SAMBUNGAN BERITA Selesaikan Batas Antar Kabupaten Harus Fokus...dari Hal 25

2

Mata Borneo • Agustus - September 2016


43

SAMBUNGAN BERITA

Selesaikan Batas Antar Kabupaten Harus Fokus ......................dari Hal 25 berdampak negatif apabila tapal batas antar kabupaten, antar kecamatan dan antar desa belum kelar karena akan menghambat terealisasinya visi dan misi Bupati Bengkayang. Ia merincikan, tapal batas antar Kabupaten Bengkayang dengan Sambas yang masih belum kelar ialah antara Kecamatan Ledo dengan Subah kemudian Lembah Bawang dengan Tebas. Sedangkan Kecamatan Siding dengan Kabupaten Sanggau. Untuk Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang, masih perlu pembahasan lebih lanjut di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan Kota Singkawang. Batas Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Mempawah telah kelar di Sungai Duri. Sedangkan batas Kabupaten Bengkayang dengan Landak yang belum kelar ialah di Kecamatan Suti Semarang, itu pun menyisakan beberapa titik saja. Untuk menyelesaikan tapal batas, selain seringnya pertemuan pemangku kepentingan antar kabupaten, juga peran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat dibutuhkan. "Tapal batas yang telah kelar, kita sudah tetapkan menggunakan GPS (Global Position Satelit, Red) sehingga mudah dipantau," bebernya. Bahkan, Dalam menyelesaikan Diklat Kepemimpinan Eselon Dua, Pinus Samsudin mengambil tentang batas antar kabupaten. PR terkait tapal batas antar kabupaten, dapat diselesaikan apabila menggunakan target capaian. Ia memisalkan, 2016-2017 fokus penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Bengkayag dengan Singkawang. 2018 fokus penyelesaian tapal batas Kabupaten Bengkayang dengan Sanggau, 2019 fokus penyelesian tapal batas Bengkayang dengan Sambas, 2020 fokus penyelesaian tapal batas Bengkayang dengan Landak. (yopi)

42


BOK REDAKSI

Bok Redaksi

“

“

Pengantar Kabar Utama WUJUDKAN LINGKUNGAN BERSIH, SEMUA STAKEHOLDER MESTI TERLIBAT ...HAL 7 LINGKUNGAN YANG BERSIH DAN INDAH, serta Asri bisa terwujud jika semua stakeholder yang ada di masyarakat mau dan sadar untuk terlibat menjaga lingkungan masing-masing. Tanpa adanya kesadaran dari warga masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing, maka mewujudkan sebuah kota yang nyaman dan sehat karena kebersihannya akan menjadi sulit.

Telusuri Uang Bisnis Narkoba Rp 3,6 Triliun ...hal 10 "Temuan dari PPATK yang diserahkan kepada BNN pada 21 Maret 2016, berupa laporan hasil analisis keuangan mencurigakan senilai kurang lebih Rp3,6 triliun yang diduga kuat merupakan hasil narkotika dalam kurun waktu 2014 sampai 2015 milik jaringan bandar narkoba, Mata Borneo • Agustus - September 2016

..................

04

Pengantar Kabar Utama ..................

05

Pengantar Kabar Utama ..................

06

Kabar Utama

..................

8

Iklan

..................

16

Profil

..................

22

Kabar Bengkayang

..................

25

Kabar Sekadau

..................

29

Kabar Sintang

..................

36

Kabar Kapuas Hulu

..................

38

Celoteh

..................

41

Putri Landak Lulusan IPDN Dengan IPK Tertinggi ...Hal 13 Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengapresiasi keberihasilan Kurnia Pratiwi yang merupakan putri daerah Kabupaten Landak karena mendapat kelulusan terbaik dengan IPK 3.889 dalam Program Diploma D.IV Angkatan XXIII IPDN.

Akhir Jabatan Adrianus Akan Maju KB 1 ...Hal 22 Jika ada peluang tentunya saya akan maju, karena saya masih punya idealisme dan visi untuk membangun Kalimantan Barat. Saya akan bawa visi saya yang di Landak ke skop yang lebih besar yaitu Kalbar, khususnya dalam dunia pendidikan, artinya salah satu cara mengatasi keterbelakangan adalah peningkatan kualitas manusia.

REDAKSI MENERIMA TULISAN BERUPA OPINI DISERTAI CV SINGKAT. KIRIM KE email: [email protected]

3

BOK REDAKSI DAN CATATAN REDAKSI

MATA BORNEO M A J A L A H

I N D E P E N D E N

PENERBIT: Yayasan Swadaya Bina Kalimantan HARGA MAJALAH: Rp. 30.000,- (eceran) dan Rp. 25.000,- (langganan) PENASEHAT HUKUM: Lifkoi Vantar, SH, M.Hum Budi Siswanto, SH PIMPINAN UMUM/ PIMPINAN REDAKSI: L. Sahat Tinambunan REDAKTUR PELAKSANA: Amat Dasa SEKRETARIS REDAKSI: Zakaria Oyop, S.Pd TIM REDAKSI: Nur Hidayah Rohadi Amat Dasa Slamet Ardiansyah Ya’ Syahdan Yohanes Habizan KOORDINATOR LIPUTAN: Amat Dasa BIRO-BIRO: Stepanus R. Joy (Sekadau) Firmus, Abang Indra (Sanggau) Krisantus, Yopi Cahyono (Bengkayang) Susianti (Sintang) Adrianus Hadi, Jumadi, Dara Juanti (Melawi) Fisa Aprianta (Mempawah) Yohanes (Kapuas Hulu) IKLAN DAN MARKETING: Asun Purwanti, SE KEUANGAN: Emmalia, A.Md DESAIN/ LAYOUT: Agus Purwanto FOTOGRAFER: Rohadi SIRKULASI DAN DISTRIBUSI: Asun Purwanti, SE ALAMAT REDAKSI: Jalan Pemuda Tungkul, Komplek Ruko Pasar Rakyat No. 2 Ngabang-Kabupaten Landak 78357 Kalimantan Barat ALAMAT EMAIL: [email protected] BANK BRI CABANG NGABANG: No. Rek. 117801000011568 a.n. Lissius Sahat Tinambunan 081352398088 PERCETAKAN: Kharesya Printing (isi diluar tanggungjawab percetakan)

4

Catatan Redaksi

MENATA KAWASAN UNTUK KENYAMANAN HIDUP RASANY A hampir semua kota-kota yang RASANYA ada di Indonesia sebagian besarnya bermasalah dalam penataan kawasan tata ruang wilayahnya, khususnya Tata ruang kota. Bahkan Jakarta sebagai Ibu kota Negara pun tak luput dari persoalan kesemerawutan tata kota ini; Lalu lintas macet karena buruknya sirkulasi transportasi. Persoalan Banjir karena buruknya drainase. Pemukiman liar dan kumuh, serta Pedagang kaki lima yang tumbuh subur; seketika ditertibkan seketika itu pula mucul kembali. Kota-kota Besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan lainnya memang sangatlah komplek persoalannya dan terus berbenah menata ruaang kota untuk kenyamanan penghuninya dengan segudang persoalan sosial dan keterbatasan lahan. Lantas, bagaimana dengan kota-kota kabupaten yang baru seumur jagung karena baru bermekaran di era otonomi daerah. Haruskah juga terjebak dalam kesemerawutan Tata ruangnya ??!. Belajar dari pengalaman Kota-kota besar yang telah Tua dan Lama. Semestinya kota-kota Kabupaten baru buah pemekaran OTDA tidak mengulangi kesalahan yang sama, membiarkan kesemerawutan kawasan atau tata ruang kota. Tapi apa Mungkin ?!, Manakala Pembiaran-pembiaran dan ketidaktegasan pihak yang berwenang terjadi; karena kemalasan dan kelalaian Petugas lapangan dan lemahnya pengawasan atasan, maupun lemahnya aturan yang ada. Maka; Pedagang Kaki Lima (PKL) akan menjamur mengisi kawasan jalan-jalan sekitar pasar. Lantas pemukiman-pemukiman baru juga bermunculan yang berpotensi kumuh karena tanpa mengikuti aturan Tata Bangunan untuk ke indahan pemukiman. Selanjutnya, Drainase yang ada akan tertutupi, bahkan pemukiman-pemukiman yang liar dipastikan tanpa drainase, jikapun ada tak memenuhi standar, yang ujungujungnya ketika musim penghujan akan membuat kawasan tergenang untuk selanjutnya menjadi banjir. Itu baru realitas

ditataran perkotaan untuk pemukiman dan sektor publik. Untuk kawasan yang lebih luas menyangkut lingkungan kawasan hutan misalnya, maka kerap yang terjadi adalah alih fungsi lahan, dimana kawasan budi daya yang untuk sawah dijadikan perkebunan sawit, biasanya dengan dalih peningkatan PAD. Bahkan sebagian Hutan lindung, Kawasan resapan Air ada juga yang telah tergarap menjadi hutan sawit. Penyalah gunaan fungsi kawasan ini tentunya ke depan akan berdampak pada rusaknya ekosistem yang ujungnya pasti merugikan. Seperti kekeringan, Banjir, erosi serta hilangnya sebagian keanekaragaman hayati. Dus, diperparah dengan aktivitas Pertambangan Tanpa ijin (PETI) dan pembalakan liar (Ilegal logging). Menata kawasan untuk kehidupan yang lebih baik bukanlah perkara baru, telah dilakoni zaman Hindia Belanda dahulu, Tahun 1939 Pemerintah Hindia Belanda menyusun RUU Perencanaan Wilayah Perkotaan Di Jawa yang berisikan persyaratan pembangunan kota untuk mengatur kawasan – kawasan perumahan, transportasi, tempat kerja dan rekreasi. Lantas Republik Indonesia pun menyusun UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan ruang, yang selanjutnya dengan semangat otonomi daerah UU Nomor 24 Tahun 1992 digantikan menjadi UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dipastikan setiap daerah Kabupaten/Kota yang ada telah memiliki dan menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW), Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTDK), Rencana Detail Tata ruang kota (RDTRK), dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK), sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam membangun memanfaatkan ruang, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 26 Tahun 2007. Persoalannya ada pada penguasa daerah dan segala perangkatnya untuk menegakkan dan mengawal Perencanaan tata ruang wilayah dan tata ruang kota yang telah dibuat, sehingga ruang yang ada akan termanfaatkan dan menyamankan kehidupan warganya. (***) Mata Borneo • Agustus - September 2016

CELOTEH

BEREBUT RUANG

S

emua kita butuh ruang. Ruang makan, ruang tidur, ruang baca, bahkan ruang untuk tertawa. Saking pentingnya banyak orang berselisih-paham memperebutkan ruang. Entah kenapa orang begitu merasa ruang itu sangat penting. Pernah suatu ketika anak saya bertanya tentang definisi ruang. Kebetulan ia menerima PR dari sang guru. Bingung juga menjawabnya. Soal harus dari sisi mana menjawabnya. Apa mau dari sisi filsafat tentang ruang? Atau dari sisi politik tentang ruang? Atau dari sisi ekonomi tentang ruang? Jawabannya pasti berbeda-beda. Bisa-bisa anak saya tambah bingung. Kebingungan yang sama juga dirasakan pemerintah di Kalimantan ini. Banyak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum disahkan oleh pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak berani menetapkan suatu kawasan untuk peruntukan tertentu. Loh ko bisa? Ya itu banyak yang butuh ruang-ruang itu. Pemerintah Pusat butuh ruang. Pemerintah Propinsi butuh ruang. Pemerintah Kabupaten juga butuh ruang. Untuk itu memang perlu diatur secara legal. Kalau tidak akan terjadi tumpang tindih kepentingan. Yang sangat butuh ruang yang ya para pengusaha perkebunan, pengusaha hutan dan pengusaha tambang. Ruang yang mereka inginkan mengandung nilai ekonomi yang sangat tinggi. Wajarlah kalau mereka butuh ruang. Bahkan lucunya mereka sudah menetapkan ruang dari atas meja. Mereka tidak tahu ruang yang ditunjuk itu sudah berpenghuni yaitu masyarakat adat. Ketika ijin diberikan dari pusat, maka terjadi benturan. Terjadilah konflik di mana-mana. Namun sedih lagi-lagi masyarakat yang dikalahkan. Bahkan mereka harus angkat kaki dari kampung halaman yang sudah mereka huni sejak ribuan tahun yang lalu. Kalau melawan? Wah repotlah. Bui akan menjadi hunian


Oleh: Nico Andasputra Aktivis NGO dan Jurnalis Senior

mereka. Sedih, kan? Persoalan tata ruang memang tidaklah mudah. Banyak kepentingan yang menyertainya. Namun kita tidak boleh diam saja. Saat ini masih banyak desa yang belum melakukan pemetaan. Sebagai mana kita tahu bahwa desa saat ini menjadi fokus pembangunan di Indonesia. Desa menjadi primadona pembangunan. Triliunan rupiah digelontorkan untuk membangun desa. Lantas apa yang menjadi landasan pembagunan desa? Tidak salahlah kalau berbagai pihak menyelesaikan pemasalahan tata ruang desa ini dengan penuh keseriusan. Pemerintah kabupaten/ kota tidak salah juga menyediakan tenagatenaga pemetaan atau bahkan menganggarkan biaya pemetaan desa. Tidak salah, kan? Kita tahu saat ini banyak tenaga pendamping desa. Program baik yang dilakukan pemerintah. Tenaga pendamping desa membantu Kepala-Kepala Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) atau Rencana Strategis Desa

(Rentrades) Tahunan. Sehingga pembangunan jembatan, jalan dan sebagainya dapat terlaksana. Itu baik sekali. Namun itu tidak cukup, kalau RPJMDes itu tidak berlandaskan pemetaan yang telah dilakukan. Desa butuh ruang hijau. Ruang yang membuat kesejukan dan kelestarian desa. Desa butuh ruang yang mengairi sawah. Desa butuh ruang untuk hunian. Jangan-jangan desa yang kita bayangkan banyak hutan, sawah dan air yang mengalir sejuk--sebagaimana yang sering kita dengarkan dalam syair-syair lagu--justru sebaliknya. Kondisi desa jutru penuh dengan kebun-kebun sawit dan lahan-lahan pertambangan. Belakang depan kiri kanan rumah saja sudah tumbuh pohon-pohon sawit. Di mana ruang untuk bermain anak? Dimana ruang untuk menanam padi? Bahkan konlik ruang desa semakin hari semakin terdengar. Antar desa saling mengklaim tapal batas ketika investor mulai mengekploitasi ruang ekonomis desa? Mengapa bisa demikian? Jawabannya yah karena tidak ada rencana tata ruang desa. Kasihan kan anak-cucu ke depan? Untuk itu sebaiknya program pertama yang diusulkan oleh pendamping desa adalah pemetaan desa (bagi yang belum dipetakan). Lalu gunakan peta tersebut untuk membuat rencana-rencana yang strategis. Belum terlambat koq! Sudah saatnya persoalan tata ruang menjadi perhatian penting. Para pengambil kebijakan ditingkat kabupaten/kota sampai dengan desa menjadikan hal ini sebagai suatu yang krusial. Angkat tenaga pemetaan. Jangan biarkan konflik tata ruang desa terjadi di masamasa mendatang semakin parah. Kasihan. Pasti rakyat yang berada pada posisi kalah. Dan lagi, jangan jual ruang-ruang untuk kepentingan koorporasi dan kapitalis. Berikan hak ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi rakyat. Kapan? Iya sekarang! Mumpung masih ada kesempatan.***

41

SERBA SERBI

UCOK MENANGIS SEPULANG SEKOLAH

BOS Landak Triwulan Kedua Siap Dicairkan

“

Jadi tidak ada masalah, dan rekomendasi dari kami untuk sekolah siap diberikan untuk pencairan dana BOS triwulan kedua yang terhitung dari April, Mei dan Juni. Bahkan dalam waktu dekat untuk triwulan ketiga yang sudah masuk bulannya juga akan cair

“

JONGKI

Sekretaris Dinas Pendidikan Landak

Ngabang, Mata Borneo. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk semua satuan pendidikan di Kabupaten Landak kini bisa dicairkan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Landak sudah memberikan rekomendasi. "Sesuai surat yang kami terima dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, ombusman. Sudah kami sosialisasikan kepada sekolah dan rekomendasi pencairan untuk dana BOS triwulan kedua sudah siap," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Landak, Jongki di Ngabang. Menurut Jongki, yang juga Ketua PGRI Landak ini, dana BOS dari provinsi langsung ditransfer ke rekening sekolah masing-masing. Adanya penundanaan dana BOS pada triwulan kedua lalu berdasarkan surat dari

40

gubernur Kalbar. Selanjutnya, untuk pencairan juga berdasarkan surat lagi. "Jadi tidak ada masalah, dan rekomendasi dari kami untuk sekolah siap diberikan untuk pencairan dana BOS triwulan kedua yang terhitung dari April, Mei dan Juni. Bahkan dalam waktu dekat untuk triwulan ketiga yang sudah masuk bulannya juga akan cair," jelas Jongki mantan Kepala SMPN 3 Ngabang ini. Ia menambahkan, mekanisme pencairan dana BOS diantaranya, setiap satuan pendidikan jika sudah melaporkan pertanggungjawaban dana BOS pada triwulan pertama sesuai ketentuan atau petunjuk teknis dana BOS. Maka, pencairan triwulan kedua tidak ada masalah. "Kami hanya memberikan rekomendasi saja dalam pencairan dana BOS. Dana yang dibelanjakan atau digunakan sesuai petunjuk teknis, dibuat laporan dan diusulkan untuk diberi rekomendasi," ujar dia. (ant)

Pulang sekolah si Ucok nangis Bapaknya heran dan bertanya: "Kenapa kau menangis Ucok??" Ucok: "Aku diusir Bu Guru Pak..." Bapak: "Bah..! Kenapa kau diusir??" Ucok: "Bu Guru nanya.. siapa yang tandatangan teks proklamasi?" Bapak: "Lantas kau jawab apa?" Ucok: "Bukan aku Bu... Sumpah! Bukan aku, Bu!!" Bapak: "Ah, kaupun..?! Ngaku sazalah kau, apa salahnya?? Zaman sekarang susah masuk sekolah..!" Ucok: "Iya.. Iya Pak yaaa!" Esoknya si Ucok pulang cepat.. Dengan tampang yang lebih kusut lagi.. Bapak: "Massam mananya Ucok??" Ucok: "Aku diskors Pak.. 3 hari.. garagara aku ikuti omongan Bapak." Bapak: "Bah! Apa pulak nya maksud gurumu itu??... Ayo kita balek ke sekolah kau. Biar aku kasi tahu Guru kau yang sebenarnya." Di Sekolah Bu Guru: "Wah.. selamat pagi Pak Ucok, ada perlu apa nih?" Bapak (bicara pelan): "Begini Bu Guru... aku mau kasi tahu Bu Guru tentang teks proklamasi itu.." Bu Guru (bengong): "Yah.. kenapa Pak Ucok??" Bapak: "Sebenarnya ibu Guru salahlaaah... Masak si Ucok yang ditanya? Kan waktu itu dia belum lahir Bu?" Bu Guru (makin bengong): "Trus?" Bapak: "Begini Ibu, ini terus teranglah ya... yang sebenarnya ... yang menanda tangani teks Proklamasi itu...saya , ibu...!" Bu Guru: "Yaa ampun.. Pulang! Bapak pulang aja deh!!" Di Jalan Bapak: "Massam mana nya ini Ucok, kau nggak ngaku...salah. Kau ngaku salah pulak! Aku yang ngaku, salah zuga....Puusing kepalaku..!" Tiba tiba mereka ketemu dg ompung dolinya si Ucok, Ompung doli: "Bah!.. Darimana kalian? Kusut kali kulihat wajah kalian berdua?? Apa persoalan??" Maka Pak Ucok pun mulai cerita sejak awal sampai mereka diusir Bu Guru... Ompung doli langsung ketawa ngakak. Ompung doli: "Ha... Ha... Itu bukan persoalan besar...! Mana... mana teksnya? Biar kutandatangani...!" Mata Borneo • Agustus - September 2016

PENGANTAR KABAR UTAMA

Hidup di lingkungan yang bersih, asri dan nyaman, bebas dari banjir, sampah terkelola dengan baik adalah dambaan semua warga penghuni suatu wilayah pemukiman, khususnya di daerah perkotaan. Namun daerah perkotaan adalah wilayah yang komplektivitasnya sangatlah tinggi dan beragam, hal ini tak terlepas dari banyaknya manusia yang beraktivitas dan menghuni Kota dengan beragam karakteristik dan dari tingkatan sosial yang juga beragam.

5

TIDAKLAH MENGHERANKAN dengan situasi dan kondisi wilayah perkotaan yang sedemikian komplek, menjadikan Kota sebuah tempat hunian yang nyaman bukanlah perkara gampang. Untuk menjaga lingkungan yang bersih saja bukanlah perkara mudah, bayangkan berapa banyak sampah yang dihasilkan setiap Rumah Tangga yang ada setiap harinya, yang mesti di tampung dan dikelola di suatu Lokasi Tempat pembuangan akhir (TPA). Menjadikan kota yang indah dan asri juga jelas perkara tak gampang; tidak hanya perkara terbatasnya lahan untuk ruang terbuka hijau, tetapi juga ketidaktertiban warga dalam menempati ruang. Seperti penggunaan badan-badan jalan untuk berjualan oleh PKL, serta adanya bangunan dan pemukiman liar yang kadang merusak wajah kota, dan hal ini lumrah adanya hampir di semua kota di Indonesia. Demikian pula dengan realitas sosial perkotaan yang ada, seperti Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), premanisme, parkiran liar, serta lainnya. Sehingga menjadikan wajah kota yang bersih, indah dan asri, serta nyaman dihuni oleh para warganya dibutuhkan suatu manajerial khusus dan ekstra yang dilakukan oleh suatu Pemerintah Daerah.


PENGANTAR KABAR UTAMA

Untuk mendapatkan tata kota yang baik, setidaknya memperhatikan ada empat tolak ukur, menurut Ir. Ikaputra M.Eng, Ph.D, pakar perencanaan kota dan lingkungan, dikutip dari Intisari-Online.com : 1. Kota itu harus bisa berfungsi dengan baik. Artinya, tata guna ruang tersebut harus berfungsi optimal. 2. Kota harus memiliki sirkulasi, sehingga penghuninya bisa berpindah tempat dengan baik. Salah satu indikatornya adalah transportasi publik. 3. Tata ruang kota harus dikembangkan berdasar penataan bangunan. Kalau penataan bangunannya buruk, kota itu tidak bisadikategorikan sebagai kota yang baik.

6

4. Tata utilitas lain di luar sirkulasi/transportasi, seperti drainase dan sanitasi, harus bekerja dengan optimal. Meskipun pada dasarnya perencanaan kota yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang menyangkut rencana dan program perumahan dan permukiman untuk sebuah kota telah ada minimal 20 tahun ke depan yang tertuang secara kongkrit di RTRW, baik tercermin dalam kebijakan dan strategi penataan kota, pola struktur ruang kota, maupun di dalam indikasi program utama pemaanfaatan ruang. Namun dalam perjalanannya, tak jarang RTRW tersebut dilanggar dan disimpangkan. Sehingga menimbulkan berbagai macam

permasalahan seperti kesemrawutan bangunan, pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan karena alih fungsi lahan. Untuk menjadikan suatu wilayah dan perkotaan menjadi tempat yang nyaman dihuni karena bersih dan lingkungan yang sehat, disamping kerja keras Pemerintah daerah dan dukungan warga yang menghuni, juga tidak terlepas dari komitmen dan konsistensi Penguasa (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) dalam menjalankan, menaati dan mengawal Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Perkotaan/kota yang telah dibuat. (***)


KABAR KAPUAS HULU

Ini sekaligus bimtek untuk badan anggaran DPRD Kapuas Hulu. "Bimtek ini agar eksekutif dan legilatif itu bisa sejajar dan sepaham kedepan. Kita mau APBD kedepan tidak hanya program dinas, tapi juga dari DPRD

RAJULIANSYAH

Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuli, pihaknya bakal akan menyoroti SOTK (pembenahan kepala SKPD) dan KUA PPAS (lebih mengarah pada anggaran), termasuk pembenahan program dari SKPD. "Kita lihat memang kedepan perlu diperbaiki, program wajib itu perlu dikedepankan," tegasnya. Program dimaksud, kata Ketua DPRD harus sesuai dari masing-masing kedepan. Apalagi ada kemungkinan perubahan nomenklatur di SKPD Kapuas Hulu. "Disisi lain masalah perda yang mau dipangkas dan dibatalkan Pemerintah Pusat, harus disesuaikan semua," ujarnya. Ditambahkannya APBD murni Kapuas Hulu tahun depan perlu dilengkapi data-data yang akurat. Data ini adalah dasar utama memperbaiki bidang pendidikan, kesehatan serta infrastruktur daerah. "Kita harus memiliki niat untuk lebih maju kedepan. Hal ini juga jadi komitmen Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH,"

Putussibau, BERKA T. BERKAT DPRD Kapuas Hulu belum lama ini telah melakukan bimbingan teknis (bimtek) terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Biktek tersebut secara khusus untuk mempertajam fungsi DPRD Kapuas Hulu terhadap pembahasan APBD Kapuas Hulu tahun depan. Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah menuturkan Bimtek tersebut dilakukann di Jakarta, selama 5 hari kegiatan. Ini sekaligus bimtek untuk badan anggaran DPRD Kapuas Hulu. "Bimtek ini agar eksekutif dan legilatif itu bisa sejajar dan sepaham kedepan. Kita mau APBD kedepan tidak hanya program dinas, tapi juga dari DPRD," ucapnya, Kamis (18/8). Masalah pembahasan anggaran 2017 nanti, kata


Kendala yang perlu segera dibenahi adalah infrastruktur, sebab itu fondasi ekonomi daerah kedepan. Selain itu, lanjut Rajuliansyah, desa-desa ada juga yang belum memadai infrastrukturnya, jadi perlu didongkrak lebih cepat. "Disisi penganggaran juga harus mengarah ke pendididkan dan kesehatan, sebab keduannya adalah pembangunan dasar," tutupnya. (yoh) ANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI KAPUAS HULU KAMI BANTU SOLUSINYA DI MAJALAH MATA BORNEO

DENGAN HARGA SUPER MURAH” SEGERA HUBUNGI: YOHANES BIRO KABUPATEN KAPUAS HULU HP. 085252166566

39

KABAR UTAMA

LINGKUNGAN YANG BERSIH DAN INDAH, serta Asri bisa terwujud jika semua stakeholder yang ada di masyarakat mau dan sadar untuk terlibat menjaga lingkungan masing-masing. Tanpa adanya kesadaran dari warga masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing, maka mewujudkan sebuah kota yang nyaman dan sehat karena kebersihannya akan menjadi sulit. Wujud keterlibatan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya sesuai jenis sampah dan mengantar ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Untuk itu Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Landak memili-


ki Visi Meningkatkan sumberdaya yang ada dengan melibatkan semua Stakeholder. “Kebersihan lingkungan kalau dikerjakan samasama antara Pemerintah dan semua unsur

yang ada dimasyarakat atau stakeholder, tentunya tidak berat sebetulnya. Kalau semua diserahkan ke pemerintah sangatlah berat; masa sih di halaman rumahpun

7

KABAR KAPUAS HULU

PERTEMUAN SEKDA BERSAMA SKPD TEKNIS TERKAIT USULAN ALIHFUNGSI LAHAN YANG MASUK KAWASAN HUTAN LINDUNG DI AULA BAPPEDA KAPUAS HULU

Putussibau, Mata Borneo. Putussibau, Mata Borneo. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berencana untuk mengusulkan alih fungsi lahan yang masuk dalam kawasan hutan lindung ke pemerintah pusat. Hal tersebut dikarenakan banyak sektor pembangunan terhambat lantaran adanya status hutan lindung. “Dari status hutan lindung di Kapuas Hulu ini ada satu sisi yang sangat mengungkung kebebasan hidup masyarakat. Khususnya mereka yang ada di pedalaman, lalu ada juga dusun-dusun, desa-desa yang sulit berbuat karena masuk kawasan hutan lindung,” ujar Anthonius Rawing Sekretaris Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu saat melakukan pertemuan bersama SKPD teknis dan camat di Aula Bappeda, Jumat (19/8) pagi. Menurutnya, apa yang menjadi niat baik pemerintah pusat dengan membangun daerah dari pinggiran sulit terlaksana jika kondisi ini tidak segera disesuaikan, bahkan kedepan akan menjadi persoalan serius. “Ketika desa, dusun hendak membangun infrastruk-

tur, karena pembangunan infrastruktur tentu melewati lahan,” tuturnya. Lebih jauh Anthonius menjelaskan di Kapuas Hulu hanya tiga kecamatan yang bersih dari kawasan hutan lindung, seperti Embaloh Hilir, Bika dan Silat Hilir. Sementara 20 kecamatan diatas kertas masuk kawasan lindung. “Kita tidak mau melanggar undangundang, namun masyarakat perlu hidup, maka perlu keselarasan, sekarang masyarakat semakin bingung,” ucapnya. Untuk itu, Anthonius meminta SKPD terkait mengusulkan data spasial yang valid, kemudian harus disepakati apakah perlu tim untuk validasi lapangan yang akurat, sesuai fakta di lapangan terhadap daerah yang masuk kawasan lindung, untuk selanjutnya diusulkan ke pemerintah pusat agar dibebaskan.

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Hulu Ir. H. Muhammad Sukri mengatakan, berdasarkan SK Menhut No. 936 tahun 2013 banyak desa di Kapuas Hulu masuk kawasan lindung, bahkan ruas jalan sekitar 19.62 ha, pemukiman 1.354, 33 ha, belum lagi rencana pengembangan desa. “Maka banyak rencana pengembangan desa menjadi tidak optimal, hampir semua desa di 20 kecamatan masuk kawasan hutan lindung,” bebernya. Maka, Sekda meminta instansi teknis segera mendata, karena Kapuas Hulu diberi peluang untuk mengusul ke pemerintah pusat supaya kawasan dan kampung yang statusnya masuk hutan lindung dikeluarkan. “Sehingga pembangunan lebih maksimal. Pemda juga tidak serta-merta bisa membangun, harus izin dulu ke pemerintah pusat. Kita diminta membuat usulan oleh provinsi. Kita akan bentuk tim kecil yang mendata,” kata Sekda. Sekda meminta SKPD teknis lebih proaktif, seperti Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Dispertanak (lokasi persawahan masuk lindung) Dishubkominfo, Disnakertransos, Distamben, Disbunhut, Disperindagkop, Perikanan, Kantor Lingkungan Hidup, Bagian Pertanahan, BPMPD. “Kita sinkronkan semua data-data yang sudah dibuat. Itu akan menjadi usulan menjadi status perubahan kawasan lindung menjadi kawasan APL (Areal Penggunaan Lain) saya minta data ini bisa disampaikan langsung ke Bappeda secepat mungkin, bappeda akan bentuk tim,” tutup Sukri. (yoh)

Ir. H. Muhammad Sukri

Sekda Kabupaten Kapuas Hulu

38


KABAR UTAMA

pemerintah juga yang membersihkannya, kan tidak etis” jelas Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Landak, Fransiskus Asius, SE, ketika ditemui di kantornya. Ditegaskan juga oleh Asius, Jikalau sesungguhnya pemerintah hanya bertanggung jawab di fasilitas umum. Untuk itu maka kedepannya akan melibatkan semua Stakeholder mulai dari masyarakat, kepala Desa, TNI dan Polri juga akan dilibatkan supaya lingkungan kita tetap sehat dan bebas dari penyakit Menular. Asius juga memaparkan program kerja yang akan dilakukan oleh kantor yang dipimpinnya berkaitan dengan penanganan kebersihan lingkungan di Kabupaten Landak, terutama dalam kota Ngabang yang dikenal sebagai ibu kota kabupaten yang mendapat julukan sebagai kota INTAN. “Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Landak, saat ini telah berdiri sendiri dan tidak lagi bergabung dengan Dinas PU seperti sebelumnya, maka kita bisa lebih fokus dalam menghadapi Tupoksi kita” Ujar Kepala Kantor kebersihan Kabupaten Landak, Fransiskus Asius,SE kepada Mata Borneo saat ditemui di kantornya Kamis (4/8) lalu. Dikatakan Asius, kedepannya dalam menangani mengenai kebersihan dibeberapa kota kecamatan di Kabupaten Landak, yang pertama yang menjadi prioritas adalah tempat pemerosotan air sampah, dulu opendamping sekarang beralih ke sistim krololenvile. Disdamping itu Undang-undang nomor 16 tahun 2008 tidak dibenarkan lagi di Indonesia, Tetapi sekarang kita di Kabupaten Landak mulai tahun 2015 sudah selesai pembagunan sistim kontrol lenvil di TPA (Tempat Pembuangan Akhir), sekarang kita mempersiapkan TPA itu dengan melengkapi segala peralatan yang diperlukan, terutama alat berat sudah ada dibantu oleh Pemerintah

8

Pusat dan kita tinggal menyusun biaya oprasionalnya. Selanjutnya, untuk para petugas kebersihan, sistim gajian petugas kebersihan sudah kita perbaiki sedikit demi sedikit, selain itu juga kita mengikutsertakan petugas kebersihan dalam BPJS Ketenagakerjaan supaya mereka terjamin, kalau saat beraktivitas mendapat kecelakaan sudah ada yang menjamin. Menurut catatan dari BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Landak urutan ke 2 setelah Kota Madya Pontianak dalam urusan keikutsertaan para petugas Kebersihan. Selanjutnya tahun depan kita akan memperbaiki sistim pembuangan sampah dan akan di Back-Up oleh PERDA (Peraturan Daerah) tentang pembuangan sampah yang Direncanakan kedepan,diberi tenggang waktu bagi masyarakat membuang sampah ke TPS dari pk.1700 sampai jam 05.00 subuh.Karena jam 06.00 sampah sudah diangkut dari TPS dibawa ke TPA ketika sudah jam 07.00 TPS itu sudah bersih dan tidak boleh lagi buang selanjutnya sehingga tidak ada lagi masyarakat melihat TPS itu tidak bersih. Kalau yang sekarang ini jam 06.00 sampah kita kita angkut sudah bersih tetapi jam 07.00 TPS penuh lagi. Seolah olah pertugas kebersihan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Kata Asius. Berkenaan dengan HUT Kemerdekaan RI ke 71 tahun 2016 yang lalu, kita lakukan perlombaan-perlombaan kebersihan dan nanti akan dilanjutkan lagi dengan Ulang tahun Kabupaten Landak yang ke 17 bulan Oktober 2016 yang akan datang, supaya kedepan kebersihan di kabupaten Landak terutama di Kota Ngabang diharapkan sesuai Rencana. Untuk terminal kami sudah mencoba penanganannya sistim SIP,setiap 3 jam diganti dalam satu

hari ada 3 orang pertugas kebersihan mulai dari jam 06.00 sampai jam 04.00 sore agar terminal tetap bersih. Yang kedua di-Taman Kota Intan yang terletak di depan kantor KPUD Kabupaten Landak, juga dilakukan hal yang sama. Kita ingin kedepannya kota Ngabang ini bersih dan Indah karena kita tahu kota Ngabang juga dikenal kota lintas negera karena sering dilewati oleh negara lain terutama Negera tetangga Malaysia dan negera Berunai Darussalam. Maka dari itu kota Ngabang sebagai Ibu Kota Kabupaten Landak dengan julukan kota Intan harus bersih. Sehingga akan memberi kesan bahwa negara Indonesia juga bersih tidak kalah dengan negara lain di dunia. Mudah-mudahan 2017 pembuangan sampah dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang kita buat. Selain itu, setiap tahunnya kita tambah TPS demikian juga armada kita siapkan, baik Roda 4 maupun roda 3 dan ke depan juga akan ditambah armada lagi sesuai kekuatan dana. Personil tahun 2016 sebanyak 126 orang untuk saat ini kalau kita lihat mungkin ada penambahan dan bisa juga pengurangan sesuai keperluan efisiensi. Kantor Kebersihan Kabupaten Landak punya Visi,”Terwujudnya Kabupaten Landak Yang Bersih,Indah Asri dan Nyaman yang berwawasan Lingkungan”. Dan Misinya: 1.”Mewujudkan pelayanan pengelolaan Persampahan yang potensial dan Berwawasan Lingkungan 2. Mewujudkan pengelolaan pembuangan Akhir yang Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan. 3. Meningkatkan Penghijauan, Pertamanan dan Dekorasi Kota serta Pengelolaan dan Penataan Pemakaman 4. Meningkatkan Pemenuhan dan Pengelolaan sarana dan Prasarana Untuk mendukung Operasional Kebersihan dan pertamanan”. Dengan Motto, ”Kebersihan Adalah Sebagian Dari Iman”, papar Asius.(Amat Dasa)


IKLAN


37

KABAR UTAMA

SEJAK lebih kurang 8 tahun sudah Kantor Kabersihan Kabupaten Landak memisahkan diri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kita dari pihak Lembaga Legislatif melihat kinerja dari Kantor Kebersihan Kabupaten Landak sudah cukup baik.Karena mereka lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, ujar anggota Komisi C Bernaditus Maryadi alias Alex kepada Mata borneo saat ditemui di Kantornya Kamis (11/8) lalu. Perlu kita garis bawahi Kantor Kebersihan inikan kerjanya menangani sampah ada sampah yang hanya disapu sudah bersih dan ada yang harus diangkut jika kapasitas sam-

pahnya banyak dan menumpuk. Jika sampahsampah banyak dan menumpuk akan menimbulkan aroma yang tidak sedap,Tetapi jika sampah-sampah tersebut segera diangkut dari TPS ke TPA sudah pasti tidak ada lagi sampah yang berserakan di TPS. Disisi lain kita masih ada mendengar keluhan masyarakat yang rumah mereka beredekatan dengan TPS karena sisa-sisa sampah yang tertinggal di TPS ada yang membusuk menimbulkan polusi udara disekitar TPS tadi, meskipun itu hanya sebahagian kecil saja. Keluhan ini yang akan kita sikapi, Kalau bisa bagaimana cara agar jangan ada lagi sampai yang menumpuk dan tersisa di TPS (Tempat Pembuangan Sampah) menghindari jangan ada sampah yang membusuk di TPS. Masyarakat juga dituntut kesadarannya ja-

sekali lagi saya katakan kinerja Kantor Kebersihan Kabupaten Landak sudah baik. Kita bisa bandingkan dengan beberapa kota di Indonesia manakala kita mengadakan studi banding, baik sesama anggota Komisi maupun anggota Fraksi tidak jauh kalah dengan Kota lain soal kebersihan kotanya

9

ngan mentang-mentang ada petugas kebersihan semaunya membuang sampah setiap saat, kadang juga kita lihat baru saja diangkut sampah sebentar numpuk lagi dan besoknya baru diangkut pihak kebersihan, dan sampah yang lama diangkut itulah yang membusuk dan menimbulkan aroma tak sedap menjadi penyebab timbulnya polosi udara. Tetapi sekali lagi saya katakan kinerja Kantor kebersihan Kabupaten Landak sudah Baik. Kita bisa bandingkan dengan beberapa kota di Indonesia manakala kita mengadakan studi banding baik sesama anggota Komisi maupun anggota Fraksi tidak jauh kalah dengan Kota lain soal kebersihan kotanya, kata Maryadi. Ditanya kedepannya apakah ada rencana pihak DPRD Kabupaten Landak ingin mengembalikan Kantor Kebersihan ke Intansi Induk Dinas PUPR, Maryadi mengatakan untuk sementara biarkan Kantor Kebersihan tetap berdiri sendiri karena kinerjanya sudah baik dan sudah Fokus, tinggal bagaimana cara penertiban pembuangan sampah yang dilakukan masyarakat atau oleh pihak-pihak tertentu,kata Politisi PDI Perjuangan dari Dapil Landak 1 ini. (Amat Dasa)


KABAR SINTANG

Sintang,Mata Borneo Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sintang Tuah Mangasih pihaknya selaku wakil rakyat yang membidangi. Kesehatan Pendidikan Kepemudaan, Olah Raga dan Pramuka, Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemberdayaan Masyarakat (Kesra) menyatakan setuju apabila Sintang terpenuhi ruang terbuka hijau. "Saya setuju bahwa ruang terbuka hijau di dalam kota Sintang masih sangat kurang. Ini terlihat belum memadainya

Selain itu kata dia ,Tata Kota Sintang juga harus di buat perencaan yang benar-benar bisa mengakomodir konsep kota modern apalagi Sintang merupakan cikal bakal Ibu Kota Provinsi. "Di tata sedemikian rupa sehingga keindahan dan keasrian kota akan terpancar dari apa yang kita bangun. Perlu ada keseimbangan antara bangunan dan taman-taman . Dengan demikian maka keindahan kota dengan sendirinya akan nampak,

taman-taman kota di Sintang, jumlahnya masih sangat minim,"ujarnya. Terkait hal itu menurut Tuah belum ada taman kota yang memadai. Sebaiknya Dinas terkait membuat perencanaan Taman Kota yang representatif bukan hanya menampilkan keindahan dan teduh nya pepohonan tapi juga bisa di jadikan tempat rekreasi dan berolah-raga bagi warga Kota Sintang. "Jika ruang terbuka hijau di Sintang tergarap secara baik dan tertata rapi maka warga bisa singgah atau istirahat sejenak di sana sambil menikmati indahnya taman atau bahkan sambil membaca buku dan bercengkrama dengan keluarga nya,"ujar pria berkacamata ini. Di zaman yang serba sibuk ini, maka kehadiran taman kota yang di kelola dengan baik akan membantu mengurangi stress dan mempererat jalinan antar warga melalui interaksi sesama pengunjung taman kota. "Saya sangat berharap Kota Sintang ke depannya akan memiliki Taman Kota yang seperti itu. Untuk lahan, kita banyak dan masih sangat luas untuk pembiayaan maka Pemerintah bisa bekerjasama dengan pihak swasta seperti yang di lakukan di beberapa kota lainnya, gunakan prinsip saling menguntungkan (mutualisme) atau gunakan dana CSR.

"bebernya. Dan yang tidak kalah penting adalah tata kelola sampah, baik limbah pasar, limbah rumah sakit, limbah rumah makan/ hotel dan limbah rumah tangga. Selama ini dia melihat masih belum maksimal di kelola oleh dinas terkait, terutama untuk limbah rumah tangga. Perlu penambahan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) terutama di komplek-komplek perumahan yang memang sedang marak pembangunan di Kota Sintang, pungk a s n y a . (Susianti)

36


KABAR NASIONAL

Jakarta, Mata Borneo. Badan Narkotika Nasional bersama Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan kini sedang menelusuri uang berjumlah triliunan rupiah dari hasil bisnis narkotika dan obat- obatan terlarang. "Temuan dari PPATK yang diserahkan kepada BNN pada 21 Maret 2016, berupa laporan hasil analisis keuangan mencurigakan senilai kurang lebih Rp3,6 triliun yang diduga kuat merupakan hasil narkotika dalam kurun waktu 2014 sampai 2015 milik jaringan bandar narkoba," kata Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari di Jakarta, Jumat. BNN saat ini belum bisa mengambil kesimpulan terhadap profil simpanan dan profil penyimpannya mengingat membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap aset dan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut, katanya. "Dalam menangani kasus narkoba, BNN bersama aparat penegak hukum lainnya selalu menjerat para tersangka dengan Undang-Undang TPPU terhadap tindak pidana asalnya yakni narkoba agar para pelaku jera dan tidak lagi melakukan

10

kejahatan narkotika. Meskipun para tersangka narkoba telah berada dalam penjara," kata Arman. Delik TPPU merupakan langkah yang sangat strategis dalam "supply reduction" memutus mata rantai jaringan pelaku tindak pidana narkoba, karena di samping dikenakan pasal dalam Undang-Undang Narkotika juga ditambah dengan pasal 8 Tahun 2010 Undang-Undang TPPU, katanya. "BNN saat ini sedang menanggani beberapa kasus TPPU dengan total nilai aset sebesar kurang lebih Rp61,28 miliar. Setidaknya ada tujuh tersangka yang saat ini masih dalam proses penyidikan, beberapa sudah diserahkan kepada JPU dan sisanya sedang dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan," kata Arman. Terkait temuan transaksi aliran dana sebesar Rp3,6 triliun yang dilaporkan PPATK, maka BNN bersama PPATK dan Polri akan mengusut pemilik dana tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, katanya. "Sesuai dengan komitmen Bangsa Indonesia dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika," kata Arman.(ant)


KABAR SINTANG

Sintang,Mata Borneo. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPPK) Kabupaten Sintang, Martin Nandung menyampaikan pihaknya sedang terus menambah ruang terbuka hijau di Kota Sintang. Tiap tahun kami akan membangun ruang terbuka hijau. Karena kewajiban kami membangun 30 persen dari kawasan kota harus menjadi kawasan hijau,katanya. Ia mengatakan, pihaknya masih menginventarisir lahan milik pemerintah daerah mana saja yang bisa digunakan untuk kawasan terbuka hijau. Dia berencana jika dana tersedia di 2015, lahan di Tugu BI dekat Kantor Inspektorat Kabupaten Sintang dibangun taman. Martin mengungkapkan tahun lalu lahan tersebut sudah ditimbun . Dikatakannya, bagian belakang lahan itu dipasang turap baru kemudian ditimbun kembali. Jika dan area tersebut dijadikan area taman, ujarnya. Dia menyampaikan jika tersedia dana, Tugu BI juga akan didesain kembali.

Rencananya di Tugu BI ini akan dibangun air mancur dengan tidak mengubah model tugunya. Hanya sekelilingnya saja yang akan ditata kembali, ungkapnya. Martin mengatakan pihaknya tahun ini sedang membangun sekitar empat taman yang salah satunya berada di lingkar Lapangan Terbang Susilo Sintang. Beberapa kawasan lain seperti ujung Jembatan Melawi juga dibangun taman. Tidak hanya itu, taman pembatas jalan di sepanjang Jalan Lintas Melawi juga ditata kembali. Kami ingin membangun semacam pot bunga dengan jarak beberapa meter untuk ditanami bunga. Bunga-bunga di sepanjang pembatas Jalan Lintas Melawi ditata kembali, ujarnya. Target selanjutnya, jika water front jadi dibangun, Martin berencana akan membuat

taman untuk keindahan kota di water front tersebut. Kami sudah ada wacana ini bersama Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang, katanya.(Susianti)

DKPPK SINTANG KURANG DAMKAR Sintang,Mata Borneo. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang, Martin Nandung mengatakan mobil pemadam kebakaran (damkar) milik Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang sudah selayaknya diganti. Pasalnya kondisi mobil tersebut telah berumur, sehingga dapat mempengaruhi kinerja petugas dalam melayani publik. Kondisi mobil pemadam kebakaran memang sudah tidak maksimal lagi. Karena sudah tua, maka mobil itu harus sering diservis. Kondisi ini mempengaruhi kinerja pemadam kebakaran saat bertugas," katanya. Mata Borneo • Agustus - September 2016

Dia mengatakan hanya ada 1 unit mobil khusus pemadam kebakaran yang dibeli tahun 1996 dan 2 unit mobil penyuplai. Sementara pertumbuhan Kota Sintang semakin menunjukan peningkatan seperti mulai banyak pembangunan pemukiman, perkantoran dan gedung. Hal ini akan dapat mempengaruhi kesigapan para petugas Damkar, bila terjadi kebakaran, katanya. Menurut Kasi Pemadam Kebakaran, DKPPK Sintang, Marbuansyah petugas damkar sudah berusaha memaksimalkan fasilitas yang ada untuk menjalankan tugasnya. Ia pun mengaku ke depannya akan berencana untuk meminta penambahan mobil Damkar unit. Penambahan pos pemadam kebakaran juga

sangat diperlukan karena Kota Sintang amat luas. Jika setiap daerah ada pos pemadam kebakaran maka kinerja petugas akan efektif dan efesien,ujarnya. Dikatakannya, hingga saat ini pihaknya terus berusaha maksimal dalam bertugas. Untuk mobil Damkar dan peralatan terus dilakukan perawatan, walau sudah kurang baik kondisinya karena faktor usia. Ia mengatakan saat ini Unit Pemadam Kebakaran DKPPK Sintang memiliki 42 satgas Pemadam yang siap dan sigap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja petugas, rencananya akan dilakukan pelatihan khusus bagi petugas.(Susianti)

35

KABAR KALBAR

Komisi V DPR-RI Perjuangkan

Pembangunan Jembatan Landak dan Bandara

KUNJUNGAN KOMISI V DPR-RI KE PEMBANGUNAN BANDARA UDARA SUPADIO PONTIANAK, YANG DIPIMPIN OLEH WAKIL KETUA LAZARUS

Pontianak, Mata Borneo. Komisi V DPR-RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat, Senin (1/ 8). Komisi yang membidangi perhubungan, komunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan, dan kawasan tertinggal ini langsung menggali beragam informasi terkait pembangunan di daerah ini. Yang pertama mendapat perhatian yakni progres pembangunan Bandar Udara Supadio Pontianak. Lazarus, Wakil Ketua Komisi V, DPR-RI, mengatakan untuk pembangunan Bandara Supadio Pontianak sudah on the track dan mengikuti schedule. Anggarannya juga sudah tersedia dengan planning terencana dan teratur. Bahkan, terminal baru tersebut kabarnya akan tuntas pengerjaannya pada bulan Desember 2016 ini. ”Tinggal sekarang pengerjaan run way atau landasan pacu menampung pesawat berbadan lebar nantinya seperti apa,” ujarnya setengah bertanya. Posisi sekarang landasan pacu Bandara Supadio Pontianak panjangnya diperkirakan Mata Borneo • Agustus - September 2016

mencapai 2.220 meter dengan lebar 45 meter. Ke depan mendukung pembangunan terminal megahnya, tentu harus dibarengi dengan landasan pacu memadai. Ukurannya harus diperpanjang minimal mencapai 2.500 meter sampai 3.000 meter. Itu supaya pesawat berbadan lebar seperti Boeing Seri 900 mampu mendarat aman. Rencana pembangunan landasan pacu baru kemungkinan besar juga ikut terkendala. Berdasarkan keterangan dari managemen PT. AP II, pembangunan run way baru kondisi tanahnya tak sebagus yang pertama. Makanya butuh konstruksi khusus agar pembangunannya kuat dan memadai. “Namun lagilagi biayanya sangat tinggi dan besar,” ungkapnya. Hanya apabila benar-benar terwujud, Komisi V DPR RI mendukung run way baru yang kabarnya direncanakan dengan panjang 3.000 meter dan lebar 45 meter. Tentunya PT. Angkasa Pura II, Supadio Pontianak sebagai salah satu BUMN terkenal memiliki visi dan misi jangka panjang. Orientasinya tetap kepada bisnis dan profit oriented dengan

melihat pangsa pasar dan segala macam kebutuhan penerbangan. Sementara itu anggota komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, lainnya berharap perwujudan terminal baru Bandar Udara, Supadio Pontianak akan menambah daya gedor bandar udara kebanggaan dari masyarakat Kalbar ini. Bandara Supadio Pontianak diharapkan terus mampu mendatangkan manfaat bagi Kalbar, terutama dari penambahan penumpang dan mendukung posisi ekonomi Kalbar. Kemudian jelasnya, Bandara Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat, membutuhkan landasan pacu baru. Pembangunan landasan pacu baru harus dilakukan agar pesawat berbadan lebar bisa mendarat di sana. "Bangun landasan pacu baru, yang lama bisa dijadikan taxyway," kata Sy Abdullah yang juga Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR-RI. Dia menjelaskan, pesawat berbadan lebar bisa mendarat di landasan pacu minimal 3.500 meter. Saat ini, panjang landasan pacu di Supadio sekitar 2.500-2.800 meter. “Tentu saya berharap nanti segera bisa direalisasikan pembangunan landasan pacu yang baru,” katanya. Abdullah mengatakan, pembangunan ini mesti dilakukan supaya Supadio bisa menjadi bandara bertaraf internasional dan didarati pesawat besar. Apalagi, penerbangan di Kalbar sangat potensial. Setiap hari normal, rata-rata terdapat 80 penerbangan. Jumlah itu belum termasuk ketika ada event-event besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Imlek, Cap Go Meh, sembahyang kubur, peringatan titik kulminasi, dan momen-momen lainnya. “Ini potensi cukup besar,” kata mantan Anggota DPRD Provinsi Kalbar ini. Menurut dia, kalau sudah memiliki bandara besar dan berkelas internasional maka bisa saja nanti menjadi embarkasi haji. Apalagi, jumlah jamaah haji dari Kalbar semakin tahun bertambah. Belum lagi jamaah dari Kalimantan Tengah, bisa saja nanti berangkat dari embarkasi di Supadio. “Nanti bisa menjadi embarkasi yang tentunya juga menghidupkan ekonomi di Kalbar. Ini harus kita perhatikan serius,” katanya. (*)

11

SAMBUNGAN & IKLAN

33 Target Kinerja Prioritas ............................................................................................................dari Hal 25 berkembang namun belum optimal. Memanfaatkan potensi yang ada. Padahal sektor ini sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja baru bagi angkatan kerja. Program pemberdayaan dan fasilitasi wadah berupa pasar sangat diperlukan untuk menjadi stimulus bagi pelaku bisnis baik skala besar maupun kecil. Dibidang perhubungan dan komunikasi, Gidot menerangkan, perlu perencanaan infrastruktur jalan, jembatan dan komunikasi yang baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Ia memisalkan, Pulau Lemukutan butuh pembangunan helipad karena suatu saat ada bencana, mudah untuk evakuasi. Hasil pembangunan tidak akan optimal dan memberikan hasil yang signifikan jika fasilitas perhubungan dan komunikasi terbatas. Untuk bidang reformasi birokrasi, Gidot menegaskan 2017 akan ada teken antara Bupati Bengkayang, Wakil Bupati Bengkayang dan Sekretaris Daerah dengan kepala SKPD. Dimana diatas kertas, kepala SKPD wajib menjalankan tugas sesuai tupoksinya dan selama tiga bulan akan dievaluasi. Bila selama enam bulan tidak bekerja secara maksimal

34

akan dirotasi. Gidot sangat menyayangkan para birokrat yang bermental minta dilayani. Padahal seorang birokrat itu wajib bermental melayani. Dibidang wilayah perbatasan, Gidot sangat menyayangkan sekali karena mau membangun wilayah perbatasan namun itu ranahnya pemerintah pusat. Namun sejak 2007 mulai berencana dan diajukan ke pemerintah pusat 2010 namun hingga kini tidak terealisasikan. Beranda depan negara sejak SBY menjadi presiden hingga Presiden RI Joko Widodo mau berakhir masa pemerintahannya, hanya sebagai wacana. Oleh karena itu, instansi terkait harus pro aktif sehingga tidak lagi hanya wacana saja. "Sebanyak 33 Target kinerja prioritas," beber Gidot. Ia merincikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja, tingkat inflasi, destinasi wisata, meningkatkan jumlah pelaku UMKM, PDRB, ruas jalan kondisi baik, jumlah terminal tipe C dan desa memiliki listrik, meningkakan rata-rata lama sekolah, penduduk melek huruf, desa yang emiliki PAUD, beasiswa utusan daerah, angka kemiskinan diturunkan, status RSUD, puskesmas terakreditasi, angka kematian bayi dikurangi, angka kematian ibu dikurangi, jumlah dokter diperbanyak, jumlah bidan diperbanyak, capaian kinerja daerah, ketepatan struktru dan ukuran organisasi, kontribusi PAD pada APBD, opini pemeriksaan BPK, tingkatkan produksi pangan dan jagung, rehabilitasi lahan kritis, ruang terbuka hijau, atasi banjir, kebakaran hutan dan lahan, titik api musim kemarau. Gidot membeberkan, pada 2017 ini fokus utama pada standar dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan status RSUD, pembangunan fisik, pe-

ngadaan alkes dan tenaga medis, pembangunan fisik berupa bangunan, jalan menuju rumah sakit, taman dan lingkungan RSUD. 2018 mendatang, program dan target ialah meningkatkan aksesibilitas seluruh kota kecamatan pada kota kabupaten, peningkatan ruas jalan dan jembatan pada Kecamatan Siding, Suti Semarang dan Lembah Bawang. 2019, pembangunan infrastruktur perhubungan berupa terminal tipe C di beberapa kecamatan, pembangunan fasilitas perhubungan berupa bangunan dan peralatan untuk uji KIR. 2020, Gidot menjelaskan akan memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan abgka produksi padi dan jagung, rogram ekstensifikasi berupa penambahan luas tanam dan luas panen, program intensifikiasi berupa penambahan, perbaikan irigasi dan pengadaan benih unggul padi. 2021, mengoptimalisasikan reformasi birokrasi melalui program reformasi aparatur pemerintah daerah, peningkatan fasilitas perkantoran melalui penataan perkantoran satu atap dan peningkatan iklim usaha melalui program pembuatan fasilitas pasar pada beberapa lokasi atau kecamatan. "Dokomen RJMD Kabupaten Bengkayang 2016-2021 sebagai jabaran visi, misi dan program Buapti dan Wakil Bupati Bengkayang disusun dengan metode pendekatan teknokratik, partisipatif dan politis," tandasnya. Obaja, SE MSi, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Bengkayang mengatakan, RPJMD suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah periode ke lima yang bersifat makro, membuat visi dan misi, program prioritas serta rencana penganggaran melalui anggaran dan pendapatan belanja daera. Ini berdasarkan amanat UU 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. "Ini akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang setiap tahunnya selama lima tahun kedepan," jelas Obaja, kemarin. Ia menjelaskan, tujuan pelaksanaan ini mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan RPJMD yang memuat evaluasi, proyeksi, visi, misi dan arah pembangunan daerah. Kemudian menetapkan visi, misi dan arah kebijakan jangka menengah daerah, integritas, sinkronisasi dan sinergitas baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi kelembagaan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. (yopi) Mata Borneo • Agustus - September 2016

KABAR KALBAR

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN MEMBERIKAN CINDERAMATA KEPADA GUBERNUR KALBAR

Jangan Anggap Remeh Pangan

Kita bicara pangan berarti bagaimana masalah pangan ini tercukupi untuk rakyat Indonesia, tidak ada lagi daging sapi harganya 120 ribu, harga ikan naik, cabe naik, kalut semua, seyogianya yang mahal ini biarkan, tapi yang menghasilkannya petani kita, petani kita makan itu dari hasil tanah dan lahan sendiri Pontianak, Mata Borneo. Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH, mengingatkan kepada masyarakat dan pemegang kepentingan agar tidak menganggap remeh masalah pangan. “Masalah pangan jangan dianggap mainmain, karena ini menyangkut kepentingan rakyat,” tegasnya ketika membuka Sidang Regional Dewan Ketahanan pangan Wilayah Timur, di Hotel Aston Pontianak, Rabu (3/7). Menurutnya, yang menjadi tujuan adalah bukan ketahanan pangan semata, namun bagaimana mewujudkan kemandirian pangan, karenanya petani mendapatkan hasil pertanian dari tanahnya sendiri. “Kita bicara pangan berarti bagaimana masalah pangan ini tercukupi untuk rakyat Indonesia, tidak ada lagi daging sapi harganya 120 ribu, harga ikan naik, cabe naik, kalut semua, seyogianya yang mahal ini biarkan, tapi yang menghasilkannya petani kita, petani kita makan itu dari hasil tanah dan lahan sendiri,” ujar Cornelis. Mantan Bupati Landak itu mengatakan, generasi selanjutnya cerdas atau tidak

12

cerdas tergantung dari apa yang dimakan, manusia cerdas diciptakan sejak dalam kandungan. Kedepan bagaimana menciptakan manusia cerdas agar tidak dibodohi orang luar. Salah satunya dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi dan berimbang. Gubernur Cornelis juga meminta kepada Bupati dan Walikota di wilayah Timur, yang meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, termasuk Kalimantan Barat, untuk serius dalam menagani masalah pangan rakyat, karena seiring perubahan iklim akan mempengaruhi musim tanam masyarakat, sehingga harus dikaji dengan benar. “Ini untuk mengantisipasi kekurangan pangan, karena pertumbuhan penduduk yang semakin pesat sementara musim tanam yang tidak bisa ditebak karena perubahan iklim,” katanya. Ia juga mengimbau agar program cetak sawah oleh pemerintah nasional dioptimalkan pemanfaatannya, karena di Kalbar sendiri ada yang sampai 4.000 hektar di salah satu Kabupaten, ditanami tanaman pangan untuk kebutuhan masyarakat, minimal peme-

nuhan kebutuhan sendiri. Kalbar, tambahnya, di tahun 2015 untuk masalah beras tidak menjadi persoalan. Untuk produksi pangan 2015 hasil padi 693.530 ton, sedangkan keperluan makan per tahun per orang sebesar 144,8 kilogram. Hasil panen 1.275,706 ton, menjadi beras 1,58 ton, namun masih surplus beras 358 ton. Upaya peningkatan tersebut bukan perkara mudah, karena tiap turun ke lapangan, dirinya selalu memotivasi petani agar semangat menanam dan jangan minder menjadi petani. “Karenanya ke depan, petani ini harus direvolusi mentalnya, sehingga tidak merasa menjadi petani itu hina. Tugas kita menyadarkan masyarakat di tiap daerah agar pangan bisa ditingkatkan. Ada dua ancamaan di muka bumi ini, pertama masalah pangan, dan perubahan iklim, sehingga musim tanam berpengaruh, di Kalbar sekarang musim kemarau, tapi masih hujan,” tambah Gubernur Cornelis. (nia) Mata Borneo • Agustus - September 2016

KABAR SEKADAU

Upacara HUT RI Sekadau Hikmat Rupinus: “Sekadau pantas bangga Kesenian Tari Dayak Sekadau dari sanggar Adau Benaung diminta tampil di Istana Negara”

Sekadau, Mata Borneo. Memperingati detik-detik proklamasi di Kabupaten Sekadau, Rabu (17/8/2016), berjalan Hikmad.ribuan peserta,bersama Petugas dan tamu undangan memadati halaman Kantor Bupati Sekadau jalan merdeka Timur Sekadau –Sintang Komplek Pemda Kabupaten Sekadau. Dalam upacara tersebut, bertindak selaku inspektur Bupati Sekadau Rupinus,SH.M.Si perwira upacara Kompol B.Sembiring (Kabag Sumda Polres), pembaca teks proklamasi Albertus Pinus, S.Sos,MH, (Ketua DPRD), komandan upacara IPTU Wibawa Kesuma, SH yang juga Kapolsek Nanga Mahap, pembaca

doa Drs.M.Taupiq Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sekadau, serta turut dimeriahkan marching band. Ketua panitia peringatan hari kemerdekaan RI ke-71 Kabupaten Sekadau, Drs.Yohanes Jhon MM dalam laporannya mengatakan, rangkaian kegiatan peringatan HUT RI antara lain digelarnya turnamen sepak bola bupati cup, tenis meja antar instansi, lomba baca panca setya kopri PNS Sekadau, penyerahan setya lencana Presiden RI, penyerahan sertifikat prona kepada warga dan kegiatan lain. "Pembiayaan kegiatan dibebankan kepada APBD dan donator. Atas dukungan donatur disampaikan ucapan terimakasih," ungkap

Jhon. Sementara itu, Bupati Sekadau Rupinus, SH,M.Si menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberikan kontribusi serta membantu memperlancar jalannya kegaiatan HUT RI dikabupaten Sekadau Hikmat dan Sukses dilaksakan. "Selain pelaksanaan upacara sukses, berjalan lancar dan aman, Sekadau juga pantas berbangga, karena tim kesenian tarian dari Kabupaten Sekadau dari Sanggar Adau Benaung pada hari ini diminta menampilkan tari Dayak terbaiknya di Istana Negara " papar orang nomor satu di Bumi Lawang Kuari itu. Usai pelaksanaan upacara kegiatan dilanjutkan dengan resepsi kenegaraan (jamuan makan siang bersama para anggota DPRD kepala SKPD dan Seluruh perserta Upacara, undangan dan masyarakat Sekadau yang datang menyaksikan upacara peringati HUT RI di kantor Bupati Sekadau yang digelar di aula kantor Bupati. Menjelang upacara penurunan bendera, sore hari pukul 16.30 wib, dilaksanakan upacara penurunan bendera dengan inspektur upacara AKBP.Muslikhun S.IK, perwira upacara Lettu Agus Mulhanah dan komandan upacara Lettu Saipul Husna, pelaksanaan berlansung lancar tampa habatan dan sukses dilaksakan. (Joy)

ANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI NANGA PINOH

KAMI BANTU SOLUSINYA

DI MAJALAH MATA BORNEO

DENGAN HARGA SUPER MURAH

SEGERA HUBUNGI: DARA JUANTI BIRO KABUPATEN MELAWI HP. 0812 5749 8789


33

KABAR UTAMA

PUTRI LANDAK LULUSAN IPDN DENGAN IPK TERTINGGI dicapai Kurnia sangat bangus. "Itu yang kita maukan, supaya masyarakat kita cerdas mengerti dalam pemerintahan, dapat juara lagi, ini kan disekolah agar menjadi manusia cerdas dan pintar, jangan jadi penjahat, pemerintah memberikan apresiasi kepada Praja yang mendapat kelulusan terbaik," kata Cornelis. Dia juga mengatakan, nanti apabila sudah terjun dan bertugas dipemerintahan sebagai Pamongpraja, dia meminta para lulusan dapat memilih pekerjaan, tetapi siap bekerja dimana ditempatkan. "Saya juga berpesan, yang sudah menjadi juara dan predikat terbaik, jaga citra serta tingkatkan kemampuan diri, Karena dalam kita bekerja dan mengabdi nanti, tentu banyak tantangan kedepan lebih berat lagi," katanya.(ant)

PRESIDEN JOKO WIDODO MENYEMATKAN KORPRI SERTA PENYERAHAN IJAZAH KEPADA KURNIA PRATIWI PADA PENGUKUHAN PRAJA MUDA IPDN KE XXXIII JATINANGOR.

Landak, Mata Borneo. Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengapresiasi keberihasilan Kurnia Pratiwi yang merupakan putri daerah Kabupaten Landak karena mendapat kelulusan terbaik dengan IPK 3.889 dalam Program Diploma D.IV Angkatan XXIII IPDN. "Karena mendapatkan nilai IPK terbaik, maka dia juga menjadi lulusan berprestasi terbaik dan memperoleh penghargaan Kartika Sapta Abdi Praja I. Makanya saya memberikan apresiasi kepada dirinya," kata Cornelis di Pontianak. Dia mengatakan, sebanyak 1921 orang Praja diwisuda dalam sidang terbuka yang berlangsung di Jatinangor. Dalam proses wisuda tersebut, praja asal Kalimantan Barat yang diwisuda sekitar 79 orang teridiri Kota Pontianak berjumlah 17 orang, Kota Sinkawang 6 orang, Mempawah 4 orang, Bengkayang 5 orang, Sambas 6 orang, Landak 6 orang, Kapuas Hulu 4 orang, Ketapang 7 orang ,Kayong Utara 1 orang, Sekadau 4 orang, Kubu Raya 6 orang, Sintang 5 orang dan Kabupaten Sanggau berjumlah 5 orang dan SI berjumlah 5 orang D IV 74 orang Astha brata 1 orang,. Gubernur Cornelis, usai menerima penghargaan Kartika Sapta Praja I yang diserahkan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahyo Kumolo, mengungkapkan, prestasi yang di raih Kurnia Pratiwi merupakan semangat dan motifasi bagi praja lainya khususnya dari Kalimantan Barat, predikat dengan kelulusan yang terbaik ini sebagai modal dalam mengabdikan diri di Pemrintahan, untuk betul memberikan pengabdian serta bekerja dalam pemerintahan, keberhasilan yang Mata Borneo • Agustus - September 2016

13

KABAR KALBAR bebas dari vaksin palsu yang sempat menghebohkan rakyat Indonesia belakangan ini, ” ucapnya. “Untuk di Kabupaten Landak kami jamin tidak ada vaksin palsu. Semua Puskesmas vaksin dari kita, kemudian petugas kita juga ada cek disejumlah apotek di Landak juga tidak ditemukan vaksin palsu,” kata Magdalena. Namun, lanjut Sitinjak, telah ditemukan vaksin asal Khucing Malaysia yang sempat digunakan salah satu masyarakat Kabupaten Landak. Karena mareka melahirkan di Khucing dan dari pihak dokter memberikan paketan vaksin denga surat resmi. “Tapi, vaksin untuk imunisasi anak itu resmi bukan palsu. Kami

Ngabang, Mata Borneo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (Kalbar), drg. Magdalena Nurany Sitinjak, MM di Ngabang, (8/8), mengatakan, di Kabupaten Landak aman dari peredaran vaksin palsu. Karena semua Puskesmas pengadaan vaksin dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi Kalbar. “ Kita patut berbangga, Kabupaten Landak

32

sudah cek, vaksin yang diberikan standar seperti vaksin di Indonesia hanya beda merek saja,” ujar Sitinjak. Selanjutnya, pihak Dinas Kesehatan sudah meminta sisa vaksin dari Khucing itu dengan diganti vaksin dari Indonesia. Sehingga, vaksin sementara sudah ditahan di Dinas Kesehatan Landak sebagai barang bukti saja. “Jadi, kami tegaskan untuk di Landak bebas dari

peredaran vaksin palsu, ” pungkas Sitinjak. (dan)


KABAR UTAMA LANDAK

Petani Protes Bagi Hasil Sawit Ngabang, Mata Borneo. Puluhan petani sawit dari Dusun Berinang Desa Temahar Kecamatan Jelimpo, mendatangi Mapolsek Ngabang meminta penyele-

14

saian masalah bagi hasil perkebunan sawit. Massa datang menggunakan kendaraan roda dua dan langsung dipersilahkan masuk di mapolsek untuk menyampaikan masalah

untuk dicari penyelesaiannya. Juru bicara masyarakat, Yamin mengatakan, dirinya telah dilaporkan polisi oleh pihak Bambang dari Koperasi Anugrah Mulya, mitra perusahaan perkebunan sawit PT. IPM group Wilmar karena melakukan panen sawit secara massal. "Masyarakat melakukan panen sawit di kebun plasma, karena pihak koperasi dianggap merugikan masyarakat. Selama ini kami sejak tahun 2011 sampai sekarang tidak ada kejelasan hasil kebun plasma," ungkap Yamin. Masyarakat juga sudah menyampaikan masalah ini tapi tidak ada tanggapan dari koperasi, perusahaan dan dinas perkebunan dan kehutanan Landak. "Sehingga masyarakat petani sepakat melakukan panen massal tapi malah di laporkan ke polisi," ujarnya. Setelah melakukan pertemuan yang dipimpin Kapolsek Ngabang Kompol Sriharyanto, masyarakat bernama Yamin diperiksa penyidik selama 1 jam untuk dimintai keterangan. Kapolsek Ngabang Kompol Sri Haryanto menegaskan, pihaknya akan melakukan mediasi antara masyarakat dengan pihak koperasi dan perusahaan. "Setelah memperolah keterangan dari masyarakat dan koperasi, maka akan cari penyelesaian masalah mis komunikasi antara kedua belah pihak ini," tegasnya. (ant)


IKLAN


31

KABAR NASIONAL

Jakarta, Mata Borneo. Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta menginginkan berbagai pihak terkait dapat membangun infrastruktur Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, yang dinilai memiliki sumber daya alam yang melimpah. "Kabupaten Bengkayang menjadi sosok jelita. Banyak yang mendekati karena memiliki berlimpah bahan baku," kata Oesman Sapta. Sebagaimana diketahui, Oesman telah berkunjung ke Bengkayang, Kalimantan Barat, 4 Agustus 2016, dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Dia meminta Pemda Bengkayang tidak mengekspor bahan baku mentah melainkan sudah diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi. "Untuk itu harus ada pabrik di sini.

Tapi pabrik pun membutuhkan listrik sehingga listrik menjadi harga mati," katanya. Ia mengingatkan bahwa Bengkayang harus membangun infrastruktur, membangun pelabuhan, untuk bisa melakukan ekspor, apalagi mengingat ekspor pada saat ini dilakukan melalui provinsi lain. Menurut Wakil Ketua MPR RI, kunjungan ke Kabupaten Bengkayang untuk memastikan secara langsung masyarakat hidup sejahtera. "Pemda harus membangun infrastruktur supaya daerah tidak hanya menjadi penonton," katanya. Untuk itu, Oesman Sapta juga menginginkan agar pembangunan dilakukan sinergi secara bersama-sama dan gotong royong. Sedangkan dalam aksi blusukan ke sejumlah pasar tradisional di sana, Oesman menginginkan tempat-tempat tersebut dibenahi agar tidak terlihat kumuh. Sebelumnya, operator telekomunikasi

diingatkan untuk tidak kendor membangun infrastruktur jaringan hingga ke daerah terpencil dan perbatasan, tanpa harus menunggu keluarnya aturan soal berbagi jaringan aktif ("network sharing"). "Pembangunan jaringan oleh operator melekat dalam kewajiban modern lisensi. Seandainya ada 'network sharing', operator tetap harus membangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia," kata Wakil Ketua Desk Ketahanan dan Keamanan Cyber Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal Pertama Prakoso, di Jakarta. Menurut Prakoso, selama ini operator telekomunikasi yang sahamnya dikuasai investor asing hanya mau membangun di daerah yang mempunyai nilai ekonomis saja.(ant)

Kabupaten Bengkayang menjadi sosok jelita. Banyak yang mendekati karena memiliki berlimpah bahan baku


15

KABAR SEKADAU

SEKADAU DARURAT KABUT ASAP AKHMAD SURYADI

Sekadau, Mata Borneo Pemerintah Kabupaten Sekadau telah menetapkan status siaga darurat penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan, lahan dan perkrbuanan . Status siaga darurat tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Sekadau Nomor 364/264/ BPBD-PB/2016. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau, Ir. Akhmad Suryadi, ST mengatakan, status siaga darurat penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan, lahan dan kebun (Karhutlabun) berlaku pada 1 Agustus hingga 30 November mendatang untuk itu masyarat diharapkan berhati hati terhadap dampak bahaya kebakaran lahan dan kebun. Berdasarkan status tersebut, pemkab

30

Sekadau juga membentuk komando satuan tugas siaga darurat penanganan bencana asap akibat karhutlabun dalam Keputusan Bupati Sekadau Nomor 364/268/BPBD-PB/ 2016. Dengan adanya Keputusan Bupati tersebut, Akhmad mengharapkan ditingkat Kecamatan juga bersiaga. Apalagi, selama ini TNI dan Polri juga sudah bersiaga untuk mencegah terjadinya karhutlabun. “Rakor ditingkat Kecamatan harus secepatnya dilakukan. Setelah itu, kata dia, kedepan juga akan dilakukan rapat koordinasi ditingkat Kabupaten menyamai persepsi penanganan siaga darurat karhutlabun,” ungkapnya Dikatakan Akhmad, status tersebut bisa saja diperpanjang bila kondisinya semakin memburuk. Untuk mencegah terjadinya karhutlabun perlunya kerjasama seluruh elemen masyarakat apalagi dampak kabut asap sangat membahayakan bagi kesehatan khususnya pernapasan. “Tradisi ladang berpindah di Sekadau masih

bayak untuk menjaga lingkungan dan ekosistem memang harus direm-rem. Efek dari karhutlabun bisa berdampak luas tidak hanya sekadau tapi juga terhadap kabupaten tetangga lainnya termasuk negara tetangga seperti Malaysia” ucapnya. Ia mengatakan, ini juga dibahas ditingkat desa. Akhmad mengatakan bukan melarang masyarakat untuk berladang namun adanya alternatif lain yang bisa dilakukan. “Bercocok tanam memang tradisi masyarakat. Ini juga upaya untuk mengubah tradisi masyarakat karena ada mekanisme yang harus dilakukan masyarakat,” ujarnya. Untuk itu, Akhmad mengimbau kepada masyarakat agar berhati hati terhadap bakar lahan atau ladang, karena efek asap akibat karhutla menyebabkan kerugian secara umum. “Pada prinsipnya tidak melarang masyarakat berladang . Hanya saja ada mekanisme yang harus dilakukan, dan tetep menjaga api biar tidak merambat ke lahan lainnya ” ujarnya. (joy)


IKLAN

16


KABAR SEKADAU

Akses Terminal Ditutup Pipa Limbah Rumah Tangga Sekadau, Mata Borneo. Gara gara saluran pipa limbah rumah salah satu ruko jalur jalur kiri terminal Lawang Kuari Sekadau ditutup sejak April 2016 lalu. Ditemuai di Terminal Lawang Kuari Sekadau Ramli mengatakan sudah lama air limbah rumah tangga (RT)itu ngalir ke terminal. "Kita minta secepatnya ada perbaikan corong yang sumabat, agar tidak ada pipa (pralon) di jalan hingga buat jalan do tutup, penguna bis dan motor harus mutar kerna mengunakan satu pintu untuk masuk dan keluar, masak gara gara sebatang pralon limbah rumah tangga akses umum ditutup" tanyanya ada apa. Sementara itu ditemui Petugas Lapangan di Terminal Perhubungan Kabupaten Sekadau Harundinata mengatakan pihaknya telah koordinasi dengan pemilik ruko. "Awalnya limbah rumah tangga yang berasal dari brberpa ruko itu ngalir ke terminal, dikwatirkan kalau di biarkan akan bedampak tidak baik selain bau air limbah juga bisa merusak area Teaminal, untuk sementara kita minta pemilik ruko pasang pipa (pralon) untuk melewati gorong - gorong parit yang sumbat itu" Jelasnya. Dia mengatakan cemaran limbah rumah tangga ketraminal "Sebebarnya bukanlah semata-mata kelalaian pemilik ruko namun juga kesalahan pihak pelaksanaan pengerjaan aspal terminal, jalur gorong-gorong tertutup tidak dilakukan pembersihan, wajar parit sumbat, dengan demikian jalur kiri keluar terminal hingga kini terpaksa ditutup" ujarnya.

SALAH SATU PETUGAS MENUJUKAN PIPA PENYEBAB DITUTUPNYA JALUR KIRI KE LUAR TERMINAL LAWANG KUARI SEKADAU.

Memang informasi yang kita dapatkan dalam waktu dekat akan di lakukan pengerjaan perbaikan saluran parit terminal. "Ya, kita harapkan mudah-mudahan cepatlah pelaksanaannya agar jalur keluar tramimal bisa berfungsi dan di gunakan semestinya" ujarnya. Heri Handoko Kabid Bina Marga Kabupaten Sekadau terkait penutupan akses Terminal Lawang Kuari mengatakan "untuk saluran mudah mudahan tahun depan bisa masuk, rencana sudah di buat" ujarnya melaui pesan Singkat. Ia mengatakan Kalau jalur gorong-gorong tersumbat akibat pekerjaan jalan, apa sih susahnya pihak ruko nyuruh orang gali sedikit biar air ngalir. Masak nunggu APBD tahun depan" tukasnya. (Joy). ANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI SEKADAU KAMI BANTU SOLUSINYA DI MAJALAH MATA BORNEO

DENGAN HARGA SUPER MURAH” SEGERA HUBUNGI: STEPANUS R. JOY BIRO KABUPATEN SEKADAU HP. 081345575782


29

KABAR MEMPAWAH

Sukseskan Pengampunan Pajak

BUPATI RIA NORSAN MENERIMA CINDERAMATA DARI KEPALA KPP PRATAMA MEMPAWAH, SUHARTO, DI AULA KANTOR BUPATI MEMPAWAH. FOTO FISA

Mempawah, Mata Borneo. Bupati Mempawah, Drs. H Ria Norsan, MM, MH mengajak seluruh komponen masyarakat baik di pemerintahan maupun swasta mendukung program pengampunan pajak (tax amnesty). Para tokoh masyarakat, pengusaha, dan aparatur pemerintahan diminta menyukseskan program yang berlangsung mulai 1 Juli 2016-31 Maret 2017, atau hanya sembilan bulan saja itu. Hal ini disampaikan Bupati Ria Norsan saat membuka sosialisasi amnesti pajak di Aula Kantor Bupati Mempawah, Jumat (12/8). Sosialisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 itu dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat. “Khusus kepada aparatur pemerintahan di Kabupaten Mempawah, saya mengharapkan agar dapat mengambil peran yang besar baik sebagai wajib pajak pribadi maupun perannya sebagai pamong masyarakat,” ujar bupati. Lebih lanjut, Bupati Ria Norsan menyebut program amnesti pajak sangat penting bagi

kelangsungan pembangunan. Sosialisasi, menurut dia, menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, khususnya pajak yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan pemerintah pusat. Ia menyebut kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD Kabupaten Mempawah relatif kecil. Hal serupa terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah masih membutuhkan pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat. “Dengan kata lain sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semakin besar pendapatan yang kita peroleh, semakin banyak pula aktivitas yang dapat kita lakukan dalam rangka menyejahterakan masyarakat,” jelasnya. Upaya meningkatkan penerimaan pajak, bupati menegaskan, tidak bisa hanya dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Keduanya harus bersinergi. Karena itu perlu terus dilakukan upaya meANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN ningkatkan sinergi yang PRODUK/ IKLAN DI MEMPAWAH komprehensif, sehingga KAMI BANTU SOLUSINYA DI MAJALAH MATA BORNEO penerimaan pajak menjadi DENGAN HARGA SUPER MURAH” lebih optimal. Ia menyebut SEGERA HUBUNGI: FISA APRIANTA sosialisasi yang digelar KPP BIRO KABUPATEN MEMPAWAH HP. 085245950707 Pratama Mempawah difo-


kuskan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. “Adapun tujuan undang-undang ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak,” ujarnya. Kepala KPP Pratama Mempawah, Suharto, menyatakan amnesti pajak merupakan program unggulan baru pemerintah untuk mengamankan APBN. Amnesti, ia menyebut, juga menjadi bentuk rekonsiliasi nasional dengan menutup kesalahan-kesalahan di masa lalu di bidang perpajakan, demi meningkatkan kepatuhan di masa yang akan datang. “Ini adalah program untuk mengamankan penerimaan negara. Pendapatan dari pajak, terobosan agar penerimaan naik. Kurun 2009-2015 pencapaian pajak di bawah target. Ini menyebabkan keterbatasan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” bebernya. Suharto menyebut dengan pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen bahkan kurang, negara akan kesulitan mengatasi kebutuhan infrastruktur dan sebagainya. “Ini concern pemerintah bagaimana menutup APBN,” ujarnya. Dia menuturkan amnesti pajak berusaha menarik warga negara Indonesia yang menyimpan harta di luar negeri. Baik itu hasil kekayaan dari usaha perminyakan, perkayuan, batubara, karet, CPO, dan lain-lain. “Kita harapkan dengan kemudahan ini mereka mau membawa kembali dananya ke dalam negeri, sehingga kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan investasi dari dana repatriasi, maka pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa seperti di masa lalu, yakni mencapai 7-8 persen,” ucapnya. Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Mempawah, Wibowo Dwi Restanto menjelaskan sejumlah dampak terkait minimnya pajak. Di antaranya terjadi perlambatan ekonomi Indonesia, defisit neraca perdagangan, membesarnya defisit anggaran, menurunnya laju pertumbuhan sektor industri/manufaktur, dan tetap tingginya gap infrastruktur. Karena itu, ia menyatakan pemerintah harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. “Dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi, maka Indonesia mencari sumber investasi dari luar negeri karena peluang investasi di Indonesia terbuka lebar. Pemerintah berupaya memacu pertumbuhan investasi untuk menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan tetap menjaga laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga,” ungkapnya. (fisa)

17

KABAR SEKADAU

Menjaga Kerukunan Sangat Penting

Sekadau, Mata Borneo. Kapolres Sekadau, AKBP Muslikhun beserta jajaran menggelar coffee morning bersama para tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh adat, serta unsur pemerintah Kabupaten Sekadau, Selasa (2/8) pagi, di Victoria Cafe, komplek pasar baru. Acara non formal itu bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara polisi dengan elemen masyarakat Kabupaten Sekadau. “Ini kita lakukan juga untuk membina hubungan yang harmonis antar suku dan agama yang ada di Kabupaten Sekadau,” ujar Kapolres dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sekadau, Aloysius. Selain minum kopi bersama, jajaran Polres

28

FOTO BERSAMA KAPOLRES SEKADAU, AKBP MUSLIKHUN BESERTA JAJARAN USAI COFFEE MORNING BERSAMA PARA TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT, TOKOH ADAT. FOTO: JOY

Sekadau sebelumnya juga telah mengunjungi satu persatu pemuka agama serta pemuka adat Kabupaten Sekadau. “Selain Polres, jajaran aparat di Polsekpolsek juga melakukan hal serupa di masingmasing kecamatan, guna membina hubungan yang harmonis antar suku dan agama, agar tidak hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di Sekadau, yang memang dari dahulu situasinya sudah aman dan kondusif,” katanya. Semrntara itu Tokoh Masyarakat yang juga

ketua Harian Dewan Adat Sekadau (DAD) Welbertus Welly menyambut baik tindakan inisatif rekan Polres Sekadau yang peduli Sekadau aman dan hermonis. "Aprisasi tinggi pada jajaran pilisi sekadau guna menjaga hal hal yang tidak dinginkan secara khuaus yang bertantangan dengan hukum, dengan demikian kita harapkan Sekadau tetap hermonis antara etnis agama dan lainnya" Tukas Mantan Anggota DPRD Sekadau itu. (joy)


Mempawah, Mata Borneo. Awalnya dicaci, diolok-olok bahkan diremehkan, kini hasil kerja keras dan penuh semangat Mempawah Mangrove Conservation menuai hasil. Berbalik 360 derajat, cemoohan itu kini berubah menjadi pujian. Mempawah Mangrove Park (MMP) yang digagas MMC di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir, kini menjadi satu diantara objek wisata paling dicari di Kalimantan Barat. “Empat tahun silam, tepatnya 14 Desember 2011, tiga orang termasuk saya membentuk MMC. Rupanya niat baik kita membentuk organisasi yang bergerak di bidang konservasi mangrove tidaklah mudah. Mulai dari cacian dan cemoohan bahkan dikatakan gila sudah kami terima,” ungkap Ketua MMC, Raja Fajar Azansyah mengawali laporannya saat peresmian Mempawah Mangrove Park (MMP) di Desa Pasir, Selasa (23/8). Meski mendapat tudingan miring yang tidak menyenangkan, namun Fajar mengaku dirinya bersama dua rekan “gilanya” tidak patah semangat. Cemoohan dan olok-olok itu justru membuat MMC semakin kuat. Terbukti, berkat dukungan berbagai pihak termasuk Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah (BLHPBD) Kabupaten Mempawah dan Bank Indonesi, kini MMC memiliki 500 mangrove volunteers dan bisa mewujudkan destinasi wisata baru di Mempawah. “Yang dulunya kami tidak dapat bekerjasama dengan masyarakat, kini masyarakat mulai mendukung dan menyadari arti pentingnya Hutan Mangrove. Satu contohnya di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir. Selain itu kami juga melakukan konservasi mangrove di empat desa lainnya yaitu Desa Sungai Purun Kecil, Sungai Bakau Besar Laut, Sungai Bakau Kecil dan Desa Penibung,” ungkapnya. Terkait berapa harga tiket masuk (HTM) di MMP yang saat ini memiliki panjang track 300 meter dengan luas 2 hektare, Fajar menginformasikan bahwa sejak 6 Agustus lalu pihaknya sudah melakukan soft opening dengan dua kategori HTM. Pertama Rp 5.000 untuk masyarakat umum serta Rp 3.000 untuk mahasiswa dan pelajar. “Sedangkan anak kecil-SMP serta bagi mahasiswa/pelajar yang sedang melakukan penelitian, kami bebaskan biaya masuk. Hingga 21 Agustus, MMP sudah dikunjungi sebanyak 2.218 orang dari berbagai daerah. Di MMP ini kami juga menyediakan plyground anak-anak, toilet dan 8 unit kanoo,” ujarnya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Dwi Suslamanto, yang hadir dalam peresmian itu mengatakan, pihaknya mendukung penuh apa yang sudah dilakukan MMC selama ini. Ia menilai konservasi mangrove yang dilaksanakan MMC selain mencegah abrasi dan penyediaan sumber oksigen juga ber-

18

FOTO FISA

KABAR MEMPAWAH

WAKIL BUPATI GUSTI RAMLANA (TENGAH), DIDAMPINGI KETUA MMC, RAJA FAJAR AZANSYAH, SECARA SIMBOLIS MENERIMA BIBIT MANGROVE DARI KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA KALBAR, DWI SUSLAMANTO, DI TMP PUTRA BANGSA.

Mangrove Park Diresmikan

peran dalam menjaga stabilitas perekonomian Kalbar. “Kenapa? Karena berkat keberadaan mangrove, areal persawahan warga kini tidak lagi tergganggu ancaman air laut dan abrasi. Terus apa kaitannya dengan perekonomian Kalbar? Perlu saya informasikan bahwa basis pertumbuhan ekonomi Kalbar secara sektoral kontribusi sektor pertanian masih cukup dominan,” jelas dia. Terkait keberadaan destinasi wisata MMP, Dwi yang saat peresmian itu menyerahkan bantuan dana Rp 100 juta dari Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) untuk pembangunan MMP, juga mendukung langkah MMC menciptakan ekonomi berbasis ekowisata. Ia berharap pembangunan dan pengembangan basis ekonomi itu dapat dilakukan secara bertahap dan berjenjang guna membangkitkan sektor ekonomi secara berkelanjutan. “Potensi wisata seperti ini memberikan multiflier effect yang luar biasa bagi masyarakat. Seperti adanya transaksi perdagangan yang melibatkan UMKM, jasa parkir, jasa pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Belum lagi manfaat yang dirasakan para nelayan karena mangrove mampu menyedia-

kan ikan dan kepiting,” ujarnya. Wakil Bupati Mempawah, Gusti Ramlana, S.Sos, yang meresmikan MMP tersebut mengaku bangga, atas keberadaan destinasi wisata yang dirintis anak-anak muda yang tergabung dan MMC bekerjasama dengan Bank Indonesia Perwakilan Kalbar melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan instansi terkait lainnya. “Mempawah Mangrove Park akan menjadi satu diantara destinasi wisata baru di Kabupaten Mempawah dan Kalimantan Barat. Dengan adanya objek wisata yang memadukan konsep ekowisata dan edukasi lingkungan hidup ini, kita bisa berwisata sambil belajar tentang pelestarian ekosistem mangrove,” bebernya. Pemerintah daerah, imbuh Ramlana, juga berharap keberadaan MMP ini dapat memberikan multiflier effect yang cukup besar bagi perkembangan perkonomian masyarakat sekitar dan pesisir. “Langkah sederhana namun diharapkan dapat memberikan efek yang signifikan bagi perekonomian lokal,” katanya seraya meminta kegiatan seperti ini dapat dikembangkan/dibangun, dijaga dan dipelihara bersama-sama. (fsa) Mata Borneo • Agustus - September 2016

KABAR SEKADAU

BUPATI RUPINUS, SH. M.SI MENYERAHKAN KEPADA KETUA DPRD KABUPATEN SEKADAU ALBERTUS PINUS, RAPERDA RPJMD KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016-2021

ditentukan,” ucapnya. Hasan mengatakan, adapun indikator yang harus diperhatikan diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, pengangguran, jumlah penduduk, kesenjangan sosial hingga indeks pembangunan manusia (IPM). Dikatakan dia, pencapaian pembangunan yang berkualitas, diantaranya ekonomi yang baik dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat. “Peningkatan kualitas IPM juga harus diperhatikan, peningkatan insfrastruktur hingga ke dusun-dusun. Selain itu, peningkatan pada sektor pertanian dan holtikultura juga harus diperhatikan,” kata dia. Selain itu, dia menilai perlunya pemetaan setiap kecamatan. Hal ini pun untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing kecamatan sehingga hal itu bisa menjadi dasar untuk pembangunan disetiap kecamatan.

DPRD Setuju RPJMP Bupati Sekadau Terpilih Sekadau, Mata Borneo. Bupati Rupinus, SH. M.Si dan Wakil Bupati Aloysius, SH. M.Si Kabupaten Sekadau menghadiri sidang paripurna DPRD Kabupaten Sekadau tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) recana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Sekadau tahun 20162021, pada Senin pagi (2/8). Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Albertus Pinus, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Jeffray Raja Tugam, SE. dan Handi, SE beserta anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Forkopimda Kabupaten Sekadau dan Asisten Setda Kabupaten Sekadau, Staf Ahli Bupati dan jajaran SKPD Kabupaten Sekadau berlansung di Aula Rapat DPRD Kabupaten Sekadau. Berdasarkan pandangan seluruh fraksi dari 30 Angota DPRD semua fraksi menyetujui raperda RPJMD Kabupaten Sekadau menjadi peraturan daerah (Perda) untuk di jadikan pedoman pembagunan dan peraturan daerah Sekadau. “RPJMD ini adalah penjabaran visi dan Mata Borneo • Agustus - September 2016

misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam memuat sasaran strategi rencana pembangunan,” ujar Muhammad, juru bicara fraksi PAN DPRD Kabupaten Sekadau. Dikatakan dia, RPJMD merupakan pedoman untuk melaksanakan tugas selama lima tahun kedepan. Selain itu, lanjutnya, hal itu juga menjadi tolak ukur target pencapaian dan juga menjadi pedoman rencana strategis satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Kabupaten Sekadau. “Dengan segala pertimbangan dan masukan yang telah disampaikan kami dari fraksi PAN menerima RPJMD menjadi perda,” kata dia. Sementara itu, Hasan, juru bicara fraksi Partai Demokrat menuturkan, adapun segala kekurangan yang ada dalam raperda harus diperbaiki. Apalagi, RPJMD juga menentukan arah pembangunan yang bisa membawa kearah yang lebih baik untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Sekadau. “RPJMD adalah penjabaran visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih untuk mewujudkan Sekadau yang mandiri, maju dan berdaya saing. Memang tidak mudah mencapai target yang

Bupati Sekadau Rupinus mengatakan, penetapan raperda RPJMD menjadi perda sudah melalui berbagai kajian yang telah dilakukan. Untuk itu diharapkan RPJMD bisa dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi setiap tahunnya. “Apalagi sebelum penetapan ini, RPJMD sudah dibahas dalam rapat gabungan komisi. Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terimakasih kepada DPRD dan SKPD sehingga mampu mengaktualisasikannya dengan baik,” ucapnya. Rupinus mengatakan, adapun target yang ada harus menjadi tanggungjawab bersama. Ia mengatakan, hal yang juga diperlukan seluruh stakeholder untuk mengawasi dan mengevaluasinya. “Tidak lupa juga peran aktif semua pihak, swasta maupun masyarakat pada umumnya. Ini juga nantinya akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat Cornelis untuk prngrsahannya” ucap orang nomor satu di Sekadau itu. (Joy)

27

SUARA INTAN

an Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Landak terus melakukan pemantauan asap dan titik api di Kabupaten Landak.

Apabila ada warga ingin membakar maka perlu ada pencegahan seperti membuat lorong-lorong batas lahan atau ladang mereka "Seperti terjadi dititik api di Kecamatan Banyuke Hulu," kata bupati, usai mengikuti Apel Siaga Karhutla , Selasa (16/8), di Ma-

Ngabang, Mata Borneo. Bupati Landak DR. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si, mengatakan Pemerintah Kabupaten Landak secara aktif melalui Badan Penanggulang-


polres Landak. Kunjungan itu, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat untuk tidak membakar lahan secara sembarangan. "Api ini jangan kita anggap

sepele, makanya kita harus tanggap untuk sesering mungkin melakukan sosialisasi," kata Bupati Adrianus. Bupati menilai, selama ini kebiasaan warga membakar lahan untuk bercocok tanam pada bulan Agustus, tidak bisa kita cegah 100 persen, tetap ada warga membakar lahannya. "Apa bila ada warga ingin membakar maka perlu ada pencegahan seperti membuat lorong-lorong batas lahan atau ladang mereka," katanya seraya meminta kepada masyarakat dalam membakar ladang harus memperhatikan kearifan lokal. Sementara itu, Kapolres Landak AKBP. Wawan Kristyanto mengatakan saat ini pihaknya sedang siaga api khususnya di Kabupaten Landak begitu banyak. "Kita harus melakukan langkah-langkah antisipasi persiapan prepentif, mapun pembinaan masyarakat, pencegahan, dan patroli," katanya. Jika ada warga, maupun kelompok dengan sengaja melakukan pembakaran, Polres Landak akan melakukan penegakan hukum. "Untuk kemarin ada 8 titik api. Sebelumnya sempat ada sekitar 28 titik api. Kita akan melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan. Dan kita juga akan berdayakan seluruh komponen masyarakat terutama Polri dan TNI," harap Kapolres. Dalam upacara itu juga dihadiri Muspida, Satpol PP, BPPD, TNI, Tim Pemadam Kebakaran Api Ngabang, Tim Pemadam Kebakaran Lahan, grup perusahaan Sampoerna Argo, TBK. (dan)

19

KABAR SEKADAU

Bupati Resmikan Gereja Santo Petrus Sekadau, Mata Borneo. Bupati Sekadau Rupinus, SH, M.Si dan Wakil Bupati Sekadau Aloysius, SH, M.Si meresmikan Gereja Katolik Santo Petrus Rasul Stasi Tapang Tingang Paroki Yesus Tersalib Nanga Taman Keuskupan Sanggau, kemarin. Tampak hadir dalam acara Peresmian gereja katolik stasi tapang tingang itu antara lain ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Ketua dan wakil ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sekadau, kepala BKD, Kadis Dukcapil, kabag pembangunan, yang mewakili dinas kesehatan, yang mewakili badan lingkungan hidup dan yang mewakili camat nanga taman beserta muspika. Hadir juga para pastor, frater, suster umat, undangan dan umat dari paroki nanga taman dan stasi tapang tingang. Peresmian ditandai pembukaan tirai papan plang nama gereja katolik oleh bupati dan pengguntingan pita oleh ketua tim penggerak pkk kabupaten sekadau ny. Kristina Rupinus, S.Pd, M.Si. Seusai prosesi peresmian dilanjutkan dengan pemberkatan dan misa syukur penerimaan sakramen krisma kepada 35 orang umat tapang tingang oleh uskup keuskupan sanggau mgr. Yulius Mencucini, CP. Laporan ketua panitia pembangunan gereja Aban mengatakan jumlah umat katolik stasiTapang tingang 62 kk atau 242 jiwa. Ukuran gereja seluas 8mx 16 m. Jumlah dana secara keseluruhan yang dibutuhkan dalam membangun gereja itu sebesar Rp 318.000000. Adapun sumber dana yang digunakan untuk membangun gereja itu dari swadaya umat stasi tapang tingang sebesar 186.850.000, Bantuan pemda 120 juta dan donatur sebesar Rp 1.250.000. Sementara itu sambutan pastor paroki Yesus Tersalib Nanga Taman P. Martin Ngabadi, CP mengucapan terima kasih kepada bapak uskup, terima kasih untuk bapak bupati dan donatur sehingga pembangunan gereja ini bisa diselesaikan. Dan semoga sakramen krisma yang diterima oleh krismawan krismawati menjadikan iman mereka semakin dewasa dan bisa menjadi saksi kristus. "Kita berharap dengan pembangunan gereja ini, umat

26

BUPATI SEKADAU RUPINUS, SH, M.SI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU ALOYSIUS, SH, M.SI MERESMIKAN GEREJA KATOLIK SANTO PETRUS RASUL STASI TAPANG TINGANG PAROKI YESUS TERSALIB NANGA TAMAN KEUSKUPAN SANGGAU. FOTO: JOY

semakin dekat dengan tuhan, sehingga kokohlah iman," ujarnya. Sementara itu bupati sekadau Rupinus dalam sambutannya meminta umat supaya lebih aktif dalam kegiatan kerohanian, terlebih dengan adanya gereja yang baru, tentunya persekutuan umat dengan sesama dan tuhan semakin lebih dekat. "Saya juga minta gereja ini dipelihara dengan baik, tanami dengan pohon dan tumbuhan sehingga gereja menjadi rindang dan sejuk. Dikatakan bupati, pemerintah daerah akan terus menerus membangun baik pembangunan fisik maupun pembangun spiritual yang muaranya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat" ujar Bupati. Pembangunan mental spiritual ini juga penting selain pembangunan fisik. Karena kalau mentalnya sudah baik, aklaknya baik, kepribadiannya dan budi pekertinya baik, saya yakin akan lebih mudah lagi membangun sekadau yang maju mandiri berdaya saing. Pembangunan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur sudah dimulai. Kehadiran pemerintah adalah sebagai pelayanan bagi masyarakat. Untuk itu bupati minta umat katolik bersatu dan

bergandeng tangan membangun Kabupaten sekadau. Sementara itu uskup sanggau Mgr. Yulius Mencucini, CP dalam sambutannya mengatakan gereja Tapang Tingang ini adalah gereja yang 19 diresmikan. "Umat sudah berkorban untuk membangun gereja yang cukup megah ini dan pengorbanan inilah sebagai bukti umat mencintai tuhan, gereja ini juga sebagai bukti tuhan hadir ditengah umat, gereja hadir supaya umat semakin rajin berdoa, tingkah laku umat katolik juga harus sesuai dengan injil sama seperti yesus. Untuk itu uskup minta supaya umat semakin rajin kegereja bukan hanya hari minggu saja, tapi bila mana umat tapang tingang mengalamai masalah datang lah ke gereja berdoa minta kepada tuhan. Dan pelihara bangunan gereja ini dan jadikan gereja ini sebagai rumah tuhan yang suci," tukasnya.(joy)


SUARA INTAN Ngabang, Mata Borneo. Ketua Yayasan Landak Bersatu DR. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si, berkeinginan, angkatan pertama STKIP Pamane Talino (Pata) Ngabang bisa cepat lulus dan bisa menjadi branding STKIP. Malah Adrianus secara tegas menyatakan, jangan sampai ada mahasiswa menjiplak, atau mencontoh skripsi orang lain, atau karya orang lain. Bila itu dilakukan mahasiswa dan mahasiswi, akan berakibat fatal bagi kampus tersebut. Demikian Adrianus Asia Sidot, mengatakan pekan lalu, di rumah dinas Bupati Landak. Lanjutnya, “Kita sudah tau banyak, ada kampus yang tutup gara-gara itu. Saya tidak mau gara-gara ingin cepat lulus,

juan Pendidikan Kabupaten Landak, dan mendekatkan lembaga ini dengan masyarakat. Celakanya, masyarakatnya tidak bisa menghargai. Malah, ada masyarakat datang ke Bupati, meminta bantuan melanjutkan kuliahnya di luar Kalbar, orang tuanya tidak mampu. Ketika ditanya, orang tuanya, si anak mau kuliah di Jogjakarta, tidak mau di Kalbar. “Ini artinya hanya mau memuaskan sifat pribadi, tidak mau mengukur kemampuan orang tua. Makanya, dibangun STKIP agar bisa menampung keingi-

Kalau mau jujur yang saya utamakan itu adalah dosen dari Dayak. Tapi sekali lagi pertanyaanya mana, lulus IPK 3,50 saya tetapkan tidak ada. Malah diturunkan IPK 3,00 juga tidak ada, diturunkan lagi IPK 2,75 tetap masih tidak ada

DR. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si Ketua Yayasan Landak Bersatu

lembaga menjadi korban, saya tidak mau itu,” kata Ketua Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Kalimantan Barat. Dan katanya, jangan selalu menyalahkan lembaga, lembaga sudah kerja keras untuk membesarkan STKIP Pata Ngabang. “Dosen pembimbing sudah memberikan waktu dan ruang supaya mahasiswa dan mahasiswinya untuk bisa menyelesaikan skripsi, dari satu bulan, sampai dua bulan, sampai tiga bulan dan seterusnya, untuk memperbaiki. Jadi, disitulah letak masalahnya, bukan semata-mata menyalahkan dosen dan lembaga. Saya ingin masyarakat melihat masalah ini secara objektif, ini saya lihat berat sebelah. Sentimen-sentimen pribadi atau pak Heri atau dosen lain lalu dikaitkan secara pribadi dan dibawa secara lembaga,” bebernya. Malah, kata Adrianus, jika mau jujur ia sudah berdarah-darah, membangun STKIP ini mulai dari awal, jika mau dihitung secara materi, jangan dihitung, malah Adrianus merelakan hal itu demi kema-

20

nan masyarakat kita untuk kuliah di Kabupaten Landak,” kata Bupati Landak ini. Untuk rekrut dosen, lanjut Adrianus, ia tidak main-main, sesuai dengan aturan UU tentang Dosen dan UU Pendidikan, dan sudah mencari ke berbagai daerah dalam Kalbar dan luar Kalbar, khususnya dosen Dayak (dosen orang dayak) tidak ada. “Mana dosen dari orang Dayak, mau melamar IPKnya saja 1,20, 2,00, 2,40 apa bisa jadi dosen. Bila tidak diterima mulai macam-macam di medsos,” bebernya. Adrianus juga sangat menyangkan sikap dari tokoh-tokoh Landak, seperti Ketua Dewan Pendidikan Landak, Yosef Kilim. Dimana dinilai sangat rasis, mengapa Dosen STKIP Pata semuanya orang Jawa? “Kalau mau jujur yang saya utamakan itu adalah dosen dari Dayak. Tapi sekali lagi pertanyaanya mana, lulus IPK 3,50 saya tetapkan tidak ada. Malah diturunkan IPK 3,00 juga tidak ada, diturunkan lagi IPK 2,75 tetap masih tidak ada,” tegas Adrianus. Disinggung soal ijin STKIP Pata Ngabang, Adrianus menyatakan kembali tidak ada yang salah, semua ijin sudah lengkap, malah STKIP

Pata Ngabang mendapat akreditasi C. “Kita masuk ke korpertis 11 Banjarmasin kita sah dan tidak ada illegal,” kata Adrianus. Makanya, kedepan Adrianus akan berusaha menaikkan status menjadi akreditasi B, memenuhi ratio dosen dan mahasiswa. “Mungkin ada yang bertanya mengapa dosen banyak muslim. Ya, itu tadi saya hanya dapat satu dosen, Anton. Saya tidak ingin kita bicara soal suku, agama, pendidikan ini adalah universal. Alangkah piciknya kalau dosen di STKIP Pata Ngabang dosennya harus orang Dayak, itu pikiran yang sempit, ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),”katanya. (dan)


KABAR BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT, M.Pd Bupati Kabupaten Bengkayang

Bengkayang, Mata Borneo. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang tahun 2016-2021 dengan visi Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bengkayang yang Sejahtera, dan berdaya saing di Lantai Dua Hotel Lala Golden Bengkayang. "Isu strategis Kabupaten Bengkayang dan menjadi program yang prioritas selama lima tahun kedepan ialah infrastruktur," terang Suryadman Gidot MPd, Bupati Bengkayang, kemarin. Ia melanjutkan, ada beberapa desa belum memiliki akses ke kota kecamatan dan mengandalkan sungai sebagai sarana transportasi. Hingga kini tiga kecamatan yang jalannya sangat tidak layak akibat aksesibiltas rendah ke ibukota kabupaten seperti Kecamatan Siding, Suti Semarang dan Lembah Bawang. Selain itu, pembangunan disektor pendidikan juga masih menjadi prioritas. Beberapa hal yang perlu dibenahi pada urusan pendidikan adalah akses layanan pendidikan yang belum merata dan berkeadilan, mutu pelayanan pendidikan, optimalisasi tata kelola lembaga pelayanan pendidikan serta kualitas materi dan metode pembelajaran. Ia mengeluh dengan tidak dibukanya CPNS oleh pemerintah pusat. Padahal KaMata Borneo • Agustus - September 2016

bupaten Bengkayang kekurangan guru. Namun sebaliknya pemerintah pusat membuka CPNS pusat khusus guru dan ditempatkan di wilayah terpencil dan perbatasan. Ini menutup peluang bagi para guru di daerah untu menjadi PNS. Untuk Kesehatan, Gidot menuturkan, masih banyak kekurangan dan kelemahan terutama keberadaan tenaga medis dan fasilitas. Pemda Bengkayang menargetkan seluruh puskesmas yang ada terakreditasi. Dibidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Gidot mengutarakan, perlu langkah optimalisasi melalui program yang tepat untuk meningkatkan produksi dan angka produktivitas komoditas unggulan seperti lada, perikanan laut, perikanan budidaya, dan peternakan. Dibidang Lingkungan Hidup dan Pe-

nanggulangan Bencana, Gidot perlu melakukan tindakan pencegahan dan rehabilitasi pada lingkungan yang sudah terlanjut rusak. Program sosialisasi dan penegakan regulasi diperlukan untuk pencegahan yang efektif disertai dengan program ruang terbuka hijau dan normalisasi sungai serta penataan pemukiman yang berada di bantaran sungai/DAS. "Bila perlu setiap pemilik lahan di pinggiran sungai menanam tengkawang. Akar dan pohon untuk mencegah erosi sedangkan buahnya untuk minyak tengkawang," ungkap Gidot. Untuk Pariwisata dan perdagangan, Gidot menuturkan, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Bengkayang terus LANJUTAN BACA HAL 34

Selesaikan Batas Antar Kabupaten Harus Fokus Bengkayang-Mata Borneo. Kabupaten Bengkayang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur (Kecamatan Siding dan Jagoi Babang), Kabupaten Sambas (di Kecamatan Jagoi Babang, Seluas, Sanggau Ledo, Ledo, Lumar, Lembah Bawang), Kabupaten Sanggau (di Kecamatan Siding), Kabupaten Landak (di Kecamatan Suti Semarang dan Teriak), Kabupaten Mempawah (di Kecamatan Sungai Raya) dan Kota Singkawang (di Kecamatan Monterado, Lembah Bawang dan Sungai Raya Kepulauan). Tentunya batas antar kabupaten masih ada titik titik yang belum selesai dan sudah. "Untuk menyelesaikan konflik batas antar kabupaten, Kita harus fokus sehingga segera usai," ungkap Drs. Pinus Samsudin, M.Si, Staf Ahli Bupati Bengkayang Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan

ditemui diruang kerjanya. Ia melanjutkan, untuk batas dengan Serawak Malaysia Timur sudah tentu kelar karena itu urusan pemerintah pusat. Namun antar kabupaten/kota ini yang masih perlu dibahas dan ditindaklanjuti lebih lanjut. Diakui Pinus, saat ia menjabat sebagai Asisten di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang memiliki target untuk menyelesaikan konflik tapal batas antar kabupaten. Hal ini dilakukan supaya tidak ada lagi PR. Apalagi Kabupaten Bengkayang telah berusia 17 tahun tentunya sangat dibutuhkan segera usai masalah ini terkait tapal batas yang masih sengketa dengan kabupaten/kota lainnya di Kalbar. Dalam hal pembangunan, akan LANJUTAN BACA HAL 42

25

IKLAN


21

PROFIL dirasakan oleh masyarakat, khususnya warga Meskipun kabupaten Landak saat ini, di tahun 2016, termasuk dari Delapan Kabupaten di Kalimantan barat yang digolongkan sebagai daerah tertinggal oleh Presiden (Pemerintah Pusat), setelah sebelumnya di tahun 2014 berpredikat sebagai kabupaten termiskin di Kal-bar. Namun upaya dan kerja keras telah diupayakan dan ditunjukkan oleh Adrianus, seperti melakukan Bedah rumah terhadap beberapa warga miskin. Di bidang peningkatan kualitas pendidikan dengan mendirikan Perguruan Tinggi yaitu STKIP Pamane Talino, dengan tujuan mempermudah akses anak daerah ke pendidikan tinggi. Demikian pula keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan dengan tidak mengijinkan perusahaan retail besar seperti Indomaret dan Alfamart beroperasi di kawasan Kabupaten Landak. Membuka akses infrastruktur jalan dan jembatan di pelosok-pelosok,

oleh Adrianus, bahwa Ia telah berupaya keras merekrut para Dosen dari Suku Dayak khususnya yang S-1 dan S-2 nya linear, namun memang sukar ditemukan yang linear, karena itu direkrutlah para Dosen dari Luar. Dan Adrianus menegaskan jikalau Pendidikan adalah persoalan yang universal menyangkut Ilmu Pengetahuan, lebih pada kualitas keilmuan bukan kesukuan. Diakhir jumpa persnya, Adrianus mengungkapkan bahwa sebetulnya masih ada beban yang ditinggalkan yang diharapkan dapan diteruskan oleh penggantinya nanti, yaitu Kawasan Industri Mandor (KIM), yang telah dicanangkan oleh Presiden, sebagai 14 kawasan industri yang akan dibangun di luar Jawa. Dimana infrastruktur penunjang, seperti Listrik, jalan dan pelabuhan masih belum sepenuhnya siap. “KIM ini bernilai strategis karena terinterkoneksi, tidak hanya bagi kabupaten Landak, tetapi juga bagi Kali-

pembangunan sumber daya manusia karena masyarakat Landak masih berproses cara berpikirnya untuk maju. Ketika didesak oleh para Jurnalis, tentang langkah politiknya usai menjabat Bupati Landak, karena Adrianus masih aktif masa PNS nya, belum memasuki usia Pensiun. Dijawab oleh Adrianus, akan kembali sebagai PNS, baik itu sebagai staf ahli Bupati maupun penugasan lainnnya. Sedangkan untuk suksesi KB 1, Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 nantinya, Adrianus menegaskan akan siap maju dan bertarung jika ada peluang untuk itu. “ Jika ada peluang tentunya saya akan maju, karena saya masih punya idealisme dan visi untuk membangun Kalimantan Barat. Saya akan bawa visi saya yang di Landak ke skop yang lebih besar yaitu Kal-bar, khususnya dalam dunia pendidikan, artinya salah cara mengatasi keterbelakangan adalah peningkatan kualitas manusia.

seperti Badan Jalan Sempatung – Tengon Kecamatan Air Besar, Kecamatan Kuala Behe, dan lainnya. Terkait dengan polemik STKIP yang hingga kini belum meluluskan mahasiswa menjadi Sarjana, serta minimnya Dosen dari daerah khususnya Suku Dayak. Diklarifikasi langsung oleh Adrianus, melalui konfrensi Pers, Kamis (11/8), bahwa hal itu bukan kesalahan Lembaga, tetapi lebih kepada ketidakmampuan dan kurang tekunnya mahasiswa dalam proses pembuatan Skripsinya. “Para dosen telah berupaya keras dalam memotivasi dan memacu mahasiswa untuk membuat skripsi dan menyelesaikannya, dan yang terpenting adalah bahwa kita tidak menginginkan lulusan sarjana yang tidak berkualitas, apalagi lulus dengan menjiplak karya orang lain, karena hal ini akan berdampak pada citra Lembaga dan dicabutnya ijin operasional Lembaga” ujar Adrianus, seraya menambahkan jikalau STKIP Pamane Talino telah Terakreditasi C dan tergabung dalam Kopertis Banjarmasin Rayon 11. Ditambahkan juga

mantan barat. Kementerian Perindustrian juga telah mempersiapkan dana di tahun ini untuk menyusun detail engginering desain, Tahun depan Kementerian Perindustrian baru akan meluncurkan dana untuk infrastruktur penunjangnya seperti jalan dan penampungan air bersih, sementara untuk jalan badan jalan telah dipersiapkan tinggal pengerasan. Sedangkan untuk listrik yang merupakan domain dari PLN, juga telah ada 3 investor yang berminat dan semuanya telah diplotkan, salah satunya dari Luar yaitu Finlandia” jelas Adrianus, seraya menambahkan jikalau persoalan lahan untuk KIM tidak masalah dan terus diproses, demikian juga dengan investor, tinggal menunggu kesiapan infrastruktur penunjang selesai dibangun. Selanjutnya adalah infrastruktur untuk terus ditingkatkan oleh penggantinya nanti, karena selama ini yang baru dibangun di pelosok-pelosok adalah badan jalan belum pada tahap peningkatan, Seperti Tengon, Sempatung di Kecamatan Air Besar, jelas Adrianus, seraya menambahkan agar tetap konsisten memprioritaskan pada

Tentunya Pendidikan dalam arti yang luas, bukan hanya pada formalnya saja seperti sekolah, tetapi juga pada peningkatan keterampilan/skill individu sehingga ke depannya tidak hanya terampil bekerja tetapi juga bisa memanfaatkan dan membuka lapangan kerja. ” ujar Adrianus, seraya mengambarkan berapa panjang pantai di Kal-bar ini, berapa luas laut yang ada dengan segala potensinya, tentunya sebuah peluang jika anak-anak Kalbar mampu memanfaatkannya. Salah satunya adalah membuat Kapal sendiri, tentunya keahlian membuat kapal tersebut bisa dipelajari di luar, seperti Belanda. Ditegaskan lagi oleh Adrianus yang telah mengeyam pendidikan Doktor (S-3) ini, bahwa jika tanpa pendidikan dan skill yang berkualitas, maka anak-anak Kalbar hanya akan menjadi penonton, tidak akan mampu bersaing khususnya di level Manajerial. Masih ada banyak pokok pikiran yang disampaikan Adrianus untuk memajukan Kalimantan Barat jika nantinya Ia berpeluang maju. (****)

24


PROFIL

DALAM HITUNGAN HARI HARI, tepatnya awal September 2016 nanti, Selasa (06/09). DR. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si, Bupati Kabupaten Landak, akan mengakhiri jabatannya sebagai Bupati masa Bakti 2012 – 2016. Ini adalah periode ke dua kalinya Adrianus menjabat sebagai Bupati, setelah sebelumnya Tahun 2008 – 2011 juga menjabat sebagai Bupati Kabupaten Landak, menggantikan posisi Drs. Cornelis, MH yang maju dan terpilih sebagai Gubernur Kalimantan Barat, Kala itu Adrianus adalah Wakil Bupati pasangan Cornelis (Bupati) untuk masa Bakti 2006–2011. Sebelum berkarya sebagai Kepala Daerah, Adrianus adalah seorang Birokrat dengan jabatan terakhirnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak. Bersama Herculanus Heriadi, SE, sebagai Wakil Bupati, Adrianus menakhodai pembangunan Kabupaten Landak dengan visinya “

22

JIKA ADA PELUANG TENTUNYA SAYA AKAN MAJU, KARENA SAYA MASIH PUNYA IDEALISME DAN VISI UNTUK MEMBANGUN KALIMANTAN BARAT. SAYA AKAN BAWA VISI SAYA YANG DI LANDAK KE SKOP YANG LEBIH BESAR YAITU KALBAR, KHUSUSNYA DALAM DUNIA PENDIDIKAN, ARTINYA SALAH SATU CARA MENGATASI KETERBELAKANGAN ADALAH PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA. TENTUNYA PENDIDIKAN DALAM ARTI YANG LUAS, BUKAN HANYA PADA FORMALNYA SAJA SEPERTI SEKOLAH, TETAPI JUGA PADA PENINGKATAN KETERAMPILAN/SKILL INDIVIDU SEHINGGA KEDEPANNYA TIDAK HANYA TERAMPIL BEKERJA TETAPI JUGA BISA MEMANFAATKAN DAN MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN


PROFIL

Masyarakat Kabupaten Landak yang Cerdas dan Berdaya Saing”. Melalui visinya tersebut ingin menunjukkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Landak bercita-cita mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dalam hal pendidikan, maupun dalam hal derajat kesehatan jasmani maupun rohani serta keunggulan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk mencapai visinya tersebut, tentunya diperlukan misi yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran dan strategi. Adapun misi Pemerintah Kabupaten Landak, dimasa kepemimpinan Adrianus adalah : 1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Mewujudkan pembangunan industri yang berbasis agro dan mineral 3. Mewujudkan peningkatan ekonomi rakyat berkelanjutan melalui pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 4. Mewujudkan pembangunan prasarana wilayah 5. Mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan budaya, serta 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tentunya sebagai kepala Pemerintahan, Adrianus telah berupaya mewujudkan visi dan misinya tersebut, melalui programprogram kerja yang tersebar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku eksekutor yang mengimplementasikan misi dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Tentunya capaian-capaian yang telah dilaksanakan oleh Pemerintahannya, baik dari segi Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan ekonomi rakyat, derajat kesehatan masyarakat maupun infrastruktur serta layanan publik, hanya masyarakatlah yang bisa merasakan dan menilainya secara langsung, karena kesemuanya bersentuhan dan langsung Mata Borneo • Agustus - September 2016

23

SAMBUNGAN BERITA Selesaikan Batas Antar Kabupaten Harus Fokus...dari Hal 25

Recommend Documents