RESPON PEMBANTU PENGAWAI PENCATAT NIKAH DI LUAR KUA KECAMATAN PINANG TANGERANG (Suatu Tinjauan Implementasi PMA No 24 Tahun 2014)
Skripsi Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh:
Mujahidah NIM: 1111044100085
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ( AHWAL SYAKHSIYYAH ) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437H/2015 M
ABSTRAK Mujahidah. 1111044100085. RESPON PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI LUAR KUA KECAMATAN PINANG KOTA TANGERANG (Suatu Tinjauan Implementasi PMA No 24 Tahun 2014). Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 1436 H/ 2015 M. xi +91 halaman +101 halaman lampiran. Tujuan utama dari adanya pencatat perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka akan mendapatkan bukti pencatatan perkawinan yaitu akta nikah, oleh karena itu perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis. Pendaftaran perkawinan seharusnya dilakukan langsung di KUA, akan tetapi karena kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Pinang, sehingga mengakibatkan sebagian besar masyarakat bingung bagaimana alur pendaftaran perkawinan dan apa saja yang diperlukan untuk pendaftaran perkawinan serta berapa biaya perkawinan. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat melakukan pendaftaran perkawinan di rumah kediaman amil atau P3N yang dipercayai. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa peran P3N di Kecamatan Pinang terhadap pelayanan pernikahan setelah PMA No. 24 Tahun 2014. Selain itu juga untuk menganalisa respon P3N di Kecamatan Pinang terhadap pelayanan pernikahan setelah PMA No. 24 Tahun 2014. Berdasarkan analisis dan interpretasi data, maka dapat disimpulkan Peran Pembantu Pengawai Pencatat Nikah di Kecamatan Pinang terhadap pelayanan pernikahan setelah Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 adalah sebagai “Mitra Kerja” dalam pendaftaran pernikahan karena SK mereka dari departemen agama sudah tidak berlaku lagi dalam masalah pendaftaran pernikahan. Sebagian P3N memberikan respon positif terhadap peraturan dalam PMA No. 24 Tahun 2014, meski tidak sedikit yang memberikan tanggapan negative. Hendaknya kepala KUA kecamatan Pinang atau pihak-pihak yang berada di KUA kecamatan Pinang supaya mensosialisasikan tentang Peraturan Menteri Agama (PMA) No 24 Tahun 2014 tentang biaya nikah di luar kantor urusan agama kecamatan, karena selama ini pihak KUA Pinang belum pernah mensosialisasikan dan pihak P3N tidak mengetahui berapa hak mereka sesungguhnya di dalam biaya tersebut. Kata kunci: Peran, Respon, Pembantu Pengawai Pencatat Nikah. Pembimbing : H. Riza Afwi, MA. Daftar Pustaka: 1986 s/d 2014
i
KATA PENGANTAR Assalamualaikum. Wr. Wb Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang memberikan rahmat, taufiq, hidayatya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “RESPON PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI LUAR KUA KECAMATAN PINANG TANGERANG (Suatu Tinjauan Implementasi PMA No 24 Tahun 2014) ”. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat yang dengan jasa mereka semua manusia semakin tercerahkan. Tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang Penulis jumpai dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulisan sadar bahwa tidak mungkin menyelesaika semua ini sendirian. Penulis menyadari akan pentingnya orang-orang yang telah memberikan pemikiran dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan, karena dengan adanya mereka segala macam hembatan dapat teratasi oleh penulis. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada: 1. Dr. Asep Saepudin Jahar M.A.Phd. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pembantu Dekan I,II dan III. 2. Dr. Abdul Halim, M. Ag, Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah dan Bapak Arip Purkon, MA, Sekretaris Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah yang telah membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan skripsi ini.
ii
3. H. Riza Afwi, MA. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi yang sangat berarti demi kelancaran penulisan skripsi. 4. Dr H. Kamarusdiana, S.Ag, M.H Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing selama ini. 5. Bapak Lukman Hakim, M,Ag kepala KUA kecamatan Pinang, Asep Syaifuddin S.Ag dan Bahroji S.Ag penghulu di KUA Pinang,
bapak
Yayat S.sos sekretaris kelurahan Pakojan dan bapak Basuni S.sos selaku sekretaris kelurahan Kunciran Jaya yang telah bersedia membantu memberikan data dan informasi kepada Penulis. 6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen atau Staf Pengajar Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis, selama duduk dibangku perkuliahan, semoga menjadi bekal hidup kami. 7. Segenap pimpinan dan staf Perpustakaan Utama staf Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak membantu dalam pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi. 8. Orang tua yaitu Ayahanda tercinta Samin dan Ibunda tercinta Suwaddah, serta kakak Yusniati S.Pd,i, Edy Muhasan S.Pd,i, kemudian saudara kembar Mujahidin dan adikku Rijalu Gunawan yang selalu memberikan
iii
motivasi karena berkat do’a, kasih saying, perhatian yang telah diberikan dengan tulus, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 9. Hadi Nur Pakar SH yang selalu memberikan semangat, perhatian, bantuan pemikiran, dan motivasi kepada Penulis. Terima kasih anak-anak tangga yang di berikan, seningga Penulis dapat terus melanjutkan penulisan skripsi ini. 10. Kawan-kawan seperjuangan Program studi Hukum Keluarga angkatan 2011 terutama Nadia Nur syahidah, Kamelia sari, Triana Aprianita, Nabillah, Lilis Sumiati, Savira Maharani, Epiyulianti, Burhanatut Diana, Hendrawan dan Andi Asyraf Rahman. Terima kasih atas motivasi, dukungan, semangat, kenangan dan kebersamaan yang indah selama ini. Semonga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum. Wr. Wb
Jakarta, 12 Oktober 2015 Penulis
( Mujahidah )
iv
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................................... i PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................................................ii LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....................................................................iii LEMBAR PERYATAAN .......................................................................................... iv ABSTRAK .................................................................................................................. v KATA PENGANTAR ............................................................................................... vi DAFTAR ISI .............................................................................................................. ix BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah...........................................7 1. Pembatasan Masalah................................................................7 2. Perumusan Masalah.................................................................7 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................... 8 1. Tujuan Penelitian.....................................................................8 2. Manfaat Penelitian.................................................................9 D. Metode Penelitian............................ ..............................9 E. Review Studi Terdahulu..........................................................14 F. Sistematika Penulisan..............................................................15
BAB II
PENCATATAN PERKAWINAN DALAM TINJAUAN TEORI A. Pernikahan.............................................................................17 1. Pengertian Pernikahan……………………………………….17
ix
2. Rukun dan Syarat Pernikahan .................................................19 3. Tujuan Pernikahan..................................................................22 4. Administrasi Pernikahan…………………………………… 25 B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan……………………….......27 1. Menurut HukumIslam..............................................................27 2. Menurut Undang-Undang……………………………………30 C. Teori Penegakan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan.............33 D. Prosedur Pencatatan Perkawinan.............................................35 BAB III
PERAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM MENENTUKAN BIAYA NIKAH DI KECAMATAN PINANG A. Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Pinang........................................................................................... 40 1. Pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.......................40 2. Syarat Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah......41 3. Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah...............................42 4. Profil Kecamatan Pinang……………………………………43 5. Stuktur KUA Kecamatan Pinang.............................................44 6. Daftar Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Pinang......................................................45 B. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Setelah PMA NO. 24 Tahun 2014....................................................................................47
x
C. Biaya Pencatatan Pernikahan Menurut PMA NO. 24 Tahun 2014………………………………………………………….......57 BAB IV
RESPON PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH PASCA PMA NO 24 TAHUN 2014 A. Respon Pegawai KUA Pinang…………………………………...61 B. Respon Pegawai Kelurahan............................................62 C. Respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ....................63 D. Analisa Penulis......................................................................76
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan..................................................................................81 B. Saran-Saran..................................................................................83
DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................84 LAMPIRAN A. Surat kesediaan Pembimbing…………………………………..92 B. Surat Permohonan Wawancara………………………...….......93 C. Surat Keterangan Sudah Wawancara…………………………99 D. Daftar P3N di Kecamatan Pinang…………………………….104 E. Daftar Peristiwa Nikah di KUA Pinang……………………...105 F. Surat Peryataan P3N Sudah Diwawancarai………………....106 G. Surat Peryataan Masyarakat Sudah Diwawancarai……..….116 H. PMA No. 24 Tahun 2014……………………………..………..125 I. Hasil Wawancara Kepala KUA Pinang………………..……..135
xi
J. Hasil Wawancara Penghulu KUA Pinang……………………138 K. Hasil Wawancara Staf Kelurahan…………………………....142 L. Hasil Wawancara Dengan P3N………..………………..…….144 M. Hasil Wawancara Dengan Masyarakat…..…………………..161 N. Dokementasi Foto Saat Penelitian…………………………….175
xii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, karena perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memberikan keturunan dan melestarikan hidupnya.1 Bila menelusuri ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam permasalahan perkawinan, keempat imam mazhab, secara minimal semuanya mendefinisikan perkawinan dengan hubungan seksual.2 Seiring dengan berjalannya waktu, definisi tentang perkawinan mulai berubah dan disempurnakan oleh para ulama kontemporer, dengan lebih menekankan aspek tujuan dan maksud perkawinan, sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa.4 Kemudian dalam pasal 2 ayat (2)
1
Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: kencana 2010), h. 6 2
Ahmad Tholabi Kharlie dan Asep Syarifuddin Hidayat, Hukum Keluarga Di Dunia Islam Kontemporer, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2011), h. 259 3
Ahmad Tholabi Kharlie dan Asep Syarifuddin Hidayat, h. 160
4
Undang-undang Republik Indonesia, No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Pasal 1
1
2
dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.5 Sedangkan dalam KHI 6 pada pasal 5 dijelaskan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.7 Tujuan utama dari adanya pencatat perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan
akan
mengarah
kepada
terciptanya
ketertiban
sosial
kemasyarakatan.8 Sebagaimana Pasal 7 ayat 1 KHI, perkawinan “hanya” dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.9dan dengan buku nikah, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.10 Pada dasarnya Al Qur’an dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan.11 Namun situasi, kondisi dan kebutuhan
5
Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia, No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 6 7
Selanjutnya penulis akan menyebut KHI Hukum Islam dengan singkatan KHI. Pasal 5 KHI.
8
Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 252 9
Abdurrahman, KHI Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), cet. Ke-4,
h.115 10
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: kencana, 2006), h, xx 11 Zainudin Ali, Hukun Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 126
3
jaman sudah berubah. Jika jaman dahulu pencatatan perkawinan tidak terlalu penting, akan tetapi jaman sudah berubah justru pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting yang harus dilakukan saat ini.12 Pelaksanaan pencatatan nikah diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975. Bahwa untuk yang beragama Islam dilaksanakan di KUA, sedangkan untuk yang non Islam dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil,13 Maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya dua instansi, yaitu Pegawai pencatat nikah, talak, rujuk dan kantor catatan sipil atau instansi penjabat yang membantunya.14 Kantor Urusan Agama15 merupakan lembaga pemerintah yang diberi kewenangan dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah keagamaan. Berdasarkan tatanan organisasi di lingkungan Kementrian Agama RI, KUA Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah seluruh Kecamatan di Indonesia.16 Struktur Organisasi KUA terdiri dari Kepala KUA, sekretaris, dan anggota yang terdiri dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dibawah PPN, terdapat para Pembantu Pegawai Pencatat Nikah17 (P3N).
12
Yayan Sofyan, Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia Anggota IKAPI), h. 130 13
Yayan Sofyan, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia Anggota IKAPI), h. 136
14
Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia,(Jakarta: 2010), h. 23 15 Selanjutnya penulis akan menyebut Kantor Urusan Agama dengan singkatan KUA. 16
Alimin dan Euis Nurlaelawati, Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia, (Ciputat Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013), h.40-41 17 Selanjutnya penulis akan menyebut Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dengan singkatan P3N.
4
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang P3N Pasal 4 ayat (3) bahwa Diangkatnya P3N sangat penting sekali dalam rangka pelayanan pernikahan kepada masyarakat, dalam suatu kecamatan terdapat banyak desa atau kelurahan, dan sangat jauh dari kantor KUA, oleh karena itu perlu diangkat seorang P3N. Selain itu P3N juga berkewajiban melaksanan pembinaan ibadah.18 Kemudian pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pada Pasal 1 ayat (4) tentang pencatatan nikah, bahwa yang dimaksud dengan P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.19 P3N yang berkedudukan disetiap desa atau Pegawai Pencatat Nikah yang berkedudukan di setiap kecamatan yang berada di bawah struktur KUA.20 Peran Amil atau P3N, berdasarkan Surat Keputusan Kementrian Agama RI Kabupaten Kota, ada dua tugas pokok yaitu pertama bertugas membantu penghulu dalam pelayanan nikah dan rujuk, dan kedua melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam. Akan tetapi kedudukannya di KUA bukanlah sebagai Pegawai Negeri Sipil, mereka hanya membatu penghulu dalam melancarkan administrasi perkawinan di KUA. Oleh karena itu amil atau P3N tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. 18
Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pasal 4 ayat (3) 19
Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 1 ayat
(4) 20
Muhammad Zaid dan Mukhtar Alshodiq, Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft KHI Hukum Islam yang Kontroversial itu), (jakarta: Graha Cipta, 2005) Cet., Ke-1, h. 38
5
Tarif pencatatan perkawinan telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004, tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku di Departemen Agama. Biaya perkawinan apabila di KUA dan pada jam kerja dan luar jam kerja sebesar 0 rupiah atau gratis, berlaku kepada orang miskin maupun orang kaya, dan apabila di lakukan di luar KUA pada jam kerja maupun bukan jam kerja sebesar Rp 600.000, dan disetorkan atau transfer oleh calon pengantin melalui bank.21 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang tarif Nikah dan rujuk di luar KUA kecamatan, bahwa biaya nikah adalah Rp 600.00022 dan tujuan dibentuknya Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 karena untuk zona integritas KUA bebas gratifikasi dan korupsi.23 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 bahwa P3N diangkat oleh kepala kantor Departemen Agama kabupaten atau kota yang diberitahukan oleh kepala desa atau lurah di wilayah kerjanya. Adapun tugas pokok dan fungsi P3N dalam administrasi pernikahan adalah membantu tugas Pegawai Pencatat Nikah di desa atau kelurahan tertentu seperti mengantar calon pengantin ke KUA, akan tetapi tidak termasuk menerima uang tunai pendaftaran pernikahan. 21
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 22
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 Tentang biaya nikah dan rujuk di luar KUA kecamatan, pasal 6 ayat (1). 23
http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014-dan-pma-24-2014menuju-kua-berintegritas#sthash.5Jr9Xrph.dpuf, di akses pada tanggal 23 Februari 2015
6
Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1) tentang biaya nikah dan rujuk di luar KUA kecamatan, bahwa mekanisme pendaftaran pernikahan calon pengantin langsung menyetorkan atau transfer melalui bank sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada pasal 7 ayat (2) bukti setor biaya nikah diserahkan kepada Kepala KUA kecamatan sebagai kelengkapan administrasi pernikahan. Pendaftaran perkawinan seharusnya dilakukan langsung di KUA, akan tetapi karena kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Pinang, sehingga mengakibatkan sebagian besar masyarakat bingung bagaimana alur pendaftaran perkawinan dan apa saja yang diperlukan untuk pendaftaran perkawinan serta berapa biaya perkawinan. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat melakukan pendaftaran perkawinan di rumah kediaman amil atau P3N yang dipercayai di KUA Kecamatan Pinang. Adapun Mekanisme pembayaran pendaftaran pernikahan melalui P3N tidak disetorkan langsung oleh calon pengantin melalui bank tetapi yang menyetorkannya adalah P3N, sehingga biaya pendaftaran pernikahan beraneka ragam. Seharusnya amil atau P3N menjelaskan tentang berapa biaya pernikahan dan bagaimana mekanisme pendaftaran yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014. P3N sebelumnya mendapatkan gaji atau upah dari masyarakat yang memakai jasanya, akan tetapi setelah berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 maka dilarang menerima uang lebih dari ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014, sehingga biaya nikah
7
melebihi ketentuan. Kemudian P3N sudah menjabat melebihi 10(sepuluh) tahun hingga lebih. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut lagi tentang “RESPON PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI LUAR KUA KECAMATAN PINANG TANGERANG (Suatu Tinjauan Implementasi PMA No. 24 Tahun 2014)” B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Mengingat luasnya pembahasan penelitian ini, dari sekian banyak tugas P3N seperti membantu tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan melaksanan pembinaan ibadah melayani pelaksanaan pada umumnya bagi masyarakat yang beragama Islam di wilayah tersebut, pembantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), pembinaan pengamalan agama Islam (P2H), lembaga pengembagan Tilawatil Qur’an (LPTQ), dan badan penasehat perkawinan perselisihan dan perceraian (BP4). Maka pemasalahan penelitian ini akan dibatasi, meliputi tentang peran pembantu Pegawai pencatat nikah dalam masalah administrasi perkawinan. Dalam administrasi perkawinan ada berbagai macam dan jenisnya yaitu pencatat nikah, talak, dan rujuk. Maka untuk tidak melebar dalam meneliti, oleh karena itu peneliti hanya membatasi tentang peran P3N dalam administrasi pencatatan perkawinan. 2. Rumusan Masalah Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang kenyataannya, atau lebih singkatnya antara das sollen
8
dengan das sein.24 Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: a. Bagaimana peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Pinang terhadap pelayanan pernikahan setelah Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 ? b. Bagaimana respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah terhadap pelayanan pernikahan setelah Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014? c. Berapa besaran biaya yang dikeluarkan masyarakat kecamatan Pinang untuk pendaftaran pencaatan perkawinan pasca Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Sejalan dengan batasan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan: a. Untuk mengetahui peran P3N di Kecamatan Pinang terhadap pelayanan pernikahan setelah PMA No. 24 Tahun 2014. b. Untuk mengetahui respon P3N di Kecamatan Pinang terhadap pelayanan pernikahan setelah PMA No. 24 Tahun 2014 diutamakan para P3N yang sudah bertugas 10 tahun keatas.
24
Bambang Sunggono, Metlit Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 104
9
c. Untuk mengetahui besaran biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pendaftaran pencaatan perkawinan pasca Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014. 2. Manfaat Penelitian Penelitian ini bermanfaat untuk: a. Secara teoritis, memberikan penjelasan tentang peran P3N setelah Peraturan Menteri Agama No.24 Tahun 2014. b. Secara praktis, memberikan masukan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur administrasi pernikahan dan biaya pernikahaan yang sah menurut Undang-undang sehingga tidak dimanfaatkan dengan oknum-oknum tertentu. c. Secara akademis, penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Syariah dalam Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. D. Metode Penelitian 1. Tipe Penelitian Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum normatif (normative legal reseach). Penelitian ilmiah ini dimaksudkan untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Metode ini sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yakni menggunakan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum terkemuka.25
25
Afif Fauzi Abbas, Metode Penelitian, ( Ciputat: Adelia Press, 2010), h.157
10
2. Pendekatan Penelitian Ada beberapa pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini, yaitu: a. Pendekatan Perundang-undangan Suatu penelitian normative tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.26 Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti aturanaturan yang aturan penormaannya menjelaskan tentang peran amil atau P3N setelah Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014. b. Pendekatan Sistematika Hukum Tujuan dari pendekatan tentang sistematika hukum adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok. Pendekatan ini penting sebab masing-masing pengertian pokok tersebut mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum.27 Dalam penelitian ini adalah mengenai pengertiaan P3N atau amil di KUA. 3. Sifat penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori
26
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet.IV, (Malang: Bayumedia, 2008), h.303. 27
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, cet.I, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h.93.
11
hukum yang menjadi objek penelitian.28yang mana penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu tentang data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, kata-kata yang diambil dari kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informasi. 4. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya, sedangkan data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsug dari objek yang diteliti.29 Kedua sumber data tersebut adalah: a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumendokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dibagi menjadi: 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni bahan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari Undang Undang Dasar
h. 69
28
Zainuddin Ali, Metode penelitian Hukum, cet II, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 105.
29
Sonny Sumarno, Metode Riset Sumber Daya Manusia, cet 1(Yogyakarta: Graha Ilmu),
12
1945; Undang Undang Perkawinan 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang keputusan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada depertemen agama; Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif nikah rujuk bukan pajak yang berlaku pada departemen agama; Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang tarif nikah rujuk di luar KUA kecamatan. 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan peneliti semacam petunjuk atau
inspirasi
peneliti
untuk
menyelesaikan
penelitiannya.30 3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensklopedia, indeks dan seterusnya. 5. Metode pengumpulan data
30
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet.IV, (Jakarta: Kencana, 2008), h.155.
13
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut: a. Observasi, observasi dilakukan untuk pengamatan secara langsung objek penelitian. Tentang hal-hal yang dilakukan dalam observasi adalah mengenai keadaan di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengamati tentang sikap dan perilaku pembantu Pegawai pencatat nikah di kecamatan Pinang. b. Wawancara, ialah metode pengumpula data dengan cara Tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan secara langsung antara dua orang atau lebih.31 Wawancara ini dengan pihak-pihak yang terkait di
Kecamatan. Pinang. Wawancara ini dilakukan terhadap 10
masyarakat kecamatan Pinang yang baru menikah dan setiap kelurahan diwakil satu orang, Kepala KUA, dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penulis. 6. Metode analisis data Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil studi literer (kepustakaan).
Oleh
karena
itu
penelitian
ini
dapat
dikatagorikan sebagai penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap
31
bahan-bahan
hukum. Sistematisasi
berarti
membuat
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), h. 57-58
14
klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.32 7. Pedoman penulisan Adapun sebagai pedoman dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis mempergunakan
buku pedoman
penulisan skripsi
yang
diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayahtullah Jakarta tahun 2012. E. Review Studi Terdahulu Sebelum masuk lebih jauh pembahasan ini. Penulis menemukan ada beberapa penelitian terdahulu yang menggangkat pembahasan tentang peran P3N dalam administrasi perkawinan akan tetapi mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian tersebut diantaranya: 1. Biaya Pencatatan Nikah (studi kasus di kecamatan pagedangan kabupaten
Tangerang),
Muhammad
Irfan
Rizkiani,
NIM
111044100082 Tahun 2014. Dalam skripsi ini membahas tentang factor penyebab tingginya biaya pernikahan dan peranan amil dalam administrasi pernikahan tersebut. Perbedaannya dalam skripsi penulis membahas peran P3N dalam administrasi perkawinan pasca Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014. 2. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) studi di KUA Pasar Rebo Jakarta
32
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.I, (Jakarta: UI Pres, 1986), h.251.
15
Timur, Nurul Kawaakib, NIM 20404410352, tahun 2010. Skripsi ini membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap P3N karena sebagian masyarakat pasar rebo memahami P3N sebagai Pegawai resmi KUA. Perbedaan skripsi penulis membahas peran P3N setelah Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014. F. Sistematika Penulisan Seluruh hasil penelitian di atas akan disusun dalam sebuah karya tulis dengan sistematika: BAB I
Pendahuluan
yang
berisi
latar
belakang
masalah;
pembatasan dan perumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; metode penelitian; review studi terdahulu; kerangka teori, dan sistematika penulisan. BAB II
Berisi teori tentang perkawinan; Pengertian Perkawinan, Dasar hukum pencatatan perkawinan; menurut fiqih, pandangan para ulama, menurut undang-undang. Teori penegakan hukum dalam pencatatan perkawinan, Prosedur pencatatan perkawinan.
BAB III
Berisi penjelasan tentang peran pembantu pegawai pencatat nikah dalam menentukan biaya nikah di Kecamatan Pinang; petugas
pembantu
Pegawai
pencatat
nikah;
profil
kecamatan Pinang; peran pembantu pegawai pencatat nikah setelah peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014;
16
biaya pencatatan pernikahan menurut peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 BAB IV
Berisi penjelasan tentang respon pembantu pegawai pencatat nikah pasca Peraturan Mentri Agama Nomor 24 Tahun 2014; respon pegawai KUA Pinang, respon pegawai kelurahan, respon pembantu pegawai pencatat nikah, analisis peran P3N dan respon P3N terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014
BAB V
Berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian/ dilengkapi juga dengan saran-saran yang dapat membantu dan memberikan masukan kepada para praktisi lembaga perkawinan dan legislator
17
BAB II PENCATATAN PERKAWINAN DALAM TINJAUAN TEORI A. Perkawinan 1. Pengertian Perkawinan Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata tersebut yang terpakai dalam kehidupan seharihari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath’i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, al-Jam’u atau ibarat ‘an al-wath wa al-aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima, dan akad.33 Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.34 Perkawinan
menurut
bahasa35
dapat
berarti
kebersamaan,
berkumpul, dan menjalin ikatan antara suami istri.36 Kata nikah berasal dari bahasa Arab ﯾﻨﻜﺢ – ﻧﻜﺢ- ا ﻧﻜﺎحyang berarti kawin atau perkawinan. Kata ini sudah diadopsi dan menjadi kata bahasa Indonesia yang sangat popular 33
Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha
Ilmu), h. 4 34
Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, h. 4
35
Sedangkan menurut Amir, yang disebut nikah (dalam bahasa Arab), atau Marry (dalam bahasa Inggris), ialah hidup bersama antara suami dengan istri. Lihat Amir Taat Nasution, Rahasia Perkawinan Dalam Islam, Cet ke-3, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h. 30. 36
Abdul Aziz bin Abdurrahman, Perkawinan Dan Masalahnya, cet ke-2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), h.17
17
18
serta ditunjukan pada hajat manusia yang lain jenis dalam meresmikan perjodohannya.37 Definisi nikah menurut syara’ adalah melakukan akad (perjanjian) antar calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan “pergaulan” sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama. Sedangkan Perkawinan menurut istilah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.38 Perkawinan merupakan kebutuhan hidup manusia sejak jaman dulu, sekarang, dan masa akan datang. Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (mitsậqan ghalidzậ), ikatan yang suci (transenden), suatu perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan yang bukan saja hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi juga hubungan menghalalkan hubungan badan antara suami istri sebagai penyaluran libido seksual manusia yang terhormat. Oleh karena itu, hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah.39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 berbunyi:
37
Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 17. 38 39
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7
Yayan Sofyan, Islam-Negara (Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional), (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h.127.
19
“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa” Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dapat disimpulkan rumusan arti dan tujuan dari pekawinan. Perkawinan berarti ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.40 2. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut syariat agama Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi, maka perbuatan dianggap tidak syah menurut hukum, demikian pula untuk syahnya suatu pernikahan harus dipenuhi rukun dan syaratnya.41 Ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam upacara pernikahan. Rukun nikah adalah merupakan bagian dari hakikat akan kelangsungan perkawinan seperti laki-laki, perempuan, wali, saksi, dan sebagainya. Tanpa adanya hakikat dari pernikahan semisal laki-laki atau
40
Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h.3. 41
Kantor Kementrian Agama, Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah Dan Beberapa Kasus Perkawinan, (Jakarta: Kantor Kementrian Agama, 2010), h. 24.
20
perempuan, suatu pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan syarat nikah adalah suatu yang pasti atau harus ada ketika pernikahan berlangsung, tetapi tidak termasuk pada salah satu bagian dari hakikat pernikahan, misalnya syarat saksi untuk suatu pernikahan harus laki-laki, dewasa (baligh), berakal, dan sebagainya.42 Adapun
syarat,
menurut
terminologi
para
fuqaha
seperti
diformulasikan oleh Muhammad Al-Khudlari dalam buku Muhammad Amin
Suma”
sesuatu
yang
ketidakadaannya
mengharuskan
(mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri.”43 Menurut Jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masingmasing rukun memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.44 1. Calon Suami, syaratnya adalah: a. Beragama Islam; b. Laki-laki; c. Jelas orangnya; d. Dapat memberikan persetujuan; e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
42
Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 50. 43
Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 95 44
Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, Perbandingan Hukum Perdata,cet ke-1 (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), h. 5-6
21
2. Calon Isteri, syaratnya adalah: a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani; b. Perempuan; c. Jelas orangnya; d. Dapat memberikan persetujuan; e. Tidak terdapat halangan perkawinan. 3. Wali nikah, syaratnya adalah: a. Laki-laki; b. Dewasa; c. Mempuyai hak perwalian; d. Tidak terdapat halangan perwalian. 4. Saksi nikah, syaratnya adalah: a. Minimal dua orang laki-laki; b. Hadir dalam ijab qabul; c. Dapat mengerti maksud akad; d. Islam; e. Dewasa. 5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya: a. Adanya peryataan mengawinkan dari wali; b. Adanya peryataan penerimaan dari calon mempelai; c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut; d. Antara ijab dan qabul bersambungan;
22
e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya; f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umrah; g. Majlis ijab dan qabul itu harus dihindari minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.45 3. Tujuan Pernikahan Pernikahan itu pada dasarnya suci dan mulia, ia mengandung manfaat yang banyak dalam kehidupan ini baik untuk dunia maupun untuk akhirat.46 Untuk membangun rumah tangga ideal tersebut, harus melalui ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran islam.47Jadi tujuan yang hakiki dalam sebuah pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah, yang selalu dihiasi mawaddah dan rahmah.48 Abdullah Nasheh dalam buku Abdul Qadir Jailani (1995) menyatakan hikmah atau tujuan perkawinan antara lain sebagai berikut: a. Untuk memelihara populasi manusia.
45
Kamarusdiana dan Jaenal Arifin, Perbandingan Hukum Perdata, h. 5-6
46
Sidi Nazah Bakry, Kunci Keutuhan Rumah Tangga (keluarga yang sakinah),(Jakarta: Pedomaan Ilmu Jaya, 1993), h. 26 47
Hasanuddin AF, Perkawinan dalam perspektif Al-Qur’an Nikah Talak Cerai Ruju’, (Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011), h. 12 48
Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 19.
23
Dengan perkawinan, manusia dapat melangsungkan kelanjutan jenis keturunannya, dengan jalan berkembang biak dan saling berhubungan satu dengan lainnya. b. Untuk memelihara keturunan. Dengan perkawinan anak-anak senantiasa dapat berbangga dengan garis keturunan orang tua mereka. Dengan garis keturunan ini, pertanggungjawaban pendidikan akhlak dan pemeliharaan dari segala bentuk kebejatan. c. Menyelamatkan masyarakat dari kerusakan akhlak. Dengan perkawinan, masyarakat dapat diselamatkan dari kerusakan akhlak dan mengamankan setiap individu dari kerusakan pergaulan. d. Menyelamatkan masyarakat dari bermacam-macam penyakit. Dengan perkawinan, masyarakat dapat diselamatkan dari bermacam-macam penyakit seperti penyakit sipilis, raja singa, dan penyakit keturunan yang dapat mengancam orang-orang dewasa dan anak-anak. e. Untuk menenteramkan jiwa setiap pribadi. Perkawinan dapat menenteramkan jiwa suami dan istri. Mereka saling melindungi dan menenteramkan serta membahagiakan. f. Untuk menjalin kerja sama suami istri dalam membina keluarga dan mendidik anak-anak.
24
Dengan kerja sama yang harmonis di antara suami istri, bahu membahu, untuk mencapai hasil baik. g. Menyuburkan rasa kasih sayang ibu dan bapak. Dari perasaan kasih sayang ini, lahirlah perasaan yang saling member dan menerima satu dengan lainnya. Dengan akal yang sehat dan perasaan yang halus, sebagai hasil kasih sayang, akan mampu dipelihara keturunan yang mulia dan cerdik.49 Tujuan pernikahan sebagaimana yang diungkapkan di atas termaktub secara jelas dalam firman Allah Swt: Surat An-Nisa ayat (1)
Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. Surat Ar-Rum Ayat 21:
49
Abdul Qadir Jailani, Keluarga Sakinah, (Surabaya: PT Bina Ilm, 1995), h.43
25
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir 4. Administrasi Perkawinan Secara terminologi yang disebut “ Administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola.50Menurut The Liang Gie, yang dimaksud dengan administrasi suatu prosedur penyelenggaraan oleh administratur secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.51 Administrasi
atau
dalam
hal
ini
pencatatan
perkawinan
diberlakukan di hampir semua Negara muslim di dunia, meskipun berbeda satu sama lain dalam penekanannya. Menurut Khoiruddin Nasution, aturan pencatatan perkawinan di Negara-negara muslim dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok Negara yang mengharuskan pencatatan dan memberikan sanksi (akibat hukum) bagi mereka yang melanggar, seperti halnya di Brunei Darussalam, Singapura, Iran, India, Pakistan, Yordania, dan Republik Yaman. Sementara yang kedua, Negara-negara yang menjadikan pencatatan hanya sebagai syarat administrasi dan tidak memberlakukan sanksi atau denda bagi yang melanggar, seperti Filipina, Lebanon, Maroko, dan Libya. Ketiga, Negara yang mengharuskan
50
Faried Ali, Teori dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 19. 51
Mustofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: kencana, 2005), h. 50
26
pencatatan tetapi tetap mengakui adanya perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini hanya terjadi di Syiria.52 Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan rujuk. Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah kantor urusan agama kecamatan untuk nikah, talak, dan rujuk bagi yang beragama islam dan kantor catatan sipil untuk non islam.53 Fungsi dan kegunaan pencatatan dalam perkawinan adalah untuk memberikan jaminan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan, bahwa perkawinan itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, serta suami sebagai pihak yang melakukan transaksi benar-benar akan menjalankan segala
konsekuensi
atau
akibat
hukum
dari
perkawinan
yang
dilaksanakannya itu. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi pada salah satu pihak tida bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan.
52
182. 53
Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.
Abdul manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, cet 2 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 14
27
Karena dengan akta tersebut, baik istri maupun istri memiliki bukti otentik atas perubahan hukum yang telah mereka lakukan.54 B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan 1. Menurut Hukum Islam Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Qur’an atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan.55 Pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat al-Qur’an mengajurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalat.56 Mengenai pencatatan transaksi mu’amalah, terdapat aturan yang jelas dan tegas di dalam al-Qur’an. Ketentuan ini diungkap dalam surat albaqarah ayat 282 yang dikenal oleh para ulama dengan ayat almudayanah (ayat hutang piutang) :
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 54
Yayan Sopyan, Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional, (Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 131-132. 55
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 91 56
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia(Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1974 Sampai KHI), (Jakarta: Kencana, 2004), h. 120
28
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. (QS. AlBaqarah: 282) Secara garis besar, ayat ini berbicara tentang anjuran bahwa menurut sebagian ulama bersifat kewajiban untuk mencatat hutang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang di hadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya menulis hutang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Tujuannya untuk menghindarkan terhadinya sengketa di kemudian hari.57 Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum bahkan secara redaksional menunjukkan bahwa catatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan persaksian menjadi salah satu rukun yang harus dilaksanakan. Pada hal yang penting sebagai keniscayaan jaman dan kebutuhan legalitas
hukum
adalah
adanya
pencatatan
perkawinan.58
Suatu
perkawinan, pencatatan mutlak diperlukan. Adapun fungsi dan kegunaan pencatatan adalah untuk memberikan jaminan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan, bahwa perkawinan itu dilaksanakan dengan sungguhsungguh, berdasarkan i’tikad baik, serta suami sebagai pihak yang melakukan transaksi benar-benar akan menjalankan segala konsekuensi atau akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakannya itu. 57
58
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 602
Yayan Sopyan, Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), h. 127-129
29
Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah sangat diperlukan di dunia modern seperti sekarang ini, seseorang yang menikah tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau tidak mempunyai akta nikah, maka nikahnya tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di suatu negara.59 Adapun pencatatan perkawinan ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh, yakni Al-Mashlahatul Mursalah.
ان ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻘﻼ وﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﺻﻞ Bahwa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat. Maksud dari kaidah Ushul Fiqh diatas adalah bahwa di dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pencatatan perkawinan, maka berdasarkan
Mashlahatul
Mursalah
untuk
kedepannya
pencatatan
perkawinan sangat diperlukan karena dengan melakukan pencatatan perkawinan akan mendapatan bukti percatatan perkawinan yaitu akta nikah, maka pencatatan hukumnya wajib. Perlu kita perhatikan pula Q.S An-Nisa ayat 59:
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan). Kemudian berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa diwajibkan melaksanakan keputusan pemerintah, dalam hal ini tentang pencatatan
59
Mardani, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu), h. 86
30
perkawinan. Oleh karena itu setiap warga Negara yang ingin menikah harus mendaftarkan perkawinannya kepada instansi yang berwenang 2. Menurut Undang-undang Sebelum terwujudnya Undang Undang Perkawinan Nasional60, perkawinan merupakan kumpulan kaidah (lembaga hukum) yang bertitik berat pada segi perdataannya sebagai perikatan.61 Pasal 2 Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terdiri dari 2 ayat: ayat 1 tentang sahnya, ayat 2 tentang pendaftarannya. Pasal 2 tersebut berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perauran perundangundangan yang berlaku. Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 1946 itu menentukan: Nikah yang dilakukan menurut agama islam diawasi oleh Pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh mentri agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya. Disini terlihat bahwa Pegawai pencatatan nikah itu hanya bertugas mengawasi terlaksana perkawinan agar perkawinan itu berlangsung menurut ketentuan-ketentuan agama islam.62 Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai pencatat nikah, maka 60
Perkawinan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sifatnya sekunder, penguasa memandangnya lepas dari agama, karena itu sahnya hanya apabila sah menurut perundang-undangan Negara; dan karena sifatnya sekunder, dulu peranan Pegawai Catatan Sipil bagi yang Kristen adalah peneguh perkawinan, artinya dialah yang menentukan sahnya suatu perkawinan. Tanpa dia, perkawinan pada asanya tidak ada; soal apakah kemudian diadakn upacara menurut agama atau tidak, tidak dihiraukan. Andi Tahir Hamid, Peradilan Agama Dan Bidangnya, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), h.17 61 Andi ahir Hamid, Peradilan Agama Dan Bidangnya, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), h.17 62 Sayuti Thalib, Hukum kekeluargaan Indonesia, cet.5 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 71
31
akan menanggung risiko yuridis, perkawinannya dikualifikasikan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kepo atau compassionate marriage.63 Pada Kompilasi hukum islam, masalah pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5-7. Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 7 (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. Hilangnya Akta Nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
63
Addul Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 295
32
(4) Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Aturan-aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama, didalam pasal 5 ada klausul yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketertiban disini menyangkut ghayat al-tasyri’ (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada pasal 6 ayat (2) ada klausul tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi perkawinan yang tidak dicatat dipandang tidak sah.64 Formalitas yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan diatur dalam PP No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan tentang pencatatan pernikahan ini telah pula diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 yang berlaku sejak 2 November 1954 melalui UU No. 32 tahun 1954, yakni UU Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.65 Menurut Khairuddin Nasution yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, bahwa Undang-undang Perkawinan bukanlah Undang-undang pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi Muslim Indonesia. Sebelumnya sudah ada Undang-undang No. 22
64
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia(Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1974 Sampai KHI), (Jakarta: Kencana, 2004), h. 124. 65
Addul Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 298
33
Tahun 1946, yang mengatur tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 disebutkan: (i) perkawinan diawasi oleh Pegawai pencatat nikah (ii) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai pencatat nikah dikenakan hukuman karena merupakan satu pelanggaran.66 Tujuan utama dari adanya pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Dengan adanya tertib administrasi kenegaraan itu diharapkan peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak-pihak (terutama perempuan) yang dirugikan. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan itu dibuat bukanya tanpa tujuan. Ketentuan pencatatan perkawinan itu hanya masalah administrasi Negara saja dan tidak ada hubungannya dengan katagori sah atau tidaknya sebuah perkawinan.67 C. Teori Penegakan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan Perkawinan mempunyai dampak yang luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun pada kehidupan bermasyarat dan
66
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia(Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1974 Sampai KHI), (Jakarta: Kencana, 2004), h. 134 67 Imam Syaukani, Rekonstuksi Epistemology Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 253
34
bernegara pada umumnya. Ada hal yang penting sebagai keniscayaan jaman dan kebutuhan legalitas hukum adalah adanya pencatatan perkawinan.68 Unsur kebijakan Negara dapat terlihat pada beberapa aturan perkawinan. Jika merujuk pada doktrin hukum islam klasik, perkawinan dianggap sah jika akad (ijab dan qabul) diucapkan di hadapan saksi, yang terdiri dari satu orang muslim laki-laki atau dua orang muslim perempuan. Fiqih tidak mengatur adanya pencatatan atau pendaftaran, namun untuk mewujudkan tujuan kemaslahatan bagi pasangan dan keluarga, pencatatan diatur dalam undang-undang di beberapa Negara muslim. Meskipun detail dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk membuat aturan itu efektif berbedabeda, aturan pencatatan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada pasangan. Istri dan anak-anak utamanya. Melalui kompilasi, Indonesia mengatur bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan hadirnya pencatat perkawinan yang resmi atau harus didaftarkan.
Pasangan
yang
tidak
mendaftarkan
perkawinan
akan
mendapatkan sanksi atau akibat dari gagalnya upaya pencatatan, yaitu mereka tidak akan memperoleh bantuan hukum ketika memerlukan, ini berarti bahwa kompilasi tidak memberi ruang bagi perkawinan yang tidak terdaftar. Percatatan perkawinan hanya merupakan masalah administrasi yang jika tidak terpenuhi tidak menyebabkan pernikahan dianggap tidak sah. Mendudukan pendaftaran sebagai murni persoalan administratif, kompilasi tidak mengatur sanksi bagi mereka yang tidak mematuhinya. Undang-undang 68
Yayan Sopyan, Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional, (Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 129
35
1975 yang menjelaskan penerapan undang-undang perkawinan menyebut sanksi itu tetapi ia diterapkan hanya pada para pencatata tidak mendaftar perkawinan, dia akan di denda 7.500 rupiah. Undang undang ini cenderung yang tidak mendaftarkan perkawinannya akan dihukum membayar denda.69 Agaknya
masalah
pencatatan
perkawinan
ini
tidak
hanya
diperdebatkan apakah sebagai syarat sah atau syarat administratif. Tetapi bagaimana dibangun cara pandang baru dalam kerangka pembaharuan hukum keluarga islam di Indonesia. Menurut pendapat Atho’ Muzhar yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, beliau menyatakan bahwa pencatatan perkawinan harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan (mengi’lankan perkawinan).70 D. Prosedur Pencatatan Perkawinan 1) Persyaratan Umum: a. Calon pengatin beragama Islam b. Umur minimal 19 Tahun untuk Pria, dan 16 Tahun untuk wanita c. Ada persetujuan kedua calon pengantin d. Tidak ada hubungan saudara yang dilarang agama antara kedua calon pengantin. e. Calon pengantin wanita tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
69
Alimin dan Euis Nurlaelawati, Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia, (Ciputat Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013), h.22-24 70
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia(Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1974 Sampai KHI), (Jakarta: Kencana, 2004), h.135
36
f. Duda atau Janda harus sudah habis masa iddahnya. g. Wali dan saksi harus beraga islam, dan minimal usianya adalah 19 tahun h. Calon pengantin, wali dan saksi sehat akal. 2) Persyaratan Administrasi a. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sah. b. Foto copy KK (Kartu Keluarga) c. Foto copy ijazah atau akte kelahiran d. Foto copy Buku Nikah orang tua, bagi wanita e. Pas foto berwarna (Latar biru) ukuran 2x3=4 lembar. f. Surat keterangan Model N1, N2, N4 ditanda tangani kepala desa atau kelurahan. g. Surat persetujuan mempelai. h. Izin Orang Tua (Model N3) i. Surat peryataan jejaka atau perawan, bagi calon pengantin berumur 25 tahun ke atas, bermaterai Rp 6000,j. Surat rekomendasi nikah/ numpang nikah bagi calon pengantin dari luar wilayah. k.
Izin pengadilan agama jika pria berumur kurang dari 19 tahun, dan wanita kurang dari 16 tahun.
l. Izin pengadilan agama bagi yang berpoligami m. Rekomendasi camat untuk pendaftaran kurang 10 hari
37
n. Surat kematian suami/isteri bagi janda/duda cerai mati dan model N6 ditanda tangani kepala desa atau kelurahan o. Akta cerai beserta salin putusan/ penetapan dari pengadilan yang mengelurkan akta cerai p. Bukti imunisasi TT dari Puskesmas. Dari hasil studi dokumen diketahui prosedur pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Calon pengantin datang ke Ketua RT meminta surat pengantar nikah ke Kelurahan. 2. Calon pengantin datang ke Kelurahan membawa; a. Surat pengantar dari Ketua RT b. Foto copy Kartu Keluarga c. Foto copy KTP d. Foto copy lunas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Dari kelurahan calon pengantin akan mendapatkan: a. Surat keterangan untuk nikah(N1) b. Surat keterangan asal-usul(N2) c. Surat keterangan mempelai(N3) d. Surat keterangan orang tua(N4) e. Surat keterangan kematian suami atau istri (N6) untuk janda atau duda mati 3. Calon pengantin ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi TT
38
4. Calon pengantin ke KUA atau pembantu Pegawai pencatat nikah (P3N) untuk mendaftarkan pencatatan nikah minimal 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan, dengan membawa; a. Surat keterangan untuk nikah(N1) b. Surat keterangan asal-usul(N2) c. Surat keterangan mempelai(N3) d. Surat keterangan orang tua(N4) e. Surat izin orang tua apabila calon pengantin di bawah umur 21 tahun (N5) f. Surat keterangan kematian suami/istri (N6) untuk janda/duda mati g. Dispensasi Pengadilan agama apabila di bawah umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 16 tahun bagi calon pengantin perempuan. h. Akte cerai dari pengadilan apabila calon pengantin janda atau duda cerai hidup i. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon pengantin adalah anggota TNI/PORLI j. Rekomendasi dari camat apabila kurang dari 10 hari k. Foto kedua calon pengantin 5. Calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) 6. Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh PPN/Penghulu/P3N. 7. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 600.000,- sesuai dengan PMA No. 24 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama.
39
8. PPN/Penghulu/P3N menyerahkan buku kutipan akta nikah kepada kedua mempelai sesaat akad nikah dilaksanakan.71
71
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, 2010), h. 423
40
BAB III PERAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM MENENTUKAN BIAYA NIKAH DI KECAMATAN PINANG
A. Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Pinang 1. Pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pada Pasal 1 ayat (4) tentang pencatatan nikah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.72 P3N yang berkedudukan di setiap desa atau Pegawai Pencatat Nikah yang berkedudukan di setiap kecamatan berada di bawah struktur KUA.73 Pada Surat dan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 tentang penggunan dana Peneriman Negara Bukan Pajak nikah dan rujuk termasuk penataan pembantu Pegawai pencatat nikah, dijelaskan bahwa tidak boleh memperpanjang masa kerja P3N dan menggangkat P3N yang baru, kecuali untuk daerah-daerah yang sangat
72
Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 1 ayat
(4) 73
Muhammad Zaid dan Mukhtar Alshodiq, Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu), (jakarta: Graha Cipta, 2005) Cet., Ke-1, h. 38 45
41
memerlukan seperti daerah perdalaman, perbatasan daerah, dan kepulauan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam.74 Surat
Inspektur
1J/INV/STL/R/PS.
Jenderal
01.5/0078/2013
Kementrian tentang
penataan
Agama dan
RI: batasan
kewenangan P3N menegaskan bahwa P3N yang melangar atau mengabaikan tugas pokok dan fungsinya termasuk melibatkan diri dalam politik praktis dapat dikenakan sanksi pemberhentian. 2. Syarat-syarat Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi P3N adalah sebagai berikut:75 a. Warga Negara Republik Indonesia; b. Beragama Islam; c. Membantu dan mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan seharihari d. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia,
serta
tidak
pernah
terlibat
dalam
gerakan
yang
menentangnya; e. Berakhlak mulia; f. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 74
Surat dan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunan Dana Peneriman Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 75
Surat Edaran Nomor: D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
42
g. Berusia antara 25-56 tahun; h. Lulus pendidikan sekurang-kurangnya madrasah ibtidaiyah; i. Lulus testing yang diadakan khusus untuk itu oleh kantor department agama kabupaten/kotamadia. Materi testing untuk diangkat menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai berikut :76 1. Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaanya; 3. Hukum munakahat dan Fiqh ibadah; 4. Tulis baca huruf Al-Qur’an; 5. Praktik khutbah dan do’a upacara nikah serta memberikan penasehat perkawinan. 3. Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah77 sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah:78 a. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di luar jawa, atas nama Pegawai pencatat nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut agama islam di wilayahnya. 76
Surat Edaran Nomor: D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. 77
Sedangkan tugas tambahan P3N di Kecamatan Pinang adalah Tugas pembantu Pegawai pencatat nikah di KUA kecamatan Pinang seperti tugas Amil, lebe dan modin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lukman Hakim sebagai Kepala KUA Pinang, pada hari selasa, 21 April Tanggal 2015. 78
Nikah
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat
43
b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di jawa membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama yang mewilahinya dan mendampinginya dalam pemeriksaan nikah dan rujuk. Tugas P3N Adalah membantu kantor urusan agama (KUA) untuk menyaksikan pernikahan tersebut, serta mengantarkan berkas untuk pernikahan tersebut kepada kantor urusan agama (KUA) dan dicatatkan oleh petugas KUA tersebut, sedangkan P3N hanya mencatat berkas yang diserahkan kembali kepada KUA oleh P3N. Tugas P3N tidak hanya membantu PPN menikahkan saja akan tetapi setiap apa yang berhubungan dengan kegiatan Agama yang berada di daerah tersebut contohnya memandikan jenazah.79 4. Profil Kecamatan Pinang Kecamatan Pinang merupakan kecamatan di wilayah kota Tangerang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan 7 (Tujuh) kecamatan. Kecamatan Pinang merupakan pemekaran kecamatan Cipondoh yang terletak di sebelah Kota Tangerang dengan batas wilayah sebagai berikut:80 Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cipondoh Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Tengah Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan 79
Kementrian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementrian Agama, 2010), h. 12 80 https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=profil%20kecamatan%20pinang%20kota %20tangerang&source=web&cd=1&ved=OCBsQFjAAahUKEwin9PDtcvIAhWNo4KHVnZAv4&url=h ttp%3A2F%2Fkecpinang.tangerangkota.go.id%2F&usg=AFQjCNGsUbzNOSonbZaOPSBLj9LfKqNpBA, di akses pada tanggal 18 oktober 2015, pukul 18.05WIB
44
Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tangerang Adapun terdiri 11 kelurahan yang termasuk kedalam wilayah kecamatan Pinang sebagai berikut: a. Kelurahan Pinang; b. Kelurahan Sudimara Pinang; c. Kelurahan Neroktog; d. Kelurahan Kunciran; e. Kelurahan Kunciran Indah; f. Kelurahan Kunciran Jaya; g. Kelurahan Pakojan; h. Kelurahan Cipete; i. Kelurahan Panunggangan; j. Kelurahan Panunggangan Utara; k. Kelurahan Panunggangan Timur; 5. Struktur KUA Kecamatan Pinang KUA merupakan lembaga pemerintah yang diberi kewenangan dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah keagamaan, lembaga ini diselengarakan di setiap kecamatan di Indonesia. Peran utama KUA adalah pelaksanaan pencatatan nikah. Dalam hal ini pihak KUA telah berusaha semaksimal mungkin agar
45
seluruh perkawinan di wilayah kerjanya dapat dilakukan melalui pencatatan dan sesuai dengan undang-undang.81 Struktur organisasi KUA terdiri dari Kepala KUA, sekretaris, dan anggota yang sebagian juga merangkap Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan P3N.82 Dibawah ini bagan struktur KUA Pinang Tahun 2015 Gambar 3.1
STRUKTUR KUA KECAMATAN PINANG 6. Daftar P3N di Kecamatan Pinang Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai pencatat nikah Pasal 4 ayat (3) bahwa diangkatnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sangat penting sekali dalam rangka pelayanan pernikahan kepada masyarakat, dalam suatu kecamatan terdapat
81
Alimin dan Euis Nurlaelawati, Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia, (Ciputat Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013), h. 85 82
40
Alimin dan Euis Nurlaelawati, Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia, h.
46
banyak desa atau kelurahan, dan sangat jauh dari kantor KUA, oleh karena itu perlu diangkat seorang P3N.83 Daftar Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Pinang Kota Tangerang terdapat 27 orang P3N, akan tetapi penulis memilih 10 responden dari P3N yang berada di kecamatan Pinang dan dipilih dari mereka bertugas yaitu diatas 10 tahun, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
No
Tabel 3.1 Daftar P3N Kecamatan Pinang Kota Tangerang Nama Umur Kelurahan Pendidikan
1
H. Badri S.Pd.i
59
Pinang
S1
2
Aman
71
Pinang
-
3
Arifin
59
Neroktog
MI
4
Mansur.S
60
Neroktog
MI
5
Sidik
64
Sudimara Pinang
MI
6
Naim
77
Kunciran
-
7
H. Amirudin
59
Kunciran Indah
D3
8
Hasan
70
Kunciran jaya
-
9
H M. Sukardi
58
Kunciran Jaya
MTS
10
Mulyadi
Pakojan
SMA
Sumber: Bagian Statistik KUA Pinang kota Tangerang
83
Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
47
B. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Setelah PMA No. 24 Tahun 2014 Di Indonesia regulasi pencatatan perkawinan telah ditetapkan tidak lama setelah Indonsia merdeka, yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum. 84 Pelaksanaan pencatatan perkawinan di negara ini belum menjadi public service yakni sebagai pelayanan cuma-cuma yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Mungkin dikarenakan keterbatasan pemerintah khususnya dalam penyelenggaraan biaya sehingga dalam pelaksaannya belum bisa memberikan pelayanan gratis bagi masyarakat.85 Dalam prakteknya, pencatatan perkawinan ini dilaksanakan oleh P3N. Untuk mengetahui peranan P3N dalam proses pencatatan nikah di Kecamatan Pinang, Tangerang. penulis akan menjelaskannya dengan bentuk tabulasi berdasarkan data wawancara dari masyarakat setempat. Dengan mengambil sampel 10 orang responden, yaitu pasangan suami isteri di kecamatan Pinang Tangerang yang baru melaksanakan perkawinan. disamping itu diperkuat dengan data peristiwa perkawinan di KUA Pinang serta hasil wawancara Kepala KUA dan P3N itu sendiri. 84
Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.
188-189 85
Yayan sopyan, Islam Negara, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 138
48
1) Data peristiwa perkawinan di KUA Pinang kota Tangerang
No 1
Tabel 3. 2 Peristiwa Perkawinan di KUA Pinang Bulan Nikah Tanpa Nikah Melalui P3N Melalui P3N Agustus 37 44
Jumlah 81
2
September
28
38
66
3
Oktober
71
80
151
4
November
29
31
60
5
Desember
55
63
118
6
Januari
29
34
63
7
Februari
27
42
69
8
Maret
34
46
81
Sumber data: data statistik peristiwa perkawinan di KUA Pinang Melihat tabel di atas bahwa peran pembantu pegawai pencatat nikah masih berperan aktif di kecamatan Pinang. 2) Latar Belakang Responden a. Latar Belakang Umur Menurut
undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang
pekawinan pasal 7 ayat 1, yang menerapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Dalam pasal 6 dijelaskan bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun harus terlebih dahulu mendapat izin orang tuanya (dengan mengisi formulir model N5).
49
Untuk mengetahui keadaan responden dari segi umur ini kita dapat melihat tabel berikut, sebagai acuan apakah responden dalam penelitian ini memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Tabel 3.2 Jumlah responden bedasarkan kelompok umur No
Kelompok Umur
Frekuensi
Presentase
1
16
-
-
2
16-20
-
-
3
20
10
100%
10
100%
Jumlah
Sumber:Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancara kepada 10 orang responden Tabel 3.3 Identitas responden berdasarkan latar belakang pendidikan No
Tingkat pendidikan
Frekuensi
Persentase
1
Tamat SD
-
-
2
Tamat SLTP
-
-
3
Tamat SLTA
9
90%
4
Tamat Perguruan Tinggi
1
10%
10
100%
JUMLAH
Sumber:Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancara kepada 10 orang responden 3) Sikap Responden a. Sikap responden terhadap cara pengurusan pencatatan nikah Dalam penelitian ini akan dibahas menyangkut bagaimana tata cara melaksanakan pencatatan pernikahan. Dalam hal ini dapat
50
kita lihat awal mula seseorang mengurus administrasi perkawinan. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat tabel berikut. Tabel 3.4 Sikap responden terhadap cara pengurusan prosedur perkawinan. Pertayaan Jawaban N % Ya 1
Apakah
mengurus 9
Tidak 0
9
90
0
1
10
0
10
100
dengan bantuan P3N? 2
Apakah
mengurus 1
sendiri ? Jumlah
10
Sumber; Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancara kepada 10 orang responden Dari 10 responden hanya 1 orang yang mengurus sendiri pendaftaran pencatatan perkawinan. Menurut keterangan responden, mereka mengungkapkan bahwa mereka bisa saja mengurus sendiri tanpa bantuan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi kebiasaan dari masyarakat setempat setiap yang menikah menggunakan jasa P3N, maka saya menghormati kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat. 86 1. Sikap responden terhadap syarat-syarat pencatatan perkawinan dan penyuluhan perkawinan. Dari tabel berikut, kita akan mengetahui apakah responden mengerti
86
dengan
syarat-syarat
perkawinan
dan
penyuluhan
Wawancara dengan Puji Lestari warga kunciran Jaya Rt 004/ Rw 02,masyarakat yang memakai jasa P3N bapak Hasan
51
perkawinan. Hal ini akan mempengaruh pemahaman masyarakat terhadap undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974
No.
Tabel 3.5 Sikap responden terhadap syarat-syarat perkawinan Pertayaan Jawaban N Ya
1.
Apakah mengetahui syarat- 1 syarat
%
Tidak 0
1
10
9
9
90
9
10
100
pencatatan
perkawinan 2
Apakah mengetahui syarat- 0 syarat
pencatatan
perkawinan Jumlah
1
Sumber: Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancara kepada 10 orang responden Dari 10 responden hanya 1 orang responden yang mengetahui syarat-syarat pencatatan perkawinan, sedangkan 9 responden tidak mengetahui
syarat-syarat
pendaftaran
pencatatan
perkawinan.
Kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Pinang kepada masyarakat setempat tentang prosedur pendaftaran perkawinan, sehingga masyarakat mencari informasi dari para tetangga saja 87 dan kebanyakan masyarakat yang awam tidak terbiasa atau terlalu dingin terhadap pegawai KUA, sehingga mereka bertanya kepada Pembantu 87
Wawancara dengan Muinah Sri Rahayu warga Kelurahan Pinang Rt 006/ Rw 002,masyarakat yang memakai jasa P3N bapak Hasan
52
Pegawai Pencatat Nikah yang berada di daerah mereka masingmasing.
No.
Tabel 3.6 Sikap responden terhadap penyuluhan perkawinan Pertayaan Jawaban N Ya
1.
Apakah
mengikuti 9
%
Tidak 0
9
90
1
1
10
1
10
100
penyuluhan perkawinan 2
Apakah
mengikuti 0
penyuluhan perkawinan Jumlah
9
Sumber: Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancara kepada 10 orang responden Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 10 responden, yang mengikuti penyuluhan sebanyak 9 orang responden, yang tidak mengikuti penyuluhan perkawinan sebanyak 1 orang responden. Melihat tabel diatas bahwa kesadaran masyarakat kecamatan Pinang mengikuti penyuluhan perkawinan. Akan tetapi lebih mirisnya ketika salah 1 responden tidak mengikuti penyuluhan perkawinan, malah dimanfaatkan oleh P3N yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan keadaan tersebut meminta uang tambahan.88 2. Sikap responden terhadap penandatanganan berkas-berkas administrasi perkawinan.
88
Wawancara dengan Septiana kunciran Indah Rt 001/ Rw 08,masyarakat yang memakai jasa P3N bapak Amiruddin dan bapak Rw
53
Tabel 3.7 Sikap responden terhadap penandatanganan berkas-berkas administrasi perkawinan dan penerimaan kutipan akta nikah. No. Pertayaan Jawaban N % Ya 1.
Apakah
menandatangani 10
Tidak 0
10
100
0
0
100
berkas-berkas administrasi perkawinan? Jumlah
10
Sumber: Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancara kepada 10 orang responden Dari data diatas dapat diketahui bahwa seluruh responden mendatangani
berkas-berkas
administrasi
perkawinan.
Hal
ini
menunjukan bahwa kecil kemungkinan adanya manipulasi data. Tabel.3.8 Sikap responden terhadap penerimaan kutipan akta nikah, sebagai berikut : No. Pertayaan Jawaban N % Ya 1.
Apakah langsung
menerima 0 kutipan
Tidak 9
9
90
0
1
10
9
10
100
akta
nikah setelah akad nikah? 2.
Apakah langsung
menerima 1 kutipan
akta
nikah setelah akad nikah? Jumlah
1
Sumber: Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancara kepada 10 orang responden
54
Dari
tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 10 Responden,
1orang responden atau sekitar 10% menerima langsung kutipan akta nikah setelah akad, dan 9 orang responden atau sekitar 90% tidak menerima secara langsung. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Kepala KUA kecamatan Pinang yang menjelaskan bahwasanya kutipan akta nikah itu diserahkan secara langsung ketika setelah akad nikah, kecuali ada persyaratan yang belum dipenuhi seperti photo, atau kesalahan penulisan identitas.89 Namun masih ada saja akta nikah yang ditahan meski sudah memenuhi syarat.90 3. Sikap responden terhadap biaya pencatatan nikah Adapun biaya pencatatan perkawinan ini, berdasarkan penelitian penulis berada pada sekitar antara Rp 1.200.000-1.700.000. untuk mengetahui keadaan sebenarnya tentang biaya pencatatan nikah, apakah memberatkan atau tidak dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel. 3.9 No.
Pertayaan
Jawaban Ya
1.
Apakah keberatan
merasakan 9 dengan
N
%
9
90
Tidak 0
biaya
nikah? 89
Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, M.Ag, Selaku Kepala KUA Pinang pada hari selasa tanggal 21 April 2015 90
Wawancara dengan Megawati warga Nerogtok Rt 001/ Rw 06,masyarakat yang memakai jasa P3N bapak Mansur Suryadi
55
2
Apakah
merasakan 0
keberatan
dengan
1
1
10
1
10
100
biaya
nikah? Jumlah
9
Sumber:Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancara kepada 10 orang responden Dari table di atas diketahui, bahwa 9 responden merasa keberatan dengan biaya tersebut, karena Mereka mayoritas dari keluarga ekonomi
menegah
bahkan
ada
yang
dari
ekonomi
bawah,
mengungkapkan karena kebutuhan yang lainnya juga masih banyak bukan hanya mendaftarkan nikah saja. 1 orang respon tidak merasa keberatan karena dia mengurus sendiri. 4. Sikap responden terhadap kinerja Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Berdasarkan jawaban dari wawancara yang telah penulis serahkan kepada responden mengenai sikap responden terhadap kinerja P3N ini. Dapat kita lihat tabel dibawah ini. Tabel. 3.10 No.
Pertayaan
Jawaban Ya
1.
Puaskah
N
%
Tidak
dengan
kinerja 9
0
9
90
dengan
kinerja 0
1
1
10
P3N? 2
Puaskah P3N?
56
Jumlah
9
1
10
100
Sumber:Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancara kepada 10 orang responden Dari table diatas dapat diketahui bahwa, 90% persen responden merasa puas dengan kinerja Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sedangkan 10% tidak puas dengan kinerja P3N karena mereka yang tidak menggunakan jasa P3N. Penulis berkesimpulan bahwa kurangnya sosialisasi tentang prosedur yang harus dilalui masyarakat untuk mengurus sendiri ditambah ketidak percayaan diri masyarakat untuk sekedar mengurus langsung
proses
persyaratan
administrasinya
sehingga
lebih
mempercayakan kepada pihak ketiga dalam hal ini amil atau P3N. Jika hal ini terus menerus dilakukan sebenarnya sangat merugikan bagi masyarakat, dengan begitu masyarakat sampai kapanpun tidak akan tahu bagaimana prosedur sebernarnya yang harus dijalani ketika ingin melangsungkan pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat sekitar, sibuknya aktifitas pada jam kerja, sehingga sulit untuk mengurusi proses pendaftaran pernikahan maka dari itu responden tidak mau repot dan terdapat sebagian responden yang merasa takut atau cangung berhadapan dengan penjabat kelurahan dan KUA. Oleh karena itu peran pembantu pegawai pencatat nikah masih dibutuhkan. Akan tetapi ketika penulis mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Pinang, bahwa mengenai peran amil atau P3N setelah Peraturan Menteri
57
Agama No 24 Tahun 2014, sebenarnya saat tahun 2007 SK mereka sudah dicabut maka dari itu peran mereka dalam administrasi pernikahan hanya mitra usaha. Karena menurut keputusan kemenag mereka para P3N sudah tidak dibutuhkan lagi dalam administrasi pernikahan, sehingga mereka hanya bertugas dalam masalah agama, seperti mengurus jenazah. C. Biaya Pernikahan Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 Jika kita berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 pada pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa calon pengantin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada bank.91 Tarif baru ini dalam prakteknya ternyata semakin memberatkan masyarakat. Jika sebelumnya calon pengantin biasa mengeluarkan biaya Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000, saat ini masyarakat malah harus mengeluarkan uang mulai Rp 1.250.000 hingga Rp 1.700.000. Jauh dari tarif resmi yaitu Rp 600.000 seperti yang terjadi di Pinang, Tangerang.92 Ketika penulis menanyakan perihal biaya nikah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014, hampir semua responden tidak tahu dan tidak diberitahu. Dari 10 responden hanya 1 yang mengatahui biaya nikah sebesar Rp 600.000. Hal tersebut sangat disesali karena menurut 91
Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Bank yang dimaksud adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI); Bank Negara Indonesia (BNI); Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN) yang ditunjuk oleh Menteri Agama. 92
Pengamatan Penulis setelah wawancara dengan P3N dan masyarakat.
58
penuturan responden mereka tidak diberikan informasi mengenai peraturan PMA yang baru berikut dengan biaya nikah yang resmi. Dalam penelusuran penulis, membengkaknya tarif ini tak lepas dari peranan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang meminta uang tambahan. Namun sebenarnya petugas P3N tidak akan memberatkan calon pengantin, jika seluruh persyaratan telah dilengkapi dalam tenggang waktu 10 hari yang ditentukan dan mengikuti penyuluhan calon pengantin di KUA.
93
Prosedur Pendaftaran Pencatatan perkawinan dapat dilakukan oleh kedua calon mempelai dengan membawa surat dari kelurahan setempat dan mengajukan dokumen yang ada ke KUA Pinang. Kemudian untuk prosedur pembayaran dengan transfer melalui Bank.94 Namun
dalam prakteknya
masyarakat lebih suka menitipkan biaya nikah kepada P3N. Dari hasil wawancara penulis dengan 10 responden, hanya 1 orang yang melakukan transfer langsung ke bank yang ditunjuk, selebihnya menitipkan ke P3N, pejabat kecamatan dan KUA. Masyarakat terbiasa menyerahkan urusan administrasi nikah kepada P3N, sehingga P3N harus “kesana-kemari” mengurus administrasi mulai dari ketua RT,
RW, kelurahan, kecamatan dan KUA. Tidak mungkin P3N
menggunakan uang sendiri untuk mengurus administrasi. Konsekuensinya adalah calon pengantin akan merasa “tidak enak” jika tidak memberikan “uang bensin” dan “fotocopy”. Terlebih lagi masyarakat menyadari bahwa 93 94
Wawancara dengan Septiani, warga kelurahan kunciran indah
Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, M.Ag selaku Kepala KUA Pinang. Tangerang, pada hari Selasa 21 April 2015.
59
P3N tidak digaji oleh pemerintah, maka seringkali masyarakat memberikan uang “balas jasa” sebagai biaya nikah yang totalnya jauh lebih besar daripada ketentuan resmi. Tingginya biaya pencatatan perkawinan diakibatkan telah terjadinya birokrasi
dengan
memperpanjang
birokrasi
administrasi
pencatatan
perkawinan dari mulai di tingkat RT hingga KUA.95 Bahkan bagi masyarakat kurang mampu dapat mengajukan permohonan untuk tidak dibebani biaya. KUA
Kecamatan
Pinang
menjelaskan
bahwa
biaya
nikah
berpedomanan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014, Sehingga seringkali diinggatkan setiap yang menikah di kantor tidak perlu membayar.96 Calon atau pihak pengantin enggan mengurus sendiri segala administrasi yang berkenaan dengan administrasi pernikahan. Pihak pengantin mempercayakan pada orang ketiga atau P3N. alur sebelum calon pengantin mendaftarkan
ke
KUA
untuk
dicatat
itulah,
yang
menimbulkan
pembengkakan dengan prosedur melalui P3N, selanjutnya budaya masyarakat kita sejak dulu menikah dirumah. Di samping itu teryata pihak KUA Pinang memberlakukan tarif bagi P3N, ini diakui sendiri oleh staf administrasi KUA Pinang ketika disinggung tentang wacana tunjangan profesi bagi penghulu. Sehingga penulis berpendapat bahwa sebelum PMA No. 24 Tahun 2014 ini terbit, 95
96
Yayan sopyan, Islam Negara, h. 139
Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, M.Ag, Selaku Kepala KUA Pinang pada hari selasa tanggal 21 April 2015
60
bagaimanapun alasannya tidak sepatutnya KUA menerapkan tarif, sekalipun itu untuk amil. Karena biaya sudah tercantum besarannya dalam PMA No. 24 Tahun 2014, dan sudah menjadi kewajiban KUA untuk melakukan pelayanan yang prima kepada masyarakat tanpa harus memberlakukan tarif lagi. Biaya inilah yang selanjutnya dianggap sebagai gratifikasi karena tidak mempunyai payung hukum yang jelas.
61
BAB IV RESPON
PEMBANTU
PEGAWAI
PENCATAT
NIKAH
PASCA
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2014
A. Respon Pegawai KUA Pinang Lukman Hakim sebagai ketua KUA Pinang, mengatakan sebenarnya sejak tahun 2007 P3N sudah dihapus, oleh karena itu P3N bukan di bawah organisasi KUA akan tetapi di Kelurahan. Menurutnya peran P3N setelah Peraturan Menteri Agama No. 24 tahun 2014 hanya sebagai “Mitra Kerja” dalam pendaftaran pernikahan, P3N hanya sekedar menyerahkan dokumendokumen peryaratan nikah. Menurutnya juga, pengetahuan masyarakat saat ini sudah maju, oleh sebab itu, sekarang sebenarnya P3N sudah tidak diperlukan lagi karena sudah banyak masyarakat yang memaham proses prosedural pendaftaran pernikahan.97 Adanya P3N memiliki dampak positif dan negatif, diantaranya yang sering terjadi adalah tidak lengkapnya data atau kesalahan pengisian data sehingga memperlambat pembuatan buku nikah dan rawan manipulasi. Manipulasi yang pernah terjadi mengenai status janda/perawan, jejaka/duda,98 kemudian mengenai usia calon pengantin, status wali dan tarif yang begitu tinggi.99 97
Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, M.Ag, Selaku Kepala KUA Pinang pada hari selasa tanggal 21 April 2015 98
Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, M.Ag, Selaku Kepala KUA Pinang pada hari selasa tanggal 21 April 2015 99
Wawancara dengan Bapak Barojih S.Ag, 67 Selaku Penghulu di KUA Pinang pada hari rabu tanggal 22 April 2015
62
Dampak positifnya adalah membantu mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, selain itu juga membantu penghulu dalam melaksanakan upacara pernikahan seperti membantu memberikan khutbah pernikahan dan membaca do’a.100 Jadi, menurut Lukman P3N itu memang diperlukan, walaupun tanpa P3N pelaksanaan pernikahan masih dapat berjalan.101 B. Respon Pegawai Kelurahan Mengenai Peraturan Kementrian Agama No. 24 Tahun 2014 Basuni, selaku sekretaris kelurahan Kunciran Jaya menjelaskan tugas P3N adalah membantu masyarakat yang ingin mendaftarkan pernikahan. Basuni juga menjelaskan, terkadang P3N menyerahkan uang kepada pihak Kelurahan karena Kelurahan membutuhkan kas juga. Jadi, wajar saja jika mereka P3N minta uang lebih kepada masyarakat karena tugasnya mulia membantu seorang yang ingin daftar nikah.102 Pendapat lain dari Yayat sebagai sekretaris kelurahan Pakojan, yang mengomentari peran P3N di wilayah pakojan, beliau membantah sebenarnya amil itu diangkat oleh kelurahan untuk mengurus jenazah bukan mengurus pendaftaran pernikahan. Akan tetapi memang yang dia lihat di sini ada
100
Wawancara dengan Bapak M. Asepsaipun S. Ag, Selaku Penghulu di KUA Pinang pada hari rabu tanggal 22 April 2015 101
Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, M.Ag, Selaku Kepala KUA Pinang pada hari selasa tanggal 21 April 2015 102
Wawancara dengan Bapak Basuni S. Sos, Selaku sekretaris kelurahan Kunciran Jaya pada hari senin tanggal 27 April 2015
63
beberapa P3N yang aktif mendaftarkan masyarakat yang ingin menikah. jika mereka menarifkan biaya yang tinggi, seharusnya KUA yang lebih tegas kepada P3N atau amil. Dan sebenarnya para P3N di sini mendapatkan honor Rp 400.000,- untuk 3 bulan dari APBD.103 C. Respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Terkait dengan prosedural pernikahan di KUA Pinang, KUA berharap orang yang bersangkutan untuk lebih mandiri dalam pengurusan pernikahannya dengan datang ke KUA tidak diwakilkan kepada orang lain. Prosedur sebenarnya yang harus diikuti oleh calon pengantin adalah pembuatan surat pengantar nikah di RT/RW untuk ke kantor desa atau kelurahan. Selanjutnya calon pengatin ke Kantor Desa atau Kelurahan dengan membawa surat pengantar yang sudah di dapatkan dari RT/RW untuk membuat Model N1, Model N2, Model N3, Model N4 dan Model N6 (untuk janda/duda ditinggal mati), selanjutnya setelah itu calon pengantin diarahkan ke KUA untuk melakukan pendaftaran nikah dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan.104 Menurut Penulis kurangnya sosialisasi oleh KUA Pinang adalah faktor utama yang membuat masyarakat lebih mempercayai P3N, bahkan ada juga yang berangkapan bahwa amil itu adalah petugas resmi dari KUA.
103
Wawancara dengan Yayat S. Sos, Selaku sekretaris kelurahan Pakojan pada hari selasa tanggal 28 April 2015 104
Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, M.Ag, Selaku Kepala KUA Pinang pada hari selasa tanggal 21 April 2015
64
Sehingga menimbulkan kebiasaan dalam masyarakat bahkan sudah menjadi tahapan wajib yang harus dilalui bagi seseorang yang ingin menikah. Hal di atas sesuai dengan yang dijelaskan Zainuddin Ali dalam bukunya “Sosiologi Hukum” bahwa semakin besar peran sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat), semakin kecil peran hukum. Kecenderungan masyarakat terhadap tokoh yang“dituakan” sangatlah besar sehingga muncul ketidak percayaan diri dalam menentukan sesuatu dan lebih memilih meminta petunjuk atau pendapat kepada tokoh tersebut, termasuk ketidak percayaan diri mengurusi sistem prosedural di lembaga Negara dan lebih memerintahkan kepada yang lebih mengerti dan dipercaya, dalam hal ini amil atau P3N yang dianggap lebih mengerti. Teori ini sesuai dengan fakta yang penulis temukan di lapangan bahwa masyarakat tidak percaya diri untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan proses prosedural yang harus dilalui. Berdasarkan pasal 3 PMA No. 11 Tahun. 2007 dapat diambil pengertian bahwa tugas Penghulu dan Pembantu PPN: Mewakili PPN dalam pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan, setelah mendapat mandat dari PPN.105 Namun terdapat perbedaan yang tegas antara Pembantu PPN di Jawa dan Luar Jawa dalam pelaksanaan kewenangannya. Pembantu PPN di Jawa hanya menerima dan memeriksa persyaratan peristiwa Nikah tanpa memiliki 105
Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatat Nikah, Pasal 3 ayat 2
65
kewenangan untuk mengawasi jalannya peristiwa perkawinan yang menjadi kewenangan Penghulu. Sedangkan Pembantu PPN di luar Jawa memiliki kewenangan menerima, memeriksa persyaratan dan mengawasi jalannya peristiwa perkawinan. 106 Wacana dalam penelitian ini adalah respon
atau tanggapan
masyarakat kecamatan Pinang, khususnya para Pembantu Pegawai Pencatat Nikah terhadap Peraturan Menteri Agama terbaru yaitu PMA No. 24 Tahun 2014 tentang biaya nikah di luar kantor urusan agama kecamatan yang terealisasikan belum lama. Bahwa harus diketahui tujuan dibentuknya Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 adalah mencegah gratifikasi dan korupsi.107 Jika melihat peraturan
yang sebelumnya yaitu Peraturan
Menteri Agama No. 71 Tahun 2009, biaya nikah yaitu sebesar Rp 30.000.,rupiah. Akan tetapi realisasi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu pemerintah dan Kementrian Agama membuat peraturan yang baru sehingga tidak ada lagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu penulis akan memaparkan bagaimana respon para P3N mengenai PMA yang terbaru.
106
Wawancara dengan Bapak M. Asepsaipun S. Ag, Selaku Penghulu di KUA Pinang pada hari rabu tanggal 22 April 2015 107
http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014-dan-pma-24-2014menuju-kua-berintegritas#sthash.5Jr9Xrph.dpuf
66
1. Pendapat H. Arifin (Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Nerogtok) H Arifin menjabat sebagai P3N sejak tahun 1980 kurang lebih sudah 35 tahun, jika melihat usia H. Arifin yang sekarang 56 tahun maka pada usia 21 tahun H. Arifin sudah menjadi P3N. ketika penulis mewawancara responden tidak menyambut baik. Sehingga responden berkata sudah lama saya menjabat menjadi P3N baru kali ada yang mewawancarai.108 Ketika penulis bertanya tentang teknisi proses prosedural pembayaran pendaftaran biaya nikah bahwa masyarakat masih melakukan pembayaran melalui Bapak H. Arifin, kemudian H.Arifin yang membayar tunai ke staff KUA sebesar Rp 700.000,-. Mengenai tugas H. Arifin beliau mengatakan kadang beliau menyelesaikan sengketa waris, menguruskan pendaftaran
masyarakat
yang mau menikah di lingkungannya, mengurus jenazah. 109 Menurut pengamat penulis bahwa terkadang tugas untuk mendaftaran pernikahan masyarakat yang memakai jasanya diwakili oleh anaknya. 110 Kemudian mengenai respon beliau, Pembantu Pegawai pencatat nikah ini sudah
108
Wawancara dengan Bapak H. Arifin, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Nerogtok pada hari rabu tanggal 29 April 2015 109
Wawancara dengan Bapak H. Arifin, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Nerogtok pada hari rabu tanggal 29 April 2015 110
Wawancara dengan masyarakat yang memakai jasa P3N bapak H. Arifin, orang tua dari Haranto, warga Kelurahan Nerogtok RT 006/ RW 02, yang menikah pada tanggal 26 April 2015
67
mengetahui bahwa kementrian agama mengeluarkan peraturan terbaru dan beliau menerima hal itu, jalani saja peraturan yang ada.111 2. Pendapat Sidik (Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Sudimara Pinang) Sidik sebagai P3N di lingkungan kelurahan sudimara Pinang, beliau berusia 64 tahun, menjabat atau diangkat menjadi P3N sejak tahun 2006 diangkat oleh Lurah. Tugas beliau dalam administrasi perkawinan adalah mengantar berkas ke KUA Pinang. akan tetapi ketika penulis bertanya tentang proses prosedural pembayaran pendaftaran, responden menjawab masyarakat yang bayar ke saya kemudian nanti saya yang transfer ke Bank. Beliau sudah mengetahui bahwa memang sudah ada peraturan dari kementrian agama yang terbaru tentang biaya pendaftaran nikah. Setelah lebaran kami P3N dikabarkan oleh pihak KUA bahwa ada peraturan terbaru. Respon beliau terima saja peraturan terbaru tersebut, akan tetapi bahwa setiap orang juga mempunyai kebutuhan financial.112 Ketika penulis bertanya besaran tarif biaya pendaftaran nikah, responden menjawab tergantung kondisi ekonomi masyarakat. Seseorang yang mau menikah itu senang maka wajar saja meminta lebih untuk ongkos bensin ke KUA, jika dalam pengurusan jenazah itu berbeda saya
111
Wawancara dengan Bapak H. Arifin, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Nerogtok pada hari rabu tanggal 29 April 2015 112
Wawancara dengan Bapak Sidik, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Sudimara Pinang pada hari kamis tanggal 7 mei 2015
68
tidak menarif besaran biaya. Beliau juga dapat uang dari kalurahan sebesar Rp 300.000,- setiap 3 bulan sekali. Beliau juga sudah mempunyai SK.113 3. Pendapat H. Amiruddin (sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Kunciran Indah) H. Amiruddin seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Kunciran Indah sejak tahun 1991. Beliau diangkat oleh lurah, tugas beliau dalam pendaftaran pernikahan hanya sekedar menerima laporan masyarakat yang ingin menikah di lingkungannya. 114 Adapun persyaratan setiap yang ingin menikah harus menyerahkan ftocopy KTP
kedua calon mempelai dan wali. H.
Amiruddin berbeda dengan para P3N yang lain mengenai tugas beliau jika yang lain bertugas sebagai mengurus jenazah akan tetapi H. Amiruddin tidak. Ketika penulis bertanya tentang proses prosedural pembayaran pendaftaran pernikahan, beliau menjawab masyarakat yang mentrasfer ke bank, kemudian mereka menyerahkan slip pembayarannya.115 Mengenai
peraturan
kementrian
Agama
terbaru
beliau
merespon dengan baik. Bagus saya setuju, akan tetapi pemerintah kurang
113
Wawancara dengan Bapak Sidik, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Sudimara Pinang pada hari kamis tanggal 7 mei 2015 114
Wawancara dengan Bapak Amiruddin, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Kunciran Indah pada hari senin tanggal 27 April 2015 115
Wawancara dengan Bapak Amiruddin, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Kunciran Indah pada hari senin tanggal 27 April 2015
69
trasparan karena saya tidak tahu apakah ada hak untuk para P3N atau tidak.116 4. Pendapat H. Sukardi ( sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Kunciran Jaya) H. sukardi sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Kunciran Indah sejak Tahun 1997, dipilih oleh masyarakat sekitar dan didukung oleh pihak Kelurahan. Tugas dalam pendaftaran pernikahan sangat berperan aktif, karena setiap masyarakat sekitar yang ingin menikah langsung melaporkan ke rumahnya. Sehingga semua berkas pendaftaran sudah ada di rumah. Jadi sebelum ke RT dan RW mereka terlebih dahulu kerumah H. Sukardi.117 Proses prosedural pembayaran melalui H. Sukardi dilakukan secara tunai, kemudian H. Sukardi mendaftarkan ke KUA dengan tarif Rp 700.000,-.118 Akan tetapi ketika penulis menanyakan besaran tarif yang dikenakan kepada masyarakat H.sukardi tidak mengungkapkan. H. Sukardi tidak mendapatkan honor dari pihak Kelurahan maupun KUA. Pada akhir bulan Agustus tahun 2014
H. Sukardi
mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri Agama terbaru, sehingga H. Sukardi sudah mengetahui hal tersebut, sehingga tanggapan Bapak H. 116
Wawancara dengan Bapak Amiruddin, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Kunciran Indah pada hari senin tanggal 27 April 2015 117
Wawancara dengan Bapak H. Sukardi, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Kunciran Jaya pada hari selasa tanggal 28 April 2015 118
Wawancara dengan Bapak H. Sukardi, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Kunciran Jaya pada hari selasa tanggal 28 April 2015
70
Sukardi menerima apa yang dibuat oleh pemerintah dan responden menjelaskan kepada masyarakat dan Alhamdulillah masyakat juga mau mengerti.119 5. Pendapat Suryadi (Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Nerogtok) Suryadi sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Nerogtok sejak tahun 2007, Suryadi dipilih oleh masyarakat dan disetujui oleh pihak kelurahan. Beliau dilantik oleh lurah pada 17 Desember 2007. Tugas Suryadi sebagai P3N adalah mendaftarkan masyarakat disekitarnya yang ingin menikah ke KUA, mulai dari RT sampai ke KUA pengantin duduk manis, tinggal menerima beres. Akan tetapi sudah dua tahun belakangan ini sangat sedikit yang mendaftarkan nikahnya melalui | suryadi, masyakat disekitarnya lebih memilih melalui RT atau RW setempat. 120 Namun demikian, Bapak Suryadi teryata masih suka dipanggil oleh para keluarga calon pengantin untuk memberi Khutbah dan do’a pada saat akad atau upacara pernikahan dilaksanakan, akan tetapi Bapak suryadi menolaknya karena mereka tidak mendaftarkan pernikahan melalui Bapak amil.121
119
Wawancara dengan Bapak H. Sukardi, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Kunciran Jaya pada hari selasa tanggal 28 April 2015 120
Wawancara dengan Bapak Mansur Suryadi, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Nerogtok pada hari Senin tanggal 27 April 2015 121
Wawancara dengan Bapak Mansur Suryadi, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Nerogtok pada hari Senin tanggal 27 April 2015
71
Selain itu Suryadi bertugas juga dalam mengurus jenazah di wilayahnya, Bapak suryadi mendapatkan honor Rp 300.000,- dari Kelurahan setiap 3 bulan sekali kalau dari KUA hanya setahun sekali dalam bentuk pakaian.122 Respon Suryadi mengenai Peraturan Menteri Agama terbaru kedepannya untuk KUA ketika masyarakat ingin mendaftarkan pernikahan harus melalui P3N terlebih dahulu.123
6. Pendapat Hasan (Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Kunciran Jaya) Hasan Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Kunciran Jaya sejak tahun 1984. Hasan dipilih oleh masyarakat setempat dan disahkan oleh kelurahan kunciran jaya. Tugas Hasan dalam pendaftaran perkawinan adalah mendaftrkan masyakat yang mau menikah diwilayahnya ke KUA. Jadi mereka yang ingin menikah ke rumah P3N terlebih dahulu, pengurusan mulai dari RT,RW dan KUA semuanya dilimpahkan kepada Hasan. Mengenai proses prosedural pembayaran
122
Wawancara dengan Bapak Mansur Suryadi, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Nerogtok pada hari Senin tanggal 27 April 2015 123
Wawancara dengan Bapak Mansur Suryadi, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Nerogtok pada hari Senin tanggal 27 April 2015
72
pendaftaran pernikahan melalui P3N dan kemudian P3N menyerahkan ke KUA sebesar Rp 700.000,-.124 Hasan menarif biaya nikah di masyarakat sekitarnya sekitar 1.200.000-1.800.000 dan pembayaran bisa dengan mencicil. Hasan berasal dari ekonomi bawah dan tidak mendapatkan honor dari kelurahan dan KUA, jadi Hasan mendapatkan uang untuk kebutuhan kesehariannya dari masyarakat yang ingin menikah dan mengurus jenazah di wilayahnya. Mengenai respon terhadap Peraturan Menteri Agama terbaru Hasan sudah mengetahui hal itu, menanggapi dengan baik. Beliau sudah musyawarah dengan masyarakat alhmdulillah masyarakat menerimanya.125 7. Pendapat Naim (Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Kunciran Induk) Naim Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Kunciran Induk sejak tahun 1986. Naim dipilih oleh masyarakat sekitarnya dan disahkan oleh kelurahan Kunciran Induk. Naim bertugas dalam pendaftaran pernikahan berupa menyerahkan berkas
dari kelurahan
setempat ke KUA. Proses prosedural pembayaran pendaftaran pernikahan melalui Naim secara tunai kemudian beliau menyerahkan ke KUA untuk ditrasfer dengan tarif Rp 700.000,-.126
124
Wawancara dengan Bapak Hasan, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Kunciran Jaya pada hari Senin tanggal 27 April 2015 125
Wawancara dengan Bapak Hasan, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Kunciran Jaya pada hari Senin tanggal 27 April 2015 126
Wawancara dengan Bapak Naim, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Kunciran Induk pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015
73
Naim menarifkan biaya pendaftaran pernikahan sebesar Rp 1.200.000, beliau menjelaskan bahwa
dulu saya menarifkan 500.000-
800.000. Naim mendapatkan honor Rp 400.000 dari kelurahan 3 bulan sekali. Respon Naim setelah mengetahui Peraturan Menteri Agama yang terbaru sejak bulan agustus tahun lalu, beliau yang dari keluarga ekonomi bawah, merasa tersakiti dan tidak adil atas keputusan yang terbaru. 127 Naim juga mengatakan, "maaf-maaf neng saya yang sudah lama menjadi P3N dari belum ada lampu sampai sekarang yang sudah modern. Tiba-tiba katanya P3N akan dihapus, memang P3N khususnya saya rakyat kecil yang minta sama masyarakat sekitar Rp 200.000- Rp 300.000 di permasalahkan lalu bagaimana mereka yang para koruptor yang sudah kaya tapi masih mengambil hak rakyat, seharusnya pemerintah menimbangkan hal tersebut".128 8. Pendapat Aman (Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Pinang) Aman Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Pinang sejak tahun 1987 dipilih oleh masyarakat dan disahkan oleh
127
Wawancara dengan Bapak Naim, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Kunciran Induk pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 128
Wawancara dengan Bapak Naim, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Kunciran Induk pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015
74
kelurahan.
Tugas
beliau
dalam
pendaftaran
pernikahan
adalah
menyerahkan berkas dari RW ke kelurahan sampai ke KUA.129 Bapak tua yang kesehariannya beraktifitas di kebun yang bukan miliknya meski demikian beliau masih menyempatkan melayani masyarakat yang ingin daftar menikah ke KUA menggunakan sepeda dengan jarak 1 KM. tapi untuk sekarang jarang yang mendaftarkan pernikahan melalui Bapak Aman karena untuk sekarang banyak yang melalui pihak RT. Beliau menarifkan biaya ke masyarakat sebesar Rp 1.000.000,- . 130 Mengenai proses prosedural, pembayaran melalui Aman membayar pendaftaran pernikahan ke KUA dengan tarif Rp 700.000,- jadi nanti yang transfer pihak KUA. Aman tidak pernah mendapatkan honor dari pihak KUA maupun Kelurahan akan tetapi mendapatkan baju batik dari KUA ketika menjelang lebaran. Mengenai tentang Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 Aman belum mengetahuinya. Dari pihak kelurahan dan KUA belum pernah mengabarkan ketika saya mendaftarkan langsung dengan tarif terbaru.131 9. Pendapat H. Badri (Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Pinang) 129
Wawancara dengan Bapak Aman, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Pinang pada hari Senin tanggal 27 April 2015 130
Wawancara dengan Bapak Aman, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Pinang pada hari Senin tanggal 27 April 2015 131
Wawancara dengan Bapak Aman, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Pinang pada hari Senin tanggal 27 April 2015
75
H. Badri Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Pinang sejak tahun 2002. Dipilih oleh masyarakat dan disahkan oleh Kelurahan. Bapak H. Badri bertugas dalam pendaftaran pernikahan yaitu mengantarkan berkas-berkas dari kelurahan ke KUA. Kemudian proses prosedural pembayaran pendaftaran dilakukan melalui H. Badri kemudian P3N menyerahkan ke KUA dengan tarif Rp 700.000-800.000.132 Ketika ditanyakan oleh penulis tentang tarif yang dipasang kepada masyarakat, beliau menargetkan besaran tergantung keadaan dan situasi ekonomi masyarakat. Mengenai respon H. Badri terkait dengan Peraturan Menteri Agama No. 24 tahun 2014, beliau sudah mengetahui hal tersebut. Walaupun peraturan seperti itu, kita tetap melaksanakan tugas melayani pendaftaran nikah dan saya musyawarah kepada masyarakat.133 10. Pendapat Mulyadi (Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Pakojan) Mulyadi Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Pakojan sejak tahun 2007 Beliau dipilih oleh masyarakat setempat dan disahkan oleh Kelurahan. Tugas Bapak Mulyadi dalam pendaftaran pernikahan adalah menyerahkan berkas dari RW selanjutnya ke Kelurahan dan KUA.134
132
Wawancara dengan Bapak H. Badri, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Pinang pada hari Senin tanggal 27 April 2015 133
Wawancara dengan Bapak H. Badri, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Pinang pada hari Senin tanggal 27 April 2015 134
Wawancara dengan Bapak Mulyadi, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Pakojan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015
76
Bapak Mulyadi menjelaskan mengenai proses prosedural pembayar pendaftaran
pernikahan, awalnya melalui Bapak amil dan
kemudian Bapak amil menyerahkan ke KUA. Bapak amil mulyadi mendapatkan honor Rp 300.000 setiap 3 bulan dari kelurahan. Mengenai respon terhadap Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 bahwa Bapak mulyadi menjalankan.135 D. Analisis Peran P3N dan Respon Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 Melihat dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, penulis dapat menganalisis peran P3N di Kecamatan Pinang, Tangerang. P3N di Kecamatan Pinang, Tangerang masih berperan aktif di masyarakat sekitar. Namun dalam peraturan sebenarnya untuk daerah perkotaan sudah ditiadakan lagi P3N karena KUA daerah perkotaan itu bisa dijangkau oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yayat selaku sekretaris Kelurahan Pakojan, beliau mengatakan bahwa diangkatnya P3N pada awalnya hanya untuk mengurus jenazah warga yang meninggal. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya P3N itu diangkat oleh Kelurahan setempat untuk menjadi amil. Akan tetapi yang terjadi P3N di Kecamatan Pinang masih mengurusi tentang proses administrasi pendaftaran pernikahan. Pada Surat Inspektur Jenderal Kementrian Agama RI Nomor: 1J/INV/STL/R/PS. 01.5/0078/2013 tentang penataan dan batasan kewenangan
135
Wawancara dengan Bapak Mulyadi, Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Pakojan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015
77
P3N ditegaskan bahwa P3N yang melanggar atau mengabaikan tugas pokok dan fungsinya termasuk melibatkan diri dalam politik praktis dapat dikenakan sanksi pemberhentian. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat, P3N mengurus semua mulai dari RT hingga KUA, jadi masyarakat hanya menerima beres. Sehingga ada beberapa P3N yang menaruh berkas-berkas yang seharusnya ada di kelurahan tetapi ada dirumahnya, seperti N1,N2,N3,N4 dan N5. Seharusnya dokumen-dokumen tersebut langsung diserahkan kepada Kelurahan, sehingga tidak ada potensi kesalahan dan manupulasi data. Dampak masih berlakunya P3N pasca Peraturan Menteri Agama No. 24 tahun 2014, menurut pengamatan penulis terjadinya peningkatan tarif biaya pernikahan, yang sebelumnya pada Peraturan Menteri Agama No 71 tahun 2009 menarifkan Rp 30.000,- akan tetapi realisasi yang terjadi di masyarakat menjadi sekitar Rp 800.000-100.000,- Kemudian setelah adanya Peraturan Menteri Agama No 24 tahun 2014 P3N menaikkan tarif menjadi sekitar Rp 1.250.000-1.700.000. Tujuan utama dibuatnya Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 untuk zona integritas KUA bebas gratifikasi dan korupsi. Meskipun P3N sudah tidak diperlukan akan tetapi menurut sebagian besar P3N, menyatakan penghapusan tersebut membuat P3N kecewa kepada pemerintah, karena mereka merasa sudah mengabdi diri kepada Departemen Agama khususnya mereka yang sudah lama menjabat menjadi P3N. Mereka yang hanya mengambil keuntungan sedikit, merasa sangat dipermasalahkan.
78
Berdasarkan wawancara kepada 10 responden P3N, yang mendapatkan honor dari Kelurahan hanya 4 orang, jadi hanya beberapa Kelurahan yang memberikan hak materil(uang) kepada P3N per 3 bulan dan itu dengan jumlah yang berbeda. Lebih mirisnya lagi seharusnya kelurahan yang membayar P3N akan tetapi yang terjadi P3N yang menyerahkan pemasukan kepada kelurahan. Berdasarkan pengamatan penulis, yang seharusnya proses prosedur pembayaran administrasi pernikahan ditransfer melalui Bank akan tetapi yang terjadi masyarakat membayar tunai kepada P3N, dan P3N menyerahkan kepada KUA dengan besaran yag ditarifkan KUA kepada P3N adalah Rp 700.000,-800.000. Pada dasarnya masyarakat kecamatan Pinang mengetahui proses prosedur pendaftaran administrasi pernikahan dari tetangga atau mereka menanyakan kepada orang yang sudah menikah, oleh karena itu karena tidak adanya sosialisasi dari pihak KUA dan Kelurahan, dari mereka kebanyakan mengunakan jasa P3N. Fakta yang terjadi di Kelurahan Kunciran Jaya, jarak desa saling berhadapan dengan KUA. Akan tetapi masyarakat yang ingin menikah tidak mandiri mendaftarkan ke KUA. Sehingga terjadi pembengkakan biaya administrasi pernikahan, menurut penulis seharusnya pihak KUA Pinang mensosialisasikan Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014 kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
79
Secara garis besar terjadinya ketidaksesuaian antara peraturan yang ditetapkan pemerintah dengan praktek di lapangan adalah semata-mata masyarakat yang membudayakan menggunakan jasa P3N untuk mengurus masalah pernikahan, mulai dari pendaftaran di tingkat RT hingga selesai aqad nikah. Akibatnya masyarakat tidak mandiri mengurus pendaftaran nikahnya sendiri. Kemudian ada banyak respon para P3N tentang Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014, yang akan penulis jelaskan menjadi beberapa poin di bawah ini: 1. P3N sudah mengetahui bahwa Kementrian Agama mengeluarkan peraturan terbaru dan menerima hal itu, jalani saja peraturan yang ada namun realitanya masih menetapkan uang daftar nikah melebihi Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014. 2. P3N merespon dengan baik dan setuju atas Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014, akan tetapi pemerintah kurang trasparan mengenai dana pendaftaran nikah yang masuk. Selain itu, P3N juga tidak tahu mengenai hak mereka di dalam biaya nikah yang ditarifkan dalam Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014. 3. P3N
mengharapkan
kedepannya
untuk
masyarakat
yang
ingin
mendaftarkan pernikahan harus melalui P3N terlebih dahulu atau perihal pendaftaran nikah dikhususkan dilakukan oleh P3N saja. 4. Masih ada P3N yang menarif biaya nikah di masyarakat sebesar 1.200.000-1.800.000 dan pembayaran bisa dengan mencicil. Karena
80
menurut penjelasan mereka, pihak KUA dan Kelurahan tidak memberikan honor kepada P3N. 5. P3N juga merasa sangat kecewa ketika mendengar P3N akan dihapuskan, padahal mereka sudah lama menjadi P3N dari belum ada lampu sampai sekarang yang sudah modern. Terlebih lagi bagi para P3N yang hanya mengandalkan tugasnya sebagai pembantu pencatatan nikah untuk mencari nafkah. Seharusnya pemerintah dapat lebih bijak dalam memutuskan peraturan dan mendengarkan aspirasi P3N langsung. 6. Ada pula P3N yang belum mendapatkan kabar mengenai Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014 dan tidak tahu isi peraturan ini sama sekali.
81
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Pada penulisan skripsi ini selanjutnya penulis dapat simpulkan yang merupakan jawaban rumusan permasalahan, adapun kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut: 1. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Pinang terhadap pelayanan pernikahan setelah Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014
adalah sebagai “Mitra Kerja” dalam
pendaftaran pernikahan karena SK mereka dari departemen agama sudah tidak berlaku lagi dalam masalah pendaftaran pernikahan. 2. Respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah terhadap pelayanan pernikahan setelah Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014, adalah: a. Sebagian besar dari P3N sudah mengetahui bahwa Kementrian Agama mengeluarkan peraturan terbaru dan menerima hal itu, namun realitanya P3N menetapkan tarif biaya daftar nikah melebihi dari Peraturan Menteri Agama. b. Ada pula P3N yang belum mendapatkan kabar mengenai Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014 dan tidak tahu isi peraturan ini sama sekali. Sehingga P3N mengharapkan ke depannya
untuk
masyarakat
yang
ingin
mendaftarkan
82
pernikahan harus melalui P3N terlebih dahulu terutama perihal pendaftaran nikah dilakukan oleh P3N saja. c. P3N merespon dengan baik dan setuju terhadap Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014, akan tetapi pemerintah kurang trasparan mengenai dana pendaftaran nikah yang masuk. Selain itu, P3N juga tidak tahu mengenai hak mereka di dalam biaya nikah yang ditarifkan dalam Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014. d. Masih ada P3N yang menarifkan biaya nikah di masyarakat sebesar 1.200.000-1.800.000 dan pembayaran bisa dengan mencicil. Karena menurut penjelasan mereka, pihak KUA dan Kelurahan tidak memberikan honor kepada P3N. e. P3N juga merasa sangat kecewa ketika mendengar P3N akan dihapuskan, padahal mereka sudah lama menjadi P3N. Terlebih lagi para P3N yang hanya mengandalkan tugasnya sebagai pembantu pencatatan nikah untuk mencari nafkah. Seharusnya pemerintah dapat lebih bijak dalam memutuskan peraturan dan mendengarkan aspirasi P3N langsung. 3. besaran biaya yang dikeluarkan masyarakat kecamatan pinang untuk pendaftaran perkawinan pasca Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 sekitar Rp 1.250.000,00-1.700.000,-
83
B. Saran-saran 1. Hendaknya kepala KUA kecamatan Pinang atau pihak-pihak yang berada di KUA Kecamatan Pinang mensosialisasikan tentang Peraturan Menteri Agama (PMA) No 24 Tahun 2014 tentang biaya nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena selama ini pihak KUA Pinang belum pernah mensosialisasikan. 2. Hendaknya pihak KUA dan Kelurahan lebih memperbaiki kordinasi khususnya dalam administrasi pendaftaran pernikahan. 3. Kepada pemerintah tingkat Kelurahan, setelah dihapusnya P3N dan kembali lagi menjadi amil yang diarahkan sebagaimana fungsi kemasjidan dan ubudiyah. 4. Hendaknya pihak kelurahan memberikan perhatian kesejahteraan hidup bagi para amil, berikan hak mereka yang memang haknya. 5. Kepada
Kementrian
Agama
kota
Tangerang,
hendaknya
memberikan salinan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 24 Tahun2014 tentang biaya nikah di luar kantor urusan agama kecamatan kepada seluruh kelurahan. 6. Kepada Kementerian Agama pusat dalam hal ini hendaknya agar memberikan perhatian yang lebih kepada KUA Kecamatan, karena KUA merupakan ujung tombak Kementerian Agama di tingkat Kecamatan 7. Kepada masyarakat hendaknya tidak mengunakan jasa orang kepercayaan/ calo ketika mendaftarkan pernikahan di KUA dan
84
tidak memberikan tips lain kepada selain petugas yang telah ditetapkan dalam peraturan
85
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, bin Abdul Aziz. Perkawinan Dan Masalahnya. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993 Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademika Presindo 2010 AF, Hasanuddin. Perkawinan dalam perspektif Al-Qur’an Nikah Talak Cerai Ruju’. Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011
Ali, Faried. Teori dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi. Jakarta: PT Raja Grafaindo Persada, 2011
Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
____________. Metode penelitian Hukum. cet II. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
____________. Hukun Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika 2007
Alimin dan Nurlaelawati, Euis. Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia. Ciputat Tangerang Selatan: Orbit Publishing 2013
Amin Suma, Muhammad. Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
Asmawi, Mohammad. Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan. Yogyakarta: Darussalam, 2004
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, 2010
Fauzi Abbas, Afif. Metode Penelitian. Ciputat: Adelia Press 2010
85
Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet.IV. Bayumedia 2008
Malang:
Jailani, Abdul Qadir. Keluarga Sakinah. Surabaya: PT Bina Ilm, 1995
Kamarusdiana dan Aripin, Jaenal. Perbandingan Hukum Perdata,cet ke-1. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007
Kantor Kementrian Agama. Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah Dan Beberapa Kasus Perkawinan. Jakarta: Kantor Kementrian Agama, 2010
Kementrian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementrian Agama, 2010
Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008
Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu,
Mustofa. Kepaniteraan Peradilan Agama. Jakarta: kencana, 2005
Nazah Bakry, Sidi. Kunci Keutuhan Rumah Tangga (keluarga yang sakinah. Jakarta: Pedomaan Ilmu Jaya, 1993
Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1974 Sampai KHI). Jakarta: Kencana, 2004
Nuruddin, Amiur dkk. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Andi ahir Hamid. Peradilan Agama Dan Bidangnya. Jakarta:Sinar Grafika, 1996
Prakoso, Djoko dan I ketut Murtika. Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press 1990
85
Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut. Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, 1987
Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013
Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah, vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2004
Shomad, Addul. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana, 2010
Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, cet.I. Jakarta:
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, cet.I. Jakarta: UI Pres 1986
Sofyan, Yayan. Islam-Negara (Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional). Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2011
Sofyan, Yayan. Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia Anggota IKAPI, 2012
Sumarno, Sonny. Metode Riset Sumber Daya Manusia, cet I .Yogyakarta: Graha Ilmu Surat dan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/ 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pengawai Pencatat Nikah
Surat dan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunan Dana Peneriman Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pengawai Pencatat Nikah
Surat dan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunan Dana Peneriman Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pengawai Pencatat Nikah
Surat Edaran Nomor: D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pengawai Pencatat Nikah.
85
Syaukani, Imam. Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2006
Syaukani, Imam. Rekonstuksi Epistemology Hukum Islam Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
Taat Nasution, Amir. Rahasia Perkawinan Dalam Islam, Cet ke-3. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994
Tahir Hamid, Andi. Peradilan Agama Dan Bidangnya. Jakarta:Sinar Grafika
Thalib, Sayuti. Hukum kekeluargaan Indonesia, cet.5. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
Tholabi Kharlie, Ahmad . Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
Tholabi Kharlie, Ahmad dan Asep Syarifuddin Hidayat. Hukum Keluarga Di Dunia Islam Kontemporer. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2011
Tholabi Kharlie, Ahmad. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
Tihami dan Sohari. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: kencana 2010
Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996 Zaid, Muhammad dan Alshodiq, Mukhtar. Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft
Undanng-undang Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu). Jakarta: Graha Cipta, 2005 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatat Nikah
85
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pengawai Pencatat Nikah
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah dan Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
WEB http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014-dan-pma-24-2014-menuju-kuaberintegritas#sthash.5Jr9Xrph.dpuf, di akses pada tanggal 23 Februari 2015
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=profil%20kecamatan%20pinang%20kota%2 0tangerang&source=web&cd=1&ved=OCBsQFjAAahUKEwin9PDtcvIAhWNo4KHVnZAv4& url=http%3A2F%2Fkecpinang.tangerangkota.go.id%2F&usg=AFQjCNGsUbzNOSonbZaOPSBLj9LfKqNpBA, di akses pada tanggal 18 oktober 2015, pukul 18.05WIB
Wawancara dengan Bapak Amiruddin. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Kunciran Indah
Wawancara dengan Bapak H. Arifin. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Nerogtok
Wawancara dengan Bapak H. Sukardi. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Kunciran Jaya
Wawancara dengan Bapak kelurahan Nerogtok
Mansur Suryadi. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di
Wawancara dengan Bapak Aman. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Pinang
Wawancara dengan Bapak Barojih S.Ag. Selaku Penghulu di KUA Pinang
85
Wawancara dengan Bapak Basuni S. Sos. Selaku sekretaris kelurahan Kunciran Jaya
Wawancara dengan Bapak H. Badri. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Pinang
Wawancara dengan Bapak Hasan. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Kunciran Jaya
Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, M.Ag. selaku Kepala KUA Pinang, Tangerang
Wawancara dengan Bapak M. Asepsaipun S. Ag. Selaku Penghulu di KUA Pinang
Wawancara dengan Bapak Mulyadi. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Pakojan
Wawancara dengan Bapak Naim. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Kunciran Induk
Wawancara dengan Bapak Sidik. Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kelurahan Sudimara Pinang
Wawancara dengan Megawati warga Nerogtok Rt 001/ Rw 06,masyarakat yang memakai jasa P3N bapak Mansur Suryadi
Wawancara dengan Yayat S. Sos. Selaku sekretaris kelurahan Pakojan
PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAANNEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYANIKAHDAN RUJUK DI LUAR KANTORURUSAN AGAMAKECAMATAN DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, Menimbang
a. bahwa Peraturan Menteri. Agama Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Pemerintah Rujuk tidak sesuai dengan Peraturan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 ten tang Tarif Atas Jenis Perierimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama; b. bahwa pengelolaan Peneri.maan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, perlu diatur tersendiri; c.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu dimaksud menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;
Nomor 20 Tahun 1997 tentang 1. Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687L Nomor 24 Tahun 2007 tentang 2. Undang-Undang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. Peraturan Pernerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Lembaran Negara Republik Nomor 57, Tambahan Indonesia Nomor 3694); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871); 5. Pera turan ...
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Ber1aku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara 2014 Nomor 139, Tambahan Republik Indonesia Nornor 5545); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5423); 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 ten tang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 9. Peraturan
Presiden
Nomor 24 Tahun
2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 10. Keputusan Menteri Agarna Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan; 11. Peraturan Menteri Agarna Nomor 11 Tahun tentang Pencatatan Nikah;
2007
12. Peraturan ...
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor telah diubah terakhir dengan 592) sebagaimana Peraturan Menteri Agarna Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RepubJik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesi.a Nomor 851); 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK02/2013 tentang Tatacara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerima; MEMUTUSY...AN: Menetapkan
PERATURAN MENTERI AGAMATENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYANIKAH DAN RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN. BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1
Dalam Peraturan
Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk yang selanjutnya disebut PNBP Biaya NR adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan satuan peristiwa biaya nikah atau rujuk. 2. Calon Pengantin yang selanjutnya disebut Catin adalah pria dan wanita yang telah memenuhi persyaratan administrasi pernikahan atau rujuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.
Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama untuk melaksanakan kegiatan kepenghuluan.
4.
Daftar Isian Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5.
Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Negara Bukan Pajak dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama c.q. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. 6. Kuasa ...
6.
Kuasa Pengguna Anggaran pejabat yang memperoleh sebagian kewenangan dan Agama.
yang selanjutnya disingkat KPA adalah kuasa dari PA untuk melaksanakan tanggung jawab PA pada Kernenterian
7.
Pejabat Pembuat Kornitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan darr/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBN. 8. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 9. Petugas Penerima Setoran yang selanjutnya disingkat PPS adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Kantor Kernenterian Agama Kabupaten /Kota untuk menerima, menyetorkan, dan membukukan bukti setor biaya nikah atau rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang tidak terdapat layanan bank. 10. Bank Persepsi yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara yang ditunjuk oleh Menteri Agama. 11. Slip Setoran adalah bukti setor yang digunakan oleh wajib bayar untuk menyetor penerimaan biaya nikah atau rujuk ke rekening bendahara penerimaan. 12. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Agama. 13. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Kecamatan adalah Bimbingan Masyarakat Islam di wilayah kecamatan. 14. Direktur Islam.
Jenderal
adalah
Direktur .Jenderal Bimbingan
Masyarakat
Pasa12 Pengelolaan PNBP Biaya NR, meliputi: a. pengelola; b. mekanisrne pengelolaan PNBP Biaya NR; c. tipologi KUA Kecamatan; d. perangkat pencairan; e. pelaporan; f. syarat be bas biaya nikah dan rujuk; dan g. su pervisi. BAB II PENGELOLA Pasa13 (1) Pengelola PNBP Biaya NR terdiri dari: a. Tingkat Pusat; dan b. Tingkat Daerah. (2) Pengelola ...
(2) Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. penanggungjawab; b. ketua dan wakil ketua; c. sekretaris dan wakil sekretaris: d. koordinator bidang perencanaan PNBP Biaya NR; e. koordinator bidang penerimaan PNBP Biaya NR; f. kcordinator bidang penggunaan PNBP Biaya NR; dan g. pelaksana. (3) Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pengelola pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; b. pengelola pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota; dan c. pengelola pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. (4) Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Kepala Bidang yang membidangi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai penanggungjawab dan 1 (satu) orang pelaksana administrasi; b. Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam pada Kantor Kernenterian Agarna Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab dan 1 (satu) orang pelaksana adrninistrasi; dan c. Kepala KUA Kecamatan sebagai penanggungjawab dan 1 (satu) orang pelaksana adrninistrasi. Pasa14 (1) Penanggungjawab
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) huruf a dijabat oleh: a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang bertanggungjawab di bidang penerirnaan PNBP Biaya NR; dan b. Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang penggunaan PNBP Biaya NR.
(2)
Ketua dan wakil ketua sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dijabat oleh Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai ketua dan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah sebagai wakil ketua.
(3) Sekretaris dan wakil sekretaris sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dijabat oleh Kepala Sub Direktorat pada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah sebagai sekretaris dan Kepala Sub Bagian pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai wakil sekretaris. (4) Koordinator bidang perencanaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dijabat oleh Kepala Bagian Jenderal Bimbingan Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Masyarakat Islam. (5) Koordinator ...
PNBP Biaya NR sebagaimana (5) Koordinator bidang penerimaan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dijabat oleh Kepala Bagian
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Umum pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
Layanan
PNBP Biaya NR sebagaimana (6) Koordinator bidang penggunaan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (7) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g terdiri dari pejabat dan ' atau pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam masing-masing 5 (lima) orang. Pasa15 (1) Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama atas nama Menteri Agama. (2) Pengelola PNBP Biaya NR pada Kantor Wilayah Kementeri.an Agama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a
ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. (3) Pengelola PNBP Biaya NR pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota dan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. BAB III MEKANISMEPENGELOLAANPNBP BIAYANR Bagian Kesatu Penyetoran dan Penerimaan
-
Pasa16 (1) Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp600.000,OO (enam ratus ribu rupiah) pada Bank. (2) Apabila kondisi geografis, jarak tempuh,
atau tidak terdapat layanan Bank pada wilayah kecamatan setempat, Catin menyetorkan biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PPS pada KUA Kecamatan.
(3) PPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan biaya Bendahara nikah atau rujuk yang diterimanya ke rekening Penerimaan paling lambat 5 (lima) hari kerja,
(4) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan
di luar negeri, biaya nikah atau rujuk disetor ke rekening Bendahara Penerimaan. Pasal7
(1) Bank
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib menerbitkan bukti setor atas setoran biaya nikah atau rujuk yang diterima dari Catino
(2) Bukti ...
l
(2) Bukti setor biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala KUA Kecamatan sebagai kelengkapan administrasi nikah atau rujuk. (3) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, bukti setor biaya nikah atau rujuk disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pasa18 (1) Bendahara Perierimaan wajib membukukan semua transaksi penerimaan dan penyetoran/ pelimpahan atas penerimaan ke kas negara dalam Buku Kas Umum (BKU)dan buku pembantu lainnya. (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memindahbukukan penerimaan PNBP Biaya NR ke Kas Negara dengan bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), dilengkapi surat permintaan pemindahbukuan. (3) PPS wajib membukukan realisasi penerimaan melaporkan kepada Kepala KUAKecamatan.
PNBP Biaya NR dan
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam bentuk Rekapitulasi Penerimaan Setoran Biaya Nikah atau Rujuk. . (5) Kepala KUA Kecamatan wajib melakukan pemeriksaan pembukuan PPS sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan laporan bukti penerimaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 setiap bulan. (6) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Wilayah Kernenterian Agama Provinsi paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Provinsi wajib (7) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah paling lambat tanggal 15 setiap bulan. (8) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Menteri Agarna c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama paling lambat tangga.l 20 setiap bulan. (9) Dalam hal penyampaian laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) terdapat hari Iibur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya, Pasa19 (1) Seluruh setoran biaya nikah atau rujuk dilakukan menggunakan slip setoran yang diterbitkan oleh Bank.
dengan
(2) Slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. identitas bank; b. tanggal penyetoran; c. nomor rekening yang dituju; d. nomor pendaftaran nikah; e. jumlah ...
e. f. g. h.
jumlah uang; nama penyetor; nama Catin pria dan wanita; alamat Catin; 1. namajkode KUAKecamatan; J. nama Zkode kabupaten/kota; k. nama/kode provinsi; l. pengesahan petugas Bank; dan m. tanda tangan penyetor. (3) Slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan: a. lembar pertama untuk Bank; b. lembar kedua untuk Catin; dan c. lembar ketiga untuk KUAKecamatan.
Penyusunan
Bagian Kedua Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP Biaya NR Pasal 10
(1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib merumuskan target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NR dituangkan dalam bentuk proposal. (2) Target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. (3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib melakukan telaah terhadap proposal target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (Q) sebelum diusulkan kepada Direktur Jenderal. (4) Direktur Jenderal menyampaikan usul RKA-KLjDIPA kepada Menteri Agama melaiui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk mendapatkan persetujuan Pagu Anggaran. (5) RKA-KL/DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 11 (1) PNBP Biaya NR digunakan untuk membiayai pelayanan nikah dan rujuk yang meliputi: a. transport dan jasa profesi penghulu; b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah; c. pengelola PNBP Biaya NR; d. kursus pra nikah; dan e. supervisi administrasi nikah dan rujuk.
i
pencatatan
(2) Penggunaan
'"
(2) Penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dengan keterituan: a. transport dan jasa profesi penghulu Tipologi KUAKecamatan; b. Pembantu Pegawai Pencatat setiap bulan;
dimaksud diberikan
Nikah diberikan
pada ayat (1) sesuai
dengan
biaya pelayanan
c. pengelola PNBP Biaya NR diberikan biaya pengelolaan setiap bulan; dan d. kursus pra nikah, supervisi diberikan biaya setiap kegiatan.
administrasi
nikah
dan
rujuk
Pasal 12 Besaran transport dan jasa profesi penghulu, biaya pelayanan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, pengelola PNBP Biaya NR, kursus pra nikah, supervisi administrasi nikah dan rujuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. BABIV TIPOLOGI KUAKECAMATAN Pasal 13 Tipologi KUA Kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah dan rujuk per bulan, dan kondisi geografis keberadaan KUAKecamatan. Pasal 14 Tipologi KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi: a. Tipologi A yaitu jumlah nikah dan rujuk di atas 100 peristiwa per bulan; b. Tipologi B yaitu jumlah nikah dan rujuk antara 51 sampai dengan 100 peristiwa per bulan; c. Tipologi C yaitu jumlah bulan; d. Tipologi D 1 yaitu KUA daerah terluar, terdalam, e. Tipologi D2 yaitu KUA daerah terluar, terdalam,
nikah dan rujuk di bawah 50 peristiwa per Kecamatan yang secara geografis berada di dan di daerah perbatasan daratan; dan Kecamatan yang secara geografis berada di dan daerah perbatasan kepulauan.
BABV PERANGKATPENCAIRAN Pasal 15 (1) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR pada DIPA Sekretariat Kementerian Agama terdiri dad:
Jenderal
a. KPA; b. PPK;
C.
PPSPM ...
c. PPSPM; dan d. Bendahara pengeluaran. (2) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. (3) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. (4) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. (5) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Beridahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Pasal 16 (1) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR pada DIPA Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terdiri dari: a. KPA; b. PPK; c. PPSPM; dan d. Bendahara pengeluaran. (2) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaterr/ Kota. (3) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam. (4)Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
pada
(5) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Benclahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kabupaterr/Kota. Pasal 17 Proses pencairan PNBP Biaya NR sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
peraturan
BABVI PELAPORAN Pasal 18 (1) Kepala KUA Kecamatan wajib menyampaikan laporan penggunaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setiap bulan. (2) Kepala ...
(2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaterr/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Wilayah Kerncntcrian Agama Provinsi setiap bulan. (3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan PNBP Biaya NR kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah setiap bulan. (4) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan PNBP Biaya NR kepada Menteri Agarna c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama setiap triwulan. BAB VII SYARATDAN TATACARADIKENAKANTARIF RPO,OO(NOL RUPIAH) Pasal19 (1) Catin yang tidak mampu secara ekonomi darr/ atau korban bencana dapat dikenakan biaya nikah atau rujuk tarif RpO,OO(11.01 rupiah). (2) Kriteria tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada surat keterangan tidak mampu dari lurah Zkepala desa yang diketahui oleh camat. (3) Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bencana alam yang menyebabkan Catin tidak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar.
(4) Catin
korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh surat keterangan dari lurah/kepala desa. Pasal20
(1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4) disampaikan kepada kepala KUA Kecamatan sebagai syarat untuk dikenakan tariff RpO,OO(nol rupiah). (2) Kepala KUA Kecamatan wajib melakukan dokumentasi data Catin yang dikenakan tariff RpO,OO(nol rupiah).
dan pelaporan
BAB VIII SUPERVISI Pasal21 (1) Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islarrr/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama Kabupaten./Kcta melakukan supervisi administrasi nikah dan rujuk pelaksanaan PNBP Biaya NR di KUA Kecamatan. (2) Supervisi administrasi nikah dan rujuk sebagaimana ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan.
dimaksud
pada
BAB IX ...
1
Hasil Wawancara Kepala KUA Pinang Kota Tangerang Nama: H. Lukman Hakim. MA NIP: 197002221998031001 Usia: 45 Pendidikan; S2 Hari/Tanggal: Selasa, 21 April 2015 Jabatan : Kepala KUA Pinang 1. Bagaimana prosedur yang baik dalam administrasi pernikahan? Kedua calon mempelai (catin) membawa surat dari kelurahan setempat dan mengajukan dokumen yang ada ke KUA Pinang, seperti: a. Surat keterangan untuk nikah(N1) b. Surat keterangan asal-usul(N2) c. Surat keterangan mempelai(N3) d. Surat keterangan orang tua(N4) e. Surat izin orang tua apabila calon pengantin di bawah umur 21 tahun (N5) f. Surat keterangan kematian suami/istri (N6) untuk janda/duda mati g. Dispensasi Pengadilan agama apabila di bawah umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 16 tahun bagi calon pengantin perempuan. h. Akte cerai dari pengadilan apabila calon pengantin janda atau duda cerai hidup i. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon pengantin adalah anggota TNI/PORLI j. Rekomendasi dari camat apabila kurang dari 10 hari k. Foto kedua calon pengantin 2. Sebagai Kepala KUA /PPN, apa saja wewenang bapak? a. Adminitrasi Nikah dan rujuk b. Mencatat pembuatan Akta Ikrar Wakaf c. Pembinaan keluarga sakinah
d. Pendataan sarana ibadah e. Pendataan produk halal 3. Ada berapa PPN di KUA Kec. Pinang? Dalam menjalani tugas-tugas administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Pinang Kota Tangerang, Saya dibantu oleh 12 karyawan/staf. Diantaranya 2 orang Penghulu, 6 orang staf dan 4 orang honorer. KUA Pinang juga dibantu oleh 28 orang tenaga P3N yang diangkat oleh kepala desa(kelurahan). 4. Apa tugas P3N dalam administrasi pernikahan? Tugas pembantu pengawai pencatat nikah di KUA kecamatan pinang membaca khutbah nikah pada acara upacara pernikahan, membaca do’a ketika selesai melakukan aqad nikah. Kemudian dalam tugas kegamaan yaitu bertugas sebagai Amil, lebe dan modin. 5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mengenai KMA No. 24 Tahun 2014? Iya, mengetahui. Respon saya terhapat KMA terbaru tersebut adalah supaya kementrian agama menyerahkan dana atau bisa dibilang jangan mempersulit pencarian dana yang seharusnya untuk kegiatan di KUA Pinang 6. Apa peran P3N di luar KUA kecamatan pinang pasca KMA No. 24 Tahun 2014? Hanya sebatas Mitra Kerja, mengantarkan calon mempelai ke KUA pinang dan menghadiri pada saat pelaksanaan akad nikah berlangsung. 7. Apakah keberadaan P3N dibutuhkan untuk tugas-tugas KUA? Tidak, pada dasarnya sekarang sebagian besar masyarakat atau calon mempelai memahami prosedur pendaftaran pernikahan. 8. Apakah P3N menyerahkan administrasi dengan lengkap?
Sebagian P3N terkadang masih kurang menyerahkan dokumen yang dibutuhkan, sehingga menghambat untuk membuat buku nikah. Sehingga pada saat itu pernah terjadi masyarakat yang mendaftarkan nikahnya melalui jasa P3N belum mendapatkan Buku nikah karena P3N belum menyerahkan dokumen dengan lengkap. 9. Apakah bapak pernah dikecewakan oleh kinerja P3N? Pernah. Rawan manipulasi data, manipulasi yang pernah terjadi adalah mengenai identitas usia calon mempelai yang masih dibawah umur, dan mengenai status mempelai (jejaka/perawan dan duda/janda). 10. Apa respon bapak tentang keberadaan P3N? Apakah membantu atau tidak? a. Membantu dalam mensosialiasi undang-undang b. Menghambat karena sebagian P3N terkadang masih kurang menyerahkan dokumen yang dibutuhkan, sehingga menghambat untuk membuat buku nikah. c. Mencemarkan nama baik KUA, tentang tingginya biaya pendaftaran nikah di masyarakat. 11. Berapa biaya pencatatan nikah di KUA? KUA kecamatan Pinang, merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp 600.000,- jika dilaksanakan diluar KUA pada jam kerja maupun bukan jam kerja. Dan Rp 0,- Rupiah jika di KUA pada jam kerja. Maka sering saya inggatkan kepada masyarakat yang nikah di Kantor KUA jangan bayar.
Hasil Wawancara Penghulu KUA Pinang Kota Tangerang Nama: M. Asep Syaifuddin. S.Ag NIP: 197302151999031001 Usia: 42 Pendidikan; S1 Hari/Tanggal: Rabu, 22 April 2015 Jabatan : Penghulu KUA Pinang 1. Apa tugas P3N dalam administrasi pernikahan? Pembantu PPN di Jawa dan Luar Jawa dalam pelaksanaan kewenangannya. Pembantu PPN di Jawa hanya menerima dan memeriksa persyaratan peristiwa Nikah tanpa memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya peristiwa perkawinan yang menjadi kewenangan Penghulu. Sedangkan Pembantu PPN di luar Jawa memiliki kewenangan menerima, memeriksa persyaratan dan mengawasi jalannya peristiwa perkawinan. 2. Bagaiana respon bapak mengenai KMA No. 24 Tahun 2014? Bagus, lebih teratur. 3. Apa peran P3N di luar KUA kecamatan pinang pasca KMA No. 24 Tahun 2014?
4. Apakah keberadaan P3N dibutuhkan untuk tugas-tugas KUA? Sama saja si seperti yang pak haji lukman jelaskan, Dampak Positifnya adanya P3N ya kaya seperti membantu kita pas akad nikah dilakukan seperti baca do’a, ceramah, menenagkan ketika acara aqad dilaksanankan, datang lebih awal waktu ketika ada acara tambahan seperti acara adat masing-masing karena kan kita penghulu tugasnya banyak di tempat lain jadi masalah waktu benar-benar di perhatikannya, dan terkadang juga jemput kita kalau ada yang nikah ya di gedung. Ya walaupun tidak ada P3N pelaksanakan aqad tetap
dilaksanakan. Tidak ada P3N juga KUA tetap bekerja, P3N membantu masyarakat yang kurang paham atau sibuk untuk proses pendaftran nikah. 5. Apakah P3N menyerahkan administrasi dengan lengkap? Sebagian P3N terkadang masih kurang menyerahkan dokumen yang dibutuhkan, disini terkadang kurang rapi atau kurang lengkap. Sehingga menghambat untuk membuat buku nikah. Atau yang biasa terjadi penulisannya kurang jelas. 6. Apakah bapak pernah dikecewakan oleh kinerja P3N? Pernah, sifat manusiawi.karena terkadang rawan manipulasi data, manipulasi yang pernah terjadi adalah mengenai identitas usia calon mempelai yang masih dibawah umur, dan mengenai status mempelai (jejaka/perawan dan duda/janda). 7. Berapa biaya pencatatan nikah di KUA? KUA kecamatan Pinang, merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp 600.000,- jika dilaksanakan diluar KUA pada jam kerja maupun bukan jam kerja. Dan Rp 0,- Rupiah jika di KUA pada jam kerja. Tapi kan lebih baik mereka nikah di rumah aja, karena kan kalau di KUA tempat y kecil.
Hasil Wawancara Penghulu KUA Pinang Kota Tangerang Nama: Barojih, S.Ag NIP: 197006262003121001 Usia: Pendidikan; S1 Hari/Tanggal: Rabu, 22 April 2015 Jabatan : Penghulu KUA Pinang 1. Apa tugas P3N dalam administrasi pernikahan? Membantu masyarakat yang mau mendaftarkan nikah, serta dalam Ibadan mereka memandikan mayit. 2. Bagaiana respon bapak mengenai KMA No. 24 Tahun 2014? Bagus, Kemudian mengenai P3N yang meminta uang lebih kalau kata saya wajar saja, karena manusia juga punya kebutuhan. 3. Apa peran P3N di luar KUA kecamatan pinang pasca KMA No. 24 Tahun 2014? Saya juga sebenarnya gimana yah jawabnya, karena walau bagaimanapun usianya lebih dari saya dan mereka sudah lama berjabat sebagai P3N, dan orang asli sini jadi lebih tau masyarakat disini. 4. Apakah keberadaan P3N dibutuhkan untuk tugas-tugas KUA? Untuk sosialisasi pentingnya pencatatan nikah, kemudian kalau untuk dilapangan aqad nikah Ya walaupun tidak ada P3N pelaksanakan aqad tetap dilaksanakan. Tidak ada P3N juga KUA tetap bekerja, P3N membantu masyarakat yang kurang paham atau sibuk untuk proses pendaftran nikah. 5. Apakah P3N menyerahkan administrasi dengan lengkap? Sebagian P3N terkadang masih kurang menyerahkan dokumen yang dibutuhkan, sehingga menghambat untuk membuat buku nikah. Sehingga pada saat itu pernah terjadi
masyarakat yang mendaftarkan nikahnya melalui jasa P3N belum mendapatkan Buku nikah karena P3N belum menyerahkan dokumen dengan lengkap. Paling nanti buku nikah yang masih belum jadi dipakai untuk foto simbolis saja, kemudan nanti saya ambil lagi 6. Apakah bapak pernah dikecewakan oleh kinerja P3N? Pernah, sifat manusiawi.karena terkadang rawan manipulasi data, manipulasi yang pernah terjadi adalah mengenai identitas usia calon mempelai yang masih dibawah umur, dan mengenai status mempelai (jejaka/perawan dan duda/janda). Kemudian yang pernah saya hadapi waktu itu status wali nikah, waktu itu ketika saya katanya bapak asli dan keluarganya tidak ada. Oleh karena itu pelaksanaan Aqad saya batalkan secara langsung, karena kenapa jika tetap dilaksanakan maka hukumnya tidak sah, dan jika mereka melakukan hubungan suami istri seperti zina.karena wali itu tidak bisa di mainmainkan, 7. Berapa biaya pencatatan nikah di KUA? KUA kecamatan Pinang, merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp 600.000,- jika dilaksanakan diluar KUA pada jam kerja maupun bukan jam kerja. Dan Rp 0,- Rupiah jika di KUA pada jam kerja.
Hasil Wawancara P3N Nama : H. M Sukardi Usia : Pendidikan : MTS Hari/Tanggal: 1. Apakah bapak bertugas sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Pinang, Sejak kapan? Iya, sejak tahun 1997 2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N)? Masyarakat dan Kelurahan 3. Apa saja persyaratan untuk menjadi P3N? Tes baca tulis Al-Qur’an, dan mengenai yang berkaitan dengan agama Islam. 4. Tugas bapak itu apa saja dalam administrasi pernikahan ? Saya mengurus berkas-berkas setiap masyarakat yang mau menikah, jadi 100% saya yang urusin, pengantin dan orang tuanya tinggal duduk manis. Jadi sebelum mereka ke RT dan Rw mereka ke saya dulu, dan semua berkas ada sama saya dan nanti tinggal menyerahkan ke kelurahan. 5. Apakah selalu mempelai yang mendatangi bapak jika hendak mendaftarkan pernikahan? Iya mempelai dan orang tuanya, semuanya warga disini sama saya daftarnya. 6. Bagaimana sistem pembayaran pendaftaran nikah ? Bayar tunai kesaya, kemudian saya setor ke KUA. 7. Berapa biaya pendaftaran pencatatan nikah? Biaya pendaftran pernikahan relatif, tergantung keadaan ekonomi masyaraka. Intinya mah rahasia, yang jelas Rp 700.000,- daftar ke KUA. Itu harga baru sejak bulan Agustus tahun 2014, saya ikut penataran di hotel moderlen Tangerang.
8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan? Tidak pernah. 9. Apakah honor tersebut untuk bapak sendiri? KUA 700.000,- , Kelurahan 50.000, RT 20.000, Rw 20.000. dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari dan bu haji jajan. 10. Bagaimana tanggapan atau respon bapak terhadap KMA NO. 24 Tahun 2014? Kita ikut aja peraturan yang baru itu, waktu itu juga pas di hotel moderlen Tangerang pihak-pihak KUA pada tidak terima karena sistemnya setor langung ke Negara. Ya jadinya kita jelasin aja ke masyarakat kalau biaya nikah sekarang naik dan masyarakat respon dengan baik. 11. Apakah Bapak memiliki SK (Surat Keputusan), Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum SK (Surat Keputusan)? Iya Punya 4.
Hasil Wawancara untuk P3N Nama : M. Hasan Usia : 70 Tahun Pendidikan ;Hari/Tanggal : 1. Apakah bapak bertugas sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Pinang, Sejak kapan? Iya benar, sejak tahun 1984 2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N)? Masyarakat dan pihak kelurahan kunciran jaya 3. Apa saja persyaratan untuk menjadi P3N? 4. Tugas bapak itu apa saja dalam administrasi pernikahan? Daftarin masyarakat yang mau menikah dari Rt, Rw, Kelurahan, dan KUA 5. Apakah selalu mempelai yang mendatangi bapak jika hendak mendaftarkan pernikahan? Penting itu, sebelum ke kelurahan ke sini dulu nanti saya urusin. 6. Bagaimana sistem pembayaran pendaftaran nikah ? Nanti orang tua dan calon pengantin ke rumah saya, nanti saya nasehatin dulu harus ikut penataran di KUA, lalu dia bayar ke saya kemudian saya setor ke KUA 7. Berapa biaya pendaftaran pencatatan nikah? Kalau sekarang Rp 1.500.000,- jadi Rp 700.000,- setor ke KUA, Kelurahan Rp 50.000,Rt dan Rw juga dikasih dikit walaupun 20.000,-. Sisanya untuk kebutuhan makan. 8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan? Tidak, dari kelurahan maupun KUA tidak pernah kasih honor, paling kalau lebaran dapet batik satu dari KUA 9. Apakah honor tersebut untuk bapak sendiri? Tidak, Rt,Rw dan kelurahan 10. Bagaimana tanggapan atau respon bapak terhadap KMA NO. 24 Tahun 2014?
Mau gimana lagi kalau udah aturannya, saya bilang aja ke masyarakat kalau sekarang naik, alhmdulillah masyarakat mengerti. 11. Apakah Bapak memiliki SK (Surat Keputusan), Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum SK (Surat Keputusan)? Punya dari KUA
Hasil Wawancara P3N Nama Usia Pendidikan Alamat
: Mulyadi : 61 Tahun : SD :
1. Apakah bapak bertugas sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Pinang, Sejak kapan? Iya benar, sejak tahun 2003 2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N)? Masyarakat dan Kelurahan 3. Apa saja persyaratan untuk menjadi P3N? Tes baca tulis Al-Qur’an, dan mengenai yang berkaitan dengan agama Islam. 4. Tugas bapak itu apa saja dalam administrasi pernikahan ? Saya mengurus berkas-berkas setiap masyarakat yang mau menikah, 5.
Apakah selalu mempelai yang mendatangi bapak jika hendak mendaftarkan pernikahan? Iya mempelai dan orang tuanya, minta tolong.
6. Bagaimana sistem pembayaran pendaftaran nikah ? Bayar tunai kesaya, kemudian saya setor ke KUA. 7. Berapa biaya pendaftaran pencatatan nikah? Kalau dulu mah saya tarif Rp 1.000.000,-, tapi kan sekarang udah naik neng jadi 1.500.000, yang jelas Rp 700.000,- daftar ke KUA. Itu harga baru sejak bulan Agustus tahun 2014 8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan? Iya saya dapet dari kelurahan 9. Apakah honor tersebut untuk bapak sendiri? KUA 700.000,- , Kelurahan 50.000, RT 20.000,
Rw 20.000. dan sisanya untuk uang bensin neng, saya kalau bukan dari
pengasilan orang nikah sama bungkus jenaz kan tidak tiap hari neng. Memang saya selain jadi amil saya ngojek neng. 10. Bagaimana tanggapan atau respon bapak terhadap KMA NO. 24 Tahun 2014? Kita ikut aja peraturan yang baru itu, sebenarnya kemahalan itu, kalau dulukan Cuma 300. Saya tarif ke masyarakat 1.000.000 berartikan lebihnya 700.000. alhmdulillah saya kasih pengertian ke masyarakat mereka mau menerima. 11. Apakah Bapak memiliki SK (Surat Keputusan) Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum SK (Surat Keputusan)? Iya Punya dari Departemen Agama.
Hasil Wawancara P3N Nama : Naim Usia : 77 Tahun Pendidikan ; Hari/Tanggal : 1. Apakah bapak bertugas sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Pinang, Sejak kapan? Benar saya P3N, Sejak 1986 2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N)? Masyarakat dan Kelurahan. 3. Apa saja persyaratan untuk menjadi P3N? saya mah udah lama, kayak ya saya tidak ikut tes. 4. Tugas bapak itu apa saja dalam administrasi pernikahan? Mengantarkan berkas-berkas ke KUA 5. Apakah selalu mempelai yang mendatangi bapak jika hendak mendaftarkan pernikahan? Ia datang orang tuanya ke sini, minta tolong urusin daftar nikah. Tapi kalau sekarang jarang neng, orang sini aslinya udah banyak yang digusur. Udah pada pindah, dulu mah disini masih kayak hutan. 6. Bagaimana sistem pembayaran pendaftaran nikah ? Dari masyarakat ke saya, nanti saya setor ke KUA 7. Berapa biaya pendaftaran pencatatan nikah? Kalau sekarang mah neng 1.200.000,- udah naik tidak kayak dulu lagi paling kalau dulu mah 500.000-800.000,8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan? Iya dapet dari kelurahan 400.000,- 3 bulan sekali. 9. Apakah honor tersebut untuk bapak sendiri? Tidak kasih RT dan RW 20.000, Kelurahan 50.000,- setor ke KUA 700.000,- nah sisanya buat kebutuhan makan sehari-hari neng.
10. Bagaimana tanggapan atau respon bapak terhadap KMA NO. 24 Tahun 2014? P3N udah dihapus neng, sekarang mah cma ngurusin jenazah. Udah dikit daftrain orang nikah di omelin saya tuh sama tetangga dia kerja di keentrian agama saya mah Cuma istitigfar aja. Bapak mah jadi P3N udah lama neng, Maaf-maaf ya neng saya kan udah jadi P3N udah lama bangget dari belom ada lampu disini sampe sekarang udh bagus, ngabdi udah lama bangget sama Negara terutama sama Departemen agama, sekarang tiba-tiba di hapus tanpa tidak dikasih uang apa-apa. Apalagi kaya saya rakyat kecil, kalau bukan dari daftarin orang nikah sama ngurus jenazah tidak ada lagi neng. Kita mah Cuma ambil keuntungan dikit kita kerja lebih capek neng sampai di perhiungin bangget di permasalahkan, para koruptor yang udah kaya masih aja ambil uang rakyat kecil kerja gak teralu capek. 11. Apakah Bapak memiliki SK (Surat Keputusan), Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum SK (Surat Keputusan)? Iya punya saya neng
Hasil Wawancara P3N Nama Usia Pendidikan Hari/Tanggal
: Mansur Suryadi : 60 Tahun : SD :
1. Apakah bapak bertugas sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Pinang, Sejak kapan? Iya benar saya P3N, sejak 17 Desember 2007 2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N)? Masyarakat, kemudian dilantik di kelurahan sama pa lurah 3. Apa saja persyaratan untuk menjadi P3N? Kalau saya si tidak dites, Cuma disuruh baca Al-Qur’an 4. Tugas bapak itu apa saja dalam administrasi pernikahan? Pertama baca do’a ketika usai melaksanakan Aqad nikah, membaca khutbah nikah atau ceramah tentang perikahan untuk kedua mempelai. Itupun kalau disuruh kala tidak ya tidak. 5. Apakah selalu mempelai yang mendatangi bapak jika hendak mendaftarkan pernikahan? Iya orang tua calon mempelai yang dating ke rumah. Tapi kalau sekarang dikit neng yang daftar ke saya, karna sekarang banyak juga yang melaluai Rt dan Rw setempat. 6. Bagaimana sistem pembayaran pendaftaran nikah ? membayar tunai ke saya, kemudian nanti saya setor ke KUA membayar administrasinya sebesar Rp 700.000,7. Berapa biaya pendaftaran pencatatan nikah? Kalau sekarang naik soalnyakan dari KUA juga naik, kalau dulu si saya paling menargetkan Rp1.000.000,- an kalau sekarng naik bisa Rp 1.200.000,- kalau orang mau nikah kan ada yang dibawain duitnya banyak tuh. 8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan? Kalau amil mah kecil neng Cuma Rp 400.000,- itu juga dapetnya 3 bulan sekali, kalau guru ngaji tuh 500.000an. mending jadi guru ngaji, tapi mau gimana lagi tidak ada yang mau jadi amil. 9. Apakah honor tersebut untuk bapak sendiri? Dari yang saya targetkan dibagi-bagi untuk Rt, Rw dan Kelurahan. 10. Bagaimana tanggapan atau respon bapak terhadap KMA NO. 24 Tahun 2014? Kalau menurut saya pihak KUA kalau ada masyarakat yang langsung dating ke KUA sendiri tanpa P3N jangan diterima, suruh kea mil dulu. Nanti pas acara aqad saya di samperin katanya disuruh dari KUA say amah ga mau datang 11. Apakah Bapak memiliki SK (Surat Keputusan), Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum SK (Surat Keputusan)? Katanya dapet, tapi sampai sekarang belum dikasih
Hasil Wawancara Dengan Staf Kelurahan Nama : Yayat NIP : 196905241997031005 Usia : 46 Tahun Pendidikan : S1 Hari/Tanggal : Selasa, 28 April 2015 1. Apa jabatan bapak di kelurahan? Jabatan saya sebagai sekretaris Kelurahan Pakojan 2. Ada berapa P3N atau amil di kelurahan Pakojan? 4( Empat) 3. Siapa yang menunjuk/memilih P3N? Masyarakat, Kemudian kelurahan menyetujuinya 4. Apakah bapak pernah dikecewakan oleh kinerja P3N? Pernah, tentang Pemalsuan indentitas masyarakat yang duda/jejaka janda/perawan. Sehingga saya pernah dipanggil ke Pengadilan karena kesalahan identitas tersebut. 5. Apa tugas P3N dalam proses administrasi pencatatan pernikahan? Sebenarnya tugas amil yang ada di sini adalah amil Jenazah. Akan tetapi kebiasaan masyarakat disini dari dulunya kalau yang inggin menikah melalui amil atau P3N. 6. Apakah P3N atau amil mendapatkan honor dari pemerintah daerah/kelurahan? P3N atau amil mendapatkan honor dari APBD, sebesar Rp 600.000,- (setiap 3 bulan sekali). 7. Apa respon bapak mengenai P3N atau amil yang menarifkan uang pendaftaran nikah melebihi Keputusan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014? Seharusnya pihak KUA mempertegas, memberikan arahan, karena kelurahan hanya menyetujui pengangkatannya saja. Jika tugas-tugasnya dibimbing oleh KUA.
Hasil Wawancara P3N Nama : Aman Usia : 71 Pendidikan : Hari/Tanggal : Rabu, 28 April 2015 1. Apakah bapak bertugas sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Pinang, Sejak kapan? Benar, sudah 10 tahun lebih, lupa tahun berapa 2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N)? Masyarakat dan kelurahan. Saya juga sebernarnya sudah cape jadi amil tapi tidak ada yang mau gantiin, kalau jadi RT RW mah pada berebut, kalo amil mah gak ada yang mau, soalnya kana amil bukan ngurusin orang nikah aja tapi ngurusin orang meninggal, kalo orang meninggalnya karena sakit mah enak gak repot kalo yang abis kecelaaan parah nah itu cape neng, udah kalo orang komplek mah pelit bangget neng kita bungkus mayit keluarganya yang kecelakaan dikasih 50.000, mendigan sama orang kampung bisa dapet 300.000-500.000. tapi kalau sekarang dikit yang daftar nikah sama saya kebayakaan ke RT dan Rw masing-masing. 3. Apa saja persyaratan untuk menjadi P3N? saya mah ditunjuk waktu itu sama masyarakat, dan ikut tes. 4. Tugas bapak itu apa saja dalam administrasi pernikahan? Mengantarkan berkas-berkas ke KUA. Saya mah sebernarnya udah cape, lumayaan jauh ke KUA naik sepeda kesana. Kalau ada cucu mah dianterin naik motor. 5. Apakah selalu mempelai yang mendatangi bapak jika hendak mendaftarkan pernikahan? Iya orang tua mempelai yang dateng. 6. Bagaimana sistem pembayaran pendaftaran nikah ? ke saya, kemudian saya setor ke KUA 7. Berapa biaya pendaftaran pencatatan nikah? Dulu mah 800.000 kalau sekarang 1.200.000,8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan? Tidak. 9. Apakah honor tersebut untuk bapak sendiri? Tidak. Kasih rt, rw dan sisanya buat kebutuhan sehari-hari makan, emang saya kerja apa neng, sekarang aja nanem kangkung di kebun milik orang.
10. Bagaimana tanggapan atau respon bapak terhadap KMA NO. 24 Tahun 2014? Saya mah emang tidak terlalu aktif, karena udah tua saya neng, sempet kesel saya sama KUA, tidak dikasih tau harga nikah yang baru, saya narget 800.000 ke masyrakat taunya diminta sama KUA 700.000,-. Udah cepe jauh ke KUA naik sepeda, mau minta ke masyarakatnya lagi ga enak kita kan ya. 11. Apakah Bapak memiliki SK (Surat Keputusan), Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum SK (Surat Keputusan)? Iya punya.
Hasil Wawancara P3N Nama : H. Arifin Usia : 59 Tahun Pendidikan : MI Hari/Tanggal: 1. Apakah bapak bertugas sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Pinang, Sejak kapan? Iya, sejak tahun 1980 an, lupa tahun yang pastinya. Intinya 1980an dh 2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N)? Masyarakat dan Kelurahan 3. Apa saja persyaratan untuk menjadi P3N? Ikut tes, materinya antara lain, Fiqh Munakahat, Fiqh Waris, sama Memandikan serta mengafani mayit atau jenazah. 4. Tugas bapak itu apa saja dalam administrasi pernikahan ? Saya mengurus berkas-berkas setiap masyarakat yang mau menikah, jadi 100% saya yang urusin, pengantin dan orang tuanya tinggal duduk manis. 5. Apakah selalu mempelai yang mendatangi bapak jika hendak mendaftarkan pernikahan? Iya mempelai dan orang tuanya 6. Bagaimana sistem pembayaran pendaftaran nikah ? Bayar tunai kesaya, kemudian saya setor ke KUA 700.000,7. Berapa biaya pendaftaran pencatatan nikah? 1.250.000,- an lah 8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan? Tidak pernah. 9. Apakah honor tersebut untuk bapak sendiri? KUA 700.000,- , Kelurahan 50.000, RT 20.000,
Rw 20.000. dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari dan walaupun saya
dagangkan neng dapet untung dari mana lagi
10. Bagaimana tanggapan atau respon bapak terhadap KMA NO. 24 Tahun 2014? Kita ikut aja peraturan yang baru itu, saya udah bilang juga sama masyarakat yang pada daftar kalau sekarang naik. Lagian kita kan emang udah lama jadi P3N baru kali ini yang wawancara. 11. Apakah Bapak memiliki SK (Surat Keputusan), Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum SK (Surat Keputusan)? Iya Punya 4.malah beberapa tahun yang lalu saya malah yang tes-tesin amil-amil yang baru.
Hasil Wawancara P3N Nama
: Sidik
Usia
: 64
Pendidikan
; SD
Hari/Tanggal :
1. Apakah bapak bertugas sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Pinang, Sejak kapan? Iya benar, sejak 17 Agustus 2006 2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N)? Masyarakat dan disetujui sama kelurahan, sebernya disini juga ada yang mau jadi P3N juga, tapi masyarakat dan kelurahannya pada ga setujui dia yang mengajukan diri. 3. Apa saja persyaratan untuk menjadi P3N? Tidak ada si, kalau saya tba-tiba aja 17 agtus disuruh ke kelurahan dan langsung dilantik 4. Tugas bapak itu apa saja dalam administrasi pernikahan? Menyerahkan berkas-berkas keperluan pendaftaran pernikahan ke KUA kecamatan Pinang. 5. Apakah selalu mempelai yang mendatangi bapak jika hendak mendaftarkan pernikahan? Iya mempelai dan orang tuanya, dia minta tolong diurusin 6. Bagaimana sistem pembayaran pendaftaran nikah ? Masyarakat bayar tunai ke saya, kemudian nanti saya transfer lewat Bank. 7. Berapa biaya pendaftaran pencatatan nikah? Rp 1.200.000,- tergantung kondisi masyarakatnya juga neng, paling kalo orang yang kurang mampu 100.000,- aja. Kalau orang mau nikah mah emang lagi banyak duitnya dan seneng ya gak apalah kita targetkan, tapi bapak kalau urus jenazah tidak pernah bapak targetkan meniggalnya atau malam seiklasnya aja, karena kan kalau mengurus jenazah itu sedang berduka dan lagi dikasih cobaan. Dan nanti juga kita bakal merasakannya neng. 8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan? Dapet dari Kelurahan Rp 400.000,- per 3 bulan sekali. 9. Apakah honor tersebut untuk bapak sendiri?
Tidak, untuk kelurahan, Rt dan Rw serta KUA. Sisanya untuk uang bengsin lah bolakbalik ke KUA kan lumayaan jauh neng kalau dari sini mah. 10. Bagaimana tanggapan atau respon bapak terhadap KMA NO. 24 Tahun 2014? Iya saya udah tau itu, waktu itu semua P3N dikumpulin di KUA dan dijelaskan, dan saya bilang ke masyarakat kalau sekarang naik, dan masyrakat juga mengerti. 11. Apakah Bapak memiliki SK (Surat Keputusan), Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum SK (Surat Keputusan)? Iya punya saya neng.
Hasil Wawancara Dengan Staf Kelurahan Nama : Basuni S.Sos Usia : 45 Tahun Pendidikan : S1 Hari/Tanggal : Selasa, 28 April 2015 1. Apa jabatan bapak di kelurahan? Jabatan saya sebagai sekretaris Kelurahan Kunciran Jaya 2. Ada berapa P3N atau amil di kelurahan Pakojan? 4( Empat) 3. Siapa yang menunjuk/memilih P3N? Masyarakat, Kemudian kelurahan menyetujuinya waktu itu neng 4. Apakah bapak pernah dikecewakan oleh kinerja P3N? Tidak pernah alhmduillah neng, petugas kelurahan dengan para P3N atau amil disini akrab atau deket. 5. Apa tugas P3N dalam proses administrasi pencatatan pernikahan? Sebenarnya tugas amil yang ada di sini adalah amil Jenazah. Akan tetapi kebiasaan masyarakat disini dari dulunya kalau yang inggin menikah melalui amil atau P3N. 6. Apakah P3N atau amil mendapatkan honor dari pemerintah daerah/kelurahan? Dapet 3 bulan sekali dari pemerintah daerah. 7. Apa respon bapak mengenai P3N atau amil yang menarifkan uang pendaftaran nikah melebihi Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014? Sebenarnya neng mengenai Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 yang baru itu saya sudah tau, kebetulan saya waktu itu ikut pas sosialisasi tentang PMA tersebut sama para amil atau P3N juga disalah satu hotel di Moderlen kota Tangerang. Pas saya perhatikan para amil atau P3N ketika narasumber menjelaskan atau presentasi mereka mendegarkan tapi sambil ngobrol tidak setuju di ibarat orang betawi mah katakana seperti bebek dengerin geluduk. Kemudian kalo mereka minta uang lebih dari masyarakat kalo kata saya mah itu wajar saja, karena kan mereka minta tolong, P3N kan juga punya keluarga yang pasti membutuhkan uang untuk kebutuhannya sehari-hari, namanya juga kan ngurusin orang mau nikah kalau mau nikahkan orang pasti seneng. Jadi saya sarankan juga neng nanti ketika wawancara kepada P3N yang ada disini pakai bahasa yang di pahami mereka yang beda seperti kita berakadimisi dan sopan santun jangan sampai menyinggung perasaan P3N karena mereka orang tua kita walau bagaimanapun kita tetap harus hormat.
Hasil Wawancara P3N Nama : H. Amiruddin Usia : 59 Tahun Pendidikan : D3 Hari/Tanggal : 1. Apakah bapak bertugas sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Pinang, Sejak kapan? Iya, sejak tahun 1991 2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N)? Di tunjuk oleh kelurahan, waktu lurahnya Bapak Ahmad Syafi’I 3. Apa saja persyaratan untuk menjadi P3N? Waktu itu saya menyerahkan ftocopy KTP, KK, Ijazah terakhir dan ikut tes 4. Tugas bapak itu apa saja dalam administrasi pernikahan ? Menerima laporan masyarakat yang mau menikah, jadi mereka ke RT dan RW kemudian mereka harus menyerahkan ftocopy KTP kedua mempelai dan Fto copy wali. Kemudian diserahkan ke Kelurahan dan KUA 5. Apakah selalu mempelai yang mendatangi bapak jika hendak mendaftarkan pernikahan? Iya mempelai dan orang tuanya 6. Bagaimana sistem pembayaran pendaftaran nikah ? Mempelai atau keluarga mempelai yang transfer lewat Bank, kemudian bukti trasfernya diserahkan ke saaya. 7. Berapa biaya pendaftaran pencatatan nikah? Kalau dulu pendaftaran Rp 300.000,- tapi kalau sekarang Rp 600.000,-. 8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan? Tidak pernah. 9. Apakah honor tersebut untuk bapak sendiri? Saya tidak pernah minta ataupun menargetkan kepada masyarakat, saya menerima seiklasnya saja dari masyarakat. 10. Bagaimana tanggapan atau respon bapak terhadap KMA NO. 24 Tahun 2014? Sebernarnya bagus dibuat peraturan terbaru, tapi kementrian agama kurangnya trasfaran. Artinya apakah dari yang 600.000 itu ada haknya untuk saya atau P3N yang lainnya. 11. Apakah Bapak memiliki SK (Surat Keputusan), Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum SK (Surat Keputusan)? Iya Punya dari Departemen Agama Tangerang
Hasil Wawancara P3N Nama : H. Ahmad Badri S.Pd.i NIP: Usia : 59 Tahun Pendidikan ; S1 Hari/Tanggal : Rabu, 29 April 2015 1. Apakah bapak bertugas sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Pinang, Sejak kapan? Iya Benar, sejak tahun 2002 2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak sebagai Pembantu Pengawai Pencatat Nikah (P3N)? Masyarakat dan Kelurahan 3. Apa saja persyaratan untuk menjadi P3N? saya waktu itu tes 4. Tugas bapak itu apa saja dalam administrasi pernikahan? Mengantarkan bekas-berkas yang diperlukan untuk pendaftrakan pernikahan ke kelurahan dan KUA 5. Apakah selalu mempelai yang mendatangi bapak jika hendak mendaftarkan pernikahan? Calon mempelai dan orang tuanya. Saya juga buat berkas-berkas perjanjian nikah yang tanpa pencatatan, saya belum lama menikahkan masyrakat deket rumah neng . 6. Bagaimana sistem pembayaran pendaftaran nikah ? masyarakat bayar ke saya, nanti saya transfer ke Bank, tapi kalau tidak sempet saya langsung bayar ke KUA dan nanti KUA yan trasferin paling nanti kita kasih lebih. 7. Berapa biaya pendaftaran pencatatan nikah? Tergantung kondisi masyrakatnya, kalau orang kaya seperti orang komplek nah harganya beda tuh, kalau orang bias amah paling Rp 1.500.000,-. 8. Apakah bapak mendapatkan honor dari pemerintah atau kelurahan? tidak 9. Apakah honor tersebut untuk bapak sendiri? Tidak, kadang saya setor ke KUA 700.000800.000,- kemudian kan kasih juga kita ke Rt, Rw, dan Kelurahan
10. Bagaimana tanggapan atau respon bapak terhadap KMA NO. 24 Tahun 2014? Ikuti aja aturan pemerintah, kita bilang aja ke masyarakat kalau ada peraturan baru dan masyarakat juga mengerti. 11. Apakah Bapak memiliki SK (Surat Keputusan), Bila tidak, mengapa Bapak/Ibu belum SK (Surat Keputusan)? Iya punya 4, diantaranya 2 dari Kemenag 2 dari KUA
Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Nama: Anisa Rahmawati Usia: 26 Tahun Pendidikan: SMA Alamat : Rt 02/ Rw 01. No. 15 Kel Nerogtok 1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA? Di rumah, Tanggal 3 Mei 2015 2. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan? Awalnya minta surat pengantar dari RT dan disetujiu oleh RW, kemudian ke Kelurahan Untuk mengisi formulir prdaftaran disertai dengan fotocopy berkasberkas yang diperlukan. Langsung ke KUA. 3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N? Tidak saya piker saya hanya jual pulsa dirumah, jadi ada waktu untuk mengurusi sendiri 4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan? Saya tau karena saya bertanya kepada kelurahan setempat 5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan? Iya saya yang isi dan menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan, 6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah? Untuk sistem pembayaran melaluiTrasfer lewat Bank yang no rekening ya dikasih oleh KUA Pinang 7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N? 8. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran biaya pencatatan nikah menurut KMA N0. 24 Tahun 2014? Iya saya tau, karena liat-liat di internet. 9. Apakah bapak/ibu mengikuti suscatin? Saya ikut 10. Apakah pihak KUA atau P3N pernah sosialisasi tentang biaya nikah dan prosedur pendaftaran nikah? Tidak pernah, awalnya saya juga ditawarkan oleh petugas KUA supauya bayar tunai, tapi saya pilih lewat bank aja karena kebetulan juga mau ke ATM. 11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah? 12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad? Tidak, katanya masih ada yang salah penulisannya, padahal saya udah lengkap menyerahkan brkas-berkasnya. 13. Puaskah dengan kinerja P3N? -
Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Nama: Deny Kurniawan Usia: 26 Tahun Pendidikan: SMA Alamat : Rt 004/ Rw 04, Kel. Kunciran Indah 1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA? Di rumah, Tanggal 10 Mei 2015 2. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan? Saya terima beres Melalui Bapak amil Amiruddin. 3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N? Karensaya dan orang tua sama-sama sibuk, tidak sempat untuk meakukan sendiri, jadi minta tolong aja 4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan? Tidak tahu. Jadi pak amil yang mengurusi selanjutnya, saya hanya menyerahan ftocopy berkas-berkas yang diperlukan. 5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan? Iya saya yang isi dan menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan. 6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah? Untuk sistem pembayaran melalui bapak amil amiruddin 7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N? Bapak amil minta Rp 1.500.000,- katanya untuk Kelurahan dan KUA 8. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran biaya pencatatan nikah menurut KMA N0. 24 Tahun 2014? Tidak tau, 9. Apakah bapak/ibu mengikuti suscatin? Saya ikut 10. Apakah pihak KUA atau P3N pernah sosialisasi tentang biaya nikah dan prosedur pendaftaran nikah? Tidak pernah 11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah? Tidak karena wajar saja karena tidak repot terima jadi aja. 12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad? Tidak langsung dapet 13. Puaskah dengan kinerja P3N? Alhmdulillah Puas.
Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Nama: Hartato Usia: 33 Pendidikan: SMA Alamat : Jln. KH. Hasyim Ashari Rt 06/Rw 02 N0. 52 Pinang 1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA? Di rumah, Tanggal 2015 2. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan? Melalui pa amil Arifin 3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N? Karena saya kerja, jadi yang urus ibu saya. Kemudian karena ibu saya tidak bisa naik motor dan baru pulang kampong dari jawa masih cape jadinya terima beres aja sama amil Arifin 4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan? Tidak tahu. Kita disuruh meyerahkan aja berkas2 seperti ftocopy KTP saya dan suami serta wali. 5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan? Iya saya yang isi dan menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan, Karena pa arifin hanya memberikan berkas yang masih kosong kemudian saya isi dan dikembalikan lagi 6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah? Untuk sistem pembayaran melalui amil Arifin 7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N? Bapak amil minta Rp 1.250.000,8. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran biaya pencatatan nikah menurut KMA N0. 24 Tahun 2014? Tidak tahu 9. Apakah bapak/ibu mengikuti suscatin? Saya ikut, banyak ko yang ikut bareng saya. 10. Apakah pihak KUA atau P3N pernah sosialisasi tentang biaya nikah dan prosedur pendaftaran nikah? Tidak pernah 11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah? Kalau saya tidak merasa keberatan, terima aja karena tida mau repot harus bolak balik ke Kelurahan kemudian ke KUA nya. Dan biasanya mba orang sini melalui amil, jadi kalo sama amil udah terima bersih dan tidak usah lagi kasih Rt, Rw, Kelurhanan, dan Penghulu. Itu udah beres semua Rp 1.250.000,- amilnya enak baik, jadi menurut saya wajar saja. 12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad? Tidak, Karena nama suami saya salah, seharusnya Muhammad tapi dibukunya Ahmad, jadi nanti katanya di anterin.
13. Puaskah dengan kinerja P3N? Alhmdulillah Puas, pak amilnya datang tepat waktu sebelum acara dilaksanakan dan baik juga orangnya.
Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Nama: Khartika Prihastarie Usia: 38 Tahun Pendidikan: S1 Alamat : Rt 01/ Rw 010. No. 15 Kel Kunciran 1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA? Di rumah, Tanggal 3 Mei 2015 2. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan? Saya terima beres Melalui Bapak amil, jadi tingal terima beres 3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N? Karena rumah saya di Puwekerto, saya disini numpang nikah di rumah kaka saya. 4. syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan? Tidak tahu. Yang saya tau karena saya numpang nikah di KUA Pinang, jadi saya 5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan? Yang urusin om saya semua, suaminya kaka saya. 6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah? Untuk sistem pembayaran melalui bapak amil 7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N? Bapak amil minta Rp 1.250.000,- katanya untuk Rt, Rw Kelurahan dan KUA 8. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran biaya pencatatan nikah menurut KMA N0. 24 Tahun 2014? Tidak tahu 9. Apakah bapak/ibu mengikuti suscatin? Saya ikut,karena kata om saya harus ikut. 10. Apakah pihak KUA atau P3N pernah sosialisasi tentang biaya nikah dan prosedur pendaftaran nikah? Tidak pernah 11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah? Tidak mba, karena saya kan terima beres, jadi wajar saya anggap saya untuk ongkosnya pa amil. Karena itu mah hanya peraturan saja mba, sudah biasa 12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad? Saya tidak terima langsng, katanya masih ada kesalahan, jadi 2 hari kemudian nanti diambil ke KUA 13. Puaskah dengan kinerja P3N? Alhmdulillah Puas.
Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Nama: Mega wati Usia: 27 Tahun Pendidikan: SMA Alamat : Rt 01/ Rw 06, Kel. Nerogtok 1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA? Di rumah, Tanggal 9 Mei 2015 2. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan? Saya terima beres Melalui Bapak Mansur suryadi 3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N? Karen aawalnya saya sudah ke RT dan RW, kemudian saya niatnya mah mau Tanya sama pak amil tahap selanjutnya apa, dan bagaimana cara daftar nikah, akan tetapi pak amilnya yang menawarkan diri untuk mengurusi ke kelurahan dan KUA 4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan? Tidak tahu. Jadi pak amil yang mengurusi selanjutnya, saya hanya menyerahan ftocopy berkas-berkas yang diperlukan. 5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan? Iya saya yang isi dan menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan, Karena pak amil Mansur Suryadi hanya memberikan berkas yang masih kosong. 6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah? Untuk sistem pembayaran melalui bapak amil suryadi 7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N? Bapak amil minta Rp 1.500.000,- katanya untuk Kelurahan dan KUA 8. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran biaya pencatatan nikah menurut KMA N0. 24 Tahun 2014? Tidak tau, 9. Apakah bapak/ibu mengikuti suscatin? Saya ikut 10. Apakah pihak KUA atau P3N pernah sosialisasi tentang biaya nikah dan prosedur pendaftaran nikah? Tidak pernah 11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah? Masalah keberatan kalo tau begini mah keberatan mba,tapi mau gimana lagi.jadi terima ajalah karena enak jga pelayanaan pak amil Mansur suryadi memuaskan jadi tidak terlalu kecewa 12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad? Tidak langsung dapet, Katanya hari 3 hari nanti ke KUA untuk ambil buku nikah 13. Puaskah dengan kinerja P3N? Alhmdulillah Puas.
Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Nama: Nur Asiah Usia: 24 Tahun Pendidikan: SMA Alamat : Rt 02/ Rw 01. No. 15 Kel Pakojan 1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA? Di rumah, Tanggal 3 Mei 2015 2. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan? Saya terima beres Melalui Bapak amil Mulyadi, jadi dari mulai RT sampai pelaksanaan akad nikah semuanya pak amil yang ngurusin. Jadi kita suruh nyerahin ftocopy KTP saya dan suami, KTP wali, ijazah terakhir, KK 3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N? Karena rumahnya deket aja pak amil mulyadi, orangnya juga enak ko, orang ya mempertegaskan saya supaya ikut penataran, katanya kalau tidak ikut nanti tidak dapet sertifikat. 4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan? Tidak tahu. Jadi pak amil Mulyadi aja yang daftarin kita nyerahin berkas-berkas ang dibutuhkan aja. 5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan? Iya saya yang isi dan menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan, Karena pak amil Mulyadi hanya memberikan berkas yang masih kosong. 6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah? Untuk sistem pembayaran melalui bapak amil Mulyadi 7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N? Bapak amil Mulyadi minta Rp 1.500.000,- katanya untuk Rt, Rw Kelurahan dan KUA 8. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran biaya pencatatan nikah menurut KMA N0. 24 Tahun 2014? Tidak tahu say amah ikut orang tua aja, kalau kata amil segitu ya saya kasih aja mba. 9. Apakah bapak/ibu mengikuti suscatin? Saya ikut, karena pak amil mempertegas saya harus ikut, lagian juga enak pas ikut penataran kita diajarin bekal-bekal untuk membanggun rumah tangga sampai cara mendidik anak. Pokoknya lengkap menurut saya, seneng aja. 10. Apakah pihak KUA atau P3N pernah sosialisasi tentang biaya nikah dan prosedur pendaftaran nikah? Tidak pernah 11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah? Masalah keberatan si tidak mba, karena kan kita tinggal terima beres tidak repot juga. 12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad? Iya saya langsung dapet, alhmdulillah pak amil mulyadi orangnya emang teliti bngt dia. 13. Puaskah dengan kinerja P3N? Alhmdulillah Puas.
Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Nama: Nurhalimah Usia: 21 Pendidikan: SMA Alamat : Jln. KH. Hasyim Ashari gg Kancil Rt 003/ Rw 06 No. 22 Kel. Nerogtok 1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA? Di rumah, Tanggal 4 April 2015 2. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan? Saya terima beres Melalui Bapak amil Mansur, jadi saya yang ke RTdan RW, kemudian pak amil yang ke Kelurahan dan ke KUA 3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N? Karena sebenarnya si kita bisa aja mengurus sendiri pendaftaran pernikahan ke Kelurahan sampai ke KUA, tapi kata tetangga yang sudah pernah menikah dan mengurus sendiri dia bilang mending ngurus melalui bapak amil, karena kalau sama amil lebih murah, amil disini biasanya minta Rp 1.500.000 udah beres uang untuk kelurahan dan KUA,-, sedangkan kalau uurus sendiri ke KUA dimahalin dia minta Rp 1.700.000,- itu baru KUA belum kasih ke kelurahan pastikan kasih walaupun dikit. 4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan? Tidak tahu. Jadi saya hanya mengurus ke Rt dan Rw setempat, kemudian pak amil yang ke Kelurahan dan KUA 5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan? Iya saya yang isi dan menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan, Karena pak amil Mansur hanya memberikan berkas yang masih kosong, kemudian berkas tersebut saya kembalikan lagi ke pa amil. 6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah? Untuk sistem pembayaran melalui bapak amil Mansur. 7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N? Bapak amil mansur minta Rp 1.500.000,- katanya untuk Kelurahan dan KUA 8. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran biaya pencatatan nikah menurut KMA N0. 24 Tahun 2014? Tidak tahu 9. Apakah bapak/ibu mengikuti suscatin? Saya ikut 10. Apakah pihak KUA atau P3N pernah sosialisasi tentang biaya nikah dan prosedur pendaftaran nikah? Tidak pernah 11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah? Masalah keberatan si tidak mba, yang tadi saya bilang kalo dibandingkan dengan urus sendiri ke KUA dan dikenakan lebih mahal. Tapi kalau tau hanya Rp 600.000,- kebertan juga. Kalau untuk beli kebutuhan yang lain kan lumayan. 12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad?
Tidak mba, 2 hari setelah aqad nikah katanya baru dapet, dan saya dan suami ambil ke KUA 13. Puaskah dengan kinerja P3N? Alhmdulillah Puas.
Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Nama: Puji Lestari Usia: 22 Pendidikan: SMA Alamat : Rt 004/ Rw 02 No. 22 Kel. Kunciran Jaya 1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA? Di rumah, Tanggal 7 Juni 2015 2. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan? Saya terima beres Melalui Bapak amil Hasan, jadi dari mulai RT sampai pelaksanaan akad nikah semuanya pak amil yang ngurusin. 3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N? Karena sebenarnya si kita bisa aja mengurus sendiri pendaftaran pernikahan ke Kelurahan yang kebeluan deket bangget, dan ke KUA juga deket kan ya mba, tapi kan disini biasanya masyarakat yang inggin menikah pasti menggunakan Amil hasan, jadi kita hormati aja 4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan? Tidak tahu. Jadi pak amil hasan yang memberi tahu apa saja yang diperlukan. 5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan? Iya saya yang isi dan menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan, Karena pak amil hasan hanya memberikan berkas yang masih kosong 6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah? Untuk sistem pembayaran melalui bapak amil hasan. 7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N? Bapak amil hasan minta Rp 1.500.000,- katanya untuk Rt, Rw Kelurahan dan KUA 8. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran biaya pencatatan nikah menurut KMA N0. 24 Tahun 2014? Tidak tahu kalau menurut KMA N0. 24 Tahun 2014, tapi saya tahu malah temen saya yang dicikokol dia disana mahal mba dimintain sama KUA Rp 2.500.000 itu dia urus sendiri tanpa menggunakan amil. 9. Apakah bapak/ibu mengikuti suscatin? Saya ikut, karena pak amil mempertegas kita harus ikut,. 10. Apakah pihak KUA atau P3N pernah sosialisasi tentang biaya nikah dan prosedur pendaftaran nikah? Tidak pernah 11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah? Masalah keberatan si tidak mba, karena kan kita tinggal terima beres tidak repot juga. 12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad? Tidak mba, nanti 2 hari lagi kita habis juhur disuruh ke KUA ambilnya. 13. Puaskah dengan kinerja P3N? Alhmdulillah Puas.
Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Nama: Septiana Usia: 21 Pendidikan: SMA Alamat : Jln. Baru Pinang, Rt 01/Rw 08 No. 43, Kel Kunciran Indah. 1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA? Di rumah, Tanggal 2015 2. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan? Saya terima beres Melalui ketua RW 014 karena RW 08 sibuk, kemudian pak RW 014 ke amil, jadi dari mulai RT sampai pelaksanaan akad nikah. 3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N? Karena saya kerja, saya tinggal bersama nyai dan engkong karena orang tua saya sudah bercerai. nyai juga lebih memilih melalui amil, karena repot harus bolak balik ke kelurahan dan KUA. 4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan? Tidak tahu. Jadi waktu itu pak RW yang memberi tahu apa saja yang diperlukan 5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan? Iya saya yang isi dan menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan, Karena pak Rw hanya memberikan berkas yang masih kosong 6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah? Untuk sistem pembayaran melalui bapak RW, kemudian katanya pak RW setor ke amil 7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N? Bapak RW awalnya minta Rp 1.250.000,- kemudian karena waktu itu saya tidak ikut suscatin jadi di suruh bayar Rp 100.000,- jadi totalnya Rp 1.350.000,8. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran biaya pencatatan nikah menurut KMA N0. 24 Tahun 2014? Tidak tahu, karena kita kan orang awam. 9. Apakah bapak/ibu mengikuti suscatin? Saya tidak ikut, karena saya dan suami saya bekerja, dan waktu itu suami tidak bisa libur 10. Apakah pihak KUA atau P3N pernah sosialisasi tentang biaya nikah dan prosedur pendaftaran nikah? Tidak pernah 11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah? Kalau udah tau seperti ini awalnya Rp 600.000,- merasa keberatan, tapi mau bagaimana lagi. 12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad? Saya alhmdulillah langsung dapet, Karena tidak ada yang kurang data-datanya. 13. Puaskah dengan kinerja P3N? Alhmdulillah Puas, pak amilnya dating tepat waktu sebelum acara dilaksanakan.
Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Nama: Muinah Sri Rahayu Usia: 24 Pendidikan: SMA Alamat: Jl Gg H.Djimol Rt006/Rw 002, Kel Pinang 1. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA? Di rumah, Tanggal 10 Mei 2015 2. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan? Tidak, bapak saya yang urus sendiri dari RT sampai ke KUA 3. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa P3N? Karena sebenarnya si mau urus melalui amil jaya, akan tetapi bapak amil sibuk, jadi bapak saya urus sendiri. 4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan? Tidak tahu. Saya awlanya Tanya-tanya aja sama tetangga yang sebelumnya sudah menikah. 5. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan? Iya saya yang isi dan menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan, bapak saya yang bawa berkas kosong lalu saya isi. Karena bapak saya hanya tukang ojek di pasar bengkok, jadi tidak terlalu bisa baca dan tulis. 6. Bagaimana sistem pembayaraan biaya untuk administrasi pencatatan nikah? Untuk sistem pembayaran melalui pengawai KUA, saya lupa namanya intinya di panggil Bu Haji. 7. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar petugas P3N? Kami tidak melalui bapak amil, akan tetapi melalui pegawai KUA. kata bapak saya Awalnya bapak saya nanya kepada pegawai. Berapa ya bu. Haji , kemudian kata bu hajinya seterah bapak, kemudian bapak saya kasih pegawai KUA Rp 750.000. trus katanya tidak cukup pak disini banyak pegawainya, dan akhirnya bu haji itu minta Rp 1.750.000,-. 8. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran biaya pencatatan nikah menurut KMA N0. 24 Tahun 2014? Tidak tahu kalau menurut KMA N0. 24 Tahun 2014, Cuma tau dari saudara yang baru nikah sama tetangga katanya Rp 1.500.000,- itu mereka pakai jasa amil. 9. Apakah bapak/ibu mengikuti suscatin? Saya ikut 10. Apakah pihak KUA atau P3N pernah sosialisasi tentang biaya nikah dan prosedur pendaftaran nikah? Tidak pernah 11. Apa pendapat bapak/ibu mengenai besaran biaya pencatatan nikah? Masalah keberatan pastilah neng, saya kecewa bangget malah. Ketika itu bapak saya minta kwitansi yang pembayaraan Rp 1.750.000,- tetapi kata petugas KUA tidak ada kwitansi disini. Seharusnya pengawai KUA jujur kitakan orang susah, bapak saya
tukang ojek kasian kalau biaya nikah mahal. Nanti yang ada masyarakat yang kurang mampu nikah tanpa di KUA tapi lewat amil saja (nikah dibawah tanggan) 12. Apakah bapak/ibu menerima langsung kutipan akta nikah usai melakukan aqad? Tidak neng, nanti 2 hari lagi disuruh ke KUA ambilnya.
Bapak Lukman Hakim, selaku Kepala KUA Pinang
Bapak Amil Mulyadi, selaku P3N di Kelurahan Pakojan
Bapak Aman, selaku P3N di kelurahan Pinang
Bapak H. Badri S.Ag, selaku P3N di kelurahan Pinang
Bapak H. Arifin, selaku P3N di kelurahan Nerogtok
Bapak Mansur Suryadi, Selaku PN di kelurahan Nerogtok
Bapak Sidik, selaku P3N di kelurahan Sudimara Pinang
Baak Naim, selaku P3N di kelurahan Kunciran
Bapak Hasan, selaku P3N di kelurahan Kunciran Jaya
Bapak H. Sukardi, selaku P3N di kelurahan Kunciran Jaya
Bapak Amiruddin, Selaku P3N di kelurajan Kuncira Indah
Muinah Sri Rahayu, warga kelurahan Pinang
Deny Kurniawan, warga Kelurahan Kunciran Indah
Mega wati, Warga Kelurahan Nerogtok
Khartika Prihastarie, warga Kelurahan Kunciran Indah Rt 01/Rw 010
Nurhalimah.t, warga Kelurahan Nerogtok
Puji Lestari, warga Kelurahan Kunciran Jaya
Nur Asiah, warga kelurahan Pakojan
Septiana, warga kelurahan Kunciran Indah
Hartanto, warga Kelurahan Nerogtok
