SAMAKAN PERSEPSI DALAM HAL PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN DIBIDANG KEPERKARAAN • • • • • • • •
APLIKASI SIADPA KMA 144/2007 SEMA-RI NO. 4 TAHUN 2008 POLA BIDALMIN (KMA/1/SK/I/1991) PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 PP NO. 53 TAHUN 2008 PERMA NO. 2 TAHUN 2009 TEKNIS YUSTISIAL
APLIKASI SIADPA • SIADPA ADALAH APLIKASI PENDUKUNG POLA BINDALMIN • UNTUK ITU SIADPA TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN POLA BINDALMIN • PERLU KESAMAAN PERSEPSI DALAM HAL: – SKUM (TERMASUK TENTANG PEMBERIAN NOMOR PERKARA) – PENENTUAN TANGGAL PMH, PENUNJUKAN PP, PHS. – FORMAT PEMBUATAN BAP, PUTUSAN, RELASS DAN LAINNYA.
KMA 144/2007 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN • TUJUANNYA : – Mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan terhadap pengadilan – Menguatkan prinsip peradilan yang terbuka dan akuntabel – Meningkatkan kualitas pelayanan informasi pengadilan
SEMA NO. 4 TAHUN 2008 • PELAKSANAAN SEMA NO. 4 TAHUN 2008 • SINKRONISASI DENGAN APLIKASI SIADPA DAN POLA BINDALMIN TERUTAMA DALAM HAL : – SKUM – PEMBERIAN NOMOR PERKARA – PENGISIAN / MUTASI KEUANGAN DALAM BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA.
POLA BINDALMIN – Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan PK. – Pola tentang register perkara. – Pola tentang keuangan perkara. – Pola tentang laporan perkara – Pola tentang kearsipan perkara.
• MELAKSANAKAN TUGAS PENGELOLAAN PERKARA DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB DAN KEHATI-HATIAN • PENGGUNAAN INSTRUMEN YANG SELAMA INI SUDAH BANYAK DILUPAKAN • PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH PIMPINAN DAN PEJABAT YANG TERKAIT.
PERMA No. 1 tahun 2008 • LATAR BELAKANG TERBITNYA PERMA NO. 1 TAHUN 2008 • ADANYA INDIKASI PERLAKSANAAN DARI PERMA TERSEBUT HANYA SEKEDAR FORMALITAS. • PELAPORAN HASIL KERJA DARI MEDIATOR HAKIM UNTUK DIJADIKAN BAHAN PENILAIAN DAN MONITOR BAGI PTA.
PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2008 • YANG DIPUNGUT DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PANJAR BIAYA PERKARA : – – – –
BIAYA PENCATATAN BIAYA REDAKSI BEAYA MATERAI SITA JIKA ADA PELAKSANAAN SITA SEBELUM PERKARA DIPUTUS.
• PNBP YANG DIPUNGUT SETELAH PERKARA DIPUTUS • PELAPORAN TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PNBP.
PERMA NOMOR 2 TAHUN 2009 • PAYUNG HUKUM TENTANG PENENTUAN PANJAR BIAYA PERKARA • BIAYA PROSES BAGI MA-RI DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING • BIAYA PROSES BAGI PENGADILAN TINGAT PERTAMA • PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN BIAYA PEMBERKASAN (BAGI PA) DAN BIAYA PROSES (BAGI PTA) • PELAPORAN
TEKNIS YUSTISIAL BERITA ACARA PERSIDANGAN • PENGETIKAN DAN PENGGUNAAN SARANA RENVOOI DALAM PERBAIKAN PENGETIKAN YANG SALAH. • PEMBUATAN BERITA ACARA PERSIDANGAN MELIPUTI : – – – – –
PENOMORAN HALAMAN DALAM BENTUK TANYA JAWAB BUKAN HASIL RESUME PANITERA PENGGANTI PENGGUNAAN KATA-KATA YANG TEPAT DAN BENAR. KEBENARAN ISI BAP MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB MAJELIS HAKIM DAN PP
PUTUSAN HAKIM • PADA SAAT DIBACAKAN PUTUSAN HARUS SUDAH BERUPA KONSEP JADI. • PENGETIKAN HARUS BENAR DAN DALAM TENGGANG WAKTU 14 HARI HARUS SUDAH DISAMPAIKAN KEPADA PARA PIHAK. • PENYEBUTAN KATA LAWAN DALAM PERKARA KONTENSIUS • PEMBUATAN PUTUSAN TIDAK BOLEH LEPAS DARI BAP. • PERTIMBANGAN HUKUM HARUS BERKUALITAS • AMAR PUTUSAN MENJAWAB PETITUM
BIDANG KESEKRETARIATAN • TAAT ASAS DAN PEGANG TEGUH SERTA FAHAMI SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN: – PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA – PENGELOLAAN BARANG / INVENTARISASI MILIK NEGARA – PENGELOLAAN DIBIDANG KEPEGAWAIAN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA • KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB KETUA PENGADILAN AGAMA DAN KPA, SERTA PEJABAT LAINNYA. • PEMBUATAN SCHEDULE SECARA TEPAT DAN TAAT ASAS DALAM PELAKSANAANNYA • KETEPATAN WAKTU DALAM PELAKSANAAN DAN PELAPORAN • JAGA KEKOMPAKAN, KOORDINASI DAN KONSULTASI KEPADA INSTANSI TERKAIT
PENGELOLAAN BARANG / INVENTARISASI MILIK NEGARA • PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA • PENCATATAN DAN PEMBUKUAN BARANG - BARANG INVENTARIS NEGARA – – – – – –
BUKU INVENTARIS DAFTAR INVENTARIS RUANGAN (DIR) BUKU MUTASI BARANG MILIK NEGARA PENYIMPANAN BARANG BUKTI-BUKTI PEMBELIAN SURAT PENUNJUKAN (SK) PENGGUNA / PENANGGUNG JAWAB BARANG
BIDANG KEPEGAWAIAN • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEPEGAWAIAN RI. • HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL • DISIPLIN PEGAWAI KAITANNYA DENGAN REMUNERASI • USUL MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
LAIN - LAIN • CLIENT SERVIS / PELAYANAN PUBLIK • HARMONISASI HUBUNGAN INTERN DAN EKSTERN. • PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI • HINDARI TERJADINYA KEBUNTUAN KOMUNIKASI • UTHLUBUL ILM MINAL LAHD ILALLAHD
