i q"*rA Qrurrt* efr,,Ara dfrA*,h
Sfrr/.^"rr* %*r,bt
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 144
TAHUN 2OO9
TENTANG PETU NJ UK PEI.AKSANAAN RAS I ONALISAS I/EFISI ENS I PEGAWAI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAEMH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 200g. Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKt Jakarta telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPKBLUD) secara bertahap;
bahwa dengan jumlah pegawai yang ada saat ini pada unit pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dinilai sudah melebihi kebuiuhan organisasi, sedangkan dari pendapatan operasional Unit pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan tidak mampu untuk membiayai oelanja pegawai, maka dalam upaya penerapan PPK-BLUD sesuai dengan asas dan tujuannya dipandang perlu dilakukan rasionalisasi/efisiensi terhadap pegawai Non Pegawai Negeri sipil (Non pNS) unit pengelola perparkiran Dinas Perhubungan;
@
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan perlu menetapkan peraturan Gubemur tentang petunjuk huruf Pelaksanaan Rasionalisasi/Efisiensi pegawai Non pNS Unit pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan;
b
Mengingat
:
1.
7
Undang-Undang Nomor Tahun 1gg3 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan;
3-
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta Sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik lndonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun dan Tunjangan HariTua atau Jaminan Hari Tua; 7.
Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah;
L
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
@
Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi Perangkat
Daerah; 11. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2007 tentang Pembentukan prganisasi dan Tata Kerja Unit Fengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; 13.
Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Pembentukan prganistsi dan Tata Kerja unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;
@
14. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 15. Peraturan Gubernur Nomor
97 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1112 Tahun 1988 tentang Peraturan Kepegawaian Badan Pengelola Perparkiran Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 180/2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta secara bertahap;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN
:
GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN RASIONALISASI/EFISIENSI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN.
J
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
:
1. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;
2.
Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;
3.
Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;
4.
Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Unit Pengelola Perparkiran adalah Unit Pengelola Perparkiran Dinas
Perhubungan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;
5. Kepala Unit Pengelola Per:parkiran adalah Kepala Unit Pengelola Perparkiran
Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; 6. Badan Pengelola Perparkiran adalah Badan Pengelola Perparkiran Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta; 7.
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK'BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2009 tentang pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;
8.
satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sKpD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta yang bertindak sebagai Pembina Teknis/Pembina Keuangan unit Pengerora perparkiran;
9.
SKPD lnduUPembina Teknis adalah Dinas Perhubungan provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;
10.
Unit Kerja yang selanjutnya disingkat uK adalah Bagian atau sub ordinat dari sKPD yang mempekerjakan Pegawai Non PNS dengan membayar
@
upah/imbalan dalam bentuk lain; 11. Pegawai Non Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut pegawai Non PNS adalah Pegawai yang bukan berstatus PNS atau pensiunan pNS atau bukan berstatus TNI/Polri atau Pensiunan TNI/Polri yang dipekerjakan oleh sKPD/uK yang menerapkan PPK-BLUD dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain; 12. Pegawai tetap adalah Pegawai tetap yang diangkat oreh Kepala unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan diberikan upah serta diberikan tunjangan lainnya yang sah berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran; 13.
calon Pegawai adalah calon Pegawai yang diangkat oleh eks Kepala Badan Pengelola Perparkiran dan telah menjalani masa percobaan;
4
14. Tenaga honorer adalah Tenaga honorer yang diangkat oleh eks Kepala Badan Pengelola Perparkiran terikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 15. Upah adalah Upah pokok ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah baik
tunjangan tetap maupun tunjangan tidak tetap yang diberikan kepada pegawai tetap, calon pegawai dan tenaga honorer yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 16. Rasionalisasilefisiensi adalah Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Unit Pengelola Perparkiran untuk mengurangi jumlah pegawai Non PNS agar dapat melaksanakan PPK-BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
17.
Uang pesangon adalah Pembayaran berupa uang dari Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perlrubungan kepada pegawai tetap dan calon pegawai yang diberhentikan dalam rangka pelaksanaan rasionalisasilefisiensi;
18. Uang penghargaan masa kerja adalah Uang jasa sebagai penghargaan dari
@
Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan kepada pegawai tetap dan calon pegawai yang diberhentikan dalam rangka pelaksanaan rasionalisasi/ efisiensidikaitkan dengan lamanya masa kerja; 19. Uang penggantian hak adalah Pembayaran berupa uang dari Unit Pengelola
Perparkiran Dinas Perhubungan kepada pegawai tetap dan calon pegawai sebagai penggantian cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, penggantian perumahan serta pengobatan serta perawatan dalam rangka pelaksanaan rasionaliasi/efi siensi ; 20. Uang kerohiman adalah Pembayaran berupa uang dari Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan kepada pegawai tetap sebagai tambahan uang pesangon dalam rangka pelaksanaan rasionalisasi/efisiensi. BAB
II
KEDUDUMN DAN STATUS Bagian Kesatu Kedudukan Dasal 2
Pelaksanaan rasionalisasi/efisiensi dilakukan terhadap pegawai Unit Pengelola Perparkiran yang berkedudukan sebagai Pegawai Non PNS Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan yang menerapkan PPK-BLUD secara bertahap, Bagian Kedua Status
Pasal 3 Status pegawai Non PNS yang akan dilakukan rasionalisasiiefisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 adalah :
a. Pegawaitetap; b. Calon Pegawai; dan c. Tenaga honorer.
BAB III KRITERIA DAN JUMLAH PEGAWAI YANG AKAN DIRASIONALISASI/EFISIENSI Bagian Kesatu
Kriteria Pegawai Yang Akan DirasionalisasiiEfisiensi
Pasal 4
(1)
Kriteria pegawai Non PNS Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan yang terkena rasionalisasi/efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut
a. b. c. d. e.
@
(2)
:
Pegawai tetap yang berusia 50 (lima puluh) tahun pada bulan April 2009 sampaidengan usia 55 (lima puluh lima) tahun ditahun 2009; Pegawai tetap yang tidak cakap jasmani/rohani atau dengan alasan kesehatan; Pegawai tetap yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat; Pegawaitetap yang mempunyai hubungan keluarga; dan Pegawai tetap yang berusia di bawah 50 (lima puluh) tahun yang mengajukan permohonan penawaran rasionalisasi/efisiensi.
Pegawai yang tidak cakap jasmani/rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pegawai yang menderita sakit dan/atau cacat badan sehingga tidak memungkinkan untuk dipekerjakan di semua jabatan.
(3)
Kriteria hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai ketentuan Pasal 21 pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Nomor T2Tahun 2007 yaitu :
a. b.
c.
d. e.
(4)
Bapak/lbu dengan anak kandung atau sebaliknya; Bapak/lbu dengan cucu atau sebaliknya; KakaUAdik kandung seayah/seibu atau sebaliknya; Suamidengan isteri atau sebaliknya; dan Mertua dengan menantu atau sebaliknya,
Terhadap pegawai tetap yang memasuki batas usia pengabdian 56 (lima puluh enam) tahun pada tahun 2009, tidak termasuk dalam kriteria pegawai yang terkena rasionalisasi/efi siensi.
Bagian Kedua
Jumlah Pegawai Yang Akan Dirasionalisasi/Efisiensi
Pasal 5
(1)
Jumlah pegawai Unit Pengelola Perparkiran yang akan
dilakukan rasionalisasi/efisiensi sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) orang terdiri dari : Calon pegawai sebanyak 51 (lima puluh satu) orang; Tenaga honorer sebanyak 2 (dua) orang; dan Pegawai tetap sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) orang.
a. b. c.
(2)
Jumlah maksimal pegawai Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan setelah dilakukan rasionalisasi/efisiensi sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) orang terdiridari : a. Pegawai tetap Non PNS sebanyak 307 (tiga ratus tujuh)orang; dan
b.
PNS sebanyak 15 (lima belas) orang.
BAB IV Bagian Kesatu Hak-hak Pegawai Non PNS Pasal 6 Bagi pegawai Non PNS yang akan dirasionalisasi/efisiensidiberikan
@
a. b. c. d.
Uang Uang Uang Uang
:
Pesangon; Penghargaan Masa Kerja; Penggantian Hak; dan Kerohiman. Bagian Kedua Uang Pesangon Pasal 7
(1) Perhitungan besarnya uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf .a, sebagai berikut
a.
masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, mendapat uang pesangon 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, mendapat uang pesangon 2 (dua) bulan upah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, mendapat
uang pesangon 3 (tiga) bulan upah;
masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari mendapat uang pesangon 4 (empat) bulan upah;
4 (empat)
masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari mendapat uang pesangon 5 (lima) bulan upah; f.
masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari mendapat uang pesangon 6 (enam) bulan upah; masa kerja
6
(enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari mendapat uang pesangon 7 (tujuh) bulan upah; masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari mendapat uang pesangon 8 (delapan) bulan upah; dan
I
s
6 7
tahun,
(lima) tahun,
(enam) tahun, (tujuh) tahun,
8 (delapan) tahun,
masa kerja (delapan) tahun atau lebih, mendapat uang pesangon g (sembilan) bulan upah.
(2)
Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya diberikan 2 (dua) kali dari jumlah perhitungan besarnya uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).
(3) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
pegawai
tetap dan calon pegawai Bagian Ketiga Uang Penghargaan Masa Kerja Pasal 8
(1) Perhitungan besarnya uang penghargaan
masa kerja
:
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, mendapat uang penghargaan masa kerja2 (dua) bulan upah;
b.
masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, mendapat uang penghargaan masa kerja 3 (tiga) bulan upah;
c.
masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, mendapat uang penghargaan masa kerja 4 (empat) bulan upah;
d.
masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, mendapat uang penghargaan masa kerja 5 (lima) bulan upah;
e.
masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun mendapat uang penghargaan masa kerja 6 (enam) bulan upah;
f.
masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, mendapat uang penghargaan masa keria 7 (tujuh) bulan upah;
g.
masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, mendapat uang penghargaan masa kerja 8 (delapan) bulan upah; dan
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, mendapat
uang
penghargaan masa kerja 10 (sepuluh) bulan upah.
(2) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk pegawai tetap dan calon pegawai.
Bagian Keempat Uang Penggantian Hak
Pasal 9
(1) Untuk perhitungan besarnya a.
uang penggantian hak adalah sebagai berikut
:
cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, untuk tenaga staf sebesar 12122x upah dan untuk tenaga operasionalilapangan sebesar ftnS x upah; dan
8
b.
penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15 %
(lima belas persen) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa
kerja, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja.
(2)
Uang penggantian hak hanya diberikan kepada pegawaitetap dan calon pegawai. Bagian Kelima Uang Kerohiman
Pasal
10
(1)
Selain diberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan pasal 9, kepada pegawai tetap Non PNS Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan diberikan tambahan uang kerohiman sebesar 10 (sepuluh) kaligajisebulan.
(2)
Pemberian uang kerohiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada calon pegawai dan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dan hurufc.
BAB V KETENTUAN PENGUPAHAN Bagian Kesatu Upah Yang Belum Dibayarkan
Pasal
11
(1) Upah/gaji calon pegawai yang belum dibayarkan sejak bulan Januari 200g sampai dengan diterbitkannya surat keputusan pemberhentian sebagai calon pegawai Unit Pengelola Perparkiran wajib untuk dibayarkan. (2) Upah/gaji tenaga honorer yang belum dibayarkan sejak bulan Januari sampai dengan September 2008 wajib untuk dibayarkan.
Bagian Kedua Upah Sebagai Dasar Pembayaran pesangon
Pasal
12
(1) Bagi pegawai/calon pegawai dan tenaga honorer yang mempunyai gaji/upah masih di bawah ketentuan Upah Minimum provinsi, maka upah sebagai dasar perhitungan uang pesangon disesuaikan dengan Upah Minimum provinsi Tahun 2009. (2) upah sebagai dasar pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terdiri dari Upah pokok dan segala mbcam tunjangan yang diberikan kepada pegawaitetap/calon pegawai dan keruarganya.
BAB VI rUNSA KERJA
Pasal
13
(1)
Perhitungan masa kerja sebagaidasar perhitungan uang pesangon bagi pegawai tetap Unit Pengelola Perparkiran dengan tetap memperhitungkan masa kerja selama menjadi pegawai Badan Pengelola Perparkiran;
(2)
Perhitungan masa kerja sebagai dasar perhitungan uang pesangon bagi calon pegawai adalah sejak tanggal pengangkatan calon pegawai yang bersangkutan.
3AB VII POTONGAN PAJAK PFNGHASILAN
Pasal 14 Jumlah dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang diperoleh seorang pegawai, diterima yang bersangkutan setrelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh pasal 21) apabila :
a.
penghasilan brutto diatas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipotong sebesar b % (lima persen);
b. penghasilan brutto diatas Rp
50.000.000,00 (lima puruh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipotong sebesar 10 % (sepuluh persen);
c.
penghasilan brutto diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipotong sebesar 15 To (lima belas
persen); dan
d.
penghasilan brutto diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipotong sebesar 25 o/o (dua puluh lima persen).
BAB VIII SOSIALISASI RENCANA RASIONALISASI/EFISIENSI
Pasal 15
(1)
Dalam rangka pelaksanaan rasionalisasi/efisiensi Pegawai Non PNS Unit
Pengelola Perparkiran terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada seluruh Pegawai Non PNS mengenai rencana pelaksanaan rasionalisasi/efisiensi, seh ingga tidak terjad i gejolak sosialiketenaga kerjaa
(2)
n;
Untuk pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh pegawai Non PNS Unit Pengelola Perparkiran dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit Pengelola Perparkiran.
10
BAB IX PEMBIAYMN
Pasal 16
Biaya yang diperlukan untuk pembayaran uang pesangon dan/atau
uang penghargaan masa kerja dan/atau uang penggantian hak serta uang kerohiman bagi pegawai Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan yang terkena rasionalisasi/efisiensi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2009.
Pasal 17 Pelaksanaan pemberian uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan/atau uang penggantian hak serta uang kerohiman dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas Perhubungan selaku SKPD Induk.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
Ditetapkan diJakarta pada tanggal 25 Agustus 2009 GUBERNUR
Diundangkan diJakarta pada tanggal 27 Agustus 2009 SEKRETARIS DAEMH PROVINSI DAERAH KHUSUS EUKOTA JAKARTA,
MUHAYAT NtP 050012362
BERITA DAERAH PROVINSI DAEMH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN
z00e
NOMOR 141
NSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,
