RISET AKUNTANSI DALAM MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
Prof. Indra Bastian, Ph.D, MBA, CA,CMA, Mediator
Forum Dosen ASP (FDASP) Tempat kumpul dan memajukan ASP melalui pemikiran bersama para Dosen ASP se Indonesia Kegiatan terdekat: Second International Conference on Asia, Australia, Africa and America Public Financial Management pada 21 – 23 Oktober di Universitas Terbuka, Jakarta --- forum sharing hasil riset bersama Litbang Keuangan Kementrian dan Lembaga Tinggi dan Lembaga Negara
Perspektif dalam Manajemen Keuangan Publik Pre Akuntansi Adam Smith
Keynes
George C. Marshall
Prinsip pertama: Pengeluaran (publik) tahunan untuk sektor jalan harus meningkat secara paralel dengan GNP dan dengan volume lalu lintas. (Prinsip memperluas kebutuhan keuangan) Prinsip kedua: Sebagian besar pengeluaran untuk pekerjaan umum dan infrastruktur jalan tidak perlu membebani anggaran nasional, melainkan dapat dibiayai dengan menghasilkan pendapatan khusus mereka sendiri. (Prinsip infrastruktur mandiri) Prinsip 3: Pengguna jalan membayar sesuai dengan besarnya kerusakan jalan yang disebabkannya. (Prinsip Para pengguna membayar sebagaimana diterapkan pada biaya pemeliharaan jalan) Prinsip 4: Perpajakan lebih tinggi mewah-artikel transportasi oleh dan untuk orang kaya, jika dibandingkan dengan komoditas, adalah cara mudah untuk menguntungkan orang miskin. (Prinsip sosial subsidi silang bagi masyarakat miskin) Prinsip 5: Jalan baru hanya dapat dibangun di mana pengguna jalan menginginkannya dan mampu untuk membayarnya. (Prinsip efisiensi perusahaan publik dalam pembangunan jalan baru) Prinsip 6: Pemeliharaan jalan yang efisien hanya dapat diharapkan dari orang-orang yang memiliki kepentingan di dalamnya. (Prinsip pemeliharaan jalan diprivatisasi) Prinsip 7: Linkage yang tepat dari jalan tol sangat penting, karena persyaratan keuangan berbagai pemerintah cenderung menuju tak terbatas. (Prinsip pendapatan jalan khusus) Prinsip 8: Pengenaan pajak truk / truk sesuai dengan beratnya, yaitu, sesuai dengan tingkat kerusakan jalan yang menyebabkan, hanya benar dan tepat asalkan melayani tujuan tunggal pemeliharaan jalan (Prinsip kendaraan pajak progresif) Prinsip 9: Pengenalan tambahan pajak jalan tidak masuk akal, jika jalan sudah menderita kurangnya perawatan akibat penyalahgunaan pajak jalan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. (Prinsip pajak meningkat kredibilitas) Prinsip 10: Di negara-negara terpusat seperti Perancis, jalan yang terbaik adalah terus-jalan nasional yang dibutuhkan oleh pemerintah, sementara tidak ada yang mengurus banyak jalan negara kecil, tidak peduli seberapa ekonomis mereka. (Prinsip pembangunan daerah yang demokratis) Prinsip 11: Pemeliharaan desentralisasi jalan negara selalu pilihan yang lebih baik, bahkan jika pendapatan jalan-pajak terlalu minim untuk memiliki banyak dampak Prinsip otonomi administrasi perkotaan (Prinsip intervensi minimal dalam pemeliharaan jalan negara) Prinsip 12: Tuntutan efisiensi ekonomi mengharuskan jalan-jalan kota harus dibayar oleh penerima manfaat lokal langsung mereka - bukan melalui dana kas umum.
membangun teori umum (general theory)/ (overall theory)/ aggregate Dalam moneter atau uang dipandang sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai teori suku bunga Peranan investasi menentukan peluang kerja Aspek psikologis, ketidakrasionalan yang menyebabkan ketidakstabilan. supply create its own demand - penawaran akan mencapai perminataan. Mekanisme suku bunga merupakan mekanisme untuk memperbaiki kesamaan tabungan dan investasi, untuk mengkonsumsi lebih banyak dimasa yang akan datang industri yang dimaksud adalah kumpulan unit-unit usaha yang sama/kumpulan unit-unit usaha yang menghasilkan output sejenis.
Rencana Marshall atau Marshall Plan adalah program ekonomi skala besar pada tahun 1947 - 1951 oleh Amerika Serikat yang bertujuan membangun kembali kekuatan ekonomi negara - negara di Eropa setelah Perang Dunia II usai. Pembagian bantuan Rencana Marshall ini tidak hanya untuk negara - negara Eropa namun juga negara Asia yang terkena imbas dari Perang Dunia II. Sebuah komponen penting dari Marshall Plan adalah bantuan teknis statistik yang ditawarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS/ Bureau of Labor Statistics) dan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi produktif dan produktivitas tenaga kerja dalam industri Eropa Barat.
Kesenjangan Teori Manajemen Keuangan Publik • Adam Smith dengan Labor Theory, berfokus pada pelaku secara individual • Keynes dengan peran Pemerintah yang lebih besar untuk melakukan intervensi atau pengkondisian secara makro • Marshall dengan mekanisme hibah secara lumpsump
Teori mengenai pelakunya adalah organisasi dengan pengelolanya Bagaimana karakter entitas dalam manajemen keuangan publik
Feature Ekonomi (1) Sulit, Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia Penulis : XVD. Kamis, 23 Juli 2009 | 00:39 WIB PADANG, KOMPAS.com - Permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia saat ini sangat cukup sulit, terutama terkait penempatan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri. Kepala Subbidang Direktorat Jenderal (Kasubbid Ditjen) Bina Penta Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hari Sapto di Padang, Rabu (22/7), mengatakan, "Persoalan yang dihadapi adalah tidak berimbangnya kebutuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tercipta, sehingga perlu segera diantisipasi." Dia menambahkan, ketidakseimbangan akan berakibat penyerapan terhadap angkatan relatif terbatas dan tidak proposional, sehingga angka pengangguran cukup tinggi. Dia mengatakan, kesempatan kerja terbatas sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Depnakertrans dari 97 juta pekerja dan sekitar 63 pekerja informal. "Di samping itu, rendahnya kualitas angkatan kerja tercermin dari tingkat pendidikan", ujarnya. Menurutnya, permasalahan lain ketenagakerjaan yakni, globalisasi arus barang dan jasa.
Sumber: http://regional.kompas.com/read/2009/07/23/00393846/Sulit..Permasalahan.Ketenagakerjaan.di.Indonesia..
Feature Ekonomi (2) Penelitian: Perencanaan Pembangunan Daerah Buruk JAKARTA, KOMPAS.com - Penelitian terhadap Indeks Tata Kelola Pemerintahan atau Indonesia Governance Index (IGI) menemukan, kualitas perencanaan pembangunan daerah di seluruh Indonesia masih buruk. Hanya dua dari 33 provinsi yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)-nya. "Kami menemukan, kualitas perencanaan pembangunan masih buruk. Kalau dilihat dari kesesuaian RPJMD dengan LKPj, dari 33 provinsi, rata-rata nilainya hanya 3,55 dari nilai maksimal 10," ungkap Senior Adviser Kemitraan Abdul Malik Gismar dalam pemaparan hasil IGI, Senin (2/9/2013), di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan. Ia mengungkapkan, dari hasil penelitian yang dilakukan pihaknya, hanya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta yang memiliki kesesuaian antara RPJMD dengan LKPj. Gismar memaparkan, dari beberapa daerah bahkan tidak mencantumkan target tahunan yang ingin dicapainya dalam RPJMD. Selain itu, katanya, berdasarkan penelitian 2011 lalu, banyak daerah yang terlambat mengesahkan anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD). "Beberapa provinsi baru mengesahkan APBD 2011 pada rentang waktu Januari hingga April 2011. Daerah tersebut adalah Bengkulu, DKI Jakarta, Papua Barat, dan Aceh," kata Gismar. Dia mengatakan, keterlambatan pengesahan APBD menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program kerja. Dengan demikian, ujarnya, pelayanan publik pun terhampat. "Akibat yang lebih fatal misalnya penyebaran penyakit atau gizi ibu dan anak kurang," katanya. Ia menilai, dari hasil peneilitian IGI, kinerja DPRD cenderung rendah. Menurutnya, hal itu mempengauhi kinerja pemerintahan secara keseluruhan. "Meskipun DPRD memiliki dana operasional yang besar, performa DPRD lemah. Ini menimbulkan pertanyaan soal efisiensi dan efektivitas DPRD provinsi," ujar Gismar. Kemitraan meluncurkan evaluasi kinerja pemerintahan daerah melalui Indeks Tata Kelola Pemerintahan atau Indonesia Governance Index. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk menggunakan penilaian tersebut sebagai evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan. "Jangan jadikan ini beban, tapi jadikan masukan untuk memperbaiki kinerja," katanya. Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2013/09/02/1433022/Penelitian.Perencanaan.Pembangunan.Daerah.Buruk
Kebutuhan Pengembangan Perspektif dalam Manajemen Keuangan Publik Membutuhkan:
Karakter Entitas dalam manajemen keuangan publik?
Entitas dapat menjalankan manajemen keuangan publik
Akuntansi
Perencanaan Publik Pertanggungjawaban Publik
Audit Sektor Publik
Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik
Penganggaran Publik
Realisasi Anggaran Publik Pengadaan Barang dan Jasa Publik
Konsep Dasar Akuntansi Entitas …mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyekproyek kerjasama sektor publik dan swasta.
Kerangka konseptual Kerangka Konseptual Akuntansi merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Konsep ini meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban organisasi sektor publik Kerangka konseptual ini merupakan acuan dalam pengembangan standar akuntansi dan solusi untuk berbagai hal yang belum diatur dalam standar tersebut.
Akuntansi dalam Manajemen Keuangan Publik Teori Memasukan konsep entitas dalam pengelolaan dana publik Masyarakat swasta Pemda A Pemerintah Pusat Pemda B Rumah Tangga
Alat Menggunakan tehnologi akuntansi untuk menghasilkan kualitas informasi pengelolaan dana publik Lihat gambar slide berikutnya
Karakteristik Kualitatif Pengguna Informasi Akuntansi
Pembuat Keputusan dan Karakteristiknya (misalnya pemahaman dari pengetahuan utama)
Keterbatasan Pervasif
Manfaat >Biaya
Pengguna - Pokok Kualitas
Mudah Dipahami Kegunaan keputusan
Keputusan Utama - Pokok Kualitas
Terandalkan
Relevan
Tepat waktu
Unsur - Unsur Kualitas Utama
Nilai Prediktif
Kualitas Sekunder dan Interaktif Ambang Pengakuan
(Sumber : Belkaoui, 2004: 186)
Teruji
Nilai Feedback
Menggambarkan kejujuran Netralitas
Dapat dibandingkan (termasuk konsistensi) Materialitas
Perbandingan Akuntansi Sektor Swasta dan Akuntansi Sektor Publik No
item
Sektor Swasta
Sektor Publik
1
Tujuan
Keuntungan
Kesejahteraan
2
Fokus
Kinerja keuangan
Kinerja Pelayanan
3
Jenis Keputusan
Keputusan Bisnis
Kebijakan Publik / Keputusan Ekonomi
4
Subyek Pengambilan Keputusan
Individu
Konsensus
5
Saat Pengambilan Keputusan
Termasuk Saat transaksi
Hanya di Perencanaan & Penganggaran
6
Bentuk Keputusan
Memo, dan regulasi
Regulasi
7
Titik Kritis Organisasi
Prosedur
Pimpinan
8
Keberhasilan Jangka Panjang
Bertahan
Berkuasa
9
Kepemimpinan
Pilihan Pemilik Modal
Pilihan Masyarakat atau Wakil Masyarakat
Taksonomi Pembidangan ASP Teori ASP
Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik
Strategi Manajemen Sektor Publik
Akuntansi Keuangan Sektor Publik
Akuntansi Manajemen Sektor Publik
Analisa Laporan Keuangan Sektor Publik
Audit Sektor Publik
Lingkup: Mindset
Lingkup: Organisasi
Lingkup : Pelaporan
Lingkup: Pengendalian
Peranan ASP Silabus Bekerjasama dalam Pencapaian Kesejahteraan
Pengantar
Pemahaman Dasar
Tata Kelola Organisasi Sektor Publik
Pengantar Regulasi keuangan publik Komparasi akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis Kerangka konseptual akuntansi sektor publik Standar akuntansi sektor publik Perencanaan Publik Penganggaran Publik Realisasi Kebijakan Publik Pengadaan Barang dan Jasa Publik Pelaporan Keuangan Sektor Publik Audit Sektor Publik Pertanggungjawaban Publik
Peranan Strategi Manajemen Sektor Publik (SMSP) Silabus Bagaimana mencapai tujuan organisasi publik, kesejahteraan
Definisi Dan Ruang Lingkup Regulasi Kerangka Konseptual Sistem Kesejahteraan Pembiayaan Kesejahteraan Alokasi Anggaran Pemerintahan Pada Sektor Kesejahteraan Kerangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Minimum Partisipasi dalam Pengumpulan Dana Kesejahteraan Investasi Dana Hasil Kontribusi Kas dan Efisiensi Kerangka Penyelenggaraan Manfaat dengan Kontribusi Kas Kreasi Penciptaan Kerja dan Daur Ulang Pelatihan Kerangka Penyelenggaraan Manfaat Tanpa Kontribusi Kas
Peranan Akuntansi Manajemen Sektor Publik (AMSP) Silabus Mengelola organisasi publik secara modern
BAGIAN I PONDASI AKUNTANSI MANAJEMEN PUBLIK Tujuan organisasi publik sebagai indikator prestasi Lingkup Akuntansi Manajemen Publik: Peranan Akuntansi Dalam Organisasi Pelayanan Publik Identifikasi Kesenjangan Pencapaian Dan Dampaknya Teknologi Perencanaan Prestasi : 3E dan BSC
BAGIAN II INDIKATOR PRESTASI SEBAGAI DASAR KEPUTUSAN PUBLIK Kepemimpinan Dalam Pencapaian Indikator Prestasi Gaji Dan Kompensasi Aparat Publik Perbendaharaan Dan Organisasi
BAGIAN III INDIKATOR PRESTASI SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PUBLIK Regulasi Publik Dan Standar-standar Akuntansi Perencanaan Dan Penganggaran Publik Sebagai Legitimasi Penyusunan program sebagai penurunan strategi pencapaian Anggaran publik sebagai input pencapaian Pengendalian Realisasi: Buku Besar, Manajemen Belanja Dan Manajemen Dana
BAGIAN IV PELAPORAN KINERJA ORGANISASI PUBLIK Pelaporan fiskal, moneter dan ekonomi makro Pelaporan Kesejahteraan
Peranan AKSP dan ALKSP Silabus ALKSP Melaporkan pengelolaan dana publik
Pelaporan Keuangan Pemerintahan Kerangka Konseptual Analisa Laporan Keuangan Pemerintahan (Konsep Arus Dana) Identifikasi Aktivitas Keuangan Publik Pembuatan Kode Rekening Pengintegrasian Data Keuangan dari berbagai Sektor Pembuatan Kertas Kerja Neraca Arus Dana Melakukan Perkiraan Kejadian Ekonomi Kebijakan Yang Bisa Diambil Berbasis Analisa Laporan Keuangan Publik Model Dan Simulasi Analisa Laporan Keuangan Publik
Posisi Kendali SPMSP & Audit SP
Pengendalian atas Usaha Pencapaian Visi Publik Dengan memantau: Berjalannya program/kegiatan (tercapai tidaknya program/kegiatan sebagaimana perencanaannya) Penggunaan dana program/kegiatan
Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik (SPMSP) Silabus Mempertahankan kepentingan publik
Sistem Pengendalian Manajemen Publik Proses Cascading Dalam Pendekatan Siklus Akuntansi Sektor Publik Demokrasi dan Partisipasi Publik Kepemimpinan Publik Regulasi dan Judicial Review Good Governance Sistem Perumusan Strategi Organisasi Publik Sistem Perencanaan Strategik Publik Sistem Penyusunan Program Publik Sistem Penyusunan Anggaran Publik Sistem Pengukuran dan Penilaian Kinerja Sistem Pemantauan Publik
Audit Sektor Publik Silabus Memeriksa proses pencapaian tujuan publik: kesejahteraan
Apa Audit, Pertanggungjawaban Pemerintah dan Auditor Sektor Publik? Regulasi Audit Sektor Publik Kerangka Konseptual Audit Sektor Publik Standar Audit Sektor Publik Bukti Audit Dan Pendukungnya Metodologi Audit Sektor Publik: Pengumpulan Data dan Analisa Data Survey Awal Karakter Industri / Bidang/ Organisasi Yang Akan Diaudit Pembuatan Program Dan Penerbitan Surat Tugas Audit Sektor Publik Pelaksanaan Audit Sektor Publik Pembuatan Daftar Temuan Komunikasi Temuan Dan Penyusunan Draft Laporan Hasil Pemeriksaan Penerbitan Dan Tindaklanjut Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi
Sebuah Pencarian – Teori ASP Apakah wujud kesejahteraan? Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.
Pengembangan Metode Penelitian ASP Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Kuantitatif-Kualitatif
Kualitas Proses Publik Ketuhanan Yang Maha Esa: mindset dan tujuan penelitian Kemanusiaan yang adil dan beradab: cara meneliti sesuai kemajuan alur pikir manusia dan keterwakilan obyek penelitian Persatuan Indonesia: induktif maupun deduktif temuan penelitian Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: wujud hasil penelitian – kebijakan publik - regulasi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: manfaat / outcome penelitian
Strategi Pengembangan Peran ASP dalam Pembangunan Indonesia Tuntutan UUD 1945
Kapabilitas Kontribusi ASP
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
Organisasi terkait mampu melaksanakan dengan dana dan kapasitas yang ada secara berkesinambungan Organisasi terkait mampu mengembangkan metode dan tehnologi pelayanan publik lebih baik dari waktu ke waktu Kepastian pencapaian kesejahteraan bagi sebuah masyarakat
Titik Kritis Pengembangan Riset ASP Kapabilitas Peneliti Laporan Penelitian Implementasi Metode Penelitian
Komunikasi Praktisi Publik
Peneliti
Desain Penelitian Politisi
Topik Riset Pendukung Peran ASP Strategi Riset saat ini: Manajemen biaya publik Pengembangan pelaporan yang mensinerjikan antara laporan keuangan dengan laporan enerji Sesuai topik di pelbagai sesi pengajaran
Strategi komunikasi: Pengembangan kebijakan publik berbasis penelitian akuntansi sektor publik Penyusunan database model pengendalian keuangan publik berbasis teori entitas
[email protected]
