RESPON MASYARAKAT TERHADAP PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (PUHA) DI DESA TULO KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

JURNAL SOSIAL NUSANTARA (JSN) Volume 1 No.1 Januari 2017 ISSN-p 2549-466X ISSN-e 2549-4767 Email: [email protected] Online Journal : http://perdekiisptn.xyz/ojsperdekiisptn/index.php/JSN/

RESPON MASYARAKAT TERHADAP PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (PUHA) DI DESA TULO KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ilmawati Djafara dan Ritha Safithri FISIP Universitas Tadulako

Abstrak Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengidentifikasi respon orangtua terhadap pengarusutamaan hak anak yang disering disebut PUHA. Sebanyak 10 orang orangtua dengan anak yang memenuhi kriteria penelitian direkrut menjadi responden dengan menggunakan teknik porposive sampling dari 4 dusun yang ada di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas responden belu memiliki pengetahuan apa yang dimaksud dengan hak – hak anak dan bagaimana dengan pengarusutamaan hak – hak anak. Pemahaman tentang bagaimana kedudukan anak dalam keluargadipahami melalui kebiasaan turun temurunyang diajarkan oleh orang tuamereka dan para pendahulunya. Keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa orangtua di desa Tulo Kecamatan Dolo memiliki respon positif tentang pendidikan seks bagi remaja. Dari hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa orangtua mendukung pengarusutamaan hak – hak Anak (PUHA). Kata kunci: pengarusutamaan hak anak Abstract This research is a descriptive research that aims to identify the parental response to mainstreaming of the right of children which is called PUHA disering. A total of 10 parents with children who meet the criteria of the study were recruited to respondents using the technique of sampling from four hamlets in the village of Tulo Dolo District Sigi District. From the results of the study note that the majority of respondents have a knowledge of what is meant by the rights of children and how to mainstream the rights of children. An understanding of how the position of the child in the family is understood through the hereditary practices taught by their parents and their predecessors. The overall results of the study indicate that parents in the village of Tulo Kecamatan Dolo have a positive response about sex education for adolescents. From the results of this study can be interpreted that parents support the mainstreaming of the rights of the Child (PUHA). Keywords: mainstreaming of children's rights

13 Jurnal Sosial Nusantara

Jurnal Sosial Nusantara – Volume 1 No.1 Januari 2017

A. Pendahuluan

produktif dan tidak kreatif, sedangkan

Latar Belakang

jumlah mereka lebih dari sepertiga

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak

penduduk

Indonesia.

Anak yang disetujui oleh Majelis Umum

pakaian

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada

menjadikan

tanggal

persemaian

20

November

1989

dan

saja

Makanan

belum anak

SDM

sebagai yang

media

berkualitas,

kreatif,

Bab (1) Pasal (1), yang dimaksud dengan

memiliki jiwa nasionalisme dan pekerti

anak adalah setiap orang yang berusia di

luhur. Perlu adanya kesadaran yang

bawah 18 tahun. Undang-Undang nomor

tinggi dan kemauan politik yang kuat

35 Tahun 2014 tentng perubhn 23 tahun

untuk menciptakan lingkungan yang

2002 tentang Perlindungan Anak dalam

peduli

Pasal (1) Ayat (1) juga menyebutkan

kepentingan dan kebutuhan anak.

dan

saing

untuk

diratifikasi Indonesia pada tahun 1990

bahwa anak adalah seseorang yang

berdaya

cukup

dan

responsif

tinggi

yang

terhadap

Terdapat kesenjangan yang lebar

belum berusia 18 tahun, termasuk anak

antara kondisi anak-anak Indonesia saat

yang masih dalam kandungan.

ini dengan kondisi yang seharusnya

Anak merupakan potensi yang

sudah kita capai dalam rentang waktu 63

sangat penting, generasi penerus masa

tahun kemerdekaan bangsa ini. Setiap

depan bangsa, penentu kualitas sumber

kali kita menelaah masalah sosial anak

daya manusia (SDM) Indonesia yang

selalu

akan menjadi pilar utama pembangunan

mendalam, seperti banyak anak-anak

nasional, sehingga perlu ditingkatkan

yang terpaksa menanggung resiko akibat

kualitasnya

dari kelalaian atau ketidakmampuan

dan

mendapatkan

timbul

dalam

yang

perlindungan secara sungguh-sungguh

orang

dari semua elemen masyarakat. Sumber

mereka, kebijakan pemerintah dalam

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas

merencanakan pembangunan yang tidak

tidak dapat lahir secara alamiah, bila

peduli anak.

anak dibiarkan tumbuh dan berkembang

dewasa

keprihatinan

melindungi

Perwujudan anak-anak sebagai

tanpa perlindungan, maka mereka akan

generasi

menjadi beban pembangunan karena

muda

yang

berkualitas,

berimplikasi pada perlunya pemberian

akan menjadi generasi yang lemah, tidak

perlindungan khusus terhadap anakanak 14

Jurnal Sosial Nusantara

Ilmawati Djafara Dan Ritha Safithri – Respon Masyarakat Terhadap ….

dan hak-hak yang dimilikinya sehingga

pendidikan, perlindungan anak dan

anak-anak bebas berinteraksi dalam

penanggulangan HIV/AIDS.

kehidupan di lingkungan masyarakat.

Salah satu aspek penting untuk

Sesuai dengan isi UU No 35 Tahun 2014

melihat kualitas anak adalah dari sisi

perubahan atas undang- undang nomor 23

Tahun

2002

Pasal

4

pendidikan. Berdasarkan data dari Dinas

tentang

Pendidikan

Perlindungan Anak, bahwa setiap anak

tahun yang berstatus sekolah sebesar

berkembang, dan berpartisipasi secara sesuai

dengan

harkat

92,3 persen. Meskipun persentase anak

dan

usia sekolah yang masih bersekolah

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari

kekerasan

cukup tinggi, namun kualitas dari anak

dan

tersebut juga harus ditingkatkan demi

diskriminasi. Undang-undang tersebut

terciptanya sumber daya manusia yang

merupakan bentuk dari hasil ratifikasi

berkualitas bagi bangsa dan negara di

Convention on the Rights of the Child (CRC).

Konvensi

ini

masa mendatang. Hal ini dikarenakan

merupakan

masih adanya permasalahan terbatasnya

instrumen Internasional di bidang Hak

akses pendidikan berkualitas bagi anak,

Asasi Manusia dengan cakupan hak yang

terutama bagi anak keluarga miskin dan

paling komprehensif. CRC terdiri dari 54

di masyarakat terpencil. Dampaknya

pasal yang hingga saat ini dikenal

dapat

sebagai satu-satunya konvensi di bidang

hukum,

dan politik maupun hak-hak ekonomi,

semakin

eksploitasi

(termasuk

trafficking), dan diskriminasi terhadap

sosial dan budaya. Berbagai kebijakan

anak. Dilihat dari sisi kesehatan, angka

untuk anak juga telah dibuat oleh

kematian bayi (AKB) pada tahun 2015

pemerintah diantaranya adalah Program

sebesar 16 kematian bayi per 1.000

Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) mencakup

dari

jumlah anak yang bermasalah dengan

anak yang mencakup baik hak-hak sipil

didalamnya

terlihat

meningkatnya kasus-kasus kekerasan,

Hak Asasi Manusia khususnya bagi anak-

yang

Kebudayaan

menunjukkan bahwa anak usia 5-17

berhak untuk dapat hidup, tumbuh, wajar

dan

kelahiran

empat

hidup.

Angka

tersebut

dibawah dari target MDGs (23 kematian

program besar yaitu bidang kesehatan,

bayi per 1.000 kelahiran hidup) yang ingin 15


dicapai

pada

tahun

2015.


Sementara pada tahun yang sama, Angka

lingkungan yang ramah dan aman bagi

Kematian Balita adalah sebesar

anak. Di samping itu, perlindungan

per

1.000 kelahiran hidup, sedangkan target

khusus anak dari berbagai

MDGs pada tahun 2015 adalah 32

kekerasan,

kematian balita per 1.000 kelahiran

eksploitasi,

hidup. Indikator lainnya adalah status

penanganannya masih belum optimal.

gizi anak, berdasarkan hasil Riset

Hal ini antara lain terlihat dari jumlah

Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010,

anak yang memerlukan perlindungan

prevalensi Balita Kurang Gizi (BKG) pada

khusus adalah 7 persen termasuk anak

tahun 2010 adalah sebesar 17,9 persen

berkebutuhan khusus dan pekerja anak.

yang terdiri dari 4,9 persen gizi buruk

Pekerja anak yang masih tinggi berkisar

dan 13 persen gizi kurang.

1,73 persen. Data tersebut berdasarkan

anak

diantaranya

perdagangan dan

anak,

diskriminasi

dari Dinas Sosial dan Tenaga kerja.

Dalam hubungan secara sosial, masalah

tindak

adalah

Disisi lain belum terpenuhinya

diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan

hak sipil anak, dimana anak yang

penelantaran

memiliki akte kelahiran baru sekitar 27

anak.

Hasil

Survei

Kekerasan Terhadap Perempuan dan

persen,

Anak (2015) oleh menunjukkan sebesar

mempunyai

0,10 persen anak-anak mendapatkan

alasan 6 persen tidak melengkapi

kekerasan dalam rumah tangga dalam

persyaratan kepemilikan akte dan 2

berbagai

persennya

bentuk.

Hal

tersebut

65

persen akte

lainnya

kelahiran

tidak

tidak dengan

mengetahui

menunjukkan bahwa keluarga, yang

pentingnyan akte bagi anak . Hal ini

seharusnya menjadi tempat aman bagi

mencerminkan belum terpenuhinya hak

anak dan memberikan perlindungan

anak terhadap identitasnya dan masih

bagi anak justru menjadi tempat anak

lemahnya

mendapatkan

registrasi kelahiran. Tidak dimilikinya

tindak

kekerasan.

system

atau

Maraknya kasus kekerasan terhadap

akta

anak, baik di lingkungan keluarga atau

ketidakjelasan identitas anak, yang akan

lingkungan umum menunjukkan masih

membawa sejumlah implikasi seperti

minimnya perlindungan terhadap anak.

diskriminasi,

Hal ini menunjukkan pula masih jauhnya

terhadap pelayanan dasar pendidikan


kelahiran

pendataan

tidak

menyebabkan

memiliki

akses


dan kesehatan, rawan menjadi korban

Perlindungan

perdagangan manusia, mudah dijadikan

Pendidikan,

pekerja anak, rawan menjadi korban

Tenaga

kejahatan seksual, dan lain-lain.

Kepolisian, Pengadilan Negeri, Lembaga

umum: berlaku untuk semuanya, utuh:

dari KHA adalah adanya hak asasi yang

tidak boleh dirampas oleh orang lain

dimiliki anak dan ada tanggung jawab

atau diberikan meskipun secara sukarela

Negara-Pemerintah-Masyarakat-dan

dan setara: berlaku sama tidak ada

Orangtua untuk kepentingan terbaik

tingkatan hak yang lebih tinggi. Majelis

bagi anak agar meningkatnya efektivitas perlindungan

optimal.

Kemudian

Umum

anak

yang

November 1989 (pada peringatan 30 tahun Deklarasi Hak-Hak Asasi Anak).

mengatur

Konvensi ini berlaku pada tanggal 2

tentang Hak dan Kewajiban Anak, serta

September 1990 setelah jumlah negara

kewajiban dan tanggug jawab negara,

yang meratifikasinya mencapai syarat.

pemerintah, masyarakat, keluarga, dan

Sampai dengan Desember 2008, 193

orangtua. Di samping itu juga diatur asuh,

negara terlah meratifikasinya, meliputi

perwalian,

keseluruhan

pengasuhan dan pengangkatan anak,

PBB,

serta penyelenggaraan perlindungan. berbagai Kementerian/Lembaga terkait, Pemberdayaan

Kementerian Perempuan

kecuali

negara-negara

anggota

Amerika Serikat

dan

Somalia.

Permasalahan anak telah direspon oleh lain

Bangsa-Bangsa

untuk penandatangan pada tanggal 20

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak

Perserikatan

mengadopsi konvensi ini dan terbuka

KHA

dikuatkan dengan terbitnya Undang

antara

HAM,

asasi manusia, dimana HAM bersifat

25 Agustus 1990 dimana substansi inti

kuasa

dan

bagian yang tak terpisahkan dari hak

melalui Keppres 36/1990 pada tanggal

tentang

Hukum

Negeri,

Hak anak adalah merupakan

meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA)

Perlindungan

Kerja,

Dalam

di tingkat nasional maupun wilayah.

Pada tahun 1990 Indonesia telah

secara

Agama,

Kesehatan,

donor dan lembaga kesejahteraan sosial

Tinjauan Pustaka

penyelenggaraan

Anak,

Sebagaimana diuraikan dalam

Sosial,

Child and Family Services Review

dan

process, ada tiga variabel kesejahteraan.



Tiga

variabel

kesejahteraan

khusus

adalah

perlindungan

yang

dikonseptualisasikan dalam kerangka

diberikan kepada anak dalam situasi

berikut yaitu: Pertama, kesejahteraan

darurat, anak yang berhadapan dengan

dalam

memiliki

hukum, anak dari kelompok minoritas

peningkatan kapasitas untuk memenuhi

dan terisolasi, anak yang dieksploitasi

kebutuhan anak-anak mereka. Konsep

secara ekonomi dan/atau seksual, anak

ini mencakup pertimbangan kebutuhan

yang

dan

menjadi

arti

keluarga

pelayanan

kepada

anak-anak,

diperdagangkan, korban

anak

yang

penyalahgunaan

orangtua, dan orangtua asuh serta

narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat

keterlibatan anak-anak, remaja, dan

adiktif lainnya (napza), anak korban

keluarga dalam perencanaan pemecahan

penculikan,

masalah. Dalam hal ini kunjungan

anak

pekerja sosial dengan anak-anak dan

dan/atau

orangtua merupakan hal yang penting,

menyandang cacat, dan anak korban

karena hasil penelitian pada 52 negara

perlakuan salah dan penelantaran.

bagian dan teritori telah menemukan secara

statistik

kegiatan

antara

dan

hasil

keselamatan

perdagangan,

kekerasan

mental,

baik

fisik

anak

program

perlindunaga

anak

yang

dan juga

nmeniliki Azas dan Tujuan Perlindungan

kunjungan petugas sosial dengan anakanak

korban

Pelaksanaan

hubungan yang kuat dan positif yang signifikan

penjualan,

dan

kesejahteraan anak.

Anak.

Penyelenggaraan perlindungan

anak

berazaskan

Pancasila

dan

berlandaskan Undang Undang Dasar

Di Indonesia, Perlindungan Anak

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

diatur dalam Undang Undang Nomor 23

serta prinsip-prinsip dasar Konvensi

Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk

Hak-Hak

menjamin dan melindungi anak dan hak-

diskriminasi; kepentingan yang terbaik

haknya agar dapat hidup, tumbuh,

bagi

berkembang, dan berpartisipasi, secara

kelangsungan

optimal sesuai dengan harkat dan

perkembangan;

martabat kemanusiaan, serta mendapat

terhadap pendapat anak.

perlindungan

dari

kekerasan

dan

Anak

anak;

meliputi:

hak

untuk hidup,

dan

non hidup, dan

penghargaan

Pengarusutamaan Hak Anak yang

diskriminasi. Sedangkan Perlindungan

selanjutnya 18


disebut

PUHA

adalah


strategi

perlindungan

anak

dengan

pengintegrasian hak-hak anak ke dalam

mengintegrasikan hak anak ke dalam

penyusunan

peraturan

setiap kegiatan pembangunan yang sejak

undangan, kebijakan, program, kegiatan

penyusunan

perencanaan,

dan

penganggaran,

pelaksanaan,

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,

anggaran,

mulai

dari

pemantauan

peraturan

prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

kebijakan, dengan

program,

dan

kegiatan

menerapkan meningkatkan

prinsip

pijakan

pembangunan

maksud

Tataran makro adalah perundangan dan

menjadikan

kebijakan strategis. Perencanaan dalam program jangka pendek, menengah dan

sebagai pertimbangan utama dari para keputusan

panjang merupakan tataran meso. Pada

perencanaan

tataran

pembangunan di nasional, propinsi dan kabupaten/kota. terinspirasi

upaya

kembang

mengakselerasi

Strategi PUHA merupakan salah

dengan

dilakukan secara rasional dan sistematis tumbuh

kembang

anak

aspek

tercermin

dan

PUHA

selalu

diawali

dengan analisis situasi anak, dilanjutkan

yang

perlindungan

bahwa

benar-benar

Proses

dalam RPJMN 2004-2009. Strategi PUHA

mencapai

dapat

terpadu.

satu strategi yang telah dimasukan

untuk

harus

perlindungan dan tumbuh kembang anak

strategi

anak

membuktikan

gender dalam semua bidang.

sebagai

kegiatan-

mencapai perlindungan dan tumbuh

terwujudnya kesetaraan dan keadilan

diartikan

mencakup

pada anak. PUHA sebagai strategi untuk

dari

Pengarusutamaan Gender (PUG) yang merupakan

mikro

kegiatan dan anggaran yang berpihak

Istilah

pengarusutamaan

suatu

tataran yakni makro, meso dan mikro.

pemenuhan dan perlindungan hak anak pengambil

menyusun

Strategi PUHA mencakup tiga

bagi anak, perlu dikembangkan strategi dengan

dalam

kebijakan dan program.

yang berpihak pada kepentingan terbaik PUHA

dengan

PUHA dijadikan sebagai batasan dan

kepentingan terbaik bagi anak. Dalam upaya

evaluasi

tahap

pemantauan, dan evaluasi dari berbagai perundangan-undangan,

dan

perundang-

perencanaan

program,

pelaksanaan dan pemantauan, serta

dan

evaluasi program. Setiap tahapan PUHA

melalui 19



selalu mempertimbangkan prinsip -

mendeskripsikan

prinsip hak anak., yaitu :1. Tahap

suatu fenomena yang terjadi dilapangan,

Analisis Situasi Anak; Tahap analisis

melalui kata-kata dalam tulisan dan

situasi anak dimaksudkan untuk menilai

menjelaskan dengan mendalam studi

besaran masalah dan akar masalah dari

sosiologi tentang respon masyarakat

setiap isu anak berdasarkan situasi

terhadap pengaarusutamaan hak anak di

terakhir sehingga dapat dikembangkan

Desa Tulo Kecamatan Dolo

berbagai kebijakan dan program yang dengan

tepat

sesuai

adalah Masyarakat Desa Tulo yang

target

diwakili oleh orang tua atau kepala

pemenuhan hak anak yang disepakati, 2. Tahapan

perencanaan;

keluarga yang memiliki anak remaja,

tahapan

yaitu usia 0 sampai 18 tahun. Penentuan

perencanaan meliputi penentuan situasi anak

yang

akan

berdasarkan

dicapai

pada

informan dalam penelitian dilakukan

(vision)

dengan tekhnik purposive yakni memilih

kesenjangan

orang-orang

pemenuhan hak anak hasil analisis situasi

anak

pada

tahap

1,

berupa

informan kunci, yaitu: Kepala Desa dan Tokoh masyarakat yang ada di Desa Tulo

(outcomes) yang perubahan

dapat

memiliki anak dan ditambahkan dengan

pemenuhan hak anak yang meliputi biasanya

yang

ditentukan sebanyak 10 orang tua yang

program pembangunan sebagai upaya tujuan

tertentu

menjelaskan masalah penelitian ini

dan

dilanjutkan dengan penentuan prioritas

penentuan

menjelaskan

Unit analisis dalam penelitian ini

menjawab kebutuhan pemenuhan hak anak

atau

Kecamatan Dolo.

KAP,

keluaran (outputs) yang mendorong

Salah satu teknik pengumpulan

pencapaian outcomes, kegiatan sebagai

data adalah dengan melakukan focus

proses

masukan

gruop diskusi atau diskusi terfokus pada

menjadi keluaran yang berkualitas, dan

salah satu objek permasalahan. Sebagai

diakhir

tahap untuk memperoleh masukan,

untuk

mengubah

dengan

pengembangan

gagasan serta

masukan.

yang lebih

komperhensif menyangkut kepentingan

B. Metode Penelitian

segenap

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

arahan

masyarakat

yang berkaitan

dengan persoalan KTP, kegiatan FGD

Penelitian kualitatif untuk

penting 20


untuk

dilakukan.

Dalam


penelitian ini, peneliti mengumpulkan

pengumpulan

data dari berbagai sumber antara lain

Sesudah pengumpulan data, kemudian

buku-buku yang relevan, informasi dan

bergerak di antara data reduksi, data

keterangan berupa pendapat, tanggapan,

display, dan conclusing drawing dengan

serta pandangan yang diperoleh dari

menggunakan waktu yang tersisa bagi

informan. Sedangkan pengumpulan data

penelitian.

melalui

teknik

wawancara.

Data

yang

dapat

Hak anak adalah merupakan

menunjang

bagian yang tak terpisahkan dari hak

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian metode

ini

kualitatif

asasi

menggunakan

manusia,

dimana

Hak

Asasi

Manusia tersebut bersifat umum, yang

tujuan

berarti berlaku untuk semuanya, utuh

mendapatkan data yang rinci dan

yang berarti tidak boleh dirampas oleh

mendalam

Data

orang lain atau diberikan kepada orang

merupakan kumpulan fakta atau angka

lain meskipun secara sukarela dan setara

atau

dapat

yang berarti berlaku sama tidak ada

dipercaya kebenarannya sehingga dapat

tingkatan hak yang lebih tinggi. Hak-hak

dgunakan sebagai dasar untuk menarik

anak adalah bagian dari hak asasi

suatu kesimpulan (Syofian Siregar 2013

manusia

:16).

dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh

segala

dengan

berlangsung.

C. Hasil Dan Pembahasan

dikumpulkan oleh peneliti merupakan data-data

data

dari

informan.

sesuatu

yang

orang

Analisa data yang digunakan

Pemberdayaan

analisis interaktif (Interactive Model of

komponen pengumpul

di

antara

dengan data

&

Eglantyne Jebb. Lahirnya hak-hak ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk

ketiga

melindungi dan memperjuangkan masa

komponen

selama

Perempuan

oleh seorang tokoh perempuan bernama

serta

verivikasinya. Dalam bentuk ini peneliti bergerak

masyarakat,

pertama kali dibentuk pada tahun 1923

yaitu : reduksi data, penyajian data dan

tetap

keluarga,

dimajukan,

Perlindungan Anak RI). Hak-hak ini

Analisys) yang memiliki tiga komponen kesimpulan

tua,

wajib

pemerintah, dan negara (Kementerian

dalam penelitian ini adalah model

penarikan

yang

depan anak. Lebih spesifik, tujuan

proses

penerapan hak-hak tersebut adalah 21



untuk menjamin terpenuhinya hak-hak

ini diharuskan untuk melaporkan dan

anak

tumbuh,

hadir di hadapan Komite Hak-Hak Anak

berkembang, dan berpartisipasi secara

secara berkala untuk mengevaluasi

optimal sesuai dengan harkat dan

kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam

martabat kemanusiaan, serta terlindung

mengimplementasikan Konvensi ini dan

dari kekerasan dan diskriminasi, demi

status hak-hak anak dalam negara

terwujudnya

yang

tersebut. Laporan-laporan tiap negara

dan

beserta pandangan tertulis komite dapat

agar

berkualitas,

dapat

anak

hidup,

Indonesia

berakhlak

mulia,

sejahtera.

diakses di situs web komite.

Konvensi

Hak-Hak

Anak

Meskipun

demikian

Perserikatan Bangsa-Bangsa (Bahasa

perkembangannya, ternyata hak – hak

Inggris: United Nations Convention on

anak ini belum sepenuhnya diketahui

the Rights of the Child) adalah sebuah

dan dipahami oleh masyarakat, dari hasil

konvensi internasional yang mengatur

FGD dan wawancara yang dilakukan di

hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial,

lokasi

dan kulural anak-anak. Negara-negara

tersebut, salah seorang responden yaitu

yang meratifikasi konvensi internasional

ibu Endang menyatakan:

ini terikat untuk menjalankannya sesuai

penelitian

didapatkan

hal

anggota-

“kami belum pernah mendengar bahwa anak itu punya hak, yang saya tau anak itu adalah tanggung jawab orangtua untuk membesarkan, memberi makan, kasih sekolah, belikan baju, dan lainlain…”

anggotanya terdiri dari berbagai negara

Kemudian pernyataan berikut dari

di seluruh dunia. Setiap tahun, Komite ini

ibu Ros, yang menyatakan sebagai

memberikan laporan kepada Komite

berikut:

dengan

hukum

internasional.

Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa

Ketiga

Majelis

Bangsa-Bangsa

yang

Umum

Perserikatan

yang

juga

“yang saya tau, anak itu harus dengar kata orangtua, tidak boleh nakal apalagi ba bantah orang tua, anak itu harus bantu orang tua kerja dirumah dan dikebun…jadi kita jadi orang harus ajar anak supaya jadi anak yang baik, tidak boleh jadi anak yang nakal…”

akan

mendengar pernyataan ketua Komite Hak-Hak Anak dan mengadopsi resolusi mengenai Hak-Hak Anak. Pemerintah negara yang telah meratifikasi konvensi



Dari wawancara dengan Kepala

harus

Desa sebagai informan kunci, didapatkan

mempunyai

nama

serta

kewarganegaraan.

keterangan bahwa memang di desa Tulo

Berkaitan dengan hak sipil anak

selama ini belum pernah diadakan

ini, peneliti fokus pada kepemilikan akte

pelaksanaan sosialisasi tentang Hak –

lahir bagi anak dan hak anak untuk

Hak Anak ataupun sosialisasi Undang –

mengeluarkan pendapat di desa Tulo.

Undang nomor 23 tahun 20002 tentang

Dari hasil focus group diskusi yang

Perlindungan Anak. Padahal diketahui

dilaksanakan,

bersama bahwa Negara kita sudah

berikut

pernyataan

peserta FGD, salah satunya pernyataan

termasuk Negara yang telah melakukan

ibu Hadijah:

ratifikasi Konvensi Hak – Hak Anak dan

“anakku semua dibuatkan akte kelahiran, karena kalo mo maso sekolah SD itu jadi syarat wajib jadi semua anakku diurus semua akte lahirnya”

Undang – Undang Perlindungan Anak telah ada sejak tahun 2002 yang lalu bahkan telah diperbaharui pada tahun 2014 yang lalu. Hal ini menunjukkan

Demikian

bahwa sosialisasi tentang kebijakan

pula

pernyataan

ibu

Mastia, sebagai berikut:

Keberadaan hak-hak anak di masyarakat

melakukan

“saya baru tau ini kalo itu akte lahir harus ada karna hak anak, selama ini juga saya dan suami urus akte untuk keperluan anak sekolah, urusnya juga tidak jauh Cuma di kantor camat dekat dari desa kami”

pelanggaran hak-hak anak, pemerintah

Hal tersebut juga dikuatkan oleh

belum seluruhnya diketahui. Kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak tersebut membuat masyarakat tanpa disadari sesungguhnya belum

juga

menyentuh

keseluruh

Kepala Desa, bahwa masyarakat desa

masyarakat.

memang selama ini mengurus akte lahir anak atau surat tanda kenal lahir,

Kepemilikan akte kelahiran juga merupakan

salah satu bukti

hanyalah

telah

untuk

keperluan

masuk

sekolah anak – anak mereka. Setiap anak

terpenuhinya hak memiliki identitas

berhak

sebagai anak. Pasal (9) konvensi PBB

untuk

diakui

kewarganegaraannya oleh suatu bangsa

mengenai hak-hak anak menentukan

secara

bahwa semua anak harus didaftarkan

resmi

melalui

penerbitan

dokumen kewarganegaraan, meliputi

segera setelah kelahirannya dan juga 23



akta

kelahiran

dan

kartu

tanda

masyarakat

desa

Tulo.

Dari

hasil

penduduk. Dokumen-dokumen tersebut

wawancara yang dilakukan terhadap

penting untuk menjamin hak-haknya

informan, didapatkan data bahwa tidak

mendapatkan

pekerjaan

semua anak usia dini di desa mengikuti

yang layak, pelayanan kesehatan yang

sekolah atau pendidikan di sekolah

memadai, dan hak sosial politik saat

PAUD.

pemilihan umum.

tersedianya sekolah atau gedung untuk

pendidikan,

tetangga dan pada umumnya ke desa

menjadi anak dahulu, anak pada masa

Kotapulu. Demikian pernyataan salah

menentukan

seorang responden, ibu Multi sebagai

pilihan sendiri dan punya pendapat

berikut:

sendiri. Berikut ini pernyataan salah seporang responden, ibu Nita sebagai

“saya mengikutkan anakku untuk masuk sekolah PAUD dan TK di desa Kotapulu, karena di desa kami ini belum ada sekolah PAUD dan TK, memang repot harus antar ke sekolah yang jauh, tapi apa boleh buat, biar saya repot tetap harus antar dan jaga anak yang sekolah di PAUD”.

berikut: “Anak sekarang sudah pintar semua bicara dia kalah orang tua, kalo ada dorang punya mau banyak sekali alasannya dorang supaya orang tua ikut maunya, anak-anak sekarang susah sudah mo di paksa ikut maunya orang tua, dorang rasa sudah bisa atur hidup sendiri padahal kita orang tua juga maunya yang baik untuk anak-anak, jadi biar saja dorang ikut maunya kita orang tua kurang ba kasih ingat supaya jangan salah langkah “

Sedangkan

untuk perkawinan

usia dini, menurut keterangan dari Kepala Desa sudah jarang terjadi, karena anak – anak banyak yang melanjutkan sekolah dan kesadaran masyarakat atas tidak baiknya perkawinan yang terjadi

Hak

diusia dini mulai meningkat serta aturan

Lingkungan

yang mengatur usia perkawinan. Hal ini

keluarga dan pengasuhan alternatif

yang menyebabkan perkawinan usia dini

anak,

pada

sudah jarang terjadi, meskipun ada yang

pendidikan anak usia dini (PAUD) dan

harus menikah diusia dini karena

perkawinan usia dini yang terjadi di

beberapa alasan. Masyarakat juga sudah

berikutnya,

dengan

tidak

untuk sekolah PAUD, harus ke desa

sekarang berbeda dengan masa mereka

Berkaitan

disebabkan

mereka akan mengikutkan anaknya

berpendapat bahwa anak – anak zaman

kebanyakan

ini

sekolah PAUD di desa ini. Jadi apabila

Berkaitan dengan hak anak untuk

sekarang

Hal

yaitu

peneliti

hak

memfokuskan



ada yang menerima sosialisasi tentang

dalam keadaan apapun berdasarkan

pentingnya melakukan perkawinan pada

manfaat dan arti penting pendidikan

usia yang tepat dn pentingnya mengatur

bagi anak dalam korelasinya sebagai

usia perkawinan yang dilakukan oleh

mahkluk individu dan sosial.

lembaga pemerintahan.

Deklarasi

tentang

Hak

atas

Hak atas kesehatan dasar ini, di

Pembangunan (Deny Slamet Pribadi,

desa Tulo untuk penolong kelahiran

2007) menyatakan bahwa pendidikan

sudah sebagian besar masyarakat yang

merupakan prasyarat bagi terciptanya

melakukan

tenaga

pembangunan ekonomi sosial, budaya,

kesehatan yang terlatih, meskipun masih

dan politik dalam usaha peningkatan

ada

yang

taraf hidup manusia dalam proses

dukun

pembangunan berdasarkan peran aktif

beranak. Angka kematian Bayi dan

serta kebebasan. Selanjutnya, Komite

kematian

Hak

persalinan

sebagian

mengandalkan ibu

pada

masyarakat pada

tenaga

melahirkan

beberapa

Ekonomi,

Sosial,

dan

Budaya

tahun terakhir juga sudah menunjukkan

menekankan arti penting hak atas

penurunan kasus, bahkan tahun 2015

pendidikan sebagai kendaraan utama

tidak ada tercatat angka kematian ibu

untuk

melahirkan.

memberdayakan secara

(ASI), dari hasil FGD yang dilakukan

dari

aktif

dan

total

dalam

ASI

Partisipasi sekolah merupakan

kepada bayinya, kecuali memang ibu

indikator yang digunakan untuk melihat

tersebut tidak memiliki produksi ASI

akses masyarakat terhadap pendidikan

yang

khususnya bagi penduduk usia sekolah.

mencukupi,

memberikan

anak-anak

pembangunan komunitas sosialnya.

didapatkan data bahwa rata-rata ibu melahirkan

dan

kemiskinan, sarana untuk berpartisipasi

Untuk pemberian Air Susu Ibu

yang

meningkatkan

maka

diberikan

Di desa Tulo angka partisipasi sekolah

pengganti ASI. Hak

anak

atas

cukup baik, hal ini dibuktikan dari rata-

pendidikan

rata anak mencapai tingkat pendidikan

merupakan salah satu hak asasi manusia yang

fundamental

pada kategori wajib belajar 9 tahun,

sehingga

dengan kata lain bahwa sebagian besar

keberadaannya tidak dapat dikurangi 25



anak – anak di desa Tulo sampai pada

membuat masyarakat tanpa disadari

jenjang pendidikan lanjutan pertama

sesungguhnya

atau tingkat Sekolah Menengah Pertama.

pelanggaran hak-hak anak. Setiap

Lokasi sekolah yang jauh dan sulit

anak

dijangkau dapat menjadi penghambat

kesempatan

upaya peningkatan kualitas pengajaran

tumbuh,

peserta didik. Pembangunan sekolah

berpartisipasi secara wajar sesuai

diupayakan supaya terletak pada lokasi

dengan

yang mudah dijangkau, atau tersedia

kemanusiaan

sarana transportasi yang memadai.

perlindungan dari kekerasan dan

Kemudahan akses dari dan menuju ke

diskriminasi.

sekolah

dapat

menjadi

indikator

2.

pemerataan fasilitas sarana pendidikan.

Respon

juga

berhak

melakukan mendapatkan

yang

sama

untuk

berkembang,

dan

harkat

dan

martabat

serta

mendapat

masyarakat

terhadap

Pengarusutamaan Hak Anak yang

Karena di desa Tulo tidak terdapat

selanjutnya disebut PUHA dirasakan

sekolah lanjutan SMP dan SMA, maka hal

cukup baik, dimana PUHA adalah

ini juga menjadi kendala anak – anak di

strategi perlindungan anak dengan

desa melanjutkan kejenjang pendidikan

mengintegrasikan

yang lebih tinggi.

hak

anak

ke

dalam setiap kegiatan pembangunan

Untuk masalah yang berakitan

yang

sejak

penyusunan

dengan hak atas perlindungan khusus di

perencanaan,

desa Tulo, dari hasil wawancara dan

pelaksanaan,

Fokus group diskusi yang dilaksanakan,

evaluasi dari berbagai peraturan

belum didapatkan kasus atau kejadian

perundangan-undangan, kebijakan,

yang berkaitan dengan hal tersebut.

program,

pemantauan,

dan

kegiatan

dan

dengan

menerapkan prinsip kepentingan

D. Kesimpulan Dan Saran

terbaik bagi anak.

Kesimpulan 1.

penganggaran,

anak

Saran

Keberadaan

hak-hak

di

masyarakat

belum

seluruhnya

diketahui.

Kurangnya

sosialisasi

ditentukan oleh anak-anak, olehnya

mengenai

hak-hak

tersebut

semestinya sejak usia dini, anak-

1. Masa


depan

suatu

bangsa


anak sudah harus diperkenalkan

2005. Psikologi Sosial (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Andi Offset.

dengan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka harus diperkenalkan

perannya

Burhan Bungin, 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.

dalam

proses pembangunan bangsa. Salah satu

caranya

adalah

memberikan informasi

Burhan, Merina. (1999). ”Kondisi Lingkungan Bermain Anak di Kotakota Besar Sebagai Dampak Proses Urbanisasi”. Tokyo: Tokyo Institute of Technology

dengan

mendapatkan

yang

sesuai

dengan

usianya, didengarkan dan dilibatkan

Burhan Bungin, 2011. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

dalam pengambilan keputusan yang menyangkut

diri

mereka.

Pemenuhan hak anak seharusnya memberi kesempatan pada anak

Christina, A., (2007). Peran sekolah dalam memberikan penngetahuan kesehatan reproduksi remaja pada siswa. Surabaya: Universitas Airlangga.

untuk berperan aktif mencapai citacitanya dan berperan memajukan bangsanya.

Dagun M. Save. 2002. Psikologi Keluarga. Jakarta : PT Rineka Cipta.

2. Sosialisasi tentang Hak – Hak Anak dan Sosialisasi Undang – Undang

Dadang Sulaeman,1995. Psikologi Remaja. Bandung : Manjar Maju.

tentang Perlindungan Anak harus lebih banyak dilakukan dan menjadi tanggung

jawab

De

bersama

pemerintah dan masyarakat.

Jong.1984. Sosiologi Pendidikan. Yogjakarta : Sangkala Pusat

Departemen Kesehatan RI. (2003). Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Depkes.RI.

DAFTAR PUSTAKA

Elizabet B. Hurlock.1993.Psikologi Suatu Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan). Jakarta : Erlangga.

Ahmad Abu, 2007. Sosiologi Pendidikan. Jakarta : PT Rineka Cipta. Alimatul Qibtiyah. 2006. Paradigma Pendidikan Seksualitas. Penerbit Kurnia Kalam Semesta.

Faisal Sanapiah, 2009. Format-Format Penelitian Sosial.Jakarta : Rajawali Pers

Bimo Walgito. 1997. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset. 27 Jurnal Sosial Nusantara


Johnson, Victoria, dkk. (2002). Anakanak Membangun Kesadaran Kritis. Jakarta: Read Book.

Soerjono Soekanto. 1990. Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga Remaja dan Anak. Jakarta : Rhineka Cipta.

Lexy. J. Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja.]

Soerjono Soekanto. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta.Raja Grafindo Persada.

Mudyahardjo Redja. 2012. Pengantar Pendidikan. Jakarta : Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2004. Sosiologi Keluarga. Jakarta : PT.Rhineka Cipta.

Muladi Wibowo. 2004. Remaja dan Pendidik Sebaya. Surakarta: UNIBA PRES.

Sutinah, Bagong Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Kencana.

Patilima, Hamid. (2004). Persepsi Anak Mengenai Lingkungan Kota – Studi Kasus Di Kelurahan Kwitan, Jakarta Pusat. (Tesis). Jakarta: Kajian Pengembangan Perkotaan, Pascasarjana Universitas Indonesia

Sutopo H.B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Sarlito Wirawan Sarwono dan Amisiamsidar. 1986. Peranan Orang Tua dalamPendidikan Seks. Jakarta: Rajawali.


RESPON MASYARAKAT TERHADAP PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (PUHA) DI DESA TULO KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Recommend Documents