GUBERNUR JAWA TENGAH
SAMBUTAN GUBERNUR JAWA TENGAH PADA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH JANJI ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA SE- JAWA TENGAH MASA KEANGGOTAAN 2014-2019
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Saya hormati, Kepala BAKORWIL Provinsi Jawa Tengah; Bupati/ Walikota beserta Wakil; Forkompimda; dan para anggota DPRD Masa Keangotaan 2014 – 2019; Hadirin yang Saya hormati;
2
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah atas ridho dan karuniaNya, kita masih diberikan nikmat sehat, dapat bersama-sama hadir menyertai acara Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Masa Keanggotaan 2014 – 2019. Kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang baru saja mengucapkan Sumpah Janji, saya sampaikan “Selamat” mengemban amanat rakyat, telah memilih Saudaraku semua menjadi wakil rakyat, guna menuntaskan berbagai persoalan. Seperti menjaga kedaulatan politik bangsa, merealisasikan kemandirian ekonomi dengan selalu memperhatikan budaya dan kearifan lokal untuk menunjukkan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Inilah mimpi besar bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum. Bapak-Ibu, khususnya para anggota Dewan yang sangat saya hormati,
Panjenengan semua, adalah anggota DPRD pertama yang dipilih melalui pemilihan langsung
3
dengan suara terbanyak. Sedikit berbeda dengan pemilu legislatif tahun 2009 yang lalu, dimana pemilihan langsung tersebut terjadi akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Inilah mandat rakyat yang harus dipegang teguh. Saya memahami betapa rumitnya pileg kemarin, gesekan antar caleg intra dan inter partai terjadi secara terbuka. Pragmatisme politik meminggirkan peran kesukarelaan (voluntarisme) dari pemilih. Sehingga politik wani piro menjadi trend yang menambah sinisme publik pada politik. Semua ini, merupakan satu kehormatan, tetapi sekaligus tantangan untuk menunjukkan bahwa pasca pileg substansi politik akan makin dirasakan rakyat dengan peran optimal bapak/ibu sekalian dalam perumusan kebijakan publik demi kepentingan rakyat. Tantangan DPRD saat ini, adalah menjalankan reformasi politik total untuk menangkis isuisu negatif tersebut, sehingga demokrasi dan demokratisasi bisa dipercaya sebagai proses yang paling pas. Mengapa demikan?
4
Sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Ketua KPK pada akhir tahun 2013 yang lalu, bahwa berdasarkan survey Transparancy International Indonesia (TII) menyebutkan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara terkorup di Indonesia tahun 2009-2010-2011. Pada tahun 2012 dan 2013, DPR masih menempati 3 (tiga) besar lembaga negara terkorup, selain POLRI dan Pengadilan. Maka panjenengan adalah pemegang mandat PR besar ini. Tidak hanya sekedar citra namun juga harus bisa diwujudkan dalam pola pikir, perkataan dan pengambilan keputusan: satunya kata dan perbuatan!. Panjenengan adalah HARAPAN BARU! Tugas berikutnya, adalah menuntaskan agenda reformasi, antara lain otonomi daerah yang seluas-luasnya, penegakkan supremasi hukum, maupun pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
5
Problem hari ini yang tidak segera tuntas, adalah pemberantasan KKN dan penegakan hukum. Maka, anggota dewan harus punya obligasi moral untuk menuntaskan agenda ini. Jangan sampai justru kita yang mengotori, memperkeruh, dan memperlambat jalannya reformasi birokrasi. Itu bisa dilihat dari nyinyirnya masyarakat terhadap partai politik dan dewan. Saya akan menyampaikan beberapa contoh kasus untuk menjadi pembelajaran dan pengingat buat kita semua. Kasus korupsi dana bansos keagamaan di 13 titik daerah senilai Rp 1,3 Milyar pada anggaran 2009, oleh oknum DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah diputuskan pengadilan negeri. Kasus pengaturan anggaran untuk memuluskan sejumlah anggaran dan proyek pada DPRD Banten serta pencucian uang dengan suap mobil; Kasus pengalihan dana bantuan BOS di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 senilai Rp. 17 Milyar;
6
Kasus video porno yang melibatkan anggota DPR RI dan selebritis beberapa tahun yang lalu, ataupun kasus anggota DPR yang asyik menonton film porno pada saat Rapat/Sidang; Kasus indispliner anggota dewan, baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota tidak hadir (mangkir) pada saat Rapat atau Sidang Dewan. Dari sinilah dapat kita petik pelajaran yang baik, bahwa pada hari ini momentum perubahan harus dilakukan DPRD Masa Keanggotaan 20142019. Dan hal itu bisa dilakukan dalam 3 (tiga) ruang gerak. Pertama, melalui regulasi dengan melindungi masyarakat dan kepentingan pihak lain yang telah memilih dan panjenengan wakili. Di situlah peran dalam politik legislasi untuk menyusun Perda bisa diwujudkan. Pemahaman persoalan dan pilihan politik untuk menyelesaikannya akan bisa mewujudkan kualitas Perda yang diharapkan. Jangan pernah ragu untuk bertanya kepada
7
rakyat baik melalui jaring aspirasi maupun saat reses. Disamping itu perlu juga mendengar pikiran-pikiran para ahli. Gunakan teknologi untuk itu, bisa melalui sosial media, media elektronik dengan peralatan elektronik yang tersedia. Kedua, menyusun anggaran. Di dalam politik anggaran, tidak jamannya lagi proses penyusunannya tertutup, tidak partisipatif dan pragmatis. Apalagi hanya berharap mendapat komisi dari dana aspirasi, yang nantinya bisa menimbulkan tuduhan korupsi. Saya sangat yakin saudara adalah orang-orang terpilih dan terbaik yang tidak sedang membuat kalkulasi untung rugi dalam politik. Sehingga, bisa terhindar dari cara berpikir yang keliru : politik wani piro dan piro sing iso tak jupuk untuk mengambalikan modal!. Proses penyusunan anggaran hendaknya mengikuti kaedah yang sudah ditetapkan seperti tahapan yang ada dalam Musrenbang. Parpol hendaknya terlibat sejak dari musyawarah di tingkat desa bahkan dusun. Dewan bisa memformulasikan melalui proses politik untuk
8
menghasilkan program dalam APBD. Disitulah kita harapkan seluruh pembahasan anggaran hendaknya dilakukan secara terbuka, melibatkan masyarakat dan menghadirkan media massa dalam forum persidangan sampai keputusan tercapai. Inilah makna transparansi dan akuntabilitas itu. Ketiga, berkaitan dengan fungsi pengawasan, anggota dewan hendaknya bisa melakukan pengawasan dengan memegang teguh etika politik, visi politik, misi politik, dan platform partai. Sehingga dalam mengawasi jalannya pemerintahan, selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tidak berdasarkan cerita fiksi, dan tidak berdasarkan cerita “katanya”, apalagi didasarkan pada perintah dukun. Bapak-Ibu, itu yang bisa sampaikan pada kesempatan ini.
Saya
Selamat bekerja. Indonesia menunggu peran saudara-saudara untuk merealisaskan cita-cita proklamasi.
9
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan atas usaha luhur kita. Wabilahittaufiq walhidayah. Wassalamu `alaikum Wr.Wb.
GUBERNUR JAWA TENGAH
H. GANJAR PRANOWO, SH
