RUMUSAN HASIL RAKERDA PROGRAM KB NASIONAL PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008
Pertemuan Hasil Rapat Kerja Daerah Program KB Nasional Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2008 dengan tema “ Keluarga Berencana Kunci pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs)” dihadiri oleh Internal BKKBN Provinsi, lintas sektoral, serta mitra kerja dan LSOM lainnya serta peserta Kab/Kota yang terdiri dari Asisten yang menangani bidang KB dan organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB Kab/Kota, merupakan suatu kegiatan pembahasan penyusunan komitmen kegiatan Program Keluarga Berencana Nasional Tahun 2008. setelah mendengar dan menyimak :
1. Arahan
dan
pembukaan
Bapak
Gubernur
Provinsi
Nanggroe
Aceh
Darussalam 2. Laporan Kepala BKKBN Provinsi Nanggroe Aceh Darussam 3. Hasil Evaluasi Program Keluarga Berencana di Kab/Kota sehubungan dengan Pelaksanaan Otonomi daerah oleh BPKP Perwakilan Provinsi NAD 4. Keluarga Berencana dan upaya penurunan angka kematian ibu hamil dan melahirkan oleh Dinas kesehatan Prov. NAD 5. TNI Manunggal KB-Kes oleh aster Kodam Iskandar Muda Prov. NAD 6. Keluarga
Berencana
dan
upaya
pelestarian
lingkungan
hidup
oleh
Bappedalda Provinsi NAD 7. Keluarga Berencana, upaya peningkatan keadilan dan kesetaraan gender oleh Badan Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Provinsi NAD 8. Evaluasi Program KB Nasional tahun 2007 oleh Kabid Supervisi BKKBN Prov. NAD
Warta Gerakan KB/KS
1
9. Kebijakan dan strategi operasional program KB/KR 2008 oleh Kabid PKB-KR BKKBN Prov. NAD 10. Kebijakan dan strategi operasional program KS/PK tahun 2008 oleh Kabid PKS-PK BKKBN Prov. NAD 11. Kebijakan dan kegiatan pokok bidang pendukung tahun 2008 oleh Sekretaris BKKBN Prov. NAD
Para peserta, menyepakati hasil rumusan kegiatan operasional tahun 2008 sebagai kerangka kerja (Plan of Action) sebagai berikut :
1. Millenium Development Goals (MDGs), sudah menjadi kesepakatan internasional dan Indonesia telah meratifikasi untuk mengsukseskan keberhasilan
sasaran
yang
sudah
ditetapkan
yaitu
menanggulangi
kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan perbedayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV dan AIDS, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan membangun kemitraan global untuuk pembangunan.
Sasaran MDGs yang satu sama lain saling berkaitan, hanya akan terwujud apabila sasaran kesehatan reproduksi dan KB dapat dicapai di Indonesia. Untuk itu pemerintah NAD perlu memberika perioritas yang tinggi pada program KB guna mencapai sasaran pembangunan nasional global. Untuk mencapai sasaran tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi dari semua sector pembangunan, baik legislative, eksekutif maupun sector swasta lain.
Warta Gerakan KB/KS
2
2. Mencermati hasil evaluasi program sampai dengan tahun 2007, hasil survey RPJM dan yang ditetapkan pada PKP tahun 2007 masih belum memenuhi target sasaran. Agar sasaran RPJM 2009 dan RKP 2008 dapat tercapai, perlu disusun inisiatif strategi dan kegiatan terarah serta mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap keberhasilan program.
3. Isu strategi dalam pelaksanaan Program KB-KR adalah : pertama, pemahaman dan penerimaan KB sebagai hak-hak reproduksi dan u[paya pemenuhannnya; kedua, akses pelayanan, terutama akses masyarakat miskin dan pelayanan KB pria; ketiga, rendahnya kualitas pelayanan; dan keempat, kesiapan remaja memasuki kehidupan keluarga dan menghadapi tantangan risiko TRIARD-KRR; yaitu kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual,HIV dan AIDS, pemberian kondom bagi ODHA, deteksi dini canser organ reproduksi, serta penyalahgunaan NAPZA.
4. Untuk menjawab isu-isu pokok tersebut diatas, telah disepakati beebrapa strategi operasional bidang KB dan
KR untuk tahun 2008, antara lain :
pertama, peningkatan kesadaran hak-hak reproduksi dan penerimaan Keluarga Berencana, melalui pemberian informasi yang paripurna; kedua, peningkatan akses pelayanan bagi keluarga miskin dari aspek : fisik (khususnya pelayanan kesehatan dasar, rumah sakit, pasca melahirkan, tim pelayanan mobile untuk wilayah GALCITAS); Aspek Ekonomi, Psikologi, Administrative, dan kognitif; ketiga, peningkatkan kualitas pelayanan melalui pelaksanaan “ informed choice”, ketaatan pada perundang-undangan bagi provider, peningkatan kompetensi provider KB, penurunan kegagalan pemakaian kontrasepsi dan komplikasi berat, akreditasi petugas dan fasilitas pelayana KB, standarisasi pelayanan KB, Supervisi dan peningkatan peran Tim Jaga Mutu; serta keempat, promosi KRR melalui kesiapan remaja untuk membentuk keluarga dan menanggulangi resiko TRIAD KRR, peningkatan
Warta Gerakan KB/KS
3
akses informasi dan konseling perluasan jaringan rujukan pelayanan PIK KRR. 5. Isu strategis bidang KS/PK meliputi: Aktifitas kelompok Tribina BKB, BKR, BKL dan PKLK serta UPPKS yang relative menurun. Kondisi tersebut diakibatkan forum-forum pembinaan belum dapat dijangkau serta fasilitas penyediaan sumber daya, sarana dan metoda, pengembangan kemitraan dan peningkatan forum pembinaan dengan lintas sektor, LSOM dan swasta diberbagai tingkatan. Peningkatan kapabilitas para pengelola dan pelaksana, pengembangan direktori data basis, serta meningkatkan kemitraan.
6. Strategi Operasional yang dikembangkan diantaranya membentuk serta mengembangkan model-model keterpaduan program pemberdayaan dan ketahanan keluarga, mengkoordinasi dan mempercepat kerja sama serta mengembangkan berbagai pola kemitraan, meningkatkan kompetensi petugas pengelola program dan ketrampilan kader pendamping kelompok, meningkatkan kerja sama dengan berbagai media serta ekstensifikasi dan intensifikasi advokasi serta KIE dalam penguatan berbagai konsep dan pelaksanaan program KB Nasional.
7. Untuk mencapai hasil program yang ditetapkan, diperlukan tenaga lapangan dengan jumlah dan kualitas yang cukup. Dengan tenaga lini lapangan yang suda
ada
perlu
diberdayakan
dan
ditingkatkan
kualitasnya.
Untuk
menanggulangi tenaga lini lapangan yang sangat terbatas, maka perlu pemberdayaan tenaga potensial yang ada dilapangan, antara lain pramuka, karang taruna, Toma da Toga, “tenaga kontrak” yang diperankan sebagai tenaga lapangan.
8. Nomenklatur OPD- KB yang saat ini masih beragam ternyata mempengaruhi upaya keberhasilan pencapaian program, searah dengan kondisi tersebut diperlukan upaya untuk mensosialisasikan PP.38 & PP. 41 di 23 Kabupaten/Kota melalui Advokasi dan KIE terutama pada jajaran legislatif,
Warta Gerakan KB/KS
4
eksekutif maupun parpol dan LSM, agar pada akhir tahun 2008 semua Kab/Kota membentuk organisasi perangkat daerah bidang KB yang dikukuhkan dengan peraturan daerah.
9. Mengingat kemampuan pembiayaan pemerintah terhadap program KB yang semakin terbatas, maka diperlukan upaya meningkatkan kemandirian masyarakat antara lain melalui revitalisasi program KB mandiri lingkaran biru yang harus dioperasionalkan sampai lini lapangan.
10. Pelaksanaan RR selama ini secara kuantitas sudah memadai tetapi dari segi kualitas perlu dicermati tentang validitasnya. Untuk meningkatkan kualitas data yang terkumpul perlu ditunjang oleh system informasi yang berbasis teknologi informasi yang dapat diakses setiap saat sampai ketingkat lini lapangan yang kompeten.
11. Dengan Scorecard
menggunakan (BSC)
pendekatan
sebagai
alat
management
yang
membantu
berbasis
Balanced
organisasi
untuk
menjabarkan strategi kedalam tujuan operasional, pengukuran/ indikator, target dan program yang mengarah pada perilaku dan kinerja organisasi, maka telah disusun BSC bidang Mission Center dan Service Center sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran RKP 2008 dan Grand Strategy yang telah ditetapkan.
Demikian hasil rumusan Rapat Kerja Program KB Nasional Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2008 untuk dapat menjadi acuan dan ditindaklanjuti disemua tingkatan pengelolaan dan pelaksana program. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberkahi usaha- usaha kita.
Warta Gerakan KB/KS
5
Rumusan Pasca Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Pertemuan Rapat Kerja Daerah Program KB Nasional Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2008 dengan tema “Keluarga Berencana Kunci Pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs)” yang diikuti oleh kepala OPD KB Kab/Kota, Kabid/Kasi KB/KS Kab/Kota, serta mitra kerja/pengelola program KB tingkat Provinsi Kab/Kota, setelah mencermati : 1. Arahan Bapak Kepala BKKBN Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Pasca Rakerda 2. Rumusan Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana Nasional Prov. NAD tahun 2008. 3. Semua makalah yang disajikan dalam Rakerda tanggal 13 Maret 2008 4. Semua makalah dan materi yang disajikan dalam pasca Rakerda tanggal 14 Maret 2008 5. Semua pendapat dan saran yang muncul dalam Rakerda dan Pasca Rakerda 6. Hasil diskusi kelompok
dengan topic “Strategi Operasional Pencapaian
Sasaran RPJMN Bidang PKB-KR dan PKS-PK
Para peserta menyepakati hasil rumusan kegiatan operasional tahun 2008 sebagai kerangka kerja (plant of action) sebagai berikut :
1. Program KB Nasional memiliki sasaran-sasaran kuantitatif dan kualitatif dijadikan landasan untuk memfokuskan dan mengevaluasi upaya-upaya dalam mencapai pembangunan nasional dan global. Sasaran pokok dalam RPJMN yang telah dituangkan kedalam rencana pembangunan tahun 2008 (RKP tahun 2008) di bidang KB antara lain : a. Meningkatkan peserta KB aktif menjadi sekitar 315.900 dan peserta KB baru sekitar 132.350.
Warta Gerakan KB/KS
6
b. Meningkatkan partisipasi pria dalam ber-KB menjadi sekitar 5,05 persen dari peserta KB aktif; (sampai Desembar 2007, peserta KB aktif pria 4,3%) c. Menurunnya unmetneed menjadi sekitar 10 % dari total Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada; sampai Desember 2007 unmetneed masih 20,63%) d. Meningkatnya persentase remaja yang memperoleh informasi tentang Kesehatan Reproduksi menjadi sekitar 80%. e. Meningkatnya
jumlah
Pusat
Informasi
dan
Konseling
Kesehatan
Reproduksi Remaja (PIK-KRR) menjadi 209 buah; (sampai Desember 2007 = 67 buah). f. Meningkatnya jumlah pendidik sebaya dan konselor sebaya yang dilatih masing-masing menjadi 270 orang dan 120 orang (sampai Desember 2007 = 150 orang dan 0 orang) g. Meningkatnya jumlah tempat pelayanan KB non Pemerintah menjadi sekitar 13.492 (PPKBD = 6.344, sub PPKBD = 5.342, klinik = 483, DPS = 227, BPS = 1.096) h. Terlaksananya Advokasi dan KIE tentang Program KB Nasional di 276 Kecamatan.
2. Isu Pokok Pelaksanaan Program KB-KR Berbagai isu pelaksanaan Program KB-KR dilapangan muncul, yang dapat dikelompokkan kedalam 4 isu pokok sebagai berikut : a. Pemahaman hak-hak reproduksi b. Akses pelayanan c. Kualitas pelayanan d. Kesehatan Reproduksi Remaja
3. Strategi Operasional Pelayanan KB-KR Strategi Operasional Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi adalah bagaimana meningkatkan kesiapan remaja dalam membentuk keluarga dan
Warta Gerakan KB/KS
7
menghadapi resiko triad KRR. Secara rinci, strategi tersebut dituangkan kedalam 4 strategi operasional pokok sebagai berikut : a. Strategi meningkatkan kesadaran hak-hak reproduksi b. Strategi meningkatkan akses pelayanan KB-KR c. Strategi promosi KRR
4. Program atau inisiatif strategik KB-KR Balanced Score Card (BSC) Kedeputian Bidang KB dan KR
Mission Center yang telah disusun oleh yang menghasilkan 10 inisiatif strategic
(pokok program) yang disarikan dari inisiatif lengkap yaitu : 1) Program jaminan terhadap akses fasilitas pelayanan KB dan KR 2) Program jaminan kualitas pelayanan KB dan KR 3) Program peningkatan partisipasi KB pria 4) Program pembiayaan pelayanan KB dan KR 5) Program promosi, advokasi, standarisasi, dan fasilitasi KB dan KR 6) Program integrasi pelayanan KB dengan KIA dan HIV da AIDS 7) Program peningkatan kualitas SDM pengelola dan pelayanan KB dan KR 8) Program monitoring management dan pelayanan KB dan KR 9) Program pengembangan dan peningkatan kualitas PIK KRR 10) Program peningkatan kualitas pelayanan KRR dan sustainability PIK KRR
5. Tercapainya PPM PB sebesar 132.350 dengan rincian yaitu : IUD = 1.900; MOP = 30; MOW = 155; Implant = 1.900; Suntik = 62.850; Pil = 56.450; Kondom = 9.065 Tercapainya PPM PA sebesar 315.900 dari PUS sebesar 698.900 (45,2%) dengan rincian yaitu : IUD = 8.800; MOP = 150; MOW = 6.000; Implant = 7.000; Suntik = 147.500; Pil = 127.300; Kondom = 19.150
Warta Gerakan KB/KS
8
6. Kondisi strategi Program PKS-PK dengan hasil pencapaian hingga akhir tahun 2007 antar lain : a. Aktifitas kelompok bina-bina keluarga (BKB, BKR, dan BLK) pada akhir bulan Desember 2007, untuk BKB = 0,36%, BKR = 0,12, dan BLK = 0,02% b. Jumlah Bina Lingkungan Keluarga pencapaian masih rendah c. Kelompok UPPKS pada akhir tahun 2007 sebanyak 2.600 kelompok, dengan anggota kelompok keluarga Pra-S da KS-I rata-rata berusaha 8.445 keluarga 41, 37% dan data kelompok UPPKS yang terdaftar dalam direktori Data Basis baru mencapai 423 kelompok (16,27%) d. Keterbatasan akses modal baik bersumber dari APBN maupun swasta e. Tenaga pengelola,
pendamping dan pembina kelompok semakin
berkurang
7. Sebagai antisipasi kondisi saat ini maka kebijakan pembangunan KS adalah : a. Penumbuhan dan pengembangan kelompok pemberdayaan dalam ketahanan keluarga b. Fasilitasi penyediaan sumber-sumber daya, dana, sarana dan metode c. Peningkatan kondisi lingkungan keluarga yang kondusif melalui program ketahanan dan pemberdayaan keluarga (kelompok bina-bina) d. Pengembangan kemitraan dengan lintas sektor, LSOM dan swasta diberbagai tingkat. e. Peningkatan
kapabilitas
para
pengelola
dan
pelaksana
program
pemberdayaan dan ketahanan keluarga. f. Pengembangan jejaring informasi.
8. Adapun strategi operasional pembangunan KS sebagai berikut : a. Membentuk dan mengembangkan model-model keterpaduan program pemberdayaan dan ketahanan keluarga b. Mengkoordinasi dan mempercepat kerjasama dengan lintas sektor, LSOM, swasta di berbagai tingkatan
Warta Gerakan KB/KS
9
c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok pemberdayaan dan ketahanan keluarga d. Mengembangkan pola kemitraan dengan seluruh sektor terkait dengan pemerintah maupun swasta e. Meningkatkan kompetensi para petugas dan pengelola di berbagai tingkatan f. Peningkatan
kerjasama
dengan
berbagai
media
dalam
bidang
penyebarluasan informasi Program KB g. Ekstensifikasi dan Intensifikasi advokasi dan KIE dalam penguatan penerimaan konsep keluarga kecil bahagia sejahtera
9. Sementara indikator kinerja/sasaran pembangunan KS tahun 2008 sesuai dengan RKP tahun 2008 (Lamp. I UU No. 45 tahun 2007 tentang APBN TA 2008) bahwa sasaran yang akan dicapai : a. Peningkatan
akses
informasi
dan
pelayanan
pemberdayaan ekonomi keluarga dengan sasaran
pendampingan 52,75% keluarga
Para-S dan KS I anggota UPPKS aktif berusaha b. Peningkatan
akses
informasi
dan
pelayanan
pendampingan
pemberdayaan keluarga dengan sasaran 45% (32.633) keluarga menjadi anggota BKB aktif, 38% (9.629) keluarga menjadi BKR aktif dan 41% (5.983) keluarga menjadi BKL aktif. c. Peningkatan koalitas lingkungan keluarga melalui percontohan disetiap kab/kota memiliki 1 kelompok BKL d. Penguatan jejaring operasional lini lapangan yang berbasis masyarakat dengan sasaran peningkatan PPLKB dan PLKB/PKB yang terlatih sebanyak 375 petugas (Data : Diklat) e. Peningkatan kompetensi petugas dan pengelola Program KB dengan target 50 PPLKB dan PLKB/PKB memenuhi estándar kompetensi (data : Diklat)
Warta Gerakan KB/KS
10
f. Intensifikasi advokasi dan komunikasi informasi, dan edukasi (KIE) program KB nasional dengan target 6.388 desa/kelurahan memiliki Toga, Toma yang melakukan advokasi dan KIE KB.
10. Pelaksanaan R/R selama ini secara kuantitas sudah memadai, tetapi dari segi kualitas perlu dicermati tentang validitasnya. Untuk meningkatkan kualitas data yang terkumpul perlu ditunjang oleh sistem informasi yang berbasis teknologi informasi, baik menggunakan handphone fasilitas SMS gateway maupun fasilitas yang lain yang dapat diakses setiap saat sampai ketingkat lini lapangan dan sistem mekanisme operasional yang didukung oleh petugas lini lapangan yang kompeten.
11. Peningkatan kompetensi SDM pengelola Program KB diarahkan untuk memenuhi standar kompetensi pegawai dan tenaga program KB dari tingkat provinsi sampai lini lapangan, melalui kegiatan LDU, refreshing, pentaloka, diklat
berjenjang,
diklat
teknis/substansi,
teknis
medis
serta
diklat
pengarusutamaan gender. Disamping meningkatkan kualitas pengelola Litbang maka pokok-pokok kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penelitian, pengembangan dan kajian sebagai bahan masukan/pertimbangan,
penetapan
kebijakan
perencanaan.
Warta Gerakan KB/KS
11
program
operacional,
SAMBUTAN KEPALA BKKBN PADA PEMBUKAAN RAPAT KERJA KELUARGA BERENCANA DAERAH ( RAKERDA ) TAHUN 2008
Para Undangan Peserta Rakerda dan hadirin sekalian yang saya hormati;
Assalamualaikum Wr.Wb; Selamat pagi dan salam sejahtera;
Sebagai umat yang beragama, marilah kita dengan tiada henti mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan perkenanNya kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri acara Rapat Kerja Keluarga Berencana Daerah (RAKERDA) tahun 2008.
Perkenankanlah
pula
saya
menyampaikan
ucapan
terima
kasih
serta
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh undangan seperti para mitra kerja Instansi Pemerintah di Provinsi, Swasta, LSOM, Organisasi Profesi, Tenaga Ahli dan konsultan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pengelola KB dari seluruh Kab/ Kota, yang telah berkenan hadir dalam forum Rakerda ini.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia;
Kalau kita berbicara tentang masalah kependudukan. Paling tidak ada dua masalah pokok yang memerlukan perhatian kita, yaitu : masalah kualitas dan kuantitas penduduk.
Yang pertama, kita harus mengakui bahwa kualitas penduduk Indonesia masih rendah, jauh tertinggal dari Negara-negara maju di dunia dan bahkan dari Negara tetangga kita di Asean. Masalah kemiskinan masih belum dapat diatasi
Warta Gerakan KB/KS
12
dengan baik, angka kematian Ibu dan Bayi masih cukup tinggi, indikator pendidikan masih rendah, dan indeks pembangunan manusia Indonesia juga masih ada di tataran bawah. Sebagai contoh, angka kematian ibu di Indonesia saat ini di perkirakan masih diatas 200 per 100 ribu kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi diperkirakan masih sekitar 30 per 1000. Indikator ini, terutama masalah angka kematian ibu, masih jauh diatas angka Negara maju atau dengan Negara tetangga kita di Asean. Dari sisi pendidikan, nampaknya lebih dari separuh penduduk Indonesia masih berpendidikan rendah, hanya berpendidikan tamat sekolah dasar atau kurang. Lebih lanjut, kalau dilihat dari Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia masih berada di rangking bawah yaitu nomor 108 dari 177 negara dan juga masih kalah dari Negara tetangga kita di Asean.
Untuk mempercepat perwujudan penduduk Indonesia yang lebih sejahtera, kualitas penduduk memang harus ditingkatkan seiring dengan pengendalian kuantitas penduduk. Pembangunan ekonomi tanpa dukungan kualitas penduduk yang memadai tidak akan berkelanjutan. Sebaliknya, peningkatan kualitas penduduk tidak akan terjadi jika ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas penduduk akan sulit dilaksanakan jika jumlah penduduk semakin besar dan rendah kualitasnya. Membiarkan pertumbuhan penduduk dengan kualitas rendah menjadi tidak terkendali akan mempersulit persoalan pembangunan baik di pusat maupun di daerah.
Berbagai data empiris menunjukan bahwa ada hubungan antara jumlah anak dengan tingkat sosial ekonomi penduduk. Penduduk dengan tingkat sosial ekonomi lebih rendah cenderung memiliki jumlah anak yang lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang berada pada kelompok sosial ekonomi yang lebih baik. Untuk itu perhatian yang lebih besar harus diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah ini. Pemberian pelayanan KB yang lebih berkualitas, disertai dengan upaya-upaya
Warta Gerakan KB/KS
13
untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga telah menjadi suatu keniscayaan.
Saudara sekalian yang berbahagia;
Para pakar dibidang kependudukan memperkirakan bahwa selama tiga decade pelaksanaan program KB Nasional di Indonesia kita telah dapat “mencegah” kelahiran
sebanyak
80
juta
jiwa.
Ini
sungguh
suatu
prestasi
yang
membanggakan. Apabila tidak ada program KB, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia tahun 2000 menjadi sekitar 285 juta jiwa. Dapat dibayangkan bagaimana beratnya beban pemerintah apabila 80 juta “penduduk bertambah” ini benar-benar terlahir di Indonesia. Berbagai masalah yang kita hadapi dewasa ini, mulai dari besarnya jumlah pengangguran, kekurangan pangan, masalah kesehatan dan perumahan serta demikian seterusnya sampai masalah lingkungan hidup dan bencana alam , nampaknya tidak bisa dilepaskan dari fakta
bahwa
jumlah
penduduk
Indonesia
sudah
terlalu
banyak
dan
pertumnbuhannya mesti dikendalikan.
Saudara-saudara yang saya hormati;
Beberapa waktu yang lalu, BKKBN menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional tahun 2008. Dalam Rakernas ini kita ingin menegaskan bahwa Keluarga Berencana memang bukanlah segalanya; tapi tanpa Keluarga Berencana pembangunan yang sedang giat-giatnya kita lakukan dapat dipastikan menjadi tidak bermakna. Hal ini disebabkan karena walaupun laju petumbuhan penduduk sudah dapat diturunkan dari sekitar 2,32% pada periode 1971-1980 menjadi sekitar 1,3% saat ini, jumlah kelahiran di Indonesia masih sekitar 4 juta jiwa. Ini tentu bukan jumlah yang sedikit dan dapat dipastikan akan menyebabkan upaya pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan akan menjadi semakin sulit. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kelahiran ini terjadi pada keluarga-
Warta Gerakan KB/KS
14
keluarga yang kurang mampu yang memang fertilitasnya lebih tinggi dari pada keluarga dengan tingkat sosial ekonomi yang lebih tinggi.
Di
sisi
lain,
sesuai
tema
Rakernas
“KB
Kunci
Pencapaian
Sasaran
Pembangunan Milenium (MDGs)” dapat dipastikan bahwa tanpa KB akan sulit mencapai berbagai sasaran seperti tertuang dalam MDGs tersebut. Upayaupaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan pendidikan dasar, melestarikan lingkungan hidup dan lain sebagainya akan sulit tercapai apabila pengendalian pertumbuhan penduduk tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Saudara-saudara yang saya hormati;saya sangat berbangga dan berterima kasih oleh karena forum Rakerda ini hadir berbagai kalangan. Program KB ini tentu tidak bisa dikerjakan sendiri. Keberhasilan program KB di lapangan banyak ditentukan oleh keikutsertaan berbagai sektor dan program lain, termasuk swasta, lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi, maupun LSOM. Kita menyadari betul bahwa prisip kemitraan dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan semua mitra kerja adalah kunci keberhasilan program ini. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur, Bupati/walikota dan DPRD yang telah memberikan dukungan penuh bagi suksesnya Program KB di daerah ini. Kami berharap dukungan ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada masa mendatang.
Atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutan dan mengutarakan harapan-harapan dalam forum Rakerda ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita semua. Sekian dan Terima Kasih Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Kepala BKKBN, Dr. Sugiri Syarief, MPA
Warta Gerakan KB/KS
15
LAPORAN KEPALA BKKBN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM PADA PEMBUKAAN RAKERDA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TANGGAL 13 MARET 2008
ASSALAMU’ALAIKUM RW.WB. YANG KAMI HORMATI BAPAK GUBERNUR PROINSI NAD YANG KAMI HORMATI BAPAK KETUA DPRD PROVINSI NAD YANG KAMI HORMATI ANGGOTA MUSPIDA ROVINSI NAD YANG KAMI HORMATI BAPAK DIREKTUR INFORMASI KELUARGA BKKBN PUSAT ( PEMBINA WILAYAH ) YANG KAMI HORMATI KEPALA DINAS /BADAN ATAU YANG MEWAKILI. YANG KAMI HORMATI KEPALA SKPD – KB KABUPATEN/KOTA YANG MEWAKILI YANG KAMI HORMATI IBU-IBU ORGANISASI WANITA YANG KAMI HORMATI PARA SESEPUH BKKBN PARA UNDANGAN PESERTA RAKERDA PROGRAM KULUARGA BERENCANA NASIONAL SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.
PERTAMA-TAMA
MARILAH
KITA
PANJATKAN
PUJI
DAN
SYUKUR
KEHADIRAT ALLAH SWT. KARENA ATAS LIMPAH RAHMAT-NYA KITA DAPAT HADIR BERSAMA DALAM ACARA PEMBUKAAN RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA)
PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008.
SALAWAT DAN SALAM MARI SAMA-SAMA KITA SAMPAIKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGA DAN
SAHABAT
BELIAU,
Warta Gerakan KB/KS
YANG
TELAH
16
MENUNTUN
KITA
DALAM
MENGARUNGI HIDUP DALAM KEHIDUPAN INI KEARAH YANG LEBIH BAIK DAN LEBIH SEMPURNA.
BAPAK GUBERNUR DAN PARA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.
KAMI
SELURUH
JAJARAN
BKKBN
PROVINSI
NANGGROE
ACEH
DARUSSALAM BERSAMA 6388 POS KB GAMPONG DAN 422.286 PESERTA KB AKTIF YANG TERSEBAR DISELURUH PELOSOK NANGGROE ACEH DARUSSALAM MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS BERKENANNYA BAPAK GUBERNUR UNTUK DAPAT HADIR MEMBUKA RAKERDA PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL INI DAN SEKALIGUS MEMBERIKAN ARAHAN KEPADA KAMI. PERKENANKAN KAMI MEMYAMPAIKAN SELAMAT DATANG KHUSUSNYA BAGI PARA PESERTA DARI DAERAH, DAN TERIMA KASIH SERTA PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SELURUH UNDANGAN KHUSUSNYA PARA MITRA KERJA INSTANSI PEMERINTAHAN, INSTANSI LINTAS SEKTORAL YANG TELAH BERKENAN HADIR MEMENUHI UNDANGAN KAMI.
BAPAK GUBERNUR DAN PARA HADIRIN YANG KAMI HORMATI
PADA
KESEMPATAN
PERKEMBANGAN BERDASARKAN
INI
TERKINI LAPORAN
KAMI
LAPORKAN
MASALAH BULANAN
SECARA
KEPENDUDUKAN DARI
SINGKAT DAN
KB,
KABUPATEN/KOTA,
KESERTAAN PESERTA KB AKTIF TAHUN 2007 DAPAT DICAPAI 422.286 PASANGAN YANG TETAP SETIA MENGGUNAKAN KONTRASEPSI ATAU 66.98 % / PUS 692.580 PASANGAN SEDANGKAN PESERTA KB BARU DAPAT DI
AJAK SEBANYAK 108.898 PASANGAN ATAU 94.88 % DARI
PROYEKSI PPM YANG DITETAPKAN 114.800 PASANGAN.
DIANTARA
INDIKATOR
KEBERHASILAN
PENGENDALIAN
PENDUDUK
IALAH ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR), BERDASARKAN SP’71 TFR ACEH
Warta Gerakan KB/KS
17
6.3 TURUN MENJADI 5.2 PADA SP’80 PADA SP 4.8 DAN MENJADI 2.8 PADA SP
2000.
SEKALIPUN
PENURUNAN,
NAMUN
ANGKA
KELAHIRAN
TOTAL
MENUNJUKKAN
ANGKA
KELAHIRAN
ATAU
PERTAMBAHAN
PENDUDUK TIDAK KURANG DARI 55 – 60.000 JIWA PERTAHUN.
WALAUPUN TELAH MENUNJUKKAN HASIL YANG MENGGEMBIRAKAN, KITA MASIH MENGHADAPI KENDALA DAN TANTANGAN YANG BERAT. UNTUK MENCAPAI SASARAN FERTILITAS SEBESAR 2,2 PADA TAHUN 2009, SESUAI PERATURAN PRESIDEN NO. 7 TAHUN 2005 TENTANG RPJMN. DIPERLUKAN PREVALIENSI KESERTAAN BER KB SEKITAR 67% PADA TAHUN 2009 SEDANGKAN SAAT INI BARU 60.98%. SELANJUTNYA KESERTAAN BER KB PERLU DITINGKATKAN MENJADI 71 PERSEN PADA TAHUN 2015 UNTUK MENCAPAI TINGKAT KELAHIRAN SEBESAR 2,1 AGAR KONDISI PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG TERWUJUD.
PROGRAM
KELUARGA
BERANCANA
MERUPAKAN
UPAYA
UNTUK
MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS MELALUI KEGIATAN PROMOSI, PERLINDUNGAN
DAN
BANTUAN
DALAM
MEWUJUDKAN
HAK-HAK
REPRODUKSI. DISAMPING ITU JUGA UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN, PENGATURAN DAN DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMBENTUK KELUARGA DENGAN USIA KAWIN YANG IDEAL, MENGATUR WAKTU, JARAK DAN USIA IDEAL MELAHIRKAN ANAK, PENGATURAN KELAHIRAN SERTA MEMBINA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.
UNTUK MEWUJUDKAN HAL TERSEBUT DI ATAS BKKBN TELAH MERUBAH VISI-MISI DAN STRATEGI DASAR YANG DISESUAI DENGAN LINGKUNGAN STRATEGI YANG ADA: ARAHAN KEBIJAKAN INI DIPERLUKAN DALAM RANGKA MEMBANGUN KEMBALI SENDI-SENDI PROGRAM YANG OLEH BERBAGAI KALANGAN DISINYALIR SANGAT MELEMAH DALAM ERA DESENTRALISASI SAAT INI. MELALUI PERUMUSAN KEMBALI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KE DEPAN DIHARAPKAN KINERJA PROGRAM
Warta Gerakan KB/KS
18
DAPAT
MENINGKATKAN
DAN
SASARAN
PROGRAM
KB
NASIONAL
SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DALAM RPJMN 2004-2009 DAPAT DICAPAI DAN SEKALIGUS UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA TUJUAN PEMBANGUNAN YANG DIKENAL DENGAN MILLENIUM DEVELOPTMENT.
BAPAK GUBERNUR DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI ,
KAMI LAPORKAN BAHWA TEMA POKOK RAKERDA PROGRAM KB NASIONAL TAHUN 2008 ADALAH “KELUARGA
BERENCANA KUNCI
PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN MILENIUM ( MDGs)”. MELALUI TEMA TERSEBUT DAN SESUAI DENGAN AMANAT RPJMN 2004-2009, KITA AKAN
MEMBANGUN
MASYARAKAT
DENGAN
MENDORONG
DAN
MENUMBUHKAN SIKAP DAN TINGKAH LAKU YANG MAJU DAN MANDIRI. UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN HARUS MERUPAKAN PROSES PENDIDIKAN UNTUK MEYIAPKAN PARA KELUARGA MENJADI SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS.
RAKERDA PROGRAM KB NASIONAL KALI INI DIIKUTI OLEH 135 PESERTA, PESERTA
PROVINSI
PELAKSANAAN/INSTANSI
89 LINTAS
ORANG
DARI
SEKTORAL/LSOM,
UNSUR
UNIT
UNSUR
PEMDA
KABUPATEN/KOTA 23 ORANG DAN KA. SKPD ATAU SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA KB KABUPATEN/KOTA 23 ORANG. MELALUI RAKERDA PROGRAM
KB NASIONAL DIHARAPKAN DAPAT
DIHASILKAN BERBAGAI RUMUSAN OPERASIONAL KERANGKA KERJA “(PLAN OF ACTIONS)” PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA UNTUK 2008 GUNA MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS. RAKERDA INI BERLANGSUNG SELAMA 2 HARI TERMASUK PASCA RAKERDA. PEMATERI PADA RAKERDA INI ADALAH ;
1) BPKB PROVINSI NAD 2) DINAS KESEHATAN PROVINSI NAD
Warta Gerakan KB/KS
19
3) KODAM ISKANDAR MUDA 4) BAPEDALDA PROVINSI NAD 5) BIRO PP PROVINSI NAD 6) KANWIL DJPB PROVINSI NAD 7) DAN BKKBN PROVINSI NAD
DEMIKIAN LAPORAN KAMI DAN AKHIRNYA KAMI MOHON KESEDIAAN BAPAK
GUBERNUR
UNTUK
DAPAT
MEMBERIKAN
ARAHAN
DAN
BIMBINGAN KEPADA PARA PESERTA SERTA BERKENAN MEMBUKA SECARA RESMI RAPAT KERJA DAERAH PROGRAM KB NASIONAL PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008 INI, ATAS BERKENANNYA BAPAK KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.
DEMIKIAN LAPORAN KAMI, DAN MOHON MAAF ATAS KEKURANGAN.
SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN PETUNJUK KEPADA KITA SEMUA.
AMIN YA RABBAL ‘ ALAMIN
WASSALAMUALAIKU,, WR.WB.
Warta Gerakan KB/KS
20
SAMBUTAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM PADA ACARA PEMBUKAAN RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA) PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2008
”Bismillahirrahmanirrahim” Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahi rabbil ’alamin, wassalatu wassalamu ’ala asyrafil ambia–i walmursalin. Wa’ala alihi wasahbihi ajma’in.
Yang kami hormati (menyesuaikan) ; ¾ Inspektur Utama BKKBN ¾ Ketua dan Anggota DPR Aceh ¾ Unsur Muspida Provinsi NAD. ¾ Kepala BKKBN Provinsi NAD, ¾ Kepala Dinas dan Lembaga Daerah Terkait, ¾ Kepala Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD-KB) Kabupaten/Kota ¾ Hadirin para undangan sekalian.
Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya, kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara ”Pembukaan Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008”
Selawat beriring salam mari sama-sama kita sampaikan kepangkuan Rasul akhir zaman Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian.
Hadirin sekalian,
Warta Gerakan KB/KS
21
Kalau kita tinjau kembali sejarah perjalanan Program KB Nasional di Aceh, kita patut bersyukur, program nasional yang pada tahun 1970 itu kurang mendapat perhatian dan bahkan mendapat tantangan yang berat dari masyarakat, sekarang sudah manjadi semacam norma kehidupan (”way o life) bagi sebagian besar masyarakat Aceh.
Kalau pada awal berdiri BKKBN pada tahun 1970, kesertaan ber-KB di Aceh diperkirakan sangat kecil dari pasangan usia subur yang secara aktif memakai kontrasepsi, saat ini diperkirakan sudah mencapai 60% pasangan usia subur yang ada.
Pada era Orde Baru, Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program pembangunan nasional yang dinilai paling berhasil dan bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1987 pernah memberikan penghargaan ”Population Award” kepada Indonesia karena keberhasilan pembangunan dibidang Keluarga Berencana. Atas keberhasilan ini, Indonesia kemudian ditunjuk menjadi salah satu dari tiga pusat rujukan atau ”Centers of Excellence” di bidang kependudukan dan keluarga berencana. Ribuan pejabat dari negara-negara sahabat setelah itu datang ke Indonesia untuk belajar Kb dari pengalaman Indonesia, juga pernah ke Aceh.
Memasuki era reformasi dan otonomi daerah, kemudian diakui bahwa Program KB di Indonesia menjadi melemah. Penyerahan kewenangan yang besar kepada pemerintah kab/kota nampaknya belum diikuti dengan persepsi atau pemahaman yang sama dari Bupati dan Walikota tentang pentingnya Program KB bagi pembangunan dan kemajuan daerah di masa datang. Kelau kita cermati dengan seksama berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi bangsa kita belakangan ini salah satunya akan mengerucut pada satu masalah pokok yaitu : ”Jumlah Penduduk yang Terlalu Banyak”.
Warta Gerakan KB/KS
22
Jumlah penduduk yang sangat besar, yaitu nomor empat terbesar didunia, barangkali tidak akan terlalu merepotkan apabila diimbangi dengan kualitas yang memadai. Penduduk yang besar tetapi berkualitas memang bisa menjadi modal atau aset pembangunan, tetapi sebaliknya kalau penduduk kita jumlahnya lebih besar tetapi tidak berkualitas dapat dipastikan justru akan menjadi beban pembangunan itu sendiri. Kualitas penduduk Indonesia dapat dipastikan masih rendah karena baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi masih sangat lemah. Indeks pembangunan manusia Indonesia masih berada pada urutan 108 dari 117 negara.
Jumlah yang besar dengan kualitas yang tidak memadai ini diperkirakan telah menjadi salah satu penyebab mendasar dari timbulnya berbagai masalah, mulai dari masalah pengangguran, kesehatan, pendidikan, kekurangan pangan sampai dengan kerusakan lingkungan dan bencana alam akhir-akhir ini sering terdengar.
Oleh karena itu, disamping upaya pembangunan di bidang ekonomi yang tentu harus semakin ditingkatkan, upaya-upaya untuk mengendalikan jumlah penduduk agar tidak bertambah terlalu cepat harus tetap menjadi perhatian kita. Upaya ini semakin penting artinya apabila setelah kita cermati ternyata jumlah anak (fertilitas) penduduk miskin secara signifikan lebih tinggi dari penduduk yang lebih mampu. Kalau ini tidak ditanggulangi pertumbuhan keluarga miskin akan semakin cepat, dan upaya pengentasan kemiskinan di Aceh akan semakin sulit.
Saudara-Saudara yang Kami Hormati,
Baru-baru ini tanggal 17 Februari 2008 telah diluncurkan kembali Program KB Lingkaran Biru (LIBI). Dengan dimulainya kembali Program KB Mandiri dan peluncuran lingkaran biru KB, kami minta kepada semua
pihak khususnya
seluruh jajaran BKKBN dan Organisasi Perangkat Daerah Pengelola KB (OPD-
Warta Gerakan KB/KS
23
KB) di Kabupaten/Kota beserta seluruh mitra kerja dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk memulai kembali melakukan sosialisasi dan promosi KB mandiri secara berkelanjutan seperti di waktu yang lampau. Dengan demikian dapat diharapkan kesertaan KB mandiri dapat semakin meningkat, dan beban pemerintah untuk memberikan pelayanan secara gratis semakin berkurang dan hanya kepada mereka yang benar-benar tidak mampu atau miskin.
Saudara-saudara yang kami hormati,
Memasuki millenium ini, secara global telah disepakati
ada delapan
tujuan pembangunan yang kemudian dikenal sebagai Millenium Development Goals atau sering disingkat MDGs. Pada dasarnya delapan tujuan pembangunan ini mencakup upaya-upaya sebagai berikut : 1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan 2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Menurunkan angka kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup, serta 8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan
Secara global kita telah bersepakat bahwa prioritas pembangunan paling tidak harus mencakup pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam MDGs ini. Tentu tidak mudah dan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras, serta komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa. Salah satu komponen pembangunan yang sangat terkait dengan upaya untuk mencapai sasaran MDGs ini adalah Keluarga Berencana. Seperti telah disampaikan, Pembangunan Bidang Keluarga Berencana memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa Keluarga Berencana sasaran pembangunan bidang lainnya dapat dipastikan akan sulit tercapai.
Warta Gerakan KB/KS
24
Hadirin sekalian,
Demikian beberapa hal yang saya pandang patut untuk disampaikan pada kesempatan hari ini, semoga ada manfaatnya. Selamat mengikuti rapat kerja semoga menghasilkan pokok-pokok pikiran yang brilian bagi berbagai program yang positif dan konstruktif untuk pembangunan Aceh baru yang kita cita-citakan.
Akhirnya denga mengucapkan ”Bismillahirrahmanirrahim” Rapat Kerja Daerah Keluarga Berencana Nasional tahun 2008 secara resmi saya nyatakan dibuka.
Wabillahitaufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Gubernur Aceh
Irwandi Yusuf
Warta Gerakan KB/KS
25
