Sebagaimana tercatat dalam Risalah

PESAN PIMPINAN

Transparansi Pelaksanaan Tupoksi DPR Untuk Pendidikan Politik Dalam Rangka Ketahanan Nasioanal Oleh: Dr. Marzuki Alie

Istilah transparansi sesungguhnya adalah perpanjangan atau metafora dari arti yang digunakan di dalam ilmu Fisika, yaitu sebuah obyek transparan adalah obyek yang bisa dilihat dan ditembus. Namun, makna transparansi, sebagaimana yang sering dipakai dan digunakan dalam politik memiliki arti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Di Indonesia sendiri, pada masa kini telah menjadikan transparansi sebagai parameter keberhasilan dalam pemerintahan, dimulai dari Pemerintah Pusat hingga ke daerah, gema transparansi telah menjadi aksi yang harus diaplikasikan dengan semangat tanggungjawab. Hal ini juga terutama dilandasi dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) yang merupakan sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Keberadaan UU-KIP yang merupakan UU usul inisiatif DPR RI sangat urgen sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi.

S

ebagaimana tercatat dalam Risalah Rapat Pembahasan RUUKIP, semangat untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang baik sesungguhnya sudah tercermin pada awal pembahasan RUU. DPR-RI Periode 2004-2009, saat itu, menilai keterbukaan informasi publik merupakan cara untuk mengatasi permasalahan utama bangsa, yaitu dengan menciptakan transparansi untuk berjalannya mekanisme check and balances antara penyelenggara negara, masyarakat sipil dan sektor swasta, agar penyelenggaraan negara menjadi lebih efektif dan efisien. Keterbukaan informasi amat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik yang luas dalam pengelolaan sumberdaya publik. Kebebasan memperoleh informasi atau keterbukaan informasi publik merupakan syarat penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Keterbu-

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |

kaan informasi publik, merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Dengan demikian, untuk membangun good governance dipersyaratkan adanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberian akses informasi, sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien, mencegah KKN, meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan publik. Selain itu, makna transparansi atau keterbukaan dan tanggungjawab ini, juga menjadi sarana pendidikan politik atau sosialisasi politik yang baik untuk masyarakat. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses so-

sialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Dua tujuan utama yang dimiliki oleh pendidikan politik adalah pertama, setiap individu diharapkan mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Kedua, setiap individu tidak hanya sekedar tahu, tapi juga lebih jauh, dapat menjadi warganegara yang memiliki kesadaran politik, mampu mengemban tanggungjawab yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi dalam dunia politik. Pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah

di bidang politik sangat kompleks, bersegi banyak, dan berubah-ubah. Jadi, pendidikan politik adalah suatu upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan para anggota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis untuk mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, simbol, hal-hal dan norma-norma politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Merujuk pada beberapa pengertian pendidikan politik, pendidikan politik mempunyai dua tujuan utama. Pertama, untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. Kedua, lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang ingin diterapkan. Melihat pengertian pendidikan politik berikut dua tujuan pendidikan politik tersebut, maka transparansi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPR juga diupayakan untuk menciptakan ketahanan nasional yang kuat, utamanya ketahanan dalam bidang sosial-politik nasional. Transparansi di DPR RI Sudah kita ketahui bersama, DPRRI terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih. DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Ketiga fungsi yang diemban

Gedung DPR RI Senayan, Jakarta

ini dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. DPR RI menyadari bahwa pelaksanaan ketiga fungsinya tersebut perlu dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, yang salah satu bentuknya dilakukan dengan membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan DPR kepada masyarakat, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. DPR sebagai Badan Publik, tentu harus memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya. Baik rapat-rapat di DPR maupun saat melakukan kunjungan kerja, senantiasa harus dilakukan dengan berorientasi kepada pertanggungjawaban dan pelayanan masyarakat, yang ditandai dengan kesungguhan mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Hal ini pula yang menjadi dasar utama bagi DPR, dalam menetapkan kebijakan pengelolaan keterbukaan informasi publik di DPR-RI. Sebagai badan publik, DPR-RI juga mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Tingginya intensitas kerja serta kuatnya tuntutan kinerja, membuat DPR harus berupaya sebaik mungkin untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat akan ketersediaan informasi dan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR. Dengan demikian, dalam

menjalankan keterbukaan informasi publik (KIP) di DPR, diperlukan perencanaan sistem yang komprehensif dan tepat serta dikoordinasikan secara baik dan permanen. Hal tersebut disebabkan karena mekanisme kerja DPR sebagai sebuah lembaga negara dan Setjen DPR, sangat berbeda bila dibandingkan dengan mekanisme lembaga negara dan lembaga birokrasi lainnya. Dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik, DPR-RI telah menetapkan Peraturan DPR-RI No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR-RI yang disahkan dalam Rapat Paripurna 20 Mei 2010. Peraturan ini terdiri dari 7 bab dan 14 pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Informasi Publik di DPR-RI, Hak dan Kewajiban, Standar Layanan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Jenis Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik, Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) dan Standar Biaya, serta Ketentuan Penutup. Informasi publik di DPR RI dalam peraturan ini, diartikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh DPR dan Setjen DPR serta yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPR dan Setjen DPR. Untuk mempermudah pengelolaan dan pelayanan


PESAN PIMPINAN

informasi publik di DPR, maka informasi publik di DPR dibagi atas 2 bagian yaitu informasi publik di DPR-RI dan informasi publik di Setjen DPRRI. Informasi publik di DPR meliputi informasi yang berkaitan dengan: organisasi DPR; program DPR; kegiatan dan kinerja DPR; dan laporan keuangan DPR yang telah diaudit. Hal penting yang membuktikan kesungguhan DPR-RI dalam mengelola KIP yaitu dengan ditetapkan jenis-jenis informasi publik yang wajib di sediakan dan diumumkan secara berkala, serta informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Informasi Publik di DPR yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan: organisasi DPR; administrasi keanggotaan DPR; fungsi DPR; program DPR; kegiatan dan kinerja DPR; laporan keuangan DPR yang telah diaudit; dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Informasi publik di DPR RI yang wajib disediakan setiap saat meliputi informasi yang berkaitan dengan: daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; hasil keputusan DPR dan pertimbangannya; peraturan DPR, keputusan DPR, dan keputusan pimpinan DPR; perjanjian DPR dengan pihak ketiga; informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam rapat yang terbuka untuk umum; informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja DPR; dan informasi tentang agenda kerja dan Alat Kelengkapan Dewan. Dalam melakukan pengelolaan keterbukaan informasi publik, DPR-RI juga telah menetapkan stadar layanan informasi publik yaitu: [1] informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. [2] Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di DPR dikelola oleh Setjen


DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [3] Setjen DPR dalam memberikan layanan informasi publik harus dilakukan berdasarkan standar layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR. [4] Layanan informasi publik di DPR disediakan berdasarkan permintaan pemohon informasi dan diumumkan secara berkala. [5] Daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola harus dimutakhirkan secara berkala. Peraturan DPR-RI tentang KIP di DPR-RI juga menetapkan jenis-jenis informasi yang dikecualikan, rinciannya meliputi: informasi publik di DPR yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan; informasi publik DPR yang dikecualikan dapat diumumkan apabila sudah ada keputusan dari DPR untuk membuka sebagian dan/ atau seluruhnya; dan Informasi publik di Setjen DPR yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan. Rencana aksi yang ditetapkan pada tahun 2012 ini, yaitu melakukan penyusunan dasar uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di DPR-RI, yang memuat penetapan klasifikasi dan dasar hukum penetapan informasi publik menjadi informasi yang dikecualikan. Selanjutnya, dalam rangka memperlancar tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR-RI dipandang perlu untuk selalu memutakhirkan standar operasional prosedur yang terkait dengan pengelolaan KIP di DPR-RI sesuai dengan dinamika ketersediaan informasi dan trend permintaan informasi publik di DPR RI. Transparansi, Pendidikan Politik, dan Ketahanan Nasional Transparansi di DPR-RI didasari pemahaman bahwa DPR-RI adalah lembaga perwakilan yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, yang kesemuanya dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Pengelolaan dan pelayanan informasi

publik kepada masyarakat adalah bukti nyata bahwa DPR senantiasa menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik yang telah diupayakan dan akan terus diupayakan di DPR-RI, sekiranya dapat dijadikan model bagi setiap badan publik dalam rangka mengelola keterbukaan informasi publik secara efektif dan efisien. Pengelolaan keterbukaan informasi publik secara optimal, sesungguhnya memberikan dampak positif bagi upaya untuk mengoptimalkan kinerja DPR dan/atau badan publik lainnya, karena senantiasa melibatkan peran aktif masyarakat dalam menetapkan kebijakan. Ketahanan nasional salah satunya akan terwujud bila secara internal, masyarakat terlibat dalam memantau dan memberikan aspirasinya secara efektif dalam pembuatan suatu kebijakan politik. Dalam hal ini, sistem keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan di DPR RI sebagaimana diuraikan di atas adalah untuk kepentingan ketahanan nasional, yang didahului oleh terimplementasinya pendidikan politik bagi rakyat Indonesia. Hal tersebut dapat dipahami melalui konteks pengertian, bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dinamika politik pasca reformasi mengharuskan semua kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan transparan. Sebab jalannya kekuasaan negara mendapat pengawasan ketat dari masyarakat. Transparansi informasi di lembaga pemerintah wajib dilaksanakan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pada intinya mewajibkan lembaga pemerintah sebagai badan publik, harus mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai pengguna informasi. UU No.14 tahun 2008 merupakan pedoman dalam mengelola informasi yang mendorong tujuan pemerintah yang berpihak kepada rakyat sebagaimana harapan reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, segenap entitas badan publik yang berhubungan bertanggungjawab terhadap pengelolalan informasi, harus memahami informasi yang berbagai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik untuk mendukung terciptanya masyarakat informasi yang sejahtera. Dengan menjalankan prinsip tersebut, maka rakyat Indonesia akan lebih percaya kepada DPR RI yang telah menjalankan sistem keterbukaan informasi publik dengan sukses. Ini setidaknya dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada DPR atas kinerja dan fungsi keterwakilannya. Kondisi inilah yang akan secara otomatis memberikan sumbangsih bagi terwujudnya ketahanan nasional yang lebih terjamin, khususnya secara internal. Dengan kata lain, ketahanan nasional yang akan tercapai karena dijalankannya sistem keterbukaan informasi publik sebagai pendidikan politik secara konsekwen adalah ketahanan nasional secara internal, yaitu yang didukung oleh sinergitas kepercayaan dan komitmen DPR-RI bersama seluruh rakyat Indonesia untuk bahu-membahu mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik.

Dengan menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik secara konsekwen, maka DPR RI telah membuktikan salah satu upayanya dalam memberikan pendidikan politik kepada rakyat Indonesia, khususnya mengenai kehidupan bernegara yang demokratis, karena salah satu prinsip demokrasi adalah adanya keterbukaan informasi (transparansi) yang bertanggung jawab, dimana hal ini berkaitan erat dengan adanya akuntabilitas publik yang harus dijalankan oleh DPR RI dan seluruh lembaga negara. Selanjutnya, manakala demokrasi semakin dapat diimplementasikan dengan prinsip transparansi secara bertanggung jawab, maka otomatis ketahanan nasional akan semakin kuat. Mengapa demikian? Transparansi publik itu salah satunya akan menjamin bahwa seluruh masyarakat Indonesia secara demokratis dapat menyalurkan aspirasi-aspirasinya tanpa diskriminasi dalam konteks suku, agama, ras, dan antar golongan. Transparansi publik akan dapat menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kebijakan-kebijakan politik yang dihasilkan adalah berangkat dari aspirasi-aspirasi yang diberikan oleh rakyat sendiri secara berkeadilan. Dengan begitu, konflik sosial akan dapat direduksi sedemikian rupa dan akan muncullah ketaha-

nan nasional yang lebih kuat. Dari sisi hubungan antara rakyat dengan para wakil rakyat di DPR RI akan lebih dapat dijalankan dengan harmonis. Dengan adanya transparansi tugas pokok dan fungsi DPR RI kepada rakyat, maka diharapkan tidak akan ada lagi pandangan yang cenderung terlalu mendiskreditkan DPR RI yang pada intinya adalah menganggap bahwa DPR RI tidak bekerja sekuat tenaga untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Dengan adanya transparansi tugas pokok dan fungsi DPR RI, seluruh rakyat Indonesia akan lebih menyadari bahwa ternyata tidak mudah menghasilkan suatu kebijakan politik. Pembahasan suatu UU, misalnya, memerlukan tahapan-tahapan sesuai Peraturan Tata Tertib DPR RI yang secara keseluruhan dirancang untuk menjamin bahwa proses pembuatan UU itu akan dapat sebanyak mungkin menyerap aspirasi rakyat. Bila pandangan rakyat telah lebih terbuka terhadap the real dynamic process di DPR RI, maka hubungan rakyat dengan DPR RI akan lebih dilandasi oleh prinsip saling berbaik sangka dan saling percaya. Prinsip inilah yang akan memperkuat ketahanan nasional secara internal. Inilah pendidikan politik yang harus terus kita bina, pelihara, dan kembangkan. ***

Sidang Paripurna DPR RI


DAFTAR ISI

Parlementaria Edisi 93 Tahun XLII 2012 PESAN PIMPINAN

> Transparansi Pelaksanaan Tupoksi DPR Untuk Pendidikan Politik Dalam Rangka Ketahanan Nasional

LAPORAN UTAMA

> Reformasi Birokrasi Masih di “Pelabuhan”

SUMBANG SARAN

> RUU ASN Penting Bagi Reformasi Birokrasi

PENGAWASAN

> Hak Prerogatif Presiden Harus Dirumuskan Kembali

ANGGARAN

> RUU P2H: Berikan Perlindungan Komprehensif Bagi KAwasan Hutan

LEGISLASI

> UU Perlindungan Pekerja Indonesia > Tiga RUU Bidang Pertanian, Perlindungan Menyeluruh Bagi Indonesia

Laporan Utama

10 | Reformasi Birokrasi Masih di “Pelabuhan”

Reformasi Birokrasi masih bersandar di pelabuhan. Tidak punya pangkal tolak, tidak ada pondasi, serta tidak adanya kepastian arah. Padahal semua reformasi itu, harus mempunyai landasan hukum. Ia menilai setidaknya perlu lima landasan hukum yang bisa dijadikan pondasi untuk terwujudnya reformasi birokrasi. Kelima landasan hukum itu diantaranya perlu adanya; UU Administrasi Negara, UU Kepegawaian yang belakangan ini diganti menjadi UU Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Kode Etik Penyelenggaraan Negara, UU Tata Hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta UU Pelayanan Publik .

PROFIL

> Sumarjati Arijoso

45 | Sumarjati Arijoso

Menurut Sumarjati, sebagai wakil rakyat kita harus memberikan contoh hidup sederhana dan lebih dekat dengan rakyat. “Di belanda rumah para pemerintah juga sangat sederhana. Saya pikir pekerjaan negara sudah terlalu banyak, apabila Negara bisa lebih transparansi dan akun-tability dimulai dari pejabat dan DPR. tentu memudahkan semua pihak dan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat,”jelasnya.

10 24 27 34 38 42 45

KUNJUNGAN LAPANGAN DPR > Kunjungan Lapangan Komisi DPR Ke Berbagai Daerah di Indonesia

SOROTAN

> Musibah Sukhoi Jadikan Evaluasi Penerbangan Nasional

LIPUTAN KHUSUS

> DKPP Jaga Pilar Demokrasi Sesuai Jalurnya

SELEBRITIS > Rhoma Irama

PERNIK

> DPR Kampanyekan Gaya Hobi Sehat

POJOK PARLE > Serba Salah

Sorotan

54 | Musibah Sukhoi Jadikan Evaluasi Penerbangan Nasional

PROFIL

2

Berbagai komentar dan tanggapan telah berkembang di media massa dan masyarakat termasuk juga komentar dari para anggota dewan mengenai penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Namun komentar dan tanggapan tersebut belum didukung dengan bukti-bukti yang memadai sehingga hanya bersifat pandangan dan pendapat pribadi. Terhadap musibah tersebut, 28 Mei 2012 Komisi V DPR menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Perhubungan, Ketua Basarnas, Ketua KNKT, Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), PT Angkasa Pura II, GM. ATS, Direktur Utama PT Trimarga Rekatama.

49 54 64 66 68 70

SUSUNAN REDAKSI PARLEMENTARIA EDISI 93 TH.XLII 2012 Pengawas Umum Pimpinan DPR RI Penanggung Jawab/ Ketua Pengarah Dra. Nining Indra Saleh, M.Si Wakil Ketua Pengarah Achmad Djuned SH, M.Hum Pimpinan Pelaksana Djaka Dwi Winarko Pimpinan Redaksi Dwi Maryanto, S.Sos Wakil Pimpinan Redaksi Dadang Prayitna, S.IP.,MH Mediantoro, SE

Anggota Redaksi Dra. Trihastuti

Nita Juwita, S.Sos, Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid, Iwan Armanias, Suciati, S.Sos Agung Sulistiono, SH

Fotografer Eka Hindra, Rizka Arinindya Sirkulasi Supriyanto Alamat Redaksi/Tata Usaha Bagian Pemberitaan DPR RI Lt. II Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350, Fax (021) 5715341 Email : [email protected] www.dpr.go.id/berita

!

PROLOG LAPORAN UTAMA

Reformasi Birokrasi Minim Pondasi

Jumlah aparat birokrasi di Indonesia saat ini tercatat 4,6 juta orang, itu jumlah yang cukup besar. Mereka saat ini didorong untuk seoptimal mungkin melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Taufik Effendi (kiri) Wakil Ketua komisi II DPR, Gamari Sutrisno (tengah) Anggota Komisi II DPR, Dr Asmawi Rewansyah (kanan) pakar Administrasi Negara STLAN

A

pa jadinya ketika hajat besar reformasi ini dijalankan tetapi kemudian faktanya pondasi utama berupa aturan perundangundanganya masih minim alias jauh dari memadai. Penggagas Reformasi Birokrasi yang juga mantan Menteri PAN dan RB Taufiq Effendi mengakui pondasinya memang belum kokoh. Dari 8 paket undang-undang yang seharusnya sudah diimplementasikan ternyata baru 4 yang tuntas. Lho bagaimana reformasi birokrasi bisa berdiri kokoh? “Contohnya RUU Administrasi Negara, sampai sekarang belum selesai padahal itu ibunya Pengadilan Tata


Usaha Negara – PTUN,” jelas Taufiq. Terus bagaimana majelis hakim yang mulia itu bersidang memutuskan kasus-kasus sengketa tata usaha negara? Sebagai mantan menteri yang saat ini mengemban tugas sebagai wakil rakyat di Senayan, Taufiq sangat faham apa yang harus dilakukan. Ia berjanji berupaya sebisanya menuntaskan daftar hutang legislasi itu tentunya apabila pemerintah juga mendukung dengan kekuatan penuh. Pakar administrasi negara dari STIAN Asmawi Rewansyah punya gambaran berbeda terhadap capaian reformasi birokrasi saat ini. “Ibarat kapal yang sandar di pelabuhan,

menunggu aba-aba berlayar yang tak kunjung datang. Akibatnya ya enggak berlayar berlayar,” tandasnya. Ia memaparkan daftar RUU yang seharusnya bisa jadi penopang dan pendorong yaitu, RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Etika Penyelenggara Negara, RUU Tata Hubungan Pusat dan Daerah, RUU Kepegawaian yang berubah menjadi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan RUU Pengawasan Negara. Bangsa ini menurutnya sangat memerlukan UU Kode Etik Penyelenggaraan Negara. Salah satu permasalahan dalam perilaku administrasi publik adalah mal administrasi berupa

hal tim penyusun draf yang terdiri dari pakar perguruan tinggi terbaik dari seluruh Indonesia telah menyelesaikannya sejak 15 tahun lalu. Dalam rapat kerja dengan Kapolri anggota Komisi III Nudirman Munir menumpahkan kekesalannya. “Kenapa kepolisian masih menahan-nahan pembahasan draf RUU KUHAP, apabila tidak sepakat dengan pasal tentang Hakim Komisaris yang diindikasikan merampas sebagian kewenangan Polri, mari kita bicarakan di parlemen. Masalah politik hukum disini tempatnya. Jangan ditahan-tahan karena masyarakat sudah menunggu undang-undang ini,” tandasnya. Kemajuan satu bangsa berawal dari keberhasilan Reformasi Birokrasi, inilah temuan utama Tim studi banding Lembaga Administrasi Negara tentang reformasi birokrasi yang dipraktekkan di beberapa negara seperti Korea Selatan, Thailand dan RRC. Semua mencatat negara-negara inilah yang kemudian berkembang menjadi kekuatan baru di Asia. Pemerintah Korea Selatan memulai reformasi dengan ‘Participatory Government’ dengan lima sasaran inovasi pemerintahan yaitu ; administrasi yang efisien, administrasi yang melayani, administrasi yang didesentralisasikan, administrasi yang transpanran dan administrasi yang partisipatif. Taufiq Effendi sekali lagi menekankan kunci keberhasilan refor-

masi birokrasi terletak pada birokrat itu sendiri. Bangsa ini menurutnya sudah memiliki segalanya untuk menjadi besar, sumber daya alam ditambah sumber daya manusia. Indonesia juga memiliki pasar yang besar. “Orang lain bisa berproduksi, bisa ekspor tetapi mereka mungkin tidak punya pasar,” urainya. Reformasi birokrasi-lah yang akan menghadirkan pemerintah yang baik, manajemen dan SDM yang lebih baik, yang kemudian mengarahkan pada Indonesia maju tidak tertandingi. Agenda kerja reformasi birokrasi ditingkat Kementrian/Lembaga yang telah disiapkan pemerintah, ditargetkan tuntas tahun 2011 lalu. Faktanya masih banyak yang keteter. Sedangkan penyelesaian pada seluruh tingkat daerah secara nasional ditargetkan pada tahun 2025. Mengacu pada RPJPN - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, maka waktu yang tersedia sudah tidak banyak lagi, hanya sekitar 13 tahun. Pondasi penting aturan perundangundangan yang masih terbengkalai harus segera dituntaskan, agar bangunan Reformasi Birokrasi tegak berdiri kokoh dan menghantarkan kesejahteran bagi anak bangsa. Menghadapi fakta seperti ini, nasehat orang bijak patut kita ulang dan resapi kembali ‘Lebih daripada keindahan luar, bangunlah kehidupan di atas pondasi yang kokoh’ (nt/iky) foto:internet/pdk.or.id

pelanggaran kode etik. Jika merujuk pada pelanggaran kode etik yang terjadi di luar negeri, begitu diketahui kesalahannya, yang bersangkutan akan mengundurkan diri bahwa tidak jarang ada yang sampai bunuh diri. “Coba lihat di negara kita ini, bukan budaya malu yang dibangun, tetapi budaya malu-maluin. Seperti sudah masuk penjara masih saja ngotot tidak melakukan kesalahan dan tidak mau meletakan jabatannya. Kondisi inilah yang mendasari mengapa kita harus punya UU yang mengatur soal etika, pondasi penting bagi jalannya pemerintahan,” ujarnya. Ia mengingatkan RUU paket reformasi birokrasi merupakan pondasi atau landasan pijakan agenda reformasi birokrasi. Disinilah hukum tambahnya dapat tampil kedepan guna menunjukkan arah dan memberi jalan bagi perubahan pola/alam pikiran (mindset) dan budaya (cultural set) birokrasi pemerintahan. Sementara komitmen pimpinan dipandang merupakan faktor penentu paling penting bagi keberhasilan program nasional reformasi birokrasi, diikuti 5 faktor lain yaitu, kemauan diri sendiri, kesamaan persepsi dan tujuan, konsistensi, kelembagaan dan anggaran dan dukungan masyarakat. Komitmen pimpinan ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar dari anggota Komisi II DPR RI Gamari Sutrisno yang juga anggota Panja RUU ASN. Ia kecewa karena perwakilan pemerintah tidak kunjung mencapai kata sepakat. Akibatnya 2 periode persidangan berlalu tetapi palu pengesahan RUU usul inisiatif DPR ini tidak kunjung diketok. Kepentingan institusi, lembaga bahkan pribadi yang menjadi penghalangnya. “Banyak pejabat kita yang tidak mau merubah mind set-nya, tidak pernah mau berubah ingin tetap berada di comfort zone atau zona nyaman,” tandasnya. Kondisi yang kurang lebih sama juga terjadi pada rencana revisi RUU KUHAP yang drafnya tidak kunjung diserahkan pemerintah ke DPR. Pada-

PNS sedang melakukan aktifitas


LAPORAN UTAMA

Reformasi Birokrasi, Masih di “Pelabuhan” “Reformasi birokrasi tidak akan mempunyai makna, apabila tidak membawa dampak perbaikan terhadap kesejahteraan rakyat atau memperbaiki kondisi obyektif bangsa. Seperti di Korea Selatan, reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang mampu dan pemerintahan yang komunikatif.” Pakar Administrasi Negara STLAN

Dr Asmawi Rewansyah

S

ejatinya reformasi birokrasi merupakan bagian yang integral dari reformasi di bidang politik, hukum, perekonomian dan reformasi bidang budaya organisasi. Dengan kata lain, keberhasilan ataupun kegagalan melaksanakan reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan reformasi di bidang lainnya. Tata kelola kepemerintahan yang baik atau yang biasa dikenal dengan

10

istilah good governance juga tidak mungkin bisa terwujud tanpa ada koordinasi dan sinergitas dari seluruh komponen pemerintahan negara. Perlu ada kerjasama dan integralitas dari seluruh komponen pemerintahan negara, yaing mencakup, negara atau pemerintah, dunia usaha atau bisnis serta masyarakat civil dalam mencapai tujuan negara. Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat


(public trust building) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan, sebab manajemen pemerintahan adalah manajemen kepercayaan. Sulit bagi pemerintah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan tanpa adanya kepercayaan masyarakat. Sementara citra negatif birokrasi di mata masyarakat adalah lamban, berbelit-belit suka pungli dan menunda-nunda peker-

(grand design) dan peta jalan (road map) yang jelas. Ia mencontohkan bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi di beberapa negara Asia seperti di Korea Selatan, Thailand dan Republik Rakyat China (RRC) yang telah terbukti memberi kemajuan yang signifikan bagi bangsa dan negaranya sehingga negara tersebut menjadi sebuah kekuatan baru di Asia. “Seperti di Korea Selatan, reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang mampu dan pemerintahan yang komunikatif,” jelasnya. Sebaliknya, kata Asmawi, jika diibaratkan, reformasi birokrasi di Indonesia masih berada di pelabuhan. “Reformasi Birokrasi masih bersandar di pelabuhan. Tidak punya pangkal tolak, tidak ada pondasi, serta tidak adanya kepastian arah. Padahal semua reformasi itu, harus mempunyai landasan hukum,” katanya. Ia menilai setidaknya perlu lima landasan hukum yang bisa dijadikan pondasi untuk terwujudnya reformasi

birokrasi. Kelima landasan hukum itu, kata dia, diantaranya perlu adanya; UU Administrasi Negara, UU Kepegawaian yang belakangan ini diganti menjadi UU Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Kode Etik Penyelenggaraan Negara, UU Tata Hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta UU Pelayanan Publik (sudah disahkan-red). “Sejauh ini, landasan yang menopang itu (reformasi birokrasi-red) belum ada dan tersentuh oleh DPR,” ujarnya. Ia mencontohkan, seperti pada perlunya UU Kode Etik Penyelenggaraan Negara. Menurut dia, salah satu permasalahan menyimpang dalam perilaku administrasi publik adalah mal administrasi yang berupa pelanggaran kode etik. “Mal administrasi dengan korupsi kan beda-beda tipis, itu kan tindakan menyimpang, dan dekat dengan keputusan moral,” katanya. Jika merujuk pada pelanggaran kode etik yang terjadi di luar negeri, begitu diketahui kesalahannya, yang

foto:internet/dppkadhsselatan.blogspot.com

jaan, bahkan minta dilayani masyarakat, bukannya melayani masyarakat. Dalam sebuah kesempatan, mantan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr Asmawi Rewansyah mengatakan kondisi obyektif birokrasi dihadapkan pada tingginya harapan dan ekspektasi masyarakat untuk dapat segera terjadinya perbaikan dimana masyarakat saat ini sudah tidak sabar menunggu perubahan, jenuh dengan pelayanan yang masih buruk serta sudah bosan dengan janji-janji tanpa realisasi. “Reformasi birokrasi tidak akan mempunyai makna, apabila tidak membawa dampak perbaikan terhadap kesejahteraan rakyat atau memperbaiki kondisi obyektif bangsa,” ujarnya kepada Parlementaria di Jakarta, baru-baru ini. Meski begitu, Asmawi mengakui bahwa reformasi birokrasi bukanlah pekerjaan yang instan, tidak semudah membalikkan telapak tangan karena memang memerlukan proses dan waktu yang panjang. Untuk itu, lanjut dia, dibutuhkan rancangan induk

|| PARLEMENTARIA PARLEMENTARIA || Edisi Edisi 93 93 TH. TH. XLII, XLII, 2012 2012 || 11 11

LAPORAN UTAMA

Dr Asmawi Rewansyah (kiri) Pakar Administrasi Negara STLAN saat diwawancarai oleh tim parle (kanan)

bersangkutan akan mengundurkan diri bahwa tidak jarang ada yang sampai bunuh diri. “Coba lihat di negara kita ini, bukan budaya malu yang dibangun, tetapi budaya malu-maluin. Seperti sudah masuk penjara masih saja ngotot tidak melakukan kesalahan dan tidak mau meletakan jabatannya. Kondisi inilah yang mendasari mengapa kita harus punya UU yang mengatur soal etika pemerintahan,” ujarnya. Yang tak kalah penting juga soal perlunya UU tata hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Hal ini kata Asmawi juga mendesak apalagi aturan ini diperintahkan oleh UUD 1945, “Perlu ada pengaturan hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dengan

provinsi, pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota,” jelasnya. Apalagi sekarang, ungkapnya, mengenai pengertian otonomi daerah itu, seolah antara provinsi dan kabupaten tidak ada hubungan, “Padahal tidak seperti itu,” ujarnya. Ketika disinggung soal keterlambatan pembahasan RUU ASN, dimana DPR beranggapan bahwa pemerintah belum siap untuk membahas UU tersebut, Asmawi yang merupakan salah satu penyusun draft RUU ASN itu menilai keterlambatan pembahasan RUU ASN, menurut dia karena terjadi perbedaan pendapat di pemerintah itu sendiri. “Dalam ASN itu nantinya golongan-golongan tertentu akan diminta oleh Komisi Aparatur Sipil Negara

Dr Asmawi Rewansyah

12


(KASN), untuk menilai pejabat. Nah selama ini kan tugas itu yang menilai Depdagri, makanya “mereka” (Depdagri-red) tidak mau,” ujarnya. Terkait masalah budaya kerja di kalangan birokrasi, Asmawi yang saat ini menjadi staff pengajar di STIA-LAN, menilai masalah yang dihadapi selama ini adalah budaya malas-malasan dan perilaku kerja pegawai negeri di Indonesia kurang dipertanggungjawabkan. Keadaan ini, kata dia, berkaitan dengan banyak aspek, diantaranya seperti posisi rakyat yang lebih rendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, lembaga pemerintahan yang tumpang tindih sehingga sulit dipisahkan kedudukan dan wewenang antar instansi, prosedur kerja yang berbelit-belit dan panjang serta sumber daya aparatur yang kurang profesional dan kurang bermoral. “Keadaan ini satu sama lain tercermin pada adanya formalisme dan simbolisme dalam birokrasi pemerintahan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus dijadikan upaya untuk menata kembali, menyempurnakan dan atau memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai negeri. “PNS adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta suri tauladan bagi setiap warga bangsa dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” tutupnya.(*)

K

RUU ASN, Pondasi Awal Reformasi Birokrasi

ehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat akan dibahas kembali antara pemerintah dengan DPR diharapkan bisa mempercepat laju reformasi birokrasi. Pasalnya, tujuan reformasi birokrasi yakni mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta peningkatan mutu pelayanan publik masih jauh dari harapan. “Oleh sebab itu perlu reformasi birokrasi secara menyeluruh, salah satunya adalah dengan kehadiran RUU ASN ini,” kata anggota Komisi II DPR Gamari Sutrisno (F-PKS) kepada Parlementaria, di Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Menurut Gamari, semangat dari UU ASN ini adalah menempatkan Pegawai Negeri sipil (PNS) pada kompetensi dan profesionalisme. Ia menilai UU ASN merupakan salah satu bentuk reformasi yang terkait dengan reformasi perundang-undangan di bidang birokrasi. Perubahan yang paling mendasar dalam UU ASN ini kata dia adalah yang dimaksud dengan aparatur sipil negara itu bukan hanya PNS tapi juga pegawai tidak tetap yang bekerja pada pemerintah. Sedangkan untuk pola rekruitmen PNS maupun pegawai tidak tetap itu akan digunakan sistem yang berbasis kompetensi. “Jadi siapa pun nanti yang diterima sebagai aparatur sipil negara harus memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan, dan jabatan yang dibutuhkan itu dasarnya adalah analisis kebutuhan tentang jabatan itu sendiri,” jelasnya. Ia mengatakan saat ini rekruitmen aparatur sipil negara cenderung bersifat tertutup, yang berdasarkan kepangkatan dan pengalaman. Se-

“semangat dari UU ASN ini adalah menempatkan Pegawai Negeri sipil (PNS) pada kompetensi dan profesionalisme.” Gamari Sutrisno Anggota Komisi II DPR

seorang yang pangkatnya tinggi bisa naik jabatan secara otomatis. Ini kan tidak benar, karena jabatan yang diperoleh secara sistem seperti itu, tidak akan merubah tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab,” katanya. Seharusnya, sistem rekruitmen aparatur sipil negara harus berdasarkan kompetensi, sejatinya untuk

pengembangan karir pada aparatur sipil negara juga harus berdasarkan standar yang sama (kompentensired) yang sifatnya lebih terbuka, tidak berdasarkan kepangkatan atau hanya berdasarkan pada pengalaman. Sederhananya, kata politisi PKS ini, seseorang siapa saja yang memenuhi persyaratan kompetensi dia bisa menduduki jabatan sesuai dengan

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 90 TH. XLII, 2012 | 13

LAPORAN UTAMA

Anggota Komisi II DPR Gamari Sutrisno

kebutuhan, tidak peduli seseorang itu dari pusat atau pun dari daerah. “Pejabat daerah pun jika ia memenuhi standar kompetensi, dia bisa menjadi pejabat instansi di pusat, begitu juga sebaliknya, semuanya sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan,” ujarnya. Disini, Gamari juga membantah kehadiran UU ASN akan berujung pada pembubaran Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri). “Ada isu saya baca di media, UU ASN ini seakan-akan akan membubarkan Korpri. Itu salah besar, kita tidak bermaksud untuk membubarkan Korpri,”

14

tegasnya. Ia mengatakan soal organisasi PNS, ada pasal yang mengaturnya di dalam UU ASN, dimana pasal itu mengatakan bahwa organisasi profesi aparatur sipil negara, adalah organisasi profesi non-kedinasan, artinya organisasi ini silahkan ada, namun dinas tidak akan membiayai. “Nah sekarang ini kan Korpri maunya dibiayai oleh APBN. Di dalam UU ASN ini tidak boleh organisasi nonkedinasan dibiayai APBN. Alasan ini yang bikin mereka ‘menolak’ UU ASN ini,” ujarnya. Di samping itu, kata Gamari,


orang-orang di Korpri minta jabatan mereka disetarakan dengan jabatan struktural di kementerian sehingga mereka dapat tunjangan jabatan. “Sebenarnya mereka-mereka (Korpri-red) itu kan pengangguran-pengangguran yang sebetulnya tidak jelas kinerjanya, kayak semacam paguyuban yang sebenarnya manfaatnya tidak dirasakan PNS,” katanya. “Singkatnya Korpri silakan jalan, tapi organisasi ASN adalah organisasi profesi non-kedinasan. Pada prinsipnya, silakan berserikat, karena ini era demokrasi. Tapi jangan bebani APBN lagi. Kita tidak ingin melanggar demokrasi dan tidak ingin melanggar HAM. Justru kita ingin menegakkan demokrasi dan HAM, karena PNS kan punya HAM juga kan,” lanjutnya. Seperti di kutip dari laman antara. com, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar mengungkapkan bahwa pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi masih berlangsung “setengah hati” atau belum sepenuhnya. “Saya katakan terus terang bahwa masalah utama dalam percepatan reformasi birokrasi adalah pelaksanaan yang setengah hati,” kata Azwar dalam Diskusi Umum antara Kemenpan-RB, Organisasi Sipil dan Media di Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Menurut dia, pelaksanaan yang “setengah hati” itu telah menimbulkan percepatan reformasi birokrasi berjalan lambat. Selain itu, dua masalah lain yakni korupsi dan tingkat penyediaan infrastruktur yang rendah juga membuat program itu tersendat. Oleh karena itu, Azwar Abubakar mengatakan KEemenpan-RB berkomitmen untuk medorong semua lembaga pemerintah untuk bekerja keras untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang ditargetkan tercapai pada 2014. Menpan dan RB juga mengatakan korupsi yang sudah mengakar dalam sistem birokrasi di Indonesia membuat sebuah gerakan reformasi dianggap sebagai ancaman yang akan merusak

lola pemerintahan. Tiga, melibatkan anggaran yang tidak sedikit. Lebih lanjut ia menambahkan mengenai kondisi birokrasi yang ingin diwujudkan pada tahun 2014 adalah, Satu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya proporsional sesuai rasio antara beban kerja dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan karakteristik daerah yang perlu dikembangkan serta prosentase belanja pegawai dalam APBN/APBD. Dua. Profesional, berintegritas tinggi, pelayan masyarakat abdi negara yang tercermin dari peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan public, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme SDM aparatur, mendorong mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan jaminan kesejahteraan. “Pada tahun 2025 diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang professional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara,”jelasnya. Selanjutnya, kata Ismail, dihadapan peserta Bakohumas, mengenai permasalahan birokrasi yang dihadapai diantarannya, efektifitas peraturan perundang-undangan, dimana

peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara yang masih tumpang tindih, inkosisten, tidak jelas, multi tafsir, pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. “Pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) juga merupakan salah satu permasalahn birokrasi, dimana belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang professional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik,”terangnya. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel, menjadi permasalahan yang juga diperhatikan, seperti masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, serta belum mantapnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Pelayanan publik saat ini belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduk. Permasalahan, SDM aparatur juga menjadi persoalan , dimana manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi. (nt/iky) *** foto:internet/beritajakarta.com

“zona nyaman” pihak yang korup. “Karena itu, kami melakukan evaluasi dan restrukturasi lembaga pemerintahdi pusat dan daerah untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani,” katanya. Berdasarkan data Kemenpan-RB, saat ini struktur dalam suatu lembaga negara yang terdiri atas 11 direktur jenderal (dirjen) telah berhasil direstrukturisasi menjadi tujuh dirjen. Terkait masalah tingkat penyediaan infrastruktur yang masih rendah, Menpan-RB mengatakan hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah dana yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan pemerintah daerah. “Masih ada dana perkembangan investasi daerah yang tidak jelas penggunaannya,” kata Azwar. Menurut dia, hal tersebut terjadi karena pemerintah daerah tidak memiliki prioritas dalam menggunakan dana sesuai anggaran. “Inilah yang menyebabkan tigkat penyediaan infrastruktur rendah, sudah tidak ada prioritas, bocor lagi!” katanya. Oleh karena itu, Azwar mengatakan Kemenpan-RB berkomitmen untuk mengevaluasi dan menata jabatan struktural lembaga pemerintah untuk menjalankan birokrasi secara efektif dan efisien. Ditempat yang berbeda, menurut Ismail Mohamad dari Kementerian PAN dan RB, saat Bakohumas yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB di Jakarta, beberapa waktu yang lalu menjelaskan Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk memperbaiki birokrasi agar lebih berperan secara professional, mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Menurut Ismail, dalam makalahnya, Reformasi Birokrasi adalah pekerjaan besar dan rumit, karena berkaitan dengan, satu, proses penataan ribuan overlapping fungsi-fungsi pemerintahan, kelembagaan, tatalaksana, dan jutaan SDM aparatur. Dua, mengubah pola pikir (mind set) dan pola budaya (culture set) birokrasi dalam tata ke-

PNS saat sedang melakukan pekerjaannya


15

LAPORAN UTAMA

Taufik Effendi :

W

Banyak Aparatur Negara Tidak Paham Peranannya

akil Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi pernah menulis dalam bukunya yang berjudul ABC Reformasi Birokrasi, bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi tekad sangat diperlukan dan harus, tetapi itupun masih tidak cukup”. Ternyata masih diperlukan perubahan yang mendasar seperti perubahan mind set dan cultural set aparat birokrasi di negeri ini. Kepakarannya pada bidang ini tidak perlu diragukan, sebagai mantan birokrat karier yang kemudian bermuara sebagai orang nomor satu di Kementrian PAN dan RB pada periode kepemimpinan SBY yang pertama, tentu dipastikan dia paham lika liku tantangan Reformasi Birokrasi yang sudah berjalan lebih dari 13 tahun. Berikut hasil wawancara Parle dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Taufik Effendi. Wakil Ketua komisi II DPR Taufik Effendi

Bagaimana pendapat bapak, mengenai Reformasi Birokrasi yang dinilai pondasinya belum kokoh? Iya, saya sendiri yang pernah menyatakan hal ini. Reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah dua hal yang mendasar yaitu perubahan mind set dan perubahan cultural set. Perubahan cara berfikir dan perubahan budaya. Kelemahan kita sekarang ini adalah kita hanya berfikir output (hasil yang dicapai) tidak pernah berfikir outcome (wujud nyata dalam perilaku sehari-hari). Kenapa?

16

Karena kita hanya tahu tugas pokok, kita tahu fungsi, tahu wewenang tapi sedikit sekali dari kita .. masyaAllah (sambil berbisik-red) yang tahu peranannya.

Peranan yang bagaimana?

Kita selalu berfikir pada tugas pokok, fungsi, wewenang terus langsung melangkah. Padahal harusnya kita paham peranan dulu baru melangkah. Karena itulah kita suka sekali hal-hal yang bersifat normatif, kita suka sekali keberhasilan normatif, jarang sekali bicara substansial. Untuk


bisa melakukan reformasi birokrasi harus ada sarananya. Ada beberapa UU yang harus kita selesaikan, aturan main. Bagaimana kita bisa berdemokrasi kalau aturan main tidak punya. Tell me the rules I play the game. How you can play the game if you do not know the rules.

Bisa nabrak sana sini ya?

Iya. Ini masalah mendasar. Kalau menteri yang tidak tahu peranannya, ia menjadi menteri-menterian. Anggota dewan tidak tahu peranannya dia anggota dewan-dewanan. Suami

yang tidak tahu peranan suami-suamian. Ibu yang tidak tahu peranannya adalah ibu-ibuan.

Ini yang terjadi sekarang?

Saya berikan contoh supaya jelas. Di sebuah pengadilan saya menyaksikan sepasang suami istri menangis sejadi-jadinya karena anaknya divonis 9,5 tahun penjara karena membunuh dan narkoba. Hakim bertanya bagaimana kau terima hukuman itu. Saya terima Pak jawabnya. Saya tahu Pak Hakim menjalankan tugas, saya tidak dendam pada Pak Jaksa, pada Pak Polisi, tapi demi Allah saya dendam pada kedua makhluk itu, seraya menunjuk kepada Ayah dan Ibunya. Mereka bertengkar setiap hari, piring dan pintu dibanting. Tidak ada kedamaian di rumah kami, tidak ada suasana aman. Ini sekarang yang harus saya tebus dengan 9,5 tahun penjara. Ayahnya bertanya, kurang apa aku, kurang apa mamamu? (Kamu jangan jadi nangis, kata Taufik pada reporter Nita yang terlihat berkaca-kaca red). Ini kenyataan. Jawaban anak ini, Papa dan Mama tidak kurang apa. Papa antar saya ke sekolah terbaik, pakaian saya lebih dari pantas, tapi Papa tidak punya waktu buat saya. Saya ingin bicara buat Papa, tapi Papa tidak punya waktu. Saya ingin bicara dengan Mama, tapi sibuk. Jadi keduanya melakukan tugasnya, fungsi sebagai bapak, ibu, wewenang sebagai bapak dan ibu, tapi mereka tidak menjalankan peran sebagai bapak dan ibu.

Bagaimana mengaitkan fakta tadi dengan reformasi birokrasi? Coba kita lihat tugas parlemen ini, sedih saya (diam sejenak sambil menghela nafas panjang – red); Pertama, parlemen mencerdaskan kehidupan bangsa itu peranannya. You lihat sehari-hari di parlemen mencerdaskan tidak? Kedua, menyejahterakan masyarakat, itu peranannya. Kalau ada yang ngaku tukang martabak, bisa beli martabak dong. Pak ini martabak bikinan saya, ini normatif,

Wakil Ketua komisi II DPR Taufik Effendi

output. Saya coba martabaknya, lho kok keras, kok asin. Berarti you bukan martabak, tapi pelawak, pembohong besar.

Itu maknanya dalam ya?

Salah membajak sawah, hanya rusak padi semusim. Salah mengelola negara rusak satu generasi. Itu

dalam maknanya. Coba lihat, tugas pokok anda ngaku tukang kayu, anda bikin kursi, kayu pada umumnya ada yang gampang diserut, gampang dihaluskan, ada juga yang sulit. Jadi every single words have their own meaning. Peran itu adalah amanah, setiap orang mempunyai multi peran, sebagai ibu, pegawai, istri.


17

foto:internet/gorontalo.kemenag.go.id

LAPORAN UTAMA

Tugas pokok guru apa? Mendidik dan mengajar. Fungsinya apa, memberikan pendidikan dan mengajar. Wewenangnya? Memarahi, menentukan naik atau tinggal kelas. Peranannya? Menjadikan murid pintar dan santun. Kenapa masih ada tauran? Kenapa murid masih berantem?. Berarti guru tidak menjalankan perannya. Kita lihat lagi, polisi, hakim, jaksa menangkap orang, memasukkan orang ke penjara itu semua wewenang. Apa peranannya? Menjadikan bangsa ini bangsa yang law obedient citizen. Kalau penjara itu kosong, berarti hebat itu polisi, hebat itu jaksa, hebat itu hakim.

Sekarang kondisi bangsa ini terbalik dong? Ya itu dia. Kenapa? Saya paparkan latar belakang kenapa perlu reformasi birokrasi ini yang harus dikuasai betul. Kalau orang bicara tidak tahu latar belakang dan tidak tahu peranannya apa, itu kosong. Saya bikin dua contoh tentang peranan. Kalau penegak hukum berperan, penjara itu kosong. Sulit menemukan kejahatan. Kalau semua komponen masyarakat melakukan peranannya negeri ini akan aman. Kalau semua orang shalat, negeri ini tidak ada korupsi.

Itu fakta yang banyak kita lihat ya? Ya, saya tanya lagi beberapa pertanyaan kenapa negara-negara di Nusantara ini, Majapahit, Sriwijaya, Kalingga, Kutai Kertanegara, Syailendra, Mulawarman usianya pendekpendek? Dan hancurnya negara-negara itu bukan oleh serangan musuh tetapi oleh kebodohan dan pengkhianatan bangsanya sendiri.

Kenapa?

Nanti saja kita jawab. Lihat kerajaan Belanda yang dipimpin keluarga Orange van Nassau masih berdiri tegak sampai sekarang ribuan tahun usianya. Kenapa kerajaan Thailand Raja Bhumibol Adulyadej masih tegak berdiri? Kekaisaran Jepang masih

Sumpah pengangkatan sebagai pegawai PNS

berdiri sampai sekarang. Pertanyaan saya apakah NKRI bisa sampai 100 tahun? Kita mencatat Aceh, Papua dan banyak lagi sudah kepingin minggat dari NKRI.

Dulu kerajaan Majapahit dan Sriwijaya juga tidak kalah besarnya ya? Ya, kurang apa. Kenapa negeri Jepang yang tidak punya apa-apa, tidak punya batu bara, minyak. Mengapa dia menjadi negara terkaya nomer 2 di dunia. Switzerland yang tidak menanam sebatang coklatpun kok bisa menjadi negara pengekspor coklat terbesar di dunia. Mengapa? Ketika seorang menteri kita ke Spanyol kehilangan koper dilaporkan ke kantor polisi, ternyata ada 10 orang lain kehilangan koper yang juga sedang lapor. Anehnya tidak ada beritanya di koran manapun juga, tidak ada beritanya di televisi Spanyol. Kenapa berbeda sekali ketika seorang diplomat kehilangan kopernya di hotel Borobudur. Semua media di negeri ini membuat berita tentang informasi itu. tidak adakah lagi kata-kata cinta, malu pada bangsa ini. Hei saudara, kalau engkau hanya menggantungkan dirimu semata-mata pada harta

18 | PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 |

engkau akan miskin, dan kalau engkau bergantung semata-mata pada logika maka engkau akan jadi bodoh. Kalau engkau bergantung sematamata pada harga diri, engkau akan hina. Kalau engkau bergantung pada Tuhan, engkau akan kaya, mulia. Semoga kita sudah semakin paham kenapa peranan itu penting. Peran itu outcome, yang dirasakan oleh masyarakat. Kita harus menjalankan 2 peran itu, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat. Mengapa bangsabangsa di dunia bisa maju, karena dia punya sifat yang kita tidak punyai ; 1. Integritas sebagai panduan 2. Hormat pada hukum 3. Menghargai milik orang lain 4. Suka kerja keras 5. Suka menabung 6. Tepat waktu 7. Tidak suka menyalahkan orang lain.

Berapa poin yang bangsa ini punya? Lihat saja. Coba kita pelajari ketika bangsa Jepang terlanda tsunami adakah dia menyalahkan orang lain. Televisi terang dilayar kaca tidak ada dia menyalahkan orang lain. Begitu ada truk mengantarkan makanan mereka langsung berbaris antri. Di perempatan jalan kendaraan tidak saling serobot, saling mempersilah-

PNS yang sedang melakukan aktifitas pekerjaan

kan. Kita terlalu mudah menyalahkan orang lain, terjadinya kejahatan termasuk korupsi apabila niat ketemu kesempatan. Siapa yang bertanggung jawab pada niat ini, yang membentuk niat di dada kita ini siapa? 1. Orang tua, sudahkah orang tua kita berperan seperti itu. Saya ingin cerita tentang Arun Gandhi cucu dari Mahatma Gandhi. Suatu hari ia disuruh menjemput ayahnya. Nah karena asyik nonton ia terlambat. Ia beralasan bengkel terlambat menyelesaikan servis sehingga terlambat menjemput. Bohongnya ini diketahui ayahnya karena sudah dapat informasi lebih dahulu dari pihak bengkel kalau mobil sudah selesai. Ayahnya akhirnya memilih berjalan kaki. Alasannya memilih jalan kaki karena ingin bertanya pada diri sendiri apa salah saya ini. mengapa anak saya tidak jujur, apa kekurangan

saya sehingga anak saya jadi tidak jujur. Maka saya hukum diri saya dengan jalan kaki ke rumah. Arun mengatakan andai kata saya dihukum, saya pasti terima. Karena ayahnya tidak menghukumnya, bahkan meng hukum dirinya sendiri, ia merasa salah teramat sangat. Sekarang pertanyaannya adakah guru-guru kita seperti itu, adakah ayah kita seperti itu. Lebih banyak mengatakan kamu anak brengsek, susah diatur sebenarnya orang tuanya-lah yang lebih brengsek. Sekarang saya katakan Reformasi birokrasi adalah perubahan mind set. Agar aparatur mengerti peran dan peran adalah amanah, tanggung jawab. Dari latar belakang itu, ada 5 UU yang harus disiapkan; 1. UU Administrasi Pemerintahan, sampai sekarang belum jadi. Dimana hambatannya (angkat bahu-red). Musuhnya tu-

kang martabak ya tukang martabak, tafsirkan sendiri kata-kata itu. 2. UU Etika Penyelenggara Negara 3. UU Tata Hubungan Pusat dan Daerah 4. UU Kepegawaian sekarang berubah menjadi UU ASN 5. UU Pelayanan Publik 6. UU Kementerian Negara 7. UU Arsip Nasional 8. UU Ombudsman 9. UU Pengawasan Negara. Ini semua belum lengkap sebagai pondasi reformasi birokrasi.

Pemerintah terlihat tidak serius dalam membahas RUU ASN ini?. Sudah 2 kali masa persidangan belum selesai. Ada bahasan yang masih merupakan masalah krusial. 1. Pada UU yang lama seolah-olah berada pada comfort zone artinya zona yang nikmatlah. Kenapa sih diutik-utik, begini aja udah enak kenapa harus berubah lagi. Orang mau reformasi dia tidak


19

LAPORAN UTAMA

mau berubah. 2. Jabatan yang dipersoalkan adalah mengenai KASN – Komisi Aparatur Sipil Negara. Untuk diketahui komisi itu sudah diperintahkan UU no.43/1999, tapi tidak dilaksanakan. Tapi sekarang sudah mencair perdebatan tentang komposisi siapa yang akan duduk disitu. Saya menghendaki orang yang duduk disitu orang-orang independen.

diganti oleh KASN. Tapi ia tidak menentukan sendiri, nama diperoleh dari BAKN lewat assesment center yang akan memberikan nama. Dari daftar ini diajukan KASN kepada Presiden. Ini kan lebih baik, lha lebih baik kok tidak disuka.

Dasarnya apa?

Iya hahaha.. Jelas sekarang ya. Saya katakan DPR mau sidang lagi membahas RUU ASN apabila pemerintah satu pendapat. Kalau belum, jangan dibahas dulu di DPR. Masa pembahasan rame sendiri disana ya haha.. InsyaAllah titik terang sudah kelihatan. Sebenarnya kita sudah agendakan pembahasan lanjutan, tapi ditunda 2 minggu memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menyatukan suara.

Untuk berubah repot juga ya?

Iya untuk baik itu memang tidak mudah. Kita sudah buka tadi rangkaian panjang sejarah bangsa, banyak sandungannya.

Itu akan tetap jadi target pembahasan DPR, itu saya sudah masukkan dalam daftar. insyaAllah setelah ini selesai kita masuk ke RUU Administrasi Pemerintahan, setelah itu RUU Etika Penyelenggara Negara, jadi antrilah.

Apa mungkin? Karena diperkirakan politisi pada 2013 sudah repot persiapan pemilu? Tidak ada masalah, kita selesaikan.

Itu janji Bapak Penggagas Reformasi Birokrasi ya? Iya kita tuntaskan, agar aparat benar-benar siap berlayar melayani publik lebih baik. Bayangkan ada UU Pelayanan Publik, tidak akan jalan kalau tidak ada UU Ombudsman. UU Administrasi Pemerintahan itu sebetulnya ibu-nya PTUN. Jadi anaknya PTUN sudah ada tapi ibunya belum. *** foto:internet/ozanjurnalis.blogspot.com

Begini, dulu seorang menteri sangat menentukan jabatan inti itu disebut JES – Jabatan Eksekutif Senior. Itu dipersoalkan, dulu menteri itu sangat dominan, saya mau sekjen saya ini, deputi itu, dia bikin daftar. Kemudian menambahkan 2 orang lain selanjutnya disampaikan kepada presiden. Kemudian dibahas di TPA – Tim Penilai Akhir, tapi lebih sering dipimpin oleh Wakil Presiden, dan biasanya menteri pada akhirnya ditanya, dari 3 nama ini yang mana yang Bapak pilih. Tok, selesai. Saya rasa ini tidak baik, maka adalah KASN ini. Kerjanya komisi ini memilih calon2 itu, yang dipilih menteri seorang diri,

Kembali kesana lagi ya Pak, tukang martabak musuhnya tukang martabak juga.

Bagaimana dengan RUU lain untuk memperkuat fondasi reformasi birokrasi?

PNS saat sedang melakukan pekerjaannya

20


Tidak Perlulah Bertengkar, Ini Prestasi Kami Nining Indra Saleh

B

ukan sekali dua kali serangan bertubi-tubi, hujatan diarahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Para pengamat, media cetak maupun elektronik, bahkan anggota dewan sekalipun. Pada kasus renovasi pagar yang dirusak pengunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu misalnya, pengamat dan media ramai meributkan anggaran perbaikan mencapai milyaran rupiah. Lewat konferensi pers yang segera digelar pemberitaan salah data itu berhasil diluruskan. “Dulu rasanya berat sekali menjawab tudingan-tudingan yang datang dari segala penjuru, tidak transparanlah, penyimpangan anggaran, korupsi, bermacam ragam. Sekarang kita lebih mudah menjawabnya, tidak perlulah bertengkar, ini prestasi kami,” kata Nining Indra Saleh, Sekretaris Jenderal DPR RI, saat menerima Parle di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Prestasi apa? Ternyata daftarnya cukup panjang. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan - BPK kinerja anggaran Setjen DPR RI dinilai sehat walafiat alias Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Ketika orang menohok dengan tudingan tidak transparan, tertutup, penghargaaan dari lembaga independen Komisi Informasi Publik-lah yang menjawabnya. Dari ratusan institusi dan lembaga negara di negeri ini, Setjen DPR RI memperoleh ranking terbaik ketiga. Bicara prestasi dibidang reformasi birokrasi, Kementrian PAN dan RB telah memberi cap CC+ atau cukup baik. “Kita sudah

Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indra Saleh

mendapat kabar insyaAllah doakan saja tidak berubah, tahun ini meningkat menjadi B atau baik,” jelas Nining sambil tersenyum. Reformasi birokrasi di Kesetjenan DPR RI bergulir sejak tahun 2005. Saat itu dalam sidang tahunan MPR disahkan sebuah TAP yang mengamanatkan perlunya reformasi birokrasi di Setjen DPR RI. Maka dilakukanlah langkah-langkah penguatan kelembagaan diantaranya restrukturisasi organisasi. Kesekjenan yang tadinya sangat umum mulai bergeser lebih fokus pada 3 fungsi dewan yaitu pengawasan, legislasi dan anggaran. Secara bertahap diperkuat pula bidang kelembagaan maupun tata laksana-

nya. Salah satu langkah penting untuk mendukung bidang legislasi dibentuklah deputi baru dibidang perundang-undangan. Selanjutnya kesekjenan juga menyiapkan road map reformasi birokrasi yang disetujui oleh Kementrian PAN dan RB. Road map berisikan langkahlangkah lanjutan termasuk target kerja jangka tertentu yang disebut Quick Win. Prioritas utama pada tahap ini adalah keberhasilan dalam membuat skenario rapat, laporan singkat dan risalah rapat. “Skenario rapat itu penting sekali mulai dari rapat pimpinan, rapat bamus, rapat konsultasi, rapat alat kelengkapan dewan, itu Setjen yang


21

LAPORAN UTAMA

adalah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan tegas perempuan yang selalu menjaga kebugaran dengan olah raga jalan kaki memutari komplek parlemen di Senayan.

Dukungan Terhadap RUU ASN

PNS sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat

menyiapkan. Pimpinan sidang sangat tergantung itu, masukannya mulai dari UU terkait, dasar hukum, keputusan yang sudah pernah diambil bagaimana, itu kita yang harus siapkan karena anggota tidak mungkin menghafal,” imbuhnya Nining menambahkan kemajuan lain yang berhasil dituntaskan adalah peningkatan penyelesaian SOP - Standard Operating Procedures dari 400 menjadi 1000 SOP. Semua pekerjaan di-kesetjenan ada Standard Operating Procedure-nya, langkah kerja terukur dan target jelas. Reformasi birokrasi di gedung wakil rakyat ini diperkuat lagi dengan hadirnay UU no.27 tahun 2009 tentang MD3. Ada perubahan peran dari teknis administrasi menjadi fungsional keahlian. BURT kemudian merumuskan langkah penting yang dirangkum dalam Renstra (Rencana Strategis). Sepanjang sejarah inilah pertama kalinya DPR memiliki Renstra yang didalamnya mengamanatkan pembentukan Budget Center, Legislasi Center, dan lain-lain. Kebijakan ini mengacu pada sejumlah organisasi perlemen di beberapa negara lain yang dinilai proses demokratisasinya telah berhasil baik. Bagi Nining yang sudah bekerja di DPR selama 30 tahun, sangat merasakan perubahan paradigma kerja mulai dari orde baru sampai pada diterapkannya reformasi birokrasi. “Orde baru Tatib-nya mengatakan Setjen adalah unsur pembantu, jadi

22

tugasnya kalau mau rapat bikin undangan, sajikan minuman, tidak sampai ke materi. Setelah reformasi bergulir, tugas dewan meningkat disitu fungsi kesekjenan terlihat berubah menjadi teknis administrasi dan keahlian, ini perubahan sangat mendasar,” tambahnya. Keberhasilan Setjen DPR dalam reformasi birokrasi membuat sejumlah Sekretariat Dewan (Setwan) di DPRD tertarik untuk mendalaminya. “Saya sering berceramah keliling Indonesia ke Setwan daerah yang meminta menjadi nara sumber tentang peningkatan kapasitas Setwan,” imbuhnya. Ia selalu menanamkan pemahaman pentingnya DPRD didukung SDM yang baik, karena besar pengaruhnya pada kualitas keputusan dewan. Reformasi birokrasi bukanlah momok tapi sebuah tantangan yang harus dilaksanakan untuk masa depan bangsa. Kesadaran itu akan memudahkan proses perubahan culture dan mindset. “Sambut dengan positif, mulailah hari ini, mulailah dari diri sendiri, mulailah dari yang kecil-kecil misalnya disiplin datang tepat waktu.” Dalam reformasi birokrasi dipastikan ada beban kerja dan target yang terukur. Dibalik itu ada peningkatan kesejahteraan yang berbanding lurus dengan prestasi kerja. Ini bisa juga disebut akuntabilitas, tidak mungkin dibagi kesejahteraan tanpa kinerja. Setiap pekerjaan ada nilainya sehingga setiap rupiah yang nota bene


Salah satu beban kerja yang saat ini dihadapi Setjen DPR adalah memberi dukungan dalam pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-undang yang merupakan usul inisiatif DPR ini sedang dalam proses pembahasan di Komisi II. Ia menyebut telah menyampaikan beberapa keunikan dalam tata aparatur di gedung parlemen yang terjadi di sekretariat parlemen lain di negara-negara demokrasi di dunia. Setjen DPR sendiri juga sudah bergabung menjadi anggota Asosiasi Sekjen Parlemen Dunia (ASGP). Dalam setiap pertemuan tahunan selalu ada agenda diskusi dan saling berbagi informasi terkait perkembangan tugas masing-masing. “Kita saling berbagi informasi, jadi memang ada pengaturan tersendiri untuk pegawai di parlemen, statusnya tetap pegawai negara tetapi ada sistem rekruitmen, keahliannya, yang tidak secara umum disamakan. Kondisi ini mungkin secara umum dapat diungkapkan dalam RUU ASN tetapi pengaturan secara lebih detail tentang kesekjenan biasanya pada UU MD3,” paparnya. Sama seperti di kesetjenan parlemen negara lain para staf terdiri dari 2 kelompok besar, ada yang permanen tetapi juga banyak staf yang tidak permanen. Staf permanen adalah PNS dengan jenjang karier yang mengacu pada aturan perundangundangan tersendiri. Sementara staf tidak permanen seperti staf pribadi dan tenaga ahli anggota DPR memiliki aturan tersendiri. Sebagai contoh seorang anggota parlemen di Amerika diizinkan memiliki staf pendukung yang jumlah 27 orang. Keputussan itu dipastikan beranjak dari hasil analisis beban kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dibayangkan apabila ada 500 anggota parlemen

yang masing-masing didukung 20an orang staf tentu perlu pengaturan sistem manajemen yang tidak sederhana. “Sekarang ini Asisten dan Tenaga Ahli anggota dewan yang ada di DPR jumlahnya 1800 orang, melebihi PNS yang jumlah-nya 1400 orang. Ini sangat besar dan harus ada sistem pengelolaan tersendiri,” papar Nining. Apabila sistem pengelolaannya tidak baik, hasilnya bisa tidak efektif bahkan kontra produktif. “Saya sudah sampaikan, tolong dirumuskan bagaimana mengelola staf non-permanen di parlemen. Keunikannya staf politik ini adalah seorang anggota mungkin saja setelah 2,5 tahun masa kerja menghadapi proses Pergantian Antar Waktu atau 5 tahun selesai. Ini jelas berbeda dengan staf permanen.” Keunikan lain dalam administrasi kesetjenan adalah setiap komisi yang dibentuk mempunyai sekretariat, yang biasanya disebut kantor, ini juga diadopsi dalam UU MD3. Bagi sebagian orang bisa jadi ini aneh, kenapa penyebutannya tidak bagian atau departemen. Istilah ini hanya ditemukan di gedung-gedung parlemen Internasional, ada Kantor Anggaran, Kantor Komisi atau Kantor Legislasi. Setiap kantor memiliki kewenangan dan otonomi tersendiri. Mereka mengajukan anggaran sendiri, mengatur kegiatan sendiri, dan membuat pertanggungjawaban sendiri. Bersama stafnya Nining mendalami beberapa hasil presentasi para Sekjen parlemen dari negara lain. Sebagai contoh ia menyebut minggu lalu mendalami makalah yang disampaikan delegasi dari India. “Mereka kesekjenannya sangat kuat sekali, powerful, karena diatur khusus dalam konstitusi. Kita mungkin tidak kearah sana tapi artinya ada pemahaman, oh ya memang ada ke-khasan tersendiri dalam pengaturan kesekjenan sebuah parlemen,”ujarnya

Semua Ingin Datang ke DPR

Reformasi birokrasi di kesekjenan DPR RI juga berusaha mendekatkan

Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indra Saleh

publik dengan kegiatan kedewanan. Sudah tiga tahun berturut-turut dibuka program pelatihan Parlemen Remaja yang diikuti mahasiswa dan pelajar terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia. Mereka belajar mengelola persidangan, membahas undangundang, mendengar aspirasi publik sampai pada aktifitas simulasi rapat komisi dan paripurna. Bagian dari upaya membangun pemahaman yang benar terhadap dinamika dan tantangan kerja sebagai wakil rakyat “Sambutannya luar biasa, sekarang saya keteteran karena para alumni Parlemen Remaja membuat kegiatan serupa di kampus atau sekolah mereka, menularkan ilmu yang telah diperoleh di Jakarta. Mereka selalu mengundang Sekjen untuk bicara pada acara mereka,” katanya. Tentu tidak mudah menghadiri semua undangan kampus atau sekolah. Solusinya adalah dengan mengadakan kegiatan Parlemen Remaja tingkat regional. Pelajar dan Mahasiswa dari beberapa provinsi di Sumatera misalnya berkumpul di daerah yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Ia berharap kegiatan ini akan membantu generasi muda semakin memaha-

mi DPR yang notabene adalah wakil rakyat yang mereka pilih sendiri. Kelompok masyarakat lain juga memperoleh kesempatan yang sama untuk mengetahui DPR lebih baik. Salah satu program yang juga mendapat apresiasi Sekjen parlemen negara lain adalah mengundang para teladan dari seluruh tanah air pada saat Pidato Kenegaraan Presiden RI 16 Agustus. “Parlemen negara lain banyak yang ingin mengikuti program ini. Bagi kita di DPR ini adalah upaya untuk memberikan penghargaan langsung kepada rakyat yang berprestasi,” paparnya. Yang tidak kalah menarik adalah semakin banyaknya komponen masyarakat yang ingin datang dan melihat DPR secara langsung. “Setiap bulannya tidak kurang 5000 orang ingin datang, mulai dari murid TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa sampai ibuibu pengajian. Peningkatannya cukup drastis terutama setahun terakhir. Kita terima dengan senang hati, sebagai upaya mendekatkan DPR dengan rakyat. Itu bagian dari hasil reformasi birokrasi juga kan?” pungkas Nining Indra Saleh menutup wawancara dengan Parle. (nt/iky)


23

SUMBANG SARAN

RUU ASN Penting Bagi Reformasi Birokrasi

Sofian Effendi

Guru Besar Universitas Gadjah Mada dan Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

P

ada 1997-1998 Indonesia mengalami ancaman krisis ekonomi terberat yang pernah dialami bangsa ini dan keutuhan Negara Bangsa. Namun, empat belas tahun kemudian Indonesia nyatanya berhasil membangun sistem demokrasi yang cukup stabil dan mampu mempertahankan keutuhan Negara bangsa. Kondisi ekonomi nasional relative cukup baik karena didorong konsumsi kelas menengah yang mampu menghasilkan pertumbuhan PDB sebesar 6 persen per tahun sejak 2002. Bahkan ketika krisis ekonomi melanda hampir seluruh penjuru dunia dan banyak negara mengalami kontraksi ekonomi karena dampak Creditgate Amerika mau pun krisis Euro yang melanda negara-negara Uni Eropah, Indonesia bukan saja mampu bertahan, tetapi mengalami pertumbuhan ekonomi positif, dan menjadi MIC, negara berpendapatan menengah, pada akhir masa pemerintahan pertama Presiden SBY Tapi, prestasi pemerintahan dalam pembangunan aparatur Negara yang baik dan bersih korupsi tertinggal jauh dari prestasi bangsa dalam bidang politik dan bidang ekonomi.

24

Kemampuan aparatur pemerintahan Negara dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran, dalam menyelengarakan pelayanan public yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia yang semakin terdidik dan memiliki tingkat kemakmuran yang semakin baik, dan dalam pengelolaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN merupakan wilayah permasalahan yang belum teratasi dan dikhawatirkan akan menjadi kendala besar dalam usaha bangsa ini menjadi anggota Liga Utama ekonomi dunia – World Best Economic Performers - yang telah berhasil dicapai Brazilia, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan (BRICS). Selama 12 tahun Pemerintah telah melakukan reformasi birokrasi guna menciptakan aparatur Negara dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dicanangkan Program Reformasi Birokrasi Generasi Pertama, dilakukan secara bergilir-bertahap. Pada 2008 reformasi birokrasi mulai dilaksanakan pada3 instansi, yaitu Depkeu, MA, dan BPK. Pada 2009 reformasi tersebut diperluas ke 8 instansi, Seskab/ Sesneg dan 7 instsnsi lain termasuk Polri. Pada 2010 diperluas lagi ke 11 instansi. Diharapkan pada 2012 reformasi birokrasi akan mencakup semua instansi sipil dan militer, yang berjumlah 62 kementerian dan lembaga non-kementerian, di luar sekitar 88 lembaga non structural dengan nama komisi, dewan, dan badan, yang tumbuh bagaikan jamur pada dekade pertama reformasi. Tapi Reformasi Birokrasi Generasi Pertama yang menerapkan strategi reformasi “from within” mulai mendapat sorotan tajam dari para


ahli dan praktisi, karena dipandang telah menciptakan birokrasi publik yang mahal tetapi kinerja tidak meningkat, tidak terjadi perubahan perubahan budaya birokrasi secara berarti. Di mata publik, sebagaimana diungkapkan dalam pemberitaan media cetak dan media electronic, serta dalam berbagai forum seminar, Reformasi Birokrasi dilakukan semata-mata untuk meningkatkan remunerasi pegawai Aparatur Negara. Keadaan seperti tersebut dapat dilihat dari usulan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diajukan kepada Komisi Nasional Reformasi Birokrasi (KPRBN). Unsur yang menonjol dalam usulan pelaksanaan reformasi yang diajukan oleh kementerian dan lembaga adalah perbaikan remunerasi, seperti halnya program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh 18 Kementerian dan Lembaga. Reformasi Birokrasi Generasi Kedua Publikasi Bank Dunia yang dirilis pada 2009, Investing in Indonesia’s Institutions for Inclusive and Sustainable Development , menyimpulkan pada dekade kedua Abad 21 Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah akan memasuki reformasi generasi kedua. Permintaan masyarakat terhadap prasarana jalan yang lancar dan bebas macet, transportasi umum yang baik, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi yang bermutu internasional, pelayanan kedokteran responsif, dan jaringan jaringan internet broadband yang supercepat akan meningkat drastic seiring dengan pertumbu. World Bank, Investing in Indonesia’s Institutions for Inclusive and Sustainable Development, Country Partnership Strategy For Indonesia FY2009-2012. 2008.

han kelas menengah. Pada periode tersebut pemerintah harus mampu membangun sektor publik untuk menyediakan pelayanan publik yang diperlukan masyarakat pendapatan menengah. Kalau Indonesia gagal menjawab berbagai masalah mendasar pada reformasi generasi kedua, bangsa ini akan terjerumus dalam “middle income trap,” terjepit antara mengeluarkan dana semakin banyak untuk berbagai pelayanan dan inovasi seperti negara pendapatan tinggi, dan daya tarik upah rendah seperti umumnya negara miskin. Setelah 67 tahun merdeka kemampuan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan nasional guna menghasilkan outputs yang sesuai dengan keinginan masyarakat seharusnya tidak lagi terkendala oleh kelangkaan finansial. Reformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Indonesia sejak turunnya Pemerintahan Orde Baru telah membuka kebebasan pers, melahirkan banyak organisasi masyarakat sipil, dan pemilu secra demokratis. Untuk menyediakan pelayanan publik dan infrastruktur yang diperlukan masyarakat Indonesia pada kurun waktu Negara ini demographic devidend pada 20152045, Indonesia harus melakukan Reformasi Birokrasi Generasi Kedua yang bertujuan untuk memantapkan public trust dengan meningkatkan kapasitas, integritas dan akuntabilitas pemerintahan pada tingkat nasional dan daerah, serta mendorong partisipasi sector swasta dalam pembangunan nasional. 1. Membangun Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Sejak 2008 Pemerintah telah melakukan Reformasi Birokrasi yang saat ini sudah mencakup 18 kementerian dan lembaga, secara umum belum terlihat ada peningkatan kinerja mau pun perubahan budaya yang cukup signifikan pada aparatur sipil Negara. Kebijakan desentralisasi yang

diterapkan Pemerintah telah memberikan kewenangan yang besar kepada daerah tapi tanpa ada upaya serius untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah. Akibatnya penyediaan pelayanan publik pada tingkat lokal sangat rendah, kecuali pada sejumlah kecil daerah kabupaten dan kota yang berhasil memilih pimpinan daerah yang baik. Intervensi politik dalam proses pengadaan PNS dan dalam pengangkatan pada jabatan pimpinan pada instansi tingkat nasional dan daerah telah menciptakan jual-beli formasi PNS dan pelelangan jabatan yang bernilai sekitar Rp 3035 trilyun per tahun. Komoditisasi formasi PNS dan jabatan aparatur sipil Negara tersebut karena telah terjadi desentralisasi kewenangan kepegawaian tanpa diiringi oleh pengawasan yang yang efektif. Akibatnya kapasitas aparatur sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin jauh dari tujuan Program Reformasi Birokrasi untuk menciptakan aparatur sipil Negara yang bertaraf internasional. Untuk mengoreksi kelemahan dan kesalahan selama 10 tahun lalu, Reformasi Birokrasi Generasi Kedua harus diarahkan pada pembangunan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik pada seluruh jajaran Aparatur Negara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, melalui Reformasi Birokrasi Generasi Kedua Indonesia harus mampu menjaga dan meningkatkan public trust kepada Pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi Reformasi Birokrasi Generasi Pertama yang bersifat reform from within harus ditinggalkan dan diganti dengan strategi reform from outside and topdown dengan memusatkan perhatian pada 3 sasaran pokok yaitu: Pertama, menata kelembagaan Aparatur Negara. Kedua, meningkatkan akses dan mutu pelayanan publik. Ketiga, meningkatkan integritas sector publik. Dan Keempat, menerapkan manajemen SDM aparatur Negara profesional berlandaskan prinsip merit.

2. Menyediakan SDM Aparatur Negara berkualitas dan berintegritas tinggi Pada saat ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 4,7 juta orang dengan komposisi 246 ribu lebih pejabat struktural, 2 juta lebih aparat fungsional terutama pendidik, tenaga kependidikan, tenaga medis dan paramedis, dan 1,7 juta lebih pegawai tata usaha atau staf administrasi. Dengan demikian PNS merupakan unsur terbesar SDM Aparatur Negara yang mencakup anggota TNI dan anggota Polri. Ini merupakan kekuatan nasional yang sangat besar yang bila dikembangkan kapasitasnya akan mampu menggerakkan seluruh komponen bangsa untuk merealisasikan pemerintahan demokratis serta menciptakan kesejahteraan bagi segenap bangsa dan seluruh tanah air. Untuk melayani rakyat Indonesia yang berjumlah 237 juta, diperlukan lebih kurang 4,6 juta orang pegawai, bila rasio antara pegawai per penduduk adalah 1:50. Jadi, isu paling utama SDM Aparatur Negara bukan kelebihan pegawai seperti ditengarai oleh para pengamat, media, dan lembaga donor. Isu pokok SDM Aparatur Negara adalah komposisi dan distribusi yang tidak seimbang dengan beban tugas dan kondisi geografis. Kapasitas individual SDM Aparatur Negara rendah karena best practices dalam manajemen SDM Aparatur Negara belum diterapkan seperti halnya di banyak Negara maju. Selain itu remunerasi yang tidak berbasis kinerja, pensiun yang kurang menjamin kesejahteraan, dan tidak adanya lembaga regulasi independen yang diperlukan pada suatu sistem pemerintahan demokratis amat mempengaruhi kinerja aparatur negara. Untuk membangun kapasitas SDM yang besar tersebut RPJM 2010-2014 bidang Aparatur Negara menetapkan tujuan pembangunan bidang tersebut adalah membangun Aparatur Negara Indonesia yang memiliki kapasitas tinggi dalam: (a) menyelenggarakan tata pemerintahan


25

SUMBANG SARAN

yang bersih dari praktek KKN; (b) menyelenggarakan pelayanan publik bermutu; (c) meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (d) melaksanakan reformasi biroikrasi. Untuk mencapai 4 tujuan tersebut ditetapkan 13 sub-program dan salah satunya adalah Sub-program Pengembangan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM Aparatur Negara. Sub-program RPJM 2010-2014 tersebut ruang lingkupnya amat terbatas dan mungkin tidak memiliki dukungan politik dan fiansial yang cukup besar untuk membangun 4,2 juta SDM Aparatur Negara berstatus PNS agar memiliki profesionalitas dan kapasitas untuk mendukung sistem politik demokratis dan ekonomi pasar terbuka. Guna mendukung tugas yang maha besar tersebut diperlukan RUU Aparatur Sipil Negara untuk memantapkan pengembangan SDMApratur Sipil Negara yang professional, bersih dari praktek KKN, dan bebas dari intervensi politik. Karena itu ketentuan yang paling penting dalam RUU tersebut adalah: (a) menetapkan apartur sipil Negara sebagai profesi, (b) mendirikan suatu Komisi Aparatur Negara yang mandiri mengawal dan membina profesi ASN; dan (c) mengadakan Jabatan Eksekutif Senir yang terdiri dari lebih kurang 12.000-12.500 pegawai ASN yang ememgang jabatan pimpinan senior pada Aparatur Sipil Negara. 3. Meningkatkan Integritas dan Akuntabilitas Pemerintahan Untuk mendorong peningkatan kepercayaan publik kepada Aparatur Negara, tujuan ketiga Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah sejak 1998 adalah meningkatkan integritas aparatur sipil Negara dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga pemantauan integritas sector publik baik lembaga domestik seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, mau pun lembaga internasional seperti Masyarakat Transparansi Internasi-

26

onal (MI) dan Global Integrity setiap tahun melaporkan statistik integritas sector publik yang digunakan dalam perumusan kebijakan dan program peningkatan integritas sector publik. Supaya mempunyai dampak terhdap tingkat kepercayaan masyarakat pada Reformasi Birokrasi Generasi Kedua efektivitas program peningkatan integritas perlu ditinngkatkan dengan mengenakan sanksi tegas terhadap pegawai atau instansi Aparatur sipil Negara tidak menunjukkan peningkatan tingkat integritas pada kurun waktu tertentu. Tanpa sanksi yang tegas terhadap pegawai dan instansi yang tidak menunjukkan perbaikan integritas, kepercuaan rakyat kepada Pemerintah tidak akan mengalami perubahan yang berarti. Tindakan KPK dalam memberantas sogokan dan korupsi merupakan salah satu langkah Pemerintah guna membangun kepercayaan public. Karena mendapat porsi pemberitaan yang sangat besar dalam media cetak dan elektronik, krusi telah mendapat perhatian yang sangat besar di masyarakat Indonesia. Tapi seperti dialami oleh banyak Negara, tindakan anti korupsi bersifat shocktherapy tidak akan mampu mengatasi penyakit korupsi secara tuntas. Dalam Reformasi Birokrasi Generasi Kedua Pemerintah harus melakukan pemberantasan praktek sogokan dan korupsi secara sistemik dan melakukan reformasi terhadap manajemen keuangan Negara, pengadaan barang dan jasa milik pemerintah, regulasi atas kegiatan bisnis, sistem audit keuangan Negara, dan meningkatkan efektifitas sistem monitoring dan pengawasan Negara. Salah satu yang mungkin perlu diprioritaskan pada reformasi generasi kedua adalah melakukan penataan terhadap lembaga pengawasan agar tidak terjadi tumpang tindih obyek pengawasan antar BPK, BPKP, Itjen, dan Itwilda. Pengalaman Program Reformasi Birokrasi Generasi Pertama menunjukkan strategi reform from within yang ditempuh Pemerintah ternyata


telah dipersepsikan oleh para pelaksana di kementerian dan lembaga yang terlibat secara sempit sebagai “reformasi remunerasi” atau langkah untuk mendapatkan kenaikan “take home pay” tanpa diikuti oleh perubahan budaya kerja dan peningkatan kinerja individual dan institusional. Menyiapkan Reformasi Birokrasi Generasi Kedua Agar Indonesia tidak tidak terjebak ke dalam “middle income trap” pada akhir 2014, ketiga pilar ini harus dilaksanakan secara serentak dalam 5 tahun ke depan dengan penetapan prioritas yang tajam dan dengan penjadwalan yang tepat. Keberhasilan reformasi untuk membangun integritas aparatur Negara, penyediaan pelayanan publik yang bermutu, dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM yang professional melalui Reformasi Birokrasi Generasi Kedua, diperlukan pendekatan komprehensif serta komitmen sepenuhnya dari semua fihak, khususnya Presiden dan DPR. Komitmen Presiden terhadap reformasi birokrasi memang tidak diragukan seperti sudah disampaikan melalui berbagai pidato resmi, terutama Pidato Kenegaraan di depan DPR pada 14 Agustus 2009. Komitmen politik Presiden tersebut perlu didukung oleh DPR dan oleh para kepala daerah. Pendekatan komprehensif reformasi birokrasi untuk membangun 3 pilar birokrasi pemerintahan tersebut mengharuskan adanya perhatian terhadap isu pokok yaitu, perombakan kerangka hukum, penataan organisasi dan proses bisnis, peningkatan kapasitas aparatur negara dan aparatur daerah untuk merumuskan kebijakan dan merencanakan pelaksanaan tugas pokoknya, dan kemampuan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Yogyakarta, 6 Juni 2012 ***

foto:internet/adibsusilasiraj.blogspot.com

PENGAWASAN

P

Hak Prerogatif Presiden Harus Dirumuskan Kembali

ertengahan Mei lalu Shapelle Leigh Corby, narapidana asal Australia dalam kasus narkotika berhasil mendapatkan pengurangan hukuman (grasi) dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam surat keputusan nomor 22/G/2012 tertanggal 15 Mei 2012. Warga Negara Australia tersebut adalah terpidana 20 tahun kasus penyelundupan ganja di Bali. Dia di-

tangkap karena membawa empat kilogram ganja di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, pada Oktober 2004. Sehari setelah Corby mendapat grasi, giliran Peter Achim Franz Grobmann mendapatkannya. Warga Negara Jerman ini adalah terpidana lima tahun penjara denda karena kedapatan membawa ganja seberat 2,2 gram. Dia ditangkap di Bandara Internasional Ngurah Rai pada 10 Maret

2010 lalu. Keputusan Presiden terhadap pemberian grasi ini adalah hasil rekomendasi Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dan menteri-menteri terkait. Juga didasari nasib Warga Negara Indonesia (WNI) di Australia yang diklaim akan mendapat hal yang sama. Pemberian grasi Corby dan Grobmann tersebut banyak mendapat tanggapan beragam dari masyarakat


27

SUMBANG SARAN Pemberian grasi merupakan hak prerogatif presiden yang dilindungi oleh Undang-undang.

foto:internet/arsipberita007.blogspot.com

“Tapi jika kita berbicara perasaan komulatif keadilan masyarakat khususnya terpidana narkoba, jika nanti mengajukan permohonan grasi namun tidak dipenuhi betapa mengecewakan, baik bagi terpidana maupun keluarganya. Presiden kita tidak adil.”

Anggota Komisi III DPR Desmond J, Mahesa

Indonesia, bahkan gugatan. Pemberian grasi terhadap narapidana sindikat narkotik dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Narkotik, Undang-Undang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Narkotik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pengetatan Pemberian Remisi kepada narapidana korupsi, terorisme, narkoba, dan kejahatan trans-nasional terorganisasi. Pemberian remisi itu juga mencerminkan tidak adanya keseriusan pemerintah dalam memberangus

28

narkoba dan memberikan efek jera kepada pelakunya. Padahal narkoba sendiri sangat merusak moral masyarakat. Mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra menyesalkan langkah SBY ini. Menurut Yusril apa yang dilakukan SBY bukan langkah bijak dalam pemberantasan narkotika. Baru kali ini Presiden memberikan grasi pada terpidana kasus narkotika. Dijelaskan Yusril, saat ia masih menjabat Menteri Kehakiman, Presiden Francis Francois Mitterand pernah meminta dirinya agar mere-


komendasikan Presiden RI memberikan grasi kepada napi narkotika asal Francis. Namun saat itu, permintaan Mitterand ditolak pemerintah lewat Yusril, dengan alasan Presiden RI belum pernah memberi grasi pada napi kasus narkotika. Sementara Gerakan Nasional AntiNarkotika (Granat) menggugat keputusan Presiden SBY ihwal pemberian grasi terhadap dua terpidana narkoba, Corby dan Grobmann ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur. Granat berpendapat pemberian grasi terhadap Corby-Grobmann bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, tidak memperhatikan rasa keadilan masyarakat, tidak mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat, serta bertentangan dengan asas moral bangsa secara nasional. Pemberian remisi tersebut, menurut Granat dapat menjadi preseden buruk dan berdampak besar kepada terpidana narkotika lainnya. Remisi tersebut juga dapat dijadikan acuan bagi terpidana narkotik lainnya, baik Warga Negara Asing (WNA) maupun WNI sendiri, untuk meminta perlakuan yang sama. Grasi Merupakan Hak Prerogatif Presiden Jika berlindung pada hukum normatif menurut Desmond Junaidi Mahesa, apa yang dilakukan presiden adalah benar. Pemberian grasi merupakan hak prerogatif presiden yang dilindungi oleh Undang-undang. “Tapi jika kita berbicara perasaan komulatif keadilan masyarakat khususnya terpidana narkoba, jika nanti mengajukan permohonan grasi namun tidak dipenuhi betapa mengecewakan, baik bagi terpidana maupun keluarganya. Presiden kita tidak adil,” kata Anggota Komisi III DPR RI ini. Desmond menilai hak prerogatif presiden sangat abstrak. Presiden berbuat apa saja sebatas kapasitasnya menggunakan hak prerogatif, presiden bisa gunakan. Menurut dia, hak prerogatif presi-

foto:internet/antaranews.com

foto:internet/pedomannews.com

Anggota Komisi III DPR Desmond J, Mahesa

den harus ditinjau ulang agar presiden tidak semena-mena menggunakannya sehingga kekuasaan presiden tidak seperti sekarang yang memberikan sesuatu menjadi sah, dan presiden tidak keblalasan dalam menggunakan haknya tersebut. Oleh karenanya diperlukan aturan yang jelas dan lebih tegas untuk merumuskan kembali hak prerogatif presiden serta batasan-batasannya. Kejahatan narkotika adalah kejahatan ekstra yudisial dan hukumannya harus berat, tidak sesederhana itu memberikan grasi. Termasuk korupsi dan teroris, yang merupakan satu paket harus hati-hati dalam memberikan keringanan hukuman. Ini merupakan semangat pengetatan pemberian remisi. “Yang menjadi persoalan saat ini bukan di grasi atau di hak prerogatifnya, tapi apakah presiden konsisten dengan aturan yang dibuatnya. Presiden membuat aturan adanya pengetatan remisi, tapi tiba-tiba presiden memberikan grasi. Ini tidak konsisten,” papar suami dari Nurnaningsih. Dijelaskan Desmond bahwa UUD kita selalu memberikan aturan-aturan yang umum, dan tentunya yang umum

ini perlu dipertegas. “Ketidak-tegasan hak prerogatif inilah yang membuat jadi ada ruang-ruang yang bisa digunakan seolah-olah jadi apa saja oleh presiden kita,” tegasnya. Yang menjadi persoalan adalah ketidaksensitifan presiden yang banyak dipertanyakan publik sementara ini. “Jika pemberian grasi ini tanpa ada pertimbangan yang sangat matang, hak yang dimiliki presiden ini salah-salah menjadi hal yang mubajir saja,” kata Desmond. Hak presiden memberikan grasi memang diatur oleh Undang-undang, tapi sensitifitas terhadap persoalan-persoalan ini tidak sesederhana itu. Jika dikemudian hari nanti ada lagi permintaan grasi dari tahanan korupsi, teroris dan narkotika lainnya dan tidak dikabulkan, akan timbul masalah. Untuk WNA saja diberikan grasi luar biasa lima tahun, tapi WNI tidak dipenuhi. “Presiden akan dinilai tidak berpihak pada kepentingan nasional, tidak sensitif kepada kewarganegaraan sebagai anak bangsa,” imbuhnya. Anggota Komisi Hukum DPR RI ini menilai, presiden hanya mencari popularitas dan ingin mendapat pujian dari Pemerintah Australia dalam

memberikan grasi kepada Corby. Desmond menyatakan seharusnya ada konvensasi lain dari Australia. Jika pemerintah kita mempuyai integritas dan daya tawar serta diplomasinya bagus, barter lebih elegan seperti barter tahanan. “Kalau saya sebagai warga negara lain, melihat pimpinan Indonesia adalah orang yang bisa ditekan,” jelasnya. Jika dikatakan pemerintah kita takut, dijelaskan Desmond bahwa asumsi takut terhadap salah satu negara sebenarnya ini salah satu karakter kepemimpinan kita yang selalu tidak punya gereget yang jelas tentang perlindungan dan tentang sikap sebuah negara dan bangsa. “Misalnya saja terhadap Malaysia, ada WNI yang mati, tapi tidak ada statement dari presiden yang memuaskan kita sebagai warga negara,” ujar Desmond memberikan contoh. Namun menurutnya ini bukanlah sesuatu yang baru dari pemerintahan yang dipimpin SBY. Banyak hal omongan dan tindakan SBY tidak cocok. “Jadi kalau kita melihat track record SBY dalam omongan dan perbuatan itu selalu berbeda. inilah karakter SBY, kita tidak perlu kaget, tidak perlu merasa dibohongi, karena


29

foto:internet/smh.com.au

PENGAWASAN

Corby saat dimasukan dalam penjara karena tertangkap kasus narkoba

SBY cenderung pembohong,” papar politisi dari Partai Gerindra. Dicontohkan Desmond, saat pemerintah Megawati, SBY sejak awal menyatakan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan menjadi presiden, na-

mun tiba-tiba dia mencalonkan. Inilah fenomena yang ada pada pemerintahan SBY menurut Desmond, yang ada pilihannya hanya dua sikap. Apakah memakjulkan SBY terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti ini,

Jajaran Menkum dan Ham RI saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR

30


apakah akan melakukan impeachment atau membiarkan SBY sampai berakhir 2014. Persoalannya saat ini dan kedepan adalah apakah kita akan memilih presiden 2014 yang sama yang kita pilih yang hanya bisa tebar pesona, pencitraan saja, namun sikap-sikap kepemimpinan tidak ada. Apakah kita akan memilih pemimpin yang hanya sekedar menjadi presiden tapi tidak bersikap sebagai seorang negarawan. “Inilah persoalan-persoalan kita dalam berbangsa dan bernegara yang mana harus semakin dewasa untuk menentukan pimpinan kita ke depan,” tegasnya. “Namun apakah komunitas DPR berani? Karena yang ada persoalannya, DPR-nya sendiri juga tidak punya greget apa-apa”, tambah Desmond dengan tegas. Bagi Desmond, sebagai aktivis dan sebagai politisi sudah jelas pilihannya, memakjulkan lewat parlemen dengan membiarkan berkuasa sampai 2014 atau menggerakkan mahasiswa seperti 1998. Kalau itu terjadi, Desmond menyatakan akan mensupport maha-

Pemerintah Tidak Masuk Akal Salah satu pertimbangan pemerintah memberikan grasi pada Corby yaitu adanya harapan akan mendapat hal yang sama dari pemerintah Australia terhadap tahanan WNI yang ada di Australia. “Saya menilai pertimbangan pemerintah tidak masuk akal. Jika barter, harus jelas Corby ini siapa di Australia, dan WNI itu siapa yang harus dibebaskan di Australia,”

kata Desmond. “Jika harapan dipenuhi atau tidak, seperti mimpi. SBY bangga dipuji Menlu Australia sebagai orang hebat, tapi menciderai perasaan hukum dan keadilan masyarakat,” tambahnya. Menurut Desmond, mestinya pertimbangan yang dilakukan sangat matang, tidak seperti bom waktu yang membuat kita tersentak kaget. Jika SBY membuat bom waktu dan membuat kita tersentak, sebenarnya itu sesuatu yang biasa dari presiden kita. Inilah presiden kita yang suka memberi kejutan, yang sebenarnya tidak membuat kita terkejut lagi, karena kebijakan-kebijakannya cenderung tidak memuaskan. Semua negara tentunya memperjuangkan yang terbaik bagi warga negaranya. Ini sesuatu hal yang biasa di dunia ini sebenarnya, dan bicara tentang kasus ini bukan sesuatu yang baru dengan pemerintahan sebelumnya. Yang luar biasa dengan pemerintahan SBY adalah memenuhi permintaan grasi dari Corby merupakan suatu pembelajaran baru bagi kita. Jika pemerintah negara lain mengusahakan pembebasan bagi warga negaranya, apa yang dilakukan presiden kita berbanding terbalik terha-

dap warga negaranya yang ada masalah hukum di negara lain. Malahan hampir-hampir pemerintah kita tidak peduli dan lebih banyak LSM-LSM dan tokoh-tokoh masyarakat yang melakukan hal tersebut. Harapan Desmond, seharusnya seorang presiden memberikan keadilan. Jika presiden tidak memberikan keadilan, akan ada warga masyarakat yang sakit. Keadilan harus diperbaiki, agar masyarakat kita tidak sakit. “Karena harapan kita setiap pemerintah ini membuat sejarah yang baik selama periode-periode kepemimpinannya,” imbuhnya. Tapi catatan-catatan ini adalah catatan-catatan pemerintahan yang sangat buruk. Maka untuk melihat ini secara arif. Berbicara tentang pemerintah SBY bagi kita serahkan kepada pengadilan sejarah bahwa pemerintah SBY seperti ini. Kesalahan komulatif kita adalah memilih orang yang hanya bisa ngomong, hanya mencitrakan dirinya dengan baik, tapi bukan pimpinan yang baik, bukan negarawan. “Jika berbicara kondisi hari ini, kita pasrah saja. Tidak perlu kaget apa yang terjadi dengan pemerintahan SBY, Yang harus kita lakukan adalah berdoa, mudah-mudahan selama pemerintahannya selamat,” tandasnya. (sc)

foto:internet/lensaindonesia.com

siswa untuk menurunkan SBY. Berkaitan pemberian grasi ini, sebagai pribadi Desmond akan mempertanyakan hal ini kepada Menteri Hukum dan HAM tentang layak dan tidak layak grasi diberikan. Kemudian sebagai anggota DPR, akan mengajak anggota DPR lainnya untuk menggunakan hak interplasi terhadap persoalan kebijakan-kebijakan presiden seperti ini. Namun yang menjadi soal apakah komunitas Anggota DPR yang ada yang terdiri dari sembilan fraksi, berani untuk melakukan interplasi terhadap presiden atas kasus ini. Karena menurutnya sebelum adanya kasus ini, ada kebijakan pengetatan pemberian remisi terhadap tahanan korupsi, teroris dan narkotika, DPR sepakat untuk melakukan interplasi, namun hingga kasus ini muncul tidak ada kabarnya lagi. Jika berbicara hak interplasi, hukum apa yang dilanggar presiden? Presiden tidak melanggar apa-apa, karena UU memang memberikan presiden menggunakan hak prerogatif kewenangan untuk itu. Jika presiden dan DPR menggunakan Hak Interplasi, menurut Desmond mengada-ada. “Sebenarnya jika ditelusuri banyak hal presiden melanggar hukum. Bukan pemberian grasi yang diinterplasi, tapi yang perlu ditelusuri mana kala presiden melanggar hukum, itu yang paling tepat digunakan untuk interplasi. Jika bicara pemberian grasi kita mengada-ada,” papar Anggota Konsorsium Pembaruan Agraria Jakarta tersebut.

Corby saat dibawa untuk menjalani sidang


31

PENGAWASAN

Cegah Perijinan Ilegal, KUD Digalakkan Kembali

Persoalan perijinan tambang selalu menjadi polemik bagi masyarakat sekitar, oleh karena itu perlu didorong penyelesaian yang sifatnya win-win solution. Pendekatan yang sesuai kearifan lokal sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat dimana lokasi tambang itu berada. potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, dan seyogyanya dapat memberikan kontribusi bagi Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, “Kondisi demikian ternyata tidak sebanding dengan kenyataan, bahwa masyarakat di Kalimantan Selatan masih banyak yang berada pada garis kemiskinan,”

Anggota Komisi VII DPR Bambang Heri

T

erkait ijin ilegal memang sangat merisaukan saat ini, karena era otonomi daerah, kepala daerah memiliki hak untuk mengeluarkan ijin pertambangan namun yang jadi persoalan adanya sekelompok masyarakat yang merasa tidak puas, sehingga banyak sekali masyarakat melakukan

32

penambangan secara ilegal. Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) sangat dibutuhkan untuk memfasilitator kalangan masyarakat yang memiliki lahan namun kesulitan melakukan eksplorasi. Dengan model kerjasama dan saling mendukung antar sesama anggota KUD diharapkan kesejahte-


raan masyarakat sekitar semakin meningkat. Menyinggung PAD Kalsel selaku daerah penghasil Batubara, anggota Komisi VII Bambang Heri (F-KB) mengatakan, Propinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, dan seyogyanya dapat memberikan kontribusi bagi Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan. “Kondisi demikian ternyata tidak sebanding dengan kenyataan, bahwa masyarakat di Kalimantan Selatan masih banyak yang berada pada garis kemiskinan,”ujarnya Bambang menambahkan, pada dasarnya potensi Pertambangan mineral dan batubara yang ada di Propinsi Kalsel adalah merupakan aset Negara yang mempunyai nilai sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan dan pendapatan Negara. “Aset ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, serta muaranya adalah kemiskinan dapat dikurangi secara signifikan,”paparnya. Dikemukakan juga, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah memberikan perlindungan terhadap kekayaan alam Indonesia secara penuh demi pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur. Lahirnya otonomi daerah dengan

Parle (P) : Bagaimana pendapat bapak masalah izin pertambangan yang bisa merusak lingkungan?

Kalau kerusakan lingkungan itu control daripada instansi terkait sebenarnya. Kalau penambang itu sendiri apa yang harus dilaksanakan, dimintai itu sudah siap semua seperti membuat jalan sendiri, pelabuhan sendiri, semuanya itu sudah dilaksanakan oleh para pengusaha pertambangan.

Mengenai izin-izin tambang illegal, bagaimana bapak melihatnya dari sisi pemerintah? Kalau saya lihat sih sebenarnya harus dibina bukan diputus, karena sekarang ini ekonomi sedang lesu bahkan sekarang harga batubara jauh menurun. Dulu kita ekspor ke China, alasan China ini sekarang minyak lebih murah dan sekarang dia buat bunker untuk minyak. Sekarang batubara-batubara Indonesia kurang diminati makanya penambangpenambang sekarang banyak yang kolaps.

Bagaimana mengenai keberpi-

hakan dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan kecil? Kalau dahulu ada namanya Koperasi Unit Desa (KUD), sekarang KUD harus dibina, dan digalakkan kembali, karena itukan mereka kumpulan dari masyarakat setempat, karena itu pemerintah harus membina KUD tersebut. Berilah jalan untuk KUD, karena itu mereka perlu hidup dan menikmati aset SDA yang ada. Mereka itu merupakan sekelompok rakyat dan memiliki banyak lahan namun selama ini hanya sebagai penonton saja. Harusnya digalakkan KUD ini, misalnya KUD hanya punya 100 hektar dikumpul-kumpulkan jadi seribu misalnya dan ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus melakukan penyuluhan secara intensif, yang jelas harus dibina berapa yang punya izin pertambangan guna membangun sarana infrastruktur bagi daerah setempat seperti pembangunan jalan. *** foto:internet/roggersttnas.blogspot.com

Undang undang Nomor 32 tahun 2004 yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang mewujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara perimbangan keuangan pusat dan daerah. “Hal tersebut harus dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintah dan keadilan serta potensi dan keanegaraman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia,”ujarnya. Pada kesempatan ini, parlementaria menyempatkan diri mewawancarai anggota DPR RI dari Fraksi PKB Bambang Heri Purnama diruang kerjanya membahas persoalan perijinan pertambangan ilegal yang marak saat ini.

Area pertambangan


33

PENGAWASAN

RUU P2H Berikan Perlindungan Komprehensif Bagi Kawasan Hutan “Jadi bukan saja orang yang sudah memotong kayu tapi orang yang berniat memotong kayu dengan membawa peralatan pemotong kayu kehutan itu sudah merupakan barang bukti bahwa dia akan melakukan pembalakan liar,” Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron


G

una melindungi kawasan hutan, Komisi IV DPR RI tengah menggodok RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H). Pasalnya, banyak sekali tambang-tambang liar yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tentunya tidak mudah kita untuk memberantasnya. Hal pokok tersebut adalah melakukan evaluasi terhadap izin pinjam kawasan hutan. “Ini sebagai test case untuk melihat sejauhmana izin-izin pinjam pakai ini dimanfaatkan secara baik, apakah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang benar yang kemudian dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk bangsa dan negara,” jelas Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron saat ditemui tim parle di Gedung Nusantara II DPR, baru-baru ini. Herman menambahkan, DPR tengah membahas RUU yang dahulu bernama pencegahan pemberantasan pembalak liar (P3L) yang sekarang diubah menjadi RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H). “Kalau dalam RUU P3L kita ingin memberantas pembalak liarnya, sementara dalam RUU PPH ini focus kepada bagaimana hukum itu berlaku untuk pembalakpembalak liar dan terhadap perusahaan-perusahaan berizin yang tidak memenuhi standar lingkungan yang benar,” tuturnya. Menurutnya, dalam RUU P3L isinya mengatur bagaimana undang-undang atau norma-norma dengan memberikan sanksi keras terhadap para pembalak liar. “Jadi bukan saja orang yang

foto:internet/jelitapunya.blogspot.com

pertambangan dengan pembukaan lahan dan area hutan

sudah memotong kayu tapi orang yang berniat memotong kayu dengan membawa peralatan pemotong kayu kehutan itu sudah merupakan barang bukti bahwa dia akan melakukan pembalakan liar,”paparnya. Selain kayu gelondongan yang hasil penebangan liar itu yang sudah terbukti sebagai bagian dari pembalakan liar, nantipun kayu-kayu gelondongan yang sudah diproduksi, dan berubah bentuk dapat dikenakan sanksi sebagai bagian dari pembalakan liar Sedangkan dalam RUU P2H selain memberikan sanksi terhadap para pembalak liar yang merusak hutan juga berlaku bagi para pejabat yang membiarkan terjadinya pembalakan liar maka dia akan mendapat hukuman 1,5 kali lipat dibandingkan masyarakat biasa. Begitu juga dengan perusahaanperusahaan berizin yang menggu-

nakan hutan. Apabila mereka tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan ternyata merusak hutan, maka tidak hanya dicabut izinnya tetapi dia juga dikenakan sanksi hukuman terhadap perusakan hutan itu sendiri. Herman berharap RUU P2H dapat menjadi alat atau menjadi aturan yang tentunya akan membuat jerah para pelaku illegal loging ataupun perusahaan-perusahaan berizin yang tidak melakukan cara usahanya dengan baik yang justru merusak lingkungan maupun merusak hutan. “Tentunya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah bisa menekan laju deforestrasi dari 4 juta hektar hutan per tahun yang sekarang menjadi 1 juta hektar hutan per tahun dengan kemampuan merehabilitasi 500 ribu. Paling tidak dapat mengeliminasi atau mengurangi laju defo-

restrasi sambil kita juga membesarkan atau pun meluaskan laju rehabilitasinya,” katanya. Dia menambahkan, sekarang tinggal bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk segera menertibkan penambang-penambang liar ini, tentunya bagi yang berizin pun juga bukan persoalan kemudian mereka itu berizin, tetapi apakah mereka sudah melakukan standar lingkungan yang benar, apakah mereka sudah melakukan standar operasional prosedur (SOP) yang benar atau belum. “Ini harus betul-betul dikaji. Jadi jangan sampai kita focus untuk menertibkan penambang-penambang liar tetapi penambang-penambang atau pun penguasa hutan yang berizin justru yang merusak. Jangan karena ada izin kemudian dianggap tidak merusak, ada izinpun bisa jadi mereka merusak,”katanya. (iw/spy/si)


35

ANGGARAN

Pandangan Fraksi DPR RI

Optimisme Positif Warnai APBN 2013

APBN 2013 diiringi semangat optimisme pertumbuhan ekonomi yang semakin positif meskipun badai krisis masih menerjang kawasan Eropa namun secara keseluruhan perekonomian Indonesia berada pada jalur yang benar.

D

ari sisi kebijakan fiskal APBN diharapkan menjadi stimulan bagi perekonomian nasional. Syaratnya APBN harus dapat menjaga pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi, mendorong perluasan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengupayakan terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan. “Fraksi PAN memandang pertumbuhan ekonomi cukup optimistis menimbang pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi global bisa mencapai 6 persen. kinerja ekonomi Indonesia semakin menunjukkan perbaikan. pemerintah perlu melakukan percepatan pertumbuhan konsumsi do-

36

mestik, ekspor pertanian, dan perdagangan untuk menunjang ekonomi Indonesia,”ujar Laurens Bahang Dama dari F-PAN. Menurutnya, Hal ini diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarajkat, dan perluasan lapangan pekerjaan. “Kita mendorong pemerintah konsisten program utama yang dituangkan masterplan MP3E dan perluasan pengentasan kemiskinan Indonesia,”jelasnya. Terkait variabel lifting gas, ujarnya, bukan semata-mata untuk penerimaan negara tetapi bertujuan untuk round over ekonomi dalam menunjang perekonomian. “Agar kondisi fiskal sehat dan terjaga dengan baik, dan guna mencapai target pertumbuhan yang


optimal yang harus dilakukan yaitu ekstensifikasi basis pajak terutama pajak SDA, renegoisasi kontrak karya pertambangan, mineral, dan migas harus difokuskan. Disamping itu, lanjutnya, harus dioptimalisasi PNBP SDA dengan mempertimbangkan aspek perekonomian. “BUMN harus mampu menjadi penopang pertumbuhan perekonomian Indonesia,”jelasnya. Dia mendesak pemerintah menyusun target jelas dan terukur tentang lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan yang akan dicapai. “Pemerintah juga harus mengalihkan energi dari minyak kepada gas dan alternatif lainnya yang murah melimpah. Karena itu harus fokus dan terukur,”katanya. Selain itu, katanya,

pemerintah harus memanfaatkan sumber pembiayaan defisit dari luar negeri dengan cermat dan tepat sasaran. Sementara Iskandar D. Syaichu (F-PPP) mengatakan, pertumbuhan ekonomi paling banyak di topang oleh konsumsi domestik daripada investasi dan ekspor. “Kinerja ekspor dan investasi masih belum mengalami kemajuan dibanding negara tetangga. Pertumbuhan ekonomi yang kita capai juga hanya mampu menciptakan lapangan kerja bagi 215 ribu orang dari kenaikan satu persen pertumbuhan ekonomi. Sementara, menurut standar ILO setiap kenaikan pertumbuhan sebesar 1 persen seharusnya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 450 orang,”ujarnya. Meskipun pemerintah mampu menurunkan angka pengangguran, lanjutnya, angkatan tenaga kerja yang ada lebih banyak masuk dalam sektor tenaga kerja informal yang cenderung rendah perlindungan dan tidak terjangkau pajak. Menurut Iskandar, optimalisasi pendapatan negara dan peningkatan kualitas belanja negara merupakan hal yang penting, namun sejauh ini pemerintah belum berhasil mengamankan hal tersebut. “Terutama penerimaan negara dari sektor pajak tidak mengalami kemajuan dilihat dari indikator pencapaian tax ratio. Penerimaan pajak meningkat karena volume perekonomian yang meningkat, tetapi tax ratio tidak meningkat signifikan,”tambahnya. Dia menambahkan, pengelolaan makro dan fiskal yang belum maksimal memberikan daya dorong bagi sektor real dan bahkan Perbankan untuk menurunkan suku bunga pinjaman sehingga menyebabkan sektor real kalah bersaing. “Karena itu tidak heran membanjirnya produk luar negeri di Indonesia,”katanya. Terkait pengelolaan inflasi, lanjutnya, pemerintah belum memiliki strategi jitu menekan inflasi dibandingkan negara lain, inflasi tinggi jadi daya saing kita rendah, kenaikan

harga pangan dan semakin tingginya biaya pendidikan. “pertumbuhan memacu perekonomian harus mampu menekan tingkat suku bunga yang rendah, inflasi, dan tekanan rupiah karena itu utnuk mengejar ekonomi nasional jangan eksploitasi SDA, harus inovasi, dan pendalaman teknologi,”ujarnya. Saat ini, papar Iskandar, pertumbuhan ekonomi banyak ditopang oleh konsumsi domestik bukan ekspor dan pertumbuhan ekonomi tidak mempercepat peluasan lapangan pekerjaan di Indonesia. Ekonomi Kerakyatan Chusnuniah (F-KKB) menegaskan, pemerintah harus mampu mendorong dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dari sisi fiskal ekspansif tetapi juga strategi ekonomi untuk rakyat kecil, seperti pro jobs, pro poor, dan pro environment. “kita mengharapkan kemiskinan semakin berkurang dan perluasan lapangan kerja. Proyeksi indikator ekonomi makro pemerintah masih cenderung moderat dengan membaiknya ekonomi makro dunia dan domestik serta didukung kinerja investasi dan perdagangan dunia maka pertumbuhan ekonomi indonesia masih mungkin 7 persen pada 2013 nanti,”ujarnya dengan nada optimisi. Sementara, lanjutnya, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6.8-7.2 persen harus dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat dan menurunnya pertumbuhan terbuka dan berkurangnya kemiskinan 2013 nanti. Dia menambahkan, Pendapatan Belanja Negara sebesar 12 persen masih didominasi penerimaan dalam negeri khususnya sektor perpajakan, karena itu, pemerintah harus mendorong pertumbuhan tax ratio 14-16 persen. “Untuk itu kita lebih menekankan dan mengoptimalkan sumber penerimaan negara dan antisipasi kebocoran di sektor perpajakan,”paparnya. Sementara Sadar Subagyo Gerindra (Fraksi Gerindra) mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi sebe-

sar 5.8-7.2 persen, inflasi 4.5-5 persen merupakan angka realistis. “Agar lebih bermakna pengalokasian anggaran yang tergambar di postur APBN 2013 sudah selayaknya menyampaikan indikator terkait kesejahteraan rakyat, dengan mencantumkan indeks tenaga kerja, penurunan angka kemiskinan jika pertumbuhan berkualitas maka diharapkan angka kemiskinan menurun,”paparnya. Dia menambahkan, Fraksi Gerindra mengapresiasi dimasukkannya target lifting gas dalam asumsi makro. Karena itu, perlu dijelaskanpula implikasinya bagi energi nasional dan penerimaan negara nanti. Saleh Husin (Fraksi Hanura) mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan lebih tinggi terkesan optimis, karena itu pemerintah harus mewaspadai perkembangan ekonomi global dan situasi politik keamanan pada tahun 2013. “Biasanya intensitas politik dalam negeri akan meningkat, tingkat inflasi 4.5-5 persen memang realistis tapi harus diingatkan pemerintah mengenai ketersediaan bahan pangan impor di pasar domestik,”ujarnya. Optimisme Andi Rahmat (Fraksi PD) menilai, kerangka ekonomi makro yang diajukan pemerintah menunjukkan sikap optimisme pemerintah terhadap peningkatan kapasitas produksi dalam negeri meskipun pemerintah dihimbau harus terus memantau perkembangan perekonomian global. “Tingkat pertumbuhan 2013 diharapkan pertumbuhan yang berkualitas, terukur dan berkeadilan sehingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan,”ujarnya. Andi mengatakan, DPR mengapresiasi positif perolehan investation grade Indonesia, karena itu guna meningkatkan hasil maksimal tersebut perlu disusun strategi investasi yang komprehensif dan merumuskan industri unggulannya. (si) ***


37

LEGISLASI

UU Perlindungan Pekerja Indonesia :

Pemda Dituntut Tingkatkan Keterampilan TKI U

ndang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKI LN) dinilai belum mampu memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (TKI). Terbukti, aksi kekerasan dan tindakan yang merugikan TKI terus terjadi. Sebagian malah meregang nyawa, kembali ke Indonesia tinggal nama dan kerangka. Berdasarkan catatan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dalam dua tahun terakhir

kasus penganiayaan terhadap TKI di luar negeri meningkat 39%, kasus kekerasan seksual terhadap TKI meningkat 33%, sedangkan kasus kecelakaan kerja yang menimpa TKI meningkat 61%, dan kasus TKI yang dikirim ke luar negeri dalam kondisi sakit meningkat 107%. Data tersebut menunjukan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh UU Nomor 39 Tahun 2004 tidak mampu memberikan perlindungan kepada TKI. Meskipun Pemerintah sudah melakukan banyak hal terkait dengan

perlindungan TKI terutama yang di luar negeri, namun tidak berdampak pada berkurangnya kasus yang menimpa TKI. Masalah-masalah itu tidak hanya dialami TKI yang tak punya dokumen legal, tetapi juga TKI resmi. Kenyataannya, kematian TKI di Malaysia misalnya, 87% adalah TKI legal. Selain itu, data perdagangan orang tahun 2005 sampai 2009 menunjukan bahwa 67% kasus perdagangan orang, korbannya dikirim secara resmi oleh perusahaan jasa pengerah tenaga kerja (PJTKI).

“UU Nomor 39/2004 itu hanya mengatur tentang penempatan bukan perlindungan yang mengakibatkan terjadinya komoditi TKI.”

Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi IX DPR atau Ketua Panja Revisi UU No.39/2004

38


foto:internet/beritaekonomi.kiosgeek.com

TKI sekembalinya ke tanah air

foto:internet/antaranews.com

Undang-Undang PPTKILN bukan hanya tidak mampu melindungi TKI, tetapi juga memfasilitasi terjadinya perdagangan orang (Human Traffic King). Selain itu, UU No. 39 Tahun 2004 menempatkan dan memperlakukan TKI sebagai komoditas. Materi muatan UU tersebut didominasi urusan bisnis penempatan TKI. Semakin kompleksnya persoalan dan ketidakmampuan UU Nomor 39 Tahun 2004 mengatasi berbagai persoalan TKI dari tahun ke tahun yang semakin membesar, baik kualitasnya maupun variasinya menjadi alasan bagi Komisi IX DPR RI berinisiatif untuk melakukan perubahan terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004, ungkap Ketua Panja Revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 Komisi IX DPR RI, Soepriyatno. Namun dalam perjalanan pembahasan Revisi UU PPTKILN, menurut Soepriyatno terjadi 80% perubahan.

TKI di luarnegeri

“Akhirnya yang terjadi bukan lagi perubahan tapi penggantian,” katanya. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, apabila sistematika suatu UU berubah, materinya lebih dari 50% berubah, begitu pula dengan esensinya berubah, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus dicabut dan diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Soepriyatno menjelaskan bahwa ada beberapa persoalan pokok dari UU 39/2004. Pertama, bahwa UU 39/2004 dibuat tanpa naskah akademik. Kedua, pasal perlindungan hanya delapan pasal dari 109 pasal yang ada. Sementara pasal yang mengatur tentang penempatan berjumlah 66 pasal. “Sehingga UU Nomor 39/2004 itu hanya mengatur tentang penempatan bukan perlindungan yang mengakibatkan terjadinya komoditi TKI,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini. Ketiga, UU Nomor 39/2004 dibuat bersamaan dengan UU Nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah namun tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi diantara keduanya, sehingga tidak ada wewenang dan tugas serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam UU ini. Pada-

hal diamanatkan dalam UU Nomor 32/2004. “Hal inilah yang menyebabkan kadang-kadang pemerintah daerah bingung terhadap tugas dan tanggungjawabnya,” ka-tanya. Soepriyatno memberi contoh kasus yang terjadi di Lampung pada saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut. Ada seorang TKI dihukum pancung, Gubernur bingung karena setelah di cek nama dan alamatnya ternyata bukan warga Lampung tapi dari Indramayu, namun mengurus paspornya di Lampung. Alamat palsu, nama palsu, semua palsu. “Saya sebagai Ketua Panja UU Nomor 39/2004 menyatakan bahwa pemberangkatan harus dari daerah asal demikian pula dengan kepulangannya ke daerah asal,” tegas Soepriyatno. Keempat, adanya dua instansi yang melaksanakan tugas penempatan dan perlindungan yaitu Kementerian Tenaga Kerja dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Hal ini menyebabkan tumpang tindihnya kewenangan, tugas dan tanggung jawab kedua badan tersebut, yang berakibat sering terjadinya


39

LEGISLASI

Wakil Ketua Komisi IX DPR Soepriyatno

saling meniadakan mana duluan yang membuat peraturan. Akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan diantara kepentingan-kepentingan ini sehingga akhirnya tidak efektif. “Ada dua isntansi yang melakukan penempatan tenaga kerja. Namun kadang-kadang lucunya juga, pemerintah melakukan penempatan tapi kewajiban perlindungan diserahkan kepada swasta atau PPTKIS,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut. Kelima, bahwa UU Nomor 39 Tahun 2004 mengamanatkan adanya enam Peraturan Pemerintah (PP), dua Peraturan Presiden, dan 24 Peraturan Menteri. Namun menurut Soepriyatno, sejak tahun 2004 hingga sekarang PP itu tidak pernah keluar. Sementara kedua Peraturan Presiden sudah keluar yaitu Perpres Nomor 81/2006 tentang pembentukan BNP2TKI dan Perpres Nomor 64/2011 tentang pemeriksaan kesehatan dan psikologi calon TKI. Selain itu ke 24 Peraturan Menteri sudah keluar semua. Intinya adalah peraturan dibawahnya UU yaitu PP belum dikeluarkan pemerintah tapi peraturan di bawahnya langsung mengacu kepada UU. “Ini yang salah, akibatnya men-

40

teri menterjemahkan UU salah sendiri tidak mengikuti Peraturan Pemerintah yang harus dikeluarkan pemerintah,” jelasnya. Seharusnya setelah UU disahkan, pemerintah membuat PP sebagai landasan untuk membuat peraturan di bawahnya, apakah itu Keppres, Peraturan Menteri ataupun Peraturan BNP2TKI. Tidak dibuatnya PP inilah yang menyebabkan terjadinya sedikit kerancuan mengenai tanggung jawab dan wewenang antara BNP2TKI dan Dirjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja. Keenam, bahwa tidak adanya konsistensi diantara pasal-pasal UU Nomor 39/2004. Artinya pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI melakukan suatu proses penempatan tapi perlindungannya tidak ada. Ketujuh, bahwa tidak ada larangan bagi pejabat pelaksana penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri untuk melakukan bisnis per-TKIan. Sehingga terjadi sedikit kekacauan didalam bisnis per-TKIan. Kedelapan, bahwa tidak ada sanksi pidana dari UU 39/2004, hanya ada sanksi administratif. “Oleh itu maka di UU baru, kita berikan sanksi pidana.


Baik pada PJTKInya sendiri sebagai pengirimnya, TKInya sendiri, ataupun kepada pemerintah kalau memberikan pemalsuan dokumen atau identitas,” papar Soepriyatno. Dijelaskan Soepriyatno, bahwa UU baru ini sangat komprehensif untuk memecahkan berbagai persoalan Tenaga Kerja Indonesia saat ini. Untuk itu maka karena namanya penggantian, UU ini berubah menjadi UU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). Intinya adalah bahwa konsep utama kita mengirim pekerja ke luar negeri adalah keterampilan. “Untuk itu maka nanti di daerah diberikan kewajiban kepada daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota untuk membuat Pusat Perijinan Terpadu (PPT),” jelasnya. “Kalau dulu yang mengurus semuanya PPTKIS yang akhirnya mengakibatkan banyak calo, kalau nanti daerah diwajibkan membuat PPT. Mulai dari rekruitmen, pendataan, pendidikan dan pelatihan, penyelesaian dokumen, pemeriksaan psikologi dan kesehatan,” tambahnya. Untuk pemeriksaan kesehatan, menurut Soepriyatno karena di daerah sudah ada RSUD, maka pemeriksaan dilakukan di RSUD daerah. Tidak

foto:internet/kemlu.go.id

TKI yang akan berangkat ke luarnegeri foto:internet/irganchairulmahfiz.com

seperti sekarang pemeriksaan dilakukan di klinik-klinik kecil. Pemeriksaan yang dilakukan harus betul-betul, harus sudah menyesuaikan dengan Perpres yang baru yaitu Perpres Nomor 64/2011 tentang pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diwajibkan kepada Sarana Kesehatan (Sarkes) yang memiliki tiga ahli atau spesialis, misalnya peñata rontgen, dan itu hanya dimiliki oleh rumah sakit. “Tidak bisa Sarkes yang dimiliki klinik, karena melibatkan dokter spesialis sebagai penanggung jawab dan itu hanya ada di rumah sakit,” ujarnya. Mengenai kewenangan BNP2TKI dan kewenangan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, dijelaskan Supriyatno bahwa ada kewenangan mengenai regulator, ada kewenangan operator dan ada kewenagan pengawas. BNP2TKI kita berikan kewenangan dalam sisi pengawasan, baik pada saat pra penempatan, penempatan maupun pasca penempatan. Pemerintah sebagai regulator dan sebagai pelaksana penempatan itu adalah bisa BUMD, bisa BUMN, bisa juga swasta, tapi dimasaknya di daerah. Kemudian dalam konteks perlindungan, ruang lingkup perlindungan yang diberikan adalah perlindungan dalam sistem penempatan mulai dari pra penempatan, penempatan sampai pasca penempatan. Wewenang pemerintah diberikan lebih besar daripada swasta dalam sisi perlindungan. Mengenai masalah pembiayaan, dalam UU PPILN diatur secara jelas. Mana yang menjadi tanggung jawab pengguna dan mana pembiayaan yang menjadi tanggung jawab TKI. Maksimal hanya satu bulan gaji besarnya pembiayaan yang ditanggung oleh calon pekerja, yang terjadi saat ini bisa sampai enam bulan. Karena tidakadanya ketidakjelasan berapa biaya yang dikenakan kepada TKI. Demikian pula dengan sistem asuransi diatur dengan tegas dalam UU PPILN nanti. Akan ada konsursium asuransi dalam negeri dan konsursi-

um asuransi luar negeri. Konsursium dalam negeri preminya ditanggung oleh PJTKI, konsursium asuransi luar negeri ditanggung oleh pengguna. Yang sekarang kosursium asuransi dalam negeri, tapi TKInya di luar negeri. Jadi jika ada masalah disana tidak ada penyelesaian. Di negara-negara penerima pekerja indonesia terbesar harus ada Perwakilan Luar Negeri dari BNP2TKI dan Atase Ketenagakerjaan yang akan membantu proses diplomasi hingga mudah memberikan advokasi. Namun, tetap dengan menjadikan Kementerian Luar Negeri sebagai pem-

beri fungsi perlindungan. Setelah selesai (tahap pasca penempatan), pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja memberi modal, agar pekerja Indonesia mampu bekerja dan tidak perlu ke luar negeri lagi. Soepriyatno berharap, UU PPILN harus menjadi prioritas Komisi IX DPR RI. Karena UU PPILN merupakan perjuangan DPR dalam melindungi tenaga kerja dan calon tenaga kerja. “Dengan UU yang komprehensif ini, mudah-mudahan masalah ketenagakerjaan dapat terselesaikan dengan baik,” tegas Soepriyatno. (sc)


41

LEGISLASI

Tiga RUU Bidang Pertanian, Perlindungan Menyeluruh Bagi Indonesia

DPR RI dengan Pemerintah masih membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, mengatur tetang ketersediaan pangan, baik dari segi produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan, pemasukan pangan dari luar negeri, pengeluaran pangan dari wilayah negera RI, penganekaraman pangan, dan termasuk juga krisis pangan.

Anggota Komisi IV DPR Murady Darmanjah

R

UU pangan juga mengatur mengatur keterjangkauan dan keamanan pangan, serta kelembagaan yang bertugas mewujudkan kedaulatan pangan. “RUU tentang pangan saat ini telah memasuki tahap pembahasan tingkat I di DPR bersama dengan Pemerintah, namun dalam pembahasan tersebut komisi IV dan Pemerintah terdapat perbedaan penting yang sampai saat ini belum dapat disepakati” ujar Anggota Komisi IV DPR-RI Murady Darmanjah. Sementara Anggita dari Fraksi Par-

42

tai Hati Nurani Rakyat (Hanura), mengharapkan pembahasan RUU Pangan dapat selesai sebelum berakhirnya masa persidangan DPR RI kali ini. “Secara umum Komisi IV DPR RI sepakat bahwa substansi RUU Pangan sudah komprehensif dan memiliki semangat yang sama untuk segera menyeselesaikannya. Namun, masih ada ganjalan pada kelembagaan,” katanya. Murady Darmanjah menambahkan, draft RUU Pangan dari DPR RI mengenai kelembagaan yg diwujudkan dalam Badan Otoritas Pangan,


belum disetujui pemerintah. Pada daftar inventarisasi masalah (DIM) nomor 636 disampaikan pemerintah, menurut dia, pemerintah masih bersikukuh untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional, dapat dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan. “Sesuai usulan pemerintah, lembaga tersebut berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada presiden,” katanya. Dia menjelaskan, ketidaksepa-

foto:internet/muhammadiyah.or.id foto:internet/dhkangmas.wordpress.com

Para petani diladang sedang melihat-lihat tanamannya

Hamparan persawahan foto:internet/indraferyanto.ubb.ac.id

haman antara Komisi IV DPR RI dan Pemerintah pada usulan lembaga pengelola ketahanan pangan. Menurut Murady Darmanjah, pada pencantuman kata “dapat” menjadi sorotan fraksi-fraksi, karena dengan mencantumkan kata “dapat” mengandung arti dapat dibentuk atau tidak dapat dibentuk kelembagaan pangan. “Komisi IV DPR menginginkan kata “dapat” pada DIM 636 dihapuskan,” tegasnya. Murady mengingatkan waktu persidangan akan segera berakhir. Karena itu harus ada komitmen besar antara DPR dan pemerintah untuk membahas sampai tuntas. DPR punya hak konstitusional di dalam memberikan input mengenai struktur dan mekanisme seperti apa yang akan dibahas bersama antara DPR dengan pemerintah, namun hingga saat ini masih ada perbedaan pandangan antara DPR dan Pemerintah memandang mengenai kelembagaan. Perubahan paradigma ketahanan pangan menuju paradikma kedaulatan pangan dan kemandirian pangan mempunyai arti dan filosofi yang mendalam mewarnai pasal-pasal dalam RUU pangan ini, termasuk persoalan impor, ekpor sudah dijiwai oleh paradikma kedaulatan pangan. Menurutnya masuknya pasal kelembagaan, mengacu kepada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan sebenarnya tidak ada yang mengganjal terkait persoalan itu. Ini karena kelembagaan yang akan dibentuk dan diamanatkan oleh UU ini tentu akan mengalir dari pasalpasal yang mengkoreksi apakah kelembagaan yang ada sekarang baik Badan Ketahanan Pangan, Bulog, BPOM, dan lain sebagainya. Dengan bentuk seperti ini, sudah menjiwai dan menuju kedaulatan pangan atau belum, dia berharap perbedaan masalah perbedaan pandangan terkait kelembagaan segera ditemukan kesepahamanannya. Mengenai Pangan ini merupakan hal yang strategis dan telah dirasakan kondisi pangan Indonesia banyak ter-

panen hasil tanaman sayur

| PARLEMENTARIA | Edisi 90 93 TH. XLII, 2012 | 43

LEGISLASI

foto:internet/hebel.co.id

koreksi dan intervensi dari pangan asing, “Kata dapat ini tidak memberikan kepastian dan tidak memberikan perintah dari UU. Karena kata dapat bisa segera terbentuk atau lama terbentuk atau tidak terbentuk sama sekali,” tegasnya. Lembaga yang diinginkan lebih sifatnya koordinatif, yang mengkoordinasikan tugas-tugas kementerian lain terkait pangan, sehingga keinginan masalah pangan ke depan tidak terjadi kerawanan pangan. Ini merupakan kebijakan preventif yang dilakukan bersama mengingat penting kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Kita sadari bersama kesiapan menghadapi situasi mendatang, yang sekaligus akan membangun industri pangan, tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian, banyak kementerian yang akan terkait didalamnya sehingga diharapkan koordinasinya akan lebih jelas. RUU Pangan tidak memberikan beban berat terhadap Pemerintah, Justru akan memberikan keringan kepada pemerintah kedepan,” kata Murady Darmanjah. Mandegnya RUU PPP Menurut Wakil Ketua Komisi IV

DPR Firman Subagyo, RUU Perlindungan Pemberdayaan Petani (PPP) didalam salah satu pasalnya mengadopsi konsep pengembangan pertanian berbasis teknologi dengan manajemen hulu hilir dan salah satunya adalah petani itu dibuatkan asuransi. “Sistem ini sudah berjalan dinegara-negara lain seperti Korea, Cina, Jepang dan di Amerika juga sudah mulai jalan,”ujarnya. Oleh karena itu, katanya, gagasan pemikiran kita sudah sangat maju dan ketika petani nanti dihadapkan pada persoalan-persoalan, petani tidak akan kebingungan seperti sekarang ini. Inilah yang diharapkan dari RUU ini, disamping aspek untuk memberikan cover asuransi juga mengenai aspek pembiayaan. Di negara-negara maju seperti Korea dan Cina, ada yang disebut Bank Pertanian. Tapi di Indonesia, Bank Pertanian itu tidak pada tatanan ideal, karena untuk petani menengah ke bawah, paling sulit mendapatkan akses kemudahan dari Perbankan. Untuk itu, di dalam RUU ini juga memasukkan dalam salah satu pasal dibentuknya lembaga keuangan mikro yang akan memberikan aspek pelayanan modal kepada petani de-


ngan persyaratan yang mudah dan lembaga keuangan mikro itu ada di tingkat kecamatan-kecamatan, sehingga petani akan mudah mendapatkan pelayanan permodalan. Namun sayangnya, kata Firman, sampai hari ini draft RUU yang telah disampaikan DPR kepada Pemerintah belum mendapatkan respons. Karena pemerintah keberatan terhadap dua pasal itu. Padahal, kalau dua pasal itu ditunda oleh pemerintah justru esensi dari pada pentingnya RUU tersebut rohnya ada di dua pasal itu. Kalau dua pasal itu tidak disetujui pemerintah artinya pemerintah tidak peduli kepentingan rakyat kecil, dan tidak berpihak pada kepentingan petani. Sementara, terkait RUU P2H Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, persoalan pembalakan liar bukan saja berdampak buruk pada kerusakan alam melainkan juga bisa mematikan perekonomian rakyat dan merugikan pemasukan negara. Melalui RUU ini diharapkan dapat mengurangi deforestrasi yang terjadi di Indonesia, karena melalui RUU ini para pembalak liar akan dikenakan sanksi bagi yang mengetahui dan terlibat pembalakan liar di area hutan. ***

PROFIL

Perlu SOP Yang Tegas Tindaklanjuti Laporan BPK

Sumarjati Arijoso S umarjati Arjoso bukan orang baru di kalangan pers, terutama di tahun 1980-1990-an. Dalam keseharian tugas rutinnya, ia senantiasa berhubungan dengan berbagai media. Dia membangun karir dari bawah. Jabatan awal yang dipegangnya adalah Kepala Seksi PKM Dinas Kesehatan DKI tahun 1977, kemudian dipercaya sebagai Kabag Humas Depkes tahun 1984, diangkat menjadi Kepala Pusat Latihan Penyakit Menular tahun 1995.

Karirnya terus menanjak menjadi eselon I sebagai Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Depsos RI tahun 2001. Suatu lonjakan karir yang drastis diraihnya pada tanggal 5 Maret 2003, ia diangkat menjadi Kepala Litbangkes dan di tahun yang sama pada tanggal 10 Nopember bertepatan dengan Hari Pahlawan, ia diangkat menjadi Kepala BKKBN. Dilihat dari pergantian kepemimpinan di lingkungan BKKBN, suami dari Amin Arjoso SH, mantan Ketua

Komisi II DPR bidang hukum saat itu,, merupakan Kepala BKKBN keenam sejak program KB dicanangkan menjadi program nasional tahun 1970 lalu. Tiga kepala BKKBN pertama seluruhnya dijabat oleh laki-laki yaitu Prof Dr Suwardjono Surjaningrat (19701983), Prof DR Haryono Suyono (1983-1997) dan Prof DR Ida Bagus Oka (1997-1999). Di lain pihak, tiga kepala BKKBN terakhir semuanya dijabat oleh perempuan, yaitu Dra Khofifah Indar Parawansa (1999-2001),


45

PROFIL

Almarhumah Prof DR Yaumil Agoes Achir (2001-2003) dan sekarang Dr Sumarjari Arjoso, SKM. Setelah menjabat menjadi Kepala BKKBN (2003-2006), Sumarjati terjun ke dunia politik dan menambatkan hatinya pada Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang digawangi oleh Ketua Umum Prabowo Subianto. Karena keaktifan dan kecerdasannya dalam memimpin sebuah organisasi seperti Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan, dan pengurus di berbagai organisasi, Sumarjati dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). BAKN merupakan lembaga baru yang bertugas meneruskan laporan dari BPK kemudian diserahkan kepada pimpinan DPR, dan diteruskan ditelaah, dikirim ke semua Komisi di DPR RI. “Setelah menerima laporan tersebut, komisi-komisi kiranya dapat menindaklanjuti dengan mitra kerjanya masing-masing. Seperti di Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan, BKKBN, Jamsostek,”ujar Ibu dua orang anak ini. Sumarjati Arjoso mengemukakan, persoalan yang dihadapi oleh BAKN bahwa faktanya setelah diamati banyak Komisi yang belum menindaklanjuti. Karena itu diperlukan SOP ( system Operating Prosedur) secara tegas. “kalau dalam 2 minggu komisi itu tidak menindak lanjuti BAKN boleh menindak lanjuti segera,”papar mantan pengurus perhimpunan pemberantasan penyakit parasit Indonesia (1987-1997) Dalam waktu dekat ini, terang Sumarjati, BAKN akan segera mengundang pendidikan tinggi terhadap banyaknya hal yang terkait hasil pemeriksaan BPK. “Kita akan bahas bersama dengan BPK dan Mendikbud, kemungkinan dari perguruan tinggi yang terkena pemeriksaan dari BPK itu, akan kita bahas bersama semuanya,”katanya. Merujuk hasil Kunjungan Kerja ke beberapa negara yang sudah mapan sistem legislasinya, Sumarjati me-

46

ngatakan, dua negara seperti Inggris dan Belanda sudah menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, keterbukaan serta tanggung jawab yang sangat tinggi. “Jadi semuanya itu sudah mengikuti sehingga semua tidak terlalu ribet dan semua berita tentang korupsi yang dilakukan sudah masuk ke KPK dan sebagainya,”paparnya. Ketua BAKN Sumarjati Arjoso menegaskan, mayoritas warga di negara maju taat dalam membayar pajak. Misalnya di Belanda, pembayaran


pajak itu sudah 40 persen sementara di Indonesia masih 11 persen, “Indonesia masih sangat tertingal jauh. Yang sangat menarik lagi di Belanda dan Inggris terdapat kantor untuk pertanggung jawaban anggaran (Office for Budget Responsibility) yang dibentuk pada tahun 2010,”ujarnya. Dengan adanya resesi ekonomi tahun 2008 disana, jelas Sumarjati,, masyarakat mempertanyakan sikap pemerintah yang hanya bersikap tenang sehingga mereka beranggapan

Sumarjati Arjoso sebagai anggota DPR mengikuti rapat-rapat di DPR

Sumarjati Arjoso sebagai anggota DPR mengikuti rapat-rapat di DPR

Dia menambahkan, Pemerintah Inggris dan Belanda tidak diberikan rumah dinas, bahkan tidak ada uang khusus bagi anggota DPR di Inggris dan Belanda. “Gaji parlemen Indonesia tidak kalah gajinya dengan disana. Jadi, walau gaji mereka besar, mereka tanggung sendiri,”katanya. Menurut Sumarjati, sebagai wakil rakyat kita harus memberikan contoh hidup sederhana dan lebih dekat dengan rakyat. “Di belanda rumah para pemerintah juga sangat sederhana. Saya pikir pekerjaan negara sudah terlalu banyak, apabila Negara bisa lebih transparansi dan akuntability dimulai dari pejabat dan DPR. tentu memudahkan semua pihak dan dapat meningkatkan kemakmuran

pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Akhirnya mereka membentuk badan untuk melakukan penelitian dan melihat kondisi ekonomi dan hasilnya sangat akurat serta dipakai oleh semua pihak. Sumarjati Arjoso menambahkan, hal itu bertujuan agar pemerintah tidak menggunakan budget secara berlebihan. Sementara di Indonesia kita tidak memiliki lembaga seperti halnya di kedua negara tersebut. “Dangan kondisi seperti ini maka hutang akan terus meningkat, walau menurut PDB persentasenya menurun, namun jumlahnya besar,”ujarnya. Yang kedua di Inggris, ada sejenis Badan yang independent dan akurat, yang bertugas melakukan penelitian dan didanai oleh Pemerintah. “Walau mereka dibiayai pemerintah tapi mereka independent dan tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun. Betul-betul akurat dan hasilnya digunakan oleh semua pihak pemerintah pusat dan daerah. Jadi apabila ada yang membuat perencanaan harus berdasarkan data-data tersebut. bahwa para politisi yang berkampanye tidak hanya janji kosong, namun ada data-datanya karena rakyatnya sudah lebih kritis

dan mengerti,”paparnya. Yang lebih menarik lagi pemimpin di Belanda sudah membiasakan dan memberikan contoh hidup sederhana dengan menggalakan cara hidup sehat dengan menggunakan sepeda ketika hendak berkantor seperti yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Belanda, begitu juga dengan Duta Besar di Belanda. “Dengan cara ini maka anggaran parlemen dapat dihemat dan rakyat sangat senang apabila anggaran tersebut bisa ditekan,”jelasnya.

rakyat,”jelasnya. Banyak Overlapping Sumarjati menyoroti banyaknya kementerian yang memiliki sasaran yang sama seperti Kesehatan, BKKBN, Kementerian Sosial dan Agama. “Pertanyaannya apakah mereka dapat saling kerja sama? Karena saya berharap semua kementerian dan lembaga dapat saling bekerja sama, sinergi dalam melakukan pembinaan sehingga menghasilkan target yang berman-


47

PROFIL

faat dan tidak overlapping,”paparnya. Dia berandai-andai Indonesia memiliki program anggaran yang berdasarkan data dan fakta yang nyata, lalu program itu dipakai sehingga tidak terlalu banyak overlapping dan dapat di lakukan penghematan sehingga apa yang direncanakan dapat diwujudkan dan bermanfaat. “Data daerah kemiskinan di Indonesia pun berbeda-beda, karena banyak perbedaan seperti data masyarakat miskin yang diperkirakan turun, namun ternyata didalam data pada program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin sebanyak 78%. Saat saya tanya kok datanya tidak berkurang? Seharusnya kita tidak hanya membantu namun juga harus memperdayakan masyarakat miskin untuk tidak menjadi miskin. Namun sangat mengecewakan setiap terjadi inflasi kemiskinan bertambah,”tambahnya. Saat ini, lanjutnya, pemerintah sudah memiliki PBB (Performance Based Budgeting) yaitu anggaran berdasarkan kinerja, sehingga anggaran itu dapat melihat kinerja apa saja yang diperoleh. “Saat di komisi XI DPR sudah diusulkan setiap pertumbuhan ekonomi beberapa bisa diturunkan tingkat kemiskinan, dan pengangguran dan hal itu harus bisa dihitung dengan angka, yang harus dipicu dengan database,”terangnya. Di Indonesia, tambah Sumarjati, Kita belum memiliki mekanisme BAKN Daerah guna mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran pemerintah daerah. “Harapan saya kedepan kita dapat merevisi UU MD3 nanti dimasukan DPRD, namun dikarenakan ada masalah bahwa DPRD termasuk dalam pemerintah daerah, ada ketentuan yang sangat sulit diubah,”katanya. Terkait staf ahli, Ketua BAKN Sumarjato Arjoso juga mengeluhkan bahwa selama ini tenaga staf ahli masih kurang dan sangat dibutuhkan di BAKN, namun dengan keterbatasan staf ahli yang ada saat ini, BAKN masih membutuhkan bantuan tenaga staf dari Sekretariat Jenderal. (Spy).


BIODATA :

1. 2. 3.

Nama Jabatan TTL

: dr. Sumarjati Arjoso, SKM : Anggota Komisi VIII DPR-RI, Fraksi Partai Gerindra : - Ketua Badan Akuntabilitas (BAKN) DPR-RI : Yogyakarta, 29 Mei 1946

4.

Pendidikan : a. Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (FK UGM) ta hun 1971 b. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) tahun 1976 c. Health Sducation Specialist, Universitas Indonesia, tahun 1977

5.

Riwayat Pekerjaan : a. Anggota Komisi VII DPR-RI (2009-2014) b. Ketua II Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia/IAKMI (2007-sekarang) c. Kepala BKKBN Pusat (2003-2006) d. Departemen Kesehatan, sebagai Kepala Badan Litbang Depkes (2003) e. Departemen Sosial RI, sebagai Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial (2003-2006) f. Depkesos, sebagai Dirjen Penanggulangan Masalah Sosial dan Kesehatan (2001) g. Depkes RI, sebagai jabatan dari eselon III sampai eselon I (1983-2001) h. Dinas Kesehatan DKI Jakarta (1972-1983)

6.

Pengalaman Organisasi Mahasiswa : a. Ketua KOHATI Komisariat Kedokteran Universitas Gajah Mada b. Pengurus KOHATI dan HMI di Yogyakarta

7.

Lain-lain : a. Pembicara Nasional dan Internasional dalam bidang kesehatan, kependudukan b. dan KB c. Penulis Dokter Anda Majalah Kartini (1986-sekarang) d. Penyuluh Program Pro Dokter RRI Pro 2 FM (1997sekarang e. Narasumber di berbagai media cetak dan elektronik (TV, Radio, dll)

KUNJUNGAN LAPANGAN

Berikan Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Otonomi

Tim Pansus RUU Pemda saat berada di Sulut

Wakil Ketua Tim Pansus RUU Pemda Ibnu Munzir

RUU Pemerintahan Daerah mengisyaratkan munculnya wancana baru untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi.

A

da beberapa perubahan yang ditawarkan dalam RUU ini bersifat fundamental, disamping ada pula yang bersifat peraturan lebih lanjut untuk menciptakan ke-

jelasan dan ketegasan khususnya di tatanan pelaksanaan nantinya. Secara subtansi telah teridentifikasi 22 isu starategis yaitu Pembentukan Daerah Otonom, Pembagian Urusan Pemerintahan, Daerah berciri kepulauan, Pemilihan Kepala Daerah, Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Musyawarah Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah, Kecamatan, Aparatur Daerah, Peraturan Daerah, Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat, Kawasan Perkotaan, Kawasan Khusus, Kerjasama Antar Daerah, Desa, Pembimbingan dan Pengawasan Daerah, Tindakan Hukum terhadap Aparatur Daerah, Inovasi Daerah, dan DPOD. Menurut Ketua Pansus Pemda Budiman Sudjatmiko, Ada beberapa perubahan yang ditawarkan dalam RUU ini bersifat fundamental, disamping ada pula yang bersifat peraturan lebih lanjut untuk menciptakan kejelasan

dan ketegasan khususnya di tatanan pelaksanaan nantinya. Khusus untuk isu Pilkada dan Isu Desa, RUU Pemda hanya memuat pengaturan secara umum yang merupakan pengantar, “Pengaturan lebih lanjut secara rinci akan diatur dalam Undang-Undang tentang Pilkada dan Undang-Undang tentang Desa,” papar Budiman Sudjatmiko disela-sela Kunjungan Kerja di provinsi Bali, guna mendapatkan masukan dari Pemda Provinsi Bali, Pemda Kabupaten Badung, dan Universitas Udayana, barubaru ini Wakil Ketua Tim Pansus RUU Pemda Ibnu Munzir sekaligus ketua tim rombongan Pansus Pemda ke Sulut, mengatakan pembahasan RUU tentang Pemda mengatur juga mengenai daerah berciri kepulauan, inovasi daerah, dan tindakan hukum terhadap aparatur daerah. “Isu-isu ini sengaja dibuat pengaturannya mengingat urgensi yang sedang berkembang dalam pengalaman pelaksanaan otonomi daerah selama ini,” tegas Ibnu, di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Senada dengan Ketua Pansus Pemda, Ibnu mengatakan, dari 22 isu strategis yang teridentifikasi tersebut ada beberapa perubahan yang ditawarkan dalam RUU ini yang sifatnya fundamental, disamping ada yang bersifat pengaturan lebih lanjut untuk menciptakan kejelasan dan ketegasan khususnya di tatanan pelaksanaan nantinya. Bahkan RUU menampilkan isu-isu baru yang diatur untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonominya,” jelas Ibnu. Menurutnya, perubahan-perubahan yang memerlukan pengaturan untuk memberikan penjelasan bagi

| PARLEMENTARIA | Edisi 93 TH. XLII, 2012 | 49

KUNJUNGAN LAPANGAN

Pemda dalam melaksanakan otonomi, antara lain adalah menyangkut isu peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kecamatan yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 huruf 1 draft RUU, yaitu kewenangannya untuk memberikan persetujuan rancangan Perda tentang pembentukan kecamatan. Ibnu menambahkan, RUU Pemda juga menawarkan perubahan-perubahan tertentu tentang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pembangunan Daerah, Partisipasi Masyarakat, Pelayanan Publik, Kerjasama antar Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Kawasan Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Terkait dengan masalah isu Pilkada dan isu Desa, Ibnu Munzir menjelaskan, RUU Pemda hanya memuat pengaturan-pengaturannya secara umum semata dan merupakan pengantar, sedangkan pengaturan lebih lanjut secara rinci masing-masing akan diatur dalam UU tentang Pilkada dan UU tentang Desa. Isu baru yang diatur dalam RUU Pemda ini adalah mengenai daerah berciri kepulauan, inovasi daerah, dan tindakan hukum terhadap aparatur daerah. Isu-isu tersebut sengaja dibuat pengaturannya mengingat urgensi yang sedang berkembang dalam pengalaman pelaksanaan otonomi daerah selama ini. Begitu juga dengan isu tindakan hukum bagi aparatur daerah, RUU Pemda memandang bahwa terjadi fenomena di tataran empiris kesan keengganan pejabat daerah untuk menduduki jabatan sebagai pengelola proyek daerah. “Kesan tersebut diwarnai tuduhan pelanggaran pidana untuk halhal yang sebenarnya lebih bersifat administrative. Sehingga dianggap perlu adanya kepastian hukum dalam landasan bertindak bagi pejabat daerah dalam mengelola proyek-proyek pembangunan yang justru kegiatan itu diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah,” ujarnya.

50

Beberapa isu krusial dalam RUU Pemda ini yang memerlukan pendalaman pemikiran lebih lanjut adalah berkenaan antara lain isu pembentukan daerah baru. Apalagi disini, isu pembentukan daerah baru berkaitan dengan masalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini menempatkan daerah otonomi baru sebagai pembagi, dan kalau tidak dikendalikan perkembangannya maka akan terjadi penurunan DAU bagi daerah-daerah lainnya, yang justru sebagian besar dana dalam APBD-nya sangat tergantung kepada DAU. Relasi isu pembentukan daerah otonomi baru dan DAU sangat penting untuk dicatat, mengingat proses pemekaran daerah masih berkembang kuat desakannya hingga sekarang ini. Ibnu menambahkan, isu lainnya adalah mengenai inovasi daerah, dan sehubungan ini diperlukan pengaturan secara spesifik diskresi yang diambil pejabat pemerintahan dalam melakukan inovasi pelayanan publik. “Hal mendasar dari isu ini adalah tindakan pejabat publik dimaksud selama tidak menimbulkan kerugian negara, tidak mengandung konflik kepentingan, dan bertujuan memenuhi kepentingan umum,” jelasnya. Pansus RUU tentang Pemda saat ini, terus mencari masukan-masukan dan aspirasi yang berkembang dari pemerintah dan masyarakat Provinsi Sulut. “Masukan-masukan tersebut akan ditindaklanjuti dalam rapatrapat kerja antara Pansus RUU tentang Pemda dengan menteri-menteri terkait untuk mencari solusi yang terbaik, khususnya RUU tentang Pemda,” katanya. Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulut MM. Onibala yang mewakili Gubernur Provinsi Sulut, mengatakan wilayah kepulauan dalam manajemen pemerintahan daerah (Pemda) belum terakomodir, oleh karena itu manajemen pemerintahan khusus wilayah kepulauan perlu diakomodir dalam perubahan UU tentang Pemda. Pasalnya, karakter wilayah kepulauan sangat berbeda


dengan wilayah daratan. Terkait dengan masalah Dana Alokasi Umum (DAU), Onibala menjelaskan, dimensi laut dalam penentuan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) juga kurang terakomodir. Oleh karena itu, jelasnya, formula anggaran DAU dan DAK harus memasukan dimensi kelautan secara proporsional dan adil sebagai satu kesatuan dengan wilayah daratan. Menurutnya, Pasal 40 PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan masih terfokus pada wilayah daratan (berorientasi kontinental) yang seharusnya dalam perhitungan DAU memasukan wilayah laut. “Karena pada Pasal 18 UU No.32 Tahun 2004 menegaskan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut,” jelasnya. Dalam UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Pasal 2 ayat (2), menyatakan bahwa segala perairan (laut) adalah merupakan bagian integral dari wilayah daratan, tambahnya. Menurutnya, indikator luar wilayah yang selama ini diperhitungkan hanyalah luas wilayah daratan, sedangkan wilayah laut masih kurang diperhitungkan. Padahal, lanjutnya, darat dan laut merupakan satu kesatuan integral wilayah yang tidak terpisahkan. Dalam kerangka itu, penambahan 25 persen dari luas wilayah pengelolaan perairan belumlah terasa adil, kata Onibala. Oleh karena itu perlu penambahan kurang lebih 50 persen dari luas wilayah pengelolaan perairan dari berbagai tingkatan administrasi pemerintahan. Dia juga mengusulkan, kewenangan-kewenangan sektoral yang lebih effisien dan efektif dilaksanakan oleh daerah, sebaiknya diserahkan ke Provinsi melalui asas dekonsentrasi atau tugas pembantuan. “Untuk itu perlu adanya sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Sektoral dengan Peraturan Pemerintah Daerah,” tegasnya. (iw/as) ***

Wajar 12 Tahun Tingkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia Wajib Belajar 12 Tahun bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Selain itu diharapkan peran pemerintah pusat dan daerah dalam menanggung biaya operasional sekolah hingga 90 persen, sehingga tidak ada lagi alasan masyarakat miskin tidak menempuh wajib belajar hingga 12 tahun.

Tim Komisi X DPR saat pertemuan dengan Kadis Dikpora Prov. NTB, PGRI, ISPI, FSG, dan jajarannya

“

Dalam program ini pemerintah meningkatkan status Wajar pendidikan dasar yaitu SD sampai SMP menjadi SD sampai SMA. Kalau sebelumnya anak-anak Indonesia Wajar 9 tahun hingga tingkat SMP, maka mulai tahun 2013 jadi 12 tahun harus tamat SMA,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Syamsul Bachri saat pertemuan dengan Kadis Dikpora Prov. NTB, PGRI, ISPI, Federasi Serikat Guru Indonesia beserta jajaran, di ruang rapat Kadis Dikpora, Jum’at (15/6). Syamsul menambahkan, tahun-tahun sebelumnya wajib belajar hanya 9 tahun cukup sampai tingkat SMP, mulai tahun 2013 pemerintah menyelenggarakan pendidikan menengah universal 12 tahun. “Semua itu dalam rangka meningkatkan angka

melanjutkan antar jenjang pendidikan dan meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu,” katanya. Menurut Syamsul, sejak Wajar 9 tahun diselenggarakan tahun 2004 rata-rata lama belajar anak-anak Indonesia 7,2 tahun, dan sampai tahun 2010 lama belajar anak-anak Indonesia secara rata-rata nasional itu hanya naik menjadi 7,9 tahun. Artinya, peningkatannya kecil sekali dibawah satu digit, sementara di negara-negara lain sudah di atas sepuluh digit. “Tentu ini merupakan hambatan dan tantangan buat kita semua untuk bagaimana angka rata-rata lama belajar anakanak Indonesia terus harus kita dorong dan kita tingkatkan,” tegasnya. Selain itu, lanjutnya, keinginan

menerapkan kebijakan rintisan Wajar 12 tahun didasari juga dari laporan United Nation development Program (UNDP) yang mengatakan, pada tahun 2010 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia itu berada diurutan 124 dari 187 negara. Artinya, IPM Indonesia menempati ranking yang sangat tidak baik atau masih dibawah. IPM itu tentu diukur dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan, tambahnya. Dia mengatakan, kita tidak tahu IPM mana yang paling dominan memberikan kontribusi, yang pasti melihat angka lama belajar ini tentu indeks pendidikan memberi kontribusi yang belum terlalu menggembirakan karena itu kita harus mengejar indeks kualitas pendidikan kita yang masih rendah. “Komisi X DPR RI bersama-sama dengan pemerintah terus mencari langkah-langkah bagaimana IPM terus kita perbaiki, lama sekolah anak-anak Indonesia terus meningkat sehingga dengan demikian kita mampu menyediakan tenaga-tenaga yang lebih terdidik di masa yang akan datang,” ujarnya. Menurutnya, kita memiliki obsesi Wajar 12 tahun bisa kita diselenggarakan dengan baik, mungkin pada tahun 2015 angka rata-rata sekolah anak-anak Indonesia sudah bisa melampaui sepuluh digit atau sudah berada diatas angka sepuluh dan mungkin bisa mencapai angka 12. ‘Tentu ini sangat positif bagi kita untuk menyediakan tenaga-tenaga yang semakin terdidik, terampil dan lainlain sebagainya,”paparnya. Dia menambahkan, Komisi X DPR RI telah membentuk Panja Rintisan Wajar 12 tahun, Panja ini semata-mata untuk mencari masukan-masukan dan informasi-informasi dari tokoh-tokoh masyarakat pendidikan di daerah,


51

KUNJUNGAN LAPANGAN

bagaimana respon masyarakat dan kendala-kendala yang dihadapi terutama terkait dengan penyelenggaraan Wajar 9 tahun selama ini. “Kami mencatat bahwa Provinsi NTB relatif lebih maju dan lebih baik penyelenggaraan pendidikannya dibandingkan dengan beberapa provinsi yang lain,” paparnya. Sementara Kadis Dikpora Provinsi NTB, Lalu Syafi’i mengatakan, perlu disusun langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan rencana Wajar 12 tahun (pendidikan menengah universal). Antara lain, inventarisasi kondisi lulusan SMP/MTs yang akan melanjutkan kejenjang pendidikan menengah. Analisis kesiapan sarana, tenaga pendidikan dan kependidikan dan dukungan dana penyelenggaraan untuk tiap jenis pendidikan. Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah terkait serta tindaklanjut dan pengembangan penyelenggaraan. Menjawab berapa persen yang harus ditanggung APBN dan berapa persen melalui APBD, Kadis Dikpora menjelaskan, proporsional anggaran 45% dari APBN, 30% dari APBD dan 25% dari dukungan masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus berpartisipasi membiayai penyelenggaraan pendidikan karena memang sudah dijamin dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan melibatkan masyarakat agar turut bertanggungjawab dalam keberhasilan pendidikan. Pendidikan Harus Tersentralisasi Anggota Komisi X DPR RI Harbiah Salahuddin mengatakan, persoalan pendidikan jangan diotonomikan. Pasalnya, pendidikan di daerah kadang-kadang terpengaruh kebijakan kepala daerahnya, belum kebijakan DPRDnya, hal ini menimbulkan beberapa kebijakan yang kadangkala tidak mendukung kondisi pendidikan, dimana sangat tergantung taste kepala daerah. “Di pusatkan saja sehingga kebijakannya itu satu. Kalau pusat yang

52

Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri

pegang satu kebijakan, satu pintu itu lebih baik,” kata Harbiah saat kunjungan kerja Tim Panja Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Komisi X DPR ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (14/6). Ironisnya, Harbiah menambahkan, ada satu daerah ketika Pilkada dimana kepala dinas pendidikan tidak ikut menjadi tim suksesnya, begitu kepala daerah itu jadi maka kepala dinas pendidikan itu langsung digantikan oleh kepala pemakaman, karena tidak ada yang cocok untuk menjadi kepala dinas pendidikan. “Ini terjadi di daerah kami, bukan di NTB,” jelasnya. Semoga rintisan Wajar 12 tahun ini kedepan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya anak bangsa kita, dan TKI maupun TKW yang bekerja di luar negeri bisa bersaing dan bisa mendapatkan penghargaan yang wajar karena pendidikannya yang sudah tinggi. Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR, Syamsul Bachri mengatakan, sebentar lagi Rancangan UndangUndang tentang Pendidikan Tinggi akan disahkan dalam Rapat Paripurna menjadi Undang-Undang. Intinya mewajibkan negara agar biaya seleksi masuk perguruan tinggi negeri gratis. “Anak-anak tidak lagi membayar saat mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri,” ujarnya. Kemudian, lanjutnya, apabila mereka lulus dari seleksi perguruan tinggi negeri mereka wajib diterima di perguruan tinggi tersebut tanpa harus ada alasan tidak bisa membayar.


Jadi anak-anak kita dengan potensi akademik yang baik lulus seleksi SPTN dia wajib diterima di perguruan tinggi negeri. “Itu amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi,” jelasnya. Dia menambahkan, apabila dia sudah menjadi mahasiswa ternyata dalam perjalanannya mengalami kesulitan pembiayaan, itu juga tidak boleh dikeluarkan dari perguruan tinggi negeri sebab itu amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi, lanjutnya, wajib mencari cara bagaimana anak ini bisa menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi negeri tersebut. “Tidak boleh di Drop Out (DO) dengan alasan tidak mampu membayar atau alasan apapun di perguruan tinggi tersebut, itu amanat yang kita tuangkan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi,” ujarnya. Apabila Wajar 9 tahun berhasil dengan baik, paparnya, diharapkan mampu mendorong anak-anak Indonesia bisa mencapai tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan tidak semata-mata karena alasan ekonomi tapi alasan-alasan akademik. “Kita akan mendorong pendidikan ini kearah yang lebih baik,” katanya. Dia mengharapkan, Wajar 12 tahun bisa diselenggarakan dengan baik pada tahun 2013. “Kami mengharapkan apabila di daerah-daerah ada hambatan maupun kendala-kendala tolong melalui Kadis Dikpora Provinsi NTB bisa menyampaikan secara langsung ke Komisi X DPR RI,” katanya.(iw)

Pemda dan DPR Harus Dilibatkan Bahas Perjanjian Internasional

Wakil Ketua Baleg dari Fraksi PKB Anna Mu’awanah mengemukakan, permasalahan utama yang sering muncul dalam konteks perjanjian internasional yaitu seringnya perjanjian internasional dianggap merugikan kepentingan nasional, karena itu harus melibatkan Pemda dan DPR

D

ia mengatakan, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan yakni perlu dilibatkan Pemerintah daerah maupun DPR. “Peran DPR dalam memberikan persetujuan dan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terkait peranan daerah dalam perjanjian internasional, merupakan hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembuatan perjanjian,”terangnya. Berdasarkan permasalahan tadi, maka dianggap perlu dibuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang mencakup hal-hal seperti, Penguatan peran DPR, dengan adanya perubahan Pasal ll UUD 45 ini, maka pembuatan perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara, danatau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang, harus dengan persetujuan DPR. Anna Mu’awanah mengemukakan, perlunya penambahan asas dalam pembuatan perjanjian internasional, sehingga asas dalam pembuatan perjanjian internasional, tidak hanya berasaskan Itikad kemanfaatan, saling menghormati, berkedaulatan, dan berkeadilan. Dalam hal perjanjian internasional harus berdampak pada kepentingan daerah maka Pemda perlu diikutsertakan dalam keanggotaan delegasi republik Indonesia dalam pembuatan perjanjian internasional tersebut. Lingkup obyek perjanjian internasional yang pengesahannya dengan

Undang-Undang perlu ditambah yaitu perjanjian internasional dibidang ekonomi, sehingga secara keseluruhan materi perjanjian internasional yang pengesahannya dengan UndangUndang, meliputi masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, serta perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI. Dikatakan juga bahwa perjanjian internasional mengenai pinjaman luar negeri harus dimuat dalam undang-undang tersendiri, tidak hanya disisipkan dalam Undang-Undang APBN sebagaimana berlaku saat ini. Asehingga dalam pembahasan dan pengesahannya juga disepakati hal mengenai substansi dari pinjaman luar negeri, yang meliputi nominal pinjaman, bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman dan pengakhiran pinjaman. PerjanjianInternasional mengenai hibah luar negeri juga harus dimuat dalam Undang-Undang tersendiri, tidak hanya disisipkan dalan UU APBN sebagaimana berlaku saat ini. Sehingga dalam pembahasan dan pengesahannya juga disepakati hal mengenai substansi dari perjanjian hibah tersebut yang meliputi jenis hibah, syarat, dan jumlah hibah luar negeri. Anna Mu’awanah juga menegaskan, perjanjian internasional harus

Wakil Ketua Baleg Anna Mu’awanah

jelas memberikan manfaat bagi negara dan rakyat. Oleh karena itu, perlu diatur ketentuan mengenai manfat yang dapat diperoleh dari suatu perjanjian internasional yang dibuat. Dalam penyiapan perjanjian internasional, pemerintah harus menyiapkan kajian terkait dengan keselarasan materi perjanjian internasional dengan UUD 1945, manfaat perjanjian internasional bagi rakyat Indonesia, serta dampak positif dan negatif yang akan timbul dari perjanjian tersebut. ***


53

SOROTAN KUNJUNGAN LAPANGAN

Musibah Sukhoi

Jadikan Evaluasi Penerbangan Nasional

A

wal Mei lalu tepatnya tanggal 9 Mei 2012, dunia penerbangan kita dikejutkan dengan musibah kecelakaan pesawat Sukhoi Super Jet 100 yang sedang melakukan Demo Flight di Indonesia. Kedatangan pesawat Super Jet 100 Sukhoi ke Indonesia sepenuhnya atas inisiatif dan kemauan dari pihak

54

Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow

Joint Stock Company “Sukhoi Civil Aviation Company atau disingkat JSC “SCAC” sebagai pabrik pembuat pesawat (manufacturer) Super Jet 100 Sukhoi di negara Rusia. Sedangkan PT Trimarga Rekatama adalah agen (Local Representative) di Indonesia dari JSC “SCAC” Rusia, pabrik pembuat pesawat Sukhoi Seper Jet 100. Kedatangan pesawat tersebut


merupakan bagian dari rangkaian perjalanan dan kegiatan promosi pesawat Super Jet 100 Sukhoi oleh JSC “SCAC” kepada para pembeli dan para calon pembeli di berbagai negara termasuk di Indonesia. Demo flight pesawat Sukhoi Superjet 100 direncanakan akan dilaksanakan selama dua hari, Rabu dan Kamis, 9-10 Mei 2012.

foto:internet/jakartamagazine.com

Pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 direncanakan dua kali penerbangan yaitu pada pukul 11.15 WIB dan pukul 14.00 WIB. Pelaksanaan Demo Flight pertama berjalan sesuai dengan rencana. Namun Demo Flight yang ke dua dengan rute Halim Perdana Kusuma – Pelabuhan Ratu – Halim Perdana Kusuma, terjadilah musibah kecelakaan, tepatnya di Gunung Salak, Bogor, Jawa barat. Berbagai komentar dan tanggapan telah berkembang di media massa dan masyarakat termasuk juga komentar dari para anggota dewan mengenai penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Namun komentar dan tanggapan tersebut belum didukung dengan bukti-bukti yang memadai sehingga hanya bersifat pandangan dan pendapat pribadi. Terhadap musibah tersebut, 28 Mei 2012 Komisi V DPR menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Perhubungan, Ketua Basarnas, Ketua KNKT, Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), PT Angkasa Pura II, GM. ATS, Direktur Utama PT Trimarga Rekatama. Komisi V DPR RI meminta penjelasan Menteri Perhubungan selaku regulator dan penjelasan dari instansi/

foto:internet/papadaankita.blogspot.com

Pesawat Sukhoi Super Jet 100

apabila terjadi kecelakaan pesawat diantaranya, faktor rmanusia seperti pilot atau petugas ATC, faktor cuaca dan faktor teknis atau struktur pesawat. “Dari kecelakaan pesawat tersebut hendaknya kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga dari kejadian tersebut untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pengaturan penerbangan nasional ke depan,” katanya. Pada kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan EE. Mangindaan menyampaikan pesawat Sukhoi Superjet 100 telah mendapatkan legalitas baik berdasarkan Hukum Penerbangan secara Internasional maupun Hukum Penerbangan secara Nasional.

Lokasi kecelakaan pesawat Sukhoi di gunung salak bogor

lembaga terkait lainnya untuk mengetahui secara resmi penyebab dan halhal yang berkaitan dengan musibah kecelakaan pesawat Sukhoi SJ 100. Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan, untuk mengetahui penyebab kecelakaan pesawat, memang memerlukan penyelidikan yang komprehensif dan mungkin bisa memakan waktu yang cukup lama. Namun, katanya, ada beberapa hal yang sering menjadi perbincangan

Diantaranya UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Keputusan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, SKEP Dirjen Perhubungan Udara No. 195 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan persetujuan terbang (Flight Approval). Sementara legalitas ijin masuk pesawat Sukhoi Superjet 100 berdasarkan Diplomatic Clearance dari Kementerian Luar Negeri, Security Clearance dari Markas Besar TNI dan


SOROTAN

Flight Clearance dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Setelah mendapat legalitas ijin masuk pesawat Sukhoi ke Indonesia, baru penerbangan Demo Flight untuk promosi bisa dilakukan. Mangindaan menambahkan, pertimbangan teknis penerbitan Flight Clearance Demo Flight adalah pesawat Sukhoi Superjet 100 telah mendapatkan Sertifikat Tipe dari Interstate Aviation Committee-Aviation Register (IAC-AR) pada tanggal 28 Januari 2011 dari negara produksi (Rusia). Selain itu, telah mendapatkan Validasi Sertifikat Tipe pesawat Sukhoi Superjet 100 juga telah diterbitkan oleh Otoritas Penerbangan Sipil Eropa (European Aviation Safety Agency/EASA) pada tanggal 3 Februari 2012. Sertifikat tersebut di atas sudah mengacu kepada Konvensi Chicago 1944 pada Annex 8, dimana Indonesia juga telah mengadopsi dengan Keputusan menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Kepmenhub Nomor KM 38 Tahun 2001 tentang Standard Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara kategori Transportasi dan mengacu kepada Civil Aviation Safety Regulation/CASR Part 25. Sementara Ketua BMKG Sri Woro B. Harijono mengatakan. terkait dengan musibah pesawat Sukhoi Super-

jet 100 tidak ditemui adanya cuaca signifikan yang dapat mempengaruhi penerbangan (tidak ada awan Cumulonimbus). Cumulonimbus adalah awan konventif yang ketinggian dasar awan sekitar 600 m dari permukaan tanah dan puncak awan dapat lebih dari 10.000 m. Atau awan yang bisa menimbulkan hujan lebat dan angin kencang. Di akhir acara rapat yang berlangsung hingga pukul 23.50 WIB, hasil kesimpulan rapat Komisi V adalah sebagai berikut : Kesimpulan : 1. Komisi V DPR RI menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang mendalam atas terjadinya kecelakaan penerbangan Sukhoi SJ 100. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar menjadikan momentum ini untuk mengevaluasi keseluruhan penyelenggaraan penerbangan nasional serta memberikan jaminan bahwa wilayah udara Indonesia adalah aman untuk penerbangan domestik maupun internasional. 2.Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Badan SAR Nasional (Basarnas), TNI, Polri, Pemda, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan para relawan serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ope-

Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow (tengah) saat memimpin rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Perhubungan, Ketua Basarnas, Ketua KNKT, Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), PT Angkasa Pura II, GM. ATS, Direktur Utama PT Trimarga Rekatama

56


rasi pencarian dan evakuasi korban kecelakaan Pesawat Sukhoi SJ 100 di Gunung Salak, Bogor. 3.Komisi V DPR RI mendesak KNKT untuk segera menuntaskan investigasi dengan tetap menjaga independensi dan integritas serta menyerahkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI dan mempublikasikan kepada masyarakat luas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4.Komisi V DPR RI mendukung kesepakatan antara Kementerian Perhubungan c.q Ditjen Perhubungan Udara dengan pihak Sukhoi Civil Aircraft Company (SCAC) melalui perwakilannya di Indonesia (PT. Trimarga Rekatama) untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk kesanggupan memberikan tanggung jawab pengangkut berupa asuransi kepada pihak Ahli Waris korban kecelakaan Pesawat Sukhoi SJ 100 yang besarnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 yang disampaikan secara tertulis dan dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu terhitung dari hari ini tanggal 28 Mei 2012. 5.Dengan mempertimbangkan kemampuan SDM serta sarana dan prasarana navigasi penerbangan, Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk memperketat izin rute baru dan disesuaikan dengan kemampuan pelayanan navigasi penerbangan. 6.Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah cq. Kementerian Perhubungan untuk segera melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yaitu membentuk : a.Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (Pasal 460) paling lambat bulan Juli 2012 dan b.Lembaga Penyelenggara Pelayanan Umum (Pasal 459) paling lambat akhir tahun 2012 7.Komisi V DPR RI akan membentuk Panja Kecelakaan Sukhoi SJ 100

tim penyelamat dan evakuasi. “Pihak Rusia harus diundang dalam rapat Panja Sukhoi supaya memberi keterangan dan kita tidak disalahkan. Dalam hal ini, bahwa KNKT merupakan otoritas penyelidikan kecelakaan Sukhoi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Ini supaya kita tidak jadi sampah dunia penerbangan dunia,” pungkasnya. Tujuan akhir tugas panja tersebut lanjut Marwan, adalah mencari penyebab kecelakaan pesawat sementara. Bahan-bahan dari penyelidikan panja akan menjadi evaluasi penerbangan Indonesia. “Kecelakaan itu apa human error, natural error, atau yang lainnya,” katanya. Berikut 7 isu utama yang akan diusut Panja Sukhoi DPR : 1.Memastikan bahwa ahli waris korban mendapatkan hak asuransi pengangkutan sesuai Permenhub Nomor 77 yang besarnya Rp 1,25 miliar rupiah. 2.Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kejanggalan dalam proses perijinan dan kinerja otoritas penerbangan dalam menjalankan ketentuan dan SOP. 3.Mengawal kerja KNKT agar menjalankan tugasnya meneliti penyebab kecelakaan secara professional, inde-

penden, cepat dan transparan. KNKT tidak boleh mendapatkan tekanan politik dan kepentingan baik dari dalam maupun luar negeri. 4.Memastikan agar peristiwa kecelakaan ini tidak terulang di masa depan dengan memberikan rekomendasi pihak-pihak yang lalai dan bersalah harus diberi sanksi sebagai efek jera. 5.Memperbaiki peraturan perundangan yang masih bolong terkait dengan dunia penerbangan menuju target zero accident. 6.Mendesak agar amanat UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang terkait pemisahan antara pengelola bandara dengan pelayanan navigasi udara (ATC) harus terwujud paling lambat akhir tahun ini. Karena amanah UU sudah lewat 2 tahun lebih. 7.Terkait dengan pihak maskapai penerbangan yang mendatangkan pesawat Sukhoi juga harus diselidiki. Apakah ada pelanggaran hukum yang mereka lakukan di Tanah Air. Dalam Raker dengan Komisi V DPR terkesan mereka saling melempar tanggung jawab. Bahkan dari aspek kepegawaian, PT. Trimarga jelas-jelas melanggar UU tentang Jamsostek, karena tidak mengikutkan karyawannya dalam Jamsostek. (tt) Anggota Komisi V DPR Teguh Juwarno

foto:internet/bola.vivanews.com

Panja Sukhoi Dari tujuh point penting hasil kesimpulan rapat Komisi V DPR, salah satunya adalah membentuk Panja Sukhoi. Anggota Komisi V DPR Teguh Juwarno mengatakan, Panja akan mengevaluasi menyeluruh seluruh aspek menyangkut kecelakaan Sukhoi Superjet 100 dan akan memanggil semua pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam kecelakaan tersebut. Teguh menambahkan, Panja ini akan mengungkap kejadian dibalik jatuhnya Sukhoi, termasuk siapa yang bertanggung jawab dan sanksi apa yang akan diberikan. Selain itu, hak keluarga korban mendapatkan asuransi sebesar Rp 1,25 miliar, juga harus direalisasikan. “Penjelasan yang diberikan, bagaimana pun kami merasa belum puas dan tuntas. Karena itu, perlu dibentuk Panja yang akan mendalami persoalan ini,” kata Teguh. Dalam hal ini, Komisi V DPR merasa perlu mengungkap dan memastikan siapa pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa yang memakan 45 korban jiwa tersebut. “Tapi, yang penting yang juga ingin kami ungkap pertama-tama, memastikan siapa yang bertanggung jawab, dan sanksi apa yang akan diberlakukan kepada yang bertanggung jawab,” katanya. Kemudian, kata Teguh, bagaimana pertanggungjawaban kepada keluarga korban. Karena, hingga saat ini belum ada kejelasan. Senada dengan Teguh, anggota Komisi V dari Fraksi PKB, Marwan Jafar, juga menyampaikan hal yang sama. Marwan menjelaskan, banyak hal yang harus didalami atas kecelakaan naas tersebut. Penyelidikan ‘Panja Sukhoi’ ini dimulai sebelum kedatangan pesawat ke Indonesia hingga kecelakaan terjadi. Adapun pihak yang bisa dimintai klarifikasi atas kejadian itu, diantaranya pihak perusahaan Sukhoi, pihak yang mendatangkan pesawat, Kedubes Rusia, Kementerian Perhubungan, ATC, Angkasa Pura, Kemenlu, SAR, hingga


SOROTAN

Taufiq Haykel Martak :

Kunci Utama Seorang Penerbang, Taat dan Patuh pada Aturan dan Prosedur Musibah kecelakaan Pesawat Sukhoi Superjet 100 yang terjadi pada 9 Mei lalu di Gunung Salak, Bogor betul-betul mengejutkan masyarakat Indonesia dan tentunya dunia penerbangan.

K

edatangan Pesawat tersebut ke Indonesia merupakan bagian dari rangkaian perjalanan promosi oleh “Sukhoi Holding Company” atau disingkat JSC. Demo flight SSJ 100 direncanakan akan dilaksanakan tiga kali dan faktanya demo Flight baru dilaksanakan satu kali sampai dengan selesai dan aman sedangkan untuk penerbangan yang ke dua pesawat Sukhoi Super Jet 100 mengalami kecelakaan. Atas musibah ini, pada tanggal 28 Mei 2012, Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perhubungan

dan instansi terkait lainnya untuk mengetahui kronologis terjadinya kecelakaan, legalitas penerbangan Sukhoi SJ 100 di Indonesia, evaluasi korban kecelakaan dan pelaksanaan tanggung jawab penyelenggaraan penerbangan Sukhoi SJ 100 terhadap korban kecelakaan. Dari rapat tersebut, ada beberapa kesimpulan rapat yang dihasilkan, salah satunya Komisi V DPR RI akan membentuk Panja Sukhoi. Apa penyebab sebenarnya jatuhnya pesawat tersebut, sampai sekarang belum diketahui secara pasti, karena sampai sekarang KNKT masih

melakukan penyelidikan. Berikut bincang-bincang Parlementaria dengan seorang penerbang Taufiq Haykel Martak seputar terjadinya musibah kecelakaan pesawat Sukhoi SSJ 100.

Menanggapi kecelakaan pesawat Sukhoi SSJ 100 yang terjadi di Gunung Salak, Bogor, apa komentar Bapak ?

Sebagai warga negara Indonesia tentunya saya sangat sedih dan terkejut apalagi menimpa anak-anak bangsa yang sebetulnya mempunyai masa depan yang panjang, tapi dengan kejadian ini mereka sudah berpulang kepada Tuhan YME. Kejadian ini diharapkan dapat dijadikan moment untuk memperbaiki safety penerbangan di Indonesia khususnya dan dunia.

Banyak kalangan mengatakan kawasan Gunung Salak termasuk kawasan yang rawan terjadinya kecelakaan, sebagai seorang penerbang bagaimana Anda menanggapi hal ini ?

Dari pandangan saya pribadi tidak sependapat. Kecelakaan pesawat itu bisa diminimize dengan kita mengikuti serta patuh pada regulasi dan peraturan yang ada. Kalau itu dijalankan dengan benar kecelakaan-kecelakaan itu paling tidak bisa diminimize.

Taufik Haykel Martak (penerbang)

58


Jadi bukan karena daerah tersebut banyak pegunungan dan

foto:internet/berita.plasa.msn.com

ATC (Air Traffic Control)

Memang kalau kita terbang di daerah obstacle tidak tinggi atau di daerah pantai memang lebih enak, dan apabila kita akan terbang di daerah pegunungan harus sangat taat pada peraturan yang ada misalnya apabila kita terbang dengan kondisi IFR (Instrument Flight Rules) , pesawat sebelum mengudara diberi transponder code oleh pihak bandara yang berwenang memberikan clearance untuk penerbangan dan posisi pesawat setelah mengudara pihak Air Trafic Control dapat melihat pesawat tersebut pada radar yang ada pada trafic control dan untuk pilot sendiri setelah pesawat mengudara untuk mengetahui obstacle dapat dilihat pada obstacle derpature procedure dan information ini dapat dilihat pada airport chart dan juga apabila pesawat terbang masih pada radius 25 NM dihitung dari Navigation Aid yang berada disuatu airport kita bisa melihat pada MSA (Minimum Safe Altitude) dan untuk safety nya adalah ketinggian obstacle akan ditambah 1000 kaki, dan setelah diluar radius MSA, kita dapat melihat pada Jeppesen Route Chart yaitu MEA (Minimum Enroute Altitudes) atau MORA (Minimum off Route Altitude) dan apabila kita terbang diluar airways route kita bisa melihat pada Grid MORA (Grid Minimum Off Route Altitude), dan un-

tuk Grid MORA untuk Safetynya ketinggian obstacle ditambah 1000 kaki atau pada mountain area ketinggian mountain safety nya ditambah 2000 kaki, yang lebih gampang diingat untuk enroute dalam penerbangan IFR (Instrument Flight Rules) untuk safety nya mengenai obstacle , yaitu ketinggian obstacle ditambah 1000 kaki dan untuk mountain area safetynya ditambah 2000 kaki, juga pilot harus memperhatikan dengan benar altimeter setting di cockpit , dan apabila pesawat dalam kondisi IFR dan pesawat kondisinya dipandu oleh radar (Radar Vector) dan dilakukan oleh pihak ATC (Air Traffic Control) maka procedure Minimum Vectoring Altitudes harus diberlakukan oleh pihak ATC, dan untuk take off dan approach landing untuk IFR flight ada procedure

tersendiri. Kalau kita mau terbang Visual Flight Rules dan harus kondisinya memang betul betul visual condition, jarak pandang ke depan misalnya 5 km dibawah 10.000 kaki pada permukaan laut dan tetap untuk obstacle safetynya ditambah 1000 kaki, juga untuk visual condition pilot bertanggung jawab apabila ada traffic dan dapat menghindari traffic tersebut dengan safe. Jika dasar-dasar itu dijadikan pegangan, saya rasa tidak ada masalah. Lain dari pada itu sangat baik untuk dijalankan oleh Pilot yaitu memperhatikan dalam istilah “Sterile Cockpit Rules”, dan ini diterapkan atau dijalankan waktu Critical Phase Of Flight yaitu diwaktu dimana pesawat diground waktu Taxy, Take foto:internet

daerah pegunungan lebih berbahaya dari pada kalau pesawat terbang melintasi pantai ?

ATC (Air Traffic Control)


LIPUTAN KHUSUS

Off , Approach Landing atau pesawat terbang dibawah 10.000 Kaki , untuk Cockpit Crew untuk tidak banyak membuat percakapan atau melakukan sesuatu yang tidak perlu kecuali memperhatian percakapan dengan ATC terutama clearance yang diberikan , memperhatikan Traffic di sekitarnya dan selalu memperhatikan sesuatu yang berhubungan dengan Safety dalam penerbangan.

Sejauh ini KNKT sedang dalam proses penyelidikan apa penyebab jatuhnya pesawat tersebut. BMKG

(Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) juga mengatakan jatuhnya pesawat Sukhoi bukan karena faktor cuaca. Menurut Anda dugaan sementara penyebab jatuhnya pesawat tersebut karena faktor apa, apakah human error, faktor teknis atau ke-salahan ATC ? Saya sebagai orang penerbangan memegang patuh kepada kenyataan dan harus ada backup data yang akurat. Sekarang KNKT sedang menganalisa Cockpit Voice Recorder yaitu rekaman percakapan pilot dan juga rekaman pembicaraan antara Pilot

dan ATC (Air Traffic Control). Dari hasil analisa itu nanti bisa diambil kesimpulan untuk awal dalam masalah ini. Untuk menguatkan penyelidikan, juga dianalisa flight data recorder yaitu akan terekam gerakan pesawat, kecepatan pesawat maupun manuver pesawat semua ada di situ. Sambil menunggu hasil analisa KNKT, sebaiknya kita redam dulu sampai ada kenyataan dari apa yang sebenarnya terjadi setelah dilakukan evaluasi.

Bagaimana jika pesawat akan landing tiba-tiba cuacanya jelek dan jarak pandang terbatas ? Kuncinya harus patuh, misalnya jika di atas landasan ada awan thunderstorm atau microbust itu sangat berbahaya kalau kita memaksakan landing akan jadi fatal. Tapi semua itu bisa dideteksi dan diantisipasi dengan laporan cuaca, dan radar weather yang ada di pesawat. Dalam hal ini, ATC juga harus keras. Kalau di luar negeri, jika terjadi cuaca yang tidak aman untuk didarati, ATC dengan tegas memperingatkan pilot dan juga ada negara apabila ada cuaca thunder storm atau cuaca lainnya yang sangat berbahaya untuk didarati termasuk jarak pandang untuk landing dibawah minimal, dari pihak otoritas bandara menyatakan bahwa airport tersebut di close. Saya rasa kalau dipatuhi aturan semua kecelakaan itu dapat diminimalisir. Di pelajaran penerbangan, seorang pilot juga diberikan materi masalah cuaca. Masalah cuaca ini selalu diingatkan terus, di recurrent terus-terusan dan juga dalam simulator juga diberi pelatihan terutama bagaimana menghadapi wind shear. Nah ini kalau kita patuhi semua dengan dibackup pelatihan yang bagus, saya rasa kejadian-kejadian tersebut tidak perlu terjadi.

Kalau musibah ini bukan karena faktor cuaca, bagaimana dengan faktor manusianya? Taufik Haykel Martak (penerbang) saat berada di ruang kerjanya

60


Faktor manusianya itu bisa tapi harus dianalisa dulu cockpit vice re-

cordernya, dari hasil ini baru bisa ditarik kesimpulan. Saya tidak berani mengatakan sesuatu, menganalisa sesuatu tanpa ada backup data yang benar. Sekarang ini KNKT sudah mendapatkan cockpit vice recordernya, juga rekaman percakapan antara ATC dengan pilot. Biarlah KNKT bekerja, karena kalau kita mengomentari yang tidak pada tempatnya bisa menimbulkan fitnah.

Dari informasinya pilot Sukhoi ini termasuk yang terbaik ? Memang kalau kita lihat data dan pengalaman pilot tersebut, memang mempunyai pengalaman yang cukup panjang dan baik.

Untuk ATC nya sendiri bagaimana ? Dari percakapan itu nanti kelihatan semua, apa sudah melakukan semuanya sesuai aturan dan prosedur yang ada.

Bagaimana pengalaman Anda dengan ATC di luar negeri ? Saya pernah terbang dengan ruterute internasional, dan saya lihat pihak ATC di luar negeri (tanpa bermaksud membedakan), mereka sangat tegas. Seperti saya bilang kalau weather dibawah minimum kita mau landing dan jarak pandang dibawah minimal, jangan coba-coba pasti ditegur, bisa dipanggil oleh otoritas airport dan diminta pertanggungan jawab kalau berani mencoba. Jadi ATC harus tegas, dan antara pilot dengan ATC harus ada kerjasama yang baik dan saling mengingatkan sehingga dengan kerjasama yang baik dapat meningkatkan safety.

seperti itu kan membahayakan nyawa manusia lain dan itu sudah termasuk pidana.

Bagaimana Anda melihat spesifikasi pesawat tersebut, mengingat selama ini Sukhoi yang lebih kita kenal untuk pesawat tempur bukan untuk pesawat komersil. Saya pernah baca spesifikasi pesawat Sukhoi dan saya melihat pesawat itu dibuat dengan ide-ide yang brilian, bukan sekedar bagus saja tapi juga briliant. Memang betul Sukhoi lebih kita kenal sebagai pesawat militer. Saya lihat Sukhoi pernah membuat pesawat acrobatics kecil dengan baling-baling yang sangat bagus aerodinamicnya. Kemudian Sukhoi pernah membuat pesawat komersil tapi kapasitasnya kecil. Nah dari situ dapat dijadikan pengalaman dan dasar mereka membuat pesawat komersil, ditambah dengan kejelian mereka. Misalnya Pihak Sukhoi mengambil konsultan dari Boeing untuk membangun ini. Yang lebih cerdik lagi mesinnya Sukhoi SaM 146 dari pabrikan Saturn di Rusia, engine ini campuran antara NPO Saturn dari Rusia dengan Pabrikan Senecma dari Perancis. Pabrikan Senecma ini yang membuat engine CFM56 untuk Boeing 737. Ada juga pesawat Air Bus 320 Family juga memakai CFM engine.

Jadi mesin CFM56 buatan Senecma ini sangat handal tidak perlu diragukan, saya terbang dengan Boeing 737 tidak pernah ada masalah, memang mesinnya bandel. Saya lihat pihak Rusia ini jeli, dari segi mesinnya diharapkan mesin ini akan menjadi mesin unggulan, ditambah lagi dia memakai APU (Auxilary Power Unit) dari Honeywell itu APU dari pabrikan yang bagus. Kemudian dia kawinkan beberapa komponen yang memang bagus produknya, landing gear dari Dowty, dari Dowty ini landing gear juga bagus , Brake dari Goodrich, dan brake ini buatannya bagus. Jadi komponen yang dipakai memakai suku cadang dan komponenkomponen dari pabrikan kelas dunia dan hasilnya nanti dapat diandalkan. Saya juga memperhatikan pesawat Sukhoi yang dibuat oleh Rusia ini bukan untuk menyaingi Airbus atau Boeing. Dia lebih menyaingi untuk Embraer di kelas 100 seat. Pesawat ini performancenya mirip E-Jet Embraer 190 buatan Brazil. Sukhoi ini menjanjikan dapat terbang dari wilayah Indonesia Timur ke Barat tanpa berhenti dengan daya jelajah bisa mencapai kurang lebih 2000 Nautical Miles. Bayangkan kalau kita terbang dari Jayapura ke Jakarta tanpa stop dengan biaya murah, se-

Apa sanksinya kalau pilot tidak mematuhi perintah ATC ? Sama mereka bisa dipanggil dan bisa dilaporkan ke Perhubungan Udara dan kalau membahayakan bisa digrounded kalau sampai membahayakan pesawat lain. Kalau diberi peringatan satu dua kali tidak diindahkan dan berulangkali mengerjakan

Taufik Haykel Martak (penerbang) disela-sela kesibukannya


SOROTAN

lain tidak capek, lebih efisien dan bagi orang bisnis ini akan lebih menguntungkan. Selain itu, pihak Sukhoi juga menawarkan harga pesawat tersebut dengan harga murah. Tapi murah di sini belum tentu jelek, karena di Rusia manpower untuk membuat pesawat itu lebih murah dan untuk membuat pesawat membutuhkan Man power ribuan jam atau malahan puluhan ribu jam atau lebih. Biaya di Rusia mungkin hanya separo daripada cost di negara Eropa lainnya atau di Amerika, makanya pesawat ini harganya bisa lebih murah. Kalau kita jeli, Sukhoi ini akan lebih bagus lagi kalau nantinya ada sebagian dirakit atau ada komponennya dibuat di PT Dirgantara Indonesia (PT DI), jadi kita mendapat transfer teknologi. Jadi sekali lagi saya katakan spesifikasi pesawat ini yang dijanjikan cukup bagus. Pesawat ini juga sudah mendapatkan sertifikat EASA (European Aviation Safety Agency) dari Uni Eropa. Kalau pesawat mendapat sertifikat EASA itu bukan main-main, karena EASA itu hampir setara dengan FAA (Federal Aviation Administration) penerbangan Amerika. Jadi kalau sudah mendapat sertifikat EASA saya yakin pesawat ini penjualannya akan bagus dikemudian hari.

digantikan yang ke dua asal dilaporkan ke Otoritas di Indonesia dan mendapatkan konfirmasi dan persetujuan pergantian itu saya rasa tidak ada masalah, asal ada laporannya. Karena semua pesawat ada ijin registrasi, kalau berubah ya harus dirubah.

Pendapat Anda, Bagaimana dengan pesawat Sukhoi yang diijinkan terbang di area Atang Sanjaya yang seharusnya terlarang bagi pesawat lain ? Saya rasa semasih ATC memberi ijin tidak masalah. Tapi usulan saya, kalau Joy Flight atau flight yang sejenis ini jangan terbang dekat di tempat airport yang trafficnya ramai atau padat, di atas keramaian penduduk, dekat mountain area, dan juga dekat militer area. Itu yang sebaiknya dihindari.

Pelajaran apa yang dapat diambil dari Pemerintah sebagai regulator terhadap musibah terjadinya kecelakaan Sukhoi ini ?

Kalau memang Bapak Menteri sudah menyampaikan di DPR sebetulnya tidak main-main kita harus mempercayai dan menghormati apa yang yang dijelaskan oleh Bapak menteri.

Sekarang ini sedang menunggu hasil penyelidikan dari KNKT. Jika penyelidikan telah selesai harapan saya KNKT akan mengeluarkan semacam safety recomendation. Safety recomendation itu akan melihat apakah peraturannya sudah mencakup atau belum, kalau belum, tentunya peraturan tersebut perlu disempurnakan agar dimasa yang akan datang kecelakaan serupa tidak terjadi lagi. Jadi peraturan penerbangan itu semakin hari, dari tahun ke tahun selalu disempurnakan, dengan mendapatkan temuan-temuan dari kecelakaan yang terjadi.

Bagaimana dengan temuan nomor series yang tidak sesuai dengan yang diberikan?

Kalau melihat UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan perlu tidak untuk direvisi ?

Serial number kalau di mobil itu rangka body saya misalkan, tapi biasanya serial nomer dari pesawat itu berhubungan sama dengan registrasi. Kalau ada penggantian pesawat atau yang pertama tidak bisa datang terus

Saya belum tahu hasil KNKT, kalau temuan KNKT sudah dapat memberi kesimpulan dan kalau dianggap itu peraturannya sudah mencakup ya tentunya tidak perlu dilakukan revisi. Karena bisa saja peraturannya sudah

Menteri Perhubungan mengatakan segala perijinan untuk Sukhoi telah dilaksanakan sesuai prosedur, komentar Anda ?

62


ada, tapi kesalahan dari pada oknum bisa saja terjadi. Regulasinya ada tapi dalam prakteknya di lapangan tidak dijalankan dengan baik. Tapi bukan tidak mungkin jika diperlukan UU itu perlu disempurnakan.

Selama ini, masyarakat tidak pernah mengetahui penyebab sebenarnya setiap terjadinya kecelakaan pesawat, karena KNKT memang tidak pernah mengumumkan kepada publik. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini, apakah memang ada peraturan tidak boleh dibuka untuk umum ? Sebaiknya kita jangan pesimis, harus optimis. Saya tidak tahu KNKT nanti akan terbuka atau tidak. Seandainya KNKT tidak mengumumkan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu jangan sampai menjadi perdebatan. Karena ada orang yang awam yang kadang-kadang asal ngomong, malahan membuat resah para keluarga korban. Tapi saya yakin dengan temuan-temuan KNKT nantinya akan memberi semacam safety recomendation apa yang harus dilakukan.

Banyak yang berpandangan KNKT kita masih dibawah bayang-bayang Menteri Perhubungan, dan banyak yang mengusulkan KNKT kita seharusnya independent. Pendapat Anda ? Saya setuju KNKT kita independent, memang semua pekerjaan KNKT itu tidak mudah, dia mesti independent, mesti juga punya dana yang cukup. Saya misalkan kalau ada kecelakaan di luar daerah dan mereka harus pergi ke lokasi terjadinya kecelakaan tersebut, kalau dia ikut satu airline yang akan diselidiki kan jadi tidak independent lagi, dan juga harus ada dana untuk biaya pelatihan para anggota KNKT . Jadi dia mesti dibackup dengan dana yang cukup untuk membuka satu kasus kecelakaan. Karena penyelidikan ini memerlukan dana yang besar, dan dana ini tidak boleh diperdebatkan selagi masih pada prosedur yang benar. Karena ini menyangkut nyawa

manusia yang tidak bisa ditukar atau dibandingkan dengan uang. Sangat bagus kalau KNKT independent dan langsung punya akses ke Presiden, birokrasinya lebih simpel juga mudah dan laporannya bisa langsung ke Presiden. Dalam hal ini tetap bekerjasama dengan Perhubungan Udara tapi tidak dibawahnya, jadi betul-betul independent.

Kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan dan mitra terkait, salah satunya adalah membentuk Panja Sukhoi. Menanggapi hal ini ? DPR sah-sah saja membentuk Panja, kasus ini memang perlu ditangani secara serius agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Apalagi ini masalah nyawa manusia, dimana manusia itu perlu dihargai hidupnya, keselamatannya, dan ini mungkin salah satu pertimbangan Komisi V DPR dalam membentuk Panja. Saya sangat menghargai kalau ini ditangani serius hasilnya sangat luar biasa.

Apa yang diharapkan dari Panja Sukhoi ? Salah satunya dapat mengawasi agar proses pemberian asuransi dapat diselesaikan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77, dan melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Banyak pro dan kontra dari masyarakat menanggapi pembentukan Panja Sukhoi ini. Apakah Anda optimis dengan hasil kerja Panja ? Sebaiknya kita harus optimis, dan lebih baik kita mendoakan dan memberi support sepenuhnya agar kerja Panja berhasil dengan baik.

Bagaimana tanggapan Anda tentang kerja Basarnas dan para relawan ? Terus terang sangat kagum melihat kerja Badan SAR Nasional bersama-sama dengan unsur TNI, POLRI yang bergabung dengan relawan-relawan, mahasiswa, dan penduduk atau

masyarakat setempat. Mereka dapat bersatu sebagai kesatuan yang kokoh untuk mencari para korban dengan medan yang sangat sulit. Bahkan saya trenyuh melihat mereka tidur ditebing-tebing hanya dengan menggunakan tali, padahal itu taruhan nyawa. Saya melihat mereka sudah menjalankan pengamalan Pancasila yang bagus, bukan hanya pengamalan Pancasila yang hanya dimulut, tapi pengamalan yang sangat mengakar dan berkarakter dan saya mempunyai rasa hormat yang sangat pada mereka. Sadar atau tidak, mereka sudah menjalankan pengamalan ini dengan baik dan ini sangat membanggakan. Bayangkan kalau negara kita bisa selalu bersatu padu menghadapi segala rintangan dan menjalankan pengamalan Pancasila yang berkarakter, tentunya negara kita menjadi negara yang kuat, dihargai orang dan tidak mudah terpecah.

Usulan-usulan apa yang akan Anda sampaikan terkait dengan musibah kecelakaan Sukhoi ini ? Dalam masalah usulan ini sebelumnya saya mohon maaf apabila memberi usulan ini dan tanpa ada niat untuk memojokan pihak manapun. Ke depan saya berharap dibuat satu peraturan atau satu prosedur untuk penerbang-penerbang dari luar negeri yang belum mengetahui area di Indonesia untuk dapat ditawarkan safety pilot untuk mendampingi pilot asing tersebut dan nantinya dapat memberikan masukan misalnya tentang kondisi area yang akan diterbangkan, lainnya seperti karakter atau fenomena cuaca di Indonesia, serta wajar kalau tamu asing tersebut juga dihormati kedatangannya dan kita sebagai Bangsa Indonesia menunjukan keramahan terhadap Bangsa lainnya. Untuk masalah asuransi, semua pesawat-pesawat yang akan terbang dalam rangka memperkenalkan produksinya ke Indonesia sebaiknya dapat dimintakan keterangan masalah asuransi yang mengcover pesawat

tersebut dan juga asuransi yang berhubungan dengan pihak ketiga. Yang lainnya lagi masalah manifest yaitu daftar penumpang dan nama penumpang sebelum naik sewajarnya juga disamakan dengan indentitasnya yang sah, sebenarnya untuk manifest ini juga sudah ada prosedurnya, yang asli harus ditaruh di ground, dan foto copynya bisa dibawa oleh pilotnya didalam pesawat. Manifest itu gunanya banyak sekali, pertama, kalau ada kecelakaan bisa langsung diketahui siapa yang ada di pesawat tersebut, selain itu untuk pengetesan DNA lebih cepat. Tambahan lagi kalau di pesawat itu misalnya ada penumpang yang akan berbuat kejahatan, KNKT dapat melihat nama yang dicurigai dan dapat bekerja sama dengan pihak polisi atau inteligen untuk mengungkap kasus ini lebih cepat. Inilah gunanya manifest itu untuk memudahkan jika terjadi sesuatu. Begitu juga untuk masalah mobile phone apabila dipesawat tidak diperkenankan menggunakan mobile phone, apabila ada safety pilot dapat mengingatkan kepada crew yang bertugas dan dapat diteruskan kepada penumpang tersebut. Besar harapan saya kedepannya, bahwa dengan kejadian kecelakaan pesawat Sukhoi ini menjadi kecelakaan terakhir di Bumi Pertiwi Indonesia khususnya dan dunia penerbangan pada umumnya. Semoga keluarga para korban baik dari warga negara Indonesia dan juga para warga negara asing yang mendapatkan musibah mendapatkan kekuatan, ketabahan dan keikhlasan serta dapat berisitirahat dengan tenang dan mendapatkan tempat yang baik dan mulia di sisi Tuhan YME. Marilah kedepannya kita bersama-sama dengan pihak-pihak terkait berusaha membenahi, mentaati dan patuh terhadap aturan dan prosedur penerbangan yang ada dengan lebih mengedepankan bahwa keselamatan manusia lebih utama dibandingkan apapun juga. (tt) ***


LIPUTAN KHUSUS

DKPP Jaga Pilar Demokrasi Sesuai Jalurnya

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan institusi baru yang merujuk kepada UU No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang bertugas memutus etika penyelenggaraan Pemilu.

D

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar

KPP menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu yang mengedepankan demokratis dan kualitas Pemilu, Hal itu bertujuan untuk memberikan akuntabilitas penuh terhadap pemenang pemilu. “Tugas ini dimungkinkan, apabila terjadi peristiwa-peristiwa pada pemilu yang lalu, dimana banyak sikap dan perilaku jajaran pelaksana pemilu seperti KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, tidak mematuhi dan menjalankan apa yang sudah diputuskan”kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar kepada wartawan baru-baru ini. Dia menambahkan, dimasa lalu KPU dan Bawaslu layaknya seperti tom and jerry contohnya hasil keputusan KPU tidak dilaksanakan oleh

64

Rapat Paripurna DPR membahas persetujuan calon anggota DKPP

Bawaslu, begitupun sebaliknya hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak dijalankan oleh KPU. Untuk itu, lanjut Agun, dimasa mendatang semua telah menyepakati Pemilu tahun 2014 sebagai pemilu yang berkualitas yang tidak menimbulkan sejumlah persoalan. Mengenai keanggotaan DKPP, kata Agun, sesuai dengan UU No.15 tahun 2011 berkaitan juga dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, bahwa 1 (satu) orang anggotanya dari unsur KPU, 1 (satu) orang dari unsur Bawaslu, dan 5 (lima) orang tokoh masyarakat. “5 (lima) orang tokoh masyarakat adalah 2 (dua) orang nama tersebut di usulkan oleh presiden, dan 3 (tiga) nama itu diusulkan oleh DPR,”jelasnya.


Setujui 3 Nama DKPP

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR telah menyetujui 3 (tiga) nama calon anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yaitu Jimly Asshidiqie, Saut Hamonangan Sirait dan Nur Hidayat Sardini. “Apakah semua setuju,3 (nama) calon anggota DKPP,untuk disahkan,”kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso saat memimpin sidang Paripurna DPR, di Jakarta, baru-baru ini. Sebelumnya, dalam laporannya, Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa menjelaskan,proses pemilihan calon anggota DKPP didasari pada penilaian yang menyangkut independensi, moralitas, integritas, profesionalitas serta komitmen calon, pengetahuan dan wawasan bidang hukum, penyelenggaraan maupun

pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang dimiliki. “Proses pembahasan dilakukan oleh Komisi II dalam suasana yang sangat dinamis,demokratis,dan penuh kebersamaan,”kata Agun Dia menambahkan, setelah ini disahkan, Komisi II DPR berharap anggota DKPP terpilih, nantinya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu yakni, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. “Sebagai salah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus pengaduan atau laporan dugaan penyelenggaraan kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu beserta jajarannya sampai ke tingkat bawah,”jelas Agun dalam laporannnya. Agun mengatakan, DKPP sebagai faktor penting dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berkualitas untuk memberikan akuntabilitas penuh terhadap pemenang Pemilu,selain unsur KPU dan Bawaslu. Agun menilai, Ketua DKPP terpilih Jimly Asshiddiqie sangat kompeten karena beliau adalah seorang pakar hukum tata negara yang sudah teruji. “Beliau (Jimly-red) punya pengalaman dalam menangani masalah etika penyelenggaraan pemilu, beliau juga pernah menjadi Ketua Dewan Kehormatan Pemilu yang lalu,”jelas Agun. Kemudian, lanjutnya, Komisi II DPR bersepakat, bahwa orang yang akan mengisi DKPP bukan hanya sekedar pakar, tapi juga memiliki pengalaman empirik tentang tekhnis pelaksanaan kepemiluan itu sendiri, oleh karena itu, DPR mengusulkan pula nama Saud Hamonangan Sirait. “Dan terakhir, kami bersepakat juga, DKPP ini harus banyak membuat pengaturan-pengaturan hukum acaranya, bagaimana proses penanga-

Anggota Komisi II DPR dari F-PPP Numan Abdul Hakim

nan yang harus dilakukan, maka dari itu kita juga merekrut salah satu mantan yang pernah memimpin Bawaslu yaitu Nurhidayat Sardini,”ujarnya Awasi Pemilu Sesuai Jalurnya Anggota DPR dari PPP Numan Abdul Hakim mengatakan, usulan DKPP ini merujuk kasus yang menimpa Andi Nurpati di KPU saat itu. Karena dianggap KPU bermasalah maka perlu disusun suatu lembaga yang menjaga etik dalam penyelenggaraan Pemilu. “Sebelumnya KPU itu merupakan rezim yang memiliki kekuasaan absolut dulu memang ada lembaga adhoc namun itu didirikan oleh KPU sendiri, jadi bagaimana KPU bisa mengadili dirinya kalau dia sendiri bermasalah,”ujarnya kepada Parle. karena itu, lanjutnya, timbul pemikiran Komisi II DPR agar dewan kehormatan itu bersifat permanen. Dahulu kita mengusulkan itu merepresentasikan Parpol namun karena dianggap nuansanya berbahaya akhirnya dibatalkan oleh MK. ‘Sekarang ini satu dari KPU, satu Bawaslu kemudian dua pemerintah, dan tiga dari DPR,”katanya. Menurutnya, DKPP memiliki tugas memantau tugas dan fungsi KPU apakah independen dan sesuai kode

etik Pemilu. “Dewan Kehormatan bisa mengadili karena itu harus dibuat tata acaranya dan nanti apabila bermasalah maka bisa segera diberhentikan. Tugasnya mengawasi penyelenggaraan Pemilu agar berada di jalurnya,”ujarnya. Dia menambahkan, DKPP akan bersifat permanen dan bekerja selama 5 tahun. Mulai dari tahapan hingga Pilpres dan legislatif. “Yang sulit itu mencari nama dan sangat berat karena memang banyak orang kompeten tidak mahu,”paparnya. DKPP, lanjutnya, berada di pusat namun mereka mengawasi penyelenggaran Pemilu di daerah juga. “Kita harapan Pemilu bisa lebih baik dengan adanya lembaga DKPP, karena memang lembaga ini permanen dan kita bisa mengadu ke lembaga ini, yah diharapkankan jauh lebih bagus KPU kedepannya,”katanya. Saat ini telah terpilih Ketujuh anggota yang dilantik tersebut adalah Ida Budhiarti mewakili unsur KPU dan Nelson Simanjuntak mewakili unsur Bawaslu. Sedangkan dari unsur masyarakat yaitu Abdul Bari Azed, Valina Singka Subekti, Jimly Asshiddiqie, Saut Hamonangan Sirait, serta Nur Hidayat Sardini. ***


65

SELEBRITIS

Rhoma Irama

DPR Jadi Tulang Punggung Kebijakan Negara S

foto:internet sorotanutama.blogspot.com

“Saya sekarang ini hanya suporter saja, dalam konteks Pemilukada kandidat yang memenuhi kriteria memang digariskan Allah dan Rasulnya, tentunya akan terpilih, sementara untuk berpartai saya memilih freelance saja.”


iapa sih yang tidak kenal dengan Raja Dangdut Indonesia? Betul sekali Haji Rhoma Irama yang biasa disapa Bang Rhoma ini telah menjadi penyanyi dangdut sejak tahun 1970, beliau telah malang melintang di jagad musik Indonesia, baik sebagai penyanyi dan musisi ternama. Pahit getirnya kehidupan infotaiment sudah dilalui mulai dari mendirikan band musik Gayhand tahun 1963. Tak lama kemudian, ia pindah masuk Orkes Chandra Leka, sampai akhirnya membentuk band sendiri bernama Soneta yang sejak 13 Oktober 1973 mulai berkibar. Bersama grup Soneta yang dipimpinnya, Rhoma tercatat pernah memperoleh 11 Golden Record dari kaset-kasetnya. Pada era kejayaannya dulu, kita catat bahwa semua tayangan televisi, maupun bioskop atau layar tancap selalu menayangkan Rhoma Irama. Bahkan berdasarkan data penjualan kaset dan jumlah penonton film-film tidak kurang dari 15 juta atau 10 persen penduduk Indonesia. ini merupakan catatan tahun 1984 lalu. Wow! Sebagai musisi dia memang terbilang sukses dalam mengumpulkan massa, bahkan tidak hanya di daerahdaerah, lagu dan filmnya Bang Rhoma pun sampai ke Kuala Lumpur, Singapura dan Brunei dengan jumlah penonton yang sangat banyak bahkan sampai pingsan-pingsan orang saat menonton Soneta Group dengan iramanya melayu. Pada 13 Oktober 1973, Rhoma mencanangkan semboyan “Voice of Moslem” (Suara Muslim) yang bertujuan menjadi agen pembaru musik Melayu yang memadukan un-

foto:internet explow.com

berpolitik untuk beberapa waktu, sebelum akhirnya terpilih sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar tahun 1997-1998, dan pada tahun 1998 dia mengundurkan diri sebagai anggota. “Saya sekarang ini hanya suporter saja, dalam konteks Pemilukada kandidat yang memenuhi kriteria memang digariskan Allah dan Rasulnya, tentunya akan terpilih, sementara untuk berpartai saya memilih freelance saja,”terangnya.

Sekarang ini, lanjut Rhoma, memang sangat jauh berbeda pada saat dirinya menjadi anggota dewan, saat ini DPR lebih berfungsi dan lebih dominan daripada eksekutif. “Ini suatu situasi dan kondisi yang bagus buat DPR. Tetapi DPR juga harus selektif dalam menerima anggotaanggotanya, karena DPR menjadi tulang punggung dalam menentukan kebijakan-kebijakan Negara,”ujarnya. (si/as) foto:internet bravomusik.com

sur musik rock dalam musik Melayu serta melakukan improvisasi atas aransemen, syair, lirik, kostum, dan penampilan di atas panggung. “Yang pasti musik Indonesia sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, contohnya saja musisi kita telah digandrungi oleh masyarakat Indonesia sendiri, contohnya group band yang muda seperti Slank, Ungu, Wali, ST12, yang memang sangat digemari di Indonesia,”ujarnya kepada parlementaria. Bung Rhoma merasa sedih sekarang ini marak sekali pembajakan di Indonesia, hal itu membuat kalangan musisi tidak lagi dapat menggantungkan hidupnya dari penjualan kaset, CD musik seperti dahulu kala. “Pemerintah dalam hal upaya memberantas pembajakan dipandang kurang berkomitmen dan serius. Sehingga pada detik ini 90 persen secara fisik dikuasai pembajak,” terangnya dengan nada miris. Menurut Rhoma, ini tidak hanya artis dan label rekaman yang dirugikan tetapi negarapun dirugikan dari devisa pajak yang dihasilkan dari industri musik ini. “Jadi kerugiannya bukan hanya pada artis dan label tetapi juga merugikan devisa negara, itu pajak dari musik bisa mencapai Triliunan pertahun,”paparnya. Mengabaikan bajakan, tegasnya, bukan saja mengabaikan devisa Negara yang sangat potensial dari music, tetapi juga nasib dunia hiburan kitapun akan hancur kedepannya. “Jadi perlu ada perhatian khusus untuk hal itu, untuk kepentingan bukan hanya seniman, tetapi juga kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, karena ada potensi devisa yang besar di situ,”katanya. Politik Praktis Dahulu Bang Rhoma juga sempat terlibat dalam dunia politik. Di masa awal Orde Baru, ia sempat menjadi maskot PPP, setelah terus dimusuhi oleh Pemerintah Orde baru karena menolak untuk bergabung dengan Golkar. Rhoma Sempat tidak aktif


PERNIK

DPR Kampanyekan Gaya Hobi Sehat

Acara Sepeda Sehat Senayan memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-104

K

ompleks gedung Parlemen Senayan Jakarta terasa berbeda pada Minggu (27/5) pagi. Di halamannya telah didirikan tenda, panggung hiburan serta berbagai macam stand dan yang paling mencuri perhatian adalah adanya sebuah gapura yang terpancang sebagai penanda start. Hari itu Koordinatoriat KORPRI DPR-MPR-DPD menyelenggarakan acara Sepeda Sehat Senayan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-104 tahun 2012 yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Kegiatan bersepeda santai ini baru pertama kali dilaksanakan di lingkungan Parlemen. “Ini adalah kampanye. Kampanye hidup sehat dalam memanfaatkan kendaraan anti polusi” Demikian penegasan ketua DPR RI

68

Marzuki alie pada sambutannya pada acara pembukaan kegiatan Sepeda Santai ini. Menurut Marzuki Alie, kita harus berupaya menjaga badan atau diri kita tetap sehat, dengan menerapkan prinsip Mensana en cooproresano bahwa di dalam tubuh yang sehat Insya Allah akan terbangun jiwa yang sehat,”ujarnya Lebih lanjut, Marzuki mengingatkan betapa pentingnya berolahraga secara rutin, setidaknya ikut partisipasi dalam olahraga Jumat yang memang diselenggarakan di kompleks parlemen ini. “Makanya kalo kita olahraga tiap Jumat maka Insya Allah pikiran kita ikut sehat. jadi bagi semua yang ada di lingkungan Senayan ini, saya mengajak mari berolahraga Jumat, kalau tidak pikirannya tidak


sehat.. rame terus DPR ini..” yang disambut gelak tawa para hadirin. Dia menambahkan, fasilitas di lingkungan DPR beraneka macam ada senam, ada jalan santai, fitness, futsal, voli, badminton dan lain sebagainya, yang kesemuanya dilaksanakan di lingkungan DPR MPR DPD ini. Sayangnya tidak banyak anggota DPR MPR DPD atau mungkin juga pimpinannya yang hadir mengikuti kegiatan tersebut, demikian karyawan-karyawan dari kesetjenan yang selayaknya memanfaatkan fasilitas olahraga yang sedemikian mahal. Menurutnya, kita tahu lingkungan segar tidak banyak di ibukota, sedangkan di Senayan ini dengan banyaknya pohon-pohon, masih diharapkan oksigennya masih bagus, fresh. Langitnya juga masih berwarna

biru, walaupun kita tahu rumputnya mulai menguning. “Kedua kita juga mengkampanyekan penggunaan alat transport yang bebas polusi dan bebas BBM (Bahan Bakar Minyak). Semua harus dibatasi, ini realita,” kata Marzuki. Dan yang terakhir, dirinya menghimbau pada pemerintah daerah agar memberikan fasilitas untuk orang bersepeda. “Kita khawatir orang bersepeda ketabrak mobil. Di Jakarta ini saya sebenarnya ingin bersepeda dari rumah ke kantor sekaligus olahraga. Tapi khawatir, jalan bersepedanya tidak ada, jalan orang nya tidak ada, jalan motor pun campur aduk dengan jalan roda empat. Nah kita ini menghimbau pada media tolong sampaikan agar pemerintah memberikan hak rakyat untuk bersepeda, supaya udara ini segar” pungkasnya. Suasana semakin meriah oleh atraksi Marching Band yang dilakukan puluhan siswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan juga aksi akrobatik sepeda freestyle dari sponsor. Seorang freestyler melakukan aksi downhill, menuruni anak-anak tangga gedung Nusantara atau terkenal dengan sebutan gedung Kura-kura yang menjadi icon kompleks parlemen. Dengan keahliannya dia mengayuh kencang sepeda gunungnya, sehingga beberapa kali melayang dan sampai mendarat dengan sempurna di pelataran bawah. Acara ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari dan Sekjen DPR Nining Indra Saleh beserta jajarannya yang turut ambil bagian menjadi peserta bersama hampir seribu orang lain yang terdaftar. Peserta dilepas pada pukul 08.00WIB oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri Setjen DPR Setyanta Nugraha dengan mengibarkan bendera. Ketua DPR yang bersiap di garis start paling depan mulai mengayuh diikuti para peserta di belakangnya. Rute yang dilalui meliputi seputaran senayan sampai dengan bunderan hotel Indonesia dan kembali ke senayan.

Onthel Unik Peserta umum mengenakan kaos dan merchandise dari panitia, sebagian lagi tampil unik dengan gaya masing-masing. Terlihat sekelompok peserta dengan sepeda onthel kuno lengkap memakai atribut klasik berupa baju safari perlente dan topi bundar khas tempo dulu. Mereka adalah klub sepeda kuno yang bernama Konde, Komunitas Onthel Delima. Ketua Konde Harry Budiono mengatakan, dirinya memperoleh informasi mengenai kegiatan ini dari anggotanya yang bekerja di Sekretariat jenderal DPR. “Sebelumnya kami sudah berkunjung ke taman di kompleks DPR yang ternyata adalah taman yang bagus, sehingga kami semakin tertarik dan tigapuluhan orang dari kami sepakat untuk turut serta” ungkap pria berusia 52 tahun ini.. Komunitas ini berangkat dari kesamaan hobi bersepeda santai dari warga kompleks Delima, Kembangan Jakarta Utara yang sekarang sudah meliputi Kedoya, Srengseng, Meruya, Kosambi. Ketika pada 2006 anggotanya semakin banyak dan adanya tren bersepeda manggunakan sepeda onthel, maka pada 2007 mereka beralih dari komunitas funbike biasa menjadi komunitas sepeda onthel. Bahkan demi menarik para anggota, diadakan subsidi untuk pembelian sepeda onthel sebesar 200 ribu perorang. Untuk penggalangan dana, selain didapat dari iuran, mereka juga rajin mengikuti berbagai pameran yang memajang sepeda onthel sebagai asset benda kuno. Sebagai komunitas yang telah berdiri selama 6 tahun, Konde dianggotai beraneka latar belakang profesi dan usia. “Asal sehat dan ingin sehat mari bergabung di komunitas ini” tambah Harry. Berbeda bagi Suyatno, dengan mengenakan beskap dan udeng (tutup kepala kain batik Jawa), peserta yang juga memakai sepeda onthel ini belum bergabung dengan komunitas manapun. Ia mengajak istri dan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan ini. “Jadi kita daftar aja untuk

meramaikan acara, juga untuk kebersamaan kita dalam rangka kesehatan, termasuk kesehatan keluarga saya,” paparnya. Pegawai Setjen DPR bagian administrasi keuangan ini bercerita mengenai sepeda antiknya yang merupakan warisan dari sang Ayah “Sepeda Ini pemberian bapak saya. yang sudah sepuh, saya sudah juga berpesan, sepeda ini jangan dijual, karena saya senang dan penuh kenangan. Makanya setelah tidak dipakai, saya bawa dari Jawa” ungkap pria yang berasal dari Wonogiri ini. Sepeda onthel antik masih dapat dijumpai di beberapa tempat di pulau Jawa, seperti Purworejo, Purwokerto, dan beberapa daerah lainnya. Mendekati pukul 09.00 WIB, para peserta mulai memasuki kompleks Gedung Parlemen. Tiba di garis akhir, acara tidak langsung ditutup dengan pembagian undian, melainkan peserta bisa menikmati suguhan panggung hiburan dengan penampilan berbagai band beraneka jenis musik, ada gambangkromong, rock n roll, dangdut dan campursari. Penampilan lain juga meliputi aksi sejumlah freestyler yang menantang adrenalin dengan atraksinya pada papan freestyle. Di lokasi sekitar terdapat stan-stan yang diisi kios makanan, aneka barang dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Para peserta yang rata-rata membawa keluarga, terlihat menikmati kegiatan hari minggunya yang bisa dibilang spesial ini. Antusiasme ini bertahan hingga acara berakhir. Ratusan hadiah berupa sepeda berbagai tipe dan aneka gadget selesai diundi pada pukul 13.00 WIB. Sebuah kegiatan yang sangat positif yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara rutin, Bila target awal peserta diprioritaskan untuk kalangan Parlemen Senayan maka selanjutnya dirasa perlu diselenggarakan dan dipromosikan untuk masyarakat umum, supaya gema olahraga untuk udara bersih ini benar meluas dan budaya hidup sehat dapat dilakukan segala kalangan. (ray)


69

POJOK PARLE

Serba Salah

Komisi V DPR saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Perhubungan, Ketua Basarnas, Ketua KNKT, Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), PT Angkasa Pura II, GM. ATS, Direktur Utama PT Trimarga Rekatama terkait masalah kecelakaan Sukhoi.

R

apat Komisi V DPR yang digelar tanggal 28 Mei 2012 mungkin menjadi hari yang dinanti-nantikan para insan Pers dan masyarakat Indonesia. Betapa tidak, setelah terjadinya musibah kecelakaan Sukhoi SJ 110 yang jatuh di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat, untuk pertama kalinya DPR memanggil Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya. Saat itu, Komisi V DPR mengundang Menteri Perhubungan, Kepala Badan SAR Nasional, Kepala BMKG, Ketua KNKT, Dirut PT. Angkasa Pura II dan jajaran ATS Jakarta, Dirut PT. Trimarga Rekatama beserta jajaran terkait lainnya. Agenda rapat Komisi V kali ini memang sangat diminati awak me-

70

dia, selain membahas legalitas penerbangan Sukhoi SJ 100, kronologis terjadinya kecelakaan Sukhoi SJ 100, juga membahas evakuasi korban kecelakaan Sukhoi SJ 100. Tak heran, ruang rapat Komisi V penuh sesak, wartawan, fotografer, cameramen TV berjubel memenuhi isi ruangan. Bahkan, di depan pintu pun dipenuhi para wartawan, sehingga anggota yang akan masuk ruangan tersebut sedikit harus berdesakdesak. Paparan dimulai oleh Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan yang menyampaikan legalitas pesawat Sukhoi Superjet 100 masuk ke Indonesia sudah sesuai dengan Dasar Hukum Penerbangan secara Internasional, maupun secara Nasional.


Ijin penerbangan Demo Flight untuk promosi (Joy Flight) juga mendapat legalitas ijin dari Diplomatic Clearance dari Kementerian Luar Negeri, Security Clearance dari TNI dan Flight Clearance dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Usai Menteri Perhubungan menyampaikan paparannya, giliran Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow mempersilahkan Ketua BMKG menyampaikan kondisi cuaca di sekitar lokasi kecelakaan pesawat Sukhoi. Ketua BMKG Sri Woro B. Harijono menyampaikan bahwa terkait dengan musibah pesawat Sukhoi Superjet 100 tidak ditemui adanya cuaca signifikan yang dapat mempengaruhi penerbangan (tidak ada awan Cumulonimbus).

Cumulonimbus adalah awan konventif yang ketinggian dasar awan sekitar 600 m dari permukaan tanah dan puncak awan dapat lebih dari 10.000 m. Atau awan yang bisa menimbulkan hujan lebat dan angin kencang. Dalam menyampaikan paparannya, Sri Woro membacakan dengan cepatnya, bahkan tidak ada kesempatan dia untuk berhenti, sehingga apa yang disampaikannya tersebut terdengar kurang begitu jelas bagi yang mendengarnya. Lama kelamaan kondisi ini membuat salah seorang anggota Komisi V Joseph Nae Soi, melakukan interupsi. “Ketua, mau kemana Ibu Woro itu, kok seperti orang dikejar-kejar, saya tidak jelas mendengarnya “ katanya memprotes cara penyampaian Ketua BMKG. Mendengar interupsi salah seorang anggota, maka Yasti pun mengatakan : “ Bu Woro, bisa agak pelan sedikit, supaya anggota bisa mendengarkan dengan jelas,” katanya. Sambil sedikit bingung, Sri Woro menurunkan kecepatan membacanya, sehingga suara tersebut jelas terdengar. Saat mulai membaca tadi, mungkin Ketua BMKG memprediksikan alokasi waktu mengingat begitu banyaknya mitra kerja Komisi V yang akan me-

Anggota Komisi V DPR Joseph Nae Soi

nyampaikan paparannya. Alhasil, dia membaca dengan cepat, tanpa dia menyadari suara tersebut kurang jelas terdengar. Melihat suasana itu, para wartawan yang duduk bergerombol di dekat pintu masuk berbisik pada temannya :” kasihan ya menteri dan mitra-mitra yang lain,” katanya serius. Menjawablah temannya: ”memangnya kenapa kok kasihan,” jawab temannya. Menjawablah temannya lagi :” Gimana nggak kasihan, ngomong ke-

Wartawan saat peliputan rapat Komisi V DPR

cepetan salah, ngomong kelamaan dan terlalu panjang juga diinterupsi, kan serba salah jadinya,” jawabnya. “Wah belain ya, kalau nggak mau terima ya jadi anggota dulu,” jawab temannya sambil tertawa terkekehkekeh. “Dasar kamu, ini serius, lihat saja wajah Bu Woro yang bingung dibuatnya,” kata wartawan tadi bersimpati. “Iya ..... ya ....... aku juga merasakan kebingungan itu kok,” jawab temannya yang akhirnya serius menanggapi omongan temannya. (tt)

Suasana rapat Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan


71

POJOK PARLE

72


Sebagaimana tercatat dalam Risalah

Recommend Documents