Ringkasan penting Hasil Kesepakatan penyusunan Kerangka Kerja Emergency Medical Team di Indonesia, Balikpapan 23-26 November 2016. 1. Hasil Kesepakatan sudah narasumber antara lain : a. b. c. d. e. f. g.
mempertimbangkan
paparan
para
Kepala Pusat Krisis Kesehatan BNPB WHO BPPSDM Direktorat Yankes Rujukan PMI Diskusi kelompok dan Pleno tentang level EMTs Indonesia tingkat Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Nasional.
2. Penanggung Jawab Bencana dan Krisis Kesehatan . Penanggung jawab Bencana dan Krisis Kesehatan di Indonesia. a. Penanggung jawab Bencana di Indonesia. Penanggung jawab Bencana di Indonesiadiatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 21 tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggungulangan Bencana. Pasal 23 butir (1) Penentuan status keadadan Darurat Bencana oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkat Bencana. Pasal 23 butir (2)
Tingkat Bencana Nasional Propinsi Kabupaten/ Kota
Penentuan status keadaan Darurat Bencana Presiden Gubernur Bupati/ Walikota
Catatan : Pada tingkat Bencana di Propinsi dan Kabupaten/ Kota, BNPB hanya membuka Pos Pendampingan Nasional.
b. Penanggung jawab Krisis Kesehatan Penanggulangan Krisis Kesehatan di Indonesia diatur atau berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 64 tahun 2013, tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan Pasal 4 sampai Pasal 9. Menteri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penangulangan Krisis Kesehatan tingkat Nasional berkoordinasi dengan BNPB.
Tingkat Bencana Nasional
Penanggungjawab/ Ketua
Koordinasi dengan Lintas Sektor
Menteri Kesehatan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Propinsi/ Kadinkes Propinsi Badan Penanggunggulangan Regional Bencana Daerah (BPBD) tingkat Propinsi Kabupaten/ Kadinkes Kabupaten/ Kota Badan Penanggunggulangan Kota/ Sub Bencana Daerah (BPBD) tingkat Regional Kabupaten/ Kota. Pasal 6 butir (3) Dalam menyelenggarakan penangulangan krisis Kesehatan Ketua Pusat Penaggulangan Krisis kesehatan Regional dan Sub Regional harus berkoordinasi dengan Kepala Pusat Penanggulagan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pasal 9. Kadinkes Kabupaten/ kota wajib membentuk satuan tugas kesehatan.
3. Sistem KlasterBencana dan Sub Sistem klaster Kesehatan a. Sistem Klaster Bencana Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia koordinatornya adalah BNPB yang dibantu oleh 8 Klaster.
Catatan : Dalam Kondisi Kegawat Daruratan,klaster harus melibatkan Klaster lain melalui BNPB.
b. Sub Sistem Klaster Kesehatan Sub Klaster Kesehatan terdiri dari 8 Sub Kalster
4. Pengertian/ Batasan Emergency Medical Teams(EMTs) a. Pengertian EMTs menurut WHO
Catatan: Pengertian EMTs terkandung inti di dalamnya ; 1. 2. 3. 4.
Kelompok Profesional bidang Kesehatan Tidak harus kondisi bencana, tetapi Kejadian Luar biasa/ Wabah Mendukung sistem kesehatan di daerah, bukan menggantikan yang ada di daerah. Para kontribusi yang membuat EMTs bisa dari Pemerintah (Sipil dan TNI), dan semua unsur nasional dan international (Swasta,LSM, Organisasi Profesi, dll)
b. Type EMTs menurut WHO
Catatan : 1. EMTs berasal dari atau dibentuk oleh Pemerintah, Swasta, LSM, Organisasi Profesi, Masyarakat dan kapasitas Nasional lainnya. 2. Penamaan EMTs bila akan di jadikan sebagai rujukan EMTs di Indonesia, sebaiknya di carikan nama yang lebih cocok untuk sistem di Indonesia.
3. Jenis dan level Type EMTs bila akan di jadikan sebagai rujukan EMTs di Indonesia.
Kabupaten/ Kota
Propinsi
Nasional
1. Yankes dasar 1. Type-1 Mobile 1. Type-1 Mobile Nasional pasti 2. Ambulance keliling Propinsi pasti bisa memenuhi 3. Nakes bisa hanya bisa memenuhi Type-1 perawat. Tidak Mobile harus dokter. 4. Puskesmas di Indonesia sebagaian besar bisa masuk katagori ini 1. Yankes Dasar 2. Type-1 Fixed 1. Type-1 Fixed Nasional pasti 2. Harus ada dokter Propinsi pasti bisa memenuhi 3. Harus ada tempat bisa memenuhi menetap bias Type -1 Puskesmas, Fixed Gedung / bangunan yang bias dimanfaatkan. 4. Puskemas di Indonesia sebagaian besar bisa masuk katagori ini. 1. Minimal ada 1. Type-2 Fixed Nasional pasti satu Spesialis, bisa memenuhi Type - 2 yaitu bedah. 2. Harus Rumah Sakit. Type c dan atau B. 3. Tempat rujukan Propinsi 1. dokter Spesialis, harus Type – 3 banyak. 2. Harus Rumah Sakit.Type A 3. Tempat rujukan Nasional Specialist 1. Group Spesialis Cell 2. Lengkap Yankes spesialis untuk Bayi, Anak, Remaja, Dewasa, Usila. 3. Disiapkan untuk Internasional
Tim.
5. Dasar Konsep EMTs di Indonesia.
Jalur permintaan berdasarkan level.
bantuan
EMTs
dan
Jalur
penguatan
EMTs
Pada Level Kabupaten ada 2 konsep Utama dalam Penanggulangan Bencana yaitu : 1. Pengurangan Resiko Bencana (PRB) 2. Sistem Penanggulagan Gawat Terpadu(SPGDT) PRB harus mengidentifikasi/ Mendata Variabel-variabel : a. Jenis dan besarnyabahaya (Hazard) b. Kerentanan (Vulnerability) misalnya jumlah penduduk Bayi, Balita, Ibu Hamil, Ibu menyusui dan Usila. dsb c. Kapasitas (Capacity), misalnya EMTs ada atau tidak,jumlah Fasyankes yang memadai, dll SPGDT ada 3 tahap antara lain : a. Pre Hospital bisa dilakukan oleh EMTs Type-1 Mobile, atu masyarakat terlatih b. Ambulance Services adalah EMTs Type-1 Mobile c. Hospital atau Rumah Sakit EMTs Type 2 di Rumah Sakit
EMTs dalam Sub Klaster Pelayanan Kesehatan
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
EMTs harus selalu di Standarisasi karena disparitas kapasitas Fasyankes, SDM Nakes dan Geografis baik di Propinsi dan Kabupaten/ Kota.
Mobilisasi EMTs pada saat bencana, EMTs Type-1 mobile, Type-1 Fixed, Type 2 dan Type-3. Dari Puskesmas dan Rumah Sakit baik Pemerintah dan Swasta EMTs Type-1, Type 2 dan Type3 dari Rumah Sakit.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup Jelas
6. Strategi Utama PRB
Penanganan Pra Bencana sangat efektif mencegah korban akibat bencana.
Strategi Utama yang sangat efektif yang memungkinkan untuk menurunkan PRB adalah memperkuat Kapasitas.
Prinsip Dasar alur berfikir Tanggap Darurat untuk Yankes 1. 2. 3. 4.
Jauhkan masyarakat dari Hazard. Mendekatkan Layanan Kesehatan Akses Komunikasi dll
Langkah-langkah PRB : 1. Asistensi 2. Penyusunan Peta Respon 3. Penyusunan Rencana Kontigency (Renkon) 4. Table Top Exercise (TTX) Simulasi untuk Penentu Kebijakan 5. Gladi/ Simulasi
