tahun 1912. Jenazahnya dimakamkan di Tanjung Malaya. Setelah berhentinya Kanjeng Dalem Adipati Wiraadegdaha ditahun 1875, jabatannya diganti oleh adiknya yang bernama R. Demang Danoekoesoemah, patih Manonjaya dan setelah menjabat bupati namanya diganti menjadi R. Tumenggung Wirahadiningrat (18751901). Beliau adalah Bupati terakhir di Kabupaten Manonjaya, beliau juga termasuk Bupati yang rajin, sabar, adil, bijaksana, termasyur sebagai Bupati yang paling baik. Jasa beliau oleh pemerintah ditahun 1893 diberi gelar Adipati, tahun 1898 mendapat “Bintang Payung Kuning” dan ditahun 1900 dianugrahkan bintang “Oranje Nassau”. Itulah sebabnya sering disebut “Dalem Bintang”. Pada tahun itu juga beliau mendapat surat perintah resmi untuk memindahkan Kabupaten ke Tasikmalaya, namun sepertinya dari pesan leluhur ada peribahasa “Galunggung Ngadek Tumenggung”, beliau tidak ada maksud menduduki kabupaten baru, sebab sudah melewati gelar Tumenggung, maka secara mendadak setelah menerima surat perintah itu beliau jatuh sakit sampai wafat. Berhentinya Kanjeng Adipati Wirahadiningrat pada tahun 1901, kedudukannya digantikan oleh putra saudaranya yaitu putra Kanjeng Dalem Bogor yang bernama R. Rangga Wiratanoewangsa Patih Manonjaya. Setelah memegang jabatan Bupati namanya diganti menjadi R. Tumenggung Prawira Adiningrat(1901-1908). Pada tanggal 1 oktober 1901, Kanjeng Dalem dipindahkan Kabupatennya ke Tasikmalaya, namun tetap disebut Kabupaten Sukapura. Beliau menjabat bupati hanya selama 7 tahun dan tidak lama sejak mendapat gelar “Aria”, ditahun 1908 beliau wafat, ketika sedang berobat di Cianjur. Itu sebabnya mengapa Kanjeng Bupati sering disebut “Dalem Aria”. Setelah wafatnya Kanjeng Aria, yang menjabat sebagai Bupati Sukapura pada tanggal 23 Agustus 1908, adalah putra sulungnya yang bernama R.A. Wiratanoeningrat (1908-1938), Kanjeng Dalem Adipati Wiratanoeningrat pada saat sebelum menjadi Bupati Sukapura, menjabat Sebagai Wedana wilayah Ciheulang. Pada tahun 1901 Kabupaten Sukapura mengalami perubahan besar, yaitu wilayah Mangunreja serta Tasikmalaya sebagian ditiadakan. Dari wilayah Mangunreja yang dimasukkan ke Sukapura hanya diwilayah Mangunreja, Dedetaraju, Sukaraja, Karang dan Parung. Sisanya yaitu wilayah Cikajang, Batuwangi,

Kandangwesi, Nagara digabungkan ke kabupaten Limbangan (Garut). Dari

wilayah Tasikmalaya yang masuk ke Sukapura hanyalah wilayah Tasikmalaya, Ciawi, Indihiang dan Singaparna. Sedangkan wilayah Malangbong dibagikan ke dua kabupaten,

yaitu sebagian ke Kabupaten Limbangan (Garut) dan sebagian ke Kabupaten Sumedang. Pada tahun 1910 daerah dibawah kabupaten ini tinggal 14 distrik. Pada tahun 1913 nama Kabupaten Sukapura diganti menjadi Kabupaten Tasikmalaya hingga kini. Daerah bawahannya tinggal 10 wilayah. Atas putusan Bestuurservorming pada tahun 1925, Tasikmalaya menjadi ibukota Keresidenan Priangan Timur, tetapi pada tahun 1931 Keresidenan itu mengalami perubahan lagi. Atas jasa Kanjeng Bupati yang begitu besarnya, pemerintah tidak ragu, berdasarkan surat P.K.T. Goepernoer Djendral tanggal 21 Agustus 1920, No. 1, diberi gelar “Adipati”, ditambah lagi surat P.K.T. Besar tanggal 24 Agustus 1922, No. 39, beliau menerima bintang dalam “Officer de Order van Orangje Nassau” dan menurut surat Goepernoemen tanggal 21 Agustus 1926, No, 13, diberikan lagi “Gele Songsong”. Kebijaksanaan Kanjeng Bupati didalam keunggulannya mengolah Negara Setelah Kanjeng Dalem Adipati Wiratanoeningrat bupati ke XIV wafat digantikan oleh R. Tumenggung Wiradipoetra (1938-1944) paman misan dari bapak, putra Dalem Bintang. Pengangkatan Bupati berdasarkan surat dari pemerintah No. 16. Diberi gelar Adipati, beristri R. Bentang Radja saudari misan dari bapak, yaitu putra Dalem Bogor. Berdasarkan permintaan Kanjeng Dalem Adipati Wiradipoetra untuk berhenti dan pensiun, kemudian digantikan oleh adiknya yang bernama R. Tumenggung Aria Soenarya (sebelumnya Bupati Ciamis) 1944-1947, putra dari bupati ke XII, R. Tumenggung Wirahadiningrat. Kepindahan R. Tumenggung Aria Soenarya ke Bandung, maka jabatan bupati digantikan lagi oleh R. Tumenggung Wiradipoetra (adalah bupati Sukapura ke XV 19471949). Pada tahun 1949 Dalem Wiradipoetra mengajukan pensiun, Beliau Wafat dan dimakamkan di Tanjungmalaya pada tanggal 22 Mei 1959. Berhentinya R. Tumenggung Wiradipoetra, maka jabatan Bupati selanjutnya dipegang oleh : 

Raden Tubagus Abas Wilagasomantri, menjabat Bupati Tasikmalaya dari tahun 1948 – 1951



Raden Priatnakusumah, menjabat Bupati Tasikmalaya dari tahun 1951 – 1957



Raden Ipung Gandapraja, menjabat Bupati Tasikmalaya dari tahun 1957 – 1958



Raden Memed Supartadiredja, menjabat Bupati Tasikmalaya dari tahun 1958 – 1966



Kolonel Inf. Husen Wangsaatmadja, menjabat Bupati Tasikmalaya dari Februari 1966 – 14 Februari 1974



H. Kartiwa Suryasaputra, menjabat Bupati Tasikmalaya dari tanggal 14 Februari 1974 – 5 Maret 1976



Kolonel Inf. A Benyamin, menjabat Bupati Tasikmalaya dari tanggal 5 Maret 1976 – 5 Maret 1981. Pada masa beliau tonggak sejarah kelahiran Kota Administratif Tasikmalaya ditetapkan berdasarkan PP No. 22 Tahun 1976 oleh Mendagri H. Amir Machmud. sekaligus dilantiknya Drs. H. Oman Roosman sebagai Walikota Administratif Pertama oleh Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat H. Aang Kunaefi.



Inf. H. Hudly Bambang Aruman, menjabat Bupati Tasikmalaya dari tanggal 5 Maret 1981 – 8 Maret 1986



Inf. H. Adang Roosman, SH, menjabat Bupati Tasikmalaya periode tanggal 8 Maret 1986 – 8 Maret 1991



Inf. H. Adang Roosman, SH, menjabat Bupati Tasikmalaya periode tanggal 8 Maret 1991 – 8 Maret 1996. (Kembali ditunjuk untuk yg kedua kalinya).



Inf. H. SuIjana Wirata Hadisubrata, menjabat Bupati Tasikmalaya periode Tahun 1996 – 2001 (Di masa beliau dirintisnya pembentukan Pemerintahan Kota Tasikmalaya).



H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd., menjabat Bupati Tasikmalaya periode Tahun 2001 – 2006 (Pada saat kepemimpinan Beliau Pemerintahan Kota Administratif Tasikmalaya resmi menjadi Kota Tasikmalaya. Pembentukan Pemerintah Kota ini untuk menjadi daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri. Sebagai PJ Walikota Tasikmalaya adalah Drs. H. Wahyu Suradiharja).



H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd., menjabat Bupati Tasikmalaya Periode Tahun 2006 -2011. (Kembali dipilih untuk yg kedua kalinya). Dimasa Beliaulah Ibu Kota Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pindah ke Singaparna



UU Ruzhanul Ulum, SE, menjabat Bupati Tasikmalaya periode tahun 2011-2016.



UU Ruzhanul Ulum, SE, menjabat Bupati Tasikmalaya periode tahun 2016-2021. (Kembali dipilih untuk yg kedua kalinya)

Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas 39 kecamatan (bahasa Sunda: Kacamatan), yang dibagi lagi atas 351 desa dan kelurahan. Kota Tasikmalaya sempat menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya, tetapi kini menjadi kota otonom sejak 21 Juni 2001. Sejak itu, secara bertahap pusat pemerintahan kabupaten ini dipindahkan ke Kecamatan Singaparna.

Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

1. Kadipaten 2. Pagerageung 3. Ciawi 4. Sukaresik 5. Jamanis 6. Sukahening 7. Rajapolah 8. Cisayong 9. Cigalontang 10. Sariwangi 11. Leuwisari 12. Padakembang 13. Sukaratu 14. Singaparna 15. Salawu 16. Mangunreja 17. Sukarame 18. Manonjaya 19. Cineam

20. Taraju 21. Puspahiang 22. Tanjungjaya 23. Sukaraja 24. Gunungtanjung 25. Karangjaya 26. Bojonggambir 27. Sodonghilir 28. Parungponteng 29. Jatiwaras 30. Salopa 31. Culamega 32. Bantarkalong 33. Bojongasih 34. Cibalong 35. Cikatomas 36. Cipatujah 37. Karangnunggal 38. Cikalong 39. Pancatengah

Undang-undang nomor : 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

(Berita Negara Tahun 1950),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor : 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undangundang nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851). Sejak diterbitkannya Undang-undang nomor : 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, tanggal 23 Juni 2001 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya secara definitif resmi menjadi dua daerah otonom, yaitu : Kabupaten

Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, selanjutnya terbit Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Arah perkembangan Kota Singaparna dan sekitarnya tercermin dalam kebijakan rencana pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor :

2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Tasikmalaya. Perda Nomor : 2/2005 mengisyaratkan bahwa Singaparna berfungsi sebagai kota utama di Kabupaten Tasikmalaya yang akan berperan sebagai gerbang utama pengembangan wilayah, yaitu sebagai Kota Pusat Kegiatan Wilayah (KPKW) dan juga sebagai Kota Pusat Kegiatan Sub Wilayah (KPKSW) Wilayah Pengembangan Utama Tengah (WPU-Tengah). Dalam Perda Nomor : 14/2005 Pasal 7, 9 tersirat bahwa Wilayah Fungsional Ibukota Kabupaten Tasikmalaya seluas + 4.139,70 ha, meliputi 16 Desa di 6 Kecamatan, salah satu fungsi yang diemban yaitu sebagai Pusat Pemerintahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya, adapun Kawasan Pusat Pemerintahan sebagaimana dimaksud meliputi Desa Sukaasih dan Sukamulya Kecamatan Singaparna, serta Desa Mangunreja dan Margajaya Kecamatan Mangunreja. Untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan serta memperkuat dan memperlancar mobilitas, aksesibilitas pergerakan orang maupun barang dari dan ke wilayah Ibukota Kabupaten Tasikmalaya yang baru di Singaparna, maka direncanakan jalan Lingkar Utara dan Lingkar Selatan Kota Singaparna.

Grand Design Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya

Dalam upaya percepatan pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmlaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, pada tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melakukan penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan (RTRK) Pusat Pemerintahan. Kawasan Pusat Pemerintahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya meliputi area seluas + 247 ha, terdiri dari : 

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan terletak di Desa Sukaasih, dan Sukamulya Kecamatan Singaparna. Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan terletak di Desa Singasari, Sukamulya, Kecamatan Singaparna, serta Desa Mangunreja dan Margajaya Kecamatan Mangunreja.

RTRK PUSAT PEMERINTAHAN Sumber : Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra Satelit Landsat TM

Bangunan Rencana 1 : Sekretariat Daerah/ Kantor Bupati 2 : Gedung DPRD 3.1 : Dinas Pendidikan 3.2 : Dinas Kesehatan 3.3 : Dinas Sosial 3.4 : Dinas Perhubungan 3.5 : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.6 : Dinas Pekerjaan Umum 3.7 : Dinas Permukiman & Tata Ruang 3.8 : Dinas Koperasi & UKM 3.9 : Dinas Perindustrian & Perdagangan 3.10 : Dinas Pertanian Tanaman Pangan 3.11 : Dinas Peternakan 3.12 : Dinas Kehutanan & Perkebunan 3.13 : Dinas Pertambangan dan Energi 3.14 : Dinas Kelautan & Perikanan

X = -1198,9 Y = 473,52

9.185.900

135 M 65 M

X = -972,25 Y = 183,33

X = -428,82 Y = 172,60

ROW 34 m

2

L = 12488,57 M

9.185.600

ROW 12 m

X=0 Y=0

4

: Inspektorat

5.1 5.2 5.3

: Badan Perencanaan Daerah : Badan Litbang & Diklat : Badan Kependudukan & Catatan Sipil

5.4

: Badan Layanan Satu pintu & Penanaman Modal : Badan Pengelola Keuangan Daerah : Badan Arsip & Perpustakaan Daerah : Kantor Kesbang & Linmas : Kantor Lingjkungan Hidup : Kantor Pemberdayaan Masyarakat : Kantor Pelayanan Pajak : Kantor Tenaga Kerja & Transmigrasi : Satuan Polisi Pamong Praja

D

5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7

ROW 9 m

ROW 10 m ROW 18 m

2

L = 32741,95 M BANK JABAR

5.2

2

L = 1833,14 M

GAMBAR : 5.1

U 0

2

0

74

4

6

8 Cm

148

222

296 m

Skala 1:3700

5.4

5.1

3.14

9.185.300

3.10

3.5

3.11

5.3

1

3.12

5.5 L = 11761,68 M

ROW 12 m

2

3.13 PENDOPO

4 3.3

ROW 12 m

6.3 L = 3480,75 M

5.6

P. 382

ROW 9 m KETUA DPRD

3.2

2

W. DPRD

P. 375

DANAU 6.1

9.185.000

SEKDA

7

WABUP L = 8209,94 M

2 D

ROW 12 m

P. 382

JOGING TRAK

R. M G. Kesenian

ROW 18 m

G. Korpri

9.184.700

G. G. Darmawanita Pramuka

G. Diklat

L = 18198,46 M

Diketahui Oleh :

2

Kepala Badan Perencanaan Daerah

3.1

ROW 12 m L = 13422,16 M

2

ROW 10 m

H. Idi Supriyadi Hidayat, SH, M.Si

8 3.7

X = -120,02 Y = -1027,74 79

M

Disetujui Oleh :

Diperiksa Oleh :

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana

Kepala Sub Bidang Fisik dan Prasarana

70 M

3.6

9.184.400

Ir, H. Dadang Sudrajat

Team Leader :

Iwan Herniwan, S.Si

Dihitung Oleh :

Ir. Sadar Y. Raharjo, MT. Ir. Bayu Setya Wardana

Tanggal

Skala

Direncana Oleh :

Digambar Oleh :

Ir. Dadang Hermawan

Dudy Rustandi

No. Lembar

No. Gambar

9.184.100

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA BADAN PERENCANAAN DAERAH

D

182.500

OVERLAY SIG - LANDCOVER 2005 DENGAN DELINIASI 5K.L. -2 8 RTRWP 182.200

181.900

1801.600

181.300

181.000

180.700

(BAPEDA) 180.400



Grand Design Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya