Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibnu Qayyim

Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibnu Qayyim M. Khoirul Hadi al-Asy’ari Alumni Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta1 Abtraks Penelitian ini adalah penelitian berbasis library reseach yang fokus membahas dalam masalah yang sudah ada sejak zaman klasik, pembahasan ini adalah pembahasan tentang konsep Riba dan Bunga Bank dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Ulama Kontemporer ini merupakan Ulama yang sering berpendapat kontroversial, apalagi pada wacana-wacana berupa kajian yang kontroversial. Dalam masalah ini, paper ini berkutat pada bagimana pandangan Ibnu Qayyim tentang Riba pada masa Nabi Muhammad SAW sampai Riba pada masa Ibnu Qayyim hidup. Lalu bagaimana penafsiran Kata Riba dalam al-Qur’an yang sempai sekarang tetap dalam debateble diantara kalangan Ulama tafsir dan fiqh terutama oleh Ibnu Qayyim sendiri, kemudian, bagaimana apabila pendapat Riba dalam pandangan Ibnu Qayyim di sangkutkan dengan pandangan Bunga Bank yang berkembang pada dunia modern. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, bahwa yang dimaksud dengan Riba dan bunga Bank dalam pandangan Ibnu Qayyim mempunyai berbedaan yang mendasar. Kedua, bahwa bunga Bank yang sekarang berkembang bukan dikatakan murni sebgaia Riba dalam masa Nabi Muhammad SAW. Ketiga bahwa Ibnu Qayyim mempunyai pendapat satu dan dua itu berkaitan dengan pemahaman tafsir yang lebih kontekstual dalam kehidupan yang komplek pada saat ini.

Kata Kunci : Ibnu Qayyim, Riba, dan Bunga Bank.

A. Pendahuluan Pro dan kontra tentang sekitar hukum bunga Bank yang terkait dengan Riba bukan saja terjadi dikalangan sarjana muslim, akan tetapi juga pemikir non muslim, sebab itulah ada beberapa ilmuan ahli filsafat yang juga mengharamkan Riba. Plato misalnya, dalam bukunya The Law of Plato, menegaskan bahwa orang tidak boleh meminjamkan uang dengan rente, dan aristoteles juga menyatakan dengan hal tersebut. Di dalam bukunya al-Siyasah, bahwa uang adalah alat jual beli, sementara hutang adalah hasil dari jual beli, sedan1 [email protected]

42

Jurnal Syari’ah Vol. II, No. II, Oktober 2014

gakan bunga (rente) adalah uang yang lahir dari uang. Menurutnya seseorang yang meminjamkan uang dengan rente merupakan pekerjaan hina dan kita katanya wajib menolaknya.2 Syariat agama Yahudi juga mengharamkan praktek Riba, dalam Taurat juga di jelaskan “Janganlah Kalian meminjam uang kepada Saudaramu sesama Israel dengan cara Riba, berupa perak emas, makanan atau apa saja yang bisa di pinjamkan dengan Riba, agar Rabb Tuhanmu memberikan berkat kepada setiap usahamu.3 Munrtadha Munthari juga berpendapat bahwa dalam kajian filsafat, ia menyatakan Riba adalah bentuk pencurian, karena uang tidak bisa melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi lain selain alat tukar, uang itu sendiri tidak dapat memberi keuntungan dan sebenarnya uang Itu mandul, dan ini sebenarnya adalah hakekat dalam kajian Riba.4 Memang dalam perjalanan agama Islam Ulama membangi Riba menjadi dua, pertama, Riba nasi’ah, sedangkan kedua, Riba Fadl, Tokoh sahabat dan Tabi’in memperbolehkan Riba Fadl, yang kelebihan harga transaksinya barang bukan karena penundaan atau penyegeraan pembayaran, para tokoh tersebut misalnya Ibnu Abbas, Zaid bin Arqam, Ikrimah, dan lain sebagainya. Sedangkan para pakar tafsir yang juga memperbolehkan Riba Fadl adalah kalangan Abu Ja’far Muhammad bin Jarir At-Tabari, Muhammad Abduh5 yang menjadi unik adalah salah satu Ulama sekaliber Ibnu al-Qayyim Jauziyyah, dia membagi Riba menjadi dua macam, pertama, Riba Jali, dan kedua, Riba Khafi, Riba Jali adalah Riba yang mengandung kemudharatan besar, sedangkan Riba Khafi adalah Riba yang mengandung atau kalau di lakukan membawa praktek ke Riba Jali.6 Ibnu Qayyim menegaskan bahwasanya dasarnya Riba diharam2 Fauzi, Atawi, al-Iqtishad wa al-Mal fi al-Tasri al-Islami wa al-Nazm wa al-Wadi’iyyah, (Bairut: Dar alpfikr 1988). 3 Muhammad Ilamuddin, Insurance and Islamic Law (Delhi: Markaz Maktab Islami, 1995) 4 Murtadhi Munthari, al-Riba wa al Tamim, Terjemahn Irwan Kurniawan, edisi Indonesia Asuransi dan Riba, (bandung: Pustak Hidayat, 1995) h. 18. 5 Muhmaad Rasyid, Ridha, Tafsir Al-manar, (Mesir: Matba’ah Muhammad Ali Sahib wa Abduh, 1374) juz III. h. 102-104. 6 Ibnu Qayim al-Jauzuyah, I’lam al-Muwaqqi’in, (Beirut: Dar al-fikr, tt) II, h. 135.

Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan ... M. Khoirul Hadi al-Asy’ari

43

kan, dalam kondisi tertentu menurutnya bisa ditolerir, adanya tolerir jelan dalam kondisi pertama, untuk Riba Jali dalam kondisi Darurat, sedangkan kedua, Riba Khafi diperbolehkan dalam kondisi hajat.7 Jelas apa yang dikemukan oleh Ibnu Qayyim ini berbeda dengan Ulama-Ulama pendahulunya. Yang tidak membuka peluang sama sekali dengan konsep Riba. Maka dalam adagium Fiqh mereka sedikit atau banyak kalau itu Riba tetap Haram,melihat pemikiran Ibnu Qayyim yang unik ini, menjadi dasar dari penulisan ini, bagaimana nalar Ijtihad dan penafsiran terhadap ayat-ayat Riba dalam pandangan Ibnu Qayyim. Lebih lagi kalau pendapat ini kita lempar dalam suasana wacana Perbankan Islam yang berkembang pesat di hari ini, warna Pemikiriran Ibnu qayyim ini menjadi hal yang penting dalam memberikan khazanah keilmuan dan pandangan baru dalam memaknai Riba, dalam kontek skala global.

B. Pembahasan a. Biografi Ibnu Qayyim Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abu Bakr ibn Ayyub ibn Sa’ad ibn Hariz al-Zar’i8 al-Dimasyqi al-Hanbali. Laqabnya adalah Syams al-Din dan kunyahnya Abu ‘Abdillah.9 Namun beliau lebih terkenal dengan sebutan Ibn Qayyim alJauziyyah, sebab ayahnya adalah seorang pengurus sekolah alJauziyyah.10 Julukan Ibn al-Jauzy sebenarnya tidak tepat kalau disandarkan kepada Ibn Qayyim. Sebutan ini muncul dan populer dikarenakan keteledoran para penulis atau orang-orang yang 7 Ibnu Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in, …… h. 138-9. 8 Zar’i adalah nama sebuah desa yang sekarang bernama Azra. 9 Ibn Qayyim al-Jauziyyah (selanjutnya ditulis al-Jauziyyah saja), Kunci Kebahagiaan, terj. ‘Abd al-Hayy al-Katani (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), h. 3. 10 Sekolah tersebut dibangun oleh salah seorang al-Hafiz ibn al-Jauzi yang bernama Muhyi al-Din Abu al-Mahasin Yusuf (w. 656 H.) di daerah Bazuriyah Damaskus. Lihat Kamil Muhammad Muh}ammad ‘Uwaidah, al-Imam al-Hafiz Syams al-Din Ibn Qayyim al-Jauziyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), h. 5. Lihat juga pada Biografi Ibn Qayyim dalam Zad al-Ma’ad, Petunjuk Nabi saw. Menjadi Hamba Teladan dalam Berbagai Aspek Kehidupan, terj. Ahmad Sunarto dan Aunurrafiq (Jakarta: Rabbani Press, 1998), h. xix.

44

Jurnal Syari’ah Vol. II, No. II, Oktober 2014 tidak suka kepada Ibn Qayyim, karena julukan Ibn al-Jauzy diberikan kepada ‘Abd al-Rahman ibn ‘Ali al-Quraisy yang wafat pada tahun 596 H. Di samping itu ada juga beberapa orang yang mempunyai julukan Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Mereka tidak lain adalah orang yang memiliki nasab yang sama dengan ayahnya yang bernama Abu Bakr Ayyub, yakni saudara kandung Ibn Qayyim (Muhammad ibn Abu Bakr).11 Sedangkan beberapa orang yang menyamai julukan Ibn Qayyim adalah dua orang yang sama alimnya, yaitu: 1. Ibn Qayyim al-Hanbali, adalah Abu Bakr Muhammad ibn ‘Ali ibn Husain ibn Qayyim al-Hanbali. Beliau termasuk golongan ulama ahli hadis dan wafat tahun 480 H. 2. Ibn Qayyim al-Misri, adalah ‘Ali ibn Isa ibn Sulaiman alSalabi al-Syafi’i ibn Qayyim. Beliau dikenal sebagai muhaddis dan juga perawi. Wafat tahun 710 H. Ibn Qayyim al-Jauziyyah lahir pada 7 Safar 691 H/1292 M. Mayoritas ulama mengatakan bahwa beliau dilahirkan di kota Damaskus, Siria. Namun ada pula yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di desa Zar’i, Hauran, yang terletak di sebelah Timur kota Damaskus. Beliau wafat pada usia 60 tahun, tepatnya malam Kamis 13 Rajab 751 H./1350 M, waktu azan Isya di kota Damaskus. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman al-Bab al-Saghir di samping makam orang tuanya.12 Beliau berasal dari kalangan terhormat dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang taat dan berilmu. Ayahnya, selain sebagai seorang pendidik juga dikenal sebagai seorang ulama Fiqh Hanbali yang ahli dalam bidang fara’id. Dari sinilah beliau memulai perjalanan intelektualnya. Selain ahli dalam berbagai masalah agama, beliau pun

11 Muhammad Anwar Yasin al-Sanhuti (selanjutnya ditulis al-Sanhuti saja), Ibn Qayyim Berbicara tentang Tuhan, terj. Romli dan Heri (Jakarta: Mustaqim, 2001), h. 20. 12 Abu al-Falah ‘Abd al-Hayy ibn Azmad ibn Muhammad ibn al-’Imad al-Hanbali (selanjutnya ditulis al-‘Imad saja), Syazarat al-Zahab Fi Akhyar Man Zahab (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tth.), juz VI, hlm. 180; Abu al-Fida ibn Kasir al-Dimasyqi (selanjutnya ditulis Ibn Kasir saja), Al-Bidayah wa al-Nihayah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987), juz XIV, h. 246.


45

sangat ahli dalam masalah akhlak dan sastra. Beliau memiliki wawasan tentang metodologi pembentukan dan terapi jiwa. Beliau menjadikan Rasulullah saw. sebagai panutan dan selalu menerapkan etika dan adab kenabian dalam dirinya. Etika kenabian ini beliau terapkan dalam sikap yang baik dan jiwa yang bersih. Hal ini dapat dilihat ketika beliau mengatakan dalam kitabnya Madarij al-Salikin, bahwa jika ada orang lain berbuat buruk kepadamu kemudian orang tersebut meminta maaf kepadamu, maka kamu wajib memaafkannya tanpa melihat apakah dia salah atau benar, kemudian serahkanlah maksud hatinya kepada Allah swt.13 Kehidupan Ibn Qayyim dalam mengisi aktivitas sehariharinya tidak jauh dari kreatifitas ilmiahnya. Sepanjang hidupnya beliau curahkan untuk menulis kitab dan mengajar di berbagai madrasah di Damaskus. Seperti yang telah diketahui, Damaskus ketika itu menjadi pusat kajian keilmuan yang sangat terkenal dan penuh dengan forum-forum ilmiah yang diselenggarakan oleh para ulama. Beliau juga menggantikan kedudukan ayahnya menjadi pimpinan Madrasah al-Jauziyyah yang didirikan oleh ayahnya sendiri dalam waktu yang cukup lama. Berdasarkan periodisasi sejarah Islam, Ibn Qayyim hidup pada abad pertengahan (1250-1800 M.), tepatnya ketika dinasti Mamluk (1250-1517 M.) berkuasa di Mesir dan Siria, yaitu pada masa pemerintahan Salah al-Din Khalil (1290-1294 M.) hingga masa Nasir al-Din al-Hasan (1347-1351 M). Pada periode tersebut, secara umum umat Islam sedang mengalami masa kemunduran, baik dalam bidang politik maupun sosial keagamaan.14 Dalam bidang politik, umat Islam sedang mengalami dua masalah besar. Pertama, disintegrasi politik dalam negeri dan kedua, bahaya serangan dari kaum Nasrani dan bangsa Mongol. Para Khalifah ‘Abbasiyah (750-1258 M.) yang berpusat di Baghdad ternyata tidak mampu mempertahankan kedaulatan 13 Al-Jauziyyah, Madarij al-Salikin (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), jilid II, h. 337. 14 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: UI Press, 1985), jilid I, h. 79.

46

Jurnal Syari’ah Vol. II, No. II, Oktober 2014 wilayah kekuasaannya. Terjadinya disintegrasi politik dalam tubuh umat Islam tersebut menunjukkan adanya tiga hal. Pertama, adanya dipolarisasi antara dua kekuasaan besar, yakni ‘Abbasiyyah di Timur dan Umayyah di Barat. Kedua, adanya fanatisme kebangsaan (‘asabiyyah) antara bangsa Arab dengan non Arab (mawali), khususnya Persia dan Turki. Ketiga, adanya persaingan mazhab terutama antara Sunni dan Syi’ah.15 Sementara itu, kekacauan di dalam negeri-negeri Islam ketika itu membuat mereka lengah terhadap bahaya dari luar. Kaum Nasrani merasa dendam terhadap umat Islam akibat kekalahannya dalam peristiwa Manzikart (1971 M). Sebagian besar unsur kekuatan Eropa ikut serta dalam penyerangan terhadap negeri-negeri Islam. Pada periode pertama, Palestina dan beberapa negeri Islam lainnya berhasil direbut oleh pasukan Salib. Namun pada beberapa tahun kemudian, tentara Islam yang dipimpin oleh Salah al-Din al-Ayyubi (1169-1193 M.), pendiri dinasti Ayyubiyah (1169-1250 M.), dapat merebutnya kembali dalam sebuah peperangan di Hittin pada tahun 1187 M.16 Di pihak lain, pasukan Mongol berhasil merebut kekuasaan pusat dan menghancurluluhkan kota Baghdad pada tahun 1258 M. Namun kemudian gerak maju mereka dihadang oleh tentara Islam yang dipimpin oleh al-Zahi Baybars (12601277 M.) dari dinasti Mamluk dalam peperangan besar di ‘Ain Jalut, Palestina, pada tahun 1260 M.17 Satu demi satu negeri Islam berhasil direbut dan dihancurkan. Hanya Mesir lah yang selamat dan dapat mempertahankan diri dari kehancuran. Pasukan Mamluk telah berhasil menyelamatkan Mesir dan Siria dari serangan pasukan Salib dan bangsa Mongol. Keberhasilan tersebut telah menjamin keamanan dalam negeri Mesir khususnya dan negeri-negeri

15 Ibid., h. 6. 16 Ibid., h. 77-79. 17 Mahmud ‘Awad, Para Pemberontak di Jalan Allah, Ibn Hazm, Ibn Taimiyyah, Rifa’ah al-Tahtawi, Jamaluddin al-Afghani, Abdullah al-Nadim, terj. Alimin (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002), h. 76-85.


47

Islam lainnya sampai beberapa abad selanjutnya.18 Demikianlah situasi politik yang melatarbelakangi kehidupan Ibn Qayyim. Masa kecil beliau diliputi oleh peperangan dan kekacauan. Pada saat terjadinya peperangan besar di Syaqhab, Damaskus, pada tahun 1303 M. antara pasukan Mongol yang dipimpin oleh Mahmud Ghazan (1295-1304 M.) dengan tentara Mamluk yang dipimpin oleh Muhammad ibn Qalawun, usia beliau baru sekitar sebelas tahun.19 Saat itu umat Islam hidup dalam ketegangan politik. Sifat egois dan fanatis telah merasuki jiwa mereka kembali. Dalam bidang sosial, secara umum kehidupan umat Islam pada saat itu juga sedang mengalami kemunduran, walaupun pada beberapa segi kehidupan mengalami kemajuan. Pada masa dinasti Mamluk berkuasa, telah dibangun beberapa sarana umum untuk menunjang kehidupan masyarakat, seperti sekolah, mesjid, rumah sakit, perpustakaan, museum, dan lain-lain.20 Pemerintah pun memberikan kebebasan kepada para penganut mazhab untuk mengembangkan ajarannya. Namun demikian, umat Islam sedang mengalami kejumudan dalam berpikir. Hal ini disebabkan karena pendapat yang mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup diterima secara luas oleh masyarakat, sehingga menyebarlah sikap taqlid dan fanatik yang berlebihan, khususnya terhadap mazhab yang empat.21 Ibn Qayyim yang terdidik dalam lingkungan salafi sangat memegang teguh aqidah para al-Salaf al-Salih. Beliau banyak mengkritik metode takwil yang dilakukan oleh aliran rasionalis. Selain itu, beliau juga banyak mencela pemikiran-pemikiran mereka yang menurutnya telah menyimpang dari manhaj yang benar. Di pihak lain, gerakan tarekat sufi semakin bertambah luas di kalangan masyarakat. Hal ini turut ditunjang 18 Ibid., h. 76. 19 Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah Kebudayaan Islam, terj. Djahdan Humam (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989), 319; Mahmud Awwad, Para Pemberontak....., h. 94. 20 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 128. 21 Harun Nasution, Islam Ditinjau....., h. 83.

48

Jurnal Syari’ah Vol. II, No. II, Oktober 2014 dengan dibangunnya tempat-tempat khusus oleh pemerintah untuk menampung para sufi dalam menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Mereka mengembangkan konsep takwa dengan mengisolasi diri dari masyarakat dan hanya mengkhususkan diri dengan ibadah-ibadah ritual semata. Di samping itu, mereka juga banyak menciptakan ritualritual aneh untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan melakukan tarian-tarian dan nyanyian-nyanyian tertentu yang mereka anggap sebagai bagian dari zikir.22 Ibn Qayyim dalam beberapa karyanya banyak mengkritik konsep-konsep tasawwuf dan praktek-praktek bid’ah yang mereka lakukan, salah satunya dalam kitab Madarij al-Salikin. Demikianlah situasi sosial umat Islam ketika itu. Sebagian besar hidup beliau dihabiskan untuk meluruskan berbagai penyimpangan pemikiran ahli kalam, kaum sufi, para filosof, dan berbagai bid’ah yang berkembang di masyarakatnya. Karya-karya beliau merupakan respon kritis terhadap perkembangan pemikiran pada masanya. Di sana terlihat jelas betapa besar perhatian beliau terhadap kemaslahatan umat. Ibn Qayyim al-Jauziyyah telah memperlihatkan bakat intelektualitas, pemikiran yang cemerlang, dan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau pun tumbuh dalam lingkungan yang kesehariannya dipenuhi dengan aktifitas ilmiah. Berbagai sekolah keagamaan yang khusus mengajarkan ilmu fiqh, hadis, dan kalam banyak tersebar di Mesir dan Siria ketika itu. Di antara sekolah-sekolah tersebut yang secara langsung berhubungan dengan aktifitas ilmiah beliau adalah sekolah alJauziyyah dan al-Sadriyyah.23 Pendidikan beliau dimulai bersama ayahnya di sekolah al-Jauziyyah, di samping beliau pun aktif belajar di sekolahsekolah lain yang tersebar di daerahnya. Kemudian beliau menimba ilmu dari ulama-ulama terkemuka dan ahli pada masanya dalam berbagai bidang. beliau pernah menetap di Mekah un-

22 Ibid., h. 89-90. 23 Sekolah al-Sadriyyah didirikan oleh As’ad ibn Usman ibn As’ad ibn al-Manja al-Tanwikni al-Dimasyqi di daerah Darb Raihan. Lihat ‘Uwaidhah, al-Imam alHafiz Syams al-Din Ibn Qayyim al-Jauziyyah. h.14.


49

tuk belajar di sana, sekaligus untuk menunaikan ibadah haji.24 Beliau sangat tekun menelaah kitab-kitab warisan para ulama, terutama karangan Imam Ahmad ibn Hanbal dan Ibn Taimiyyah. Beliau juga gemar mengoleksi kitab-kitab tersebut untuk keperluan studi dan perpustakaan pribadinya. Jumlah koleksi beliau sangat banyak dan jarang sekali orang yang mampu menyainginya.25 Bahkan menurut Ibn Hajar al-Asqalani, setelah Ibn al-Qayyim wafat, anak-anaknya menjual sebagian koleksi ayahnya tersebut hingga beberapa tahun lamanya.26 Beliau belajar kepada para ulama terkemuka dan ahli dalam bidangnya. Sebagian besar dari mereka bermazhab Hanbali, namun ada juga yang bermazhab Syafi’i. Di antara mereka adalah:27 Dalam bidang hadis: al-Syihab al-Nabilisi al-‘Abir, al-Qadi Taqi’ al-Din ibn Sulaiman, Isma’il ibn Maktum, ‘Isa al-Mat’am, Abu Bakr ibn ‘Abd al-Da’im, dan Fatimah bint Jauhar. Dalam bidang bahasa: Ibn Abi al-Fath al-Ba’li dan Majd alDin al-Tunisi. Dalam bidang fiqh dan ushul: Muhammad Safi’ al-Din al-Hindi al-Syafi’i,28 Taqi’ al-Din Ahmad ibn Taimiyyah, dan Isma’il ibn Muhammad al Harani.29 Guru-gurunya yang lain: Ahmad ibn al-Syirazi,30 ‘Ala’ al-Din al-Kindi, Muhammad ibn Abi al-Fath, Ayyub ibn Kamal, Badr al-Din ibn Jama’ah al-

24 al-’Imad, Syazarat....., h. 169. 25 Ibn Kasir, al-Bidayah....., h. 248. 26 Al-Sanhuti, Ibn Qayyim Berbicara....., h. 28. 27 Al-Jauziyyah, Petunjuk Memahami saw. Menjadi Hamba Allah Teladan dalam Berbagai Aspek Kehidupan, terj. Achmad Sunarto dan Aunur Rafiq (Jakarta: Robbani Press, 1998), h. xix-xx. 28 Abu ‘Abdullah Muhammad ibn ‘Abd al-Rahim ibn Muhammad al-Armawy alSyafi’i yang ahli dalam bidang ilmu kalam dan ushul al-fiqh. Wafat pada tahun 715 H. 29 Isma’il ibn Muhammad al-Fara’i al Harani, guru besar pengikut Imam Hambali di Damaskus. Wafat pada tahun 729 H. 30 Al-Qadi Ahmad ibn ‘Abd Allah al-Syirazi al-Dimasyqi. Beliau menjadi Qadi dan sebagai staf pengajar di berbagai lembaga tinggi di Damaskus. Wafat pada tahun 736 H.

50

Jurnal Syari’ah Vol. II, No. II, Oktober 2014 Syafi’i, Abu al-Fath al-Ba’labaki, Kamal al-Din al-Zamlakani,31 al-Mizzi al-Syafi’i, al-Muflih, dan Syaraf al-Din ibn Taimiyyah.32 Di antara guru-guru beliau yang paling banyak memberikan pengaruh pada perkembangan intelektualnya adalah Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah (661-728 H/1263-11328 M). Beliau selalu menyertainya sejak kepulangannya kembali dari Mesir ke Damaskus pada tahun 712 H. hingga beliau wafat. Sejak itu beliau banyak menimba ilmu darinya dan berjuang bersamanya dalam memerangi berbagai pemikiran yang menyimpang dan praktek-praktek bid’ah.33 Pengaruh pemikiran gurunya itu sengat jelas terlihat dalam berbagai karya tulis beliau. Lebih dari itu beliau pun mengajarkan dan mewariskannya kepada murid-muridnya. Bahkan beliau telah menyusun sebuah risalah tentang karangan-karangan gurunya dengan judul Risalah fi Asma’ alMu’allafat Ibn Taimiyyah yang mencapai 330 judul.34 Peran besarnya dalam mempopulerkan kebesaran dan pemikiran Ibn Taimiyyah ini digambarkan secara jelas oleh Ibn Hajar alAsqalani, bahwa “Seandainya manaqib (riwayat keagungan) Ibn Taimiyyah sudah tidak ada lagi, dan yang tersisa hanya muridnya Syaikh Ibn Qayyim al-Jauziyyah saja yang telah menulis berbagai karya bermanfaat bagi orang yang pro dan kontra, maka hal itu sudah cukup untuk menunjukkan kebesaran posisinya.”35 Selama berjuang dengan gurunya, beliau banyak mengalami penderitaan sebagaimana yang telah dialami gurunya. Beliau ikut disiksa dan dipenjara bersama gurunya dan baru

31 Muhammad ibn ‘Ali ibn ‘Abd al-Wahid al-Zamlakani. Zamlakan adalah nama sebuah desa di Damaskus. Beliau menjadi Qadi di Alepo dan menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Wafat pada tahun 736 H. 32 Beliau adalah saudara Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Lihat al-Jauziyyah, Kunci Kebahagiaan, h. 3. 33 Ibn Kasir, al-Bidayah....., h. 246. 34 Al-Sanhuti, Ibn Qayyim Berbicara....., h. 27. 35 Al-Jauziyyah, al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Da’if (Beirut: Dar al-Kutub al‘Ilmiyyah, 1983), h. 6.


51

dibebaskan setelah gurunya meninggal dunia. Ketika di dalam penjara, beliau selalu menyibukkan diri dengan membaca alQur’an, tadabbur, dan tafakkur sehingga Allah membukakan baginya kebaikan yang banyak.36 Ibn Qayyim juga banyak mencetak ulama-ulama besar dari ilmu yang dimilikinya. Di antara mereka adalah:37 Al-Imam alHafiz Zain al-Din Abu al-Faraj ‘Abd al-Rahman ibn Ahmad ibn Rajab al-Baghdadi al-Dimasyqi al-Hanbali yang dikenal dengan Ibn Rajab. Beliau adalah seorang ulama pengikut Imam Hanbali, ahli di bidang hadis, fiqh, dan sejarah. Wafat pada tahun 795 H. Al-Hafiz ‘Imad al-Din Abu al-Fida Isma’il ibn ‘Umar ibn Kasir al-Basrawi al-Dimasyqi al-Syafi’i. Ahli di bidang tafsir, hadis, dan sejarah. Dua di antara karyanya yang tidak asing adalah Tafsir Ibn Kasir dan al-Bidayah wa al-Nihayah. Wafat pada tahun 774 H. Al-Hafiz Syams al-Din Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Abd al-Hadi ibn ‘Abd al-Hamid ibn ‘Abd al-Hadi ibn Yusuf ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi al-Jama’ili al-Salahi. Ahli di bidang fiqh dan hadis. Wafat pada tahun 774 H. Al-Imam al-Hafiz Syams al-Din Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn ‘Abd al-Qadir ibn Muhy al-Din ‘Usman ibn ‘Abd al-Rahman al-Nabilisi al-Hanbali. Wafat pada tahun 797 H.Kedua anak beliau, yaitu Syaraf al-Din ‘Abd Allah, menggantikan ayahnya mengajar di sekolah al-Sadriyyah yang kemudian wafat pada tahun 756 H. Dan, Burhan al-Din Ibrahim, ahli di bidang fiqh dan bahasa. Ia wafat pada tahun 767 H. ‘Ali ‘Abd al-Kafi ibn ‘Ali ibn Tammam al-Subki Taqiy al-Din Abu al-Hasan. Al-Imam al-Hafiz Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Usman ibn Qiyam al-Zahabi al-Turkmani al-Syafi’i. Dia memiliki banyak karya di bidang hadis dan lain-lain.Muh}ammad ibn al-Khudari al-Ghazi al-Syafi’i. Nasabnya sampai kepada Zubair ibn ‘Awwam r.a. Al-Fairuzabadi. Dia adalah Muhammad ibn Ya’qub al-Fairuzabadi al-Syafi’i. b. Riba dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibnu Qayyim 36 Mahmud ‘Awad, Para Pemberontak....., h. 100-109. Lihat juga al-’Imad, Syazarat....., h. 168. 37 Al-Jauziyyah, Zad al-Ma’ad....., h. xxiv-xxv. Lihat juga al-Jauziyyah, Kunci Kebahagiaan, h. 5.

52

Jurnal Syari’ah Vol. II, No. II, Oktober 2014 Dalam menjelaskan konsep Riba dalam pandangan Ibnu Qayyim maka perlu kita jelaskan dulu hikmah perbedaan antara jual beli barang sejenis dan jual beli barang yang tidak sejenis. Dalam konteks Riba. Menurutnya, ungkapan diharamkan menukarkan satu Mud biji gandum basah dengan satu Mud biji gandum yang sama di tambah segengam, dan sebaliknya di bolehkan menukarkan dengan segengam biji gandum kering.38 Menurut Ibnu Qayyim Riba di bagi menjadi dua macam, pertama Riba Jali, (jelas) dan kedua, adalah Riba Khafi, (Samar) Riba Jali adalah Riba Nasi’ah, sedangkan Riba Khafi adalah Riba Fadl. Riba jali di haramkan karena mengandung kemudharatan besar, sementara Riba Khafi adalah diharamkan karena menuju jalan Riba Jali, atau diharamkan karena menjadi maqs, dan diharamkan yang kedua sebgai Zari’ah, langkah antisipatif .39 Adapan Riba Jali, disebut dengan Riba Nasi’ah karena akar historisnya, Riba ini adalah Riba yang di praktekan dalam masa Jahiliyyah, dalam Riba ini terjadi mekanisme interst dalam pokok pinjaman, setiap kalai ada penjadwalan hutang setiap kali itu pula debitor memberikan bunga pokok pinjaman. Praktek inilah yang menjadikan debitor tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, ini berrti debitor mengambil harta saudaranya dengan cara batil. Sedangkan dalam hal yang sama debitor dalam kondisi keterpurukan. Maka Allah dengan sikap Rahman-Nya mengharamkan praktek semacam ini, mengutuk pelaku, penulis dan kedua belah saksinya.40 Ibnu Qayyim menjalaskan bahwa Rasio dan persepsi manusia terbatas dalam mengungkapkan rahasia persyari’atan hukum Allah, penegasan itu terlihat dari pengakuan dan kelemahan itu menunjukan Sikap Ibnu Qayyim sebagai seorang yang tawadu’ yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan al-Rasikh fi al-Ilmi, istilah Khafi dan Jali yang digunakan

38 Ibnu Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in. …… II, h. 103. 39 Ibnu Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in. …… II, h. 103. 40 Muslim, Sahih, …. V. 50, Abu Daud, Sunan….. III 244, Al-Turmuzhi, Sunan, …….. III,


53

oleh Ibnu Qayyim dalam hal ini merupakan Istilah baru pada zamannya dan tidak diketemukan selain Dia dalam menggunakan Istilah Jali dan Khafi ini. Dalam hal ini penyebutan Istilah baru adalah upaya Ibnu Qayyim dalam memberikan nuansa baru dengan pertama menyebutkan istilah baru. Ibnu Qayyim sangat hati-hati dalam mendefiniskan Riba Jali, dalam hal ini pandangan seorang Ulama Ibnu Hambal ia pakai, sesungguhnya Riba itu adalah seseorang yang memiliki hutang lalu dikatakan kepadanya, apakah akan melunasi atau membayarnya lebih? maka jika tidak mampu melunasi maka dia harus memberikan ziyadah, kepada pokok harta karena penundaan waktu yang diberikan, kepadanya, Allah menjadikan Riba sebagai lawan dari Sadaqah. Dalam sebuah hadis Nabi: Artinya: Dari Ibnu Abbas, Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi Muhammad bersabda “Bahwa Riba itu hanya ada pada Nasi’ah”. Menurut Ibnu Qayyim, Sigat Hasr yakni Innam, pada hadis tersebut menunjukan Sigat Hasr Kamilah yang berarti Riba yang sempurna, hanya Riba Nasi’ah. Sedangkan apabila membahas Riba Khafi yang sebenarnya tak lain adalah Riba Fadl, maka menurut Ibnu Qayyim pengharamanya adalah melalui (sadd al-Zari’ah), yakni salah satu kaidah Ushul fiqh yang berarti menutup jalan. Atau dalam bahasa kerennya adalah langkah Prefentif, karena akan menuju Riba Nasi’ah. Hal ini dilandasi oleh Ibnu Qayyim dengan memperlihatkan dalil yang di kemukakan oleh Abi Sa’id al-khudri, dari Nabi Muhammad SAW: Artinya : Janganlah Kalian melakukan Transaksi satu dirham dengan dua dirham, sesungguhnya aku kahwatir kalian akan melakukan al-Rima, yakni al-Riba”41 jadi menurut Ibnu Qayyim pelarangan Riba fadl atau Riba Khafi adalah karena adanya kekhawatiran akan terjerumus pada Riba Nasi’ah hal itu akan terjadi apabila satu dirham ditukarkan oleh dua dirham. Menurut Muslihudeen dalam mengomentari hadis tersebut, kata khawatir merupakan dalil yang jelas mengenai fatwa 41 Ibnu Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in. …… II, h. 104.

54

Jurnal Syari’ah Vol. II, No. II, Oktober 2014 Nabi mengharamkan cara dagang tersebut, sedangkan Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut bahwa ada beberapa komoditi yang di haramakan dengan menggunakan Riba Fadl, dan para ahli fiqh sepakat terhadap enam komoditi tersebut apabila ada kelebihan, dalam satu jenis. Tetapi untuk diluar enam komoditi tersebut mereka berbeda pendapat hebat. Mereka berdali bahwa sebenarnya dalam Riba metodologi keharamannya berdasarkan Qiyas adalah metodologi Illat yang lemah, sedangkan menurut Imam syafi’i dan Imam Ahmad, yang haram dalam segi makanan saja, menurut Ibnu Qayyim pendapat ini yang paling kuat.42 Keharaman yang dalam pendapat Ibnu Qayyim merupakan penjelmaan dari sebuah kaidah Ushul yang berbasis pada (sadd al-zari’ah) suatu saat bisa di bolehkan karena adanya kemaslahatan. Atau karena sudah menjadi keharusan sebagai sebuah kebutuhan masyarakat. Ketika menimbang adanya kebutuhan itu yang tercermin dan berkaitan dengan Maqashid asy-syar’iyyah, maka pendapat Ibnu Qayyim membolehkan Riba Fadl karean konsekuensi tersebut. Ibnu Qayyim pandangan haram Riba Fadl harus melalui mekanisme dan mengikuti pandangan masyarakat. Sehingga acuan pandangan masyarakat harus merujuk pada maqashid syari’ah. Hal ini juga kaji dari sisi kaidah fiqh “Kebutuhan Umum atau khusus menduduki posisi darurat.” Kebutuhan vital yang bersifat umum atau khusus, mempunyai pengaruh dalam perubahan ketetapan hukum, sebagaimana halnya darurat. Kebutuhan pokok dapat merubah status hukum yang semula dilarang menjadi di bolehkan. Kebutuhan umum (al-hajjaj am-mah) ialah kebutuhan yang semua orang memerlukannya dalam konteks seprti pertanian, perdagangan, politik dan hukum, sementara kebutuhan khusus, (al-hajjah al-khassah) merupakan kebutuhan sekelompok orang, seperti penduduk sebuah desa atau tenaga ahli tertentu, atau kebutuhan seorang individu tertentu,43

42 Ibnu Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in, h. 104, bandingkan dengan al-Sya’rani, alMizan…h.46-8. 43 Wahbah az-Zuhaily, Nazariyah… h.284-285.


55

Berdasarkan teori al-hajjah tersebut, menurut kalangan ulama Hanafiyyah memperbolehkan mendaptkan pinjaman dari sebuah keuntungan. Dal hal ini, kesamaan antara Ibnu Qayyim dengan ulama kalangan Hanafiyyah adalah dengan menggunakan tori al-Hajjah dalam konteks melegalkan Riba Fadl. Selanjutnya Ibnu Qayyim menekankan bahwa dalam hal ini tujuan-tujuan pokok (al-Maqashid) harus menjadi sebuah dasar pengambilan dan letaknya memang dalam kondisi darurat. Berdasarkan uraian teori al-darurah tersebut, maka semua pemikiran Ibnu Qayyim yang terkait dengan konsep Riba Jali tampak di bangun dan dilandasai oleh kaidah-kaidah fiqh yang bersifat akuntable dan argumentatif. Ibnu Qayyim sayang mentolerir terhadap Riba Jali dengan kondisi yang darurah. Sebagaimana diperbolehkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan pada kondisi yang sama, ijtihad ini adalah upaya mendalam yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim dalam aspek pemikiran tentang konsep Riba Jali ini. Pemikiran ini merupakan pemikiran yang mendalam dalam aspek kebutuhan dan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Karena itu kedepannya pemikiran yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim adalah pemikiran yang maju pada zamannya dan sebagai wacana perbankan kontemporer, dari sisi lain, apabila kita berpegangan dengan kaedah darurat dalam beberpa kondisi yang dikecualikan untuk diperbolehkan yang diharamkan, mengindikasikan bahwa Islam memperhatikan realitas dan kelemahan manusia serta kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan hidup yang dihadapinya. Tetapi sebagaimana kita lihat pendapat Al-Zuhaili, kebolehan di dalam maksud Ibnu Qayyim adalah secara Ijmali, penghapusan dosa dan siksaan ukhrawi dalam sisi Allah. Bukan kebolehan esensinya.44 Makanya secara tidak langsung Ibnu Qayyim menunjukkan perbedaan antara al-Hajjah dan al-Darurah. Sejak awal. Antara Riba al-Khafi dengan Riba al-Jali, Riba al-Khafi diharamkan karena sebagai sebuah antisipatif (Sadd az-Zari’ah). Sedangkan Al-Jali di perbolehkan dengan kondisi yang darurat (al-Darurah 44 Wahbah Zuhali, Nazariyah,…. h. 247.

56

Jurnal Syari’ah Vol. II, No. II, Oktober 2014 al-Muji’ah). Al-Darurah lebih kuat dari pada al-Hajjah, sedangkan al-Hajjah di bangun dalam kondisi kelapangan dan kemudahan yang mana manusia dapat meninggalkannya, disamping itu, ketetapan-ketetapan hukum pengecualian karena darurat, umunya merupakan kebolehan yang bersifat sementara terhadap sesuatu yang telah dilarang secara jelas, sedangkan ketetapan-ketetapan hukum yang dibangun atas prinsip al-Hajjah umumnya tidak bertentangan dengan nash yang sarih, tetapi berlawanan dengan qiyas atau kaedah-kaedah umum.

C. Penutup Menurut Ibnu Qayyim Riba terbagi menjadi dua macam, pertama Riba Jali, yang dalam istilah lain disebut dengan Riba Nasi’ah, dan kedua, Riba Khafi yang disebut juga dengan Riba Fadl. Menurut Ibnu Qayyim Riba Jali diharamkan karena kemudharatannya yang sangat besar, sedangkan Riba Khafi di haramkan karena menjadi wasail terhadap praktek Riba jali. Pengharaman yang pertama karena Qasdunya sedangkan yang kedua karena menggunakan konsep Sadd az-Zari’ah. Berdasarkan pandangan Ibnu Qayyim bahwa Riba Jali bisa di tolerir dalam kondisi darurat dan Riba khafi dalam kondisi hajat (membutuhkan) demikian pula pandangan bahwa transaksi yang bebas bunga adalah transaksi yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, menghindari eksploitasi, dan menjauhi monopoli. Implikasi pemikiran ini adalah pertama, memperkuat argumentasi perbankan Islam yang sudah berjalan. Kedua, menetralisir pendapat-pendapat ektrim yang menyatakan prektek terhadap Bank konvensional. Ketiga, mencermati adanya beberapa kritikan terhadap kinerja perbankan Islam yang masih di nilai lemah dan tidak sepenuhnya memegang prinsip profit and lost sharing dan terbebas dari bunga, maka pemikiran Ibnu Qayyim dapat menjadi tawaran baru dalam upa membangun ekonomi Islam yang benar-benar terbebas dari konsep bunga bank.


57

Daftar Pustaka A’wad, Mahmud, Para Pemberontak di Jalan Allah, Ibn Hazm, Ibn Taimiyyah, Rifa’ah al-Tahtawi, Jamaluddin al-Afghani, Abdullah al-Nadim, terj. Alimin, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002. Al-Jauziyyah, al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Da’if (Beirut: Dar alKutub al-‘Ilmiyyah, 1983. Al-Jauziyyah, al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Da’if, Beirut: Dar alKutub al-‘Ilmiyyah, 1983. Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim , (selanjutnya ditulis al-Jauziyyah saja), Kunci Kebahagiaan, terj. ‘Abd al-Hayy al-Katani ,Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004. Al-Jauziyyah, Petunjuk Memahami saw. Menjadi Hamba Allah Teladan dalam Berbagai Aspek Kehidupan, terj. Achmad Sunarto dan Aunur Rafiq, Jakarta: Robbani Press, 1998. Al-Sanhuti, Muhammad Anwar Yasin, (selanjutnya ditulis al-Sanhuti saja), Ibn Qayyim Berbicara tentang Tuhan, terj. Romli dan Heri, Jakarta: Mustaqim, 2001. Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Bahreisy, H Salim & Bahreisy, H Said. Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid I. Surabaya: Bina Ilmu, 1987. Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid II. Surabaya: Bina Ilmu, 1987. Departemen Agama, Al-Quran Terjemah Al- Kamil, Jakarta: Darus Sunah, 2007. Fauzi, Atawi, al-Iqtishad wa al-Mal fi al-Tasri al-Islami wa al-Nazm wa al-Wadi’iyyah, Bairut: Dar alpfikr 1988. Hasan, Ibrahim, Sejarah Kebudayaan Islam, terj. Djahdan Humam ,Yogyakarta: Kota Kembang, 1989 Illamudin, Muhammad, Insurance and Islamic Law, Delhi: Markaz Maktab Islami, 1995. Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif. 2007. Nasution, Khoiruddin. Riba dan Poligami: sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh. Yogyakarta : Academia, 1996. Cet.I

58


Naution, Harun, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: UI Press, 1985. Zad al-Ma’ad, Petunjuk Nabi saw. Menjadi Hamba Teladan dalam Berbagai Aspek Kehidupan, terj. Ahmad Sunarto dan Aunurrafiq, Jakarta: Rabbani Press, 1998. Zahra, M.Abul. Buhusu fi al Riba, Bairut: Dar Buhus al-Ilmiyah 1399 H/1980 M Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Beirut: Daar al-Fikr, 2004.

Muamalah Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia Menuju Negara Maju: Studi Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah Hansen Rusliani, S.Th.I, M.Sh.Ec Abstrak Bangsa Indonesia dianugerahi Allah s.w.t. kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia. Namun ironinya kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia kurang dapat memakmurkan masyarakat bahkan puluhan juta rakyatnya berada dalam garis kemiskinan. Kesenjangan sosial dan budaya koruspsi terjadi dimana-mana ditambah kebijakan pemerintah yang kurang pro terhadap masyarakat khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang anugrah Allah s.w.t. kepada bangsa Indonesia berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia agar dapat diberdayagunakan sesuai tujuan nasional bangsa ini menjadi negara maju bermatabat sesuai dengan Pembukaan dan UUD 1945.

Kata Kunci: Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Kebijakan Pemerintah, Negara Maju, Pembukaan dan UUD 1945

A. Pendahuluan Dengan anugerah Allah s.w.t. berupa keanekaragaman kekayaan yang tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain di dunia, bangsa Indonesia merupakan negara terkaya di dunia. Bahkan bangsa Indonesia sangat mungkin untuk bisa menjadi negara maju dan modern apabila anugerah kekayaan ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Namun yang terjadi adalah kekayaan yang ada banyak mengalir ke luar negeri dan lebih banyak dinikmati oleh asing-aseng daripada bangsa Indonesia sendiri. Secara fisik, kita memang tidak lagi mengalami penjajahan, namun secara formal kita mengalami penjajahan dalam bentuk ideologi, ekonomi, politik, moral, kultur atau sosial budaya. Oleh karena itu kita harus kembali kepada spirit kemerdekaan yang sebenar-benarnya, menjalankan kemerdekaan bangsa ini sesuai dengan Pembukaan dan UUD 1945.

60


B. Pembahasan Islam adalah agama sempurna dan lengkap dengan mengandungi sistem-sistem yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia.1 Dalam al-quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan mengenai negara/khilafah sebagai petunjuk dan pedoman manusia untuk bernegara dan bermasyarakat.2 Negara memiliki istilah-istilah lain seperti al-mulk yang berarti kekuasaan atau kerajaan,3 khalifah yang berarti wakil atau pelaksana tugas memimpin,4 ulul amr yang berarti pemegang kekuasaan,5 imam yang berarti pemimpin,6 sulthan yang berarti kekuatan dan kekuasaan,7 dan syuro yang berarti musyawarah.8 Jauh sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. datang, telah terdapat negara dalam pengertian yang umum berupa kerajaan. Allah s.w.t. telah mengangkat Nabi Daud a.s. dan anaknya Nabi Sulaiman a.s. sebagai raja.9 Rasulullah s.a.w. telah berhasil membentuk imperium besar bernama negara Madinah10 yang kekuasaannya menyebar sampai dua pertiga dunia. Rasulullah s.a.w. merintis dasar-dasar untuk membentuk negara agar terlaksananya ajaran-ajaran al-quran dan as-sunnah Rasulullah s.a.w. dalam kehidupan masyarakat, menuju kepada tercapainya kesejahteraan kemakmuran hidup di dunia, material dan spiritual, perseorangan dari kelompok serta mengantarkan kepada

1 Surah Al-Maidah (5) : 3. 2 Nanang Abdul Mukti (2009), “Khilafah Dalam Perspektif Abu Al-A’la AlMaududi Dan Hasan Al-Banna”, Skripsi. Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 31. 3 Surah Ali-Imran (3) : 26. 4 Surah Al-An’am (6) : 165, Surah Yunus (10) : 14. 5 Surah An-Nisa (4) : 59. 6 Surah Al-Baqarah (2) : 24. 7 Surah Ghafir (40) : 23. 8 Surah Ali-Imran (3) : 159, Surah Asy-Syura (42) : 38. 9 Surah Shad (38) : 34-40. 10 Fauzi Al-Muhtad (t.t.), “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Piagam Madinah”, Madani. Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS), Kebumen, h. 2.

Muamalah Negara Terhadap Sumber Daya Alam ... Hansen Rusliani, S.Th.I, M.Sh.Ec

61

tercapainya kebahagiaan hidup di akhirat kelak.11 Oleh karena itu pembentukan negara menjadi wajib agar dapat tegaknya syariah-syariah Allah s.w.t. dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Menurut ilmuan muslim Ibn Taimiyyah menyatakan dengan tegas pendirian negara adalah untuk mendukung syari’ah dan untuk mencapai tujuan-tujuan pokok syari’ah yaitu menegakkan agama Allah s.w.t.12 Bahkan Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa negara harus ada sebagai sarana untuk merealisasikan kewajiban-kewajiban agama dan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.13 Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat,14 ketauhidan dan syari’ah telah ada ditegakkah sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 dan pancasila khususnya sila pertama.15 Kemerdekaan untuk menjadi negara berdaulat diraih dalam kurun waktu yang sangat panjang dengan pengorbanan jiwa raga yang tidak ternilai.16 Oleh karena itu di dalam mengisi alam kemerdekaan, negara Indonesia memiliki tujuan nasional yang tercatat di dalam Pembukaan UUD 1945 serta mengimplementasikan pasal-pasal dalam UUD 1945 untuk pembangunan nasional dan mensejahterakan masyarakatnya. Fungsi dan tujuan dari pada negara secara umum adalah untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publicum, common good, common wealth),17 negara 11 Oksep Adhayanto (2011), “Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam”, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Vol. 1, No. 1, 2011, h. 82. 12 Qamaruddin Khan (1995), Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah. Alih bahasa Anas Mahyudin, cetakan ke-II, Penerbit Pustaka, Bandung, h. 305. 13 Khalid Ibrahim Jindan (1994), Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah. Terj. Mufid, Rineka Cipta, Jakarta, h. 43. 14 Bewa Ragawino (2007), Hukum Tata Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, h. 9. 15 MPR RI (2011), Amandemen UUD 1945 Plus Atlas Berwarna. Cetakan pertama, Penerbit Pustaka Yustisia, Slemen Yogyakarta, h. 6. 16 Waryono Kushantara (t.t.), “Politik Luar Negeri Indonesia dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional dan Ketahanan Regional” Tesis. Deskripsi Dokumen, Perpustakaan Universitas Indonesia, Jakarta, h. 1. 17 Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a (2009), Memahami Ilmu Negara dan Teori

62


merupakan kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.18 Tujuan nasional kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.19 Serta merealisasikan seluruh pasal-pasal dalam UUD 1945 ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”20 Mengambil dari sprit di atas, negara haruslah memiliki sifat mental untuk lebih memberi (give),21 menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Memberikan subsidi yang besar terhadap masyarakat khususnya pada kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak sepeti BBM dan energi serta turut membangun ekonomi dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil.22 Dari mana dana untuk memberikan subsidi yang besar kepada rakyat dan untuk kemakmuran Negara. Refika Aditama, Bandung, h. 51. 18 Pusat Bahasa (2008), Kamus Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional, Republik Indonesia, Jakarta, h. 999. 19 MPR RI (2011), op.cit, h. 6. 20 MPR RI (2011), op.cit, h. 33. 21 Siti Mariyam (2007), “Pergeseran Kebijakan dalam Pelayanan Publik Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Dalam Perspektif Hukum dan Kebijaksanaan Publik)”, Tesis. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 24. 22 Siti Mariyam (2007), Ibid., h. 24.


63

masyarakat? Dana tersebut adalah dari pemanfaatan kekayaan alam yang sangat kaya ini.23 Mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie, industri minyak bumi Indonesia masih selalu menghasilkan surplus.24 Di sisi lain, masyarakat pun masih memiliki kesan bahwa Indonesia adalah negara pengekspor minyak bumi, sehingga seharusnya kenaikan atau pun penurunan harga minyak dunia memberikan “windfall profit” bagi Indonesia, dan bukannya beban subsidi BBM yang begitu “mengerikan”. Mengapa untuk jenis industri yang “merupakan kekayaan negara” dan harus digunakan bagi “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” tersebut, rakyat harus membayar lebih mahal?25 Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah ditetapkan sangat mengusik nadi rakyat.26 Bukan hanya sebatas BBM saja, kenaikan akan dilanjutkan lebih luas pada kebutuhan dasar energi lain yaitu tarif dasar listrik (TDL) dan gas 3kg sampai 12kg,27 serta subsidi banyak dikurangi.28 Melihat yang demikian maka sebenarnya pemerintah melihat 23 Emas Papua: Tiga Ton/ Tiap orang rakyat Indonesia dibagi pada 240 juta rakyat Indonesia. Juga kandungan mineral Uranium yang sangat berlimpah yang harganya 100 kali lebih mahal dari pada emas. (Suranegara, 2014, “Emas Papua: Tiga Ton/ Tiap orang rakyat Indonesia”, Artikel. Sidang Istimewa MPRS 2014). 24 Hanan Nugroho (2005), “Apakah persoalan pada subsidi BBM? Tinjauan terhadap masalah subsidi BBM, ketergantungan pada minyak bumi, manajemen energi nasional, dan pembangunan infrastruktur energi”, Jurnal. Perencanaan Pembangunan Edisi 02, Tahun X, 2005, Perencanaan bidang energi Bappenas, h. 5. 25 Untuk kali pertama sejak Juli 2009, harga minyak Amerika jatuh di bawah 60 dolar Amerika per barel. Dengan demikian, harga minyak sudah turun 44 persen sejak Juni 2014 lalu. Negara China dan Malaysia sudah menurunkan harga minyak nya. Indonesia malah naik Rp.2000,26 Icha Rastika (2014), “JK:Jokowi Siap Tak Populer Umumkan Harga BBM Naik”, Kompas. Harian Kompas, Selasa 18 Novemb er 2014, Jakarta. 27 Badan Pusat Statistik (2014), “Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar”, Berita Resmi Statistik. Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th. XVII, 3 Februari 2014, h. 1. 28 Energi Nusantara (2013), “Pengurangan Subsidi BBM dan Alokasi untuk Investasi Infrastruktur Energi”, Diskusi Publik. ”Dinner Talk” Energi Nusantara, Kamis, 27 Juni 2013, Jakarta, h. 7.

64


masyarakat sebagai objek yang dibisniskan29 keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan untung rugi, dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh.30 Menyamakan harga bahan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai dengan harga pasar (kebijakan-kebijakan lain yang mengarah kepada neo-lib) akan meningkatkan inflasi serta membawa dampak negatif terhadap masyarakat bawah dan menengah.31 Padahal menjual bahan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak (BBM dan energy) harus lebih rendah dari harga pasar32 agar tidak terjadi inflasi yang tinggi. Yang terjadi sekarang adalah kebijakan pemerintah yang sangat membebani masyarakat (naiknya BBM, gas dan listrik), kebijakan yang pro-asing, WTO dan bank dunia (neo-lib). Pemerintah seharusnya mengelola kekayaan alam Indonesia yang tidak terbatas ini, kembali kepada spirit UUD 1945 pasal 33 mengelola kekayaan alam Indonesia dengan sebesar-besarnya untuk kemajuan bangsa dan negara.33 Kekayaan alam Indonesia apabila dikelola dengan baik akan bisa menjadikan Indonesia menjadi negara maju, kaya, bermartabat dan disegani oleh bangsa lain bahkan oleh dunia bukan hanya sekedar dengan konfrensi. Yang terjadi adalah sebaliknya kekayaan alam Indonesia dijual, dikelola dan banyak dinikmati oleh asing-aseng sedangkan rakyat hanya mendapatkan sepah-sepah atau 1% cuman dari kekayaan yang

29 Andries Lionardo (2007), ”Pelayanan Publik: Solusi atau Kolusi”, Sriwijaya Post, Opini. Selasa, 26 Juni 2007, h. 13. 30 Andi Fahmi Lubis, dkk (2009), Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh, Jakarta, Indonesia, h. 23. 31 A Fauzan Azhima (2011), “Keberhasilan Gerakan Zapatistan di Meksiko (19942009): Analisa Keterhubungan dengan Masyarakat Sipil Global”, Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, h. 29. 32 Dungtji Munawar (2013), Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN. Widyaiswara Utama BDK Cimahi, Kemenkeu, h. 2. 33 Rio Admiral Parikesit (2013), Menelusuri Kekayaan Indonesia Melalui Arsip. Bagian Hukum dan Perundang-undangan - Arsip Nasional Republik Indonesia.


65

dihasilkan, selebihnya 99% mengalir ke luar negeri.34 Akhirnya rakyat yang harus menanggung beban negara, dengan dalih untuk mengalihkan subsidi. Padahal masyarakat memiliki hak dan kewajiban terhadap negara begitu juga sebaliknya, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 23A dan pasal 27 sampai dengan 34.35 Semangat bangsa Indonesia ingin masuk dalam alam kemerdekaan adalah sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.36 Kalau bangsa Indonesia tidak dapat mengolah sumber daya alamnya sendiri dan sumber daya alam nya masih dikuasai oleh asing-aseng apa bedanya sekarang dengan zaman VOC dulu?37 Akhirnya puluhan juta masyarakat Indonesia berada dalam garis kemiskinan.38 Sangat ironi apabila kelaparan dan penyakit busung lapar terjadi di Bumi yang gempah ripah loh jinawi (memiliki berbagai macam kekayaan dan budaya).39 34 Ahmad Yanuana Samantho (2012), Selama Kekayaan Alam Dirampok Asing Indonesia Akan Terus Miskin. Bayt al-Hikmah Institute, Research and Development Center for Philosophy, Science, Civilizations and Spiritualism. 35 MPR RI, op.cit, h. 22-34. 36 MPR RI, op.cit, h. 6. 37 Kangmas (2013), Sejarah Freeport (gunung emas yang dirampok secara terbuka). Kangmas WordPress. 38 120 juta rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan (versi Bank Dunia). Pendidikan SD-SMP gratis tapi SMU dan Perguruan Tinggi Negeri justru mahal dan tidak terjangkau bagi rakyat miskin. Pelayanan kesehatan umum di Indonesia sangat mahal dan tidak terjangkau. Korupsi merajalela di Indonesia. Hutang Luar Negeri Indonesia terus meningkat. Indonesia selalu bergantung pada Investor Asing dan jika tak ada Investor Asing datang maka pembangunan tidak berjalan. Dan lain-lain.. Semua dikarenakan Indonesia tidak punya cukup uang. Kenapa tidak punya cukup uang? Karena kekayaan alam Indonesia dikuras asing dan perekonomiannya dikuasai asing. Contohnya untuk tambang emas dan perak di Papua, Freeport dapat 99% sementara 240 juta rakyat Indonesia harus puas dgn 1% saja. Bagaimana Indonesia tidak miskin?. 39 Data Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Sragen, Biro Humas Provinsi Jawa

66


Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang dapat memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri dengan sebesar-besarnya untuk kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.40 Betapa banyak negara yang kurang atau memiliki kekayaan hanya dalam bidang tertentu sahaja tetapi mampu menjadi negara kaya bahkan menjadi negara maju (modern)41 disegani oleh dunia. Indonesia memiliki segala-galanya (everything) dalam SDA dan SDM42 tetapi Indonesia masih dalam dunia kelas tiga atau negara berkembang43 jika dibandingkan usia Indonesia yang sudah enam puluh tahun lebih44 sejak zaman kemerdekaan dahulu tetapi fasilitas-fasilitas publik yang di perlukan masyarakat kurang memadai.45 Berbeda dengan negaraTengah. 40 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (2013), “Refleksi Semangat Perjuangan dan Idealisme Pendiri Bangsa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Strategis Indonesia – Gas Bumi” Sajian Utama. PGN Inside, Edisi Khusus 59, h. 16-17. 41 Sebenarnya Indonesia bisa menjadi kaya raya dari kekayaan alamnya sahaja. Contoh negara yang kaya akan kekayaan alamnya adalah Qatar, minyak terutama gas bumi membuat Qatar kaya. Gaji di Qatar tergolong yang tertinggi di dunia dan membayar pajak hampir tidak dikenal di negara tersebut. Jepang, meskipun sumber daya alamnya terbatas, tetapi makmur berkat sumber daya manusianya. Begitu juga dengan Singapura, tingginya pendapatan perkapita penduduk Singapura tidak lain karena kemajuan pengembangan SDM-nya yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 42 Bacharuddin Jusuf Habibie (2014), IPTEK sebagai Arus Utama PolitikNegara. Ceramah disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrennas) IPTEK, Jakarta 8 Agustus 2014, h. 1-2. 43 Economic Surveys and Country Surveillance (OEDC) (2012), “Survei OEDC Perekonomian Indonesia”, Dokumen. OEDC, September 2012, h. 10. 44 Suroso (2009), “Persepsi Siswa Terhadap Perpustakaan dalam Menunjang Proses Belajar Mengajar SD 3 Kadipiro Kabupaten Bantul Yogyakarta”, Skripsi. Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, h. 1. 45 Keperluan asas mayarakat adalah fasilitas jalan yang bagus berstandar Internasional, air pdam dan listrik yang tidak pernah padam. Banyak daerah-daerah pedalaman khususnya di daerah perbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia, kehidupan masyarakat belum menerima akses-akses fasilitas hidup memadai dari pemerintah yang pada akhirnya mereka lebih memilih berganti


67

negara yang memiliki kecepatan pembangunan dirantau Asia seperti China dan India, menjadi mereka raksasa ekonomi Asia akibat dari pertumbuhan ekonominya yang pesat.46 Kelengkapan kekayaan Indonesia berupa SDM dan SDA sungguh luar biasa dapat menjadi misiu untuk percepatan pembangunan ekonomi masyarakat dan infrastruktur.47 Apakah Indonesia kekurangan ilmuan, tokoh atau pun tenaga ahli? Ternyata para cendikiawan Indonesia dan para tenaga ahli sangat diakui di luar negeri seperti BJ Habibie, Nur Kholis Majid, Emha Ainun Nadjib48 dan lain-lain. Belum lagi mereka orang-orang yang berprestasi lebih memilih menetap di luar negeri daripada di dalam negeri karena apresiasi negara yang kurang terhadap mereka jika dibandingkan negara lain yang sangat memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap pada ilmuannya, tenaga ahli atau pun para pahlawan olahraga.49 Sikap aparat biokrasi yang korupsi turut memberikan dampak signifikan terhadap kemunduran sesebuah peradaban apatah kewarganegaraan menjadi warga negara malaysia, karena melihat tingkat pembangunan yang sangat jauh seperti bumi dan langit. Daerah-daerah yang telah lepas dari NKRI dan ikut menjadi negara Malaysia yaitu tiga desa di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dilkaim milik Malaysia seluas 54 ribu hektar. Pulau Sipadan merupakan wilayah pulau kecil yang berada di wilayah NKRI yang terletak tidak jauh dari pulau Kalimantan/Borneo menjadi wilayah Malaysia tahun 2003. Pulau Ligitan yang terletak di ujung timur pulau Kalimantan/Borneo pada tahun 2002 menjadi milik Malaysia. Blok Ambalat yang kaya akan minyak seluas 15.235 km2 terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar diklaim milik Malaysia. Perairan Sambas yang terdapat di Kalimantan Barat yang akan diklaim menjadi wilayah Malaysia. 46 Sinthya Tegela (2011), “Suatu Analisis China-India (Chindia) Sebagai Kawasan Maju di Asia”, Skripsi. Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hassanuddin, Makassar, h. 1-7. 47 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2011), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Cetakan pertama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, h. 15. 48 Ismail Angkat (2013), “Budaya Politik Emha Ainun Nadjib dalam Meretas Keberagaman Agama di Indonesia”, Skripsi. Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, h. IX-X. 49 My Blog, Kurangnya Penghargaan Terhadap Orang-orang Berprestasi di Indonesia. http://wahyufisipuns.blogspot.com/2014/02/kurangnya-penghargaan-terhadap-orang.html

68


lagi terhadap negara. Indonesia adalah negara korupsi dengan indeks persepsi korupsi pada urutan ke-110 (transparency International Indonesia).50 Dengan korupsi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di negara ini maka keberkahan akan kurang tercurah terhadap Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia51 meskipun kekayaan alam Indonesia berimpah ruah. Sehingga kita sulit maju dan sulit untuk maju menjadi negara yang maju memiliki harga diri lagi bermatabat. Bila kita bongkar sejarah, cita-cita para pendiri bangsa ini serta masyarakat adalah menegakkan harga diri bangsa menjadi negara yang maju dan makmur, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.52 Namun, apa yang terjadi tampaknya cita-cita yang telah terwujud itu sekarang telah diingkari. Sebagian di antara kita telah menjadi orang yang “munafik”, sehingga harga diri kita sebagai suatu bangsa seakan-akan telah hilang dan bahkan senang menjadi bangsa yang “didhalimi dan dijajah”.53 Secara fisik, kita memang tidak lagi mengalami penjajahan, namun secara formal kita mengalami penjajahan dalam bentuk ideologi, ekonomi, politik, moral, kultur atau sosial budaya.54 Lebih tragis lagi, kita dijajah oleh saudara sebangsa dan setanah air. Hal ini semakin menguatkan tesis Marx, bahwa negara adalah alat penindas kaum lemah dan margina.55 50 Adinda Tenriangke Muchtar, Antonius Wiwan Koban (2010), Menegakkan Hukum dan Hak Warga Negara Pers, Buku dan Film. Cetakan pertama November, Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung, Menteng-Jakarta, h. vii. 51 Suroso (t.t.), “Bahaya Korupsi Ditinjau dari Akidah, Akhlak dan Syariah serta Solusinya”, Jurnal. Up. MPK Politeknik, Negara Bukit Besar Palembang, h. 12. 52 Miftahuddin (t.t), “Nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Pancasila “, Artikel. Ilmu Sejarah, Jurusan Ilmu Sejarah, FISE Universitas Negeri Yogyakarta, h. 1. 53 Miftahuddin (t.t), Ibid., h. 1. 54 Amien Rais mengungkapkan dengan sangat mengesankan bahwa the history repeat again (sejarah kembali terulang) dimana Indonesia telah terperangkap neokolonialisme dan neoimperialisme. Baca M. Amien Rais, Selamatkan Indonesia: Agenda Mendesak Bangsa, PPSK Press, Yogyakarta, 2008. 55 Wayu Eko Yudiatmaja (2011), “Ekonomi Pancasila dan Kesejahteraan Rakyat”, Makalah. Makalah yang disampaikan pada Kongres Pancasila III “Harapan, Peluang dan Tantangan Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila” Surabaya, 31 Mei-1 Juni 2011. Pusat Studi Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Publik, Universitas


69

Oleh karena nya, kita sebagai tunas-tunas dan harapan bangsa seyogyanya memiliki kesadaran semangat tinggi serta semangat membagi untuk membawa Indonesia menuju negara maju dan makmur.56 Negara bisa dikatakan makmur dan maju jika banyak sektor pemasukan bagi kas negara untuk pembangunan. Pemasukan negara yang banyak bisa mensejahterakan rakyat. Semua bisa dilakukan jika pemerintah melakukan inovasi dalam mengatur negara ini. Perdagangan internasional harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara yang aktif terlibat di dalamnya.57 Negara yang makmur dan maju adalah negara yang mampu memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga kelebihan hasil produksi bisa diekspor, sehingga dapat menambah kemakmuran negara. Menurut bapak ekonomi Islam Ibn Khaldun mengatakan bahawa melalui perdagangan luar negeri kepuasan masyarakat, keuntungan pedagang, dan kekayaan negara semuanya meningkat.58 Kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang yang beredar di negara tersebut, tetapi oleh tingkat produksi. Dalam sejarah nusantara pernah muncul negara-negara kerajaan eksportir. Kerajaan Majapahit dan Demak menjadikan kerajaan tersebut terkenal dengan pengekspor beras59 mampu menghidupi negara-negara Asia Tenggara. Kerajaan Ternate-Tidore di Maluku Andalas, Padang, Sumatera Barat, h. 2. 56 Salikun, dkk (2014), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pusat Kurikulum dan Pembukuan, Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BaKelas VII SMP/MTs, Edisi Revisi, Jakarta, h. 97. 57 Asdi Aulia (2008), “Perdagangan Internasional dan Restrukturisasi Industri TPT di Indonesia”, Jurnal. Jurnal Administrasi Bisnis 2008, Vol. 4 No. 1, FISIPUnpar, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyanga, h. 53. 58 Farah Kamalia Rusmahafi (2011), “Kontribusi Ekspor-Impor Terhadap Pendapatan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Indonesia dan Arab Saudi)”, Skripsi. Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Mu’amalat (Ekonomi Syariah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah, Jakarta, h. 53. 59 Sahid Susanto (2013), “Jatidiri Manusia Indonesia: Keberadaan lahan irigasi sebagai perwujudan karakter bangsa agraris berbasis beras”, Bagian dari buku: Jatidiri Manusia Indonesia Dalam Perspektif Pembentukan Karakter Bangsa. Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Gadjah Mada Press, h. 2.

70


bisa mengekspor cengkeh sedangkan kerajaan Sunda terkenal akan ekspor ladanya. Sekarang setelah masuk zaman kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa importir.60 Tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri, apalagi menyumbangkan sesuatu kepada dunia. Kini banyak barang yang harus diimpor bahkan untuk sesuatu yang seharusnya bisa diproduksi bangsa Indonesia sendiri. Sumber daya manusia (SDM), demografi penduduk Indonesia sungguh luar merupakan modal yang potensial untuk kemajuan bangsa dan negara.61 Allah s.w.t. memberikan modal dasar berupa 240 juta jiwa penduduk terbesar keempat di dunia. Angkatan produktif jauh lebih besar dan mulai berjalan. Kontribusi tenaga kerja sebagai alat membangun kekayaan suatu bangsa menjadi pertimbangan yang utama di balik suatu kemakmuran dan kekayaan negeri. Jepang berhasil mencapai kemajuan spektakuler dalam perekonomian karena ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang menguasai iptek,62 meskipun sumber daya alamnya terbatas, tetapi makmur berkat sumber daya manusianya. Begitu juga dengan Singapura. Tingginya pendapatan perkapita penduduk Singapura tidak lain karena kemajuan pengembangan sumber daya manusianya yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern.63 Bukan karena kekayaan SDA-nya. Untuk wewujudkan kemakmuran rakyat dan mengembalikan perekonomian Indonesia seharusnya Indonesia membuka banyak lapangan pekerjaan dan memanfaatkan kelebihan SDM itu sebagai modal kemajuan bangsa di masa depan. Hasil pajak meningkat bisa didapat karena kemakmuran bisnis dengan pajak yang tidak berlebihan. Tingkat pajak rendah bisa menyebabkan banyaknya tumbuh usaha dibandingkan dengan negara dengan pajak tinggi. Disamping pajak rendah juga perlu diatur

60 Bangkit (2014), “Subsidi BBM untuk Kemakmuran Bangsah”, ITB News. KMITB Gelar Diskusi Publik Subsidi BBM untuk Kemakmuran Bangsa, Institut Teknologi Bandung, h. ½. 61 Salikun, dkk (2014), Ibid., h. 96. 62 Samaun Samadikun (2007), Sang Petani Silikon Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), LIPI press, Jakarta, h. 171. 63 Profesor Samaun Samadikun (2007), Ibid., h. xIii.


71

sistem peraturan pajak yang sederhana dan tidak rumit.64 Sistem pembayaran pajak di Indonesia sangat rumit, sehingga perlu disederhanakan agar tidak menghambat iklim investasi. Penyebab para calon entrepreneur tidak memulai berbisnis ialah rumitnya birokrasi dan kepastian hukum yang tegas dan aturan yang jelas. Masalah birokrasi perizinan di Indonesia sangat jauh dari efisien65 dan buruk. Banyak sekali meja yang harus dilewati dalam mengurus administrasi serta membutuhkan waktu yang cukup lama dan bertele-tele. Birokrasi di Indonesia secara organisasi terlalu gemuk sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dalam mengurus perizinan tertentu. Meski sudah dicanangkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), masih banyak pihak yang mengeluhkan mengenai perizinan lantaran birokrasi yang terlalu panjang. Mandiri dalam mengelola semua sumber daya alam.66 Pasal 33 UUD 1945 berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar64 Dina Anggraeni (2010), Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris pada Propinsi Bengkulu), Skripsi. Jurusan Akuntansi/Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, h. 16. 65 Tulus Tambunan (2006), Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia-Jetro, h. 3. 66 Indonesia sedikitnya memiliki tujuh kekayaan alam yang tidak dimiliki negeri lain diantaranya: Tambang emas kualitas terbaik di dunia dan juga uranium berada di Pulau Burung Papua tepatnya di Tembagapura, Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Cadangan gas alam terbesar di dunia diantaranya Natuna dan Blok Cepu, tetapi yang menikmati adalah bangsa lain pengelolanya adalah Exxon Mobil. Tambang batu bara terbesar di dunia. Kesuburan tanah terbaik di dunia. tidak ada yang meragukan kualitas tanah Negeri Kita yang sangat-sangat subur hampir semua lahan di negeri ini bisa ditanami tumbuhan-tumbuhan apapun. Lautan terluas di dunia dan negara kepulauan terbesar di dunia atau The Largest Archipelago In The World dikelilingi Samudra Pasifik dan Samudra Hindia membuat sumber daya laut Indonesia sangat kaya. Ikan, Udang, dan hasil laut lain kita tak perlu diragukan. Hutan tropis terbesar di dunia bahkan semua negara di dunia menyebut Indonesia adalah paru-paru dunia terbesar. Dan tempat wisata eksotis terbesar di dunia seperti gunung Bromo di Probolinggo JawaTimur, lautan eksotis Raja Ampat Papua “pulau dengan seribu pantai”, dan lain-lain.

72


besar kemakmuran rakyat”. Kalau mengikuti bunyi pasal itu harusnya kekayaan alam Indonesia dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Memanfaatkan kekayaan laut untuk menjadi negara maju. Sebagai negeri maritim, Indonesia memiliki potensi kekayaan laut terbesar.67 Kita harus melakukan reorientasi pembangunan, dari yang selama ini berbasis daratan (land-based development) ke berbasis lautan dan kepulauan (ocean and archipelagic-based development). Pembangunan berbasis lautan dan kepulauan tidak berarti menegasikan pembangunan di darat. Sebaliknya, justru menyinergikan antara pembangunan di wilayah darat dan laut. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara berkembang harus menyadari bahwa masa depan mereka terkait dengan kemampuan menguasai ilmu pengetahun dan teknologi.68 Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan. Militer yang kuat, sebuah negara mempunyai “posisi tawar” yang juga kuat.69 Makmur saja belum cukup bagi suatu bangsa bila tidak disertai rasa aman. Tanpa diimbangi kekuatan militer, negara takkan mampu menjaga tanah tumpah darah dan melindungi segenap bangsanya. Itu sebabnya, negara-negara maju membangun kekuatan militernya lewat pengembangan industri dalam negeri. Pemimpin berkualitas. Indonesia masih menanti-nantikan hadirnya sosok pemimpin yang visioner: memiliki visi kebangsaan dan kerakyatan, yakni pemimpin yang tidak hanya memiliki intelektualitas, integritas, dan jujur, melainkan juga berpihak terhadap

67 Adirini Pujayanti (t.t.), Budaya Maritim, Geo-Politik dan Tantangan Keamanan Indonesia. Sebagai negeri maritim, Indonesia memiliki potensi kekayaan dari laut Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, h. 3. 68 Prayoto (t.t.), “Peranan Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan IPTEK”, Makalah. Seminar Nasional Dies Natalis ke-45 UGM, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 2. 69 Rudianto Handojo (2013),”Membangun Pertahanan”, Jurnal. Jurnal Engineer Monthly , No. 67 November 2013, Jakarta, h. 2.


73

kepentingan rakyat, serta cita-cita bangsa dan negara.70 Pemimpinpemimpin yang seperti inilah yang diyakini akan mampu menghasilkan kemandirian bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompetitif. Dan yang terakhir bangsa Indonesia harus menggunakan jati dirinya sendiri untuk dapat menjadi negara yang maju.71 Tidak perlu terlalu meniru cara-cara bangsa lain yang tidak cocok dengan karakter bangsa kita. Kita bisa ambil yang terbaik dari setiap bangsa di dunia yang bisa memakmurkan negeri kita tapi tentu jangan sampai mengorbankan nilai-nilai agama dan budaya sendiri. Syarat untuk menjadi maju semua tersedia, di antaranya kekayaan alam, penduduk yang besar, infrastruktur, dan lain sebagainya. Perpaduan kekayaan alam dan keunggulan pengetahuan teknologi serta semangat untuk maju, akan bersinergi mengantarkan Indonesia menjadi negara yang makmur dan maju.

Daftar Pustaka Al-Qur’an Adhayanto, Oksep (2011), “Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam”, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Vol. 1, No. 1, 2011. Anggraeni, Dina (2010), Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris pada Propinsi Bengkulu), Skripsi. Jurusan Akuntansi/Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Angkat, Ismail (2013), “Budaya Politik Emha Ai70 Executive Summary Seminar Nasional (2008), “Masalah Kepemimpinan, Demokratisasi dan Kebangsaan di Indonesia”, Seminar Nasional XXIII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). 11-12 November 2008, Makassar, h. 1. 71 Soz Gumilar Rusliwa Somantri (2010), “Jati Diri Bangsa” Makalah Seminar. Seminar Etnopedagogik dan Pengembangan Budaya Sunda 23 September 2010, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda, Sekolah Pascasarjana UPI, h. 2.

74


nun Nadjib dalam Meretas Keberagaman Agama di Indonesia”, Skripsi. Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Aulia, Asdi (2008), “Perdagangan Internasional dan Restrukturisasi Industri TPT di Indonesia”, Jurnal. Jurnal Administrasi Bisnis 2008, Vol. 4 No. 1, FISIP-Unpar, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyanga. Azhima, A Fauzan (2011), “Keberhasilan Gerakan Zapatistan di Meksiko (1994-2009): Analisa Keterhubungan dengan Masyarakat Sipil Global”, Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia. Bahasa, Pusat (2008), Kamus Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional, Republik Indonesia, Jakarta. Bangkit (2014), “Subsidi BBM untuk Kemakmuran Bangsah”, ITB News. KM-ITB Gelar Diskusi Publik Subsidi BBM untuk Kemakmuran Bangsa, Institut Teknologi Bandung. Data Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Sragen, Biro Humas Provinsi Jawa Tengah. Dkk, Andi Fahmi Lubis (2009), Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh, Jakarta, Indonesia. Dkk, Salikun, (2014), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pusat Kurikulum dan Pembukuan, Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BaKelas VII SMP/MTs, Edisi Revisi, Jakarta. Habibie, Bacharuddin Jusuf (2014), IPTEK sebagai Arus Utama Politik Negara. Ceramah disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrennas) IPTEK, Jakarta 8 Agustus 2014. Jindan, Khalid Ibrahim (1994), Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah. Terj. Mufid, Rineka Cipta, Jakarta. Kangmas (2013), Sejarah Freeport (gunung emas yang dirampok secara terbuka). Kangmas WordPress. Khan, Qamaruddin (1995), Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah. Alih bahasa Anas Mahyudin, cetakan ke-II, Penerbit Pustaka, Bandung. Koban, Adinda Tenriangke Muchtar, Antonius Wiwan (2010), Men-


75

egakkan Hukum dan Hak Warga Negara Pers, Buku dan Film. Cetakan pertama November, Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung, Menteng-Jakarta. Kushantara, Waryono (t.t.), “Politik Luar Negeri Indonesia dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional dan Ketahanan Regional”, Tesis. Deskripsi Dokumen, Perpustakaan Universitas Indonesia, Jakarta. Lionardo, Andries (2007), ”Pelayanan Publik: Solusi atau Kolusi”, Sriwijaya Post, Opini. Selasa, 26 Juni 2007. Mariyam, Siti (2007), “Pergeseran Kebijakan dalam Pelayanan Publik Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Dalam Perspektif Hukum dan Kebijaksanaan Publik)”, Tesis. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang. Miftahuddin (t.t), “Nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Pancasila “, Artikel. Ilmu Sejarah, Jurusan Ilmu Sejarah, FISE Universitas Negeri Yogyakarta. Muhtad, Fauzi Al- (t.t.), “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Piagam Madinah”, Madani. Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS), Kebumen. Mukti, Nanang Abdul (2009), “Khilafah Dalam Perspektif Abu AlA’la Al-Maududi Dan Hasan Al-Banna”, Skripsi. Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Munawar, Dungtji (2013), Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN. Widyaiswara Utama BDK Cimahi, Kemenkeu. My Blog, Kurangnya Penghargaan Terhadap Orang-orang Berprestasi di Indonesia. http://wahyufisipuns.blogspot.com/2014/02/kurangnya-penghargaan-terhadap-orang.html. Na’a, Gede Pantja Astawa dan Suprin (2009), Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. Refika Aditama, Bandung. Nugroho, Hanan (2005), “Apakah persoalan pada subsidi BBM? Tinjauan terhadap masalah subsidi BBM, ketergantungan pada minyak bumi, manajemen energi nasional, dan pembangunan infrastruktur energi”, Jurnal. Perencanaan Pembangunan Edisi 02, Tahun X, 2005, Perencanaan bidang energi Bappenas. Parikesit, Rio Admiral (2013), Menelusuri Kekayaan Indonesia Melalui

76


Arsip. Bagian Hukum dan Perundang-undangan - Arsip Nasional Republik Indonesia. Samantho, Ahmad Yanuana (2012), Selama Kekayaan Alam Dirampok Asing Indonesia Akan Terus Miskin. Bayt al-Hikmah Institute, Research and Development Center for Philosophy, Science, Civilizations and Spiritualism. Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang (2011), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 20112025. Cetakan pertama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Ragawino, Bewa (2007), Hukum Tata Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung. Rastika, Icha (2014), “JK:Jokowi Siap Tak Populer Umumkan Harga BBM Naik”, Kompas. Harian Kompas, Selasa 18 November 2014, Jakarta. RI, MPR (2011), Amandemen UUD 1945 Plus Atlas Berwarna. Cetakan pertama, Penerbit Pustaka Yustisia, Slemen Yogyakarta. Rusmahafi, Farah Kamalia (2011), “Kontribusi Ekspor-Impor Terhadap Pendapatan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Indonesia dan Arab Saudi)”, Skripsi. Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Mu’amalat (Ekonomi Syariah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah, Jakarta. Samadikun, Samaun (2007), Sang Petani Silikon Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), LIPI press, Jakarta. Suranegara (2014), “Emas Papua: Tiga Ton/ Tiap orang rakyat Indonesia”, Artikel. Sidang Istimewa MPRS 2014. Suroso (2009), “Persepsi Siswa Terhadap Perpustakaan dalam Menunjang Proses Belajar Mengajar SD 3 Kadipiro Kabupaten Bantul Yogyakarta”, Skripsi. Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Suroso (t.t.), “Bahaya Korupsi Ditinjau dari Akidah, Akhlak dan Syariah serta Solusinya”, Jurnal. Up. MPK Politeknik, Negara Bukit Besar Palembang. Surveillance, Economic Surveys and Country (OEDC) (2012), “Survei OEDC Perekonomian Indonesia”, Dokumen. OEDC, September 2012. Susanto, Sahid (2013), “Jatidiri Manusia Indonesia: Keberadaan la-


77

han irigasi sebagai perwujudan karakter bangsa agraris berbasis beras”, Bagian dari buku: Jatidiri Manusia Indonesia Dalam Perspektif Pembentukan Karakter Bangsa. Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Gadjah Mada Press. Statistik, Badan Pusat (2014), “Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar”, Berita Resmi Statistik. Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th. XVII, 3 Februari 2014. Nusantara, Energi (2013), “Pengurangan Subsidi BBM dan Alokasi untuk Investasi Infrastruktur Energi”, Diskusi Publik. ”Dinner Talk” Energi Nusantara, Kamis, 27 Juni 2013, Jakarta. Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) (2013), “Refleksi Semangat Perjuangan dan Idealisme Pendiri Bangsa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Strategis Indonesia – Gas Bumi”, Sajian Utama. PGN Inside, Edisi Khusus 59. Tegela, Sinthya (2011), “Suatu Analisis China-India (Chindia) Sebagai Kawasan Maju di Asia”, Skripsi. Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hassanuddin, Makassar. Prayoto (t.t.), “Peranan Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan IPTEK”, Makalah. Seminar Nasional Dies Natalis ke-45 UGM, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pujayanti, Adirini (t.t.), Budaya Maritim, Geo-Politik dan Tantangan Keamanan Indonesia. Sebagai negeri maritim, Indonesia memiliki potensi kekayaan dari laut Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Yudiatmaja, Wayu Eko (2011), “Ekonomi Pancasila dan Kesejahteraan Rakyat”, Makalah. Makalah yang disampaikan pada Kongres Pancasila III “Harapan, Peluang dan Tantangan Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila” Surabaya, 31 Mei-1 Juni 2011. Pusat Studi Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Publik, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.

Tas’ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi Qusthoniah Abstrak The market is an economic indicator of a country. In the concept of a modern economic, market mechanism is largely determined by supply and demand. But long time ago the classical moslem scholars such as Abu Yusuf, Yahya ibn Umar, Al-Ghazali, Ibn Taymiyya and Ibn Khaldun had voiced several factors that help forming a market mechanism, and also about the government policy in order to market intervention and price regulation. In the normal economic circumstances, the government is not justified to interfere to determine prices and affect the market mechanism. But when the monopoly practices (ihtikar), hoarding (iktinaz), political dum – ping (siyasah alighraq), and various fraud committed by marketeer, the government is proposed to control the prices in order to achieve the benefit of the people. This article compara-tively tries to observe the past opinions of Moslem economists about market behavior in accordance with the sharia and the creation of price stability.

Keywords: market mechanism, intervention, price regulation, pricing, fair price.

Pendahuluan Kegiatan ekonomi yang banyak digeluti masyarakat sejak zaman dulu hingga kini adalah bidang perdagangan. Aktivitas dagang merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah Saw pernah menyatakan dalam hadis shahih bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Itu artinya bisnis dagang menguasai 90% pangsa ekonomi dunia. Perdagangan merupakan kolaborasi aktivitas penjual dan pembeli yang umumnya dilakukan di pasar dengan segenap bentuknya, baik pasar tradisional maupun modern, pasar nyata maupun maya, pasar konvensional maupun syari’ah. Pasar adalah jantung perekonomian bangsa. Maju mundurnya perekonomian sangat bergantung

‫ دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض‬، ‫ال يبيع حاضر لباد‬ ‫أن يسعر اإلمام سعرأ ويجبرهم على الﺗبايع به‬

Tas’ir Al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) ... 79 ‫السلطان أهل السوﻖ أن ال يبيعوا أمتعتهم إال بسعر معلوم لمصلحة‬ ‫أن يأمر‬ Qusthoniah

‫تحد يد الحاكم السوﻖ لبايع المأكول‬ kepada kondisi pasar. Agar pasar bergerak pada jalur ٍ‫َاض‬yang ‫عَنْ ﺗَر‬sesuai ُ‫ الْبَيْع‬den‫إِنََّمَا‬ gan fitrahnya, al-Quran dan hadis memberikan beberapa garis pan‫ن‬ ْ َ‫ ع‬yang ً‫ِﺗجَارَة‬berfungsi َ‫الَ أَنْ ﺗَكُون‬ َّsebagai ِ‫ِالْبَاطِلِ إ‬rambu ‫مْ بَيْنَكُمْ ب‬atau ُ‫مْوَالَك‬aturan َ‫ َﺗأْ ُكلُوا أ‬main َ‫مَنُوا ال‬dalam ‫ن ءَا‬ َ ‫لََّذِي‬rangka ‫يَاأَيَُّهَا ا‬ duan menegakkan kepentingan semua pihak, berdiri di atas segala kepentْ‫ﺗَرَاضٍ مِنْكُم‬ ingan, baik individu serta kelompok. Pengelolaan pasar yang sesuai dengan kehendak syari’ah meru‫ﺗصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة‬ pakan bagian dari aplikasi bidang muamalah yang membuka lahan ijtihad sangat luas bagi pengambil kebijakan, )‫الﺨدرﻯ‬ ‫سعيد‬para ‫عن أبى‬ ‫البﺨارﻯ ومسلم‬ ‫(رواﻩ‬pelaksana, ‫ أنﺕ مضار‬pen‫إنما‬ gawas dan para mujtahid iqtishad (ekonomi), sesuai dengan kaidah )‫مطل الغني ﻆلم (رواﻩ البﺨارﻯ ومسلم واحمد بن حنبل وابو داود‬ ushul fiqh:

‫األصل في المعامالﺕ اإلباحة إال أن يدل دليل على ﺗحريمها‬ “Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Berdasarkan kaidahwakalah di atas,untuk jelaslah 2. Akad belibahwa barangIslam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan aktifitas ekonomi. Namun, Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang 1. Negosiasi & persyaratan pengembangan sistem perdagangan yaitu harus terbebas dari unsur dharar (bahaya), (merugikan atau Bankjahalah (ketidakjelasan) dan zhulmNasabah tidak adil terhadap salah satu pihak). Dagang juga harus terbebas 3. Akad jual dari unsur MAGHRIB, singkatan dari beli Maysir (judi), Aniaya (zhulm), Gharar (penipuan), Haram, Riba (bunga), Iktinaz (menimbun barang) atau Ihtikar (monopoli), dan Bathil. Bahkan pemerintah pun Bayar secarakebijakan cicil perlu berhati-hati dalam4.menetapkan yang bersifat intervensi maupun regulasi harga di pasaran, karena akan menimbulkan efek multiplier terhadap perkembangan ekonomi negara. Persoalan mekanisme harga termasuk topik inti yang banyak mempengaruhi pergerakan supply dan demand di pasar. Secara teoritis, keseimbangan dalam supply dan demand sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Surplus supply dapat merugikan produsen karena barangnya tidak terserap oleh pasar. Sebaliknya, demand berlebih tanpa diiringi produksi yang memadai akan mendorong peningkatan harga, dan bila terus berlanjut akan mengurangi kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen. Adam Smith melalui karya the Wealth of Nation, mengungkapkan bahwa sistem pasar yang paling tepat adalah mekanisme pasar

80


bebas. Pemerintah tidak mempunyai wewenang untuk mengatur pasar. Biarkan pasar berjalan, dan akan ada suatu invisible hand (tangan tak terlihat) yang mengarahkan pada keseimbangan. Teori ini ditentang keras oleh Karl Max yang menyebutkan bahwa sistem liberal merupakan proses pemiskinan dan proletarisasi massa oleh kaum borjouis lewat transfer nilai surplus produksi (teori surplus values). Dalam karyanya, The Communist Manifesto, ia memasukkan sepuluh program untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang semuanya mengarah kepada sentralisasi properti di tangan negara dan kesetaraan seluruh warganegara. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (perfect competition). Tapi bukan berarti kebebasan itu berlaku mutlak, namun kebebasan yang dibungkus oleh frame syari’ah. Islam mengedepankan transaksi jual-beli yang terjadi secara sukarela (‘an taradhin minkum/mutual goodwill) sesuai petunjuk al-Qur’an suratJurnal al-Nisa’ ayat 29. Kebebasan Teks Arab Syariah Oktober 2014 bersaing dan menentukan harga di pasaran kian dipertegas dengan adanya larangan tas’ir (penetapan harga) seperti yang ‫شرط‬ disebutkan ‫ ركن و‬dalam ‫ما يجتمع‬hadis ‫الصح‬riwayat Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majjah dan al-Syaukani sebagai ‫الباطل ما ال يجتمع ركن و شرط‬ berikut:

‫حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت‬ ‫عن أنس بن مالك وقتادة وحميد عن أنس قال الناس يا رسول اهلل غال‬ ‫ إن اهلل هو المسعر‬: ‫السعر فسعر لنا فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم‬ ‫القابض الباسط الرازق وإني ألرجو أن ألقى اهلل وليس أحد منكم يطلبني‬ ‫بمظلمة في دم وال مال‬ “Orang-orang berkata: “Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah ‫الﺗسعير‬ harga untuk kami!” Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah ‫السعر‬ yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun ‫معلوم‬ ‫للمبيع‬kepadaku ‫ فيه قدرًا‬dengan ‫المأكول‬suatu ‫السوق لبائع‬ ‫ﺗحديد حاكم‬ ‫هو‬ dari kalian yang‫بدرهم‬ menuntut kezhaliman-pun dalam darah dan harta.” ‫أن يأمر الوالى السوقة أن اليبيعوا أمتعتهم إال بسعر كذا‬ Islam memang tidak melarang individu maupun kelompok ‫به‬ ‫التبايع‬ ‫ويجبرهم على‬ ً‫ سعرا‬dari ‫الناس‬perniagaan ‫أو نائبه على‬yang ‫اإلمام‬ ‫التسعير أن يسعر‬ untukmeraup keuntungan dilakukan. Seberapa besar kadar keuntungan yang dibenarkan juga menjadi polemik ً‫هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولى من أمور المسلمين أمرا‬ tersendiri, meskipun diakui tidak ada pagu batas yang baku dalam

‫أهل السوق أال يبيعوا أمتعتهم إال بسعر كذا فينمع من الزيادة عليه أو‬ ‫النقصان لمصلحة‬

‫هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولى من أمور المسلمين أمرًا‬ ‫أهل السوق أال يبيعوا السلع إال بسعر كذا فينمعوا من الزيادة عليه حتى‬

Tas’ir Al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) ... Qusthoniah

81

penentuan besaran keuntungan. Persoalan segera timbul ketika keuntungan yang diharapkan berbanding jauh dengan kemampuan daya beli mayarakat. Mekanisme pasar memang memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri dalam mencapai keseimbangan serta titik temu harga jual dan beli. Namun bukan berarti mekanisme yang sudah built-in itu bebas dari gangguan perilaku peniaga yang memiliki motif mencari untung sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Berbagai cara bisa dilakukan, mulai dari praktik monopoli, kartel, menimbun barang, memalsukan produk, hingga transaksi black market. Dalam menghadapi problematika semacam ini, tentu diperlukan sentuhan intervensi, pengawasan (al-hisbah) dan regulasi dalam batas-batas yang wajar sehinga akan menjaga harga yang adil dan tingkat laba yang saling menguntungkan serta diterima oleh pasar. Sejauhmana toleransi intervensi dan regulasi harga dalam pandangan tokoh-tokoh ekonom muslim menjadi fokus kajian dalam tulisan ini. Namun, seiring dengan bayaknya jumlah pemikir ekonom muslim, maka tulisan ini membatasi pada pandangan beberapa tokoh saja yang memiliki pandangan signifikan tentang format pasar Islami dan teori keseimbangan harga, dengan mengedepankan sisi komparasi pemikiran para tokoh seperti Abu Yusuf (731-798), Yahya bin Umar, Al-Ghazali (1058-1111), Ibnu Taymiyah (1263-1328) dan Ibnu Khaldun (1332-1404) yang mewakili era dan wilayah berbeda. Tentu saja jauh dari maksud mengesampingkan sumbangsih pemikiran ekonom muslim lainnya dengan sejumlah karya fenomenal mereka seperti Abu Ubaid dengan Kitab al-Amwal, Al-Syaibani dengan kitab al-Kasb, Al-Mawardi dengan kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah, dan sebagainya. Perekonomian merupakan salah satu soko guru kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang jasa, pasar uang maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar, sangat tergantung pada makanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Apabila kondisi ini dalam keadaan wajar dan normal –tanpa ada pelanggaran, monopoli

82


misalnya– maka harga akan stabil, namun apabila terjadi persaingan yang tidak fair, maka keseimbangan harga akan terganggu dan yang pada akhirnya mengganggu hak rakyat secara umum. Dalam Islam, kebebasan ekonomi (mu’amalah) diatur sedemikian rupa. Islam melarang segala bentuk pemerasan, baik di pihak produsen maupun konsumen. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam merujuk kepada suatu kondisi ekonomi yang bebas dari spekulasi dan penimbunan barang yang merugikan konsumen. Ekonomi Islam menawarkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat serta mendorong seseorang untuk beraktifitas dengan baik tanpa merugikan kepentingan orang lain. Tas’ir al-Jabari (campur tangan pemerintah dalam persoalan harga) merupakan cara untuk mengatasi terjadinya ketidakseimbangan dan kesewenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak mau memperhatikan kemaslahatan orang lain. riah Oktober 2014 Pemerintah Islam, sejak Rasulullah SAW di Madinah concern padaArab masalah harga ini, terutama pada bagaimana Teks Jurnalkeseimbangan Syariah Oktober 2014 peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana ‫ركن و شرط‬ ‫يجتمع‬ ‫الصح ما‬ mengatasi masalah ketidakstabilan ulama berbeda pan‫ركن و شرط‬harga. ‫يجتمع‬Para ‫الصح ما‬ ‫ركن و شرط‬dapat ‫ يجتمع‬mengenai ‫الباطل ما ال‬boleh tidaknya negara menetapkan harga. Masing‫شرط‬ ‫يجتمع ركن‬ ‫ما ال‬hukum ‫الباطل‬dan interpretasi. masing golongan ulama ini ‫و‬memiliki dasar ‫أبي شيبة حدثنا ع‬ ‫بن‬ ‫عثمان‬ ‫حدثنا‬ Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama tersebut, maka penulis ‫ثابت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫أخبر‬ ‫سلمة‬ ‫حماد مبن‬ ‫عنحدثنا‬ ‫حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان‬ meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang Tas’ir al‫وقتادة وحميد ع‬tertarik ‫الك‬ ‫بن‬untuk ‫أنس‬ ‫غال‬ ‫رسول اهلل‬ ‫فقالرسول‬ ‫الناس يا‬ ‫السعر قال‬ ‫ أنس‬Harga ‫حميد عن‬ ‫ و‬Negara) ‫الك وقتادة‬ ‫ بن م‬Koridor ‫عن أنس‬Fiqh Dengan MemJabari Oleh Dalam ‫اهلل ص‬ ‫( لنا‬Penetapan ‫فسعر‬ pertimbangkan Realitas ‫إن اهلل هو المسعر‬ : ‫اهلل عليه وسلم‬ ‫صلى‬Ekonomi. ‫السعر فسعر لنا فقال رسول اهلل‬

‫القابض الباسط الرازق وإني ألرج‬ ‫مال منكم يطلبني‬ ‫وال أحد‬ ‫وليس‬ ‫القابض الباسط الرازق وإني ألرجو أن‬ ‫اهلل دم‬ ‫ألقى في‬ ‫بمظلمة‬ Pengertian ‫بمظلمة في دم وال مال‬ Kata tas’ir berasal dari kata sa’ara-yas’aru-sa’ran yang artinya ‫الﺗسعير‬ menyalakan. Secara etimologi kata at-tas’ir ( ‫ ) الﺗسعير‬seakar dengan kata as-si’r ( ‫ = السعر‬harga) yang berarti penetapan harga. Kata as‫(السعر‬di pasar) sebagai si’r ini digunakan di pasar untuk menyebut harga ‫السوق لبائع المأكو‬ ‫حاكم‬ ‫ﺗحديد‬ ‫هو‬ penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalakan ‫بدرهم معلوم‬ ‫قدرًا‬bagi ‫ فيه‬sesuatu. ‫لبائع المأكول‬ ‫حاكم السوق‬ ‫ﺗحديد‬ ‫ هو‬a tasîran, artinilai ‫للمبيع‬ (harga) Dikatakan, sa’arat asy-syay ‫أن يأمر الوالى السوقة أن اليبيعوا‬ nya harga sesuatu ‫كذا‬menetapkan ‫بسعر‬1 ‫أمتعتهم إال‬ ‫اليبيعوا‬ ‫ أن‬yang ‫السوقة‬merupakan ‫يأمر الوالى‬titik ‫ أن‬berhenti tawarmenawar. Jika dikatakan, as’arû wa sa’arû, artinya mereka telah ‫اإلمام أو نائبه عل‬ ‫التسعير أن يسعر‬ ‫ويجبرهم على التبايع‬ ‫ا‬ ً ‫سعر‬ ‫الناس‬ ‫التسعير أن يسعر اإلمام أو نائبه على‬ 1 Al-Minawi, At-Ta’ârif, Juz I, Dar al-Fikr al-Mu’ashirah-Dar al-Fikr, Beirut-Dam‫السلطان أو نوابه أو‬ ‫هو أن يأمر‬ ‫أمر‬ ‫يبيعواالمسلمين‬ ‫السوقمنأالأمور‬ ‫من ولى‬ ‫أمتعتهم إال‬ ‫هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كلأهل‬ ‫من الزيادة عليه أو‬ ‫النقصان فينمع‬ ‫أهل السوق أال يبيعوا أمتعتهم إال بسعر كذا‬ ‫لمصلحة‬ ‫النقصان لمصلحة‬ ‫هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو‬

‫الباطل ما ال يجتمع ركن و شرط‬

‫‪Teks Arab Jurnal Syariah Oktober 2014‬‬

‫حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت‬ ‫ركن و‬ ‫يجتمع‬ ‫الصح‪...‬ما‬ ‫‪ Tas’ir‬يا رسول اهلل غال‬ ‫‪Al-Jabari‬الناس‬ ‫‪(Penetapan‬أنس قال‬ ‫شرطحميد عن‬ ‫‪Harga‬و‬ ‫وقتادة‬ ‫)‪Negara‬الك‬ ‫أنس بن م‬ ‫عن‬ ‫‪Oleh‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪Teks‬اهلل هو المسعر‬ ‫‪ : Arab‬إن‬ ‫عليه وسلم‬ ‫‪Syariah‬اهلل‬ ‫شرطصلى‬ ‫‪Oktober‬اهلل‬ ‫رسول‬ ‫فسعر لنا‬ ‫السعر‬ ‫‪Qusthoniah‬‬ ‫‪Jurnal‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫فقالركن و‬ ‫يجتمع‬ ‫الباطل ما ال‬ ‫القابض الباسط الرازق وإني ألرجو أن ألقى اهلل وليس أحد منكم يطلبني‬ ‫حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت‬ ‫شيبة‬ ‫بن أبي‬ ‫عثمان‬ ‫حدثنا‬ ‫شرط‬ ‫ركن و‬ ‫يجتمع‬ ‫الصح ما‬ ‫بمظلمة في دم وال مال‬ ‫‪2‬‬ ‫‪bersepakat‬‬ ‫‪atas suatu‬‬ ‫‪Oleh‬‬ ‫الك‪karena‬‬ ‫‪itu,‬‬ ‫‪tas‘îr‬‬ ‫رسول اهلل غال‬ ‫‪harga‬الناس يا‬ ‫‪ tertentu.‬قال‬ ‫حميد عن أنس‬ ‫وقتادةوو‬ ‫بن م‬ ‫‪secara‬أنس‬ ‫عن‬ ‫شرط‬ ‫ركن‬ ‫يجتمع‬ ‫ال‬ ‫الباطل ما ‪3‬‬ ‫‪bahasa‬‬ ‫‪taqdîr‬‬ ‫عليه‪as-si‘ri‬‬ ‫‪(penetapan/penentuan‬‬ ‫‪harga).‬‬ ‫‪Jurnal‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪berarti‬المسعر‬ ‫‪Teks‬اهلل هو‬ ‫‪ : Arab‬إن‬ ‫وسلم‬ ‫‪Syariah‬اهلل‬ ‫‪Oktober‬اهلل صلى‬ ‫فقال رسول‬ ‫الﺗسعيرفسعر لنا‬ ‫السعر‬ ‫‪Adapun‬‬ ‫‪menurut‬‬ ‫‪pengertian‬‬ ‫‪syariah,‬‬ ‫‪terdapat‬‬ ‫‪beberapa‬‬ ‫‪penger‬‬‫ثابت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫أخبر‬ ‫سلمة‬ ‫بن‬ ‫حماد‬ ‫حدثنا‬ ‫عفان‬ ‫حدثنا‬ ‫شيبة‬ ‫أبي‬ ‫بن‬ ‫عثمان‬ ‫حدثنا‬ ‫يطلبني‬ ‫أحد منكم‬ ‫‪Ibnu‬وليس‬ ‫ألقى اهلل‬ ‫‪ Malikiyah):‬ألرجو‬ ‫الرازقو وإني‬ ‫القابضماالباسط‬ ‫السعر‬ ‫‪tian.‬‬ ‫‪Menurut‬‬ ‫‪Imam‬‬ ‫‪(ulama‬أن‪Irfah‬‬ ‫شرط‬ ‫ركن‬ ‫يجتمع‬ ‫الصح‬ ‫وقتادة وحميد عن أنس قال الناس يا رسول اهلل غال‬ ‫عن‬ ‫الك مال‬ ‫أنسفيبندمموال‬ ‫بمظلمة‬ ‫معلوم‬ ‫بدرهم‬ ‫للمبيع‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫قدر‬ ‫فيه‬ ‫ل‬ ‫المأكو‬ ‫لبائع‬ ‫السوق‬ ‫حاكم‬ ‫ﺗحديد‬ ‫هو‬ ‫فقالركن و‬ ‫يجتمع‬ ‫الباطل ما ال‬ ‫شرطصلى اهلل عليه وسلم ‪ :‬إن اهلل هو المسعر‬ ‫رسول اهلل‬ ‫فسعر لنا‬ ‫السعر‬ ‫الﺗسعير‬ ‫‪“Tas’ir‬‬ ‫‪adalah‬‬ ‫‪penetapan‬‬ ‫‪harga‬‬ ‫‪tertentu‬‬ ‫‪untuk‬‬ ‫‪barang‬‬ ‫‪dagangan‬‬ ‫أن‪yang‬‬ ‫‪di‬‬‫يطلبني‬ ‫سلمة منكم‬ ‫أحد‬ ‫اهلل‬ ‫ألقى‬ ‫عفانأن‬ ‫ألرجو‬ ‫وإني‬ ‫الباسط‬ ‫القابض‬ ‫وليسا‬ ‫بسعربنكذ‬ ‫إال‬ ‫أمتعتهم‬ ‫اليبيعوا‬ ‫الرازقأن‬ ‫السوقة‬ ‫الوالى‬ ‫يأمر‬ ‫ثابت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫أخبر‬ ‫حماد‬ ‫حدثنا‬ ‫حدثنا‬ ‫شيبة‬ ‫أبي‬ ‫بن‬ ‫عثمان‬ ‫حدثنا‬ ‫‪lakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dir‬‬‫السعر‬ ‫أنسفيبندمموال مال‬ ‫بمظلمة‬ ‫وقتادة و حميد عن أنس قال الناس يا ‪4‬‬ ‫على اهلل‬ ‫رسول‬ ‫عن‬ ‫‪ham‬‬ ‫”‪tertentu.‬‬ ‫غالبه‬ ‫التبايع‬ ‫ويجبرهم‬ ‫الكاإلمام أو نائبه على الناس سعراً‬ ‫التسعير أن يسعر‬ ‫عليهللمبيع‬ ‫صلىفيهاهللقدرًا‬ ‫المأكول‬ ‫السوق لبائع‬ ‫حاكم‬ ‫ﺗحديد‬ ‫هو‬ ‫معلوم المسعر‬ ‫بدرهماهلل هو‬ ‫وسلم ‪ :‬إن‬ ‫رسول اهلل‬ ‫فقال‬ ‫لنا‬ ‫فسعر‬ ‫السعر‬ ‫الﺗسعير‬ ‫‪Syafi’iyah):‬‬ ‫‪Menurut‬أمراً‬ ‫‪ Syaikh‬المسلمين‬ ‫‪Zakariya‬من أمور‬ ‫‪Al-Anshari‬من ولى‬ ‫‪(ulama‬نوابه أو كل‬ ‫السلطان أو‬ ‫هو أن يأمر‬ ‫وليسا أحد منكم يطلبني‬ ‫إال اهلل‬ ‫ألرجو أن ألقى‬ ‫الرازقأنوإني‬ ‫الباسط‬ ‫القابض‬ ‫بسعر‬ ‫اليبيعوا‬ ‫أال السوقة‬ ‫الوالى‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫السعر‬ ‫فينمع كذمن الزيادة عليه أو‬ ‫أمتعتهم كذا‬ ‫إال بسعر‬ ‫أمتعتهم‬ ‫يبيعوا‬ ‫السوق‬ ‫أهل‬ ‫مال‬ ‫وال‬ ‫دم‬ ‫في‬ ‫بمظلمة‬ ‫‪“Tas’ir‬‬ ‫‪perintah‬‬ ‫‪wali‬‬ ‫‪kepada‬‬ ‫‪pasar‬‬ ‫‪mereka‬‬ ‫لمصلحة‬ ‫النقصان‬ ‫‪adalah‬التبايع به‬ ‫ويجبرهم على‬ ‫)‪ً(penguasa‬اسعراً‬ ‫الناس‬ ‫لبائعنائبه‬ ‫‪pelaku‬أو‬ ‫اإلمام‬ ‫يسعر‬ ‫ﺗحديدأن‬ ‫التسعير‬ ‫معلوم‬ ‫للمبيع بدرهم‬ ‫قدر‬ ‫على فيه‬ ‫المأكول‬ ‫السوق‬ ‫‪agar‬حاكم‬ ‫هو‬ ‫‪5‬‬ ‫”‪tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu.‬‬ ‫الﺗسعير‬ ‫أمراًاً‬ ‫المسلمين‬ ‫أمور‬ ‫من‬ ‫ولى‬ ‫كل‬ ‫نوابه‬ ‫السلطان‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫‪Menurut‬أمر‬ ‫‪ Imam‬المسلمين‬ ‫أمور‬ ‫من‬ ‫ولى‬ ‫من‬ ‫أو كل‬ ‫أو‬ ‫أوأن نوابه‬ ‫السوقة أو‬ ‫الوالىالسلطان‬ ‫يأمريأمر‬ ‫هو أن‬ ‫هو‬ ‫بسعر كذا‬ ‫من إال‬ ‫أمتعتهم‬ ‫اليبيعوا‬ ‫أن‬ ‫‪Al-Bahuti‬‬ ‫‪(ulama‬‬ ‫‪Hanabilah):‬‬ ‫السعر‬ ‫عليهحتى‬ ‫الزيادةعليه‬ ‫فينمعمنمنالزيادة‬ ‫فينمعوا‬ ‫كذا‬ ‫بسعر‬ ‫إال‬ ‫يبيعوا السلع‬ ‫أال يبيعوا‬ ‫السوق أال‬ ‫أهل السوق‬ ‫بسعر‬ ‫نائبه إال‬ ‫أمتعتهم‬ ‫أهل‬ ‫التبايعأوبه‬ ‫ويجبرهم على‬ ‫الناسكذاسعراً‬ ‫على‬ ‫يسعر اإلمام أو‬ ‫التسعير أن‬ ‫معلوم ينمعون‬ ‫غيرهم‪ ،‬أي‬ ‫يضاربوا‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫عنه‬ ‫النقصان‬ ‫أو‬ ‫األسعار‬ ‫يغلوا‬ ‫ال‬ ‫لمصلحة‬ ‫النقصان‬ ‫للمبيع بدرهم‬ ‫‪harga‬قدرًا‬ ‫‪oleh‬ل فيه‬ ‫المأكو‬ ‫)‪(Khalifah‬لبائع‬ ‫السوق‬ ‫حاكم‬ ‫هو‬ ‫‪“Tas’ir adalah penetapan‬‬ ‫‪suatu‬‬ ‫‪Imam‬‬ ‫ﺗحديد‪atau‬‬ ‫‪wakilnya‬‬ ‫ولى من أمور المسلمين أمراً‬ ‫لمصلحةمن‬ ‫السعر أو كل‬ ‫أو نوابه‬ ‫السلطان‬ ‫من أن‬ ‫هو‬ ‫الناس‬ ‫‪berjual‬عن‬ ‫‪beli‬النقص‬ ‫يأمرأو‬ ‫الزيادة‬ ‫‪atas‬‬ ‫‪dan‬‬ ‫‪Imam‬‬ ‫‪memaksa‬‬ ‫‪mereka‬‬ ‫‪untuk‬‬ ‫‪pada‬‬ ‫‪harga‬‬ ‫‪masyarakat‬أمرأواً‬ ‫المسلمين‬ ‫أمور‬ ‫من‬ ‫ولى‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫أو‬ ‫نوابه‬ ‫أو‬ ‫السلطان‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫فينمع كذا‬ ‫كذا بسعر‬ ‫أمتعتهم إال‬ ‫اليبيعوا‬ ‫يبيعوا أن‬ ‫أال السوقة‬ ‫الوالى‬ ‫أهليأمر‬ ‫أن‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫من الزيادة‬ ‫إال بسعر‬ ‫أمتعتهم‬ ‫السوق‬ ‫”‪itu.‬‬ ‫أحد‬ ‫وليس‬ ‫هلل‬ ‫ألقى‬ ‫ان‬ ‫ألرجو‬ ‫وإنى‬ ‫الرزأﻖ‬ ‫الباسط‬ ‫القابط‬ ‫المسعر‬ ‫غال‬ ‫عليه‬ ‫فينمعوا من‬ ‫بسعر كذا‬ ‫السلع إال‬ ‫يبيعوا‬ ‫السوق أال‬ ‫أهل‬ ‫حتىبه‬ ‫التبايع‬ ‫الزيادةعلى‬ ‫ويجبرهم‬ ‫الناس سعراً‬ ‫نائبه على‬ ‫اإلمام أو‬ ‫يسعر‬ ‫النقصان أن‬ ‫التسعير‬ ‫لمصلحة‬ ‫‪Menurut‬‬ ‫‪Imam‬‬ ‫‪Syaukani:‬‬ ‫وابن‬ ‫ومسلم‬ ‫البخارﻯ‬ ‫عنه(رواﻩ‬ ‫النقصانمال‬ ‫أو دم وال‬ ‫األسعارفى‬ ‫يغلوا بمظلمة‬ ‫يطلبنى‬ ‫داودينمعون‬ ‫وأبو أي‬ ‫غيرهم‪،‬‬ ‫يضاربوا‬ ‫حتى ال‬ ‫ال‬ ‫المسلمين أمراً‬ ‫عنأمور‬ ‫حبان من‬ ‫ولى‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫أو‬ ‫نوابه‬ ‫أو‬ ‫السلطان‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫الناس‬ ‫السعر فقال‬ ‫وابن‬ ‫حنبل‬ ‫بن‬ ‫واحمد‬ ‫والترمذﻯ‬ ‫ماجه‬ ‫من الزيادة أوالنقص عن السعر لمصلحة الناس‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫الزيادة‬ ‫من‬ ‫فينمع‬ ‫بسعر‬ ‫إال إال‬ ‫أمتعتهم‬ ‫يبيعوا‬ ‫أال‬ ‫أهل‬ ‫عليه أنحتى‬ ‫فينمعوا‬ ‫كذا‬ ‫بسعر‬ ‫السعر السلع‬ ‫غال يبيعوا‬ ‫السوق أال‬ ‫هلل‬ ‫الزيادةوسلم‬ ‫صلىمنهلل عليه‬ ‫رسولكذاهلل‬ ‫فقال‬ ‫فسعرلنا‬ ‫يارسول هلل‬ ‫أحد‬ ‫وليس‬ ‫هلل‬ ‫ألقى‬ ‫ان‬ ‫ألرجو‬ ‫وإنى‬ ‫الرزأﻖ‬ ‫الباسط‬ ‫القابط‬ ‫المسعر‬ ‫لمصلحة)أو النقصان عنه حتى ال يضاربوا غيرهم‪ ،‬أي ينمعون‬ ‫األسعار‬ ‫غاليغلوا‬ ‫ال‬ ‫مالك‬ ‫النقصان بن‬ ‫أنس‬ ‫هو‬ ‫وابن‬ ‫داود‬ ‫وأبو‬ ‫ومسلم‬ ‫البخارﻯ‬ ‫رواﻩ‬ ‫(‬ ‫مال‬ ‫وال‬ ‫دم‬ ‫فى‬ ‫بمظلمة‬ ‫يطلبنى‬ ‫‪“Tas’ir adalah perintah penguasa‬‬ ‫السعر‪atau para‬‬ ‫‪wakilnya‬‬ ‫‪atau siapa‬‬ ‫‪saja yang‬‬ ‫لمصلحةمنالناس‬ ‫السلطانعن‬ ‫النقص‬ ‫يأمرأو‬ ‫الزيادة‬ ‫من‬ ‫الناسً‬ ‫المسلمين أمرا‬ ‫أمور‬ ‫من‬ ‫ولى‬ ‫كل‬ ‫أو‬ ‫نوابه‬ ‫أو‬ ‫هو‬ ‫‪mengatur‬‬ ‫‪urusan‬‬ ‫‪kaum‬‬ ‫‪muslimin‬‬ ‫‪kepada‬‬ ‫‪pelaku‬‬ ‫‪pasar‬‬ ‫‪agar‬‬ ‫‪mereka‬‬ ‫‪tidak‬‬ ‫ماجهأنوالترمذﻯ واحمد بن حنبل وابن حبان عن السعر فقال‬ ‫وليسأنحتى‬ ‫عليه‬ ‫الزيادة‬ ‫فينمعوا‬ ‫كذا‬ ‫بسعر‬ ‫إال‬ ‫السلع‬ ‫يبيعوا‬ ‫المسعر أال‬ ‫السوق‬ ‫أهل‬ ‫أحد‬ ‫عليههلل‬ ‫ألقى‬ ‫ألرجو‬ ‫وإنى‬ ‫الرزأﻖ‬ ‫الباسط‬ ‫القابط‬ ‫غال‬ ‫‪menjual‬‬ ‫‪barang‬‬ ‫‪dagangan‬‬ ‫‪mereka‬‬ ‫‪kecuali‬‬ ‫‪dengan‬‬ ‫‪harga‬‬ ‫‪tertentu‬‬ ‫‪dila‬‬‫هلل‬ ‫وسلم‬ ‫انمنهلل‬ ‫صلى‬ ‫رسول هلل‬ ‫فقال‬ ‫فسعرلنا‬ ‫السعر‬ ‫غال‬ ‫‪ dan‬هلل‬ ‫يارسول‬ ‫داودينمعون‬ ‫وأبو أي‬ ‫غيرهم‪،‬‬ ‫يضاربوا‬ ‫حتى ال‬ ‫األسعار‬ ‫يغلوا‬ ‫ال‬ ‫وابن‬ ‫ومسلم‬ ‫البخارﻯ‬ ‫عنه(رواﻩ‬ ‫النقصانمال‬ ‫أو دم وال‬ ‫مالك)فى‬ ‫بمظلمة‬ ‫يطلبنى‬ ‫أنس بن‬ ‫هو‬ ‫من الزيادة أوالنقص عن السعر لمصلحة الناس‪askus, cet. I. 1414 H, h. 405‬‬ ‫الناس‬ ‫ماجه والترمذﻯ واحمد بن حنبل وابن حبان عن السعر فقال‬ ‫‪2 Ibn Manzhur, Lisân al-‘Arab, Juz IV, (Beirut:Dar al-Shadr), cet. I. tt, h. 365‬‬ ‫هلل‬ ‫عليههلل وسلم‬ ‫صلى‬ ‫رسول هلل‬ ‫فسعرلنا‬ ‫السعر‬ ‫المسعرغال‬ ‫يارسول هلل‬ ‫وليسأنأحد‬ ‫ان هللألقى‬ ‫ألرجو‬ ‫فقال وإنى‬ ‫الرزأﻖ‬ ‫الباسط‬ ‫القابط‬ ‫غال‬ ‫‪3 Ibid.; Ar-Razi, Mukhtâr ash-Shihâh, I (Beirut: Maktabah Lubn an-Nasyirun), cet.‬‬ ‫)‬ ‫مالك‬ ‫بن‬ ‫أنس‬ ‫هو‬ ‫داود‪Baru.‬‬ ‫وأبو ‪1995‬‬ ‫‪M-1415‬‬ ‫البخارﻯ ‪H. h.‬‬ ‫‪126‬‬ ‫وابن‬ ‫ومسلم‬ ‫يطلبنى بمظلمة فى دم وال مال (رواﻩ‬ ‫الناس ‪4‬‬ ‫‪Muhammad‬‬ ‫‪bin Qasim‬‬ ‫‪Syarah‬‬ ‫‪Hudud‬‬ ‫والترمذﻯ‪Irfah,‬‬ ‫‪II, h. 35‬‬ ‫السعر فقال‬ ‫‪Al-Anshari,‬عن‬ ‫وابن حبان‬ ‫حنبل‬ ‫‪ Ibnu‬بن‬ ‫واحمد‬

‫ماجه‬ ‫‪Zakariya‬هلل ‪5‬‬ ‫‪Al-Anshari,‬‬ ‫‪Asnal Mathalib‬‬ ‫‪II/38‬‬ ‫وسلم أن‬ ‫صلى هلل عليه‬ ‫‪Syarah‬رسول هلل‬ ‫‪Raudhah‬فقال‬ ‫‪Ath-Thalib,‬فسعرلنا‬ ‫غال السعر‬ ‫يارسول هلل‬ ‫‪6 Al-Bahuti, Syarah Muntaha Al-Iradat, Juz II, h. 26‬‬ ‫هو أنس بن مالك)‬

‫السعر‬ ‫هو ﺗحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرًا للمبيع بدرهم معلوم‬ 84

Jurnal Syari’ah ‫أن يأمر الوالى السوقة أن اليبيعوا أمتعتهم إال بسعر كذا‬ Vol. II, No. II, Oktober 2014

‫التسعير أن يسعر اإلمام أو نائبه على الناس سعراً ويجبرهم على التبايع به‬ ً‫هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولى من أمور المسلمين أمرا‬

rang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena alasan masla‫عليه أو‬ ‫أهل السوق أال يبيعوا أمتعتهم إال بسعر كذا فينمع من الزيادة‬ 7 hat.” Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani:

‫النقصان لمصلحة‬

‫هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولى من أمور المسلمين أمرًا‬ ‫أهل السوق أال يبيعوا السلع إال بسعر كذا فينمعوا من الزيادة عليه حتى‬ ‫ أي ينمعون‬،‫ال يغلوا األسعار أو النقصان عنه حتى ال يضاربوا غيرهم‬ ‫من الزيادة أوالنقص عن السعر لمصلحة الناس‬ “Tas’ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang ‫وليس أحد‬ ‫ألقى هلل‬ ‫ ان‬muslimin ‫وإنى ألرجو‬ ‫الرزأﻖ‬ ‫الباسط‬ ‫ المسعر‬tidak ‫غال‬ mengatur urusan kaum kepada pelaku pasar‫القابط‬ agar mereka ‫داود وابن‬ ‫وأبو‬dagangan ‫البخارﻯ ومسلم‬ ‫مال (رواﻩ‬ ‫ وال‬harga ‫فى دم‬tertentu, ‫ بمظلمة‬dan ‫يطلبنى‬ menjual barang mereka kecuali dengan mereka dilarang harga itu agar tidak melonjakkan har‫الناس‬ ‫فقال‬menambah ‫عن السعر‬atas ‫حبان‬ ‫وابن‬ ‫حنبل‬mereka ‫واحمد بن‬ ‫ماجه والترمذﻯ‬ ga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. ‫يارسول هلل غال السعر فسعرلنا فقال رسول هلل صلى هلل عليه وسلم أن هلل‬ Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi )‫هو أنس بن مالك‬ kemaslahatan masyakarat.” 8 Dari berbagai definisi tersebut, sebenarnya maknanya hampir sama. Kesamaannya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebut tiga unsur yang sama. Pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Kedua, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Ketiga, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.

Dasar Hukum Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam al-Qur’an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw dijumpai beberapa hadits, yang dari logika hadits itu dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu dibolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum at-tas’ir, menurut kesepakatan ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah. Hadits Rasulullah saw yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan: 7 Imam Al-Syaukani, Nail al-Authar, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr), t.t, h.335 8 Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishad fi al- Islam, terjemahan (Bandung: Diponegoro), 1967, h. 199.

‫النقصان لمصلحة‬ ‫هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولى من أمور المسلمين أمرًا‬ Al-Jabari Harga‫يبيعوا‬ Oleh Negara) ... ‫أهل‬ ‫ الزيادة عليه حتى‬Tas’ir ‫فينمعوا من‬ ‫(كذا‬Penetapan ‫السلع إال بسعر‬ ‫السوق أال‬ Qusthoniah 85 ‫ أي ينمعون‬،‫األسعار أو النقصان عنه حتى ال يضاربوا غيرهم‬ ‫ال يغلوا‬ ‫من الزيادة أوالنقص عن السعر لمصلحة الناس‬ ‫غال المسعر القابط الباسط الرزأﻖ وإنى ألرجو ان ألقى هلل وليس أحد‬ ‫يطلبنى بمظلمة فى دم وال مال (رواﻩ البخارﻯ ومسلم وأبو داود وابن‬ ‫ماجه والترمذﻯ واحمد بن حنبل وابن حبان عن السعر فقال الناس‬ ‫يارسول هلل غال السعر فسعرلنا فقال رسول هلل صلى هلل عليه وسلم أن هلل‬ )‫هو أنس بن مالك‬ “Pada zaman Rasulullah saw, terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap kepada Rasulullah saw seraya berkata: ya Rasulullah, harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah saw, menjawab: sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan jangan seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa.” 9 Dalil lainnya, hadits Nabi saw :

‫ دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض‬، ‫ال يبيع حاضر لباد‬ “Janganlah orang kota menjual kepada orang dusun, biarkanlah manusia, ‫أن يسعر اإلمام سعرأ ويجبرهم على الﺗبايع به‬ Allah akan memberi rizki kepada mereka sebagian dari sebagian lainnya.” Dari hadits ini‫إال‬ Rasulullah saw ‫ال‬ melarang kota yang ‫لمصلحة‬ ‫معلوم‬ ‫بسعر‬ ‫يبيعوا أمتعتهم‬ ‫السوﻖ أن‬orang ‫السلطان أهل‬ ‫يأمر‬tahu ‫أن‬ harga menjual barang dagangan kepada orang dusun yang tidak tahu ‫السوﻖ لبايع المأكول‬ ‫تحد‬ harga. Karena hal ini akan dapat melonjakkan harga.‫الحاكم‬ Maka‫يد‬tas’ir dibolehkan agar tidak terjadi pelonjakan harga.10 ٍ‫إِنََّمَا الْبَيْعُ عَنْ ﺗَرَاض‬ Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, tas’ir yang dibolehkan itu contohnya untuk ‫ن‬ ْ َ‫ ِﺗجَارَةً ع‬:َ‫ن‬penguasa ‫الَ أَنْ ﺗَكُو‬ َّ ِ‫ إ‬melarang ِ‫نَكُمْ بِالْبَاطِل‬para ْ‫لَكُمْ بَي‬pedagang ‫الَ َﺗأْ ُكلُوا أَمْوَا‬ ‫ءَامَنُوا‬menjual ‫ن‬ َ ‫يَُّهَا الََّذِي‬baَ‫يَاأ‬ rang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, sementara saat ْ‫ضٍ مِنْكُم‬ ‫ﺗَرَا‬ itu masyarakat sangat membutuhkan barang itu. Maka dalam kondisi seperti ini penguasa mewajibkan pedagang menjual dengan harga ‫منوط بالمصلحة‬ ‫على الرعية‬ ‫اإلمام‬keadilan ‫ﺗصرف‬ pasar, karena ini berarti mengharuskan keadilan. Padahal 11 adalah hal yang diperintahkan Allah.

)‫إنما أنﺕ مضار (رواﻩ البﺨارﻯ ومسلم عن أبى سعيد الﺨدرﻯ‬

9 HR. al-Bukhari, Abu‫واحمد‬ Dawud, at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad Ibn‫مطل‬ Han)‫وابو داود‬Muslim, ‫بن حنبل‬ ‫ومسلم‬ ‫البﺨارﻯ‬ ‫ﻆلم (رواﻩ‬ ‫الغني‬ bal dan Ibn Hibban. 10 Ahmad Irfah,‫ﺗحريمها‬ ibid., h. 9‫على‬

‫األصل في المعامالﺕ اإلباحة إال أن يدل دليل‬

11 Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim, Ath-Thuruq al- Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah, (Kairo: Muassisah al-’Arabiyyah), h. 291. Pendapat ini adalah juga pendapat gurunya, Ibnu Taimiyah, dalam kitab Majmu’ al-Fatawa, Juz 28, (t,t: tp), t,th h. 76-77. Lihat Yusuf Daruntuk Al-Qiyam wabarang Al-Akhlaq fi Al-Iqtishadi Al2. Al-Qaradhawi, Akad wakalah beli

1. Negosiasi & persyaratan

86


Para ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw, itu bukanlah oleh tindakan sewenangwenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditi yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab itu dalam keadaan demikian Rasulullah saw, tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi di pasar itu, karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap para pedagang. Padahal, Rasulullah saw tidak akan mau dan tak akan pernah berbuat zalim kepada sesama manusia, tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut para pakar fiqh, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan itu menzalimi para pedagang.

Pembagian Para ulama fiqh membagi tas’ir kepada dua macam, yaitu: • Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini akan membatasi hak para pedagang. • Kedua, harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan at-tas’ir al-jabari. Menurut Abd. Karim Ustman, pakar fiqh dari Mesir, dalam perilaku ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan dengan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan terakhir ini, menurutnya, pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Cara Islami, h. 429.


87

yang boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan ulah para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga (ihtikar), maka kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga.Penetapan harga dalam fiqh disebut dengan at-tas’ir al-jabari. Ada beberapa rumusan at-tas’ir al-jabari yang dikemukakan para ‫بعض‬ ‫بعضهم من‬ ‫الناس يرزق اهلل‬ ‫دعوا‬al’jabari ، ‫حاضر لباد‬ ‫ال يبيع‬ ulama. Ulama Hambali mendefenisikan at-tas’ir dengan:

‫أن يسعر اإلمام سعرأ ويجبرهم على الﺗبايع به‬ “Upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta mem‫ معلوم لمصلحة‬dalam ‫أمتعتهم إال بسعر‬jual ‫يبيعوا‬ ‫أن يأمر السلطان أهل السوﻖ أن‬ berlakukannya beli ‫ال‬warganya.” ‫من بعض‬transaksi ‫يرزق اهلل بعضهم‬ ‫ دعوا الناس‬، ‫ال يبيع حاضر لباد‬ Imam as-Syaukani (1172-1250 ‫المأكول‬ H/ 1759-1834 M),‫الحاكم‬ tokoh‫ يد‬usul ‫السوﻖ لبايع‬ ‫تحد‬ 12‫أن يسعر اإلمام سعرأ ويجبرهم على‬ ‫به‬ ‫الﺗبايع‬ fiqh, mendefenisikannya dengan:

ٍ‫إِنََّمَا الْبَيْعُ عَنْ ﺗَرَاض‬ ‫أن يأمر السلطان أهل السوﻖ أن ال يبيعوا أمتعتهم إال بسعر معلوم لمصلحة‬ ‫ن‬ ْ َ‫جَارَةً ع‬ ‫كُونَ ِﺗ‬penguasa َ‫الَ أَنْ ﺗ‬ َّ ِ‫لِ إ‬kepada ِ‫مْ بِالْبَاط‬para ُ‫مْ بَيْنَك‬pedagang ُ‫ُكلُوا أَمْوَالَك‬agar ْ‫ الَ َﺗأ‬mereka ‫ن ءَامَنُوا‬ َtidak ‫هَا الََّذِي‬menَُّ‫يَاأَي‬ ”Intruksi pihak ‫المأكول‬ ‫لبايع‬ ‫السوﻖ‬ ‫الحاكم‬ ‫يد‬ ‫تحد‬ jual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ْ‫ﺗَرَاضٍ مِنْكُم‬ ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.” ٍ‫إِنََّمَا الْبَيْعُ عَنْ ﺗَرَاض‬ Kedua defenisi ini tidak membatasi komoditi apa ‫اإلمام‬ saja yang har‫الرعية‬ ‫ن‬ ْ َ‫الَ أَنْ ﺗَكُونَ ِﺗجَارَةً ع‬ َّ ِ‫بالمصلحةبَاطِلِ إ‬ ْ‫منوطكُمْ بَيْنَكُمْ بِال‬ َ‫ُوا أَمْوَال‬ ‫علىالَ َﺗأْ ُكل‬ ‫ن ءَامَنُوا‬ َ ‫ﺗصرفذِي‬ ََّ‫يَاأَيَُّهَا ال‬

ganya telah ditentukan oleh pemerintah. Ada juga defenisi lain yang senada dengan defenisi-defenisi atas, ‫البﺨارﻯ‬ hanya saja mereka )‫الﺨدرﻯ‬ ‫عن أبى سعيد‬di‫ومسلم‬ ‫رواﻩ‬ ( ‫مضار‬ ْ‫كُم‬membataْ‫أنﺕمِن‬ ٍ‫إنماض‬ ‫ﺗَرَا‬ si komoditinya pada barang-barang dagangan yang bersifat konsum)‫ داود‬Ibn ‫‘ وابو‬Urfah ‫بن حنبل‬al-Difki, ‫ومسلم واحمد‬ ‫(رواﻩ‬mendefenisikan ‫مطل الغني ﻆلم‬ tif. Misalnya, pakar ‫البﺨارﻯ‬ fiqh Maliki, ‫ﺗصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة‬ at-tas’ir al-jabari dengan:

‫األصل في المعامالﺕ اإلباحة إال أن يدل دليل على ﺗحريمها‬ )‫إنما أنﺕ مضار (رواﻩ البﺨارﻯ ومسلم عن أبى سعيد الﺨدرﻯ‬

12 Imam )Al-Syaukani, Op.cit,‫بن‬h.‫واحمد‬ 308. Defenisi yang hampir ‫حنبل وابو داود‬ ‫البﺨارﻯ ومسلم‬ ‫رواﻩ‬sama ( ‫ﻆلم‬dengan ‫الغني‬redaksi ‫مطل‬ yang berbeda juga dikemukakan oleh ulama mazhab Hanbali. Kedua defenisi 2. Akad wakalah beliapabarang tersebut sama-sama tidak komoditas saja yang harganya boleh ‫ﺗحريمها‬ ‫على‬membatasi ‫يدل دليل‬untuk ‫اإلباحة إال أن‬ ‫المعامالﺕ‬ ‫األصل في‬ ditentukan oleh pemerintah. Namun ada juga defenisi lain yang senada dengan kedua defenisi sebelumnya hanya saja mereka membatasi komoditasnya pada barang-barang dagangan yang sifatnya&konsumtif. Seperti Ibn Urfah al-Maliki 1. Negosiasi persyaratan (ahli fqh mazhab Maliki). Lihat Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum 2. Akad untuk barang Islam, (Jakarta: Ichtiar Baruwakalah Van Houve), 1997,beli h. 1802

Bank

Nasabah

3. Akad& jual beli 1. Negosiasi persyaratan Bank

Nasabah

88

‫ دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من‬، ‫ال يبيع حاضر لباد‬ Jurnal‫بعض‬ Syari’ah Vol. II, No. II, Oktober‫به‬2014 ‫أن يسعر اإلمام سعرأ ويجبرهم على الﺗبايع‬

‫أن يأمر السلطان أهل السوﻖ أن ال يبيعوا أمتعتهم إال بسعر معلوم لمصلحة‬ ‫تحد يد الحاكم السوﻖ لبايع المأكول‬ “Penetapan harga oleh pihak penguasa terhadap komoditi yang bersifat ٍ‫إِنََّمَا الْبَيْعُ عَنْ ﺗَرَاض‬ konsumtif.” ‫ن‬ ْ َ‫ ع‬Akan ً‫ ِﺗجَارَة‬tetapi, َ‫نْ ﺗَكُون‬Fathi َ‫الَ أ‬ َّ ِ‫طِلِ إ‬ ‫كُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَا‬guru َ‫ أَمْوَال‬besar ‫ َﺗأْ ُكلُوا‬fiqh َ‫نُوا ال‬di َ‫ءَام‬Universitas ‫ن‬ َ ‫يَاأَيَُّهَا الََّذِي‬ ad-Duraini, Damaskus, sependapat dengan ulama Hanabilah dan as-Syaukani di ْ‫ضٍ مِنْكُم‬yang ‫ﺗَرَا‬ atas, karena kedua defenisi itu tidak membatasi jenis produk boleh ditetapkan harganya oleh pemerintah. Bahkan ad-Duraini leb‫بالمصلحة‬ ‫الرعية‬ ‫على‬perkembangan ‫ﺗصرف اإلمام‬ ih memperluas cakupan tas’ir al-jabari.‫منوط‬ Sesuai dengan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak )‫إنما أنﺕ مضار (رواﻩ البﺨارﻯ ومسلم عن أبى سعيد الﺨدرﻯ‬ hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga dan jasa pekerja )‫داود‬ ‫وابو‬terhadap ‫بن حنبل‬manfaat ‫ومسلم واحمد‬ ‫البﺨارﻯ‬ ‫رواﻩ‬yang ( ‫ ﻆلم‬diperlukan ‫مطل الغني‬ masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari 13 ‫ على‬naik ‫يدل دليل‬ ‫ أن‬tidak ‫اإلباحة إال‬ ‫المعامالﺕ‬ ‫األصل في‬ harga biasanya‫ﺗحريمها‬ atau harga secara wajar. Sesuai dengan kandungan definisi-definisi diatas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendis2. Akad wakalahekonomi. untuk beli barang kusikannya dengan pakar-pakar Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut ad-Duaraini, 1. Negosiasi & persyaratan apa pun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu Negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus Nasabah dan konmenentukanBank harga yang logis, sehingga pihak produsen sumen tidak dirugikan. 3. Akad jual beli

Pendapat Para Ulama Menurut jumhur ulama fiqih, kegiatan 4. Bayar secara cicil tas’ir al-jabari mempunyai beberapa syarat: Pertama, komoditi atau jasa tersebut menyangkut kepentingan dan keperluan masyarakat secara umum. Kedua, timbulnya cara penentuan harga komoditi yang sewenang-wenang oleh pedagang. Ketiga, penguasa haruslah adil. Keempat, penunjukan ahli ekonomi untuk mengkaji kelayakan kondisi pasar. Kelima, peneteapan harga tidak merugikan pihak pedagang. Keenam, terjaminnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setiap waktu. Terdapat perbedaan pandangan ulama tentang regulasi harga 13 Muhammad Fathi al-Duraini, Buhuts al-Muqarranah fi al-Fiqh al-Islamy wa Ushulihi, (Beirut: Muassasah al-Risalah), 1998, h. 532


89

yang bersumber pada perbedaan penafsiran terhadap hadis nabi berkaitan dengan tas’ir. Menurut Ibnu Qudamah, “Di dalamnya menunjukkan penentuan harga adalah mudzlim, dan jika zhalim maka haram.” Ibnu Qudamah memberikan dua alasan tidak diperkenankannya tas’ir. 1. Rasulullah tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkan hal itu. 2. Regulasi harga adalah sebuah ketidakadilan yang tidak dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang, didalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya, sesuai QS. al-Nisa’ ayat 29. Imam al-Syaukani berpendapat, sesungguhnya manusia berkuasa atas harga mereka, maka tas’ir adalah pembatasan bagi mereka. Imam dituntut untuk menjaga maslahat muslimin. Memperhatikan maslahat pembeli dengan menentukan harga rendah tidaklah lebih utama dari memperhatikan maslahat penjual dengan harga tinggi. Dan jika kedua perkara ini bertemu haruslah diserahkan kepada ijtihad mereka masing-masing. Adapun mewajibkan pemilik barang untuk menjual pada harga yang tidak diridhai adalah bertentangan dengan QS. al-Nisa’ ayat 29. Dalam kondisi normal, semua ulama sepakat akan haramnya melakukan tas’ir, namun dalam kondisi ketidakadilan terdapat perbedaan pandangan ulama. Imam Malik dan sebagian Syafi’iyah memperbolehkan tas’ir dalam keadaan harga melambung (ghala’). Ibnu Taimiyah menguji pendapat imam-imam mazhab dan beberapa ahli fiqih, menurutnya, kontroversi antar para ulama berkisar dua poin: Pertama, jika terjadi harga yang tinggi di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga sebenarnya, perbuatan mereka itu menurut mazhab Maliki harus dihentikan. Tetapi, bila para penjual mau menjual dibawah harga semestinya, ada dua pendapat dalam hal ini. Menurut Syafi’i dan penganut Ahmad bin Hanbal, seperti Abu Hafz al-Akbari, Qadhi Abu Ya’la dan lainnya, mereka tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu. Kedua, dari perbedaan pendapat antar para ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan (dalam kondisi normal), ketika mereka telah memenuhi

90


kewajibannya. Inilah pendapat yang bertentangan dengan mayoritas para ulama, bahkan oleh Maliki sendiri. Tetapi beberapa ahli, seperti Sa’id bin Musayyab, Rabi’ah bin Abdul Rahman dan Yahya bin Sa’id, menyetujuinya. Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa otoritas harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, dimana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya. Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah Saw yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya, bahwa “itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi konpensasi yang ekuivalen.” Ia membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, ketika dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, Ia mendekritkan bahwa harga yang adil (qimah al-‘adl) dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan (la wakasa wa la syatata) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan. Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di tanah orang lain, pemilik tanah menemukan adanya bagian pohon yang tumbuh di atas tanahnya, yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima konpensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tidak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan konpensasi harganya kepada pemilik pohon. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa “jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting dari pada kebutuhan seorang individu. Salah satu alasan lagi mengapa Rasulullah Saw menolak menetapkan harga adalah bahwa barang-barang yang dijual di Madinah sebagian besar berasal dari impor. Kondisi apapun yang dilakukan terhadap barang itu, akan bisa menyebabkan


91

timbulnya kekurangan suplai dan memperburuk situasi. Pada waktu itu, di Madinah, tak ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang. Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama, satu sama lain (min jins wahid). Tak seorang pun bisa dipaksa untuk menjual sesuatu, karena penjualnya tak bisa diidentifikasi secara khusus. Kepada siapa penetapan itu akan dipaksakan?14 Itu sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis melakukan manipulasi sehingga berakibat menaikkan harga. Ketiadaan kondisi ini, tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Argumentasi terakhir ini tampaknya lebih realistis untuk dipahami. Secara lebih rinci Mannan menunjukkan 3 fungsi dasar dari regulasi harga:15 1. Harus menunjukkan fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi. 2. Harus menunjukkan fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. 3. Harus menunjukkan fungsi moral dalam menegakkan nilainilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya kejujuran, keadilan, kemanfaatan/mutual goodwill. Dengan demikian, apabila kenaikan harga barang di pasar disebabkan ulah para spekulator dengan cara menimbun barang (ihtikar), sehingga barang di pasar menipis dan harga di pasar melonjak dengan tajam, maka keadaan seperti ini para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditi itu. Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi’iyah, sebagian ulama Hanabaliah dan Imam as-Syaukani ber14 Ibnu Taymiyah, Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam, Vol. 29, (Riyadh: Matabi’ alRiyadh), 1983, h. 51 15 Mannan. A. A, Economic Concepts of Ibn Taymiyah, (London: The Islamic Foudation), Terjemahan Konsep Ekonomi Ibn Taymiyah, (Surabaya: Bina Ilmu Offset), 1998, h. 218-219.

92


pendapat bahwa situasi apapun ‫بعض‬dalam ‫بعضهم من‬ ‫ اهلل‬dan ‫يرزق‬kondisi ‫دعوا الناس‬ ، ‫لباد‬penetapan ‫يبيع حاضر‬har‫ال‬ ga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya ‫الﺗبايع‬harga ‫ويجبرهم على‬ ‫اإلمام سعرأ‬ ‫أن يسعر‬ haram. Menurut mereka,‫به‬baik itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan hukum alam, tanpa ‫أن يأمر السلطان أهل السوﻖ أن ال يبيعوا أمتعتهم إال بسعر معلوم لمصلحة‬ campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan. Alasan mereka ‫لبايع المأكول‬ ‫السوﻖ‬ ‫ الحاكم‬adalah ‫تحد يد‬ firman Allah swt dalam surat an-Nisa (4):29 yang menyatakan ٍ‫إِنََّمَا الْبَيْعُ عَنْ ﺗَرَاض‬ bahwa:

‫ن‬ ْ َ‫الَ أَنْ ﺗَكُونَ ِﺗجَارَةً ع‬ َّ ِ‫ن ءَامَنُوا الَ َﺗأْ ُكلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إ‬ َ ‫يَاأَيَُّهَا الََّذِي‬ ‫ دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض‬، ‫ال يبيع حاضر لباد‬ ْ‫ﺗَرَاضٍ مِنْكُم‬ ‫الﺗبايع به‬ ‫ويجبرهم على‬ ‫سعرأ‬memakan ‫يسعر اإلمام‬ ‫أن‬ “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling harta ‫بالمصلحة‬ ‫منوط‬ ‫الرعية‬ ‫على‬ ‫اإلمام‬ ‫ﺗصرف‬ sesamamu dengan jalan batil, kecuali perniagaan ‫معلوم لمصلحة‬ ‫بسعر‬ ‫ إال‬yang ‫أمتعتهم‬ ‫يبيعوا‬ ‫أن ال‬dengan ‫السوﻖ‬jalan ‫السلطان أهل‬ ‫يأمر‬yang ‫أن‬ berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. ...” )‫إنما أنﺕ مضار (رواﻩ البﺨارﻯ ومسلم عن أبى سعيد الﺨدرﻯ‬ ‫السوﻖ لبايع‬ Dan juga sabda Rasulullah saw‫المأكول‬ yang berbunyi : ‫تحد يد الحاكم‬ )‫مطل الغني ﻆلم (رواﻩ البﺨارﻯ ومسلم واحمد بن حنبل وابو داود‬ ٍ‫إِنََّمَا الْبَيْعُ عَنْ ﺗَرَاض‬ ‫يدل دليل‬ ‫إال أن‬ ‫اإلباحة‬ ‫األصل في‬ “Sesungguhnya‫ﺗحريمها‬ jual-beli ‫على‬ itu harus dengan saling ridha‫المعامالﺕ‬ (antara penjual dan ‫ن‬ ْ َ ‫ع‬ ‫ة‬ ً َ ‫ر‬ ‫َا‬ ‫ج‬ َّ ِ ‫إ‬ ِ ‫ل‬ ‫ط‬ ِ ‫َا‬ ‫ب‬ ْ ‫ل‬ ‫ِا‬ ‫ب‬ ‫م‬ ْ ُ ‫ك‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ي‬ َ ‫ب‬ ‫م‬ ْ ُ ‫ك‬ َ ‫ل‬ ‫َا‬ ‫و‬ ْ ‫م‬ َ ‫أ‬ ‫ُوا‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ُ ْ ‫أ‬ ‫ﺗ‬ َ ‫ال‬ َ ‫ُوا‬ ‫ن‬ َ ‫م‬ ‫َا‬ ‫ء‬ ‫ن‬ َ ‫ِي‬ ‫ذ‬ َّ ‫ل‬ َ ‫ا‬ ‫َا‬ ‫ه‬ َُّ‫يَاأَي‬ 16‫الَ أَنْ ﺗَكُونَ ِﺗ‬ pembeli).” Menurut mereka, apabila pemerintah ikut campur dalam ْ‫ضٍ مِنْكُم‬ ‫ﺗَرَا‬ menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting dari jual beli 2. Akad wakalah untuk beli barang (bahkan oleh para ulama dikatakan rukun), ‫ بالمصلحة‬sebagai ‫الرعية منوط‬ ‫على‬yaitu ‫اإلمام‬kerelaan ‫ﺗصرف‬ hati kedua belah pihak, telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah )‫الﺨدرﻯ‬ ‫سعيد‬yang ‫ أبى‬bertentangan ‫البﺨارﻯ ومسلم عن‬ ‫رواﻩ‬ ( ‫أنﺕ مضار‬ telah berbuat sesuatu degan kehendak ayat‫إنما‬ di 1. Negosiasi & persyaratan atas, sekaligus pihak penguasa telah berbuata zalim kepada pihak )‫مطل الغني ﻆلم (رواﻩ البﺨارﻯ ومسلم واحمد بن حنبل وابو داود‬ penjual/pengeluar. Bank Nasabah Selanjutnya, para‫على‬ ulama yang mengharamkan ‫ﺗحريمها‬ ‫ دليل‬fiqh ‫أن يدل‬ ‫اإلباحة إال‬ ‫ المعامالﺕ‬penetapan ‫األصل في‬ harga itu menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua per3. Akad jual beli tentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada2.kepada kepentingan Akad4.wakalah untuksatu beli pihak barangdengan mengorBayar secara cicil bankan kepentingan pihak lain. Itulah sebabnya, menurut mereka, ketika para sahabat meminta Rasulullah saw untuk mengedalikan harga yang terjadi dipasar, beliau & menjawab bahwa kenaikan harga 1. Negosiasi persyaratan itu urusan Allah, dan tidak dibenarkan seseorang ikut campur dalam Bank Nasabah 16 HR. Ibn Majah

3. Akad jual beli 4. Bayar secara cicil


93

masalah itu dan jika ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Di sisi lain, jika penetapan harga diberlakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya menimbun barang oleh para pedagang, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau dan berbagai kepentingan akan terabaikan.

Pemikiran Abu Yusuf Beliau merupakan fuqaha’ pertama yang secara eksklusif menekuni masalah tentang kebijaksanaan ekonomi. Salah satu diantaranya adalah beliau memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Selain dibidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandanganya seputar mekanisme pasar dan harga, seperti bagaimana harga itu ditentukan dan apa dampak dari adanya berbagai jenis pajak. Pemahaman masyarakat pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan saja dimana pada saat barang yang tersedia sedikit maka harga barang tersebut akan menjadi mahal dan sebaliknya, bila barang yang tersedia banyak maka harga barang tersebut akan menjadi turun atau murah. Pemahaman masyarakat itu kemudian dibantah oleh Abu Yusuf dan menyatakan sebagai berikut, “karena pada kenyatannya terkadang pada saat persediaan barang hanya sedikit tidak membuat harga barang tersebut menjadi naik/mahal. Sebaliknya, pada saat persediaan barang melimpah, harga barang tersebut belum tentu menjadi murah. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persedian barang (supply) dan harga. Karena pada kenyataannya harga tidak bergantung kepada permintaan saja tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan-penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan-penurunan permintaan ataupun penurunan- peningkatan dalam produksi. Abu Yusuf menjungkirbalikkan asumsi yang berlaku masa itu. Beliau mengatakan bahwa “tidak ada batasan tertentu tentang mu-

94


rah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal, dan kadang-kadng makanan sangat sedikit tetapi murah.” 17 Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi naik turunnya harga barang atau makanan, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci variabel tersebut. Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara penawaran dan harga. Pada kenyataannya, harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan dalam produksi. Bisa jadi, variabel lain yang dimaksud Abu Yusuf adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut. Namun demikian, pernyataan Abu Yusuf tersebut tidak menyangkal pengaruh permintaan dan penawaran dalam penentuan suatu harga.18

Pemikiran Yahya Bin Umar Fokus perhatian Yahya bin Umar tertuju pada hukum-hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan tentang tas’ir (penetapan harga). Yahya berpendapat bahwa al-tas’ir (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Saw tentang larangan tas’ir. Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga (tas’ir) jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia. Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tang17 Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, (Beirut: Dar al-Ma’rifah), 1979, h. 48 18 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Abu Yusuf ka Ma’ah al-Fikr (Economic Thought of Abu Yusuf), Aligarh, Vol. 5. No. 1, Januari 1964, h. 86. Lihat juga Adiwarman Azhar Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press), 2001, h. 154-156


95

gung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas. Yahya menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu: Pertama, Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentunya yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum. Kedua, Para pedagang melakukan praktik siyasah al-ighraq atau banting harga(dumping) yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin al-Khattab ketika mendapati seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya di bawah harga pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga sesuai dengan standar yang berlaku atau pergi dari pasar. Pernyataan Yahya tersebut jelas mengindikasikan bahwa hukum asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat dilakukan jika dan hanya jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial disetiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi.

Pemikiran Imam Al-Ghazali Sumbangan al-Ghazali terhadap ilmu ekonomi diantaranya ia berhasil menyajikan penjabaran yang rinci tentang peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari “keteraturan alami”. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa laba-lah yang menjadi motif perdagangan. Pada saat lain, ia menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Akhirnya ia juga memberikan definisi

96


yang jelas tentang etika bisnis.19 Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dalam tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Kurva penawaran yang “naik dari kiri bawah ke kanan atas” dinyatakannya sebagai “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah.” Sementara untuk kurva permintaan yang “turun dari kiri atas ke kanan bawah” dijelaskan olehnya sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”. Al-Ghazali juga memaparkan kosep elastisitas permintaan. “Menguragi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan”.20 Bahkan Al-Ghazali merinci produk makanan sebagai komoditas yang perlu mendapat proteksi, “Karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini sepatutnya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok”.21 Bagi al-Ghazali, keuntungan merupakan kompensasi dari sulitnya perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang. Walaupun ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang, namun diakui bahwa keuntunganlah yang menjadi motivasi pedagang. Namun bagi Al-Ghazali, keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak.22

Pemikiran Ibnu Taimiyyah Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai aki19 Abu Hamid al-Ghazali, Ihya ‘Ulum al-Din, Jilid II, t.t, h. 75, 78-79 20 Abu Hamid al-Ghazali, Ibid, h. 80 21 Abu Hamid al-Ghazali, Ibid, h. 73 22 Abu Hamid al-Ghazali, Ibid, h. 75


97

bat manipulasi pasar. Istilah yang dipakai adalah ‘dhulm’ yang berarti pelanggaran atau ketidakadilan. Istilah tersebut digunakan dalam arti manipulasi oleh penjual yang mengarah pada ketidaksempuranan harga di pasar, seperti penimbunan. Anggapan ini dibantah oleh Ibnu Taimiyyah. Beliau menyatakan dengan tegas bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi, tapi bisa jadi penyebabnya adalah supply yang menurun akibat produksi yang tidak efisien, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Dengan kata lain, alasan ekonomi untuk naik dan turunnya harga berasal dari kekuatan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun maka harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin tindakan yang tidak adil.23 Jadi, Ibnu Taimiyyah jauhjauh hari sebelum Adam Smith, telah menjelaskan pergerakan harga yang dipengaruhi oleh supply dan demand. Ibnu Taimiyah menyebut dua sumber penawaran yakni produksi lokal dan impor barang (ma yukhlaq aw yujlab min dzalik al-mal al-mathlub). Al-mathlub berasal dari kata “thalaba” yang merupakan sinonim dari kata demand dalam bahasa Inggris. Untuk mengekspresikan permintaan barang dia menggunakan frase raghabat fi al-shai’, permintaan akan barang. Penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah Swt.24 Dibedakan pula dua faktor penyebab pergeseran kurva penawaran dan permintaan,yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjual, misalnya penimbunan. Faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran antara lain adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan ataupun melimpahnya barang, kondisi kepercayaan, serta diskonto dari pembayaran tunai. 23 Ibn Taymiyah, Op.cit, h. 583. Lihat juga Adiwarman Azhar Karim, Op.cit, h. 160 24 Ibn Taymiyah, Ibid., h. 41

98


Permintaan terhadap barang acapkali berubah. Perubahan tersebut bergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat-lemahnya dan besar-kecilnya kebutuhan seseorang terhadap barang tersebut. Bila penafsiran ini benar, Ibnu Taimiyyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total kebutuhan pembeli. Bila kebutuhan kuat dan besar, harga akan naik. Demikian pula sebaliknya. Menarik untuk dicatat bahwa tampaknya Ibnu Taimiyyah mendukung kebebasan untuk keluar-masuk pasar. Beliau juga mengkritik adanya kolusi antara pembeli dan penjual, menyokong homogenitas dan standarisasi produk dan melarang pemalsuan produk serta penipuan pengemasan produk yang dijual. Selain itu, Ibnu Taimiyyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar yang tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga normal padahal orang-orang membutuhkan barang-barang ini, maka para penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen dan secara kebetulan konsep ini bersamaan artinya dengan apa yang disebut sebagai harga yang adil. Selanjutnya, bila ada elemen-elemen monopoli (khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), pemerintah harus turun tangan melarang kekuatan monopoli. Selain menguraikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar berimbang, Ibnu Taimiyyah juga menjabarkan pemikirannya mengenai regulasi harga atau konsep kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah. Ibnu Taimiyyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan bebas, yakni kelangkaan supply dan kenaikan demand. Sementara untuk “Pengaturan administratif terhadap harga yang terlalu rendah tidak dapat menghasilkan keuntungan sehingga menyebabkan korupsi terahadap harga, menyembunyikan barang (oleh penjual) serta


99

perusakan kesejahteraan masyarakat.” 25 Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut: 1. Produsen tidak mau menjual produk-nya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. 2. Terjadi kasus monopoli (penimbunan), para fuqaha’ untuk memberlakukan hak hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah. 3. Terjadi keadaan al-hasr (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga disini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semenamena oleh pihak penjual tersebut. 4. Terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka, dengan harga diatas ataupun dibawah harga normal. 5. Produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen. 6. Pemilik jasa, misal tenaga kerja, menolak untuk bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut. Dalam hubungannya dengan masalah ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahulunya, Ibnu Habib, menurutnya, Imam (kepala pemerintahan), harus menjalankan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dari pasar (wujuh ahl al-suq), ”Imam (penguasa) harus menyelenggarakan musyawarah dangan para tokoh yang merupakan wakil dari para pelaku pasar (wujuh ahl al-suq). Anggota masyarakat lainnya juga diperkenankan menghadiri musyawarah tersebut sehingga dapat menyatakan pembuktian mereka. Setelah melakukan musyawarah dan penyelidikan terhadap pelaksanaan transaksi jual-beli mereka, pemerintah harus meyakinkan mereka pada suatu tingkat harga yang dapat membantu mereka 25 Ibn Taymiyah, Ibid., h. 41

‫أن يأمر السلطان أهل السوﻖ أن ال يبيعوا أمتعتهم إال بسعر معلوم لمصلحة‬ Jurnal Syari’ah 100 Vol. II, No. II, Oktober 2014

‫تحد يد الحاكم السوﻖ لبايع المأكول‬ ٍ‫إِنََّمَا الْبَيْعُ عَنْ ﺗَرَاض‬

‫ن‬ ْ َ‫الَ أَنْ ﺗَكُونَ ِﺗجَارَةً ع‬ َّ ِ‫ن ءَامَنُوا الَ َﺗأْ ُكلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إ‬ َ ‫يَاأَيَُّهَا الََّذِي‬ dan masyarakat luas, hingga mereka menyetujuinya. Harga ْ‫مِنْكُم‬tersebut ٍ‫ﺗَرَاض‬ 26 tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka.” Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh ‫ﺗصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة‬ (segala tindakan kebijakan imam terhadap rakyatnya adalah semata-mata )‫سعيد الﺨدرﻯ‬ ‫إنما أنﺕ مضار (رواﻩ البﺨارﻯ ومسلم عن أبى‬ untuk kemashlahatan umat). Lebih lanjut, dengan mengutip pendapat Abu al-Walid, Ibn )‫مطل الغني ﻆلم (رواﻩ البﺨارﻯ ومسلم واحمد بن حنبل وابو داود‬ Taimiyah menjelaskan, “Logika di balik ketentuan ini adalah untuk mengetahui, ‫ﺗحريمها‬ dalam hal kepentingan para penjual dan ‫على‬ini,‫دليل‬ ‫اإلباحة إال أن يدل‬ ‫المعامالﺕ‬ ‫في‬pembeli ‫األصل‬ serta menetapkan harga yang dapat menghasilkan keuntungan dan kepuasan para pedagang serta tidak menggandung hal yang memalukan bagi para pembeli. Jika harga tersebut dipaksakan tanpa persetujuan dari para pedagang sehinggauntuk mereka tidak memperoleh keun2. Akad wakalah beli barang tungan, harga akan dirusak, bahan makanan akan disembunyikan serta barang-barang masyarakat akan dihancurkan.” Secara jelas, ia 1.memaparkan dan bahaya dari peneNegosiasi &kerugian persyaratan tapan harga yang sewenang-wenang yang tidak akan memperoleh dukungan luas, manipulasi kualiBankseperti timbulnya pasar gelap atauNasabah tas barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan. Berbagai 3.bahkan Akad jual beli bahaya ini dapat direduksi, dihilangkan, apabila harga-harga ditetapkan melalui proses musyawarah dan dengan menciptakan rasa tanggung jawab moral serta dedikasi terhadap kepentingan publik.27 4. Bayar secara cicil ia memberikan beberaPada kesempatan lain, dalam fatwanya pa faktor yang mempengaruhi permintaan dan harga yang ditimbulkan. Ibnu Taimiyah mengatakan:28 a) “Keinginan orang (al-raghabah) terdiri dari berbagai jenis dan sering beragam. Keberagaman keinginan tersebut sesuai dengan kelimpahan atau kelangkaan barang yang diminta (al-mathlub). Barang yang langka seringkali lebih dikehendaki dibanding dengan barang yang tersedia melimpah. 26 Ibid. 27 Firdaus, 2009, “Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam http://dausalhuriyah.blogspot.com/2009/08/mekanisme-pasardan-regulasi-harga.html. Diakses pada tanggal 12 Juni 2013. Lihat juga Fuadi, Suud, 2009, “Mekanisme Pasar dan Pengendalian Harga”, dalam http://suud83. wordpres.com/2009/03/27/mekanisme-pasar-islami-dan-pengendalian-harga/ yang diakses pada 12 Juni 2013 28 Ibn Taymiyah, Op.cit., h. 523-525

Tas’ir Al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) ... Qusthoniah 101

b) “keberagaman keinginan juga bergantung pada jumlah permintan (thullab). Jika jumlah permintaan barang komuditas besar, maka harga akan naik ketika jumlah komuditas barang tersebut sedikit. c) “Hal ini juga dipengaruhi oleh kekuatan dan kelemahan kebutuhan akan barang konsumsi, serta besaran ukuran kebutuhan untuk itu. Jika kebutuhan itu besar dan kuat, maka harga akan meningkat dibanding jika kebutuhan akan barang dalam skala lebih kecil dan lemah. d) “(Tingkat harga juga bervariasi) menurut (pelanggan) yang melakukan transaksi (al-mu’awid). Jika ia kaya dan terpercaya dalam membayar hutang, harga yang lebih kecil dapat diterima (bagi penjual) dimana (tingkat harga) tidak akan diterima dari orang yang mempunyai kesulitan membayar hutang, keterlambatan pembayaran atau penolakan pembayaran ketika jatuh tempo. e) “Dan juga (harga dipengaruhi) oleh jenis (mata uang) yang dibayarkan dalam pertukaran, jika dalam sirkulasi umum (naqd ra’ij), harga lebih rendah jika pembayaran dilakukan dalam sirkulasi yang kurang umum. Dirham dan dinar sebagaimana yang berlaku saat ini di Damaskus dimana pembayaran menggunakan dirham menjadi praktek yang umum.

Pemikiran Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun telah menyumbangkan teori produksi, teori nilai, teori pemasaran, dan teori siklus yang dipadu menjadi teori ekonomi umum yang koheren dan disusun dalam kerangka sejarah. Dalam penentuan harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Tingkat harga yang stabil dengan biaya hidup yang relatif rendah menjadi pilihan bagi masyarakat dengan sudut pandang pertumbuhan dan keadilan dalam perbandingan masa inflasi dan deflasi. Inflasi akan merusak keadilan, sedangkan deflasi mengurangi insentif dan efisiensi. Harga rendah untuk kebutuhan pokok seharusnya tidak dicapai melalui penetapan harga baku oleh negara karena hal itu akan merusak insentif bagi produksi. Faktor yang menetapkan penawaran, menurut Ibnu Khaldun, adalah permintaan, tingkat

Jurnal Syari’ah

102 Vol. II, No. II, Oktober 2014

keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, ketenangan dan keamanan, dan kemampuan teknik serta perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Jika harga turun dan menyebabkan kebangkrutan modal menjadi hilang, insentif untuk penawaran menurun, dan mendorong munculnya resesi, sehingga pedagang dan pengrajin menderita. Pada sisi lain, faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum. Dalam bukunya tersebut, Ibnu Khaldun menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Selanjutnya ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain pada sisi penawaran tersebut. Ia mengatakan bahwa bea cukai biasa dan bea cukai lainnya dipungut atas bahan makanan di pasar-pasar dan di pintu-pintu kota demi raja, dan para pengumpul pajak menarik keuntungan dari transaksi bisnis untuk kepentingan mereka sendiri. Karenanya, harga dikota lebih tinggi daripada di padang pasir. Ibnu Khaldun juga menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Ia mengatakan bahwa ketika barangbarang yang tersedia sedikit, maka harga-harga dari barang tersebut akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan berlimpah sehingga harga-harga pun akan turun. Ketika menyinggung masalah laba, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Sebaliknya, keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan dikarenakan pedagang kehilangan motivasi. Demikian pula dengan sebab yang berbeda, keuntungan yang sangat tinggi akan melesukan perdagangan karena permintaan konsumen akan melemah. Dari pemikiran-pemikiran para ulama di atas dapat ditarik benang merah bahwa ada ulama yang setuju dengan tas’ir al-jabari ada yang menolak. Di antara pendapat yang menerima adalah pendapat


yang dikemukakakan oleh ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabaliah, seperti Ibn Qudamah (541-620 H/ 1147-1223 M), Ibn Taimiyah (661-728 H/ 1262-1327 M), dan Ibn Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/ 1292-1350 M) dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah yang membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan ulah para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syari’at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Hal ini Imam Abu Yusuf (113-182 H/ 731-789 M) mengatakan bahwa: “Segala kebijakan penguasa harus mengacu kepada kemaslahatan warganya.” Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu. Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, membagi bentuk penetapan harga itu kepada dua macam, yaitu: penetapan harga yang bersifat zalim, dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zalim, menurut mereka adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahtan para pedagang. Menurut mereka, apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah ikut menetapkan harga dalam keadaan seperti ini, maka pihak pemerintah telah melakukan suatu kezaliman terhadap para pedagang. Inilah yang dimaksud Rasulullah saw dalam sabdanya di atas. Penetapan harga yang dibolehkan, bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka menurut mereka dalam kasus seperti ini penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itupun harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan

Jurnal Syari’ah


keuntungan para pedagang. Alasan mereka adalah sebuah riwayat tentang kasus Samurah Ibn Jundab yang tidak mau menjual pohon kurmanya kepada seorang keluarga Ansar. Pohon kuram Samurah ibn Jundab ini tum‫ دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض‬، ‫ال يبيع حاضر لباد‬ buh dengan posisi miring ke kebun seorang keluarga Ansar. Apabila Samurah ingin memetik buah atau‫على‬ membersihkan pohon ‫الﺗبايع به‬ ‫سعرأ ويجبرهم‬ ‫اإلمام‬kurmanya ‫أن يسعر‬ itu, ia harus masuk perkebunan keluarga Ansar ini, padahal dikebun ‫لمصلحة‬ ‫معلوم‬ ‫بسعر‬banyak ‫أمتعتهم إال‬ ‫ال يبيعوا‬Jika ‫ أن‬Samurah ‫أهل السوﻖ‬masuk ‫السلطان‬ke‫يأمر‬ ‫أن‬ Ansar itu sendiri tanaman. kebun itu pasti ada tanaman yang rusak terinjak Samurah. Akhirnya orang ‫تحد يد الحاكم السوﻖ لبايع المأكول‬ Ansar ini mengadukan persoalan ini kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah menanggapinya dengan menyuruh Samurah ٍ‫نْ ﺗَرَاض‬menjual َ‫مَا الْبَيْعُ ع‬poََّ‫إِن‬ hon kuramanya yang tumbuh miring kek kebun Ansar itu kepada ‫ن‬ ْ َ‫ةً ع‬Ansar َ‫نَ ِﺗجَار‬itu. ‫نْ ﺗَكُو‬Tetapi َ‫الَ أ‬ َّ ِ‫لِ إ‬Samurah ِ‫بَيْنَكُمْ بِالْبَاط‬enggan. ْ‫ُوا أَمْوَالَكُم‬ ‫ َﺗأْ ُكل‬Nabi َ‫مَنُوا ال‬Menyuruhnya ‫ن ءَا‬ َ ‫يَاأَيَُّهَا الََّذِي‬ orang Lalu untuk menyedekahkan saja satu batang pohon kuram itu, Samurah ْ‫رَاضٍ مِن‬iniَ‫ﺗ‬ juga enggan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan orangْ‫كُم‬Ansar untuk menebang pohon kurma itu, seraya berucap kepada Samurah ‫ﺗصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة‬ bahwa:

)‫إنما أنﺕ مضار (رواﻩ البﺨارﻯ ومسلم عن أبى سعيد الﺨدرﻯ‬ “Kamu ini orang yang memneri mudharat orang lain.” 29 )‫مطل الغني ﻆلم (رواﻩ البﺨارﻯ ومسلم واحمد بن حنبل وابو داود‬ Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, inti dari ‫ﺗحريمها‬ ‫يدل دليل على‬ ‫إال أن‬ ‫اإلباحة‬orang ‫المعامالﺕ‬ ‫األصل‬ kasus ini adalah kemudharatan yang diderita Ansar‫في‬ini, disebabkan sikap egois Samurah yang memaksakan pemanfaatan hak miliknya. Dalam kasus jual beli, para pedagang telah melakukan permainan harga sehingga merugikan masyarakat banyak. Oleh sebab itu, Akad dengan wakalahteori untuk belilebih barang menurut mereka2.sesuai Qiyas, pantas dan sangat logis jika kemudharatan orang banyak dalam kasus penetapan harga dihukumkan sama dengan kasus Samurah dengan seorang Ansar di 1. Negosiasi & persyaratan atas. Karena pohon kuram Samurah harus ditebang demi kepentingan seorang Ansar, dan tindakan pemerintah membatasi harga atas Bank masyarakat banyak adalah lebihNasabah dasar kepentingan logis dan relevan. Cara seperti ini oleh para pakar Usul Fiqh disebut sebagai qiyas au3. Akad jual beli lawiy (analogi yang paling utama). Alasan laian yang mereka kemukakan adalah menganalogikan at-tas’ir al-jabari dengan kebolehan hakim memaksa seseorang yang berutang tapi enggan membayarnya. Dalam 4. Bayar secara cicil hal ini Rasulullah saw bersabda: 29 HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa’id al-Khudri.

‫ن‬ ْ َ‫الَ أَنْ ﺗَكُونَ ِﺗجَارَةً ع‬ َّ ِ‫ن ءَامَنُوا الَ َﺗأْ ُكلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إ‬ َ ‫يَاأَيَُّهَا الََّذِي‬ ْ‫ﺗَرَاضٍ مِنْكُم‬

Tas’ir Al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) ... 105 ‫على الرعية منوط بالمصلحة‬Qusthoniah ‫ﺗصرف اإلمام‬

)‫إنما أنﺕ مضار (رواﻩ البﺨارﻯ ومسلم عن أبى سعيد الﺨدرﻯ‬ )‫مطل الغني ﻆلم (رواﻩ البﺨارﻯ ومسلم واحمد بن حنبل وابو داود‬ “Orang kaya yang enggan membayar adalah zalim.” 30‫األصل في‬ ‫ﺗحريمها‬ ‫على‬ ‫يدل دليل‬utangnya ‫اإلباحة إال أن‬ ‫المعامالﺕ‬ Hadits ini juga membicarakan pertentangan kepentingan pribadi, yaitu kepentingan pribadi yang memberi utang dan kepentingan pribadi yang berutang. Ketika orang yang berutang dianggap mampu membayar utangnya, tetapi ia enggan membayarnya, maka 2. Akad wakalah untuk beli barang Rasulullah saw menyatakan sebagai zalim. Oleh sebab itu, para pakar fiqh sepakat menyatakan bahwa hakim berhak memaksa orang 1. Negosiasi & persyaratan yang berutang itu menjual hartanya untuk membayar utangnya itu. Dalam kasus at-tas’ir al-jabari ini pun demikian halnya. Apabila para pedagang mempermainkan harga, berarti mereka Nasabah juga berbuat zalim Bank kepada para konsumen, padahal kepentingan konsumen lebih domi3. Akad beli itu. nan disbanding kepentingan para jual pedagang Di samping itu, Imam al-Ghazali (450-505 H/ 1085-1111 M), mengqiyaskan kebolehan penetapan harga dari pihak pemerintah 4. Bayar secara cicilmengambil harta orangini kepada kebolehan pemerintah untuk orang kaya untuk memenuhi keperluan angkatan bersenjata, karena angkatan bersenjata berfungsi penting dalam pengamanan Negara dan warganya. Menurutnya, apabila untuk kepentingan angkatan bersenjata harta orang-orang kaya boleh diambil, tanpa imbalan, maka penetapan harga yang disebabkan ulah para pedagang lebih logis untuk dibolehkan, setelah memperhitungkan modal, biaya tansfortasi, dan keuntungan para pedagang itu. Logika al-Ghazali ini, dalam Usul Fiqh, disebut dengan qiyas aulawiy. Menurut para ulama fiqh, syarat-syarat at-tas’ir al-jabari adalah: • Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak. • Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka. • Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil. • Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukan para pakar ekonomi. • Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangakn modal dan keuntungan para pedagang. • Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyang30 HR. al-Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal, dan Abu Dawud.

Jurnal Syari’ah


kut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu.

Urgensi Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.”31 Penetapan harga yang tak adil dan haram, berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan, “Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.” Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.32 Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah sebagaimana pada penjelasan di atas yaitu penetapan harga diberlakukan apabila ada kedzaliman dalam penentuan harga atau karena ada ketimpangan harga yang kiranya diperlukan adanya tas’ir. Dan sah jika untuk kemashlahatan bersama. Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan 31 DR. Yusuf Qardhawi. Norma Dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta : Gema Insani, 1997) h.257 32 Ibid.


harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah.33 Sedang menurut Ibnu Taimiyah, ”Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.”34 Tak dapat dielakkan lagi bahwa penetapan harga sangat penting dan dibutuhkan sekali pada saat terjadi monopoli, ketimpangan atau kedzaliman dalam penentuan harga pada suatu pasar.

Kesimpulan Kata tas’ir berasal dari kata sa’ara-yas’aru-sa’ran, yang artinya menyalakan. Lalu dibentuk menjadi kata as-si’r dan jamaknya as’ar yang artinya harga (sesuatu). Dari berbagai definisi para ahli, sebenarnya maknanya hampir sama. Kesamaannya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebut tiga unsur yang sama. Pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Kedua, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Ketiga, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan. Mengenai penetapan harga sendiri, sebagian ulama mengharamkannya dan sebagian lain membeolehkannya. Penetapan harga (tas’ir) pada suatu perdagangan dan bisnis diperbolehkan jika di dalamnya terdapat kemungkinan adanya manipulasi sehingga berakibat naiknya harga. Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan sebagai berikut; harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha/pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha/pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak di atas normal). Harga diridai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Harga merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran pasar yang disepakati secara rela sama rela oleh pembeli dan penjual. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke pasar dengan 33 Ibid. 34 Ir.Adiwarman Karim, SE, MA. Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Penerbit III Indonesia), 2003, h. 224

Jurnal Syari’ah


menjunjung tinggi asas-asas keadilan baik terhadap pihak pedagang/ pengusaha maupun terhadap pihak konsumen.

Daftar Pustaka Abu Yusuf, 1979, Kitab al-Kharaj, (Beirut: Dar al-Ma’rifah) Al-Ghazali, Abu Hamid, t,t, Ihya’ ‘Ulum al-Din, Jilid II Al-Duraini, Muhammad Fathi, 1998, Buhuts al-Muqarranah fi al-Fiqh al-Islamy wa Ushhulihi, (Beirut: Muassasah al-Risalah) An-Nabhani, Taqiyuddin, 1967, Pokok-Pokok Pedoman Islam Dalam Bernegara, terjemahan dari An-Nizham Al-Iqtishad fi al- Islam, (Bandung: Diponegoro) Budi Utomo, Setiawan, 2003, Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer. (Jakarta: Penerbit Gema Insani Press) Chapra, DR. M. Umer, 2000, Islam dan Tantangan Ekonomi. (Jakarta: Gema Insani Press) Firdaus, 2009, “Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam http://dausalhuriyah.blogspot. com/2009/08/mekanisme-pasar-dan-regulasi-harga.html. Diakses pada tanggal 12 Juni 2013 Fuadi, Suud, 2009, “Mekanisme Pasar dan Pengendalian Harga”, dalam http://suud83.wordpres.com/2009/03/27/mekanisme-pasarislami-dan-pengendalian-harga/ yang diakses pada 12 Juni 2013 Haroen, Nasrun, 1999, Perdagangan Saham di Bursa Efek Menurut Hukum Islam, (Padang: IAIN IB Press) Ibn Taymiyah, t,t, Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam, Vol 29, t.tp, t.th Islahi, A.A, 1998, Economic Concepts of Ibn Taymiyah, (London: The Islamic Foundation), terjemahan Konsep Ekonomi Ibn Taymiyah, (Surabaya: Bina Ilmu Offset. Ifham Sholihin, Ahmad, 2010, Buku Pintar: Ekonomi Syariah. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, 1961, Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah alSyar’iyyah (Kairo: Muassasah Al-’Arabiyyah) Karim, Adiwarman Azhar, 2003, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. (Jakarta : Gema Insani Press)


_______, 2004, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. Mannan, M. A, 2005, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Islamic Economics, Theory and Practice, HM Sonhaji et.al, (Ed), (Yokyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa) Muhammad Sulaiman, Ph.D., Aizuddinur Zakaria, 2010, Jejak Bisnis Rasul. (Jakarta: PT Mizan Republika) Qardhawi, Yusuf, 2000 Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press), yang diterjemahka oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dari Dar al-Qiyam wa al-Akhlam fi al-Iqtishad alIslami.

Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibnu Qayyim

Recommend Documents