SECURITY SECTOR REFORM
Disampaikan pada acara Pelatihan “Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia” oleh
Laksamana Pertama TNI Ir. Sudjiwo, M.Sc. Direktur Kebijakan Strategi, Ditjen Strahan Dephan Jakarta, 25 April 2005
PERNYATAAN BUKU PUTIH PERTAHANAN REFORMASI NASIONAL Æ REFORMASI PERTAHANAN NEGARA DILAKS BERTAHAP & BERLANJUT, MELIPUTI : 1. PENATAAN STRUKTUR, KULTUR, TATA NILAI SBG SATU KESATUAN PERUBAHAN YANG UTUH DAN MENYELURUH. 2. PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI PERTAHANAN Î STRUKTUR ORGANISASI; TATARAN KEWENANGAN; FUNGSI DAN TUGAS DEPARTEMEN DAN TNI. 3. WUJUDKAN TNI PROFESIONAL
LANGKAH-LANGKAH ?? 1. KOORDINASI DEPHAN-TNI DALAM PENYUSUNAN KONSEP TATARAN KEWENANGAN; FUNGSI DAN TUGAS DEPARTEMEN DAN TNI. 2. SINKRONISASI PERSEPSI MATERI PERUNDANG UNDANGAN Æ INTERDEP. 3. KEGIATAN STRATEGIC DEFENCE REVIEW (SDR) 4. KAJIAN BERSAMA : MISAL DENGAN CSIS, LIPI, DAN LEMBAGA-LEMBAGA KAJIAN LAINNYA.
INTI KEBIJAKAN PERTAHANAN (BP.2003)
9 9 9 9
TINGKATKAN KEMAMPUAN INTELIJEN PERTAHANAN Î K4IPP (C4ISR) Æ DETEKSI DINI, MISAL : SADAP BRA KBRI MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERTEMPUR Î PROFESIONALITAS TNI (CEGAH, TANGKAL, PUKUL, HANWIL) MENINGKATKAN KEMAMPUAN OMSP ÎGAK LATKUM DI LAUT, ANC TERORISME, ANC SEPARATIS BERSENJATA Æ PENGAMANAN SUMBER DAYA NASIONAL (KAYU, DLL) MENINGKATKAN KEMAMPUAN DUKUNGAN Î SIST DET DINI, LOGISTIK PANGKALAN/WILAYAH, PENDIDIKAN, PIRANTI LUNAK/DOCTRIN HANNEG (#DOCT TNI), KESEJAHTERAAN PRAJURIT Æ COSTING POSTUR TNI.
RENCANA REVISI KEBIJAKAN PERTAHANAN (BP) BUKU PUTIH (DEPHAN, 2003)
BUKU PUTIH (CAPRES “SBY-MJK” 2004)
HASIL KUSSP/SDR (REKOMENDASI, 2004)
OPINI PUBLIC LSM, BALITBANG PARPOL DLL
REV. BUKU PUTIH (DEPHAN, 2005)
LINGKUP KEGIATAN TERKAIT 1. KAJI ULANG REGULASI-REGULASI POLITIK SEKTOR KEAMANAN ÆUU 3/2002; TAP MPR VI/VI TH 2000, DLL 2. KAJIAN STRATEGI PERTAHANAN NASIONAL. 3. KAJIAN DOKTRIN PERTAHANAN NASIONAL 4. KAJIAN POSTUR PERTAHANAN & ANGGARAN 5. KEGIATAN SDR DALAM RANGKA “REVISI BUKU PUTIH PERTAHANAN” Æ KEBIJAKAN HANNEG. 6. KAJIAN PENATAAN RUANG KAWASAN PERTAHANAN 7. DLL.
BEBERAPA ISU-ISU YANG BERKEMBANG (disarikan dari kliping eks internet) 1. Reformasi di tubuh TNI masih jauh yang diharapkan Æ Supremasi Sipil. 2. Perlunya pembuatan UU yang lebih lengkap ÆUU Pertahanan; UU TNI; UU Perbantuan TNI terhadap Polri. 3. Penyesuaian Doktrin dan Struktur Organisasi Æbelum maksimal diselesaikan. 4. Reformasi TNI tidak mempunyai “DEFENCE REVIEW” Æ Kebijakan dan Strategi Pertahanan jangka panjang ÆKoter/Kodam. 5. Permasalahan Impunity Æpelanggaran HAM
BEBERAPA ISU-ISU YANG BERKEMBANG (lanjutan) 6. Bisnis Militer Æ Swasta atau BUMN ?? 7. Kekuatan struktural TNI tercermin melalui kehadiran Kodam, Kodim, Korem, dan Koramil Æpemekaran tak ubahnya melembagakan kezaliman radikal tentara. 8. TNI tulang punggung pertahanan nasional, POLRI tulang punggung keamanan nasional Æ ??? Dengan Tugas TNI (OMP dan OMSP) 9. Sishankamrata = sishanrata + siskamrata Æ ??? 10. Fungsi TNI (70 % Han, 30% Kam) Æ ?? 11. Fungsi POLRI (70 % Kam, 30 % Han) Æ ??
STRATEGIC DEFENSE REVIEW (SDR) (DEPHAN MELAKSANAKAN TERUS MENERUS SEJAK TAHUN 2002)
SDR DILAKSANAKAN UNTUK DAPAT MENJAWAB PERTANYAAN BERIKUT : SEJAUH MANA KESIAPAN DAN KESIAPSIAGAAN POSTUR PERTAHANAN UNTUK MAMPU MENYELENGGARAKAN HANNEG ???? 1.
APAKAH PELIBATAN SELURUH KOMPONEN BANGSA SUDAH DIATUR ?
2.
APAKAH TEST AND EVALUATION TERHADAP KEMAMPUAN PERTAHANAN TELAH DILAKSANAKAN PROPORSIONAL DENGAN TINGKAT ANCAMAN?
3.
APAKAH ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN NASIONAL TELAH DINYATAKAN OLEH OTORITAS POLITIK ?
4.
APAKAH POSTUR PERTAHANAN SAAT INI SUDAH SIAP DAN MAMPU MENGATASI ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL ?
5.
BERAPA BESAR ANGGARAN PERTAHANAN DIPERLUKAN ?
6.
KEBIJAKAN STRATEGI YANG HARUS DIBUAT UNTUK MENGATASI BERBAGAI KESENJANGAN (KEKUATAN, KEMAMPUAN, LEGAL FORMAL)
REFORMASI NASIONAL • NASIONAL • MANAJEMEN PERTAHANAN L A N (S) R E AT T EX R E TH
TAP MPR NO. VI & VII / 2000
EXTERNAL THREAT(S)
TNI
Internal Disturbances
TN I
POLRI
POLRI
Pemahaman yang kurang tepat
KONDISI KAMNAS & PENANGANANNYA PERANG
SIPIL
DARURAT MILITER
TERTIB
DARURAT SIPIL
DAMAI
KONFLIK INTENSITAS RENDAH
ESKALASI ANCAMAN
AMAN
RAWAN
GAWAT
DARURAT PERANG
(Persepsi Yang Tidak Pas)
UU No.3 / 2002 Æ Pertahanan Negara UU No. 34 / 2004 Æ TNI
PERANG
S I P I L
DARURAT PERANG
T E R T I B
DARURAT MILITER
DAMAI
DARURAT SIPIL
KONFLIK INTENSITAS RENDAH
ESKALASI ANCAMAN AMAN
RAWAN
T N I OPERASI S E L A I N
MILITER P E R A NG
Model Keterlibatan TNI Dlm OMSP TNI
OPERASI MILITER PERANG
POLRI
GAWAT
ANCAMAN NASIONAL (KLASIFIKASI)
ANCAMAN NASIONAL (INTER STATE, INTRA STATE, TRANS NATIONAL)
NON MILITER
IDEOLOGI
MILITER
EKONOMI POLITIK
NON TRADISIONAL SOSBUD
TDK BERSENJATA
TRADISIONAL AGRESI/INVASI
BERSENJATA
11
“MENYATAKAN ANCAMAN”
KEAMANAN NASIONAL
KEAMANAN NEGARA
PERTAHANAN NEGARA ANC TRADISIONAL
ANC NON TRADISIONAL
OMP
OMSP
(OPERASI MIL PERANG) - UTAMA (TNI) - CADANGAN - PENDUKUNG
ANC. MIL INVASI/AGRESI
KAMDAGRI
TNI ANC. MIL - SEPARATIS - TERORIS BERSENJATA
DEPT/TNI/POLRI ANC. NON MIL - PENYELUNDUPAN - PEROMPAKAN - PEMBAJAKAN - DLL ..(TERORIS,..)
KAMTIBMAS POLRI & APARAT TERKAIT
ANC. NON MIL - KRIMINAL - TIBUM
OMP ( Ops Mil Perang )
Dlm Rangka Melawan Negara Asing
OMSP ( Ops Mil Selain Perang )
Tdk Dlm Rangka Melawan Negara Asing
Operasi Militer untuk Perang Penjelasan RUU TNI Yang dimaksud dengan operasi militer untuk perang adalah segala bentuk Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer Negara Lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang Internasional
DISTRIBUSI KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAHANAN NEGARA PSL 15
WANHANAS (DPN): •SUSUN JAKDU HANNEG •NILAI MOB-DEMOB •NILAI RISK JAK YANG AKAN DITETAPKAN.
PSL. 12, 13 KEBIJAKAN UMUM HANNEG
KOMANDO
PRESIDEN
PENGERAHAN KEKUATAN PSL 14
DPR MBERIKAN: •PENGAWASAN • PERSETUJUAN
PSL 16
SUSUN BP/ KERJASAMA INTERNASIONAL KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
BDSKN JAKUM HANNEG
MENTERI PERTAHANAN
KERSAM DEPT LAIN Î SUSUN & LAKS RENSTRA LOLA SDN Æ KEPENT HANNEG
KEBIJAKAN UMUM PENGGUNAAN KEKUATAN TNI & KOMP. LAINNYA
MENETAPKAN KEBIJAKAN * ANGGARAN * PENGADAAN * REKRUT * LOLA SDN * BIN TEK & INDUSTRI HAN
PSL. 18
PERENCANAAN STRATEGI DAN OPERASI MILITER
PEMBINAAN PROFESI DAN KUAT MIL
PANGLIMA TNI PEMELIHARAAN KESIAPAN OPERASIONAL
KAS. ANGKATAN
MENGGUNAKAN KOMPONEN HANNEG DALAM OPERASI
ANCAMAN MILITER
TATARAN KEWENANGAN PRESIDEN MANAJEMEN
MENHAN
OPERASI KEBIJAKAN HAN KOORDINASI
BANG & BIN KUAT
PANG TNI
GUN KUAT PANGKOOPS
AD,AL,AU
Pelibatan penyelenggaraan pertahanan (proporsional tk. Ancaman/rawan)
Ancaman Militer
Ancaman Non Militer
Dephan
Dep/LPND/Instansi lain
ILUSTRASI KETERLIBATAN KOMPONEN HANKAMNEG
UTAMA
CADANGAN
PENDUKUNG
ANC MIL
PERANG BERLARUT
ANC NON MILITER
OPSI KEBIJAKAN MEMBANGUN POSTUR ??
ANCAMAN NON TRADISIONAL (INTRA & TRANS NAS)?
ANCAMAN TRADISIONAL (MUSUH NEGARA)?
KEBUTUHAN KEKUATAN
KEBUTUHAN KEKUATAN
Tidak ANGGARAN HAN
ANGGARAN HAN
CUKUP ?
CUKUP ?
GERILYA Ya
BANGUN POSTUR
(Sishankamrata)
Ya
BANGUN POSTUR
Tidak
PRIORITAS BANG ?
SISTEM PERTAHANAN
SISTEM PERTAHANAN YANG BERSIFAT SEMESTA SELURUH WARGA NEGARA YANG MELIBATKAN
SELURUH WILAYAH SUMBER DAYA NASIONAL LAINNYA
DIPERSIAPKAN SECARA DINI OLEH PEMERINTAH
TUJUAN PERTAHANAN NEGARA
MENJAGA MELINDUNGI
FUNGSI PERTAHANAN
KEDAULATAN NEGARA KEUTUHAN WILAYAH NKRI KESELAMATAN SEGENAP BANGSA DARI SEGALA BENTUK ANCAMAN MEWUJUDKAN DAN MEMPERTAHANKAN SELURUH WILAYAH NKRI SEBAGAI SATU KESATUAN PERTAHANAN
PSL. 6 UU NO. 3 TH 2002
PENYELENGGARAAN PERTAHANAN
SEGALA KEGIATAN UTK MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA
(JAKUM HANNEG Æ GRAND STRATEGY)
MEMBANGUN KEMAMPUAN MEMBINA KEMAMPUAN MEMBANGUN DAYA TANGKAL MENGHADAPI SETIAP ANCAMAN DILAKSANAKAN SECARA DINI
PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN PSL. 20-23 UU NO. 3 TH 2002
1) TUJUAN TERSELENGGARANYA SEBUAH SISTEM HAN 2) OBJEK PEMBINAAN (PENDAYAGUNAAN) ÎPP BELUM DIBUAT 3) PEMB DI DAERAH (~BINPUAN HAN ÆPTF DEPHAN/KANWIL) SDN NILAI TEKNOLOGI DANA = PRINSIP-PRINSIP PEMBINAAN
UTK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PERTAHANAN
BERKELANJUTAN KERAGAMAN PRODUKTIVITAS LINGKUNGAN HIDUP = CARA
LITBANG - INDUSTRI PERTAHANAN - TEKNOLOGI MENTERI MENDORONG DAN MEMAJUKAN PERTUMBUHAN INDUSTRI PERTAHANAN
PENGAWASAN (PASAL 24 UU NO. 3 TH 2002) DPR
= PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA = MINTA KETERANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN (PASAL 25) SUMBER
: APBN
TUJUAN
:
MEMBANGUN MEMELIHARA MENGEMBANGKAN MENGGUNAKAN TNI DAN KOMP. PERTAHANAN LAINNYA
TUGAS-TUGAS TNI UU No. 34 Th 2004 ttg TNI 1. Operasi Militer untuk Perang 2. Operasi militer selain perang, yaitu untuk : • Atasi gerakan separatis bersenjata • Atasi pemberontakan bersenjata • Atasi aksi terorisme • Amankan wilayah perbatasan • Amankan objek vital nasional yg bersifat strategis • Laksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dg Jak Pol LN • Amankan Pres & Wapres beserta keluarganya • Berdayakan Wilhan & Kuat pendukungnya secara dini sesuai dg Sishanta • Bantu tugas pemerintah di daerah • Bantu Polri dlm rangka tugas Kamtibmas yg diatur dlm UU • Bantu mengamankan tamu neg setingkat Kep. negara & perwakilan pemerintan asing yg sedang di Indonesia • Bantu menangani akibat bencana alam, pengungsian & pemberian bantuan kemanusiaan • Bantu pencarian & pertolongan dlm kecelakaan (search and rescue) • Bantu pemerintah dlm pengamanan pelayaran & penerbangan thd pembajakan, perompakan dan penyelundupan
KONSEP PENATAAN KWSN HAN
GUN KUAT, GELAR PENINDAKAN
KONSEP R. WILHAN DINAMIS
AD
AL
KONSEP R. WILHAN STATIS
SCENARIO
AU
AD
AL
• BIN/BANG KUAT • GELAR TETAP
AU
ANCAMAN KAMNAS DAMAI (VIRTUAL)
DAMAI (RIIL)
DAMAI (RIIL)
PERANG (RIIL)
PERANG (RIIL)
PERANG (RIIL)
MEMBINA, KEMBANGKAN (POSISI, PUAN KUAT)
9 9 9 9 9
ADAPTIVE STRATEGI
OPERASI
ANCAMAN/GANGUAN/ NYATA
KONTEKS STRATEGIS
BASIS-BASIS MILITER DAERAH LATIHAN DAERAH UJI COBA ALUT SISTA DISPOSAL AREA KAWASAN INDUSTRI HAN
KEPENTINGAN PERTAHANAN
PERENCANAAN KAWASAN PERTAHANAN
EVAL. DEPDAGRI T.R.KWS HAN ASPEK JAH
KAJI ULANG TNI T.R. KWS HAN ASPEK KAMNAS
KONSEP DEPHAN RUTR KWS HAN THN 1994
KAJI ULANG DEPHAN (TIM SDR) • DRAFT POK2 PIKIRAN • POKOK2 PIKIRAN
SINKRON (JAH=KAM) PROSES SDR/ KUSSP DEPHAN & TNI
DRAFT RPP
ASINKRON (JAH#KAM)
SOLVED PROBLEM (INTERDEPT)
RPP
PP
12 T.R. LAUTAN
PP
JAKSTRA KWSN HANNEG
RENJA PENATAAN
T.R. DARATAN
T.R. UDARA
KEBUTUHAN MENDESAK
SURVEI
T.R. KWS HAN PERBATASAN ANTAR NEGARA * DARATAN * LAUTAN * UDARA
DATA TNI (UPDATE)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
DI KAB. SANGIHE DAN KAB. TALAUD DI PAPUA DI NTT DI BATAM DI SAMBAS DI AMBON
KORELASI ANTAR UNDANG-UNDANG
1. UU No. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMDA Î Psl : Kewenangan dlm seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dlm bidang Pol. LN, Hankam, peradilan, moneter & fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. 2. UU No. 3 TAHUN 2002 TENTANG HANNEG • Psl 20 ayat (3) : Pembangunan di daerah hrs memperhatikan Binpuan Hanneg, yg bertujuan utk terselenggaranya Sishanneg. • PASAL 22 : a ayat (1) : Wil. Ind dpt dimanfaatkan utk Binpuan Han. dg memperhatikan hak masy & peraturan per-uu-an.
a ayat (2) : Wil yg digunakan sbg instalasi militer & latihan militer yg strategis & permanen ditetapkan dg PP.
POSTUR PERTAHANAN
KOMPONEN UTAMA
KOMPONEN CADANGAN
-BANG - BIN -GUN
ANCAMAN NASIONAL
KEKUATAN, KEMAMPUAN, PENGGELARAN KUAT.
KOMPONEN PENDUKUNG
KONSEP DASAR MENGATASI ANCAMAN KAMNAS PRESIDEN
DPN
SDR (STRETEGIC DEFENCE REVIEW)
DEPHAN
DEPT/LPND/INST LAIN
ATURAN : PELIBATAN POLITIK DAN OPERASIONAL
ANCAMAN KAMNAS
MENGHADAPI ANCAMAN MILITER ??? DOKTRIN STRATEGI (SPN)
ANCAMAN MILITER
ANCAMAN NASIONAL
TUGAS MIL
FORCE ELEMENT
DEPT. LAIN/LPN
POSTUR FORCE SUPPORT
MENGHADAPI ANCAMAN NON MILITER ??
STRATEGI (SPN)
ANCAMAN N0N-MILITER
ANCAMAN NASIONAL
TUGAS DEPT /LPND
DEPARTEMEN /LPND
FORCE ELEMENT
POSTUR FORCE SUPPORT
STRATEGI PERTAHANAN NASIONAL (TATARAN FILOSOFI)
STRAT. PENYELENGGARAAN PERTAHANAN (POLITIK STRATEGI/ JAK)
STRATEGI BERTAHAN TERHADAP ANC. FAKTUAL (TAKTIK OPERASI MIL)
KRITERIA : 1. 2. 3. 4. 5.
BIN/BANG KUAT SISHANNEG READINESS / PREPAREDNESS KAJIAN STRATEGIS KEBIJAKAN PERTAHANAN SASARAN : DETERRENCE
KRITERIA : 1. 2. 3. 4. 5.
GUN KUAT SISHANNEG OPERASIONAL MEDAN TEMPUR KEPTS POLITIK/ PRESIDEN SASARAN : KEMENANGAN
RENCANA PENATAAN STRATEGI PERTAHANAN NASIONAL
DOKTRIN HANNEG
SPN
SP di D Î
SPP BESAR (OPSGAB)
SP di L Î
SPL NUSANTARA (KODAL by TNI AL) (OPSGAB)
SP di U Î
SPU NAS. (KODAL by TNI AU) (OPSGAB)
(KODAL by TNI AD)
NOTE : SP di D/L/U = Strategi Pertahanan di Darat/Laut/ dan Udara
9 Kekuatan
Hanneg 9 Dimensi Hukum
KONSEP GUNKUAT SISHANNEG (ILUSTRASI STRATEGI PERTAHANAN NUSANTARA)
SISHANKAMRATA, SELURUH KOMP. BANGSA
TNI + DEPARTEMEN -DEPARTEMEN
TERKAIT
TNI (AD, AL, AU)
> Eskalasi Ancaman (Militer/ Non-Militer) > Penetrasi Ancaman (Dimensi Jarak)
> ZEE (AL,AU)
LAUT TERITORIAL
PENDUDUKAN ATAS WILAYAH
HIERARCHY STRATEGI PERTAHANAN NASIONAL
1. DIMENSI POLITIK (PRESIDEN) GRAND STRATEGY (DIRECTION/POLITIK)
NATIONAL SECURITY POLICY DEFENSE POLICY
JUSTICE LAW AND ORDER
JAK. KAMNAS FOREIGN POLICY
ETC ……
JAK-UM HANNEG (PSL 13 (2) UU NO. 3/2002)
2. DIMENSI KEBIJAKAN (DEPHAN) MILITARYSTRATEGIC
NATIONAL DEFENCE STRATEGY
PLAN.
DEFENCE STRATEGIC PLAN
DOCTRIN.
NATIONAL DEFENCE DOCTRIN DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA (NILAI-NILAI; PSL 20 (2) UU NO. 3/2002; UUD 45 SISHANKAMRATA
“BP” & JAK. GAR HANNEG (PSL 16 (3;4))
JAK UM GUNKUAT TNI / SPN (PSL 16 (5))
3. DIMENSI PELAKSANA KEBIJAKAN (MABES TNI-ANGKATAN) JOINT DOCTRINE PUBLICATION (JDP) DOKTRIN TNI (ORG. & JUANG) (psl 20 (20) UU NO. 3/2002 DAN DOKTRIN HANNEG
DEFENCE CORPORATE PLAN
RENSTRA TNI
OPERATIONAL
JOINT WARFARE PUBLICATIONS (JWP)
MANAJ. PLAN
CONTINGENCY PLAN
DOKTRIN OPSGAB
RENYUDHA (REF. TO JAKUM GUNKUAT)
LAND OPS (AD) AIR OPS (AU) MARITIME OPS (AL) DOKTRIN OPS MATRA MISAL: STRATEGI PERTAHANAN LAUT NUSANTARA (SPLN)
SERVICE PLAN (AD) SERVICE PLAN (AU) SERVICE PLAN (AL)
JAK-JAK KAS ANGK.
4. DIMENSI PELAKSANA OPERASI MILITER (ANGKATAN) TACTICAL
MISAL : ARMY FIELD MANUAL (AFM); ATP; ..
OPERATION PLAN
SECTOR PLAN
TECHNIQUES & PROCEDURES
HAND BOOK, GUIDES, POCKET BOOKS, ETC.
RENCANA OPERASI
4. ANGGARAN Saat ini 9 2003 Î 16 T
( 0,89% PDB = 4,75% APBN )
9 2004 Î 21,4 T ( 1,07% PDB = 5,72% APBN ) 9 2005 Î 21,9 T ( 1 %
PDB = 5,57% APBN )
Proyeksi 91 –2%
PDB : Dalam 2 - 3
Thn Yad
9 3.8 – 5% PDB : Dalam 10 - 15 Thn Yad
MEKANISME PENYELESAIAN PROGRAM ANGGARAN DEPKU, DPR,
MENHAN PANPROGAR Semua Eselon I
DIRJEN RENSISHAN
DIRJEN STRAHAN KOORDINASI
JAK
RENGAR
ACUAN : JAKHAN (BK PUTIH)
TEMBUSAN
(usulan) TNI
PENGAJUAN
PANPROGAR : PANITIA PROGRAM & ANGGARAN PERAN DIRJEN STRAHAN : PENENTUAN KEBIJAKAN PERLU/TIDAKNYA PROGRAM DILAKS PERAN DIRJEN RENSISHAN : MENYIAPKAN PERENCANAAN PROGRAM & ANGGARAN
Anggaran Han ditentukan bukan hanya berdasarkan kemampuan ekonomi negara tetapi juga harus berdasarkan Perkiraan Rasional kebutuhan pertahanan ( ini yang masih sulit )
ILUSTRASI
TINGKAT RESIKO VS. HARGA POSTUR PERTAHANAN RESIKO KAMNAS
HIGH
MED
LOW
$ ?? SO-1
SO-15
(S.O =STRATEGIC OPTION)
POSTUR
POSTUR
SEKIAN & TERIMA KASIH
