LAPORAN SEMENTARA LOKASI
Kelurahan
: Mataram Barat
Kecamatan
: Mataram
Kota
: Mataram
Propinsi
: Nusa Tenggara Barat
Kategori
: Partisipasi Perempuan Rendah
Tim
: Ary Wahyono dan Marini Purnomo
Kelurahan Mataram Barat pada awalnya teridiri dari 14 lingkungan. Kini, kelurahan Mataram Barat telah dimekarkan menjadi 3 kelurahan, yakni kelurahan Punai, Gomong dan Mataram Barat. Dari 14 lingkungan terpecah menjadi : 1. Kelurahan Punia meliputi Punia Jamak (Sasak), Punia Sabe (Sasak), Karang Kelayu(Sasak), Karang Ketang (Sasak), dan Karang Timbal (Bali), 2. Kelurahan Gomong meliputi Gomong Sakura (Sasak), Gomong Barat (Sasak), dan Gomong Lama (Sasak). 3. Kelurahan Mataram Barat meliputi Karang Medain Barat (Bali), Karang Medain Utara (Bali), Karang Seraya (Sasak), Gomong Timur (Sasak), dan Karang Taruna (campuran) Lokasi lingkungan yang memiliki penduduk miskin terkonsentrasi di lingkungan Karang Kelayu (Punia), Karang Katen (Punia), Karang Mendain (Punia), Karang Taruna (Punia), Gomong Lama (Gomong), Jadi dengan demikian penduduk miskin paling banyak terdapat di kelurahan Punia, namun demikian dari lingkungan tersebut, Karang Kelayu dan Karang Katen adalah lingkungan yang memiliki permukiman padat dan kumuh. Kedua permukiman kebetulan dihuni oleh penduduk asli Lombok (etnis Sasak). Sementara permukiman di lingkungan Karang Mendain dihuni orang Bali, sedangkan Karang Katuran lingkungan penduduk campuran Bali dan Sasak. Kondisi permukiman miskin di lokasi P2KP ini dapat dijelaskan dari sejarah hubungan sosial di masa lalu kedua etnis tersebut. Berbagai informan yang kita wawancarai menunjukkan bahwa orang Bali dahulu tuan tanah, khususnya tanah persawahan. Karena itu, pada umumnya warga penduduk di permukiman Bali memiliki rumah dan pekarangan, tidak ada orang Bali yang kontrak rumah. Berbeda dengan orang Lombok. Orang Lombok khusunya di lingkungan Punia Sekayu sebenarnya dahulu memiliki pekerjaan sebagai buruh tani di sawah-sawah milik orang Bali, hal ini seperti apa dikemukakan oleh seorang warga lingkungan Punia Kelayu, yang kini berusiar 47 Tahun, sebagai berikut:
“ Saya ketika berumur 15 Tahun membantu Orang tua saya bekerja membajak sawah milik orang Bali yang sekarang menjadi sawah beton. Ayah saya memborong
pekerjaan bajak sawah yang mendapat upah 100 kg padi (gabah basah) setiap 1 hektar sawah” Banyak tanah persawahan dikuasai orang Bali. Ini terjadi karena komunitas Bali di Mataram telah ada sebelum kedatangan Belanda. Seperti diketahui bahwa Kerajaan Karang Asem yang berpusat di Bali, yang menguasai Lombok melalui anak kerajaannya, yaitu Kerajaan Cakranegara dengan dibantu oleh empat kerajaan bawahannya yang merupakan kerajaan Hindu pula, yakni Pugutan, Pagesaan, Mataram dan Kahuripan. Pengaruh kerajaankerajaan ini telah menghasilkan komunitas Bali yang cukup besar di Lombok, khususnya di kota Mataram. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan wilayah kota Mataram terutama sejak zaman Orde Baru, yakni ketika terjadi pembentukan Kotip Mataram (1979) dan Kotamadya Mataram (1994), telah terjadi konersi lahan persawahan menjadi kawasan perkantoran, Kampus Unram. Akibatnya penduduk Lombok tidak lagi bisa mengerjakan lahan persawahan. Dari sinilah kemudian munculnya kantong kemiskinan seperti di Punai Sekayu yang kita lihat sekarang ini. Orang Lombok yang latar belakang petani ini tidak mampu melakukan adaptasi perkembangan kota, mereka sekarang ini memiliki pekerjaan sebagai tukang cat, tukang kayu, tukang bendi. Mereka tidak memiliki skill. Karena itu tidak bisa terserap di sektor informal perkotaan, kecuali sebagai tukang parkir.
A. Ringkasan Hasil (Temuan) Sangat Sementara Pertanyaan 1 : Apakah masalah-masalah, hambatan-hambatan dan juga peluangpeluang utama yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi-sosial dan politik perempuan, khususnya berhubungan dengan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Tidak ada masalah yang dihadapi kaum perempuan dalam melakukan aktiVitas di wilayah publik, termasuk aktif dalam kegiatan P2KP di kelurahan ini. Terdapat anggota BKM yang sebagian besar adalah kaum perempuan sebenarnya proses alamiah saja, Warga perempuan yang terpilih sebagai anggota BKM adalah warga masyarakat yang memang aktif di masyarakat, baik sebagai kader Posyandu, PKK, dll. Warga yang aktif pada umunya adalah kaum perempuan. Pemilihan BKM diawali dari pemilihan wakil-wakil lingkungan yang dilakukan oleh warga masyarakat lingkungan. Warga masyarakat lingkungan umumnya sudah mengetahui warga yang aktig di kegiatan sosial kemasyarakatan. Dari sinilah, kebanyakan kaum perempuan yang terpilih sebagai wakil lingkungan untuk menjadi calon anggota BKM. Anehnya pada waktu pemilihan anggota BKM tahun 2004, yang terpilih sebagai koordinator justru bukan seorang perempuan. Jadi disini jelas ada perempuan yang memilih kaum lelaki. Fenomena pembentukan BKM di kelurahan Mataram barat tidak jauh berbeda pada pemilihan BKM di Bima dimana terjadi perempuan cenderung memilih lelaki, yakni I Gede Alit . Dalam perjalanannya, masa jabatan koordinator BKM tidak berlangsung lama karena terlibat kasus pengelolaan dana P2KP yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. I Gede Alit akhirnya mundur dari P2KP. Lalu, diadakan pemilihan BKM lagi dan terpili seorang perempuan (Hajah Asiah), yang menang 1 suara dengan Burhanudin.
Hajah Asiah adalah seorang perempuan yang memiliki personality di atas rata-rata seorang perempuan di kelurahannya. Orangnya suka bicara, berani berdebat, ambisius. Ibu hajjah yang seorang Janda berumur sekitar 60 tahunan, ini seorang aktiis LSM yang memililiki mobilitas dan pengalaman keluar masuk perkantoranm. Ia cukup dominan dalam pengambilan keputusan di level BKM sekarang ini. Kepemimpinan perempuan BKM cukup mampu menjalankan kegiatan program terlepas dari persoalan P2KP yang dihadapi. Personality yang demikian, membuat dirinya sangat dominan dibandingkan anggota BKM lainnya. Semua keputusan di BKM praktis berada di tangan dirinya. Namun demikian, munculnya ibu Hajjah Asiah menjadi koordinator BKM yang sangat aktif, disatu sisi dimaklumi karena sebagian besar anggota BKM tidak aktf dan pasif. Tetapi disisi lain, personality Hajjah Asiah yang dinilai kontroversial, Banyak orang yang tidak menyukai karena dianggap tidak memiliki etika dalam bergaul dengan orang lain. Hajah Asiah ini justru tidak disukai warga dari kalangan lingkungan sendiri (Karang Kelayu). Tetapi, untuk melengserkan dari koordinator BKM tidak mungkin karena tidak ada bukti kesalahan penggunaan uang. Namun demikian, warga yang tidak suka kepemimpinannya, berupaya membangun wacana ”orang luar” yang tidak pantas duduk sebagai pengurus BKM dan tuduhan tidak transparansi dalam menjalankan program BKM. Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan kolektip di dalam BKM yang mayoritas anggotanya adalah kaum perempuan, ternyata tidak berjalan dengan baik. Terjadi ketidakkompakan. Saling menjatuhkan satu sama lain. BKM hanya dijalankan oleh 3 orang saja (Hajah Aisiah, Anggraeni dan Burhan. Bagi anggota BKM yang aktif selalu mengemukakan bahwa sebagain besar anggota BKM sulit diajak rapat. Setiapkali diundang selalu tidak datang dengan alasan kesibukan, tetapi di pihak lain, ada anggota yang merasa tidak pernah diundang rapat. BKM tidak pernah rapat. ada anggota BKM yang kecewa karena pada saat dana turun tidak diajak lagi, ada anggota BKM yang mengundurkan diri karena merasa tidak pernah dilibatkan pada saat dana akan turun, apalagi pada saat dana turun. Besarnya jumlah perempuan pada kepengurusan BKM dalam perjalannya tidak menjamin kebersamaan di antara mereka (kolegial). Tidak terjadi proses belajar bersama tetapi sebaliknya konflik di antara mereka. Dominasi segelintir orang saja yang aktif di BKM ini sebenarnya tidak jauh berbeda apa yang terjadi di Bima. Fenomena ini terualang di Mataram. Ini artinya bahwa terjadinya dominasi segelintir anggota BKM itu tidak ada hubungan dengan Jender. BKM di Serae dan Sambinae dominan lelaki, sedangkan di Mataram Barat yang dominan adalah perempuan. Keduanya tidak ada kepemimpinan kolektip. Namun demikian, tidak terjadi pada kegiatan dana bergulit. Di Mataram I (Kelurahan Mataram Barat), program dana bergulir tidak berjalan. Kegagalan dana bergulir inji disebabkan : (1), terjadi gerakan tidak usah membayar dana bergulir karena hal itu merupakan dana pemerintah. Dana bergulir itu sama saja dengan dana pemerintah, atau sering disebut ”uang datu”; jadi dana pinjaman itu tidak harus dikembalikan. (2), Dana bergulir macet karena dana itu diberikan kepada warga miskin yang sesuai dengan daftar di PJM Prognangkis, yang pada umumnya pemimjam tidak layak diberikan pinjaman. Hal ini berbeda dengan di Bima, dimana BKM sangat selektif memilih warga yang diberikan pinjaman.
Peluang perempuan berpartisipasi dalam P2KP terbuka terutama perempuan yang biasa aktif sebagai kader di kelurahan. Karena itu, latar belakang relawan dan anggota BKM adalah kader yang sering aktif di kelurahan, baik itu kader Posyandu, kader PKK, dan kader-kader lainya termasuk pengurus remaja masjid. Ajakan aktif di P2KP pada umumnya terjadi di kelurahan. Selain itu, warga masyarakat mengetahui siapa saja yang biasa sebagai kader dan aktif di kelurahan. Karena itu, ketika dilakukan penunjukkan atau pemilihan, maka secara otomotis kalangan perempuan yang tampil sebagai kader P2KP. BKM yang berada di tingkat kelurahan tampaknya tidak mampu mengatasi atau mengontrol kegiatan yang tersebar di beberapa lingkungan. Warga masyarakat yang menjadi di sasaran P2KP sangat luas. Warga masyarakat tersebar di 14 lingkungan yang memiliki karakteristik sosial-budaya yang berbeda. Di Mataram Barat misalnya, ada lingkungan Bali, ada lingkungan Lombok, ada lingkungan campuran. Ada lingkungan orangorang kaya. Karakteristik komunitas yang beragam ini tampaknya tidak mampu ditangani BKM secara kolektif. Karaktarsitik warga masyarakat ini berpengaruf terhadap keaktifan BKM. Ada anggota BKM yang terkonsentrasi di lingkungan dianggap wilayah kantong miskin, sebaliknya ada anggota BKM yang berada di lingkungan yang jumlah warga miskin sedikit. Ada anggota BKM sudah tidak mau aktif karena jumlah warga miskin sedikit. Belum lagi soal hubungan antara BKM dengan ketua lingkungan. Ada protes seorang kepala lingkungan yang merasa tidak pernah diajak bicara soal program. Koordinator BKM dalam menjalankan kegiatan tidak pernah konsultasi dengan ketua lingkungan.
Pertanyaan 2 : Apa peran elit perempuan dalam kerelawan lokal, dan sejauh mana keterlibatan mereka mempengaruhi perempuan miskin sebagai penerima BLM ? Rekruitmen relawan dilakukan di tingkat lingkungan dan RT dan pada umumnya warga masyarakat cenderung memilih warga yang aktif di kalurahan atau di kegiatan sosialkeagamaan, seperti kader Posyandu, kader PKK, Remaja Masjid, atau kader-kader lain yang sering pendataan. Orang-orang yang aktif seperti ini yang menjadi relawan ketika P2KP diimplementasikan. Karena pada umumnya kader yang aktif di kelurahan adalah seorang perempuan, maka mereka yang terpilih menjadi relawan kebanyakan kaum perempuan. Juga, proses pemilihan relawan yang dilakukan melalui jalur kader. Dengan demikian, kecil sekali relawan yang berasal dari elit masyarakat, kalaupun ada relawan yang dari pakai nama baiq atau lalu tetapi secara status ekonominya rendah, ada juga relawan yang berlatar belakang guru. Jadi secara singkat dapat dikatakan elit perempuan aktif dalam kegiatan kerelawanan lokal dapat dikatakan tidak ada, Kita juga sempat menenemui seorang perempuan elit, tetapi dia tidak aktif di P2KP. Informan ini aktif di jalur lain, seperti pengajian dan PKK (karena sebagai sebagai istri kepala lingkungan Kampung Jawa). Relawan di kelurahan ini dapat dibedakan menjadi dua: relawan lama (2004) dan relawan baru. Relawan lama yang terlibat dalam siklus P2KP dan relawan baru yang belum pernah mendapat pelatihan soal kerelawanan. Pada umumnya relawan lama tidak ada yang aktif. Relawan lama yang aktif berada di kepengurusan BKM.
Warga miskin yang menerima BLM di kelurahan ini pada umumnya adalah warga miskin sesuai dengan daftar Prognangkis, seperti bedah rumah dan juga dana bergulir. Dari berbagai wawancara, mereka penerima BLM ini ditentukan oleh musyawarah di lingkungan masing-masing. Karena itu, banyak perempuan miskin sesuai dengan daftar PJM Prognangkis diberikan dana berguir. BKM tidak pernah sendiri dalam pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan P2Kp di sini peranan Kepala Lingkungan cukup besar, Begitu besarnya peranan Kepala Lingkungan ini terjadi kasus seorang kepala lingkungan menunjuk dirinya menjadi Ketua KSM Ekonomi (Gomong Lama dan Kampung Jawa 1 ). Bahkan, dalam implementasi terjadi kasus KSM ekonomi fiktif atau Ketua KSM memberi contoh tidak mau mengangsur pinjaman. Akibatnya semua anggota KSM kompak tidak mau membayar pinjaman dana bergulir.
Pertanyaan III. Sejauhmana fasilitator perempuan mempengaruhi partisipasi perempuan (miskin) dalam P2KP? Dana bergulir adalah kesempatan perempuan miskin dapat berpartisipasi. Apalagi di kelurahan ini, warga miskin yang dapat dana bergulir sesuai dengan daftar PJM Prognangkis. Oleh karena itu, partisipasi perempuan miskin dalam arti sebagai kelompok pemanfaat di keluarahan ini cukup besar. Pengurus BKM yang sebagian besar pengurusnya perempuan itu lebih taat menggunakan daftar warga miskin di PJM Prognangkis sekalipun pada akhirnya menjadi persoalan, yakni kemacetan angsuran dana bergulir. (Bandingkan dengan Bima dimana pengurus BKM berani keluar dari daftar Warmis pada PJM Prognangkis). Sejak tahun 2004, tim fasilitator kelurahan di Mataram Barat selalu terdapat anggota perempuan. Namun demikian, agak sulit melihat pengaruh faskel perempuan pada perempuan miskin dalam P2KP karena tidak semua perempuan miskin, baik yang kelompok pemanfaat atau bukan tidak mengetahui semua nama faskel Mataram Barat. Bahkan, ada warga miskin tidak mengetahui persis ketua BKM Mataram Barat. Namun demikian, menurut anggota BKM semua fasilitator di kelurahan dinilai bekerja dengan baik, misalnya soal kemacetan angsurandi KSM, fasilitator menganjurkan untuk ikut terjun langsung ikut menagih anggota KSM yang tidak mau membayar pinjaman dana bergulir. Ketika kita sedang melakukan FGD tiba-tiba ada seorang Faskel yang masuk dan tidak begitu peduli dengan kegitan FGD relawan yang sedang kita lakukan, Faskel ini tampaknya lebih berkepentingan terhadap pengisian loog book sebagai laporan kegiatan mereka komunikasi dengan warga masyarakat. Menurut BKM, pengisian loog book itu sebenarnyaa hanya formalitas saja dan stempel. Apa yang tertulis di loog book tidak menggambarkan kegiatan yang sebenarnya. Anggota BKM sudah mengerti soal ini. Pola komunikasi seperti ini menggambaarkan bahwa antara faskel dan BKM saling melindungi dalam konteks kegiatan P2KP di lapangan. Karena itu setiap kali ditanyakan sejauhmana peran fasekel dalam pendampingan jawaban, dan sebaliknya ketiga faskel ditanyakan kegiatan BKM di lapangan.
1
KS M Ekonomi di Kampung Jawa terjadi kasus dimana dana bergulir tidak disalurkan ke anggota melainkan dimanfaatkan sendiri oleh Ketua KS M yang sekaligus kepala lingkungan.
Pertanyaan IV. Strategi peningkatan kapasitas yang didorong permintaan, apakah yang sesuai dengan kebutuhan perempuan di lokasi penelitian dan hubungan apa yang memungkinkan untuk kegiatan peningkatan kapasitas yang ada sekarang ini di berbagai bidang/departemen Kegagalan dana bergulir di kelurahan ini menjadikan tidak ada antusiame semua pihak untuk melanjutkan lagi dana bergulir. Padahal, dana bergulir (KSM Ekonomi) adalah salah satu program yang bisa diharapkan untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Ada suatu pertanyaan yang selalu kita kemukakan di kalangan anggota KSM yang macet, yaitu mengapa jika meminjam di koperasi atau sering disebut bank subuh, yang bunganya besar itu tidak pernah menunggak ? Warga miskin melihat uang dari koperasi bukan uang pemerintah yang tidak usah dikembalikan. Selain itu, cara penagihan koperasi cukup serius. Peminjam yang belum bayar anggsuran dicari siang-malam. Penagih pada koperasi adalah karyawan koperasi yang bukan warga setempat, bukan tetangga. Berbeda dengan KSM ekonomi. Dari FGD yang kita lakukan, para ketua KSM merasa sungkan dan tidak mau berkonflik dengan tetangga untuk menagih angsuran. Karena itu, hampir semua pihak kaum perempuan tidak begitu lagi merespon program dana bergulir lagi, bahkan ada seorang kepala lingkungan merasa keberatan jika ada program dari pemerintah yang turun di lingkungannya. Program seperti dana bergulir membikin pusing seorang kepala lingkungan. Strategi program apa yang sesuai dengan kebutuhan perempuan ? Dari FGD yang dilakukan di kalangan KSM perempuan cenderung memilih bantuan yang sifatnya sosial, seperti kursus menjahit, beasiswa atau bantuan lainnya yang bukan permodalan, misalnya ketrampilan membuat makanan, seperti kerupuk ikan, atau peralatan dan sejenisnya.
Pertanyaan V : Strategi apa yang dapat membahas kesenjangan reaksi gender sebagai bagian dari budaya proyek di semua tingkatan. Dibandingkan Bima, pola hubungan suami-istri agak beda. Lelaki sebagai KK di RT miskin di Bima masih ada tanggungjawab untuk menutupi kekurangan penghasilan keluarga dan istri membantu. Suami-istri di keluarga Miskin bekerjasama mencari nafkah, seperti terjadi pada pemecah batu di kelurahan Sambinae. Hal ini tidak terjadi di Mataram Barat. Ada kesan lelaki sebagai suami tidak peduli dengan kekurangan ekonomi yang dihadapi. Di kelurahan Mataram Barat kita sering kali mendengar pada setiap kali melakukan wawancara dan FGD, yakni bahwa lelaki sebagai kepala rumah tangga banyak mengangur di keluarahan sini banyak yang menganggur, sifat pekerjaan tergantung musim, jika ada order pekerjaan cat, bahkan ada yang mengatakan lelaki disini mencari uang dengan berjudi ”babotoh”, dan tidak mau bekerja. Informasi seperti ini tidak dijumpai di Bima. Beban peranan ekonomi pada RT miksin di kelurahan Mataram Barat lebih berat dibandingkan dengan Bima I dan Bima II. Disamping itu, dana bergulir yang diharapkan bisa mengurangi bebab berat kaum perempuan-ibu rumah tangga tidak pernah berjalan. Karena itu kedepan, sebaiknya perlu memberikan keterlibatan faskel tidak hanya berupa pendampingan saja melainkan sebagai pengelolaan dana bergulir dalam KSM dan diorganisir sampai level kecamatan atau kelurahan-kelurahan yang menjadi lokasi P2KP. Strategi ini
penting jika kita belajar dari program simpan-pinjam lain yang lancar (koperasi). Keterlibatan aktif ”orang luar” ini sangat penting karena tingkat kepercayaan antara warga rendah terutama yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Modal sosial sangat rendah. Jadi pengotimalan peranan Faskel ekonomi dalam kegiatan KSM ekonomi sangat penting, yang tidak hanya pada tugas pendampingan tetapi sebagai pengelola kegiatan simpangpinjam KSM-KSM ekonomi di tingkat antar kelrurahan (kecamatan). Peranan faskel nantinya berkurang jika kegiatan KSM-KSM sudah benar-benar mandiri. Pertanyaan VI : Perubahan apakah yang diperlukan rancangan program, mencakup strategi untuk kepegawaian, pelatihan dan program responden gender
Kita belum bisa menjawab pertannyaa ini karena kita belum melakukan diskusi dan FGD dengan faskel, Korkot danKMW. Kegiatan di atas dilakukans setelah pelaksaan kegiatan di Mataram II (Kelurahan Karangpule).
