-
323 •
PUTUSAN PROVISIONIL DAN PENGETRAP ANNY A DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI •
________ R.M. Rahyono Abikusno _ _ _ _ _ _ __ Pendahuluan ,
ucapkan dalam persidangan seperti ke. Tujuan dari kedua belah pihak da- ' putusan akhir juga, tidak dibikin se• lam acara perkara perdata ialah untuk bagai surat tersendiri, melainkan hanya mendapat putusan dari Pengadilan. dicatat dalam berita acara dari persiPenggugat mengirrgirrkan suatu putus- dangan (proces-verbaal). Kedua belah an dalam mana peunohonannya dika- pihak boleh meminta supaya diberibulkan, sebaliknya Tergugat meng- kan kepadanya salinan yang syah dari irrgirrkan suatu putusan dalam mana pada catatan sedemikian itu dengan permohonan gugat ditolak atau seti- membayar biayanya (pasal 185 ayat 2 HIR). dak-tidaknya tidak diterima Pasal 185 ayat 1 HIR (pasal 196 Permohonan banding atas putusan ayat 1 RBg) membedakan antara pusela yang dijatuhkan oleh Pengadilan tusan akhir ("eindvonnis") dan putusNegeri di dalam wilayah Jawa dan Maan yang bukan putusan akhir atau didura diatur dalam pasal 9 Undang-Unsebut juga putusan sela ("tussenvondang 1947 No. 20 tentang Peradilan nis ") atau putusan antara. Ulangan di Jawa dan Madura yang mePutusan akhir ("eindvonnis") ada- nentukan bahwa: lah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu (1) Dari putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan akhir dapat tingkat peradilan tertentu. Putusan diminta pemeriksaan ulangan akhir irri ada yang bersifat menghuHANY A bersama-sama dengan kum (condemnatoir), ada yang bersiputusan terakhir. dan ada fat menciptakan (constituti!) • pula yang bersifat menerangkan atau (2) Putusan dalam mana Pengadilan Negeri menganggap dirinya tidak menyatakan (declarato{r). 1) berhak untuk memeriksa perkaPutusan sela ("tussenvonnis ") berranya, , dianggap sebagai putusan fungsi tidak lain untuk memperlancar terakhir. pemeriksaan perkara. HIR dan RBg tidak mengenal nama-nama tertentu Sedangkan peraturan banding atas pudari putusan-putusan Hakim yang bu- tusan sela di daerah-daerah Luar Jawa kan putusan terakhir, hanya menen- dan Madura diatur dalam pasal 201 tukan dalam pasal 185 HIR (pasall26 RBg yang isirrya identik pasal 9 UnRBg) bahwa putusan-putusan yang bu- dang-undang 1947 No. 20 tersebut di kan putusan akhir, walaupun harus di- atas . • • Selain itu, sebagaimana putusan ]) Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.: akhir tidak mengikat Hakim, demikian "HUKUM ACARA PERDATA INDOpula dengan putusan sela, Putusan sela NESIA"; Penerbit LIBERTY, Yogyakarta, ];98] , hal. 1974. tidak mengikat Hakim, bahkan Hakim - "j
•
,_>_._....,_,_au_:._,-
......,...,..,.. , .."_ldL""E_".. ' ;:_bl_ _ '.... "'_,_21_ _";"._._'_._3'.."__ I :_,_2:_ _,
324
__- _... , :_,_,_0:_'_'-_,,_'.......&,
i
$2
:;
$
Hukum dan Pembangunan
,
yang menjatuhkan putusan sela berwenang untuk merobah putusan sela: tersebut jika ternyata ' terdapat kesalahan. 2) •
•
Putusan Macam-macam ( "Tussenvonnis")
sela
Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa HIR dan RBg tidak menge• nal nama-nama tertentu dari putusan sela, namun dari ketentuan-ketentuan BRv dapat diketahui macam-macamnya putusan sela sebagai terse but di bawah ini: Pasal 48 B.Rv membedakan an tara putusan PRAEP ARATOIR dan putusan INTERLOCUTOIR. Putusan Praeparatoir adalah putusan sebagai persiapan putusasn akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara ataupun terhadap putusan akhir. Sebagai contoh adalah putusan untuk menggabungkan dua perkara atau putusan untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi. Putusan Interlocutoir adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat , dan putusan Interlocutoir ini dapat mempengaruhi putusan akhir. B.Rv masih mengenal 2 putusan sela lainnya yang bukan putusan akhir, yaitu putusan INSIDENTIL dan putusan PROVISIONIL (pasal 332 B.Rv ) Putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan insidentil BELUM berhubungan dengan pokok perkara, seperti misalny ~• putusan yang memperbolehkan seseorang ikut serta dalam perkara, yaitu an tara lain : Penanggungan ("vrijwaring ") atau peng•
gabungan ("voeging") atau Bela diri ("tussenkomst "). Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan salah satu pihak (umumnya pihak Penggugat) agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Untuk lebih jelasnya mengenai putusan provisionil akan kami uraikan lebih lanjut dalam bab beriku t di bawah ini.
Putusan Provisionil nele Eis"):
Kalau dalam suatu gugatan, di samping isi gugatan yang biasa, ada pula dimintakan suatu • gugatan khusus mengenai pokok perkara yang digugat itu, dengan penn ohonan agar diam bil dulu satu putusan sela tentang perkara yang digugat atau sebagian dari yang digugat mendahului putusan akhir, maka putusan sela ini disebut putusan provisi atau "provisionele eis" (bahasa Belanda) atau "provisionil judgem ent" (b ahasa Inggris) . Meskipun putusan provisionil adalah juga salah satu macam putusan sela, namun kalau ditinjau dari kenyataan hukum , putusan provisionil ini sebenarnya sudah dapat dikatakan putusan yang mendekati keputusan akhir _ Hal ini dapat disimpulkan kalau membaca kalim at dalam pasal 191 ayat I RBg yang berbunyi: " . . . __jika dikabulkan gugatan yang didahulukan"; 3 ) Dalam praktek, pu tu san provisi sekalipun belum putusan akhir, oleh Hakim dibuat dalam putusan tersendiri. Dan meskipun hal terse but bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 185 HIR/1 96 RBg yang mengatur bahwa •
Yahya Harahap, S .H. ; "H UK UM ACA RA PE RDA TA . PE RADILA N IN D ONESIA ", Penerbit C. V. Z ahir Trading Co, Medan , 19 77, hal. 3 0 9.
3} M.
2} M .A . 25 Okto ber 196 9 No . 3 9 1 K /SIP/
196 9 (Jurisprude nsi Indo nesia Pene rbitan 1/ 1970, hal. 49).
("Provisio-
325
Putusan Provisio nal
,
•
putusan-putusan yang bukan keputus- justru ditentang oleh Mahkamah Agung an akhir tidak dibuat tersendiri, me- (S EMA No. 13 / 1964 tanggal 10 Juli lainkan dimasukkan dalam berita acara 1964). Oleh karenanya untuk melaksapersidangan. Ternyata dalam praktek nakan putusan sela yang mengabulkan putusan provisi setelah ada putusan tuntu tan provisionil ini Mahkamah akhir, dengan sendirinya dimasukkan Agung menginstruksika.n agar ada permenjadi satu dengan putusan akhir de- setujuan khusus dari Mahkamah ngan jalan menguatkannya atau men- Agung. 6) Kemudian instruksi tersebut dicabut dengan menetapkan, cabutnya . Karena sifatnya yang harus dilak- bahwa pem berian persetujuan itu disanakan segera, putusan provivisionil limpahkan kepada Ketua Pengadilan selalu dapat dilaksanakan terlebih da- , Tinggi, yang meliputi wilayah hukum hulu (ex. pasal 180 HIR) . HIR sendiri Pengadilan Negegeri di mana diperiksa tidak mengatur lebih jelas bilamana perkara perdata yang bersangkutan.7). hakim harus mengabulkan atau meno01eh karenanya , sekalipun tidak dilak tuntu tan dahulu ("pro visio nele atur sebagai suatu ketentuan sebaiknya e is " j, sehingga hal demikian diserah- Hakim dalam menilai tuntutan provisi kan kepada kebijaksanaan hakim yang benar-benar memperhatikan "URGENbersangkutan. Meskipun demikian, me- SI" tuntutan tersebut, apakah ada nurut pendapat umum yang juga di- suatu kepentingan yang SANGAT ikuti di dalam praktek pengadilan: mendesak untuk memperlindungi hak Hakim tidak boleh m emerintahkan di- penggugat , jika harus menunggu pemejalankannya putusan provisionil, jika- riks~an pokok perkara yang bisa jadi lau hal itu tidak diminta oleh pihak berlaru t -laru t. yang berkepentingan. 4) Sebagai contoh, misalnya seorang Penolakan tuntutan provisionil oleh penggugat (A ) menggugat (B)/ Tergugat Pengadilan Negeri harus dengan suatu agar menyerahkan rumah yang diduputusan dalam suatu persidangan (pa- duki oleh (B) kepadanya. Kebetulan sal 241 sid 243 B.Rv) dan bukan de- pada saat (A) mengajukan gugatannya, ngan suatu penetapan. 5) rumah tersebut baru mulai dibongkar Mahkamah Agung berpendapat oleh (B) . Dalam hal ini (A) dapat mengbahwa dikabulkanny a tuntutan provi- ajuk an pula tuntutan provisionil , agar sionil ( "prov isio nele eis ") selalu me- sebelum diambil putusan akhir, (B)/ ternim bulk an kesulitan karena dalam gugat diperintahkan agar menghentiprakteknya a dalah senada den gan pem- kan pembongkaran atas rumah yang berian idzin untuk pelaksanaan lebih sedang dalam sengketa terse but. dahulu suatu putusan yang masih beDalam contoh di atas , seandainya lum mempunyai kekuatan tetap ("exe - Penggugat (A ) masih harus menunggu cutie uitvoerhaar bij voorraad "j yang pem eriksaan pok ok perkara dan putusan akhir , tentunya rumah sengketa 4 ) Pro;: D r . R . Sup a m a , S. H . : " H U K UM . telah habis dibongkar dan berakibat ACAR A PE RD ATA PENGAD fL AN NE· G E RI "; Pen er b it Pradn ya Paramita , J a- kerugian yang besar bagi kepentingan karta , 1 980 , h al. 1 08. Mr. R . T resn a: "KOME N T A R H.f. R.": Pe n erhit Pr adn y a Paramita Jak arta , 1 97 9. h al . 182 - 183.
6) S.E.M.A. No. 4 / 1 965 tgl . 3 0 D esember 1 965 ( Dian Yustisia, P. T. Bandung,
5) P. T. Surabaya tanggal 4-8· 1 976 No. 4 26 / 1 975 Pdt (Jurispru de nsi Ind o n esia , Pe· n erbitan 1/ 1 980 hal. 304):
7 ) S.E.M. A . No . 16 / 196 9 tl(l. 11 Oktobe r 1 969 (Dian Yustisia, P. T . Bandung, 1 98 0, h al . 2 40) .
- -- ----
1 980 , hal. 13 4 );
Juli 1983
326
Hukum dan Pembangunan
tanah itu miliknya dan dengan tuntutan provisionil memohon agar Hakim memerintahkan penghentian penanaman padi tersebut. Seandainya benar kelak bahwa tanah itu milik Penggugat, maka tidak ada urgensi yang sangat mendesak untuk mengabulkan tuntutan provisi tersebut. Sedangkan sebaliknya apabila kelak terbukti tergugatlah yang berhak atas tanah sengketa dan gugatan penggugat ditolak, maka tuntutan provisi yang sudah dikabulkan Pengadilan akan membawa kerugian yang besar sekali terhadap tergugat. Putusan provisi umumnya diambil sebelum Hakim memeriksa sendiri pokok perkara yang oersangkutan dan bersifat tindakan semen tara yang diminta oleh Penggugat -supaya dip erintahkan oleh Pengadilan selama prosedure tentang pokok perkara berjalan. Hakim tidak terikat oleh putusan provisionil dalam mengambil putusan akhir setelah selesai memeriksa pokok perkara, meskipun antara putusan provisi dengan pokok perkara dan putusan akhir adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah.
Penggugat, jika nantinya sesuai dengan pemeriksaan p
• •
.
"HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA", Penerbit Sumur Bandung, Bandung, Cetakan ketujuh, 1978 .
-•
"KOMENTAR H.I.R., penerbit Pradnya Paramitramitra, Jakarta, Cetakan ke-8, 1979.
3. Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.
• •
"HUKUM ACARA PERDATA PENGADILAN NEGERI", penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-5, 1980.
4. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.
• •
"HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA", penerbit Liberty, Yogyakarta, cetakan ke-3, 1981.
5. Ny. Retnowulan Sutantio, S.H.
•
. 2. Mr. R. Tresna •
•
"HUKUM ACARA PERDATA DALAM TEORI DAN PRAKTEK". Penerbit Alumni, Bandung, cetakan ke-2, 1980.
•
Putusan ProviYional
327 .
: "HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN INDONESIA". Penerbit C.V.
6. M. Yahya Harahap, S.H.
Zahir Trading Co., Medan, Cetakan Pertama, 1977. :
7.
"DIAN YUSTISIA", Pengadilan Tinggi Bandung, 1980.
UNIVERSIT AS INDONESIA F AKU LT AS HUKUM •
Pusat Dokumentasi Hukum
Kantor dan Perpust akaan : Jalan Cirebon 5, Jakarta Pusat • Telepon 365438 .
Kami ingin menawarkan kepada and a suatu pelayanan peraturan perundang-undangan Indonesia yang paling lengkap dan mutakhir dalam bentuk INFORMASI P.ERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA. Informasi ini dikirim setiap bulan atau 12 (duabeias) kali dalam setahun, berupa lembaran lepas de ngan devider untuk memuaahkan penyusunan Informasi merupakan satu kl&Satuan setiap tahun . Informasl memuat daftar peraturao perundang-undangan mutakhir yang diku mpulkan/diseleksi Pusat Dokumentasi Hukum. Disusun sedemikian rupa sehingga menjad i sarana yang mudah. cepat dan tepat dalam mencari peraturan. Tek s peraturan disediakan di Pusat Dokumentasi Hukum dan dap at di foto kopi bilamana anda memerlukan. Harga langganan adalah Rp . 27.000 ,- per tahun (Januari sid Desember) termasuk untuk ongkos kirim . Meskipun baru berlangganan sekarang , Anda tidak rugi, karena daftar peratu ran ini merupakan suatu kesatuan dan selalu berguna. Masih tersedia pada kami: -
-
Informasi Informasi Informasi Informasi
tahun tahun tahun tahun
1978 1979 1980 1981
(dijilid) (dijilid) (dijilid) (dijilid)
dengan dengan dengan d engan
harga harga harga harga
Rp . 20.000,Rp . 20.000,Rp. 30.000,Rp. 30.000,-
Kami menanti surat berlangganan Anda.
Unit Pemasaran KIRIM KA N U AN G DAN SURAT LANGGANAN ANDA KEPADA: UNIT PEMASARAN FHUI, JI. Cirebon No.5, Jakarta Pusat. Juli 1983
