W
SALINAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDENREPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1995 , TENTANG ,,,,i . MA.JELISDISIPLIN TENAGA KESEHATAN 'ir :
,,, PRESIDENREPUBLIKINDONFSIA, ' ' 1
'
,'
l
i"
,
Menimbang : ", a. bAftwa terhadap tenaga kesehatanyang melaliut
' :
j "
.:
dilakukan oleh tenagakesehatan,dipandangperlu,inemu'effdkMajelii Disiplin TenagaKesehatan denganKeputusanpresiden;
Mengingat : l. Pasal4 ayat(l) pndanS-UndangDasar LgdS;. ,,.i,, ,,.,1 i'rl:
ii
2. undang-undangNomor 23 Tahun 1992tenting Kesehatan(Lembaran NegaraTahun1992Nomor 100,TambahanLembaranNegaraNomor
34e5);
MEMUTUSKAN: Menetapkan:'KEPUTUSAN PRESIDENTENTANG MAJELIS DISIPLIN TENAGA KESEHATAN.
BAB I KETENTUAN UMUM PasalI Dalam KeputusanPresidenini yang dimaksuddengan: 1. fenaga Kesehatanadalahsetiaporang yang mengabdikandiri datam bidang kesehatanserta memiliki pengetahuan,dan/aku keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehitan yang untuk jenis terlenu memerlukankewenanganuntuk melakukanupayakesehatan. 2. Pejabat Kesehatanadalah pejabat yang diberi kewenanganoleh Menteri Kesehatanuntuk memberikan tindakan disiplin kepada tenaga kesehatanyang melalcukankesalahanatau kelalaian dalam standarprofesi.
BABII ...
-2
BAB II ,11 . t\ -i
,, PEMBENTUKANDAN KEDUDUKAN' MAJELISIDtrSIPLINTENAGA KESEHATAI\i
. iil
( 1 ) Dalbm rangkapemberianperlindllnganyangseimbangdan;b6yektif kepada tenaga kesehatandan rnasyarakat''peneiima pi:layanan kesehatan,dibenfuft Ivtajelis Diiiplin' Tfin:iga';t(es€hatan.;,.untuk menentukanada atau tidak adanyakebalahan' atau kelalaian..tenaga kesehatan dalammenerapkanstandarprbfesi.
(2) Majelis Disiplin Tenaga Kesehatanyang selanjutnya disingkat MDfK yeruqSkanlembagayang berSifatotonomj'mandiridan non '. struktural. ' r;"' ,
Pasal 3 ( 1 ) MDTK terdiri dari :
a. MDTK Tingkat Pusat,dan b. MDTK Tingkit Propinsi.
(2\ MDTK Tingkat Pusat berkedudukandi Ibukota Negara Repubtik Indonesia.
(3) MDTK TingkatPropinsiberkedudukan di lbukotaPropinsi. Pasal 4
I
(1) Kepada MDTK Tingkat Pusat diperbantukansebuah sekretariat yang secarafungsionaldilaksanakanoleh salahsatu satuankerja di lingkunganDepartemenKesehatan. (2) KepadaMDTK Tingkat Propinsi diperbantukansebuahSekretariat yang secarafungsionaldilaksanakanoleh salahsatu.satuankerja di lingkunganKantor WilayahDepartemenKesehatansetempat.
BAB IU ...
-3
BAB III TUGAS 'j
Pasal 5
;
i
'.''
MDTK berrtrgasmeneliti dan menentukar.rada atau tidak adanya kesalahanatau kelalhian.dalam menerapkanstanda,r'piofeSi:' yang dilakukan oleh tenaga,. kesehatan dalam niemberikan. pi:layanan
kesehatan;
i.
l,
BAB IV KEANGGOTAANDAN SUSUNANORGANISASI, 'l
ri
Pasal 6
Keanggotaan MDTK terdiri dari unsur: a. SarjanaHukum; b. Ahlirkesehatan yangmewakitiorganisasiprofesidi bidangkesehatan; c. Ahli agama; d. Ahli psikologi; : e. Ahli sosiologi.
Pasal 7 (1) Jumlahanggotauntuk masing-masing MDTK Tingkat Pusatataupun Tingkat Propinsisebanyak-banyaknya lima belasorang. (2) Tenaga kesehatanyang pernah mendapattindakan ctisiplin dari PejabatKesehatanatau pernahdiadukanmelakukankesalahanatau kelalaiandalam penerapanstandarprofesinya, tidak dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota MDTK Tingkat Pusat ataupun TingkatPropinsi.
Pasal8 ...
-4
Pasal 8 '\
(1) AnggotaMDTK diangkaruntuk masabakti tiga tahun dan dapat diangkatkembaliuntukperiodeberikutnya (2)''AnggotaMDTK dapat diganti dalam rnasabakti keanggotaannya apabila meninggal dfrnia atau karena' suatu hal ,,tidak,.-dap.at , melaksanakaltugasnff: , , , . "' Fasul g i AnggotaMDTK diangkatdan diberhentikanoleh Menteri Kesehatan.
,
I j'
Pasal 10
(1) susunanorganisasiMDTK terdiri dari Ketua merangkapanggota, Sekretarismerangkap anggota,dananggota. (2) Ketua MDTK dijabat oleh , sarjana Hukum yang mempunyai pengetahuan di bidanghukumkesehatan (3) sekretarisMDTK dijabat oleh pimpinansaruankerja di Iingkungan DepartemenKesehatanyang secarafungsionalditetapkansebagai sekretariatMDTK Tingkat pusat, atau pimpinan satuankerja di lingkunganKantor wilayah DepartemenKesehatanpropinsi yang secara fungsional ditetapkansebagaisekretariatMDTK Tingkat Propinsi, yang memenuhi persyaratankeanggotaan. sebagaimana dimaksuddalamPasal6. BAB V TATA KERIA Pasal11 Wilayah kerja MDTK Tingkar Propinsi meliputi wilayah hukum PropinsiDaerahTingkatI yangbersangkutan.
Pasal12 ...
-5
'ij i
pasal 12
:i
(1) MDTK TingkatPropinsimelakukantugasdan fungsinyaatas,dasar permintaan,Pejabat Kesehatan,pimpinan saiana kesehahn atau penerirnapelayanankesehatanyang t'nerasadirugikan oleh tenaga , yangbersangkutan. .,, kesehatan i
(2) Permintaansebagairhana dimaksuddalam ayat (l)' diajukan:secara ternrlis disertai data-datayang diperlukan,kepadaKetua M.pTK TingkatPropinsiyangbersangkutan. (3) Ketentuanlebih lanjut mengenaipengajuanperrilintaan "sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dan ayat' (2) diatur oleh Menteri Kesehatan. ;i
Pasal13 Selambat-lambatnyidalam jangka waktu tujuh hari sejak diterimanya permintaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal. lZ, Ketua MDTK TingkatPropinsimenetapkan hari sidang. Pasal14 Dalam melakukan tugasnya, Sidang Majelis dapat memanggil dan meminta keterangandari tenagakesehatanyang diadukan, penerima pelayanan kesehatan yang merasa dirugikan, saksi, melakukan pemeriksaan di lapangan,atauhal lain yangdianggapperlu. Pasal15 (1) Apabila terclapatkeragu-raguanatau menghadapikesulitan dalam memberi keputusanuntuk. menentukanada atau tidak adanya kesalahanatau kelalaian dalam penerapanstandar profesi yang dilakukan oleh tenagakeseharan,Ketua MDTK Tingkat Propinsi dapatmemintabantuanatau berkonsultasi denganMDTK Tingkat Pusat. (2) sekalipun diminta bantuanatau konsultasisebagaimana dimaksud. dalamayat(1), pengambilan keputusan tetapdilakukanoleh MDTK TingkatPropinsi. P a s a1l 6 . . .
-
6- -
Pasal16 t.
SidangMajelis,dlnyatakan terfutupuntukunium.
Pasal17 Ketentuan lebih lanjut mengenaiSidang .'.': Kesehatan. :
Menttlri
Pasal18 (1) AnggotaSidangMajelis harusmengundurkandiri dari persidangan apabila terikat: hubungan keluarga atau semenda sampai derajat ketiga, atau hrlhungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengantenagakesehatanyang diadukanatau penerimapelayanan yangmerasadirugikan. kesehatan (2) Apabila anggotasidangMajelis tidak mengundurkan diri sedangkan hasilsidangtelahdipurus,maka.segera dilakukansidangulangtanpa mengikutsertakananggotaSidang Majelis yang karena ketentuan sebagaimana dimaksuddalamayat(l) harusmengundurkan diri. (3) Apabilapengunduran diri sebagaimana dimaksuddaramayat(t) dan ayat (2) menyebabkanjumlah anggora sidang Majelis menjadi genap,maka Ketua MDTK Tingkat Propinsi mengambilkeputusan untuk mengurangisatu orang anggotanyasehinggapelaksanaan SidangMajelisjumlahanggoranya menjadiganjil. (4) Ketentuanmengenaitata cara pengundurandiri dan pengurangan anggotasidangMajelis dalammelaksanakan sidangnyaiebagaimana dimaksuddalamayat(1), ayat(z), dan ayat(3) diaturolehMenteri Kesehatan. Pasal19 (1) Hasil keputusan sidangMajelisdituangkandalambentuktertulis.
(2) Hasil
-7
Hasil keputusanSidangMajelis sebagaimana,dimaksud dalamayat : (l) memuBt: : a. ada alau tidak adanyqkesalahanatau kelalaianyang ditakukan oleh tbnagakesehalandalammelakukantugasprofesinya; jalannya.persidangan;, b. ringkasan c. dasaratau.alasan,yang menjadi dasarputu3an;
d. hari, tanggalputuian, aun nu*" susunananggotaSidangnnajeiis. Hasil kepufusansidangditandatangani oleh anggotaSidangMajelis. Pasal2o . : Hasil keputusan'MDTKTingkat Propinsidisampaikansecaratertulis kepadaPejabatKesehatanselambat-lambatnya enam puluh hari sejak ditetapkannya hari sidang. Pasal2l . (1) PejabatKesehatan berwenangmengambiltindakandisiplin terhadap tenaga kesehatandengan memperhatikanperaturan perundang: ' undanganyangberlaku. (2) Tindakansebagaimana dimaksuddalam ayar (1) ridak mengurangi ketentuanPasal55 ayat (l) dan ayat(2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992tentangKesehatan.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal22 'fugas Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan MDTK dibebankan pada Anggaran Pendapatandan Belanja Departemen Kesehatan
BAB VII
8
,.i' t
'
. i\
:|
I]AI} VII . I(IJTTINI'UANPENUTUP
t l
. : i
l
'.
l
:
Ilasa,l23
Kcputusalr Presiden iiri n.rulai berlakupadi tanggal
ditetapkarr.,',,,' ,,,, i,
,...,.:i
Ditetapkandi Jakarta, parlatanggall0 Agustus1995 PRESIDENREPUBLIKINDONESIA ttd. SOEHARTO Salimnsesuaiaslinya 'TARIAIKABINET ITI a Bi.rg,I.lukurrr
#t;is$
;)t*-:giz-"'
V . N a h a tta rrdS s,.l l .
o
