RTRW Oleh: Nandi
Jurusan Pendidikan Geografi 2009
DEFINISI
(UU No. 24 Tahun 1992) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
LINGKUP PENATAAN RUANG Perencanaan: prosedur penyusunan dan penetapan PERENCANAAN
PROSES PEMANFAATAN
Pemanfaatan: program dan pembiayaan
PENGENDALIAN
Pengendalian: pengawasan dan penertiban
HIRARKI RENCANA TATA RUANG RTRW Nasional PP Nomor 47 Tahun 1997 Rencana 25 tahun Skala peta min. 1 : 1.000.000
RTRW Propinsi Perda Propinsi: Perda Jabar No. 2 Tahun 2003 Rencana 15 tahun Skala peta min. 1 : 250.000
RTRW Kabupaten/Kota Perda Kota: Perda Banjar Rencana 10 tahun Skala peta min. 1 : 20.000 dan 1 : 50.000
RTRW NASIONAL (PP No. 47/1997) Tujuan nasional pemanfaatan ruang: peningkatan kesejahteraan masyarakat & pertahanan keamanan Strategi dan arahan kebijaksanaan: pengembangan kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan tertentu Pola pemanfaatan: menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budi daya Struktur ruang wilayah nasional: disusun berdasarkan arahan pengembangan. PKN, PKW, PKL
Kriteria dan pola pengelolaan: kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan tertentu.
RTRW NASIONAL Lanjutan…
(PP No. 47/1997) Rencana Tata Ruang wilayah Nasional digunakan sebagai pedoman bagi : Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional secara adil dan merata Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor Pengarahan lokasi investasi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat Penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
RTRW PROPINSI (Perda Prop. Jabar No.2/2003) Fungsi RTRWP: Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota, Sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah
RTRW PROPINSI Lanjutan… (Perda Prop. Jabar No.2/2003) Tujuan penyusunan RTRWP adalah : Mengoptimalkan dan mensinergikan sumberdaya daerah secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional Menyeimbangkan dan menyerasikan perkembangan antarwilayah serta antarsektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan Menjamin ketersediaan pangan dengan mempertahankan fungsi lahan sawah Mengatur struktur dan pola tata ruang yang berlandaskan pada kebijaksanaan Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
RTRW PROPINSI Lanjutan… (Perda Prop. Jabar No.2/2003) Kedudukan RTRWP: Dasar pertimbangan dalam penyusunan tata ruang nasional Penyelaras bagi kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang Propinsi lain yang berbatasan Kebijakan pemanfaatan ruang Propinsi, lintas Kabupaten/Kota, dan lintas ekosistem
RTRW KOTA
Sesuai dengan tingkatan kedalaman perencanaan tata ruang, maka produk perencanaan tata ruang kawasan perkotaan meliputi: Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
RTRW KOTA Lanjutan… Fungsi RTRW Kota/RUTR Kawasan Perkotaan: Menjaga konsistensi perkembangan Kota/Kawasan Perkotaan dengan strategi perkotaan nasional dan arahan RTRWP dalam jangka panjang Menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah sekitarnya dan Menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah
RTRW KOTA Lanjutan…
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah sebagai pedoman untuk: Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan dan keserasian antar sektor Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan (rujukan bagi penerbitan ijin lokasi bagi pembangunan) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan di wilayah Kota dan Wilayah Kabupaten Pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan
Bagan Alir Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan RTRWN RTRWP
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KESERASIAN DAN KETERPADUAN PENGEMBANGAN KOTA INTI DAN KOTA-KOTA
RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN FORMULASI TUJUAN PENGEMBANGAN METROPOLITAN
Perumusan kondisi yang akan datang: Estimasi kebutuhan pengembangan fungsional kotakota Estimasi hub. fungsional kota-kota
Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya Arahan pengembangan sistem prasarana dan sarana primer Arahan kebijaksanaan TGA, TGU DAN SDA lainnya
RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KOTA
FORMULASI VISI PEMBANGUNAN KOTA
Rumusan kondisi yang akan datang : Estimasi kebutuhan dan peluang pengembangan kota Estimasi hubungan fungsional kawasan kota
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya Pengelolaan kawasan tertentu Sistem prasarana dan sarana sekunder TGT, TGU dan SDA lainnya Pentahapan dan prioritas pengembangan untuk perwujudan struktur pemanfaatan ruang kota
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN PERWUJUDAN RUANG KAWASAN
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN
FORMULASI TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN
Rumusan kondisi yang akan datang : Estimasi kebutuhan pelaksanaan pembangunan
dan
Rencana pemanfaatan ruang kawasan fungsional dalam blok-blok peruntukan Rencana struktur pelayanan Rencana sistem jaringan pergerakan primer dan sekunder Rencana sistem utilitas Arahan kepadatan, ketinggian bangunan sempadan untuk setiap blok peruntukan Rencana pengelolaan sarana dan prasarana
RENCANA TEKNIK RUANG KAWASAN PERKOTAAN TUJUAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN & MASA BANGUNAN
Perkiraan pemanfaatan fisik dan daya dukung lingkungan
Rencana pemanfaatan ruang berupa rencana perpetakan dan tata letak bangunan Arahan letak dan penampang jalan serta utilitas Rencana tapak, tata letak bangunan gedung dan bukan gedung
Bagan Alir Penyusunan RUTR Kawasan Perkotaan RTRWN RTRWP
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KOTA
RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN
FORMULASI VISI PEMBANGUNAN KOTA
Rumusan kondisi yang akan datang: • Estimasi kebutuhan dan peluang pengembangan kota • Estimasi hubungan fungsional kawasan kota RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA • Pengelolaan
FORMULASI TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN
kawasan lindung dan budidaya • Pengelolaan kawasan tertentu • Sistem prasarana dan sarana sekunder TGT, TGU dan SDA lainnya • Pentahapan dan prioritas pengembangan utk perwujudan struktur pemanfaatan ruang kota
RTRW KOTA Lanjutan…
Muatan Rencana Pengelolaan kawasan lindung Pengelolaan kawasan budidaya Pengelolaan kawasan permukiman Pengelolaan kawasan tertentu Pengelolaan kawasan andalan Tata guna lahan dan badan perairan Pengelolaan kawasan yang diprioritaskan (skala Kota)
Proses Rencana Penentuan arah pengembangan Permasalahan dan potensi wilayah kota Perumusan RTRW Penetapan Produk Rencana
PROSES PERUMUSAN RTRW KOTA BANJAR ASPIRASI
KONDISI WILAYAH •Sosial Kependudukan Perekonomian Fisik/Lingkungan Infrastruktur
ANALISIS / KAJIAN •Sosial Kependudukan Perekonomian Fisik/Lingkungan Infrastruktur KONFIGURASI RUANG
KONSULTASI
Dasar Pertimbangan dan Konsep Pengembangan •Struktur Ruang Wilayah Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah
UU No. 22/1999 UU No. 9/2001 UU No. 24/1992
RTRWN RTRWP Jawa Barat
RTRW Tetangga : •Kabupaten Ciamis •Kabupaten Cilacap RUTR KOTIF BANJAR
DRAFT RTRW KOTA BANJAR
RTRW KOTA BANJAR •Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Rencana Pengelolaan Kawasan Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, dan SDA lainnya Rencana Sistem Jaringan Transportasi Rencana Pengembangan Fasilitas dan Utilitas Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rekomendasi Implementasi
SOSIALISASI DAN PENYUSUNAN DATA DASAR RP4D KOTA BANJAR
LAU T J AW A
P . S UMA TERA
DKI J AK ARTA P ROP. B ANTEN
LAU
P ROP. JA WA B ARAT
T J AW
P . MA DURA
PETA ORIENTASI WILAYAH STUDI
P ROP. J ATIM P . B ALI
A
6 LS
KETERANGAN :
PROP. JAWA BARAT
Batujaya
BATAS DAS CITARUM BATAS PROPINSI
Perubahan Status Kotif menjadi Kota Otonom UU No. 27 Th. 2002
BATAS KABUPATEN/KOTA
Renges Dengklok
JALAN TOL JALAN
DKI JAKARTA
BEKASI Tambun
JALAN KERETA API
Gudang Garam Tanjung Pura
Pondokgede
PROP. BANTEN
Cikarang
Cibubur
IBUKOTA KABUPATEN/KOTA KOTA-KOTA LAINYA
INDRAMAYU
SUNGAI
Cikampek
WADUK WILAYAH STUDI
Jangga
Cilengsi
Lohbener Jonggol
Cibinong
Karang Ampel
Jatibarang
Citeureup Leuwiliang
IBUKOTA PROPINSI
Pamanukan
KARAWANG
Narogong
Cimanggis
Parung Rumpih Jasinga
Sadang
Pagaden
Jatiluhur
Ciampea
Kalijati
W.Jatiluhur
PURWAKARTA
SUBANG
BOGOR
Cipeo Cikamurang Wanayaea
Jl Cagak
Cikalong Kulon
CIREBON Palimanan
W.Cirata
Cicurug
Cijelag
Sumber
Kadipaten Parungkuda
Kalapa Nunggal
Pasirhayam Cibadak
Cikidang Cisolok
SUKABUMI
Cikembang Palabuhanratu
7 LS
Lembang
Padalarang CIANJUR
MAJALENGKA SUMEDANG
Cimahi
Cipatat
BANDUNG
Sukaraja
Cikembar Warungsimpang
Daeyuh Kolot Ciparay
SOREANG
Nyalindung
Cigasong
Wado
Cihaur
Cikijing
Wadukdarma
Rancabali
Banjarharja
Ciawi
Pangalengan
Kawali
Pagelaran
GARUT
Rajapolah
Kadupandan
PROP. JATENG
Tanggeung
Jampang Kulon
Ancol Naringgul
Surade
Sindang Barang
TASIKMALAYA
Talegong Cisewu
Ujung Genteng
Tegalbuleud
Cibingbin
Panjalu Leles
Lengkong Sagaranten
Waled Cileced
Nagreg
Majalaya
Sukanagara
Ciemas
Ciledug
KUNINGAN
Malangbong
Banjaran
Jampang Tengah
Ciracas
Darmaraja Tanjungsari Cileunyi Cicalengka
D.Saguling
Cibeber Baros
CIAMIS
Cikajang Sumadra
BANJAR
Singaparna
Pakenjeng Rancabuaya Bungbulang
Cidaun
Singaraja Palembuhan
Sukaraja
Taraju
Banjarsari Salopa
Sodonghilir Cisompat Cikelet Karangnunggal
SAM
Cikotomas
Pameungpeuk
UDE
RA I NDO
Parigi Pangandaran
Cijulang
Cipatujah
Sumber : Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Analisis, 2003
Cikalong
NES
U
Kalapagenep
IA
Skala . 1 : 450.000 0
4,5
9
18
27 Km
8' LS
DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROYEK PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROPINSI J AWA BARAT Jl.Kaw aluyaan Indah N o.4 Telp. (022) 7319712, 7319735, 7319782, Pes.141, Fax: 7313675,Bandung40286 107 BT
9 BWK
108 BT
RENCANA PEMBAGIAN BWK KOTA BANJAR BWK
Cakupan Wilayah
Luas (Ha)
Penduduk 2014
“PUSAT KOTA” (Desa Mekarsari, Banjar, Hegarsari)
BWK I
Desa Banjar Desa Mekarsari Desa Hegarsari Desa Pataruman (Sebagian besar) Desa Binangun
2.664,10
71.300
BWK II
Desa Purwaharja Desa Karang Panimbal
1.073,01
14.600
BWK III
Desa Mekarharja Desa Raharja
753,73
9.800
BWK IV
Desa Balokang Desa Cibeureum
1.091,09
15.300
BWK V
Desa Neglasari Desa Situbatu
851,21
9.700
BWK VI
Desa Pataruman (sebagian kecil) Desa Mulyasari (sebagian)
692,50
7.400
BWK VII
Desa Langensari Desa Waringinsari Desa Muktisari Desa Rejasari Desa Bojongkantong (sedikit)
2.435,59
32.800
BWK VIII
Desa Bojongkantong Desa Kujangsari Desa Mulyasari (sebagian)
1.492,52
26.100
Desa Batulawang Desa Karyamukti
2.163,48
12.600
BWK IX
Sumber : RTRW Kota Banjar, 2004
Arahan Pusat BWK
CIPADUNG TIMUR (Desa Purwaharja) RANDEGAN (Desa Mekarharja, Raharja) DESA BALOKANG (Pusat Kec. Banjar) WARUNG BUAH (Desa Neglasari) SIRNAGALIH (Desa Mulyasari) SINARGALIH (Desa Langensari & Muktisari)
LANGKAPLANCAR (Desa Bojongkantong)
CIMANGGU (Desa Batulawang)
RTRW Nasional
RTRW Prop. Jabar
RTRW Kota Banjar
8 Kawasan Andalan
3 PKN 6 PKW
KA Priangan Timur: PKL Tasik-GarutCiamis-Banjar
RDTR Fungsi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan: Menyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan perkotaan Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan perkotaan dengan RTRW Kota/Kabupaten Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan perkotaan melalui pengendalian program-program pembangunan perkotaan
RTRK Fungsi Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan: Mewujudkan keselarasan dan keserasian bangunan dengan bangunan Bangunan dengan prasarana dan lingkungannya Menjaga keselamatan bangunan dan lingkungannya.