laporan khusus
Wawancara Ekslusif Advokat Senior Dr. Tommy Sihotang, SH, MH
“Secara Hukum, PERADI Sudah Bubar”
S
aling klaim antara PERADI dengan KAI sebagai wadah tunggal advokat yang sah tampaknya tidak akan berakhir. Bahkan, kini perseteruan kedua organisasi ini sudah merambah ke bidang pendidikan advokat. Menurut PERADI, hanya merekalah satu-satunya lembaga yang punya otoritas menyelenggarakan ujian bagi calon Advokat. Karena itu, ketika KAI menyelenggarakan hal serupa belum lama ini, timbul protes dari PERADI. Tak tanggungtanggung, sejumlah anak buah Otto 16
Hasibuan di PERADI, melaporkan KAI ke Polisi, terkait pelaksanaan ujian calon advokat itu. Namun, bukan advokat namanya kalau tak pandai berkelit. Kepada Varia Advokat, Tommy Sihotang selaku Ketua Panitia Nasional Ujian Calon Advokat KAI, dengan gamblang menjawab semua keberatan PERADI atas pelaksanaan ujian advokat yang mereka lakukan. Karena dengan dilaksanakannya ujian calon advokat oleh KAI, Tommy
Sihotang telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia oleh Jhonson Panjaitan. Namun Tommy-pun tidak mengerti “atas dasar apa Jhonson melaporkan saya ke polisi? Apakah saya melakukan pelanggaran terutama tindak pidana? Dia juga tidak mengerti apa yang disebut dengan legal standing Apa hak dia untuk melaporkan 5 advokat senior dalam konteks ujian advokat. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama, apakah dia dirugikan dengan adanya ujian advokat? Kedua, apakah yang dilakukan panitia ujian itu melanggar hukum atau tidak? Nah, ketika dia melaporkan secara pidana, saya anggap dia tidak mengerti hukum. Jadi untuk apa ditanggapi”. Alasan pelapor (Jhonson Panjaitan) melaporkan oleh karena PERADI sebagai organisasi yang mempunyai otoritas menyelenggarakan ujian advokat dan bukanlah KAI. ”namun dalam undang-undang advokat yang menyatakan bahwa PERADI yang berhak menyelenggarakan ujian..? Itu tidak ada pasalnya. Itu hanya omong besar Jhonson menunjuk undang-undang advokat yang mengatakan PERADI lah yang berhak menyelenggarakan ujian.
VARIA ADVOKAT - Volume 07, Oktober 2008
laporan khusus Bagi masyarakat awam yang tidak mengerti, ya manggut-manggut saja. Masa Bang Buyung lebih bodoh daripada Jhonson Panjaitan”. Alasan lain Jhonson adalah Pasal 3 ayat(1) sub.F Undang-undang Advokat, di mana salah satu persyaratan diangkat menjadi advokat adalah lulus ujian yang dilakukan organisasi advokat yaitu PERADI. “Organisasi advokat itu siapa? Apakah PERADI? Di dalam Undang-undang Advokat hanya disebut organisasi advokat. Organisasi advokat itu dibentuk oleh para advokat melalui Musyawarah Nasional (Munas) yang diikuti oleh para advokat dan ini sudah dilaksanakan oleh Kongres Advokat Indonesia. Sedangkan PERADI tidak dibentuk melalui Kongres Advokat Indonesia yang diikuti oleh para advokat, tapi hanya dibentuk oleh pengurus organisasi advokat. Dan jangan lupa, ke-4 organisasi advokat yaitu IKADIN, IPHI, APSI, HAPI sudah jelas mengundurkan diri dari kesepakatan itu. Maka secara hukum PERADI sudah bubar. Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan legitimasi PERADI sebagai wadah tunggal organisasi advokat, bang Tommy menanggapi, “Tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hal itu, yang ada hanyalah pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi, itu tidak berlaku dan tidak relevan karena tidak ada putusan MK mengenai PERADI, yang ada hanya pertimbangan dan pertimbangan itu tidak dapat diterapkan”. Kritikan yang mengatakan pembentukan PERADI dan KAI sudah lewat waktu sebagaimana yang dituntut undangundang ? “PERADI lebih-lebih lagi lewat waktu. Coba baca pernyataan Petisi 5 itu. Ini betul, dua-duanya sudah terlambat. Tapi sekalipun terlambat, KAI dibentuk para advokat melalui kongres advokat. Jadi, KAI lebih sah dari PERADI”.
Kompetensi pelaksanaan ujian advokat
Menurut Jhonson Panjaitan pelaksanaan ujian advokat KAI telah meraup dana masyarakat kurang lebih 10 milyar ? “Jhonson Panjaitan jangan asal ngomong. Meraup dana masyarakat? Masyarakat yang mana? Urus saja rumah tangganya sendiri. Itu bukan uang nenek moyang Jhonson Panjaitan atau pendiri PERADI yang lain. Itu adalah uang calon advokat yang dengan sukarela diuji oleh Kongres Advokat Indonesia. Semestinya PERADI mengkoreksi diri, jangan menunggu complaint, baru menyiapkan laporan keuangannya. Mengapa tidak dari dulu PERADI membuat laporan keuangan secara transparan yang belum pernah dipertanggungjawabkan, karena hal tersebut orang akan bertanya-tanya dan melaporkan ke polisi?”. Tapi, menurut keterangan yang didapat dari PERADI mereka telah membuat laporan keuangan yang telah diaudit. “Boleh-boleh saja dibuat. Misalnya, saya direktur keuangan lalu saya buat pertanggungjawaban. Tetapi apakah laporan saya itu sudah pasti dapat diterima? Apakah ada penyimpangan dan sebagainya? Kita harus bisa membedakan itu. Jadi, jangan beranggapan kalau sudah dibuat seolah-olah sudah kelar masalahnya. Sudahlah, jangan main sandiwara, kita semua jagoan kata-kata saya sudah buktikan waktu debat dengan Jhonson Panjaitan”. PERADI juga telah mengeluarkan pernyataan dan peringatan bahwa calon advokat yang lulus dari KAI tidak akan dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi. “Memang mereka itu siapa bisa memutuskan seperti begitu? Memangnya si Jhonson Panjaitan itu Ketua Mahkamah Agung kok bisa-bisanya dia ngomong begitu? Apa dasar dia ngomong begitu? Dan jangan lupa pelantikan oleh Pengadilan Tinggi menurut Undang-undang Advokat adalah kewajiban dari Badan Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukum. Kalau kita minta dilantik, tapi dia (Ketua Pengadilan Tinggi, red) tidak akan melaksanakan kewajibannya siapa yang salah?”
VARIA ADVOKAT - Volume 07, Oktober 2008
Kemudian apa yang akan dilakukan KAI pasca ujian calon advokat dan bagaimana tindak lanjut mengenai pelantikan para anggota yang telah lulus? “Kita akan jalan terus. Kita sudah punya sekian cabang pada sekian puluh Propinsi dan Kabupaten. Pelantikan harus jalan terus. Pendidikan juga akan jalan terus, sementara itu PERADI secara alternatif pelan-pelan akan mati dengan sendirinya, alasannya dari ke 4 organisasi advokat pendiri PERADI telah mengundurkan diri dan sudah dinyatakan dalam notaris dan akan diumumkan dikoran. Mengapa PERADI begitu gampang untuk dibubarkan? Karena PERADI hanya didirikan melalui pengurus 8 organisasi advokat, sedangkan untuk membubarkan KAI tidaklah gampang karena didirikan melalui kongres yang dihadiri oleh 6000 orang advokat. Karena KAI didirikan oleh kongres maka apabila ingin membubarkannya pun harus melalui kongres. Tommy Sihotang, tak hanya berkenan menjawab perihal pelaksanaan ujian calon advokat KAI. Kepada Redaksi Varia Advokat, ia juga memberi jawaban atas pernyataan Petisi 5 yang yang menafikan keberadaan PERADI dan KAI. “Karena Petisi 5 terdiri dari pakar hukum senior, maka lain kali kalau membuat pernyataan hukum, ya hati-hatilah. Petisi 5 mengatakan, KAI tidak sah karena tidak mempunyai AD/ART. Ini pernyataan keliru dan perlu diklarifikasi, karena pada hari pertama kongres AD/ART sudah disahkan. Jadi petisi 5 itu ngawur”. Adanya wacana Petisi 5 mengusulkan untuk merevisi Undangundang Advokat Pasal 32, bang Tommy malah bertanya balik, “Petisi 5 itu siapa? Mereka mengatakan dalam berorganisasi, merupakan keputusan pengadilan atau pendapat pribadi? Kalau pendapat pribadi abaikan saja, apa urusannya sama kita”. Menurut Petisi 5 Undang-undang Advokat Pasal 32 ayat (4) sifatnya Imperatif. “Kata 17
laporan khusus siapa imperatif, kata petisi 5 kan? Kalau kata undang-undang, mari kita bahas kata-kata imperatif. Imperatif artinya harus, kewajiban, condition sine qua non, contohnya: UUD 1945 menyatakan janda-janda , fakir miskin dipelihara oleh Negara dan itu imperatif, apakah itu sudah dilakukan oleh Negara, jawabannya tidak. Meskipun telah coba dilakukan namun hanya sedikit yang berhasil, sebagian gagal, buktinya masih banyak gembel di jalan serta masih banyak bencongbencong menari-nari di lampu merah, itu imperatif”. Tapi apa kata Pemerintah “kami telah berusaha tapi dana pemerintah tidak cukup”. “Makanya tidak usah main kata-kata, mari kita bicara hukum jangan hanya bilang pembohongan publik, publik yang mana yang dimaksudkan? Didalam dunia pengacara jangan pakai gaya-gaya LSM bawabawa publik terus. Wah nanti banyak advokat akan dirugikan”, lalu saya jawab, “kamu sekarang laporkan Gubernur DKI karena ada tugu monas takut nanti rubuh menimpa orang yang lagi istirahat dibawahnya dan menyebabkan orang tersebut mati seketika. Apakah anda akan melaporkan ke polisi karena suatu hal yang masih bersifat nanti? Sama saja ujian advokat nanti banyak advokat yang dirugikan. Kalau mau diskusi diskusi yang benar dengan kata-kata logis. Sekarang saya bukannya sombong buktinya Petisi 5 sudah tidak ada gaungnya lagi sekarang dan KAI makin berkembang, jadi Petisi 5 ini sebenarnya himbauan saja sama halnya seperti yang MA lakukan. Sejauh ini yang saya lihat di pengadilan-pengadilan tidak mempersoalkan apakah kartu advokat yang dipergunakan di pengadilan itu kartu PERADI atau KAI, itu sikap yang baik dan netral”. Perseteruan PERADI dengan KAI “Untuk meredakan konflik pertentangan antara PERADI dan 18
KAI selama ini sebaiknya sikap dari Mahkamah Agung haruslah tidak memihak karena undang-undang advokat mengatakan urusan advokat diurus oleh advokat sendiri. MA dan Pemerintah tidak perlu menengahi”. “Kalau saya ditanya bagaimana nasib advokat sekarang ini, pada akhirnya PERADI itu pasti akan gabung bersama KAI, kita lihat saja nanti karena KAI ini sah dibentuk oleh para advokat. Sekarang begini saya ajari suatu hukum, ini kan hukum perdata publik ada dua hal yang
perlu saya sampaikan kepada kalian ke-satu, memang kalau sudah lewat waktu untuk pembentukan organisasi advokat itu, apakah diatur sanksinya dalam undang-undang advokat? Jawabnya tidak ada, lalu kenapa harus ribut-ribut? Ke-dua, jangan lupa dalam hukum perdata ini namanya perdata publik. Dalam hukum perdata para pihak bisa mengabaikan suatu situasi yang mengikat, undang-undang kan mengikat, contohnya: putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung sekalipun apabila kita berperkara kemudian kamu menang dan saya kalah, lalu saya dihukum membayar satu milyar utang kepada kamu, itu mengikat sebagai
undang-undang untuk dilaksanakan. Kemudian saya tanya kamu lagi boleh tidak kita berdua berunding? Sudahlah tidak usah satu milyar, seratus juta saja atau tidak usah bayar, bisakan asalkan ada kesepakatan? Itulah yang terjadi didalam undang-undang ini. Lewat waktu kata Petisi 5, sudah kita abaikan saja dan kita buat persekutuan yang baru yaitu KAI, orang ini masih masalah kesepakatan kok!”. Inikan persekutuan perdata ngapain kita pikirin, pokoknya kita buat lagipula juga tidak ada sanksinya kalau lewat waktu kan, makanya ngapain orang meributkan Petisi 5”. Jadi setelah ini apakah PERADI masih akan tetap eksis? Saya kira PERADI pada akhirnya akan bubar karena secara de facto ke 4 organisasi pendiri PERADI sudah mengundurkan diri. Lalu bagaimana mengenai KAI? KAI itu adalah kongres yang mendirikan, jadi tergantung peserta kongresnya mau terus dilanjutkan atau tidak dan PERADI itu demi hukum sudah bubar karena 4 organisasi pendirinya yaitu IKADIN, APSI, IPHI, HAPI sudah mengundurkan diri seperti bangunan yang pondasinya sudah tidak ada lagi, tinggal kena angin sedikit langsung tumbang, sedangkan KAI tidak semudah itu karena KAI didirikan oleh para advokat Indonesia sebanyak 6000 orang mendeklarasikan berdirinya KAI dan mengenai organisasi advokat itu harus mempunyai manfaat untuk anggotanya. Itu yang KAI upayakan, tidak seperti PERADI di mana anggotanya dipecat seumur hidup seperti rekan Todung Mulya Lubis, saya tanya kamu sebagai orang hukum, apakah pantas suatu organisasi advokat yang seharusnya membina tapi malah mematikan karirnya dengan melakukan pencabutan kartu izin beracara, secara tidak langsung telah melakukan pemecatan terhadap anggotanya yang telah memberikan banyak kontribusi ter-
VARIA ADVOKAT - Volume 07, Oktober 2008
laporan khusus hadap perkembangan hukum di Indonesia. Itu bukan cara yang baik dalam berorganisasi bahkan itu tidak berguna bagi anggotanya. Tradisi itu yang akan kita ubah, harus ada perlindungan kepada para anggotanya, jangan seenaknya main pecat saja dipikir dia (Dewan Kehormatan PERADI. red) itu siapa? Makanya saya bilang, PERADI sibuk mencabut kartu advokat orang lain saya sudah menjadi advokat selama 25 tahun, PERADI belum ada. Bang Buyung Nasution sudah ad-vokat, Otto belum lahir. Enak saja kalian cabut advokat kami. Kami di angkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman, tidak oleh PERADI. Itu arogansi kekuasaan yang tidak seharusnya dilakukan!”. Bagaimana citra advokat di mata penegak hukum ini kalau advokatnya kerjanya bertengkar terus. Itu katanya orang PERADI saja. Para penegak hukum respect dan saling menghormati kok, kemarin saya datang ke Pengadilan mereka sangat hargai, kata mereka kami mendukung saja. Idealnya harus ada wadah tunggal sehingga berwibawa dimata penegak hukum dan saat inilah moment kita menuju kesana”. Dengan adanya 2 kartu izin beracara yang muncul di Pengadilan, maka akan berakibat sikap yang lebih kompetitif, tapi tentunya di dalam persidangan. Itu bagus tandanya mereka berarti cinta pada organisasinya masing-masing. Itu salah satu dinamika, kalau saya kemarin mendaftar surat kuasa, ditanya mana kartu advokatnya? Saya kasih kartu KAI, tidak ada pertanyaan dari mereka (orang pengadilan) kemudian dilegalisasi oleh mereka karena pemerintah dan pengadilan tidak boleh ikut campur internal para advokat. Dalam majalah Varia Advokat Edisi IV dikatakan bahwa PERADI sama dengan KAI karena didalam PERADI terdapat pegawai negeri tapi di dalam KAI, “Itu tidak ada. Yang bernama Nur Khoirin dari APSI, saya tidak mengetahui hal itu, pokoknya
semua yang masuk KAI yang menjadi anggota KAI harus menandatangani pernyataan bahwa dia bukan PNS, atau TNI, POLRI. Kami asumsikan dia bukan PNS atau TNI, POLRI karena sudah menandatangani pernyataan kalau dia bukan Pegawai Negeri Sipil, biar dia yang menanggung akibat hukumnya, urusan apa dengan kita, ngapain capek-capek sendiri menelusuri latar belakang mereka satu-satu seperti tidak ada pekerjaan lain. Yang penting tinggal kita pegang, ini pernyataanmu kalau ternyata mau menipu untuk mendapatkan kartu advokat ini, ada pasalnya jadi saya anggap tidak ada Pegawai Negeri Sipil dan TNI, POLRI didalam KAI. Lalu bagaimana advokat yang menjabat sebagai pejabat negara? Kalau pejabat negara harus jelas. pejabat negara banyak yang menjadi advokat juga loh, contohnya: Trimedya Panjaitan pejabat negara dari Komisi III DPR RI dan dia juga advokat. Kita harus bisa bedakan, yang dimaksud advokat tidak boleh menjabat rangkap sebagai pejabat negara, advokat yang menjabat sebagai pejabat negara tidak boleh menjalankan praktek profesi advokat”. Apabila bang Buyung dikategorikan sebagai pegawai negeri itu salah, makanya harus kita bedakan pejabat negara itu tidak semua pegawai negeri dan bang Buyung bukan pegawai negeri, bang buyung itu pejabat negara yang tidak boleh PNS atau TNI/ POLRI. Bang buyung adalah anggota WATIMPRES dan bukan pegawai negeri. Untuk PNS kan sudah ada Undang-undang PNS dan mengenai bang Buyung juga sekarang sudah tidak praktek advokat lagi”. Mengenai larangan pimpinan Partai Politik merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi advokat yang jelas terdapat di dalam Undang-undang Advokat, “Siapa yang disebut pimpinan? Ketua umum kan? Memang ketua Umum KAI, rekan Indra Sahnun Lubis ketua Parpol? Jawabannya bukan, lalu apa permasalahannya? Saya Ketua Parpol tapi saya bukan ketua KAI, saya adalah Wakil Presiden di KAI
VARIA ADVOKAT - Volume 07, Oktober 2008
jadi yang benar dalam kaitan ketua organisasi Rekan Indra Sahnun Lubis selaku Ketua Umum KAI tidak boleh merangkap sebagai Ketua Parpol. Ketika redaksi meminta konfirmasi mengenai penyelenggaraan Kongres Advokat Indonesia yang berlangsung hanya dalam waktu 4 jam saja tanpa ada pembahasan AD/ART, bang Tommy kembali menanyakan, “apakah redaksi Varia Advokat ikut hadir dalam Kongres tersebut? Padahal dalam kongres tersebut telah dibahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut dicetak bahannya sebanyak 5000 dan dibagikan disana ada AD/ART bahkan semua kemudian setuju dan kemudian diberikan kesempatan menjawab kepada seluruh peserta kongres yang menyatakan setuju semua”. Namun menurut Timbul Thomas Lubis tidak ada pembahasan sidang dalam komisi-komisi. “Memangnya komisikomisi itu wajib hukumnya? Kalau semua bersifat aklamasi bagaimana? Tapi dengan catatan, mereka bilang yang saya masih ingat kebetulan saya ketua pimpinan sidang ketika kita sudah setujui AD/ART, kita bentuk lagi tim kecil untuk menyempurnakan AD/ART supaya lebih sempurna, yang mungkin masih ada kesalahan titik koma dan sebagainya sehingga dibentuk panitia kecil. Secara hukum sudah ada AD/ART, 4 jam dari mana? Yang benar, kongres itu berlangsung dari pagi sampai jam 6 sore. Pembahasan seperti mana yang diinginkan Timbul Thomas Lubis?” Menurut Timbul Thomas Lubis KAI secara prinsip sudah benar tapi dilaksanakan kurang proper, tapi menurut bang Tommy dia lah yang tidak proper karena data-datanya sudah salah semua. Selanjutnya redaksi menanyakan tentang semangat kebangkitan PERADIN yang bertepatan dengan hari jadi PERADIN yang ke 44, sambil bersendau gurau bang Tommy menanggapinya, “PERADIN itu Persatuan Advokat Indonesia yang 19
laporan khusus semestinya ditambahkan katakata di belakangnya dalam kurung Almarhum (alm), kenapa almarhum? Karena dengan berdirinya IKADIN untuk pertama kalinya dengan sendirinya PERADIN itu sudah selesai, langsung dinyatakan secara defenitif berhenti tidak ada lagi. Itu sama saja mereka menggali mayat dalam kuburan”. Tapi PERADIN kan didirikan berdasarkan kongres, mengapa sampai sekarang tidak ada kongres pembubaran PERADIN? “Itu salah mereka sendiri, orang IKADIN semuanya adalah orang-orang PERADIN juga, kenapa IKADIN menyatakan bahwa PERADIN sudah selesai? Kemudian muncul AAI dan muncul lagi yang lain-lain semuanya”. Bagaimana jika PERADIN bangkit kembali guna menengahi perselisihan KAI dan PERADI? “Tidak perlu, suruh saja PERADIN itu sudah bergabung dengan KAI dan tidak ada perselisihan antara KAI dengan
PERADI, KAI dan PERADI kita jalan masing-masing mengurus diri sendiri masing-masing, tidak ada ini itu. Misalnya kamu jual pisang rebus, kemudian saya saya juga jual pisang rebus juga, terus orang komentar wah mereka itu sudah berselisih sesama pedagang pisang rebus, kemudian didamaikan saja, kamu jual pisang rebus disana saya jual pisang rebus disini, tidak ada itu orang-orang menjadi rebutan. Kenapa saya bilang jalan saja masing-masing, PERADI itu tidak lama lagi bubar makanya saya anggap tidak pernah ada konflik, sekarang KAI memiliki keanggotaan kurang lebih 5000 advokat sehingga advokat kita menjadi 10.000 orang sekarang di seluruh Indonesia hanya dalam tempo 3 bulan saja. Kenapa terjadi begitu, karena adanya trust (kepercayaan) masyarakat dan hampir semua advokat senior sudah lompat pagar kepada KAI, contohnya: Moch. Assegaf, OC.Kaligis, Todung Mulya
Lubis dan senioren-senioren lainnya. Jadi sebetulnya PERADIN itu sebatas nostalgia saja (sambil bernyanyinyanyi penuh canda: peradin, mangga, pisang, jambu..dibeli dari pasar minggu..). PERADIN itu sudah almarhumah, jadi menurut saya PERADIN itu gabung saja ke KAI, begitu pula dengan para anggota yang ada di PERADI karena gelombang KAI tidak tertahankan”. Redaksi Majalah Varia Advokat sudah minta konfirmasi kesediaan kepada Pengurus DPN PERADI untuk mengklarifikasi pemberitaan diatas dengan surat No.016/ VA/IX-2008 tanggal 16 September 2008 Perihal Klarifikasi Berita tetapi tidak mendapat respon, dan tidak mendapat jawaban sampai berita ini diturunkan.Bahder Johan/ Satria Mandala)
DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA mengajak seluruh anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di seluruh Indonesia untuk bergabung menjadi satu ke dalam wadah tunggal Dr. Tommy Sihotang, SH, MH Kongres Advokat Indonesia 20
VARIA ADVOKAT - Volume 07, Oktober 2008
