JURNA
REPUBLIKA
L
H AJ I
www.republika.co.id
Hal 5-6
RESHUFFLE TERSANDERA
RABU, 19 OKTOBER 2011 21 DZULQAIDAH 1432 H NOMOR 274/TAHUN KE-19
Rp 2.900 / 28 Halaman LUAR P JAWA Rp 4.000 DITAMBAH ONGKOS KIRIM
MAHAKA MEDIA
Teguh Firmansyah, Mansyur Faqih
IKLAN: Telp: 021 791 84744, Faks: 021 798 1169, e-mail: iklan@republika co.id SIRKULASI: Telp 021 791 84746 Faks: 021 791 98442 e-mail: sirkulasi@republika co.id
PERUBAHAN WAJAH KABINET
PKS menilai SBY telah melanggar kontrak politik.
LAMA
Shalit dan 477 Tahanan Palestina Dibebaskan Ditto Pappilanda YERUSALEM — Sesuai kesepakatan pertukaran tentara Israel Gilad Shalit dengan seribu warga Palestina yang ditahan Israel, sejumlah tahanan tak akan diperkenankan kembali ke tanah airnya. Dua negara, kemungkinan masih ada satu negara lagi, telah setuju menampung tahanan Palestina yang akan dideportasi. Wakil pemimpin Hamas Musa Abu Marzouk menyebutkan, dua negara itu adalah Qatar dan Turki. Sementara media massa setempat, Al-Hayat, menyebut Suriah adalah negara ketiga sekalipun tidak disebut oleh Marzouk. ‘’Saat ini negara-negara yang menerima Bersambung ke hlm 11 kol 1-3
:: pro kontra :: Baca selengkapnya di hlm 11 Anda bisa memberi komentar pro kontra ini di www.republika.co.id
ANGGARAN WAKIL MENTERI UCHOK SKY KHADAFI FITRA
Wamen Boros Anggaran Apakah penambahan wamen akan membebani anggaran negara? Pengangkatan wakil menteri (wamen) mengakibatkan pemborosan anggaran negara. Pemborosan anggaran ini disebabkan adanya kenaikan anggaran fasilitas negara kepada wamen. Salah satu contoh fasilitas yang diberikan negara kepada wamen adalah anggaran operasional. Memang, dalam APBN saat ini, belum ada anggaran operasional wamen. Tetapi, boleh dong berasumsi membandingkan antara anggaran operasional menteri dengan wakil menteri. ■
JAKARTA––Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai masih tersandera kompromi politik dalam merombak (reshuffle) kabinetnya. Lembaga swadaya masyarakat Imparsial menilai seperti itu karena Presiden tetap memasang menteri berdasarkan perwakilan dari partai politik. Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mengaku kecewa menteri asal partai, seperti Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Menteri Agama Suryadharma Ali masih menjabat. “Ini menunjukkan Presiden Yudhoyono lebih mementingkan posisinya ketimbang profesionalitas kinerja menterimenterinya untuk melayani rakyat,” kata Poengky di Jakarta, Selasa (18/10) malam. Menurutnya, Mari Elka Pangestu yang sebelumnya menjabat Menteri Perdagangan tidak cocok menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Begitu pula Rektor Universitas Cenderawasih Balthasar (Berth) Kambuaya tak pantas menjadi Menteri Lingkungan Hidup yang sebelumnya dijabat Gusti Muhammad Hatta yang bergeser menjadi Menristek. “Kambuaya merupakan ekonom, bukan ahli lingkungan hidup. Presiden mePKS Anggap Istana maksakan diri tidak Jujur mengutak-atik kabi— Hlm 11 net,” kata Poengky. Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq menganggap pencopotan Suharna Surapranata pertanda Presiden telah membatalkan kontrak politiknya dengan PKS. Namun, PKS tak langsung menyatakan diri keluar dari koalisi karena keputusan akhirnya akan ditentukan forum Majelis Syuro yang digelar medio November nanti. Rumor pengurangan jatah kursi PKS di kabinet terbukti. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan mencopot Suharna yang berasal dari PKS. PKS kini hanya memiliki tiga wakil di kabinet, yaitu Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono. Namun, PKS tidak sendirian karena Partai Demokrat juga kehilangan satu kadernya di kabinet. Adapun jatah menteri bagi partai anggota koalisi yang lain tidak berubah. ‘’Ada dua pos menteri partai politik yang berkurang untuk mewadahi kaum profesional, satu pos menteri dari Partai Demokrat dan satu dari PKS,’’ ungkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat mengumumkan anggota kabinet baru hasil reshuffle di Istana Merdeka, Selasa malam.
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
WIDODO S YUSUF/ANTARA
Azwar Abubakar YOGI ARDHI/REPUBLIKA
PRASETYO/ANTARA
MENTERI PERDAGANGAN
negeri. ■
MENTERI BUMN
Gita Wirjawan
Dahlan Iskan TAHTA AIDILA
rehat Golkar: Wamen bagai dua sisi mata uang Jadi, dari sisi mana pun yang terlihat uang Jelang reshuffle, SBY-PKS belum komunikasi Mungkin hape-nya lagi di-unreg dulu
amanya Jundub bin Junadah, tetapi lebih dikenal dengan panggilan Abu Dzar al-Ghiffari. Sahabat Nabi ini terkenal dengan sikap zuhudnya serta pandangan khasnya tentang harta. Bagi Abu Dzar, menyimpan harta dalam jumlah yang berlebih dari kebutuhan keluarga adalah haram. Ayat yang sering dikutip Abu Dzar: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka, (mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS at-Taubah [9]: 34). Abu Dzar tidak pernah menyimpan harta lebih dari persiapan hidup tiga hari. Tidak jarang dia berharihari hanya makan beberapa biji kur-
N
ma dan air. Sewaktu tinggal di Damaskus, pada zaman Khalifah Usman bin Affan, Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan pernah mengujinya dengan mengirimkan uang 100 dinar pada satu malam dan besok paginya memintanya kembali dengan alasan salah kirim. Ternyata uang tersebut sudah habis dibagikan malam itu juga kepada fakir miskin. Abu Dzar berjanji akan mengumpulkannya kembali dalam tiga hari jika Muawiyah menginginkannya. Suatu hari, seseorang datang ke kediaman Abu Dzar. Tamu itu melayangkan pandangannya ke setiap pojok rumahnya. Dia tidak melihat apaapa di rumah itu. “Hai Abu Dzar! Di
DARMAWAN/REPUBLIKA
YOGI ARDHI/REPUBLIKA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
Fadel Muhammad
Suharso Monoarfa
Sharif Cicip Sutardjo YOGI ARDHI/REPUBLIKA
Djan Faridz TAHTA AIDILA
MENTERI PERHUBUNGAN
YOGI ARDHI/REPUBLIKA
TAHTA AIDILA
MENTERI PARIWISATA
Freddy Numberi
Jero Wacik
EE Mangindaan JESICA WUYSANG/ANTRA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
Mari Pangestu PETER TUKAN/ANTRA
JESICA WUYSANG/ANTRA
TAHTA AIDILA
Gusti M Hatta
MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI
Suharna Surapranata
Balthasar Kambuaya DOKREP
MENTERI ESDM
Darwin Z Saleh
Gusti M Hatta TAHTA AIDILA
TAHTA AIDILA
KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA
dikonfirmasi banyak orang di Jakarta meributkan kabar adanya pergeseran patok perbatasan yang membuat desanya masuk teritorial Malaysia. Padahal, warga Temajuk tidak ada yang mempermasalahkan pergeseran tapal batas negara yang ada di depan muka mereka. Warga tetap beraktivitas seperti biasa. Meskipun sejak memanasnya isu pencaplokan Bersambung ke hlm 11 kol 1-7
hikmah Oleh Prof Dr Yunahar Ilyas
Sahabat Kaum Dhuafa mana barang-barang Anda?” Abu Dzar menjawab, “Kami mempunyai rumah yang lain. Barang-barang kami yang bagus telah kami kirim ke sana.” Tamu itu rupanya mengerti bahwa yang dimaksud Abu Dzar adalah akhirat. Lalu tamu tadi berkata, “Tetapi, Anda juga memerlukan barang-barang itu di rumah ini?” Maksudnya, di dunia. Abu Dzar dengan tangkas menjawab, “Tetapi yang punya rumah
TAHTA AIDILA
Sutanto Jero Wacik
Untuk sejenak kasus itu membuat heboh elite politik di Jakarta dan sempat menimbulkan kerikil baru hubungan Indonesia dengan Malaysia. Namun, kondisi di lapangan ternyata bertolak belakang dengan suasana hati para elite politik di Ibu Kota. Khabuddin, warga Desa Temajuk, tidak ambil pusing dengan terjadinya polemik sengketa wilayah Indonesia dan Malaysia. Ia heran ketika
YOGI ARDHI/REPUBLIKA
Mustafa Abubakar
Tak Bisa Hidup tanpa Malaysia
K
PRAYOGI
Mari Pangestu
YOGI ARDHI/REPUBLIKA
EDWIN /REPUBLIKA
Amir Syamsuddin
Nasib Warga Ujung Negeri (Bagian 2)
etika kabar pencaplokan wilayah Dusun Tanjung Datu dan Camar Bulan merebak, banyak kalangan geregetan dengan Malaysia. Apalagi Komisi I DPR menyebutkan 1.449 hektare lahan Camar Bulan dan delapan hektare wilayah laut Indonesia di Tanjung Datu hilang akibat bergesernya patok perbatasan Nomor 104 di Desa Temajuk, Kecamatan Pasoh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
MENTERI HUKUM DAN HAM
Patrialis Akbar
DIPO ALAM SEKRETARIS KABINET Penambahan wakil menteri dinilai hanya memboroskan anggaran negara? Mengapa dibilang boros? Kan orangnya (pegawai negeri sipil) eselon IA juga atau golongan dua. Gajinya kan sama sebagai pegawai
BARU TAHTA AIDILA
EE Mangindaan
■ esthi maharani/eh ismail/prima restri/antara ed: budi raharjo
Gajinya Tetap PNS
LAMA
BARU TAHTA AIDILA
(Allah) tidak membolehkan kami tinggal di sini buat selama-lamanya.” Abu Dzar sering menyampaikan kepada kaum dhuafa bahwa pada harta orang-orang kaya itu ada hak mereka. Sebagai gubernur, Muawiyah khawatir kalau-kalau cara pandang Abu Dzar itu akan mendorong orang-orang miskin merampasi harta kekayaan orang kaya. Dia melaporkan Abu Dzar kepada Khali-
Marciano Norman
MK Pulihkan Kewenangannya JAKARTA — Upaya para pakar hukum untuk menganulir pasalpasal bermasalah di UU Nomor 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang membelenggu kewenangan MK akhirnya berhasil. MK telah membatalkan sembilan norma dalam produk hukum hasil revisi DPR dan pemerintah atas UU pertama tentang MK, yaitu UU 24/2003 itu. Para pemohon uji materi adalah pakar-pakar hukum dari berbagai perguruan tinggi, yaitu Saldi Isra, Yuliandri, Zainul Daulay, dan Feri Amsari dari Universitas Andalas;
fah Usman di Madinah. Khalifah memanggil Abu Dzar dan dua sahabat ahli tafsir untuk menguji penafsiran Abu Dzar terhadap surah at-Taubah ayat 34 itu. Keduanya menyatakan bahwa yang diancam oleh ayat tersebut adalah orang-orang yang menimbun kekayaan dan tidak menunaikan kewajibannya membayar zakat. Setelah peristiwa itu, Abu Dzar tidak mau kembali lagi ke Damaskus dan juga tidak mau menetap di Madinah. Dalam pandangan dia, umat Islam di kedua kota tersebut tidak lagi hidup secara sederhana seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dia minta izin tinggal di Rabdzah, sebuah kampung kecil di luar Kota Madinah.
Zainal Arifin Mochtar (UGM); Muchamad Ali Safaat (UI); Fauzan dan Arief Hidayat (Universitas Diponegoro). Kuasa hukum pemohon adalah para pengacara muda, yaitu Taufik Basari, Wahyudi Djafar, Donal Fariz, Jamil, dan Veri Junaidi. Uji materi dilakukan terhadap pasal-pasal yang dinilai para pemohon merusak dan melemahkan MK sebab UU MK yang baru itu merupakan hasil kompromi DPR dan pemerintah yang disahkan Bersambung ke hlm 11 kol 4-7
Suatu hari, Abu Dzar berpesan kepada putrinya. Jika lewat kafilah di kampung kita ini, jamulah mereka makan. Setelah itu tanyakan kepada mereka, apakah Abu Dzar termasuk ahli surga atau bukan. Putrinya heran, karena biasanya pertanyaan itu diajukan setelah seseorang meninggal dunia. Mengetahui ada kafilah datang dan putrinya sudah menyiapkan jamuan, Abu Dzar mengambil air wudhu lalu shalat dua rakaat dengan khusyuk. Setelah shalat, dia berbaring dan melipat kedua tangannya, kemudian tenang. Pada saat itulah Allah SWT memanggilnya. Alangkah indahnya kematian sahabat kaum dhuafa ini. ■
opini mahasiswa
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011
Ketika Wall Street Menceraikan Etika kecurangan dari pelaku ekonomi dan keuangan.
Khairunnisa Musari Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Islam Unair Peneliti Tamkin Institute
‘Bush-Obama Paradox’
S
ejak September, aksi protes warga Amerika Serikat (AS) semakin agresif. Protes menentang sistem keuangan dan kebijakan Pemerintah AS kian meluas. Kemarahan warga atas terjadinya rebound di Wall Street yang tak diikuti dengan perbaikan tingkat pengangguran, menuai aksi demo yang terus bermunculan. Krisis keuangan dunia secara maraton terus bermunculan sejak 2008. Kasus subprime mortgage, bangkrutnya bank-bank investasi besar, krisis utang, bailout, kegaduhan di pasar finansial, terus saja saling mengekor. AS dan Eropa yang menjadi barometer perekonomian dan keuangan dunia, kini terus menjadi bulanbulanannya. Yang menarik untuk disimak saat ini adalah aksi protes warga AS terhadap rebound di Wall Street yang terjadi di saat meningkatnya jumlah PHK di negara tersebut. Kebanyakan dari mereka meyakini bahwa pemerintah telah dikendalikan oleh bank dan korporasi-korporasi besar yang serakah sehingga mengabaikan kepentingan sebagian besar warga negaranya. Ya, AS kini sedang menguji kesolidan sistem dan kebijakan ekonomi mereka yang selama ini menjadi jantung ekonomi dunia. Jika kekacauan ekonomi di Eropa banyak dipicu oleh krisis utang dengan rasio utang yang mencengangkan, yang belakangan terjadi di AS dipicu oleh krisis ketidakpercayaan akibat berbagai
Dudi Sabil Iskandar
Pascajatuhnya sejumlah perusahaan investasi keuangan di AS pada 2008 lalu, Presiden Bush saat itu meminta kongres untuk menyetujui rencana penyelamatan sektor finansial bernilai 700 miliar dolar AS. Bush menyatakan, perekonomian dalam kondisi bahaya sehingga perlu intervensi pemerintah untuk menyelamatkannya. Upaya Bush mendapat banyak kritikan karena menyimpang dari ideologi pasar bebas yang dianut AS. Terlebih lagi, Bush dikenal memiliki keyakinan yang tinggi bahwa pasar bebas adalah sebuah prinsip moral yang harus diwujudkan karena merupakan hak asasi manusia dalam mencari kebebasan penghidupan. Jika disimak, pasar bebas yang menjadi prinsip moral Bush sesungguhnya bertitik tolak dari paham Adam Smith yang mengasumsikan mekanisme permintaan dan penawaran mampu melakukan self-regulating dan self-correcting melalui an invisible-hand. Jika bertitik tolak dari paham ini, upaya Bush tersebut adalah paradoks. Mengingat kehancuran pasar finansial di AS, ‘Bush Paradox’ ini sesungguhnya dapat dipahami. Pada titik inilah, Bush mungkin baru merasa pentingnya campur tangan pemerintah pada pasar meski hal itu bertentangan dengan paham yang ia anut. Lebih jauh, Obama kemudian melanjutkan paradoks ini. Obama menggelontorkan dana untuk mengembalikan kepercayaan dunia kepada AS sebagai motor ekonomi dunia meski harus menanggung konsekuensi defisit anggaran yang besar. Berbagai program penanggulangan yang menghabiskan uang rakyat, yang keba-
nyakan berasal dari kelas menengah, nyatanya tak juga memulihkan perekonomian domestik. Yang ada, PHK terus menyebar ke penjuru negeri. Obama memang meminta pertanggungjawaban lembaga keuangan yang didonor pemerintah. Obama mengingatkan, wajib pajak adalah yang paling dirugikan atas keruntuhan keuangan jika pelaku pasar memanfaatkan masa pemulihan untuk keuntungan pribadi. Sayang, aksi spekulan di Wall Street tampaknya tidak terbendung untuk mendapat untung berlipat setelah sebelumnya mengalami kerugian besar. Meski masalah krisis utang Eropa dan ketakutan resesi baru melanda AS terus menghantam bursa Wall Street dan tekanan jual membuat indeks saham utama tergerus, Wall Street masih mampu beberapa kali melanjutkan penguatannya. Hal inilah yang memicu kemarahan sebagian warga AS.
Mengawinkan etika di pasar keuangan Fenomena yang berkembang dan berujung pada munculnya ‘Bush-Obama Paradox’ semakin menguatkan kita bahwa intervensi pemerintah dibutuhkan dalam pasar. Pasar bebas sejatinya bukan dimaknai sebagai terbukanya pasar tanpa batas dan dibiarkan mengatur dan memulihkan dirinya sendiri. Tidak bisa dimungkiri, pasar sesungguhnya sarat dengan berbagai ketidakmampuan. Kapitalis berpotensi besar untuk mengendalikan pasar sesuai dengan kepentingan. Kecurangan dan berbagai penyimpangan lain berpeluang besar untuk terjadi. Uang yang dijadikan bulan-bulanan komoditas dan spekulasi ternyata menyebabkan pasar tidak terkendali. Sebagai suatu lembaga yang mempunyai kekuatan besar, daulat pasar dapat menggusur daulat
rakyat. Semua manusia di dalamnya dianggap memiliki kekuatan yang sama. Kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis diarahkan untuk memenuhi keinginan para pemilik modal daripada kebutuhan masyarakat yang lebih besar. Filsafat ekonomi kapitalisme menceraikan etika sehingga perilaku manusia hilang arah karena terdorong hasrat untuk menjadi greedy. Sebagai sebuah norma yang tak tertulis, mengawinkan etika dengan pasar keuangan diharapkan dapat mengantar pelaku di dalamnya menghindari praktikpraktik yang menjatuhkan. Dengan etika pula, pelaku pasar diharapkan tidak lagi melakukan spekulasi yang secara nyata bersifat predatorik. Spekulasi inilah yang mengguncang ekonomi berbagai negara, khususnya negara yang kondisi politiknya tidak stabil. Akibat spekulasi itu pula, jumlah uang yang beredar menjadi tidak seimbang dengan jumlah barang di sektor riil karena adanya penghisapan. Sejalan dengan itulah, etika diharapkan dapat menjembatani sektor keuangan dan sektor riil untuk bertemu. Dalam hal ini, jika kegiatan ekonomi dapat dikembalikan pada etika yang bersumber dari religi, keadilan akan lebih jelas. Kegiatan ekonomi di sektor keuangan tidak lagi memfasilitasi pelaku yang menarik keuntungan dari mengomoditaskan uang dalam pasar uang, bank, atau pasar modal. Kegiatan ekonomi di sektor keuangan kelak hanya memfasilitasi ketersediaan dana untuk modal usaha melalui mekanisme yang benar. Dengan cara ini, sistem ekonomi yang bertumpu pada sinergi sektor riil dan keuangan akan berjalan mantap, tidak mudah goyang, atau digoyang seperti saat ini. Wallahu a’lam bish shawab. I
Rekonstruksi KNPI
Mahasiswa Pascasarjana Komunikasi Politik Mercu Buana Peneliti Lembaga Jangka Indonesia
J
ika tidak ada aral melintang, duo Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia akan menyelenggarakan kongres bersama, 25-28 Oktober. Forum pengambil kebijakan organisasi tertinggi tersebut dilaksanakan bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda ke-83, akhir bulan ini. Sejak 2008, KNPI terpecah menjadi KNPI Ancol dengan Ahmad Doli Kurnia sebagai nakhoda dan versi Denpasar dengan Ketua Umum Aziz Syamsudin. Kedua kubu saling mengklaim sebagai KNPI yang sah. Kelompok Doli berhak menggunakan KNPI karena menang di Pengadilan Negari Jakarta Selatan. Kubu Aziz merasa berhak mengurus KNPI karena didukung pemerintah, Kementrian Pemuda dan Olahraga saat itu Adhyaksa Dault. Menteri Pemuda dan Olahraga saat ini, Andi A Mallarangeng tidak bersikap. Ditilik dari sejarahnya, konflik KNPI berangkat dari hal sepele, yaitu politisasi Ketua Umum Hasanuddin. Ini terjadi saat Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) di Pekanbaru, 2008. Kelompok Doli mempertahankan Hasanuddin, sedangkan Aziz ingin mendongkelnya. Konflik membesar ketika ada pengurus KNPI yang berambisi bernuansa pragmatisme-hedonistik bukan idealisme-kontributif. Yakni, jaminan masa depan setelah memangku jabatan di KNPI. Hal ini berkaca dari pengalaman mantan ketua umum KNPI menjadi pejabat, yakni Akbar Tanjung, Tjahyo KuH A R I A N HH AA RR II AA NN
molo, dan Hayono Isman. Di pihak lain, pemerintah juga memiliki kepentingan yang sama, yaitu dukungan pemuda yang terinstitusionalisasi melalui KNPI. Kloplah simbiosis-parasitisme KNPI dan pemerintah. Masalah idealisme, pemberdayaan, dan aktualisasi potensi pemuda bukan urusan KNPI dan pemerintah! Urus masing-masing!
Catatan kritis Secara historis sosiologis, organisasi kepemudaan lahir dari gerakan antikolonialisme. Organisasi kepemudaan, seperti Jong Java, Jong Celebes, dan Jong Is-
organisasi kepemudaan yang didirikan untuk menopang dan merebut kekuasaan seperti organisasi kepemudaan yang didirikan partai politik. Pendirian organisasi kepemudaan seperti ini adalah varian berbeda dari pendirian organisasi kepemudaan dalam lintasan sejarah bangsa. KNPI adalah salah satu bentuk campur tangan kekuasaan ketika rezim Orde Baru manggung. Negara menginginkan pemuda berada dalam satu wadah tunggal. KNPI dibentuk oleh kelompok Cipayung (HMI, PMII, GMKI, GMNI, PMKRI) pada 1973. Dalam konteks itu, pendiri-
Meski era berubah, KNPI tak pernah keluar dari kubangan untuk kekuasaan.
lamic Bond berikrar dalam Sumpah Pemuda. Mereka berkomitmen sama, yakni menggapai kemerdekaan Indonesia. Karena itu, sejak kelahirannya organisasi kepemudaan negeri ini memiliki basis ideologi yang kuat. Karena berlandaskan ideologi yang jelas, gerakan yang mereka lakukan tidak hanya menggerakkan anggotanya, tetapi juga menarik perhatian masyarakat. Gerakan organisasi kepemudaan dan masyarakat sinergis, organik, dan terjadi simbiosis-mutualisme. Peran dan gerakan organisasi kepemudaan mengalami fluktuasi. Mereka pernah dikooptasi oleh kekuasaan seperti era Orde Baru, juga menikmati kebebasan yang luar biasa pascareformasi 1998. Ketika rezim otoriter berkuasa, organisasi kepemudaan terpecah menjadi dua varian, yakni bersifat kooperatif dan konfrontatif. Fenomena lain adalah banyaknya
REPUBLIKA REPUBLIKA MAHAKA MEDIA MAHAKA MAHAKAMEDIA MEDIA
Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi Semua naskah yang ke Redaksi diterbitkan menjadi milik Harian Republika. Semua Harian Republika dibekali Semua naskah yangdikirim dikirim kewartawan Redaksidan dan diterbitkan menjadi milik Harian Republika. Semua wartawan Harian Republika dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun meminta imbalan dari milik Harian Republika. Semua wartawan Harian Republika dibekali tanda pengenal maupun meminta imbalan dari siapa pun. Semuadan isi tidak artikel/tulisan berasal dari luar, sepenuhnya tanda pengenal dan tidakmenerima menerimayang maupun meminta imbalan dari siapa pun. yang dari sepenuhnya tanggung jawab isi penulis yang bersangkutan. Semua isi artikel/tulisan siapa pun.Semua Semua isiartikel/tulisan artikel/tulisan yangberasal berasal dariluar, luar, sepenuhnya tanggung jawab yang isi yang terdapat di suplemen daerah, menjadiSemua tanggung jawab Kepala tanggung jawabpenulis penulis yangbersangkutan. bersangkutan. Semua isiartikel/tulisan artikel/tulisan yang terdapat di suplemen daerah, menjadi tanggung jawab Perwakilan Daerah bersangkutan. yang terdapat di suplemen daerah, menjadi tanggung jawabKepala Kepala Perwakilan PerwakilanDaerah Daerahbersangkutan. bersangkutan.
an KNPI mengalami deviasi dan a historis dari hakikat pendirian organisasi kepemudaan sebagai organisasi pemberdayaan pemuda yang berbasis idealisme khas anak muda. Lumrah bila sepanjang sejarahnya KNPI tidak pernah berbuat apa pun buat pemuda! Semuanya demi kepentingan materialistis; hasrat kekuasaan; vasted interest. Singkat kata “habitat” KNPI adalah politis-materialis-kekuasaan. Celakanya, meski era berubah KNPI tidak pernah (mau) keluar dari kubangan menjijikan tersebut: dekat dengan kekuasaan, main proyek, sabet sana sabet sini. Tengoklah gaya hidup pengurus KNPI, mobil mewah dengan sopir pribadi, rumah mentereng di kawasan elite, dan telepon seluler lebih dari dua dengan model yang sedang in. Gaya hidup mereka serba wah. Sesuatu yang illogical dimiliki oleh kaum muda
yang ideal-radikal-revolusioner. Dari mana mereka miliki semuanya itu?
Masa depan Kecenderungan orientasi pragmatis KNPI kian menjadi-jadi dengan derasnya arus budaya populer. Gaya hidup populer aktivis KNPI merasuk sekaligus menjadi jiwa kegiatan yang diusung. Tidak heran jika kegiatan organisasi kepemudaan berubah pula dari ideologis ke pragmatis. Di pihak lain, peranan media massa sangat dominan dalam memengaruhi gerakan KNPI. Tayangan dan bacaan dari media membentuk kultur dan karakter aktivis yang berimplikasi pada model orientasi dan pengelolaan KNPI. Aktivitas harus populer melalui rekaman media massa. Tidak peduli tunakonsep, nirkecerdasan, dan tanpa otak. KNPI tidak memiliki produktivitas intelektual dan daya kritis terhadap diri, lingkungan, bangsa, dan negara. Karena tidak berbasis intelektual, kultur datatif tidak tumbuh, dan intellectual exercise yang seharusnya menjadi trade merk memudar. Sebagai penutup, penulis ingin menegaskan perkembangan teknologi komunikasi dan penyebaran arus informasi yang sangat pesat hendaknya menghadirkan kesadaran bahwa KNPI harus berubah. Perubahan yang sangat dramatis adalah titik balik (turning point) untuk reorientasi. Kemajuan iptek mengharuskan KNPI men-setting ulang orientasinya. Sudah saatnya KNPI sadar dan “tobat”. Fenomena pragmatisme-hedonistik di KNPI fardhu ain hukumnya dihentikan. Harus ada upaya merekonstruksi KNPI menjadi organisasi kepemudaan berbasis ideologi yang mencerahkan. KNPI mesti menjadi “Komunitas Sumpah Pemuda” jilid II. Jika KNPI tidak berubah, ia layak dimuseumkan. I
Pemimpin Redaksi: Nasihin Masha. Wakil Pemimpin Redaksi: Arys Hilman Nugraha. Pemimpin Nasihin Masha. Wakil Pemimpin Redaksi: Hilman Nugraha. RedakturRedaksi: Pelaksana: Elba Damhuri. Kepala Newsroom: MArys Irwan Ariefyanto. Kepala Republika Online: Agung Pragitya Vazza. Pemimpin Redaksi: Nasihin Masha. Wakil Pemimpin Redaksi: Arys Hilman Nugraha. Redaktur Damhuri. Newsroom: MM Irwan Kepala Republika Online: Agung Pragitya RedakturPelaksana: Senior: AnifElba Punto Utomo.Kepala Wakil Redaktur Pelaksana: Irfan Junaidi, Syahruddin El-Fikri, Kumara Dewatasari. Asisten Redaktur Pelaksana: Elba Damhuri. Kepala Newsroom: Irwan Ariefyanto. Ariefyanto. Kepala Republika Online: Agung Pragitya Vazza. Vazza. Redaktur Anif Redaktur Irfan Junaidi, El-Fikri, Kumara Dewatasari. Asisten RedakturSenior: Pelaksana: Bidramnanta, Joko NurPelaksana: Hasan Murtiaji, Reporter Senior: Andi Nur Aminah, Harun Husein, Redaktur Senior: Anif Punto Punto Utomo. Utomo. Wakil WakilSadewo, Redaktur Pelaksana: IrfanSubroto. Junaidi, Syahruddin Syahruddin El-Fikri, Kumara Dewatasari. Asisten Redaktur Pelaksana: Joko Sadewo, Nur Murtiaji, Subroto. Reporter Senior: Andi Aminah, Harun Muhammad Subarkah,Bidramnanta, Nurul S Hamami, Teguh Setiawan. Staf Redaksi: Abdullah Agus Yulianto, AlwiHusein, Shahab, Redaktur Pelaksana: Bidramnanta, JokoSelamat Sadewo,Ginting, Nur Hasan Hasan Murtiaji, Subroto. Reporter Senior:Sammy, Andi Nur Nur Aminah, Harun Husein, Muhammad Subarkah, Nurul SSHamami, Selamat Ginting, Teguh Staf Redaksi: Sammy, Agus Alwi Shahab, Asep K. Nurzaman, Andri Saubani, Anjar Fahmiarto, A Syalaby Ichsan, Bilal Ramadhan, Budi Raharjo, Burhanuddin Bella, Citra Listya Muhammad Subarkah, Nurul Hamami, Selamat Ginting, TeguhSetiawan. Setiawan. Staf Redaksi:Abdullah Abdullah Sammy, AgusYulianto, Yulianto, Alwi Shahab, Asep Nurzaman, Andri Saubani, Fahmiarto, AASyalaby Ichsan, Bilal Budi Burhanuddin Bella, Rini,K. Sepriyossa, Darmawan, Desy Susilawati, Dewi Mardiani, Didi Purwadi, Djoko Suceno, DyahListya Ratna Asep K.Damanhuri Nurzaman,Zuhri, AndriDarmawan Saubani,Anjar Anjar Fahmiarto, Syalaby Ichsan, BilalRamadhan, Ramadhan, BudiRaharjo, Raharjo, Burhanuddin Bella,Citra Citra Listya Rini, Sepriyossa, Desy Susilawati, Dewi Mardiani, Didi Djoko Suceno, Dyah Ratna MetaDamanhuri Novia, Edi Zuhri, Setyoko, Edwin Dwi Putranto, Darmawan, Eko Widiyatno, Endro Yuwanto, Erdy Nasrul, Esthi Maharani, EH Ismail, Fernan Rini, Damanhuri Zuhri,Darmawan Darmawan Sepriyossa, Darmawan, Desy Susilawati, Dewi Mardiani, DidiPurwadi, Purwadi, Djoko Suceno, DyahRahadi, Ratna Meta Edi Edwin Eko Widiyatno, Endro Yuwanto, Erdy Nasrul, Esthi Maharani, Rahadi, FerryNovia, Kisihandi, Firkah Fansuri, Fitria Andayani, Fitriyan Zamzami, Heri Purwata, Heri Ruslan, Ichsan Emrald EH Alamsyah, Indah Wulandari, Meta Novia, EdiSetyoko, Setyoko, EdwinDwi DwiPutranto, Putranto, Eko Widiyatno, Endro Yuwanto, Erdy Nasrul, Esthi Maharani, EHIsmail, Ismail,Fernan Fernan Rahadi, Ferry Kisihandi, Firkah Fitriyan Zamzami, Heri Purwata, Heri Alamsyah, Indah Wulandari, Indira Rezkisari, IrwanFansuri, Kelana,Fitria Israr,Andayani, Johar Arief, Khoirul Azwar, Lilis Handayani, Mansyur Faqih,Emrald Mohammad Akbar, Mohamad Amin Ferry Kisihandi, Firkah Fansuri, Fitria Andayani, Fitriyan Zamzami, HeriSri Purwata, HeriRuslan, Ruslan,Ichsan Ichsan Emrald Alamsyah, Indah Wulandari, Indira Rezkisari, Irwan Johar Arief, Sri Faqih, Akbar, Mohamad Madani, Muhammad Fakhruddin, As’adi, M Khoirul Hafil, MAzwar, IkhsanLilis Shiddieqy, NataliaMansyur Endah Hapsari, Neni Ridarineni, Nidia Zuraya,Amin Nina Indira Rezkisari, IrwanKelana, Kelana,Israr, Israr,M Johar Arief, Khoirul Azwar, Lilis SriHandayani, Handayani, Mansyur Faqih,Mohammad Mohammad Akbar, Mohamad Amin Madani, Muhammad Fakhruddin, M As’adi, M Hafil, M Ikhsan Shiddieqy, Natalia Endah Hapsari, Neni Ridarineni, Nidia Zuraya, Nina Chairani Ibrahim, Palupi Annisa Auliani, Prima Restri Ludfiani, Priyantono Oemar, Rachmat Santosa Basarah, Rahmat Budi Harto, Ratna Madani, Muhammad Fakhruddin, M As’adi, M Hafil, M Ikhsan Shiddieqy, Natalia Endah Hapsari, Neni Ridarineni, Nidia Zuraya, Nina Chairani Palupi Auliani, Prima Priyantono Oemar, Santosa Harto, Ratna Puspita,Ibrahim, Reiny Dwinanda, Rusdy Nurdiansyah, R HiruLudfiani, Sefti Oktarianisa, Setyanavidita Livikacansera, SiwiBudi Tri Puji Budiwiyati, Chairani Ibrahim, PalupiAnnisa Annisa Auliani, PrimaRestri Restri Ludfiani, PriyantonoMuhammad, Oemar,Rachmat Rachmat SantosaBasarah, Basarah,Rahmat Rahmat Budi Harto, Ratna Puspita, Reiny RRHiru Setyanavidita Livikacansera, Tri Budiwiyati, Stevy Maradona, Susie Rusdy Evidia Yuvidianti, Taufiqurrahman Bachdari, Muhammad, Teguh Firmansyah, Wachidah Handasah,Siwi Wulan Tunjung Palupi, Puspita, ReinyDwinanda, Dwinanda, RusdyNurdiansyah, Nurdiansyah, HiruSefti SeftiOktarianisa, Oktarianisa, Muhammad, Setyanavidita Livikacansera, Siwi TriPuji Puji Budiwiyati, Stevy Maradona, Susie Evidia Taufiqurrahman Bachdari, Teguh Handasah, Yasmina Hasni, Yeyen Yoebal Ganesha Rasyid, Yogi Ardhi Cahyadi, Yulianingsih,Wachidah Yusuf Assidiq, Zaky Al Wulan Hamzah. Stevy Maradona, SusieRostiyani, Evidia Yuvidianti, Yuvidianti, Taufiqurrahman Bachdari, Teguh Firmansyah, Firmansyah, Wachidah Handasah, Wulan Tunjung Tunjung Palupi, Palupi, Yasmina Yeyen Rostiyani, Rasyid, Ardhi Cahyadi, Yulianingsih, Yusuf Assidiq, Zaky KepalaHasni, Quality Control dan Yoebal Bahasa: Rakhmat HadiYogi Sucipto. Sarjono. Kepala Perwakilan Jawa Barat: Maman Yasmina Hasni, Yeyen Rostiyani, YoebalGanesha Ganesha Rasyid, Yogi ArdhiKepala Cahyadi,Desain: Yulianingsih, Yusuf Assidiq, ZakyAlAlHamzah. Hamzah. Kepala Quality Control dan Hadi Sucipto. Kepala Desain: Sarjono. Perwakilan Jawa Barat: Sudiaman. Pjs.Kepala DIYRakhmat - Jateng & Jatim : Haryadi B.Susanto. Nian PoloanKepala (Medan), Maspril Aries (Palembang), Ahmad Kepala Quality ControlPerwakilan dan Bahasa: Bahasa: Rakhmat Hadi Sucipto. Kepala Desain: Sarjono. Kepala Perwakilan Jawa Barat: Maman Maman Sudiaman. Pjs.Kepala Perwakilan - -Jateng &&Jatim Baraas (Bali). Sekretaris Redaksi:DIY Fachrul Ratzi. Sudiaman. Pjs.Kepala Perwakilan DIY Jateng Jatim: :Haryadi HaryadiB.Susanto. B.Susanto.Nian NianPoloan Poloan(Medan), (Medan),Maspril MasprilAries Aries(Palembang), (Palembang),Ahmad Ahmad Baraas Baraas(Bali). (Bali).Sekretaris SekretarisRedaksi: Redaksi:Fachrul FachrulRatzi. Ratzi.
2
Tajuk
Rendahnya Perlindungan WNI Sungguh prihatin mendengar kabar bahwa sekitar 100 remaja warga negara Indonesia (WNI) ditahan di penjara dewasa Australia. Kabar itu datang dari media Australia The Sydney Morning Herald dan Australia News Network, Senin (17/10). Mereka umumnya berusia 13 tahun dan berasal dari kawasan timur Indonesia. Mereka bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) dan dituduh telah membantu imigran gelap asal Afghanistan dan Pakistan memasuki perairan Australia secara ilegal. Penahanan anak-anak Indonesia di sel dewasa mendapat kecaman dari berbagai kalangan di Australia. Kendati kemudian hal itu dibantah oleh kedutaan besar Australia, namun pemberitaan itu menunjukkan bahwa betapa minimnya perhatian Pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri. Saat ini, kita sedang menantikan kabar dari Tuti Tursilawati, TKI asal Majalengka, Jawa Barat, yang sedang bekerja di Arab Saudi. Ia dikabarkan telah membunuh majikannya sehingga pengadilan setempat memutuskannya dengan vonis hukum pancung, seperti yang dialami Ruyati, beberapa waktu lalu. Kasus Tuti, kini sedang diupayakan penyelesaiannya oleh Tim Satgas TKI yang dipimpin Maftuh Basyuni. Sebelumnya, kita sudah mendengar banyaknya TKI di negara lainnya, seperti Malaysia, Filipina, Korea, Jepang, Hong Kong, yang bernasib sama, yakni menanti vonis pengadilan setempat. Banyaknya warga negara Indonesia yang bernasib malang itu, menunjukkan bahwa perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri sangat minim. Tapi, dibandingkan negara-negara lain tujuan TKI, Arab Saudi dan Malaysia merupakan dua negara favorit. Namun, akibatnya di kedua negara ini pula, tercatat paling banyak TKI yang terlantar bahkan mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Mereka disiksa, disetrika, disetrum, hingga diperkosa, dan akhirnya dibunuh. Sudah puluhan tenaga kerja wanita (TKW) yang terpaksa pulang ke kampung halaman hanya tinggal nama. Sebagian, bahkan harus mengalami cacat fisik seumur hidup. Mereka yang berhasil melarikan diri dari cobaan pemerkosaan oleh majikan atau anak majikan, terpaksa terlunta-lunta di kolong jembatan Kandahar, Arab Saudi. Pada awal Mei 2011 lalu, tercatat ada 2.349 orang WNI dan sebagian besar TKI dipulangkan ke Tanah Air. Sebagian karena tak kuat menghadapi siksaan oleh majikannya, sebagian lagi WNI yang melebihi izin tinggal (overstay) di Arab Saudi. Ketika minim pemberitaan soal TKI atau WNI yang terlunta-lunta di kolong jembatan Kandahar, kita justru prihatin dengan tersesatnya puluhan jamaah calon haji di Tanah Suci. Keasyikan berjalan-jalan di Tanah Suci, mereka lupa untuk pulang ke pemondokan, tempat mereka tinggal sementara. Minimnya perhatian petugas, rendahnya kemampuan berbahasa Indonesia para jamaah calon haji tersebut, serta faktor usia yang sudah lanjut membuat mereka mudah tersesat. Untuk itu, kita sangat berharap, pemerintah, dalam hal ini petugas ibadah haji di Tanah Suci, benar-benar mengawasi dan melindungi mereka. Sebab, bukan tak mungkin, nasib mereka akan semakin lebih buruk seperti pengemis atau gelandangan. Kita mengimbau kepada pemegang kebijakan di negeri ini untuk benar-benar menjaga dan memberikan perlindungan yang maksimal pada warga Indonesia yang ada di luar negeri. Bila pemerintah kita sendiri tak mau peduli dengan urusan warganya, apalagi negara lain. I
:: suarapublika :: RUU Zakat Pertanyaan dari Warga Potensi penghimpunan dana zakat di Indonesia hingga tahun 2011 diprediksi dapat mencapai Rp 217 triliun. Hal itu bukanlah angan-angan belaka, karena pada tahun 2010 lalu, dana zakat yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat mencapai angka di atas Rp 1 triliun. Begitu besarnya potensi dana zakat dari masyarakat Indonesia, hingga akhirnya banyak pula kalangan yang ingin terjun ‘mencicipi’ potensi zakat itu. Berkembangnya pengelolaan zakat pun akhirnya dirasakan pula oleh para penyelenggara negara. Alih-alih ingin mengatur pengelolaan zakat, komisi VIII DPR RI pun menyusun RUU tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan penjelasan Ahmad Rubai, salah satu anggota Panja RUU Zakat yang disampaikan saat seminar gelombang ketiga peradaban zakat oleh Dompet Dhuafa (17/10) menyatakan bahwa RUU ini akan menjadi penguatan bagi lembaga zakat. Meskipun RUU ini lahir untuk menguatkan lembaga zakat, tetap saja muncul beragam respons dari masyarakat. Respons yang paling umum adalah munculnya stigma bahwa pengelolaan zakat nantinya akan bersifat sentralisasi ke pusat. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, karena pada salah satu butir rancangan menyebutkan bahwa pengelolaan zakat secara nasional akan dilakukan di bawah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan lembaga-lembaga amal zakat yang sudah ada sebelum lahirnya UU ini. Nestiyanto Hadi Mahasiswa Biologi Universitas Indonesia
Order di Solaria Kelamaan Pada hari Ahad beberapa waktu yang lalu, saya dan keluarga makan malam di restoran Solaria Plaza Semanggi. Pada hari itu, saya benar-benar mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan karena saya harus menunggu lebih lama daripada pelanggan yang lainnya untuk mendapatkan pesanan saya. Pesanan saya baru diantarkan ke meja ketika semua pesanan yang keluar terlebih dahulu telah habis dimakan. Saya tidak tahu mengapa hal seperti itu bisa terjadi, apa karena kehabisan bahan makanan atau karena tidak teliti membaca pesanan pelanggan. Tolong hal-hal kecil seperti itu diperhatikan agar pelayanan menjadi lebih baik lagi di lain waktu. Indah Setia Putri Mahasiswa Psikologi Universitas Bina Nusantara
Butuh Ketegasan Pemerintah Menindak Kriminalitas di Angkutan Umum Kejahatan di angkutan umum belakangan ini semakin meningkat sehingga sangat merisaukan para pengguna angkutan umum, khususnya bagi kaum wanita. Itu karena kejahatan di dalam angkutan umum pada umumnya yang menjadi target utama dari pelaku tindakan kriminal adalah kaum wanita. Itu bisa kita lihat dari tindakan-tindakan kejahatan di angkutan umum yang sudah terjadi selama ini. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak keamanan harus bekerja sama dan bertindak lebih tegas dalam menangani tindakan kejahatan di angkutan umum. Selain tindakan yang sudah ada, perlu juga mewajibkan para sopir angkutan umum menggunakan identitas diri yang jelas. Eu Rizky Dayana Jl Cendrawasih Raya No 126 Kel Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Penerbit: PT Republika Media Mandiri. Alamat Redaksi: Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510, Alamat Surat: PO Penerbit: PT Mandiri. Alamat Jl. Raya Jakarta 12510, Alamat Surat: PO Box 1006/JKS-Jakarta 12010. Tel: 021-780.3747 (Hunting), Fax:Buncit 021-780.0649 (Seluruh Bagian). Redaksi: Penerbit: PTRepublika RepublikaMedia Media Mandiri. AlamatRedaksi: Redaksi: Jl.Warung Warung Buncit RayaNo. No.37, 37, Jakarta 12510,Fax Alamat Surat:021PO Box 1006/JKS-Jakarta 12010. (Hunting), Fax: 021-780.0649 (Seluruh Fax Redaksi: 798.3623, E-mail:
[email protected]. Bagian Iklan: Jl. Warung Buncit Raya No. Bagian). 37, Jakarta Tel:021021Box 1006/JKS-Jakarta 12010. Tel: Tel: 021-780.3747 021-780.3747 (Hunting), Fax: 021-780.0649 (Seluruh Bagian). Fax12510. Redaksi: 021798.3623, E-mail:
[email protected]. Bagian Iklan: Buncit 37, 021794.4693, Fax: 021-798.1169. Sirkulasi dan Langganan: Tel: 021-791.98441, 021-791.98442. Online: 798.3623, E-mail:
[email protected]. Bagian Iklan: Jl. Jl. Warung Warung Buncit Raya Raya No. No.Fax: 37, Jakarta Jakarta 12510. 12510. Tel: Tel: 021794.4693, Fax: dan Langganan: 021-791.98441, Fax: Online: http://www.republika.co.id. AlamatSirkulasi Perwakilan: Jl. LLTel: RE Martadinata No. 126 Tel:021-791.98442. 022-420.7671, 420.7672, 794.4693, Fax: 021-798.1169. 021-798.1169. Sirkulasi danBandung: Langganan: Tel: 021-791.98441, Fax: 021-791.98442. Online: http://www.republika.co.id. Alamat Perwakilan: LL RE Martadinata No. 126 420.7675, Fax: 022-426.2898, Jl. PerahuJl. No. Baru, Tel: 566028, 420.7672, Fax: 0274http://www.republika.co.id. AlamatYogyakarta: Perwakilan:Bandung: Bandung: Jl. LL4, REKota Martadinata No.0274-544.972, 126Tel: Tel:022-420.7671, 022-420.7671, 420.7672, 420.7675, Fax: 022-426.2898, Yogyakarta: Jl. Perahu No. 4, Kota Baru, Tel: 0274-544.972, 566028, Fax: 541.582, Surabaya: Jl. Barata Jaya No. 51, Tel: 031-501.7409, Fax: 031-504.5072. 420.7675, Fax: 022-426.2898, Yogyakarta: Jl. Perahu No. 4, Kota Baru, Tel: 0274-544.972, 566028, Fax: 02740274541.582, 541.582,Surabaya: Surabaya:Jl. Jl.Barata BarataJaya JayaNo. No.51, 51,Tel: Tel:031-501.7409, 031-501.7409,Fax: Fax:031-504.5072. 031-504.5072. Direktur Utama: Erick Thohir. Direktur Utama: Thohir. Wakil Direktur Utama: Daniel Wewengkang. Direktur Pemberitaan: Ikhwanul Kiram Mashuri, Direktur Operasional: Direktur Utama:Erick Erick Thohir. Wakil Direktur Utama: Direktur Pemberitaan: Kiram Operasional: Tommy Tamtomo. GM Daniel Keuangan: Didik Irianto. GM Marketing danIkhwanul Sales: Yulianingsih.Manajer Iklan:Indra Wisnu Wakil Direktur Utama: Daniel Wewengkang. Wewengkang. Direktur Pemberitaan: Ikhwanul Kiram Mashuri, Mashuri, Direktur Direktur Operasional: Tommy Tamtomo. GM Keuangan: Didik GM Marketing dan Yulianingsih.Manajer Wisnu Wardhana. Manajer Produksi: Nurrokhim. Manajer Sirkulasi: Darkiman Ruminta. Manajer Keuangan:Iklan:Indra Hery Setiawan. Didik Irianto. Irianto. GM Marketing dan Sales: Sales: Yulianingsih.Manajer Iklan:Indra Wisnu Tommy Tamtomo. GM Keuangan: Wardhana. Wardhana.Manajer ManajerProduksi: Produksi:Nurrokhim. Nurrokhim.Manajer ManajerSirkulasi: Sirkulasi:Darkiman DarkimanRuminta. Ruminta.Manajer ManajerKeuangan: Keuangan:Hery HerySetiawan. Setiawan. Harga Langganan: Rp. 69.000 per bulan, harga eceran Pulau Jawa Rp 2.900. Harga Eceran Luar Jawa: Rp. 4.000 per Harga Langganan: 69.000 per bulan, eceran Pulau Jawa 2.900. Harga Eceran Luar Jawa: Rp. eksemplar (tambahRp. ongkos kirim). Bank a.n PT Republika Media Mandiri: BSM, Cab. Warung Buncit, Harga Langganan: Rp. 69.000 perRekening bulan,harga harga eceran Pulau JawaRp Rp 2.900. Harga Bank Eceran Luar Jawa: Rp.4.000 4.000per per eksemplar (tambah kirim). Rekening a.n PT Mandiri: BSM, Cab. Buncit, No. Rek. 0030113448 ( Bank Mandiri, Cab.Bank Warung No. Rek.Media 1270004240642 ( Bank Cab. Warung Buncit, eksemplar (tambahongkos ongkos kirim). Rekening Bank a.nBuncit, PTRepublika Republika Media Mandiri:Bank Bank BSM,Lippo, Cab.Warung Warung Buncit, No. Rek. 0030113448 ( Bank Mandiri, Warung Buncit, No. Rek. 1270004240642 ( Bank Lippo, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 727.30.028988 ( Bank BCA, Cab. Graha Inti Fauzi, No. Rek. 375.305.666.8. No. Rek. 0030113448 ( Bank Mandiri, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 1270004240642 ( Bank Lippo, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 727.30.028988 ( (Bank BCA, Cab. Graha Surat Izin Usaha Penerbitan Menpen No. 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992, No. Rek. 727.30.028988 BankPers: BCA,SK Cab. GrahaInti IntiFauzi, Fauzi,No. No.Rek. Rek.375.305.666.8. 375.305.666.8. Surat Izin Pers: SK No. 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992, Anggota Serikat Penerbit Surat Anggota No. 163/1993/11/A/2002. Surat IzinUsaha UsahaPenerbitan Penerbitan Pers:Kabar: SKMenpen Menpen No.SPS 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992, Anggota AnggotaSerikat SerikatPenerbit PenerbitSurat SuratKabar: Kabar:Anggota AnggotaSPS SPSNo. No.163/1993/11/A/2002. 163/1993/11/A/2002.
nasional
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011 WIDODO S JUSUF/ANTARA
Kepemimpinan Nasional Lemah
Nashih Nashrullah
Tokoh agama menyampaikan surat terbuka kepada rakyat.
PEROMBAKAN KABINET: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Wakil Presiden Boediono berjalan menuju podium untuk mengumumkan hasil perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/10) malam.
Dana ke Kemenkeu Lewat Sindu Malik Muhammad Hafil JAKARTA — Salah seorang tersangka kasus suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Dharnawati, tetap dengan pernyataannya soal aliran dana proyek itu ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, Kemenkeu mendapatkannya aliran dana dari mantan pejabat Kemenkeu, Sindu Malik. “Kalau (aliran dana) ke Kemenkeu kan dari Pak Sindu Malik,” kata Dharnawati sebelum menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (18/10). Selain menyebut Kemenkeu sebagai salah satu pihak penerima aliran dana, Dharnawati juga kembali menyebutkan bahwa aliran dana itu sampai ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dia mengatakan, aliran dana itu disampaikan lewat orang yang dikenal pimpinan Banggar Tamsil Linrung, yaitu Iskandar Prasodjo alias Acoz. “Pokoknya, tetap kunci kasus ini ada di Pak Sindu dan Pak Acoz.” Setelah pemeriksaannya
kemarin, Dharnawati menyampaikan, berkas pemeriksaan dirinya sebagai tersangka kasus suap dana PPIDT akan lengkap (P-21) pekan depan. “Pekan depan, mudah-mudahan (berkas) sudah selesai.” KPK memastikan bahwa uang Rp 100 juta yang disita KPK dari kediaman Sindu Malik di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, beberapa waktu lalu, bukanlah miliknya. “Bukan milik Pak Sindu, milik seseorang,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di kantornya. Namun, Johan tak mengungkap identitas seseorang yang dimaksudnya itu. Dia mengungkapkan, uang itu sudah dikembalikan pekan lalu lantaran tak terkait dengan kasus suap PPIDT yang tengah disidik KPK. Selain mengembalikan uang itu, KPK juga mengembalikan brankasnya. “Brankas kita buka tidak ada kaitannya dengan itu (kasus suap),” ujarnya. Brankas itu, ungkap Johan, juga berisi uang dalam jumlah yang tidak begitu banyak. Sementara untuk dokumen yang KPK sita dari penggeledahan di rumah susun dan rumah Sindu, pekan lalu, kata Johan, tetap disita KPK karena terkait kasus suap yang tengah mereka sidik. ■ ed: dewi mardiani
33 Petani Garam Jadi Tersangka PAMEKASAN — Pelapor kasus perusakan kincir angin milik petani garam di lahan Tambak Garam di Desa Pandan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berganti status menjadi tersangka. Sebanyak 33 petani garam kini ditetapkan tersangka oleh aparat kepolisian dari jajaran Polres Pamekasan dalam kasus penyerobotan lahan tambak garam di sana. “Mereka sudah kami panggil dan sebagian telah diperiksa penyidik,” kata Kasat Reskrim Polres AKP Moh Nur Amin di Pamekasan, Selasa (18/10). Dalam surat panggilan Nomor: SPGL/1046/x/2011/Satreskrim, tertanggal 13 Oktober 2011 yang disampaikan kepada para petani itu, mereka dinyatakan melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Penyerobotan Tanah. Tanah itu adalah milik PT Garam. Kemarin, tiga dari 33 tersangka itu diperiksa. Mereka adalah Hasan, Munaji, dan Achmad. Semuanya warga Desa Pandan, Kecamatan Galis, Pamekasan. Juru bicara petani garam dari Komite Hak Asasi Manusia (KP-HAM) Zainal Bakri membenarkan penetapan ke-33 tersangka itu. Dia menyatakan, pemeriksaan kepada 33 petani itu dilakukan secara bergantian, yakni setiap hari sebanyak tiga orang. “Kami tidak mengerti apa yang menjadi dasar polisi menetapkan ke-33 petani ini sebagai tersangka.” Dijelaskannya, ke-33 petani garam itu sebenarnya pelapor atas kasus perusakan kincir angin milik petani di lahan Tambak Garam di Desa Pandan. Selain itu, petani menggarap lahan milik PT Garam
karena kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan, DPRD Jatim, dan DPR telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan saat itu. Zainal mengakui, lahan garapan para petani itu adalah milik PT Garam. “Tapi, yang perlu dipahami bahwa tanah itu sudah disepakati agar bisa digarap petani berdasarkan tanpa akad sewa, melainkan dengan akad bagi hasil.” Dia menambahkan, selaku pendamping petani, pihaknya tetap siap melakukan pendampingan guna menghadapi proses hukum para petani itu. Sebelumnya, para petani itu mendesak kepolisian untuk mengusut perusakan 39 unit kincir angin yang diduga dilakukan PT Garam, Sabtu (15/10). Laporan itu disampaikan mereka pada 6 Agustus 2011. Menurut Zainal, polisi sudah mengetahui bahwa perusak kincir angin itu adalah lima oknum dari PT Garam. Secara terpisah Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Moh Nur Amin mengatakan, lambatnya penyidikan kasus itu karena polisi hati-hati dalam melakukan penyidikan. “Yang jelas penyidikan sampai saat ini tetap berjalan,” kata Moh Nur Amin saat itu. Sebelumnya, pihak PT Garam sendiri mengakui mereka memang mencabut kincir angin milik petani dengan alasan karena mereka menggarap lahan yang bukan miliknya. Akan tetapi, perusahaan ini membantah jika dikatakan telah melakukan perusakan sebagaimana yang dilaporkan ke Mapolres Pamekasan. ■ antara ed: dewi mardiani
JAKARTA — Tokoh lintas agama menyatakan keprihatinannya atas situasi dan kondisi bangsa dan negara saat ini. Menurut mereka, kepemimpinan nasional saat ini lemah. Hal itulah yang menjadi penyebab memburuknya keadaan berbangsa dan bernegara belakangan ini. “Penyebab utamanya adalah kepemimpinan nasional yang lemah. Akibatnya, tidak ada permasalahan fundamental bangsa dan negara yang diselesaikan secara tuntas,” kata mantan Ketua Umum Muhammadiyah Syafii Ma’arif saat membacakan pernyataan bersama para tokoh lintas agama di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/10). Syafii Maarif yang kerap disapa Buya itu mengatakan, tokoh agama mempunyai ke-
wajiban melaksanakan tugas keagamaan dan pendidikan untuk umat sebaik-baiknya. Tetapi, dalam konteks kepemimpinan, menurutnya, sulit ditemukan nilai-nilai unggul kepemimpinan di tingkat elite. Lemahnya kepemimpinan nasional, disinyalir menjadi penyebab utama tidak tuntasnya sejumlah persoalan. Berbagai masalah bangsa, kata dia, hingga saat ini tidak bisa ditanggulangi. Keadaan lainnya, korupsi merajalela, pelanggaran hak asasi manusia, dan hilangnya keadilan, serta semakin meningkatnya penderitaan rakyat karena beban biaya untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok yang terus meningkat. Syafii mengungkapkan, mereka berulang kali memberikan imbauan moral kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi saat ini. Bahkan, untuk menyikapi kepemimpinan Indonesia saat ini, sambungnya, “Kami ingin menyatakan telah kehabisan katakata yang dapat disampaikan sebagai bentuk imbauan mo-
ral. Sulit sekali menemukan nilai-nilai unggul kepemimpinan yang secara nyata memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.” Menurut dia, ada tujuh butir penting yang akan disampaikan. Dari ketujuh butir itu, di antaranya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kerusakan lingkungan, dan tiadanya visi ke depan. Ketujuh butir seruan itu dituangkan dalam tajuk besar, Surat Terbuka Kepada Rakyat. Seruan itu disampaikan agar ada perbaikan penting yang segera dapat diambil oleh para pemimpin negara.
Ajak rakyat Dia lantas mengajak segenap elemen bangsa untuk menyelesaikan persoalan bangsa secara kolektif. Optimisme perlu terus dibangun untuk masa depan dengan tidak menutup mata atas berbagai soalan bangsa. “Mari akhiri krisis ini bersama-sama,” ajaknya. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur ini mengatakan, lang-
kah perbaikan itu bisa diupayakan salah satunya dengan membenahi pendidikan. Menurutnya, pemerintah mesti membuka akses pendidikan mengingat masih dijumpai banyak anak putus sekolah. Dia juga meminta pemerintah pula memperhatikan nasib para guru swasta yang terkesan dianaktirikan. “Padahal, sudah menjadi kewajiban negara membantu mereka.” Ia menegaskan, seruan ini bukan kekuatan politik, melainkan murni sebagai suara moral. Tujuannya untuk menggugah masyarakat agar jangan pesimistis. Optimisme perlu terus dibangun untuk masa depan dengan tidak menutup mata atas berbagai persoalan bangsa. Para tokoh menilai, hanya rakyatlah yang bisa memperbaiki kondisi saat ini. “Kami mengajak rakyat dan semua pihak bekerja sama untuk segera mengakhiri situasi ini sesuai semangat konstitusi kita,” kata Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Mgr Martinus D Situmorang.
3
Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia Pendeta Andreas Yewangoe dalam pernyataan bersama tersebut mengungkapkan, telah cukup lama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan berbagai tokoh nasional mengatakan berada di garis depan untuk memberantas korupsi. Namun kenyataannya, korupsi politik tetap merajalela. Gurita korupsi dari hulu ke hilir melibatkan pejabat kementerian, anggota DPR, para penegak hukum, partai politik, pengusaha, dan sebagainya. Pernyataan sikap itu ditandatangani oleh Martinus, Syafii Ma’arif, Pendeta Andreas Yewangoe, Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Salahudin Wahid, agamawan dan budayawan Frans Magnis Susesno, Bikhu Sri Panyavaro Mahathera, Ida Pedande Sebali Tianyar Arimbawa, dan Djohan Effendi. Selain itu, juga tampak aktivis relawan tokoh lintas Agama Effendi Ghazali dan aktivis HAM Usman Hamid. ■ antara ed: dewi mardiani
nasional
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011
4
Oknum MA Diduga Bekingi Ramlan KY meminta hakim perkara Mochtar Mohammad itu mundur. JAKARTA — Lolosnya Ramlan Comel dalam seleksi hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diduga karena ada oknum di Mahkamah Agung (MA) yang berada di belakangnya. MA diminta menelusuri di internal mereka atas lolosnya mantan terdakwa dalam seleksi hakim Pengadilan Tipikor ini. “Harus ditelusuri apakah ada pejabat MA yang sengaja meloloskan dan menjadi backing Ramlan,” kata peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, Selasa (18/10). Donal juga menyarankan agar MA tidak kejar target dan melakukan seleksi asalasalan dalam memilih hakim, sebagai dampak dibukanya Pengadilan Tipikor di 33 provinsi. Jika hal itu terjadi, sangat mungkin lolosnya Ramlan bisa terulang. Karena itu, ICW meminta MA agar jangan malu-malu menggandeng KY untuk melakukan pengawasan hakim dan pelaksanaan seleksi rekrutmen hakim. “Opsi rasional, jadikan KY partner, dan telusuri setiap calon hakim secara mendalam agar tidak terulang kasus bebasnya koruptor.” Pihak MA mengaku kecolongan atas kasus Ramlan. Juru Bicara MA Hatta Ali mengaku, pihaknya baru tahu kalau Ramlan ternyata sudah pernah di sidang di PN Pekanbaru dengan dakwaan tindak pidana korupsi. Jika saat melamar pihaknya mengetahui kalau Ramlan Comel pernah menjadi
terdakwa maka ia akan langsung gugur karena tidak memenuhi persyaratan. Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) kemarin mendesak Ramlan Comel, yang memutus bebas perkara Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Mohammad, untuk mengundurkan diri. Wakil Ketua KY Jaja Ahmad Jayus meminta Ramlan Comel untuk sadar diri dan tidak lagi mengabdi sebagai hakim. Ia juga menyarankan agar masalah itu menjadi pertimbangan MA untuk memberhentikan secara tetap Ramlan Comel. “Secara normatif memang tidak ada yang salah, tapi secara moral harusnya jadi bahan rekomendasi MA untuk memberhentikannya,” kata Jaja di kantor KY, Selasa (18/10). KY tidak mau disalahkan dengan lolosnya Ramlan dalam seleksi hakim ad hoc Tipikor Bandung. Menurut Ramlan, pihaknya sudah melakukan analisis dan penelusuran terkait latar belakang Ramlan Comel. Karena tidak ada protes dari masyarakat, KY tidak mengetahui jika Ramlan menyembunyikan statusnya divonis dua tahun penjara dalam perkara korupsi dana overhead PT Bumi Siak Pusako senilai Rp 1,8 miliar.
Pelanggaran KUHAP Hasil penelitian KY bersama elemen jejaring perguruan tinggi terhadap putusan hakim telah menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terhadap hukum acara. Wakil Ketua KY Jaja Ahmad Jayus saat konferensi pers di Jakarta, kemarin, menyebutkan, berdasarkan penelitian putusan hakim pada 2009-2011 telah
disimpulkan berbagai pelanggaran hakim berdasarkan aspek ketaatan terhadap hukum acara, ada lima pelanggaran. Pertama, masih ditemukannya sejumlah terdakwa yang tidak didampingi oleh penasihat hukum. “Padahal, jika dilihat dari ancaman hukumannya, keberadaan penasihat hukum ini diprasyaratkan dalam KUHAP,” kata Jaja jayus. Kedua, lanjutnya, ditemukan indikasi putusan-putusan yang tidak proporsional dalam memuat pertimbangan para pihak. Ketiga, katanya, masih ditemukan kurangnya elaborasi hakim terhadap keterangan saksi kunci yang dapat mengungkap fakta hukum yang mencerminkan kebenaran material. Keempat, masih ada putusan pengadilan tinggi terlihat ada ketidakjelasan sikapnya terhadap pelanggaran prosedural menurut KUHAP yang sebenarnya diancam dengan hukuman pembatalan. Kelima, masih ditemukan pembacaan putusan dengan musyawarah hakim pada tanggal yang sama. “Sekalipun ini bukan pelanggaran hukum acara, namun kesan ketergesaan tidak bisa dihindari,” kata Jaja. Dosen Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Joko Priyono, peneliti yang digandeng KY, menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian tersebut pihaknya meneliti 357 putusan. Pada 2009 diteliti sebanyak 105 putusan pengadilan negeri untuk perkara pidana perdata, 2010 sebanyak 100 putusan pengadilan negeri untuk perkara pidana perdata, dan 2011 diteliti 152 putusan pengadilan tinggi untuk perkara pidana perdata. ■ c13/antara ed: joko sadewo
WIHDAN HIDAYAT
UJI MATERI UU MK: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD memimpin sidang putusan uji materi UU MK di gedung MK, Jakarta, Selasa (18/10). MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi atas Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 tentang MK, yang diajukan sejumlah akademisi.
Kewenangan KPK Diminta Diperkuat JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan jadi lembaga yang mampu melakukan pemberantasan korupsi di negara ini. Karena itu, sejumlah tokoh masyarakat meminta agar institusi itu memiliki kewenangan yang kuat dan pimpinannya merupakan figur yang bersih dan berintegritas tinggi. “Kewenangan KPK harus kuat, tapi sebagai lembaga ad hoc, KPK juga harus memberi pembelajaran kepada kejaksaan dan kepolisian agar turut memiliki kinerja yang baik,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Djuwana di Jakarta, Selasa (18/10). Selain Hikmahanto, permintaan serupa disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang juga anggota Komisi Etik KPK Syafii Maarif, Aktivis sosial media Iwan Pilliang, Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, dan politikus PPP
Zain Badjeber dalam diskusi PPP Mendengar dengan tema “KPK Dibubarkan atau Diperkuat”. Menurut Hikmahanto, KPK juga harus dipimpin oleh orang-orang yang bersih, berintegritas tinggi, serta memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Meskipun untuk mencari orang-orang dengan persyaratan demikian itu tidak mudah, pemilihan calon pimpinan KPK yang tengah bergulir di DPR jadi peluang untuk mendapatkan orang-orang yang diharapkan mampu membawa KPK dengan performa yang kuat. “Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK harus benar-benar jeli dalam menjaring calon pimpinan KPK, jangan sampai memilih orangorang yang mencari kerja,” katanya. Menurut dia, kalau Pansel Capim KPK sampai memilih orang yang mencari kerja, maka KPK bisa bias. Soalnya,
kata dia, orang itu bisa melakukan kompromi dan bukan tidak mungkin, malah menjual hukum. Iwan Pilliang berpendapat sama dengan Hikmahanato. Menurutnya, kinerja KPK saat ini belum maksimal dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dia berharap agar KPK pada periode mendatang bisa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Dia menilai, tidak maksimalnya kinerja KPK saat ini karena adanya hubungan baik dengan orang-orang tertentu. Pada saat orang-orang itu berperkara dan ditangani KPK, maka muncullah rasa sungkan. Dari pandangan Ray Rangkuti, selain belum maksimal kinerjanya, KPK saat ini masih memiliki banyak kelemahan yang menghambat institusi itu memenuhi harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, banyak kasus-kasus besar yang tidak ditangani KPK seperti
kasus Bank Century dan tidak tuntasnya penanganan kasus cek pelawat saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. Selain itu, dia juga berpendapat agar partai politik jangan hanya berharap KPK memiliki kinerja yang baik. Dia menyarankan agar partai politik juga berbenah diri dalam membersihkan internal partainya. “Partai politik juga harus melakukan pembersihan kadernya ke dalam. Selama partai politik belum bersih, selama itu juga KPK masih dibutuhkan.” Tokoh PPP Syafii Maarif mengaku bahwa PPP sebagai partai yang mendorong lahir nya KPK. Namun, setelah KPK lahir, praktik korupsi tidak berubah dan bahkan lebih marak dibandingkan pada era orde baru. “KPK hanya diam saja, tidak ada suaranya dalam pemberantasan korupsi,” tambahnya. ■ antara ed: dewi mardiani
PENGUMUMAN SURAT TERBUKA KEPADA RAKYAT: Tokoh Lintas Agama, KH Salahuddin Wahid (kiri) dan Bikkhu Sri Panyavaro Mahathera memberikan ‘Surat Terbuka Kepada Rakyat’ kepada korban kekerasan di Papua dan anak TKI yang terancam hukuman mati di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/10).
Proporsional Terbuka Mulai Ditinggalkan Erdy Nasrul, Mansyur Faqih JAKARTA — Sistem proporsional terbuka mulai ditinggalkan negara-negara di dunia karena terlalu banyak menelan biaya. Sistem ini dinilai tidak mampu melahirkan anggota dewan yang berkompeten. Data Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menunjukkan dari 62 negara di dunia, 35 di antaranya sudah beralih ke sistem proporsional tertutup agar partai lebih solid di parlemen. Sisanya, hanya 27 negara yang masih menyepakati sistem proporsional terbuka. Dia mengatakan, sistem terbuka ini hanya mengandalkan popularitas dan uang yang banyak. “Hanya calon yang memiliki itu yang bakal lolos dalam pemilu,” ungkap pengamat politik dari Perludem, Didik Supriyanto, saat di-
hubungi, Selasa (18/10). Dia mengatakan, sistem terbuka membuat calon wakil rakyat mengeluarkan biaya lebih besar. Uang diberikan kepada pemilih, kemudian petugas pemilu dan partai. Sistem ini pada akhirnya membuat pemilu hanya diramaikan oleh calon anggota dewan dari keluarga-keluarga yang kaya raya. Si bapak ikut mencalonkan, begitu juga istri, dan saudara-saudaranya. “Ini justru membangun oligarki dan menghasilkan wakil rakyat yang feodal,” jelasnya. Kinerja parlemen akhirnya menururn. DPR periode 20042009, misalkan, berhasil menyetujui 30-40 rancangan undang-undang. Sementara itu, DPR saat ini hanya mampu menyetujui 15-20 rancangan undang-undang. “Hasil kinerja menurun seratus persen akibat sistem proporsional terbuka ini,” jelasnya. Berbeda dengan Perludem,
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow, justru menilai usulan untuk menggunakan kembali sistem pemilihan proporsional tertutup pada pemilu mendatang melanggar konstitusi. Sistem proporsional tertutup telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, menggunakan sistem pemilihan terbuka dengan suara terbanyak memiliki beberapa konsekuensi, terutama potensi merusak konsolidasi partai. Pasalnya, sistem proporsional terbuka membuat corang yang telah berjasa mengelola partai dan punya kualitas bisa tidak masuk ke parlemen. Namun, jika saat ini semua partai fokus memperkuat sistem proporsional terbanyak, hal ini bisa diatur dari sekarang. Sehingga, tidak terjadi rivalitas di antara calon dan tidak mengganggu konsolidasi partai. ■ ed: joko sadewo
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menyeleksi 8 (delapan) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan akan melakukan Fit and Proper Test. Untuk memenuhi asas keterbukaan dan pertanggungjawaban publik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta kepada masyarakat luas dengan identitas jelas untuk memberikan masukan terhadap Calon-calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut : NO
NAMA CALON PIMPINAN KPK
PEKERJAAN/JABATAN
1.
Dr.Bambang Widjojanto.
Anggota Komisi Hukum Bapenas untuk penerapan dan harmonisasi UNCAC tahun 2008 – 2010
2.
Dr.Yunus Husein,S.H., LL.M.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
3.
Abdullah Hehamahua, S.H.,M.M.
Penasehat KPK tahun 2005 – sekarang
4.
Handoyo Sudradjat, AK.
Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Tahun 2008 – sekarang
5.
Dr.Abraham Samad,S.H..,M.H.
Advokat
6.
Zulkarnain, S.H.,M.H.
Staf Ahli Jaksa Agung RI (2010 – sekarang)
7.
Adnan Pandu Praja, S.H..,Sp.N.,LL.M
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2006 – 2011 (2 Periode)
8.
Irjen Pol (Purn) Drs.Aryanto Sutadi, M.H., M.Sc.
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa BPN RI (2010 – sekarang)
Masukan secara tertulis disampaikan kepada Sekretariat Komisi III DPR-RI, Gedung Nusantara II Paripurna, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta – 10270. Telp. (021) 5715.566 / 5715.864; Faks. (021) 5715.566, / e-mail:
[email protected]. Jakarta, 19 Oktober 2011 PIMPINAN KOMISI III DPR RI Ttd. DR. BENNY K HARMAN, SH DR.H.AZIZ SYAMSUDDIN, SH FAHRI HAMZAH, SE IR.TJATUR SAPTO EDY, MT
(KETUA) (WAKIL KETUA) (WAKIL KETUA) (WAKIL KETUA)
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011
5
AGUNG SUPRIYANTO
cuaca Jeddah 42°C Cerah Angin: Selatan pada 3 km/j Kelembaban: 15%
Makkah 42°C Cerah Angin: Selatan pada 3 km/j Kelembaban: 15%
Madinah 37°C Cerah Angin: Tenggara pada 11 km/j Kelembaban: 9%
jadwal keberangkatan Kamis, 20 Oktober 2011 Per Embarkasi BERTEMU KELUARGA:
Sepasang jamaah calon haji menyempatkan bertemu keluarganya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (18/10). Selanjutnya, jamaah tersebut akan terbang ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (19/10).
Jamaah Protes Bus Shuttle
Muhamamd Subarkah dari Makkah
Jamaah diminta tidak segera pulang begitu shalat Isya selesai. MAKKAH — Para jamaah yang tinggal di pondokan dengan jarak 2.000 meter hingga 2.500 meter dari Masjidil Haram memprotes layanan bus shuttle. Mereka mengatakan, selama ini layanan tetap belum maksimal karena masih antre cukup lama. “Semenjak datang, bus terlihat kurang. Hanya satu hari saja yang lancar. Setelah itu, berdesak-desakan. Bahkan, hari ini setelah shalat Isya harus antre hingga dua jam,” kata Jarwo, jamaah asal Magelang, Jawa Tengah, Selasa (18/11). Menurut dia, pihaknya terus bertanya-tanya mengapa jumlah bus selalu kurang, terutama setiap kali pulang dari
Masjidil Haram. Selain berdesak-desakan, para jamaah juga harus berebut untuk naik ke bus. “Kasihan para ibu dan orang tua. Mereka ikut rebutan naik ke bus. Ini menjadi masalah bagi mereka yang sakit atau naik kursi roda. Akan semakin susah saja,” katanya. Kondisi terparah dari kekurangan armada angkutan bus terjadi selepas shalat Isya, Selasa (18/10). Saat itu, hanya empat bus yang melayani para jamaah. Akibatnya, terjadi tumpukan penumpang di Terminal Bab Ali (Maulid Nabi) yang menjadi tempat naik dan turunya para jamaah yang berasal dari wilayah Mahbaz Jin. Beberapa jamaah sempat terjatuh ketika berebut naik bus. Seorang di antaranya dimasukan ke ambulans dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Beberapa petugas pelayanan jamaah Indonesia yang berada di tempat itu juga panik ketika jumlah penumpang yang menunggu angkutan menjadi membeludak. Apala-
gi, mereka oleh petugas keamanan Saudi terus ditahan di pintu masuk. Alasan mereka takut kalau ada penumpang yang nyelonong sehingga tertabrak bus. “Para jamaah protes kepada kami. Tapi, kami jelaskan bahwa soal ini ada di pihak pengelola angkutan yakni Saptco. Saya tidak tahu mengapa bus sampai berkurang,” kata seorang petugas layanan jamaah haji Indondi Daerah Kerja Makkah. Untungnya, lanjut Badrun, situasi ruwet itu berhasil segera ditangani. Tak lebih dari tiga menit kemudian kekisruhan bisa terurai. Satu persatu jamaah bisa naik ke bus kembali. Ini terjadi setelah armada bus ditambah. “Kami tidak tahu mengapa bus yang dioperasikan Saptco kini tinggal empat buah. Padahal, pada hari-hari pertama ketika jamaah masih jarang di Makkah, mereka dilayani sembilan bus,” kata Badrun. Manajer Bus Saudi Public Transportation Company (Sapt-
AGUNG SUPRIYANTO
co), Abdul Khatib, mengakui terjadinya kekisruhan angkutan bus shutlle tersebut. Menurut dia, ada kesalahan teknis yang membuat antrean pengangkutan jamaah menumpuk. “Sebenarnya, ini lebih terjadi karena mulai parahnya kemacetan lalu lintas di sejumlah titik di seputar Masjidil Haram. Jumlah busnya memadai karena rasionya untuk layanan bus adalah 1:1.666. Ini memang beda jauh dengan angkutan bus jamaah biasa yang rasionya hanya 1:600 bus,” kata Khatib. Menurut Khatib, persoalan menumpuknya jamaah di terminal sepulang dari shalat Isya di Masjidil Haram memang hal yang lazim terjadi. Sebab, saat itu hampir semua jamaah haji dari seluruh dunia yang datang ke Makkah dipastikan berada di Masjidil Haram. Maka, ketika mereka pulang dalam waktu yang bersamaan, antrean naik bus pasti selalu akan terjadi. “Tapi, untuk kasus ini, kami sudah menambah armada bus. Dan, hanya dalam setengah jam saja persoalan bisa diselesaikan.” katanya. Untuk mengantisipasi per-
soalan ini terulang kembali, semenjak Selasa tengah malam, pihak Saptco melepas atribut bus yang melayani penumpang secara shuttle. Bila sebelumnya bus banyak ditulis asal negara jamaah, maka kini tak ada lagi. “Akibatnya, semua jamaah yang dilayani melalui terminal ini, bisa naik sembarang bus. Tidak ada lagi bus jamaah Turki, Iran, Filipina, atau lainnya. Begitu ada bus yang kosong, maka silakan saja jamaah naik,” katanya. Jumlah jamaah haji Indonesia yang mendapat layanan bus shuttle mencapai 44.327 jamaah. Mereka mendapat angkutan ini karena jarak pemondokannya antara 2.000 meter hingga 2.500 meter dari Masjidil Haram. Para jamaah ini tinggal di 61 rumah yang berada di lima wilayah, yakni Mahbaz Jin, Ma’abdah, Rhei’ Zakhir, Nakasah, dan Syari’ Umul Quro. Pada puncak haji nanti, angkutan mereka akan dilayani dengan 45 bus, pada hari biasa dilayani sembilan bus. Jumlah bus akan terus naik seiring dengan banyaknya jumlah jamaah haji yang masuk ke Makkah. ■ ed: firkah fansuri
BANJARMASIN 03.15 WITA. Pesawat GIA 8108 Tujuan: Jeddah. Penumpang 320 jamaah asal Kalsel BALIKPAPAN 08.15 WITA. Pesawat GIA 4109 Tujuan: Jeddah. Penumpang 320 jamaah asal Kaltim BATAM 10.00 WIB. Pesawat SV 5421 Tujuan: Jeddah. Penumpang 445 jamaah asal Kalbar JAKARTA 11.00 WIB. Pesawat GIA 7214 Tujuan: Jeddah. Penumpang 450 jamaah asal Lampung MEDAN 09.00 WIB. Pesawat GA 3117 Tujuan: Jeddah. Penumpang 455 jamaah asal Sumut PADANG 09.30 WIB. Pesawat GIA 3515 Tujuan: Jeddah. Penumpang 360 jamaah asal Sumbar PALEMBANG 12.00 WIB. Pesawat GIA 7716 Tujuan: Jeddah. Penumpang 360 jamaah asal Sumsel SURABAYA 20.00 WIB. Pesawat SV 5413 Tujuan: Jeddah. Penumpang 450 jamaah asal Jatim 22.00 WIB. Pesawat SV 5415 Tujuan: Jeddah. Penumpang 450 jamaah asal Jatim MAKASSAR 09.00 WITA. Pesawat GIA 1211 Tujuan: Jeddah. Penumpang 360 jamaah asal Papua Barat
Dapatkan informasi haji melalui:
www.facebook.com/ koranrepublika
www.twitter.com/ republikakoran
102.467 Jamaah Tiba di Tanah Suci Muhammad Subarkah
REALISASI PEMBERANGKATAN : Humas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Jakarta Pondok Gede, mencatat data pemberangkatan jamaah calon haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (18/10). Sampai kemarin sudah berangkat ke Tanah Suci sebanyak 10 kloter dari total 18 kloter asal Provinsi Jakarta dan 7 kloter dari total 19 kloter asal Provinsi Banten. Pemberangkatan jamaah calon haji terakhir pada 31 Oktober mendatang.
ungkin bisa saja dianggap sepele keberadaan sebuah tugu persegi empat berwarna merah yang salah satu sisinya bertuliskan “Haram Start’s Here” dan “Haram Ends Here” di depan Masjid Tan’im, Makkah. agi “jamaah biasa” memang tak punya arti khusus, selain sebagai batas Tanah Haram dan tempat miqat ketika penduduk hendak berumrah. Namun, bagi orang Indonesia, tempat itu kini menjadi salah satu saksi bisu sejarah. Di situlah, pada 18 Juni lalu, seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Desa Sukatani, Bekasi, Ruwiyati Binti Sapubi, menjalani eksekusi hukum mati dengan cara dipenggal kepalanya. Dia menjadi salah seorang dari 28 orang yang oleh Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi yang telah dikenai hukuman qisas. Kisah pemancungan kepala perempuan desa yang semenjak 2010 mendekam di penjara Arab Saudi dengan tuduhan membunuh majikannya dengan memakai golok itu kini
:: kabar dari tanah suci ::
M B
MAKKAH — Komposisi jumlah jamaah haji Indonesia di Makkah semakin banyak dibandingkan dengan jamaah di Madinah. Hal ini seiring dengan semakin dekatnya akhir pemberangkatan jamaah gelombang I dari Tanah Air ke Madinah. Posisi kedatangan calon jamaah haji reguler Indonesia di Arab Saudi, melalui data yang didapat melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) di Daerah Kerja (Daker) Makkah, Selasa (18/10) pukul 09.00 waktu Arab Saudi (WAS), sudah mencapai 253 kelompok terbang (kloter) yang membawa
102.467 orang. Ini berarti, sudah mencapai 50,67 persen dari total jamaah haji reguler Indonesia untuk musim haji 1432H/ 2011 yang mencapai 201.000 orang. Dari posisi kedatangan itu, data Siskohat Kementerian Agama memerinci bahwa 115 kloter (47.415 orang) sudah berada di Madinah, 133 kloter (53.180 orang) sudah berada di Makkah. Sisanya sebanyak lima kloter dalam perjalanan dari Jeddah dan Madinah menuju Makkah. “Hari ini akan masuk 21 kloter ke Makkah, 15 dari Madinah, dan enam dari Jeddah. Total ada 8.400 orang lagi tiba di sini,” kata petugas informasi haji di Daker Makkah,
Muzammil, kemarin. Mulai 20 Oktober nanti, jamaah haji gelombang II akan diberangkatkan langsung dari Jeddah menuju Makkah. Mereka akan melaksanakan prosesi haji terlebih dahulu, setelah itu baru menuju Madinah untuk melaksanakan ibadah arbain. Kepala Bidang (Kabid) Bimbingan Ibadah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Surahmat, mengingatkan agar jamaah benar-benar fokus terhadap pelaksanaan ibadah haji. Mereka tidak perlu memaksakan diri mengejar banyak kegiatan peribadatan yang tidak berhubungan langsung dengan ibadah haji tanpa
Oleh Muhammad Subarkah
Kisah Sedih di Tan’im lestari. Setiap bertemu para tenaga kerja Indonesia, baik yang bekerja di Makkah atau di Tan’im, tragedi ini selalu dituturkan. Kini, ceritanya di kalangan TKI yang berada di Saudi Arabia sudah menjadi legenda layaknya cerita rakyat Malin Kundang, Batu Belah, atau Ken Arok. “Saya melihat langsung ketika dia dibunuh,” kata Asep, TKI asal Sukabumi yang sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan di Masjid Tan’im. Dia kemudian mengajak kami menuju sebuah tempat parkir kendaraan yang terletak di seberang Masjid Tan’im. “Di tempat parkir mobil polisi berwarna putih itulah Ruwiyati dipenggal,” ujarnya lagi. Tak cukup dengan sekadar menun-
jukkan tempat eksekusi, Asep kemudian menuturkan proses pemenggalan itu. Dia mengaku, semenjak pagi memang sudah tersebar akan ada eksekusi di tempat itu. Tapi, mengenai sosok siapa yang akan menjalaninya masih belum jelas. “Saya baru tahu menjelang siang saat eksekusi akan dimulai. Katanya yang akan dihukum orang Indo,” ujar Asep. Dan, benar saja ketika rombongan petugas polisi dan pemadam kebakaran datang ke tempat parkir di depan masjid itu, seorang perempuan mungil bercadar terlihat ditenteng oleh seorang lelaki tinggi besar yang membawa pedang panjang. Setelah itu, Ruwiyati didudukkan di atas permukaan jalanan. “Saat itu, orang ramai berkeru-
mun melihatnya. Saya ingat, setelah duduk dia kemudian diminta bersujud. Lalu, algojo menyingkapkan kain penutup yang ada di belakang kepalanya. Setelah itu eksekusi pun dilakukan. Dan selanjutnya, Ruwiyati pun meninggal dunia. Melihat pemandangan itu, Asep mengaku berkeringat dingin dan kepalanya menjadi pening.” Setelah kepala lepas, beberapa petugas kemudian mengambilnya dan bersama tubuhnya diangkut ke dalam mobil ambulans untuk dishalatkan di Masjidil Haram. Bersamaan dengan itu, darah yang berceceran dibersihkan petugas pemadam kebakaran. Eksekusi berlangsung sekitar seperempat jam
saja,” kata Asep. Menurut Asep, dari beberapa cerita mukimin Indonesia di Makkah, dahulu eksekusi seperti ini dilakukan di Masjidil Haram. Tapi, kemudian dipindah digelar di sebuah tempat lapang di dekat Masjid Tan’im. Selain itu, bila dahulu eksekusi dilakukan setiap hari ba’da shalat Jumat, kini bisa dilaksakanan pada sembarang waktu.” Eksekusi terakhir setelah Ruwiyati adalah pemotongan tangan seorang Yaman yang menjadi pencuri di Masjidil Haram. Sebelum Ruwiyati, juga ada orang Pakistan yang dipancung. Tapi, saya tidak melihatnya,” ujar Asep. Sama kerasnya dengan reaksi
memikirkan kondisi fisik. Jika kondisi fisik tidak fit, justru itu akan menyebabkan segala rukun dan wajib berhaji tak tercapai. Akibatnya, target ibadah haji pun otomatis gagal. “Bagi yang kini di Madinah, misalnya, mereka lebih fokus mengejar target shalat arbain daripada memperhatikan kondisi fisiknya,” kata Surahmat. Selama ini banyak jamaah memperlakukan arbain sebagai bagian ibadah haji dengan memaksakan target shalat 40 waktu di Masjid Nabawi. “Padahal, kondisi fisik harus benar-benar dijaga. Tidak boleh terlalu lelah karena berisiko tak mampu memenuhi rukun dan wajibnya ibadah haji,” ujarnya. ■ ed: asep nur zaman
publik di Tanah Air atas kasus Ruwiyati, reaksi para pekerja Indonesia juga sangat keras. Asep menyatakan, saat itu sudah tersebar seruan mogok dan pulang ke Indonesia melalui layanan pesan pendek (SMS). “Saya waktu itu pun sudah berkemas-kemas bersiap pulang. Tapi, kemudian tak jadi. Nah, beberapa hari kemudian, ada kabar yang menyatakan bahwa pengiriman tenaga kerja wanita ke Arab Saudi dihentikan,” cerita Asep. Petugas kebersihan Masjid Tan’im asal Indonesia lainnya, Kamaludin, mengatakan, selain Ruwiyati sebelumnya ada juga seorang tenaga kerja perempuan Indonesia yang akan dieksekusi. Dia pun sudah dibawa ke tempat parkir tersebut. Bahkan, sudah dalam posisi sujud untuk siap dieksekusi. “Tapi, kemudian ada anggota keluarga dari pihak majikan yang dibunuhnya datang. TKI itu langsung dipeluk untuk dimaafkan. Maka, eksekusi pun batal.” Dan, itulah kisah sedih di Tan’im! ■ ed: firkah fansuri
Jamaah Tersesat Meningkat
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011
6
tanya jawab haji Ustaz H Bobby Herwibowo LC Pengasuh Majelis Al-Kaunee
DAR YASIN/AP
Muhammad Subarkah dari Makkah
Mereka biasanya mondarmandir saja di pelataran Masjidil Haram.
Melewati Miqat tanpa Ihram
MAKKAH — Fenomena jamaah haji Indonesia yang tersesat selama tinggal di Makkah menjadi pemandangan yang lazim. Bahkan, ada kecenderungan semakin banyak jamaah yang tiba di Makkah, semakin banyak pula kasus jamaah tersesat. Petugas pelayanan jamaah yang bertugas di sekitar Masjidil Haram, Ampu, menyatakan, jamaah tersesat memang semakin banyak. Bahkan, bila dibandingkan hari sebelumnya, jamaah yang tersesat hari berikutnya bisa mencapai dua kali lipat. Senin sore (17/10) saja, dalam waktu dua jam ada sekitar 30 orang yang tersesat. “Setelah kami data di kantor sektor, mereka dipulangkan dengan naik kendaraan satu mini bus,” kata Ampu, di Makkah, Selasa, (18/11). Dia mengatakan, mereka yang tersesat hampir semuanya jamaah berusia lanjut (lansia). Sebelum ditemukan petugas, mereka biasanya mondar-mandir saja di pelataran Masjidil Haram. Bahkan, ada yang mengakui sampai memutar lima kali pelataran masjid tersebut. “Bayangkan, mereka berjalan sejauh apa? Sebab, Masjidil Haram sangat luas,” tuturnya. Dia mengatakan, mereka yang sesat itu orang tua dan kaum perempuan. “Biasanya, kalau merasa capek, mereka duduk saja nggelongsor di tengah pelataran atau di tepi tembok masjid. Ibaratnya, kayak anak ayam kehilangan induk,” ujar Ampu. Sebenarnya, kata dia, dengan melihat situasi jamaah yang sudah sesak, mencari bantuan agar bisa pulang ke pemondokan bukan hal yang terlalu sulit. Apalagi, berbeda dengan situasi sepekan sebelumnya, jamaah haji di Indonesia sudah sangat banyak di Masjidil Haram. Hampir bisa dikatakan ketika berjalan sejengkal saja di masjid ini pasti menemukan orang Indonesia. Namun, bagi jamaah yang tersesat tidak berani bertanya kepada jamaah haji lainnya yang masih satu negara. “Inilah yang bikin sulit. Kebanyakan yang tersesat orang tua yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Dia hanya bisa ngomong bahasa daerahnya,” kata Ampu. Akibatnya, mereka minder dan ketakutan ketika bertanya kepada orang
Assalamualaikum wr wb Ustaz, dalam ibadah haji dikenal dengan istilah miqat. Apa sih maksudnya? Heri Kurniawan, Purbalingga
TERSESAT: Jamaah haji Indonesia makin banyak yang tersesat seiring bertambahnya jamaah haji yang tiba di Makkah. Umumnya jamaah lanjut usia (lansia), hanya berjalan di pelataran Masjidil Haram. Tampak seorang jamaah menggendong bayinya. lain. “Bayangkan, saya sempat menerima satu rombongan jamaah yang tersesat dari Aceh dan Maluku. Ketika ditanya asal-usul dan di tempat tinggalnya, mereka hanya diam. Setelah dicari tahu mengapa tetap membisu, mereka ternyata tak paham bahasa Indonesia,” ujarnya. Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Makkah, Arsyad Hidayat, mengatakan, seiring dengan terus masuknya jamaah di Makkah yang kini mencapai 48.427 orang, tren jamaah tersesat memang akan meningkat. Dia mengatakan, kebanyakan jamaah yang tersesat itu adalah yang tengah melakukan umrah. Jadi, menurut dia, tampaknya mereka terlalu bersemangat sehingga terburuburu ke Masjidil Haram tanpa mengingat dan tahu jalan dan alamat pemondokannya. “Selain itu, tindakan pertolongan kepada jamaah yang tersesat juga tak mudah,” tuturnya. Masalahnya, kata dia, karena mereka yang tersesat selain orang tua, juga jamaah yang kurang mengenyam pendidikan secara baik. Akibatnya, mereka gampang tersesat karena kerap kali panik melihat tempat asing dan banyaknya orang yang berada di sekitarnya. ■ ed: burhanuddin bella
Dampingi Jamaah Lansia MAKKAH — Banyaknya jamaah haji lanjut usia (lansia) yang tersesat di Tanah Suci menjadi catatan bagi Panitia Pengelola Ibadah Haji (PPIH). Kepala Daerah Kerja Makkah, Arsyad Hidayat, mengaku, sudah meminta ketua kelompok terbang (kloter) untuk membuat sistem pendampingan bagi para jamaah haji lansia. “Saya sudah minta ketua kloter untuk menunjuk ketua rombongan dan ketua regu agar mendampingi para lansia,” ungkapnya saat dihubungi melalui sambungan internasional, Senin (17/10). Arsyad mengungkapkan, jumlah pendamping minimal untuk lansia adalah dua orang. Pendampingan dilakukan agar tidak lepas dari rombongan. Untuk jamaah yang tersesat, Arsyad meminta agar tidak panik. Pasalnya, jamaah sebenarnya sudah mengenakan gelang penanda sebagai Warga Negara Indonesia. Menurutnya, jamaah bisa meminta pertolongan kepada jamaah lain
agar ditunjukkan pemondokannya dengan cara memperlihatkan gelang tersebut. Namun, Arsyad mengimbau agar jamaah memilah orang yang akan diminta pertolongan. Beberapa aksi kriminal yang menimpa jamaah haji Indonesia menjadi penyebab. Menurutnya, jamaah bisa terhindar menjadi korban perampokan apabila tidak membawa perhiasan mencolok dan uang berlebihan. Sebenarnya, tutur Arsyad, Daker sudah membuat pos informasi dengan lima belas petugas di sekitar Masjidil Haram. Para petugas tersebut disebar di beberapa titik untuk menjaring jamaah yang ter sesat atau memiliki masalah kesehatan. Menurutnya, petugas pun akan disiapkan di sekitar Marwah—usai melaksanakan sa’i—untuk menunjukkan arah jika ada jamaah Indonesia yang tersesat. “Setelah sa’i, banyak yang bingung tempatnya. Di situ terjadi jamaah tersesat,” jelasnya. ■ a syalaby ichsan ed: burhanuddin bella
Calhaj Korban Calo Diminta Lapor ke Polisi A Syalaby Ichsan JAKARTA — Jamaah calon haji (calhaj) yang tertipu oleh calo yang mengatasnamakan pegawai Kementerian Agama (Kemenag) agar melaporkan ke polisi. “Misal terjadi penipuan, mestinya laporkan saja ke aparat yang berwenang. Lapor ke polisi!” tutur Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Slamet Riyanto, Selasa (18/10). Slamet mengaku, hanya bisa menyarankan jamaah untuk melapor kepada polisi. Itu karena Kemenag tidak berwenang untuk mengusut perbuatan pidana. Terkait tudingan adanya keterlibatan oknum Kanwil Kemenag, dia berjanji akan menindak jika memang terbukti ada oknum dari Kemenag yang terlibat. Hanya
saja, dia mengungkapkan, sejauh ini kejahatan terdeteksi dilakukan oleh pihak luar yang mengaku oknum Kemenag. Dia mengatakan, hingga saat ini masih banyak calon haji yang berangkat melalui perantara. Itu terjadi karena mereka kerap termakan bujuk rayu para perantara yang menjanjikan akan berangkat secepatnya. “Jamaah tidak usah percaya dengan bujukan, rayuan. Pendeknya, harus dengan ketentuan, harus mendaftar sendiri,” tuturnya. Seperti dilansir Antara, Kepala Bidang Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulawesi Barat (Sulbar), Misbahuddin, mengeluhkan praktik penipuan terhadap calon haji. Penipuan terjadi hampir tiap tahun dan banyak dilakukan oleh sejumlah oknum. Ini terbukti
dengan adanya sejumlah warga yang mendatangi kantor wilayah Kemenag menanyakan status keberangkatannya. Namun, saat dilakukan pemeriksaan dan data-data jamaah calon haji, diketahui beberapa yang datang itu tidak terdaftar. Diduga, warga yang protes itu ditipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Beberapa warga yang protes juga sudah melaporkan dan meminta pendampingan kepada sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Sulawesi Barat. “Beberapa teman-teman dari LSM ada yang menelepon saya dan mengaku akan membawa kasus ini ke kepolisian. Saya sangat setuju rencana itu dan pastinya kami akan mendukung karena ini sangat merugikan,” kata
Misbahuddin. Ia meminta semua pihak, khususnya warga yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, agar tidak menitipkan uangnya pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Warga diminta melakukan pendaftaran pada instansi resmi yang memberangkatkan jamaah calon haji ke Arab Saudi meskipun masuk dalam kategori daftar tunggu. Tidak hanya di Tanah Air, penipuan juga kerap menimpa jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Aksi penipuan bahkan perampokan menimpa jamaah haji Indonesia di sekitar Masjid Nabawi yang dilakukan WNI, beberapa waktu lalu. Terkait aksi tersebut, Slamet meminta jamaah untuk waspada. Menurutnya, banyak mukimin—
orang yang bermukim di Tanah Suci—Indonesia yang pergi bukan untuk memperdalam ilmu agama. “Sekarang banyak yang datang untuk bekerja, kemudian overstayed dan menjadi ilegal,” ungkapnya. Slamet mengaku, sudah menginstruksikan kepada para ketua kloter untuk menjaga keamanan para jamaah dan tidak melepaskannya dari rombongan. Pasalnya, tutur dia, banyak di antara jamaah yang menjadi korban karena tersasar dan tertinggal dari rombongan. Tapi, jika telanjur tersasar, Slamet meminta jamaah untuk menghubungi petugas haji asal Indonesia yang disebar di Tanah Suci. “Petugas kita pakai identitas. Semuanya pakai seragam,” ujarnya. ■ ed: burhanuddin bella
Waalaikumussalam wr wb Memang, dalam pelaksanaan ibadah haji kita mengenal istilah miqat. Miqat itu artinya batas. Sebenarnya, miqat ini ada dua jenis, makani (tempat) dan zamani (waktu). Miqat zamani tidak terlalu populer di kalangan jamaah haji, sebab miqat zamani ini adalah musim haji yang terdiri dari tiga bulan mulai dari Syawal hingga Dzulhijah. Adapun yang akrab di telinga jamaah tentang miqat adalah miqat makani (batas tempat untuk berihram). Siapa orang yang melintasi miqat yang telah ditentukan, wajib baginya untuk berihram (memakai pakaian dan berniat ihram). Melintasi miqat dengan berihram adalah sebuah kewajiban. Siapa yang melintasinya tanpa berihram, wajib baginya untuk membayar dam (denda) satu ekor kambing. Hal ini berlaku tanpa terkecuali bagi setiap jamaah haji dan umrah yang datang dari seluruh penjuru dunia. Begitu mereka melintasi miqat-miqat yang telah ditentukan, mereka haruslah berihram. Lalu, manakah miqat yang biasa digunakan oleh jamaah haji Indonesia? Jamaah haji Indonesia yang terlebih dahulu ke Madinah sebelum haji, maka miqat mereka adalah Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Sedangkan jamaah haji yang datang langsung ke Makkah, miqat mereka adalah Yalamlam dan mereka dapat mengetahui miqat ini lewat informasi yang disampaikan oleh petugas dan kru pesawat yang ditumpangi. Mengenai batas miqat-miqat ini, Ibnu Abbas RA meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, “Rasulullah SAW telah menetapkan tempat miqat untuk penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah. Al-Juhfah untuk penduduk Syam. Qarnul Manazil untuk penduduk Najd. Yalamlam untuk penduduk Yaman. Usai itu Rasulullah SAW bersabda, “Miqat-miqat itu diwajibkan bagi para penduduk masing-masing daerah dan bagi orang yang datang melewati daerah itu dan berniat melakukan ibadah haji maupun umrah. Adapun mereka yang tinggal setelah batas miqat di atas, maka miqatnya adalah rumahnya sendiri. Bahkan, penduduk Makkah dipersilakan mengambil miqat dari rumah mereka sendiri.” (Muttafaq alaihi). Lalu, bagaimana hukumnya bila ada seseorang yang melintasi miqat, tetapi ia tidak berihram? Dalam kondisi ini, ada dua hal yang bisa ia lakukan. Pertama, Ia kembali lagi ke miqat—bila memungkinkan untuknya—dan berihram dari sana. Kedua, bila ia tak mungkin kembali ke miqat karena khawatir tertinggal rombongan, ia diperkenankan berihram dari tempat ia berada. Namun, ia diwajibkan membayar dam sebesar satu ekor kambing. Permasalahan seputar miqat ini mungkin juga dialami oleh jamaah haji yang menempuh jalur laut dan udara. Maka, bagi mereka kewajiban berihram harus tetap dilakukan saat melewati miqat, sama halnya seperti mereka yang menempuh jalur darat. Tidak ada halangan bagi mereka yang menempuh jalur udara dan laut untuk berihram di atas kendaraan yang mereka tumpangi. Wallahu a’lam. ■
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011 Pengantar : Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.
KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PUTUSAN Nomor 49/PUU-IX/2011 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Pekerjaan : Warga Negara : Alamat :
Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.; Dosen; Indonesia; Jalan Fisika IV Nomor 6, Komplek Universitas Andalas, Ulu Gadut, Padang;
2. Nama : Pekerjaan : Warga Negara : Alamat :
Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.; Dosen; Indonesia; Jalan Fisika IV Nomor 1, Komplek Universitas Andalas, Ulu Gadut, Padang;
3. Nama
: Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.H.; Pekerjaan : Dosen; Warga Negara : Indonesia; Alamat : Jalan Kompleks Mega Bukit Emas B. 16-18, Pundak Payung, Banyumanik, Semarang;
4. Nama Pekerjaan
: Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.; : Dosen dan Deputi Direktur Pusat Studi Konstitusi; Warga Negara : Indonesia; Alamat : Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang; : =DLQDO$UL¿Q 0RFKWDU 6+ LLM.; Pekerjaan : Dosen; Warga Negara : Indonesia; Alamat : Komplek Perumahan Dayu Permai Nomor 9, Yogyakarta;
5. Nama
6. Nama
: Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H.; Pekerjaan : Dosen; Warga Negara : Indonesia; Alamat : Graha Swarna Residence C-29 Jalan Ikan Kakap, Malang;
7. Nama : Pekerjaan : Warga Negara : Alamat :
Dr. Fatmawati, S.H., M.H.; Dosen; Indonesia; Permata Depok Blok G1 Nomor 15 Depok;
8. Nama : Pekerjaan : Warga Negara : Alamat :
Feri Amsari, S.H., M.H.; Dosen dan Peneliti Pusako; Indonesia; Jalan Kampus Limau Manis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2011 memberi kuasa kepada 1) Donal Fariz, S.H., 2) Febri Diansyah, S.H., 3) Jamil Burhan, S.H., 4) Khairul Fahmi, S.H., M.H., 5) M. Jodi Santoso, S.H., M.H., 6) 1XUFKROLV+LGD\DW6+ 7DX¿N%DVDUL6+//0 8) Veri Junaidi, S.H., 9) Wahyudi Djafar, S.H., 10) Yance Arizona, S.H., kesemuanya adalah advokat, dan pengabdi bantuan hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang beralamat di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kampus Limau Manih, Padang, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------- para Pemohon; [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon; Mendengar keterangan dari para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon; Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah; Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;
2. DUDUK PERKARA Dan seterusnya 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU 8/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; dan b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang SXWXVDQQ\DEHUVLIDW¿QDOXQWXNPHQJXML8QGDQJ8QGDQJ terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 UU 8/2011 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo [3.5] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, akan tetapi untuk menghilangkan adanya keragu-raguan mengenai objektivitas, netralitas, dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945, perlu lebih dahulu Mahkamah menyatakan pendiriannya sebagai berikut: a. bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama GDQ WHUDNKLU \DQJ SXWXVDQQ\D EHUVLIDW ¿QDO WHUKDGDS persoalan-persoalan ketatanegaraan merupakan konsekuensi dari sistem ketatanegaraan yang hendak dibangun oleh UUD 1945 setelah melalui serangkaian perubahan. Sistem ketatanegaraan dimaksud adalah sistem yang gagasan dasarnya bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum dan konstitusi, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang merupakan bagian dari penjabaran Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat. b. bahwa sebagai negara yang menempatkan undangundang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi, Negara Republik Indonesia harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan yaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar. Berdasarkan fungsi tersebut maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir akhir undang-undang dasar ketika terjadi sengketa konstitusional. Dalam kerangka pemikiran itulah seluruh kewenangan Mahkamah diberikan oleh konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
c. bahwa Mahkamah memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, karena Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut Mahkamah. Hal demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan tentang nemo judex in causa sua artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada tiga alasan Mahkamah harus mengadili permohonan pengujian undang-undang ini yaitu: (i) tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; (ii) Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan sematamata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Namun demikian dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah imparsial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak; d. bahwa salah satu objectum litis dari proses peradilan di Mahkamah adalah masalah konstitusionalitas undangundang yang menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan menegakkan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas dalam keseluruhan proses peradilan. Apalagi Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan dengan tegas bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan a quo sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparsialitas, dan integritasnya guna menegakkan konstitusi; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.7] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; F NHUXJLDQNRQVWLWXVLRQDOWHUVHEXWKDUXVEHUVLIDWVSHVL¿N (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara yang merupakan pengajar Hukum Tata Negara yang peduli terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara serta ide-ide konstitusionalisme, dan merupakan individu-individu yang melakukan pemantauan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945; [3.9] Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) bagi perseorangan dan NGO/ LSM dalam mengajukan permohonan pengujian UndangUndang sebagai berikut, “Dari praktik Mahkamah (20032009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh
7
Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang a quo; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Pemohonan Pendapat Mahkamah [3.11] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari para Pemohon, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa pada dasarnya aturan pemilihan pimpinan lembaga negara merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, namun hal tersebut dapat menjadi isu konstitusionalitas jika aturan mengenai pemilihan pimpinan lembaga negara tersebut dijalankan menimbulkan problematik kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara a quo yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusional warga negara; Bahwa secara umum norma Pasal 4 UU 8/2011 adalah mengatur tentang jumlah hakim konstitusi, susunan Mahkamah Konstitusi, dan masa jabatan pimpinan Mahkamah Konstitusi. Khusus Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan (4h) mengatur tentang tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi yang jika dilaksanakan akan berpotensi menimbulkan kendala dikemudian hari ketika terjadi kekosongan pimpinan Mahkamah Konstitusi atau pimpinan Mahkamah Konstitusi tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap sebelum masa jabatan ketua dan wakil ketua dari salah satunya berakhir, karena menurut ketentuan pasal a quo ketua dan wakil ketua dipilih dalam “satu kali rapat dan satu paket”. Di samping itu, pasal a quo jika dilaksanakan berpotensi menimbulkan kebuntuan hukum (dead lock), yaitu kekosongan salah satu pimpinan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pasal a quo berpotensi menghambat hak dari salah satu ketua atau wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih, sehingga pada gilirannya menghambat juga terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan; Bahwa sistem pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi menurut pasal a quo yang menganut prinsip “satu kali rapat dan satu paket” telah mengenyampingkan prinsip-prinsip ideal dalam demokrasi, yaitu tidak terpenuhinya asas mayoritas sederhana (simple majority) dalam pemilihan, seperti bila ada dua atau lebih calon memperoleh jumlah suara urutan kedua terbanyak (untuk menduduki jabatan wakil ketua misalnya 5:2:2 suara atau 3:2:2:2 suara), maka pemilihan harus diulang untuk sekaligus memilih pimpinan lagi, padahal calon ketua telah memperoleh suara terbanyak. Contoh lain dapat terjadi 9:0 suara atau 8:1 suara. Hal ini berpengaruh pula pada tingkat akuntabilitas, legitimasi, dan akseptabilitas pimpinan Mahkamah Konstitusi yang terpilih yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap kinerja Mahkamah. Mahkamah tidak sependapat dengan keterangan DPR dalam persidangan yang menyatakan bahwa kebuntuan itu dapat diatasi dengan merujuk pada Pasal 24 ayat (5) yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi”. Menurut Mahkamah, Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengatur sesuatu hal yang menyimpang atau bertentangan dengan materi Undang-Undang yang sudah jelas sehingga Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengatur lebih lanjut Pasal 4 ayat (4f) Undang-Undang a quo yang dengan tegas menentukan bahwa pemilihan ketua dan wakil ketua hanya dilakukan dalam satu kali rapat pemilihan; Bahwa oleh karena pasal a quo dalam pelaksanaannya berpotensi menghambat kinerja Mahkamah, sehingga merugikan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum; 2. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 10 UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pasal 22A UUD 1945 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Pasal tersebut kemudian dijabarkan dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Yang dimaksud Batang Tubuh dan Penjelasan di dalam Lampiran II Huruf C, Angka 61 adalah sebagai berikut bahwa batang tubuh peraturan perundangundangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011 atau beberapa pasal, dan Huruf E Penjelasan, Angka 176 menjelaskan bahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi oleh pembentuk Peraturan Perundangundangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/ istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 10 UU 8/2011, mengandung kekeliruan atau kesalahan legislasi, seharusnya perubahan penjelasan tersebut termuat dalam bagian Penjelasan bukan dalam batang tubuh dari Undang-Undang. Penempatan Penjelasan Pasal 10 dalam ketentuan batang tubuh juga telah menimbulkan kerancuan fungsi dari Penjelasan itu sendiri, apakah Pasal 10 UU 8/2011 harus dimaknai sebagai batang tubuh atau penjelasan? Yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang adalah mengubah Penjelasan Pasal 10, tetapi dalam kenyataan UU 8/2011 justru penjelasan tersebut menjadi Pasal 10 dalam batang tubuh. Akibatnya dalam UU MK terdapat dua Pasal 10, yaitu Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang masih tetap berlaku karena tidak dinyatakan dicabut dan Pasal 10 dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur putusan 0DKNDPDK .RQVWLWXVL EHUVLIDW ¿QDO GDQ PHQJLNDW Oleh karena Pasal 10 UU 8/2011 telah menimbulkan ketidakpastian hukum maka menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum; 3. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskrimintatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk UndangUndang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37-39/PUUVIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang ketentuan syarat usia minimum tidak beralasan menurut hukum; 4. Terhadap dalil para Pemohon bahwa frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa frasa “pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK berpotensi menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi seorang warga negara Indonesia yang ingin menjadi hakim konstitusi, karena frasa a quo dapat ditafsirkan bersifat kumulatif, yaitu mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan pernah menjadi pejabat negara atau dapat berupa pilihan salah satu, yaitu mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun atau pernah menjadi pejabat negara. Ketika Pasal 15 ayat (2) huruf h ditafsirkan kumulatif maka harus memenuhi keduanya, jika hanya memenuhi salah satu maka seseorang tidak memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Demikian juga apabila pasal a quo ditafsirkan alternatif maka seseorang yang pernah menjadi pejabat negara tidak memerlukan pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dapat menjadi hakim konstitusi. Padahal, untuk menjadi hakim konstitusi di samping memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, juga harus menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 juga tidak memberikan kriteria yang jelas, karena tidak semua orang yang pernah menjadi pejabat negara memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Sebaliknya, banyak orang yang belum pernah menjadi pejabat negara tetapi memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Karena ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum; 5. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 26 ayat (5) UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pasal 26 ayat (5) UU 8/2011 menyatakan “Hakim konstitusi yang menggantikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya.” Norma Pasal 26 ayat (5) UU 8/2011 menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang terpilih sebagai hakim konstitusi karena hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya. Apabila pasal tersebut diterapkan akan bertentangan dengan Pasal 22 UU MK (UU 24/2003) yang secara tegas dan jelas menyatakan “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”, sehingga terjadi pertentangan internal (contradictio in terminis). Menurut Mahkamah, penggantian hakim konstitusi tidak sama dengan penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD. Penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD, tidak melalui proses seleksi yang baru dan sudah ditegaskan dalam Undang-Undang hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari anggota yang digantikannya. Adapun calon hakim konstitusi melalui proses seleksi oleh masing-masing lembaga yang mengajukannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, masa jabatan hakim konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 22 UU MK tidak dapat ditafsirkan lain kecuali lima tahun, baik yang diangkat secara bersamaan maupun bagi hakim konstitusi yang menggantikan hakim konstitusi yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir. Mempersempit makna Pasal 22 UU MK dengan tidak memberlakukannya bagi hakim konstitusi pengganti untuk menjabat selama lima tahun adalah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin konstitusi; Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara independen yang oleh UUD 1945 diberi tugas dan wewenang sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Untuk melakukan tugas dan wewenang tersebut, Mahkamah dituntut bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan. Dengan adanya hakim konstitusi yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya tidak akan menjamin kesinambungan kinerja Mahkamah dalam melakukan tugas dan wewenangnya serta menimbulkan ketidakadilan bagi hakim konstitusi yang mengganti. Selain itu, jabatan hakim konstitusi berbeda dengan jabatan negara yang lainnya karena adanya faktor konsistensi dan kesinambungan, terkait baik dengan proses maupun putusan-putusan yang dihasilkan. Jika dihubungkan dengan penilaian konsistensi dari putusan yang dihasilkan maka masa jabatan lima tahun sebagai hakim konstitusi pun, sebenarnya masih dianggap kurang. Dengan adanya hakim yang menggantikan yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya maka masa jabatan hakim konstitusi menjadi kurang dari lima tahun. Dengan demikian, yang menjadi pertimbangan untuk masa jabatan hakim konstitusi adalah adanya jaminan konsistensi dan kesinambungan dalam proses dan putusan-putusan Mahkamah yang sangat terpengaruh oleh lamanya masa jabatan hakim konstitusi, terkait dengan pendapat hukum dan kemandirian hakim. Oleh sebab itu, akan lebih proporsional dan menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum apabila masa jabatan hakim konstitusi yang menggantikan tetap lima tahun. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon a quo beralasan menurut hukum; 6. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut: Bahwa hakim konstitusi berbeda dengan hakim badan peradilan lain, hakim konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang semula [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006]; Mekanisme pemilihan hakim konstitusi diajukan oleh tiga lembaga negara masing-masing tiga orang sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, yaitu masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden, dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Setelah ditetapkan dan mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi maka selama yang bersangkutan menjadi hakim konstitusi harus independen dan imparsial serta bebas dari segala pengaruh lembaga negara termasuk lembaga negara yang mengajukannya. Oleh karena itu, dengan masuknya unsur DPR, unsur Pemerintah dan satu orang hakim agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen justru mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Adanya unsur DPR, unsur Pemerintah, dan hakim agung EHUSRWHQVL PHQLPEXONDQ NRQÀLN NHSHQWLQJDQ NDUHQD DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan unsur Komisi Yudisial, Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, yang dalam pertimbangannya, antara lain, menyatakan, “... bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan ‘original intent’ perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistimatika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan
untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapatrapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim konstitusi dalam apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan UUMK dan UUKK yang dibentuk sebelum pembentukan UUKY. Dalam UUMK, untuk fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 UUMK. Demikian pula Pasal 34 ayat (3) UUKK sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh KY...”. Dari pertimbangan hukum tersebut pendirian Mahkamah sudah jelas bahwa hakim konstitusi tidak termasuk yang diawasi oleh Komisi Yudisial. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 beralasan menurut hukum. Oleh karena Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 8/2011 saling memiliki keterkaitan satu sama lain dengan Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 8/2011 maka pasal a quo juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; Mahkamah perlu menegaskan bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur Komisi Yudisial, DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung tidak memberi jaminan kemandirian, karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sarat dengan kepentingan sektoral, oleh karena itu dalam rangka menjaga independensi dan imparsialitas Mahkamah, maka Mahkamah perlu menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, dan para anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang anggotanya selain dari Mahkamah Konstitusi, juga dari unsur lain yang independen dan tidak partisan; 7. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 50A UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Indonesia telah menyatakan sebagai negara hukum yang demokrasi konstitusional atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Salah satu syarat setiap negara yang menganut paham rule of law dan constitutional democracy adalah prinsip konstitusionalisme (constitutionalism), antara lain yaitu prinsip yang menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Untuk menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itu maka harus terdapat mekanisme yang menjamin bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi mengawal konstitusi atau Undang-Undang Dasar (the guardian of the constitution) dan karena fungsinya itu Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tertinggi Undang-Undang Dasar (the ultimate interpreter of the constitution). Dalam kerangka pemikiran demikian maka seluruh kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya. Salah satu kewenangan Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan kewenangan yang diberikan tersebut Mahkamah dalam mengadili suatu Undang-Undang wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berdasarkan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi maupun Undang-Undang sebagai penjabaran dari UUD 1945. Pelarangan terhadap Mahkamah untuk menggunakan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum adalah mereduksi kewenangan Mahkamah sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum justru untuk menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam praktik Putusan Mahkamah terkait dengan pengujian materil Mahkamah tidak pernah menggunakan Undang-Undang sebagai dasar pertimbangan, akan tetapi dalam permohonanpermohonan tertentu, Mahkamah harus melihat seluruh Undang-Undang sebagai satu kesatuan sistem yang tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain sehingga apabila Mahkamah menemukan ada satu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dalam pengujian formil memang benar Mahkamah dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 antara lain menyatakan “... sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”. Hal itu dilakukan Mahkamah karena Pasal 22A UUD 1945
8
menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang. Adapun mekanisme pembentukan Undang-Undang di DPR diatur dengan tata tertib DPR sehingga menurut Mahkamah penggunaan Undang-Undang mengenai pembentukan UndangUndang dan tata tertib DPR sebagai dasar putusan Mahkamah dimaknai sebagai penjabaran dari UUD 1945 secara langsung. Oleh karena itu menurut Mahkamah jika pasal a quo diterapkan maka akan membatasi tugas dan fungsi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum; 8. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 57 ayat (2a) UU Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945, pasal a quo telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011, sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan ne bis in idem; 9. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, antara lain, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan WHUDNKLU\DQJSXWXVDQQ\DEHUVLIDW¿QDO´.HWHQWXDQ tersebut jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi EHUVLIDW¿QDOGDQPHQJLNDWXPXP erga omnes) yang langsung dilaksanakan (self executing). Putusan Mahkamah sama seperti Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh negara, seluruh warga masyarakat, dan pemangku kepentingan yang ada. Norma Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah jika diperlukan saja. Padahal putusan 0DKNDPDK PHUXSDNDQ SXWXVDQ \DQJ VLIDWQ\D ¿QDO dan mengikat yang harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden sebagai bentuk perwujudan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 sekaligus sebagai konsekuensi faham negara hukum demokratis yang konstitusional. Di samping itu, Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 mengandung kekeliruan, yaitu frasa “DPR atau Presiden”, karena berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, setiap rancangan Undang-Undang dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Karena itu, DPR atau Presiden tidak berdiri sendiri dalam membahas rancangan Undang-Undang, sehingga frasa “DPR atau Presiden” bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon a quo beralasan menurut hukum; 10. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 87 UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Pasal 87 UU 8/2011 adalah pengganti Pasal 87 UU MK sebelumnya yang termasuk dalam Bab Ketentuan Peralihan. Jika diperhatikan ketentuan pasal a quo adalah dimaksudkan sebagai ketentuan peralihan yang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) dalam Lampiran II Huruf C.4, Angka 127 telah menentukan bahwa yang dimaksud ketentuan peralihan adalah ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Namun, kenyataannya Pasal 87 UU 8/2011 a quo justru mengandung norma yang bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan peralihan sebagaimana dimuat di dalam Lampiran II Huruf C.4, angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. Sehubungan dengan ketentuan peralihan, Mahkamah dalam putusan Nomor 019/PUU-I/2003, bertanggal 18 Oktober 2004 dan Nomor 121/PUUVII/2009, tanggal 9 Maret 2011 pada pokoknya menyatakan ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum; Dengan mendasarkan pada kedua putusan Mahkamah a quo, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah dengan adanya ketentuan Pasal 87 UU 8/2011 tersebut dapat menghindari timbulnya permasalahan hukum atau justru sebaliknya; Bahwa Pasal 87 UU 8/2011 menyatakan, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. b. hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”.
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011 Menurut Mahkamah, ketentuan a quo memberlakuan dua Undang-Undang sekaligus dalam satu UndangUndang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, ketentuan peralihan dibuat adalah untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, Pasal 87 huruf a UU 8/2011 tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU 8/2011, karena Pasal 4 menghendaki pemilihan ketua dan wakil ketua dalam satu kali rapat pemilihan, sementara wakil ketua yang saat ini menjabat masa jabatannya tiga tahun, yaitu berakhir pada tahun 2013. Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas ‘dapat dilaksanakan’. Dengan dasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Pasal 87 huruf a UU 8/2011 selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga melanggar asas pembentukan peraturan perundangundangan khususnya asas ‘dapat dilaksanakan’. Oleh karena itu, sambil menunggu perbaikan dari pembentuk Undang-Undang, maka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipergunakan aturan yang lama yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi; Bahwa menurut Mahkamah ketentuan mengenai hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b UU 8/2011 memberlakukan dua Undang-Undang sekaligus dalam satu Undang-Undang, yaitu UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, ketentuan peralihan dibuat adalah untuk menjamin kepastian hukum; Menurut Mahkamah, selain menimbulkan ketidakpastian hukum, Pasal 87 UU 8/2011 juga menimbulkan ketidaksamaan perlakuan, karena ada pasal yang langsung berlaku dan dilaksanakan, namun ada juga yang tidak langsung berlaku. Pemberlakuan dua UndangUndang yang demikian itu merupakan pembedaan perlakuan terhadap hakim konstitusi yang sedang menjalankan tugasnya dan hakim yang akan diangkat kemudian, sehingga merugikan hak konstitusional bagi pihak yang terkena dampak perubahan tersebut. Hal demikian tidak sesuai dengan prinsip “memperlakukan sama terhadap hal yang sama, memperlakukan berbeda terhadap hal yang berbeda“. Di samping itu, juga bertentangan dengan prinsip perubahan hukum yang harus memberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi yang dikenai perubahan peraturan. Oleh karena itu, norma yang termuat di dalam ketentuan Pasal 87 huruf b UU 8/2011 yang seharusnya merupakan ketentuan peralihan di samping tidak tercapai maksud dan tujuannya, juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan ketidaksamaan perlakuan, sehingga permohonan para Pemohon mengenai Pasal 87 UU 8/2011 tersebut harus dinyatakan beralasan menurut hukum; [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1]
Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3]
Pokok permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1.
Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2.
Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.
Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”, Pasal 26 ayat (5),
Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4.
Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak dapat diterima;
5.
Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6.
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Moh. Mahfud MD. ANGGOTA-ANGGOTA, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim,
6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan tersebut, Hakim Konstitusi Harjono mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: Bahwa Mahkamah pernah menguji konstitusionalitas Undang-Undang yang berhubungan dengan Mahkamah sendiri yaitu pengujian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU 24/2003). Setelah pengujian terhadap pasal tersebut banyak pendapat yang timbul yang menyatakan bahwa Mahkamah telah memperluas kewenangan sendiri dengan putusan tersebut. Dengan putusan adanya pengujian terhadap Pasal 50 UU 24/2003 sebenarnya Mahkamah termasuk hakim konstitusi tidak mengambil keuntungan apa pun karena dengan dinyatakan Pasal 50 UU 24/2003 yang lama sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dengan adanya pasal tersebut dapat menyebabkan dua norma berlaku bersama meskipun keduanya terdapat pertentangan dan pula membiarkan adanya standar ganda yang disebabkan norma yang satu diundangkan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar sedangkan norma yang lain diundangkan setelah perubahan UndangUndang Dasar; Dalam perkara sekarang ini seharusnya Mahkamah sangat hati-hati karena yang diperiksa adalah UndangUndang yang berkaitan dengan Mahkamah langsung, kalau tidak hati-hati dikhawatirkan dapat secara tidak adil dan tidak jujur memutus untuk kepentingan diri sendiri. Agar dapat memeriksa dengan baik terhadap perkara a quo, menurut saya, harus jelas kriteria yang diterapkan kepada pasal-pasal yang diajukan untuk dimohonkan diuji. Terhadap pasal-pasal yang dimohonkan diuji, menurut pendapat saya dapat dikatagorikan dalam 3 kriteria: (1) Pasal-pasal yang keberadaannya dapat mengganggu kemandirian Mahkamah sebagai lembaga peradilan yang merdeka sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 UUD 1945. Pasal-pasal demikian secara substantif bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dengan berdasar pada praktik yang pernah dilakukan oleh Mahkamah, yaitu terhadap Pasal 50 UU MK yang lama (UU 24/2003) Mahkamah dapat mengesampingkan pasal yang demikian tanpa menunggu adanya perkara yang diajukan kepada Mahkamah dengan dasar semata-sama demi menegakkan konstitusi dan menjamin hak-hak pencari keadilan yaitu seluruh warga negara termasuk tentunya anggota DPR terutama akan dirasakan setelah tidak lagi menjadi anggota DPR. Kalau ternyata terdapat permohonan terhadap pasal-pasal ini maka kepada pemohon diberikan legal standing karena keberadaan pasal yang demikian berpotensi untuk menghalangi pemohon dalam mencari atau mendapatkan keadilan berdasar UUD 1945;
(2) Pasal-pasal yang keberadaannya tidak mengganggu kemandirian Mahkamah namun demikian tidak dapat dilaksanakan karena dalam pasal tersebut terdapat kekurangsempurnaan dalam penyusunannya. Secara substantif isi pasal tersebut menjadi kewenangan penuh pembuat Undang-Undang. Terhadap pasalpasal dalam katagori ini Mahkamah dapat melakukan dengan dua cara. Pertama, dengan memberikan penafsiran yang benar melalui putusan conditionally constitutional tanpa mengubah rumusan yang ada dan dengan memberikan prasyarat sehingga pasal tersebut menjadi benar maksudnya. Dalam permohonan a quo hal demikian dapat diterapkan untuk pengujian Pasal I angka 8 yang berkaitan dengan perubahan Penjelasan Pasal 10 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 (UU 8/2011). Kedua, apabila cara pertama tidak dapat diterapkan maka tetap membiarkan pasal-pasal yang bersangkutan dan kemudian menyampingkannya, sementara menunggu perbaikan proses legislasi yang dilakukan, Mahkamah dapat menggunakan pasal-pasal dari Undang-Undang sebelumnya, tanpa menunggu adanya permohonan pengujian. Pemilihan Ketua Mahkamah yang baru saja dilakukan oleh Mahkamah senyatanya menggunakan cara kedua ini, meskipun belum ada permohonan pengujian; (3) Pasal yang tidak termasuk dalam dua kriteria sebelumnya tetapi berkaitan langsung dengan kepentingan hakim dan bukan kepentingan kelembagaan. Sebagai sebuah lembaga, Mahkamah tidak terganggu fungsi dan perannya dengan adanya pasal demikian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, namun terdapat kepentingan pribadi hakim dalam pasal yang bersangkutan. Dalam kasus yang demikian lah Mahkamah harus berhati-hati untuk menentukan sikap yang tentunya tercermin dalam alasan-lasan pengambilan keputusannya. Kalau sementara ini Mahkamah dikatakan memberikan keadilan kepada Pemohon persoalannya adalah dengan dasar apa Mahkamah mengatasnamakan keadilan dalam memutus yang menyangkut hakimnya sendiri. Kalau Mahkamah sering melakukan judicial activism selama ini maka demi citranya dalam menghadapi kasus yang demikian Mahkamah haruslah melakukan judicial self restriction hal demikian untuk menghormati kewenangan yang dimiliki oleh pembuat UndangUndang; Apa salah dan apa dosa Pasal 87 huruf b UU 8/2011 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; UU 8/2011 tersirat niat pembuat Undang-Undang untuk meningkatkan kelembagaan Mahkamah dengan melalui pengaturan hakimnya. Undang-Undang Dasar tidak memberikan persyaratan yang rinci tentang siapa yang dapat diangkat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi dan secara umum menyatakan pada Pasal 24C ayat (5) bahwa hakim konstitusi harus memiliki intergritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Undang-Undang yaitu dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU 24/2003. Kedua pasal tersebut oleh pembuat Undang-Undang diubah melalui Pasal I angka 9 UU 8/2011 dan digabungkan menjadi satu pasal saja yaitu Pasal 15. Substansi yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) a yang lama tentang syarat calon hakim konstitusi digantikan dari yang berpendidikan sarjana hukum menjadi berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan hukum oleh Pasal 15 ayat (2) b UU 8/2011. Disamping itu juga diubah materi yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UU 24/2003 menjadi Pasal 15 ayat (2) huruf d yang semula berusia sekurang-kurangnya 40 tahun menjadi berusia paling rendah 47 tahun. Demikian juga Pasal 16 ayat (1) huruf f yang semula mensyaratkan pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun menjadi berpengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun [vide Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011]. Perubahan tersebut juga diikuti oleh perubahan batas usia pensiun hakim konstitusi yang semula 67 tahun [vide Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 24 Tahun 2003] menjadi 70 tahun [vide Pasal 23 ayat (1) huruf d UU 8/2011]. Semua materi perubahan tersebut adalah materi yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang dan substansinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dari pertimbangan rasional adalah sangat beralasan mengapa usia pensiun hakim konstitusi diperpanjang karena syarat calon hakim konstitusi diperberat oleh perubahan tersebut. Adanya ketentuan perubahan yang berkaitan dengan syarat calon hakim konstitusi tersebut memang dapat merugikan para Pemohon yang usianya belum 47 tahun, atau yang tidak bergelar doktor dan magister, oleh karena itu yang semestinya mempunyai legal standing pada permohonan tersebut adalah Pemohon I Prof Dr. Saldi Isra karena umurnya baru 42 tahun, Pemohon 9 =DLQDO $UL¿Q 0RFKWDU 6+//0 NDUHQD XPXU PDVLK 33 tahun dan belum bergelar doktor, Pemohon VI Dr. Muchamad Ali Safa’at, SH, MH karena berumur 35 tahun , Pemohon VII Dr Fatmawati,SH.MH karena umur baru 37 tahun , Pemohon VIII Feri Amsari ,SH.MH karena belum bergelar doktor dan umur 30 tahun; UU 8/2011 dalam Pasal I angka 31 menyatakan Pasal 87 UU 24/2003 diubah yang dalam kemudian terdapat Pasal 87 huruf b yang menyatakan, ”hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”. Pasal ini memang mempunyai kelemahan secara teknik perundang-undangan karena mengganti Ketentuan Peralihan UU 24/2003. Secara substansi Pasal 87 UU 24/2003 telah tidak berlaku lagi karena benarbenar merupakan ketentuan peralihan yang mengalihkan keadaan sebelum UU 24/2003 berlaku dan mempunyai nilai historis, oleh karenanya mengapa harus digantikan dengan ketentuan yang baru karena secara yuridis memang sudah tidak berlaku. Materi Pasal 87 huruf b UU 8/2011 seharusnya menjadi Ketentuan Penutup. Maksud
9
pembuat undang-undang yang tersirat dalam Pasal 87 huruf b UU 8/2011 antara lain adalah memberlakukan ketentuan usia pensiun 70 tahun kepada hakim baru yang oleh UU 8/2011 syarat-syaratnya telah diperberat. Dengan maksud tersebut sebenarnya UU 8/2011 tidak mengurangi hak dan kewajiban hakim konstitusi yang telah diangkat berdasarkan UU 24/2003. Secara yuridis hakim konstitusi yang diangkat berdasarkan UU 24/2003 tidak mengalami kerugian sama sekali. Karena materi Pasal 87 huruf b UU 8/2011 salah penempatannya yaitu dalam Ketentuan Peralihan yang seharusnya menjadi Ketentuan Penutup maka putusan Mahkamah cukup conditionally constitutional untuk memperbaikinya yaitu dengan memutuskan sepanjang diartikan sebagai ketentuan Penutup sehingga Mahkamah tidak sampai menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena tidak ada dasar konstitusionalnya. Disebut sebagai Ketentuan Peralihan Pasal 87 huruf b UU 8/2011 tidaklah tepat karena tidak ada status hukum apa pun yang diatur dalam UU 24/2003 yang perlu dialihkan untuk sesuai dengan UU 8/2011. Maksud pasal tersebut adalah menetapkan kapan berlakunya aturan yang terdapat dalam UU 8/2011 dan itu seharusnya ada pada Ketentuan Penutup; Masalah lain yang perlu untuk dipertimbangkan dengan benar adalah legal standing dari para Pemohon untuk menguji Pasal 87 huruf b UU 8/2011 ini, karena pasal tersebut berkaitan dengan pemberhentian hakim konstitusi maka kerugian apa sebenarnya yang berakibat kepada para Pemohon. Apakah dengan adanya pasal tersebut para Pemohon menderita kerugian konstitusional, menurut saya tidak, karena para Pemohon berhubungan dengan lembaga Mahkamah Konstitusi bukan dengan hakim Mahkamah Konstitusi. Terjadinya penggantian hakim konstitusi berdasarkan pasal ini mungkin saja digantikan oleh hakim konstitusi baru yang para Pemohon tidak mengenal sebelumnya tetapi hal demikian bukanlah kerugian konstitusional. Keadaan sebaliknya justru terjadi dengan adanya Pasal 87 huruf b a quo ada di antara para Pemohon mempunyai kesempatan untuk mengisi kekosongan hakim konstitusi tersebut. Dengan alasan tersebut bagaimana mungkin kepada para Pemohon diberi legal standing, padahal pasal tersebut tidak menimbulkan kerugian konstitusional baik aktual maupun potensial kepada para Pemohon yang bahkan di antara para Pemohon secara potensial dapat diuntungkan oleh keberadaan pasal tersebut; Keberadaan Pasal 87 huruf b a quo apakah juga menimbulkan diskriminasi antara hakim baru dengan yang yang ada sekarang. Mahkamah telah sering memutuskan bahwa diskriminasi yang dilarang dan bertentangan dengan konstitusi adalah diskriminasi yang berdasar kepada ras, jenis kelamin, bahasa, agama, warna kulit, bangsa, suku bangsa, pendapat politik, asal sosial, dan kekayaan. Keberadaan pasal a quo tidak ada kaitannya dengan larangan diskriminasi; Apakah keberadaan Pasal 87 huruf b ini menyebabkan terlanggarnya asas bahwa kalau terjadi perubahan hukum maka harus diperlakukan hukum yang menguntungkan. Bahwa asas tersebut adalah asas yang berlaku dalam hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP dan tidak ada dasar asas tersebut diterapkan ke dalam bidang hukum lainnya. Penerapan asas tersebut dilakukan apabila terjadi perubahan hukum dan perubahan hukum yang baru tersebut memberikan beban yang lebih meringankan konkritnya ancaman pidana yang lebih ringan kepada terdakwa. Dalam kasus a quo tidak ada beban atau kewajiban yang diubah oleh Undang-Undang perubahan yang menjadikan hakim konstitusi yang baru nantinya diringankan bebannya oleh Undang-Undang perubahan. Asas ini tidak berlaku dalam bidang hukum perdata. Dalam hukum administrasi negara pun, yaitu hukum pajak, asas ini tidak berlaku. Hutang pajak yang telah ditetapkan yang timbul dari peristiwa pajak untuk tahun sebelumnya tetap harus dibayar oleh wajib pajak meskipun pada tahun berikutnya terjadi perubahan tarif pajak yang lebih murah atau meringankan terhadap peristiwa pajak yang serupa. Apakah ketentuan ini harus dinyatakan inkonstitusional? Tentulah akan merusak sendisendi hukum apabila asas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP diterapkan secara serampangan di segala bidang hukum termasuk dalam perkara a quo. Kesalahan menerapkan asas ini sama nilainya dengan kesalahan menerapkan asas larangan ultra petita yang semestinya hanya dalam perkara perdata ke dalam perkara tata negara. Oleh karenanya permohonan pengujian Pasal 87 huruf b UU 8/2011 harus ditolak. Terkesan Mahkamah terlalu bernafsu untuk memutus perkara a quo; Quo Vadis Mahkamah Konstitusi.
PANITERA PENGGANTI, ttd.
Cholidin Nasir
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 18 Oktober 2011 Panitera,
Kasianur Sidauruk Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi. go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Telp. (021) 23529000.
internasional
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011 AP
10
Dewan Keamanan Segera Tangani Kasus Iran Dyah Ratna Meta Novia
SALUT REVOLUSI ARAB: Tahanan Palestina yang dibebaskan akhirnya meninggalkan Mesir, menuju Jalur Gaza lewat perbatasan Rafah, Selasa (18/10). Mereka mengangkat jari membentuk tanda V (kemenangan) serta secarik kertas bertuliskan Arab yang kurang lebih artinya, “Salut dari para tahanan untuk revolusi Arab”.
Permukiman Israel Berlanjut Dyah Ratna Meta Novia
Givat Hamatos akan memisahkan Yerusalem dan Tepi Barat. YERUSALEM — Rencana pembangunan permukiman baru bagi warga Yahudi di Yerusalem Timur bakal berjalan. Secara birokratis, tak ada lagi hambatan pendirian 2.600 unit apartemen dengan nama permukiman Givat Hamatos ini yang bakal memisahkan Yerusalem dan Tepi Barat serta mengancam prospek perdamaian Palestina-Israel. Sebab, kata Daniel Seidemann, seorang pakar dari Yerusalem, permukiman baru tersebut juga akan memakan sebagian besar wilayah di Yerusalem Timur, yang selama ini menjadi incaran Palestina untuk dijadikan ibu kota negara saat merdeka. “Ukurannya memang relatif kecil, tetapi kalau dilihat dari dampaknya, sangat besar,’’ kata-
nya, Selasa (18/10). Sebanyak 2.600 unit apartemen akan segera berdiri, 1.800 di antaranya masuk ke dalam permukiman Givat Hamatos, sedangkan 800 unit lainnya adalah perluasan Beit Safafa. Rencananya, pertengahan 2012 mendatang permukiman tersebut akan mulai dibangun. Seidemann mengatakan, dengan kenyataan itu, lahan milik warga Yerusalem Timur dan Tepi Barat kian menyusut. Givat Hamatos akan menjadi permukiman baru pertama Yahudi yang dibangun di Yerusalem Timur sejak pembangunan Har Homa pada 1997. Padahal, Palestina dalam permintaan menjadi anggota penuh PBB menyatakan Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur menjadi bagian tak terpisahkan dari Palestina. Akhir pekan lalu, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengecam rencana pembangunan itu. Hal yang sama dilontarkan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton. Bahkan, hal ini mencuat di tengah upaya di-
adakannya kembali perundingan damai antara Palestina dan Israel. Palestina selalu mensyaratkan agar Israel menghentikan memperluas permukiman. Presiden Palestina Mahmud Abbas sebelumnya menegaskan pula tak akan kembali ke meja perundingan sepanjang Israel enggan menuntaskan masalah permukiman di wilayah yang dicaploknya pada 1967. Mendengar mulusnya rancangan Givat Hamatos, membuat sejumlah pejabat Palestina meneguhkan sikap Abbas. “Ini hambatan lainnya di sela-sela upaya internasional membangkitkan kembali proses politik bagi terwujudnya perdamaian,’’ kata Perdana Menteri Palestina, Salam Fayyad. Menurut dia, kebijakan Israel tersebut tak hanya mengganggu kepentingan Palestina dan Israel, tetapi juga pihak-pihak yang berkeinginan mewujudkan solusi dua negara. Sebenarnya, Palestina dan Israel sepakat dengan panduan yang diputuskan pada masa AS
dipimpin Presiden Bill Clinton satu dekade lalu. Wilayah yang dihuni warga Arab masuk ke Palestina dan yang dihuni Yahudi ditarik ke Israel. Waktu itu keduanya menerima dengan lapang dada, tetapi perundingan mandek karena masalah lain. Dengan kian meluasnya permukiman, wilayah Palestina tereduksi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meski mendorong terus dilakukannya perundingan damai, tetap bersikeras agar tak ada pembagian wilayah Yerusalem. Pekan lalu, Pemerintah Israel juga membentuk sebuah satuan tugas untuk meninjau kepemilikan lahan di Tepi Barat. Yang memungkinkan, melegalkan hunian tak resmi yang dibangun di tanah milik pribadi warga Palestina. Kelompok antipermukiman, Peace Now, pada Selasa lalu, menyatakan pejabat pemerintahan Yerusalem merencanakan uji publik soal pendirian Givat Hamatos selama 60 hari. Pengajuan banding di pengadilan bi-
sa menunda proses itu selama beberapa bulan, tetapi pembangunan bisa tetap berjalan dalam kurun waktu satu tahun. Peace Now mengungkapkan bahwa apa pun keadaannya, rencana itu bakal mulus. Juru bicara wali kota Yerusalem, Stephan Miller, mengatakan beberapa langkah masih harus ditempuh, tetapi ia mengelak untuk menjelaskannya secara perinci. Sekitar sejuta warga Israel tinggal di tanah pendudukan, termasuk 200 ribu orang di Yerusalem Barat yang direbut Israel untuk warga mereka, terjadi juga pada Yerusalem Timur. Sementara itu, pada 26 Oktober mendatang, pihak kuartet, yaitu PBB, Uni Eropa, AS, dan Rusia akan bertemu secara terpisah dengan perwakilan Palestina dan Israel di Yerusalem. “Tujuan untuk memulai persiapan dan menetapkan agenda dalam perundingan damai kelak,’’ kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Mark Toner. ■ ap/reuters ed: ferry kisihandi
BERNE — Dewan Keamanan (DK) PBB segera menangani kasus tudingan keterlibatan Iran dalam rencana pembunuhan Dubes Arab Saudi untuk Amerika Serikat (AS), Adel al-Jubeir. “Saya telah menerima korespondensi dari AS, Iran, dan Arab Saudi,” katanya di Berne, Swiss, Senin (17/10). Ia telah menyerahkannya kepada DK PBB. Masuknya masalah ini kepada DK PBB memungkinkan adanya sanksi baru bagi Iran. Apalagi, AS sejak semula mendorong pemberian sanksi keras. Banyak opsi yang dapat diambil untuk menghukum Iran. Namun, Ban menolak menjawab pertanyaan, apakah akan ada sanksi baru yang bakal dijatuhkan Iran seiring bergulirnya kasus ini ke domain DK. Dubes AS untuk PBB Susan Rice menyampaikan informasi kepada Ban, AS memegang bukti kuat yang mendukung tudingan yang diarahkan kepada Iran, membuat negara itu pantas memperoleh hukuman internasional. Eric Holder, jaksa agung AS, mengatakan, faksi di dalam Pemerintahan Iran menjadi bagian dari rencana pembunuhan, yang diawasi, disponsori, dan dikendalikan oleh Iran. Secara terpisah, Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad dalam wawancara dengan Aljazirah menegaskan, tak ada bukti yang benar-benar dapat diandalkan. Ia juga menyebut, PBB dan DK merupakan lembaga yang tidak demokratis. “Dewan Keamanan didominasi AS dan mereka telah menentang kami selama 30 tahun,” ujarnya. Menurut dia, PBB tidak benar-benar dapat dikatakan sebagai perserikatan bangsa karena sidang umum bukan badan yang berwenang membuat keputusan. Di PBB, semuanya diatur oleh sebuah badan yang hanya dikuasai oleh lima negara, yaitu mereka yang memegang hak veto. Ahmadinejad mengatakan, tuduhan yang kini dialamatkan kepada Iran sama ketika mereka meyakini Irak mempunyai senjata pemusnah massal. Kemudian, dengan dasar itu AS menginvasi Irak pada 2003. “Beberapa waktu lalu, AS mengklaim ada senjata pemusnah massal di Irak. Mereka bahkan menunjukkan dokumen-dokumen untuk memperkuatnya sehingga setiap orang percaya kepada AS dan mendukungnya,” ujar Ahmadinejad. Apa lacur, setelah Irak hancur baru terungkap mereka tak memiliki senjata yang dimaksud. Jadi, sebatas tuduhan yang tak dapat dipegang kebenarannya. Setelah itu, baru setiap orang bertanya kepada mereka, apakah klaim adanya pemusnah massal benar atau tidak? Ternyata, AS membuat rekaan dengan dukungan dokumen palsu. “Apa susahnya melakukan hal semacam itu?” tanya Ahmadinejad. Pada waktunya, kata dia, kebenaran akan terungkap dan tak ada masalah bagi Iran untuk menghadapinya. Ia menduga, ini hanya keinginan AS agar Iran menghadapi isolasi melalui sanksi dan menciptakan ketegangan Iran dengan Arab Saudi. Di sisi lain, Ahmadinejad menepis bahwa AS dan Iran saat ini berada pada posisi saling berhadapan dan memungkinkan terjadinya konflik militer. “Saya pikir tidak.” Ia mengatakan, ada sejumlah orang di AS yang menginginkan itu terjadi, tetapi yang lainnya tidak. ■ ed: ferry kisihandi LIONEL CIRONNEAU/AP
Mengaku di Bawah Umur Agar Lolos Oleh Ditto Pappilanda oal ide meloloskan diri, anak buah kapal (ABK) ilegal asal Indonesia yang tertangkap di Australia ternyata punya cara sendiri. Yaitu, para ABK yang tertangkap membawa kapal berisi pencari suaka ke Australia ini mengaku berusia “di bawah umur” alias di bawah usia 18 tahun. Pasalnya, sesuai hukum federal di Austalia, anak berusia di bawah 18 tahun harus segera dilepaskan dari tahanan. Apakah trik ini berhasil? Rupanya, masalahnya tak sesederhana itu. Pasalnya, menurut Juru Bicara Kedutaan Besar Australia di Indonesia, Ray Marcelo, Australia menggunakan wrist x-ray untuk menge-
S
cek usia mereka. “Pihak berwenang Australia menggunakan berbagai macam metode, termasuk sinar-x pergelangan tangan, untuk menerka dan menentukan usia—termasuk meminta bantuan pihak berwenang Indonesia untuk memperoleh dokumen guna menentukan usia,” kata Marcelo kepada Republika melalui surat elektronik. Marcelo menjamin, jika pengadilan telah menyatakan ABK masuk dalam kategori di bawah usia 18 tahun, maka dipulangkan ke Indonesia tanpa dikenai dakwaan. Hingga kemarin, 72 anak Indonesia telah dipulangkan tanpa dikenai dakwaan. Menurut Sekretaris Pertama Protokoler dan Kedutaan Besar
:: sudut pandang :: Oleh Yeyen Rostiyani
ilad Shalit akhirnya mendarat di Israel, Selasa (18/10). Serdadu Angkatan Bersenjata Israel (IDF) ini diserahkan kepada Israel hanya kurang dari satu jam sejak ia ditransfer Hamas ke Mesir. Sejak awal berkarier di IDF, Shalit mungkin tak akan menyangka bahwa suatu hari ia menjadi sosok pahlawan di Israel. Tak hanya itu, ia bahkan menjadi warga negara kehormatan di Prancis dan italia, serta di empat negara bagian di Amerika Serikat (AS). Semua itu diraih Shalit bukan karena prestasinya yang cemerlang, namun karena ia ditahan pihak Hamas sejak 25 Juni 2006 atau selama 1.940 hari. Sejak saat itulah Shalit selalu muncul menjadi alasan yang digadang Israel. Dalam invasi ke Jalur Gaza 2006, dalam perundingan Israel-Palestina, nama Shalit selalu muncul sebagai syarat yang dituntut Israel. Pertukaran Shalit dengan 1.027 tahanan Israel memang bersifat
G
Indonesia (KBRI) di Canberra, Andalusia Tribuana Tungga Dewi, banyak di antara yang mengaku di bawah umur ini tidak lolos wrist x-ray. “Mereka yang tidak lolos diberikan kesempatan untuk membuktikan usia mereka menggunakan dokumen, seperti akta lahir atau ijazah sekolah,” katanya. Namun, kebanyakan ABK berasal dari wilayah terpencil sehingga mereka umumnya tidak memiliki akta lahir. Sebagai gantinya, pengacara asal Australia harus mendatangi keluarga ABK di Indonesia dan meminta surat pernyataan soal usia anggota keluarganya. KBRI juga meminta kepada pengadilan Australia agar ABK tersebut ditempatkan dalam satu blok khusus. Blok ini ter-
pisah dari tahanan dewasa lainnya, terutama tahanan warga negara Australia. Menurut catatan KBRI, saat ini terdapat 42 ABK yang ditahan dan mengaku di bawah usia 18 tahun. Sedangkan Kedubes Australia mencatat, per 17 Oktober ada 34 ABK yang mengaku berusia di bawah 18 tahun. Masalah lainnya, selama proses pembuktian usia yang cukup lama, para tahanan terkadang justru terbuai oleh fasilitas selama di tahanan. Maklum saja, selama di kampung halaman mereka hidup sederhana. “Ada yang bahkan meminta tidak mau dipulangkan dan ingin tetap dalam tahanan,” ungkap Andalusia. Ada-ada saja. ■ ed: yeyen rostiyani
TERIMA SURAT: Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, menerima surat dari seorang pengunjung saat ia melawat ke Nice, Prancis selatan, Selasa (18/10). Menjelang pemilu ini, ia kembali menegaskan niatnya untuk berkomitmen pada upaya integrasi kaum muda Prancis.
Kebebasan Asimetris ala Shalit multidimensi. Sejak penahanannya di tangan pihak Hamas, badan intelijen Israel, Mossad “terlihat” tak kunjung mendeteksi keberadaannya. Padahal, Mossad dikenal sebagai salah satu badan intelijen canggih yang didukung dengan loyalitas tinggi para agennya—baik agen resmi maupun agen tidur atau sayanim. Sengaja atau tidak, Shalit tak terdeteksi Mossad. Yang jelas, selama ia “menghilang”, Israel punya alasan bagus untuk melakukan invasi ke Jalur Gaza. Selama Shalit tak terdeteksi, Israel juga punya alasan bagus untuk menjadikannya sebagai salah satu syarat dalam perundingan dengan Palestina. Semakin lama syarat ini tak kunjung dipenuhi Hamas. Israel memiliki alasan menarik diri dari perundingan. Yang berarti, ada waktu yang memadai juga untuk terus melakukan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina. Jika sekarang Israel dan Hamas saling melunakkan diri, bukannya
tanpa alasan. Di pihak Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat ini sedang bergulat dengan citranya yang dinilai gagal menyejahterakan warga Israel. Lihat saja, ia
baru diguncang ratusan ribu pengunjuk rasa yang menuntut perbaikan ekonomi. Dijamin, kepulangan Shalit tentu lumayan mengangkat citranya kembali di mata warga Israel.
DA’AN YAHYA/REPUBLIKA
“Hari ini, misi telah tercapai,” kata Netanyahu, dalam pidatonya saat bertutur soal upayanya membebaskan Shalit. Satu bendera kemenangan di tangan pria dengan panggilan Bibi ini. Sikap Hamas dalam kesepakatan ini pun cukup menimbulkan tanda tanya. Bukan rahasia lagi bahwa persaingannya dengan Fatah dan payungnya, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), belum reda. Baru September lalu PLO memilih jalan high profile untuk meraih pengakuan sebagai negara lewat jalur PBB. Presiden Otorita Palestina, Mahmud Abbas, yang sekaligus ketua PLO, mengajukan lamaran agar Palestina menjadi anggota PBB dengan status sebagai sebuah negara. Pilihan ini bukan tanpa risiko. PLO langsung berhadap-hadapan dengan Israel dan para sekutunya, termasuk AS. Selama proses pengajuan ke PBB berlangsung, Hamas tak banyak berkomentar. Namun, Hamas tiba-tiba membuat gebrakan
dengan menjalin kesepakatan pertukaran Shalit dengan 1.027 tahanan Palestina. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa kesepakatan ini menambah satu lagi daftar perbedaan antara Hamas dan PLO—termasuk Fatah. Kritik PA pun ditanggapi Hamas tak kalah pedasnya, “Belum tentu PA bisa menjalin kesepakatan semacam ini.” Itulah kebebasan Shalit yang multidimensi. Inilah sebuah kebebasan yang disebut BBC bersifat asimetris karena perbandingan jumlah seorang Shalit dan 1.027 tahanan Palestina. Israel boleh saja melihat celah untuk mendekati Hamas—sekaligus jalan memperlebar jarak Hamas-Fatah. Namun, harapan rekonsiliasi Hamas-Fatah memang tak boleh redup. Setidaknya, Fatah harus melihat, kepulangan Shalit berarti menghilangkan satu dalih yang kerap digadang Israel. Inilah saatnya Palestina menyatukan visi soal Shalit. Semoga saja. ■
publik
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011
PKS Anggap Istana tidak Jujur JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera tak bisa menerima hasil reshuffle Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mencopot kadernya Suharna Surapranata dari jabatan menteri riset dan teknologi. Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq menganggap keputusan itu berarti Presiden telah membatalkan kontrak politiknya dengan PKS. ‘’SBY sudah menjalankan apa yang dia mau. Sesuai Rapimnas PKS kemarin, ada poin bahwa reshuffle hak prerogratif Presiden. Tinggal bagaimana PKS menyikapi pengurangan menteri ini nanti forum di Majelis Syuro,’’ kata Mahfudz, kemarin malam. Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid juga menyayangkan cara berkomunikasi Istana yang tidak jujur saat menyampaikan kabar pencopotan kadernya. Mantan presiden PKS ini mengungkapkan, menteri yang dicopot saat ditelepon Istana diberi tahu bahwa pergantian ini atas permintaan dari partai. Padahal, kata Hidayat, PKS tak pernah meminta Presiden mencopot kader sendiri dari kabinet. Dia tak habis pikir mengapa kabar pencopotan ini disampaikan dengan logika seperti itu. ‘’Tentu, komunikasi yang tidak jujur semacam ini harus dihitung. Itu bagian dari yang akan disikapi secara proporsional oleh PKS,’’ kata Hidayat, Selasa (18/10). Menurut Mahfudz, segala respons PKS terkait reshuffle dan koalisi tergantung Majelis Syuro yang akan bertemu pada pertengahan November nanti. Namun, pertemuan itu bisa dipercepat jika ada usulan dan didukung oleh lebih dari dua pertiga anggota Majelis Syuro yang berjumlah 99 orang. Selain itu, kata Ketua Komisi I DPR ini, kontrak politik dibicarakan langsung antara SBY dan PKS yang diwakili oleh Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin. Oleh karena itu, jika ada perubahan terkait kontrak politik tersebut, harus dibicarakan antara SBY dan Ketua Majelis Syuro. Mahfudz mengungkapkan, PKS hanya mendapat pembe-
ritahuan melalui telepon dari perwakilan Istana pada Ahad malam tentang pencopotan Suharna. Pemanggilan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ke Cikeas, pekan lalu, bersama pimpinan partai koalisi lain tidak membahas mengenai partai mana yang akan terkena reshuffle. Pertemuan itu hanya membahas mengenai pemikiran SBY terkait penataan kabinet. Awalnya, kata Mahfudz, PKS mengira itu sekadar informasi awal dan akan ada pembicaraan lanjutan antara SBY dan ketua Majelis Syuro terkait kontrak politik. Tapi kenyataannya, hingga pengumuman Selasa malam tidak ada komunikasi sama sekali. ‘’Ini akan jadi catatan untuk menjadi pertimbangan musyawarah Majelis Syuro,’’ tegas Mahfudz. Apalagi, lanjut Mahfudz, ada jaminan dari Presiden bahwa mengenai reshuffle jangan memercayai omongan siapa pun kalau bukan dari mulut Presiden langsung. SBY berjanji akan berbicara sendiri mengenai pergantian menteri. Karena itu, ketika ada telepon yang mengabarkan pencopotan salah seorang kader PKS dari perwakilan Istana, itu dianggap bukan pernyataan resmi karena bukan SBY yang berbicara. Pengamat politik UI Iberamsjah menilai keputusan SBY mengurangi jatah menteri PKS merupakan tantangan terbuka bagi PKS untuk menentukan sikapnya di koalisi. Alasannya, selama ini PKS kerap mengutarakan jika kontrak politik PKS dengan Presiden menyatu dengan jatah empat kursi menteri di kabinet sampai 2014. ‘’SBY menantang PKS, mereka konsisten tidak dengan ucapannya itu?’’ Selain itu, ujar Iberamsjah, hasil reshuffle merupakan bentuk hukuman kepada PKS yang selama ini kerap mengkritik kebijakan pemerintah kendati berada dalam barisan koalisi. PKS dinilainya tidak bisa menjaga soliditas para kadernya, terutama yang duduk di parlemen, untuk sejalan dengan barisan partai koalisi. ■ mansyur faqih/eh ismail ed: budi raharjo
SHALIT DAN ...................................................................... dari Hlm 1 para tahanan adalah Turki, Qatar, dan Suriah. Ketiga negara ini bersama Mesir dan Hamas akan bekerja sama dalam proses pemindahan para tahanan,’’ kata seorang pejabat Hamas yang tidak ingin disebut namanya, seperti dikutip harian Israel, Haaretz, Selasa (18/10). Keluarga dari total 260 tahanan yang dideportasi telah setuju pindah ke negara yang menjadi tempat tinggal baru. Juru bicara Hamas Abu Obaja, mengatakan Israel dan Mesir akan bertemu sekali setahun untuk meninjau status tahanan deportasi tersebut. Melalui bantuan Mesir, Israel dan Hamas sepakat menukar Gilad Shalit dengan 1.027 warga Palestina yang ditahan Israel. Pertukaran tahap pertama berlangsung kemarin di Gurun Sinai melibatkan Shalit dan 477 tahanan Palestina. Sisa tahanan lainnya akan dilepaskan Israel sebulan kemudian. Pertukaran Shalit dari tangan Hamas ke Israel melalui Pemerintah Mesir. Bagi mantan tahanan yang dideportasi, Pemerintah Palestina menjanjikan menyediakan pekerjaan, gaji, apartemen, serta mobil pribadi. Hamas melepaskan Shalit dan diserahkan kepada utusan
Palang Merah Internasional dan pejabat Mesir. Sebagai gantinya, Israel akan langsung melepaskan 27 tahanan perempuan. Hamas bersama Mesir dan Palang Merah Internasional selanjutnya mengirim Shalit memasuki Mesir lewat pintu Rafah. Di negeri Fir’aun ini, Shalit berada tak lebih dari 15 menit sebelum kemudian dipulangkan ke Israel. “Saya berharap kesepakatan ini akan menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina,” kata Shalit yang terlihat kurus dalam kemunculan pertamanya di televisi. Shalit kelihatan di rekaman video terakhir kali pada Oktober 2009 sejak ditawan Hamas Juni 2006. Kepulangan para pejuang Palestina itu disambut para pimpinan Hamas. Bagi Palestina, ini waktunya merayakan momen yang Hamas sebut sebagai kemenangan mereka. Warga Palestina melihat para mantan tahanan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan. “Ini adalah sukacita terbesar bagi rakyat Palestina,” kata Azzia, warga Palestina yang menunggu di sebuah pos pemeriksaan Tepi Barat untuk menyaksikan pelepasan putranya, Amer. Amer hidup di penjara Israel selama 24 tahun.
TAK BISA HIDUP ............................................................... dari Hlm 1 Camar Bulan perbatasan darat di wilayah Malaysia semakin diperketat. Namun, itu tak berdampak apa pun bagi warga Temajuk. Mereka tetap bisa melenggang ke Desa Melanau di Serawak, Malaysia, tanpa perlu menggunakan paspor. “Kami tetap diterima warga Melanau untuk bertransaksi di pasar tanpa perlu diperiksa paspor oleh polisi. Yang pasti, kami dengan warga Melanau adalah teman,” kata Khabuddin, akhir pekan lalu. Lagum (46 tahun), warga Temajuk lainnya, mengatakan hubungan mereka dengan warga Desa Melanau sangat erat. Banyak warga di desa ber-
penghuni 1.883 jiwa atau 493 kepala keluarga itu memiliki saudara kandung yang tinggal di Melanau. Banyak warga kedua desa yang melakukan pernikahan beda negara. Kalau laki-lakinya dari Temajuk menggelar adat pernikahan, mempelai wanita dari Melanau mengajak keluarga besarnya berombongan datang menyeberang lintas negara. ‘’Kami dengan warga Malaysia macam kakak beradik. Kalau orang sini kawinan, banyak kunjungan dari sana, tidak ada yang mempermasalahkan,’’ kata Lagum. Begitu juga sebaliknya, seolah tidak ada batas sebab
11
DIPO ALAM SEKRETARIS KABINET
Kualitas Dipertimbangkan YOGI ARDHI/REPUBLIKA
Apakah penambahan anggaran akan setimpal dengan peningkatan kinerja? Ya dong, makanya sekarang kita tambah, meski sekarang orang ribut-ributin. Kalau bisa bahkan wakil menterinya (wamen) lebih dari sekarang. Karena kalau saat ini menteri-menteri habis waktunya membahas satuan tiga dengan proyeknya segala macam, kan habis waktunya.
Mengapa bisa begitu? DPR-nya terkadang terlalu demanding atau terlalu menuntut karena memang undang-undangnya mendukung itu. Bahkan, sampai sekarang harus mengurus pembahasan hingga satuan tiga proyek, lalu spesifikasi segala macam. Padahal, DPR seharusnya hanya program. Dengan demikian, kalau menterinya terus dipanggil ke sana (DPR) kan nggak perlu buntu di sini, ada wamennya. Syukur-syukur DPR juga bisa mengundang wamen.
Bukannya akan lebih banyak tunjangannya? Alah, kecillah itu. Masalahnya, mengapa kita perlu calon wakil menteri karena kadang-kadang kalau saya mengundang sebagai sekretaris kabinet, lalu ada juga Sidang Kabinet Paripurna, Sidang Kabinet Terbatas, atau rapat khusus menteri-menteri juga, sulit datang. Bukan tanpa sebab karena mereka sering mengikuti rapat dengan DPR.
Wamen lebih ke hal teknis atau kebijakan? Kebijkan itu kan di menterinya, wamen bukan anggota kabinet. Jadi, tugasnya mendukung dalam masalah kebijakan. Meski, bukan tidak bisa sama sekali. Karena kebijakan di tangan menteri. Kemudian, menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Tapi, wamen sepertinya kan orang-orang profesional, tentunya kita ingin ke depan berjalan dengan betul-betul
Oleh Teguh Firmansyah
Kementerian itu ada wamen karena luas cakupannya? Ya, seperti itulah kebanyakan. Tapi, saya berpikir itu yang paling berat menteri keuangan, ESDM, dan yang kami tambah itu semua sudah tepat semualah. Sesuai dengan keputusan Presiden.
baik. Seperti CEO Standard Chartered yang mengatakan kondisi ekonomi kita sangat bagus. Tapi, bagaimana kalau sekarang pembahasan APBN-nya lama, sampai ngurus-ngurus proyek. Hierarkinya wamen seperti apa? Kan sudah jelas wamen itu bukan anggota kabinet. Tetapi, tetap pertanggungjawabannya kepada Presiden.
Adakah alasan politis di balik pencabutan Perpres 47/2009 tentang syarat wamen? Tidak ada. Sebagai seskab, saya tidak mau tidak bisa memfasilitasi keinginan Presiden. Masak disandera. Jadi, kita pelajari secara saksama. Jadi, kita hapus saja (pasal wakil menteri harus eselon IA). Bahkan, saya ingin kalau bisa swasta. Tapi, kan nggak bisa undang-undangnya, harus pejabat karier. Menurut saya, ini sudah benar seperti yang terjadi sekarang. Apakah tidak menurunkan kualitas? Tidak, kualitas kan kita pertimbangkan. ■ ed: budi raharjo
UCHOK SKY KHADAFI FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN
Wamen tak Efektif YOGI ARDHI/REPUBLIKA
Oleh Esthi Maharani Apakah pengangkatan wamen ini akan efektif? Pengangkatan wamen tidak akan efektif untuk mendongkrak kinerja kabinet SBY. Ibarat SBY ingin membangun sebuah rumah, Presiden lebih senang mengalokasi anggaran untuk menambah gaji dan juga menambah tukang bangunan alias menambah wamen daripada mengalokasi anggaran untuk membeli bahan-bahan bangunan alias mengalokasi anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Apa dampak lain dari pengangkatan ini? Pengangkatan wamen ini akan menjadi konflik kepentingan di organisasi kementerian, antara menteri dan wamen. Oleh karena itu, wamen dengan men-
Pemimpin Hamas di Gaza, Ismail Haniyah, menyambut ratusan pejuang itu dengan memeluk mereka saat turun dari bus di perbatasan Kota Rafah. Presiden Palestina Mahmud Abbas, ikut memberikan pidato sambutan selamat datang di Tepi Barat, Ramallah, dekat Yerusalem.
teri mempunyai kekuasaan yang sama dan juga samasama diangkat oleh Presiden. Dan, dampaknya adalah pelayanan publik akan semakin lambat karena akan terjadinya konflik kepentingan antara wamen dan menteri. Selain itu, dengan pengangkatan ini, Presiden telah melanggar instruksinya sendiri. Yakni, Instruksi Presiden 7/2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian dan Lembaga yang ditandatangani pertengahan tahun ini. Dengan demikian, Presiden akan dinilai tidak konsisten dengan peraturan yang dibuatnya sendiri dan hal ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah ini. Contoh anggaran menteri yang bisa dijadikan patokan untuk wamen?
nal yang rata-rata sebesar Rp 1,2 miliar untuk setiap tahun. Kalau, ada 19 wamen, maka anggaran operasional wamen saja akan menghamburkan-hambur uang negara sebesar Rp 22,8 miliar per tahun.
Saat ini, anggaran operasional menteri rata-rata yang diberikan negara atau yang disetujui DPR minimal sebesar Rp 1,2 miliar per tahun. Artinya, jika dirataratakan, setiap bulan belanja operasional menteri sebesar Rp 100 juta. Jadi, setelah wamen dilantik oleh Presiden, maka kemungkinan wamen juga akan mendapatkan anggaran operasio-
MK PULIHKAN ................................................................... dari Hlm 1
Apakah angka itu sudah perhitungan maksimal? Anggaran Rp 22,8 miliar per tahun itu baru anggaran operasional. Masih akan ada anggaran lainnya untuk mereka. Misalnya, jamuan untuk tamu wamen, pengadaan kelengkapan wamen, operasional keprotokolan, rapat kerja wamen, terselenggaranya pelayanan/pengawalan wamen, anggaran pengadaan mobil dinas, dan lain-lain. Coba bandingkan dengan anggaran pribadi para menteri di era Susilo Bambang Yudhoyono yang telah di-
■ reuters/ap ed: rahmad budi harto
Juli lalu. Pasal-pasal yang dinilai bermasalah adalah Pasal 4 Ayat f, g, dan h; Pasal 15 Ayat 2 Huruf f; Pasal 26 Ayat 5; Pasal 27A Ayat 2 Huruf c, d, dan e; Pasal 50A; Pasal 45A juncto Pasal 57 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 2a; Pasal 59 Ayat 2; serta Pasal 87. Dari 10 pasal yang dimohonkan uji materi, hanya satu yang ditolak MK, yaitu Pasal 15 Ayat 2 Huruf d yang mengatur persyaratan minimal calon hakim MK. Ketentuan ini mengubah syarat umur calon hakim konstitusi dari 40 tahun menjadi 47 yang dinilai MK adalah bentuk kebijakan hukum terbuka yang sewaktu-waktu bisa diubah. ‘’Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,’’ kata Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan sidang di gedung MK, Selasa (18/10). Dari sembilan hakim, satu hakim yaitu Harjono mempunyai keputusan berbeda (dissenting opinion). Pasal yang digugat pemohon mengatur banyak hal teknis dalam organisasi MK. Antara lain Pasal 4 Ayat 4 soal pemilihan ketua dan wakil ketua MK satu paket, padahal sebelumnya dilakukan terpisah. Pemilihan ketua dan wakil ketua MK dalam satu kali rapat dan satu paket bisa
berpotensi menimbulkan kebuntuan hukum atau kekosongan salah satu pimpinan MK. Menurut Saldi Isra, ada pasal-pasal yang mengatur dipangkasnya kewenangan MK, seperti melakukan ultrapetita atau memutus melebihi apa yang dimohonkan dalam memutus uji materi UU, larangan MK menggunakan UU lain sebagai pertimbangan dalam menguji UU, serta pergantian antarwaktu hakim konstitusi dan syarat menjadi hakim konstitusi. Pasal 45A dan Pasal 57 Ayat 2 Huruf a yang mengatur larangan MK memutus ultrapetita dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. MK menilai selama ini ultrapetita justru telah memberikan manfaat yang luas, seperti pada kasus pengujian UU Pemilu ketika MK membolehkan penggunaan KTP sebagai syarat menggunakan hak suara. Selain itu, pada prinsipnya ultrapetita hanya dilarang dalam ranah peradilan perdata karena sengketanya antarindividu. Sedangkan dalam ranah peradilan tata negara tidak ada larangan secara prinsip. ‘’Kalau ultrapetita dilarang akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi publik yang lebih luas. Kewenangan
judicial review sendiri hadir dari suatu ultrapetita dalam perkara Merbury melawan Madison di Mahkamah Agung Amerika Serikat,’’ kata Mahfud. Kemudian, Pasal 27A Ayat 2 Huruf c, d, dan e yang mengatur masuknya unsur DPR, pemerintah, dan satu orang hakim agung dalam Majelis Kehormatan MK yang bersifat permanen dinilai mengancam dan mengganggu kemandirian hakim konstitusi. Keberadaan mereka berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR, pemerintah, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang beperkara di MK. MK juga menilai Pasal 15 Ayat 2 huruf h yang mengatur calon hakim MK dengan adanya frasa ‘’dan/atau pernah menjadi pejabat negara’’ bertentangan dengan Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 karena tidak memberikan kriteria jelas. Apalagi tidak semua orang yang pernah menjadi pejabat negara memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Kuasa hukum pemohon Wahyudi Djafar menilai wajar gugatan kliennya dikabulkan sebab UU MK yang baru itu memang sengaja didesain untuk melemahkan MK. ‘’Hanya satu saja yang tidak dikabulkan, dan hasil ini bagus,’’ kata Wahyudi.
dua desa itu hanya dipisahkan jarak sejam perjalanan lewat jalur laut. Tidak sedikit pula yang memiliki rekanan atau mitra dagang di desa seberang. Karena itu, mudah dijumpai rombongan warga beda negara itu ketika satu sama lain saling berkunjung. Saking dekatnya hubungan dengan Malaysia, bahkan dulu banyak warga Temajuk yang bekerja sebagai aparat militer maupun pegawai pemerintahan di Serawak. Setelah pensiun, mereka kembali lagi menjadi warga Temajuk. Meski kini hal itu sudah sulit dila kukan setelah adanya pengetatan administrasi di Serawak. Kepala Desa Temajuk Mulyadi sempat cemas Malaysia
akan melarang rakyatnya berhubungan bisnis dengan warga Indonesia di perbatasan akibat isu pencaplokan wilayah Camar Bulan. Hal ini karena pasti berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat. Temajuk yang sulit dijangkau dari desa lain di wilayah Indonesia itu sangat bergantung pada pasokan bahan pokok dari Malaysia. Telur, tepung, gula, minyak goreng, dan beragam bumbu dapur, serta kebutuhan bahan pokok lainnya 100 persen bergantung pada Malaysia. Bahkan 80 persen beras di Temajuk dibeli dari Pasar Melanau. Sebaliknya, hasil tangkapan laut Temajuk pun dijual ke Malaysia karena biaya transportasinya jauh lebih
murah dibandingkan ke Kecamatan Paloh atau ke Kota Sambas. Karena itu, selain KTP, tak ada yang bisa membedakan warga Temajuk dengan warga Melanau di seberang. Bahkan, mayoritas warga lebih memilih menggunakan mata uang ringgit ketimbang rupiah untuk bertransaksi di Temajuk. Itu lantaran warga lebih sering berbelanja ke Melanau daripada Sambas. Memegang ringgit lebih nyaman dan tak berisiko dibanding rupiah karena ringgit bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok. ‘’Warga pakai ringgit sebab ongkos tak besar, tidak ada risiko perjalanan beli ke Malaysia. Kalau ke Sambas,
jauh dan jalanannya banyak hambatan,’’ ujar Mulyadi. Saking terpencilnya Temajuk dari wilayah NKRI, untuk berkomunikasi pun mereka memilih memakai kartu seluler Malaysia. Bukan apa-apa. Satu-satunya sinyal GSM yang sampai ke Temajuk hanya dari operator negeri seberang. Mulyadi berharap isu caplok-caplokan wilayah itu tak dibesar-besarkan lagi sebab warga Temajuk yang akan langsung terkena dampaknya. Apalagi saat ini akses ke Malaysia sudah diperketat dan pembelian barang pun dibatasi. ‘’Intinya tidak sebebas dulu. Tapi, tetap lebih mudah bertransaksi di Pasar Melanau daripada harus ke Sambas,’’ kata Mulyadi.
Ditentang Di Israel muncul aksi menentang pertukaran tahanan ini. Senin lalu Pengadilan Tinggi Israel mendengarkan empat petisi yang ingin menggagalkan kesepakatan pembebasan seribu tahanan Palestina yang dianggap telah menewaskan warga Israel. Orang tua Shalit mendesak pengadilan untuk menolak petisi dari masyarakat yang menilai nyawa Shalit tidak sebanding dengan ribuan nyawa penduduk Israel yang telah dibunuh oleh para tahanan yang dibebaskan. ‘’Setiap perubahan atau keterlambatan dalam kesepakatan itu bisa membahayakan kehidupan Shalit,’’ kata Aviva Shalit, ibu dari prajurit Shalit. Petisi diajukan oleh kelompok Almagoir, sebuah asosiasi yang mewakili korban serangan kelompok militan Palestina. Mereka berusaha mencari penundaan selama waktu yang tersisa sebelum pertukaran tahanan mulai dilakukan.
olah dari APBN 2010. Setiap kementerian memiliki pos anggaran pribadi yang berbeda. Misalnya, untuk Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata saja total anggaran pribadi untuk menterinya mencapai Rp 21,33 miliar. Dana itu meliputi jamuan menteri, operasional pimpinan, penyelesaian tugas mendesak, rapat koordinasi menteri, serta pembinaan administrasi, dan pengelolaan perlengkapan menteri. Untuk Kementerian Pendidikan, total anggaran pribadi menterinya mencapai Rp 17,25 miliar. Negara semakin diberatkan dengan jabatan baru? Ya, anggaran untuk menteri saja sudah pemborosan anggaran yang tidak bisa dimaafkan. ■ ed: budi raharjo
Dikabulkannya permohonan uji materi itu telah memulihkan kewenangan MK yang sebelumnya telah diatur dalam UU 24/2003 tetapi kemudian diloloskan dalam UU MK yang baru. Tentu saja hal ini disesalkan oleh para anggota dewan yang dulu menyusun revisi UU MK. Anggota Komisi III DPR Dimyati Hartono menilai MK telah menunjukkan bahwa lembaganya terlalu berkuasa dengan mencabut UU yang mengatur lembaganya sendiri. Ia merujuk pada dikabulkannya Pasal 57 Ayat 2 huruf a yang mengatur MK bisa membuat keputusan ultrapetita. ‘’MK semakin tidak terkontrol jika aturan yang mengawasinya dicabut. MK melakukan abuse of power! Setiap produk DPR kok dicabut dengan seenaknya sendiri,’’ kecam Dimyati. Dia juga mengingatkan, dalam uji materi UU MK kedudukan hukum (legal standing) pemohon tidak jelas. Apalagi dari para pemohon tidak ada yang dirugikan terkait berlakunya UU MK yang baru. Padahal UU MK yang baru itu dibuat agar MK semakin bagus kinerjanya dan bisa diawasi. Bukannya malah menunjukkan diri sebagai lembaga super-body yang seenaknya bisa mencabut UU tanpa pertimbangan jelas.
Nah, lalu apa komentar dari para politikus yang sempat mengunjungi Temajuk gara-gara isu pencaplokan wilayah itu? Anggota Komisi II DPR Ramadhan Pohan mengatakan, perhatian pemerintah terhadap warga perbatasan perlu ditingkatkan mengingat sejak setahun lalu sudah berdiri Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang diketuai Menteri Dalam Negeri. Ramadhan yakin kawasan perbatasan akan mendapat prioritas percepatan pembangunan. ‘’Infrastruktur, sarana kesehatan, dan potensi alam di sini harus digenjot. Aturan saat ini masih banyak tumpang tindih. Ini tugas BNPP.’’
■ c13/antara ed: rahmad budi harto
■ c13 ed: rahmad budi harto
jadwal shalat Bandung -3 Mnt, Yogyakarta -14 Mnt, Semarang -14 Mnt, Surabaya -24 Mnt, Jambi + 13 Mnt, Padang +26 Mnt, Medan +33 Mnt, Makassar -24 Mnt.
Subuh Zhuhur Ashar Maghrib Isya
REPUBLIKA
04.14 11.41 14.48 17.49 18.59
RABU, 19 OKTOBER 2011
MAHAKA MEDIA
12
PRAYOGI
LAZISMU Tebar Kurban ke Daerah Kumuh
konsultasi agama Pengasuh Ustaz Bachtiar Nasir
Dyah Ratna Meta Novia
Anak Angkat Dapat Harta Gono-Gini? Assalamu’alaikum Wr Wb, Ustaz, saudara saya akan bercerai dengan istrinya setelah pernikahan yang berlangsung selama hampir 20 tahun dan belum dikaruniai anak. Keduanya sepakat mengadopsi anak sekitar 10 tahun yang lalu. Keinginan berpisah karena istrinya terlalu menguasai di rumah, sedangkan saudara saya seorang pendiam dan tidak mau macam-macam, yang penting keluarga tetap utuh. Dia telah berkali-kali mengajak istrinya untuk shalat, namun jarang dilakukan. Dan, karena hampir 20 tahun tidak dikaruniai anak, maka dia memohon kepada istrinya agar diizinkan menikah lagi, tapi istrinya keberatan.Yang menjadi masalah, saudara saya ingin memberi anak angkatnya rumah yang sekarang ditempati istrinya itu. Apakah anak angkat berhak dapat gono-gini?
:: taaruf :: Juru Dakwah Diimbau Sentuh Masyarakat Pesisir Nashih Nashrullah JAKARTA — Dakwah belum maksimal menyentuh masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir. Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Achmad Satori Ismail mengatakan, syiar agama di kawasan sekitar pantai masih luput dari fokus ormas-ormas Islam. Padahal, sejumlah daerah membutuhkan sentuhan dakwah. Kurangnya perhatian itu, kata dia, tak terlepas banyaknya persoalan yang mesti diselesaikan ormas Islam. Akibatnya, perhatian dakwah terhadap warga pesisir teralihkan dengan berbagai rutinitas dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir. Selain itu, ia mangajak ormas-ormas Islam bersinergi melakukan pembinaan intensif terhadap mereka. Kaitannya dengan dakwah di pesisir, IKADI terus melangkah agar dapat mencapai mereka. Salah satu kegiatan yang berjalan adalah pendirian masjid di Muara Gembong, Bekasi. Ia menjelaskan, pendekatan yang dipakai mesti disesuaikan dengan tipologi masyarakat pesisir. Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan, guna memberdayakan masyarakat pesisir, MUI tengah menjalin kemitraan dengan sejumlah instansi, termasuk pemerintah, yaitu Kementerian Kelautan. Kerja sama tidak hanya meliputi penanaman spiritual, tetapi menyangkut juga tentang pentingnya menjaga ekologi laut. Ini dilakukan agar mereka memiliki tanggung jawab dan kepedulian bagi kelestarian sumber mata pencaharian mereka. Program yang terlaksana melalui MoU kedua belah pihak tahun ini, katanya, kini tengah berjalan. Target awal, pada 2012 program itu bisa terealisasi di wilayah Jawa yang dianggap memiliki kesiapan dari aspek akses. Bentuk pemberdayaan masyarakat pesisir itu dirangkai pula dengan pembinaan ekonomi. Di antaranya, ialah memberikan pemahaman tentang investasi. ■ ed: ferry kisihandi
seimbangan alam dengan mencanangkan program dai lingkungan di tingkat nasional. Program itu mengarahkan dai agar menyisipkan kepedulian terhadap lingkungan sebagai materi dakwah mereka. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh, melihat di sejumlah tempat masih terjadi ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama menyangkut dua hal utama yang lazim dipenuhi menurut syariat tatkala mengelola alam, yaitu menjamin kesejahteraan masyarakat dan proses pelaksanaannya tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Terkait ketidakseimbangan itu, pihaknya meminta pemerintah mengambil tindakan preventif dan kuratif. “Termasuk, penegakan hukum untuk mencegah malapraktik penambangan,” katanya. Menurutnya, hal tersebut penting diperhatikan pemerintah. Dalam beberapa kajian, MUI menyimpulkan urgensi menjaga dan melestarikan lingkungan. Seperti yang dilakukan pada muzakarah lingkungan hidup, ijtima’ ulama kedua 2006, ataupun melalui fatwa pertambangan ramah lingkungan yang dikeluarkan 2011. Itu sebagai bentuk tanggung jawab moral MUI untuk turut terlibat menjaga keseimbangan ekologi lingkungan. ■ ed: ferry kisihandi
■ ed: ferry kisihandi
KEPEMIMPINAN NABI: Syekh Abdulbahry Yahya, cendekiawan
dari Minnesota, Amerika Serikat saat jumpa pers di Jakarta,Selasa (18/10). Ia menjadi pembicara dalam seminar yang diselenggarakan Al Maghrib Institute bertema “Emulating The Leadership of The Prophet In Turmoil Era“, dengan tujuan melahirkan kembali karakter kepemimpinan Nabi Muhammad di masyarakat Islam.
Perlu Gerakan Masif Menjaga Lingkungan
Hamba Allah Wa’alaikumussalam Wr Wb Pada zaman jahiliah, anak angkat dinasabkan kepada ayah angkatnya berhak menerima warisan, boleh berkhalwat dengan anak perempuan serta istri ayah angkatnya, dan isteri anak angkat haram bagi ayah angkatnya. Secara umum, anak angkat layaknya anak kandung di dalam segala urusan. Bahkan, Zaid bin Haritsah yang merupakan anak angkat Nabi Muhammad dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Lalu, turunlah syariat Allah SWT yang mengharamkan pengangkatan anak (adopsi) yang dinasabkan kepada ayah angkatnya secara hakiki, bahkan anak-anak juga dilarang bernasab kepada selain bapak mereka yang asli. Allah juga menghapuskan sistem jahiliah terkait anak angkat, maka dibolehkan seseorang menikahi anak angkatnya, tidak ada saling mewarisi antara mereka.Dan, anak angkat dinyatakan bukanlah muhrim bagi istri dan anak dari ayah angkatnya. Hal itu dijelaskan dalam ayat-ayat Alquran seperti Al Ahzab ayat 4-5 dan hadis. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa antara anak angkat dengan keluarga angkatnya dan anak angkat itu harus diberitahukan siapa ayah dan ibu yang sebenarnya. Hal itu bukan berarti agama Islam melarang umatnya untuk berbuat baik dan menolong anak yatim dan terlantar yang membutuhkan pertolongan. Sama sekali tidak! Harta gono-gini adalah hak berdua suami dan istri yang tidak ada kaitan langsung dengan anak angkat. Bila terjadi perceraian, hendaklah diselesaikan dan dibagi antara mereka berdua dengan cara perdamaian atau kesepakatan mereka berdua sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, baik secara materi ataupun nilai kerja yang langsung maupun tidak langsung. Bahkan, ibu rumah tangga yang mengatur dan menyelesaikan semua pekerjaan rumah harus dihitung juga karena dengan adanya ibu rumah tangga itu, suaminya dapat bekerja dengan tenang tanpa harus memikirkan lagi urusan rumahnya. Sedangkan pemberian kepada anak angkat bersifat hadiah atau hibah yang direlakan. Dalam kasus di atas boleh saja keduanya menghibahkan rumahnya buat anak angkat mereka jika keduanya merelakan. Namun, pemberian kepada anak angkat juga harus mempertimbangkan perasaan dan hak-hak keluarga kandung, seperti ayah, ibu, dan saudara-saudaranya sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial akibat salah memprioritaskan pembagian harta. Wallahu a’lam bish shawab. ■
JAKARTA — Hewan kurban yang berhasil dikumpulkan LAZISMU, lembaga zakat milik Muhammadiyah, akan didistribusikan ke wilayah padat, kumuh, dan miskin. “Di wilayah semacam itu banyak warga yang kekurangan dan berhak mendapatkan kurban,’’ kata Presiden Direktur LAZISMU, M Izzul Muslimin, di Jakarta, Selasa (18/10). Menurut dia, distribusi tak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga luar Jawa. Beberapa wilayah di Jawa yang menjadi pusat sebaran, misalnya, di Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, dan Cirebon. Ia menambahkan, seluruh kota, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, diyakini memperoleh kurban dari lembaganya. Di luar Jawa, kurban akan mencapai Sumatra Barat, Lampung, Makassar, Samarinda, dan Banjarmasin. Pendistribusian kurban, terang Izzul, akan dibantu oleh pengurus Muhammadiyah yang berada di masing-masing kota. Jadi, nanti Muhammadiyah membeli hewan kurban dari peternak lokal dengan dana yang dikumpulkan LAZISMU. Setelah hewan kurban disembelih, dagingnya akan diberikan kepada warga setempat yang kurang mampu. Dengan demikian, selain berfungsi sebagai ladang amal bagi orangorang yang berkurban, mereka juga memberdayakan ekonomi peternak lokal setempat. “Kebanyakan warga yang berkurban berasal dari Jakarta.’’ Ia menilai, dengan kenyataan ini, dapat dinyatakan ada perpindahan uang dari Jakarta ke wilayah lainnya. Saat ini, kata Izzul, pendistribusian kurban memang lebih merata. Tahun kemarin, orang-orang yang berkurban ingin hasil kurbannya dikirimkan ke Yogyakarta. Sebab, saat itu warga Yogya sedang mengalami bencana Merapi. Namun, tak ada daerah yang tampak terkena bencana parah. Oleh karena itu, tidak ada pesanan khusus pemberi kurban agar kurbannya diserahkan ke daerah tertentu. Pada tahun ini, LAZISMU mempersiapkan 25 ribu hewan kurban. Jumlah ini adalah bagian dari Program Kampung Qurban Pak Kumis di mana kurban dibagikan ke permukiman padat penduduk dan kantong kemiskinan. Tahun ini, LAZISMU bekerja sama dengan Pusat Qurban Nusantara. Koordinator Nasional Pusat Qurban Nusantara, Zaidy Basiturozak, mengatakan, program tahunan ini menyalurkan daging kurban segar ke daerah dengan sasaran prioritas adalah daerah kumuh, padat penduduk, kekurangan gizi, dan kantong kemiskinan. Penyalurannya, jelas dia, akan bekerja sama dengan seluruh jaringan Muhammadiyah yang ada di berbagai daerah. Masyarakat juga dapat memantau penyaluran daging kurban melalui salah satu jaringan televisi nasional. Karena, LAZISMU bermitra dengan jaringan media televisi, seperti Metro TV, dalam program “Gema Takbir dan Qurban 1432 H”.
Nashih Nashrullah
Persis melakukannya melalui program dai lingkungan. JAKARTA — Keikutsertaan umat Islam dalam menjaga lingkungan sangat penting. Apalagi, Muslim merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Deputi VI Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup, Ilyas Asaad, mengatakan, ada potensi yang besar, tetapi belum sepenuhnya tergarap. Perlu gerakan masif umat Islam menjaga lingkungannya. “Kesadaran masih perseorangan dan harus terus didorong sehingga ada kesadaran kolektif,’’ katanya di Jakarta, Selasa (18/10). Ia mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup sedang berusaha mendorong terciptanya gerakan bersama umat beragama menjaga keseimbangan alam. Khusus umat Islam, ia menggandeng ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Ia mengatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun dilibatkan di dalamnya. Bahkan, MUI telah mengeluarkan fatwa tentang tambang ramah lingkungan. Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan program eko pesantren, yang akan dilaksanakan dengan melibatkan
pesantren dalam pengelolaan sumber daya alam sekaligus efisiensi penggunaan potensi alam di sekitar mereka. Contoh kecil, soal pendayagunaan air di kalangan santri. Air bekas yang mereka gunakan bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang produktif. Rencananya, program akan berjalan pada 2012. Targetnya, sebanyak 10 pesantren akan dijadikan sebagai percontohan awal. Ia menilai, idealnya eko pesantren bisa terwujud pada masing-masing provinsi. “Kita sedang lakukan pendataan,” paparnya. Ketua Umum Persatuan Islam (Persis) Maman Abdurrahman mengamini tingkat kesadaran umat soal lingkungan masih harus ditingkatkan. Padahal, baik secara eksplisit maupun implisit, Alquran telah berbicara tentang lingkungan dan mewajibkan umat Islam untuk menjaga dan melestarikannya. “Dalam Islam, menjaga lingkungan termasuk ibadah yang tak boleh diabaikan.’’ Menurut dia, masih kurang tingginya kesadaran mengenai kelestarian lingkungan tak terlepas pula dari sikap pemerintah yang tak tegas menindak perusak lingkungan. Kesadaran itu harus dimulai dari sikap tegas aparat. Ke depan, ia meminta pemerintah melibatkan ormas Islam agar berperan aktif menjaga lingkungan. Persis berkomitmen memelihara ke-
Pembangunan Sarana MTQN Mencapai 70 Persen AMBON—Pembangunan tiga sarana utama pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXIV 2012 sudah mencapai 70 persen. Ketiga sarana itu adalah gedung Islamic Centre, tribun Lapangan Merdeka, dan renovasi Masjid Raya Al-Fatah. “Kami optimistis Mei 2012 semuanya sudah bisa dipakai,” kata Kepala Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Ismail Usemahu, di Ambon, Selasa (18/10). Menurut Usemahu, pembangunan Islamic Centre yang berlokasi di kawasan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota
Ambon, memasuki tahap kedua. Anggaran pembangunan gedung sebesar Rp 20 miliar ini berasal dari APBN dan APBD Provinsi Maluku. Sedangkan untuk renovasi Masjid Raya Al-Fatah memasuki tahapan penyelesaian em pat buah menara, kamar mandi, dan tambahan tempat wudhu. Ia menjelaskan, bangunan tribun Lapangan Merdeka berbentuk terbuka mirip Baileu— rumah adat Maluku—dan ditargetkan selesai akhir Desember 2011. “’Tribun telah selesai hingga 70 persen dan kami tentu ingin selesai sesuai rencana,”
katanya. Ia memperkirakan pembangunan tribun menelan dana sebasar Rp 1,9 miliar yang bersumber dari APBN. Usemahu menambahkan, pihaknya berkoordinasi dengan kontraktor untuk menggarap proyek pembangunan ketiga sarana itu. Tujuannya memaksimalkan pekerjaan sehingga semua pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Ketua LPTQ Maluku Rahman Soamena mengatakan, kegiatan MTQN XXIV kemungkinan dihadiri lebih dari 4.000 orang. Mereka terdiri atas 1.980 kafilah dari 33 provinsi dan 3.000
orang undangan dan simpatisan. Pelaksanaan MTQ XXIV yang rencananya dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Juni 2012 tersebut kegiataannya terpusat di tiga lokasi, yakni gedung Islamic Centre, Tribun Lapangan Merdeka, dan Lapangan Galunggung, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. “Perlombaan akan dilakukan di Tribun Lapangan Merdeka dan Islamic Centre, sedangkan kegiatan pameran di Lapangan Galunggung,” kata Rahman. Jenis lomba terdiri atas enam cabang, yakni tilawatil Quran,
hif zil Quran, fahmil Quran, syarhil Quran, khattil Quran, dan menulis kandungan Al quran. Cabang tilawatil Quran dibagi enam golongan mata lomba, yakni tartil Quran anak-anak, remaja, dewasa, cacat netra, dan golongan sabba. Cabang hifzil Quran terdiri atas lima jenis lomba. Masing-masing satu juz dan tilawah, lima juz dan tilawah, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Cabang khattil Quran terdiri atas empat jenis lomba, yakni naskah, hiasan mushaf, dekorasi, dan kaligrafi kontemporer. ■ antara ed: ferry kisihandi
Membuka Diri untuk Saling Memahami Oleh Dyah Ratna Meta Novia
J
amaah Masjid Lower Makefield, Pennsylvania, Amerika Serikat, menyampaikan undangan terbuka. Ini bagi mereka yang berbeda agama, Yahudi maupun Nasrani, untuk datang ke masjid mereka. Ada harapan keterbukaan ini mampu menepis kesalahapahaman dan mewujud sikap saling menghormati
di antara mereka. Sebab, mereka berkesempatan tahu lebih banyak tentang Islam. Kehadiran mereka di masjid menjadi peluang adanya pemahaman bahwa adanya persamaan di antara ketiga agama. Gayung pun bersambut, anggota Persatuan Gereja Metodis, Joe Martin, mengatakan, sangatlah penting bagi umat Kristen, Yahudi, dan Islam berkerja sama membangun persahabatan dan saling ONISLAM.COM
MENYIMAK: Pemeluk Nasrani dan Yahudi sedang menyimak penjelasan mengenai ajaran Islam.
memahami. “Sebab, selama ini sering terjadi konflik karena banyaknya kesalahpahaman antara umat beragama,” katanya. Pandangan senada juga dimiliki Presiden Komunitas Antar Agama, Larry Snider. Ia merasa senang dengan inisiatif jamaah Masjid Lower Makefield. Ia menekankan pentingnya merajut rasa saling memahami dan menghargai antarumat beragama. Ia juga berencana meniru apa yang dilakukan oleh komunitas Muslim pada Ahad (16/10) lalu itu. Snider akan mengundang Muslim dan pemeluk Kristen ke sinagognya dan mengisahkan tentang pemahaman agamanya. Dalam kesempatan itu, anggota Zubaida Foundation, Lee Phillips, mengisahkan pengalamannya memeluk Islam. Menurut dia, delapan tahun lalu ia memutuskan menanggalkan agama lamanya, Kristen, dan menjadi Muslim. Ia mengungkapkan, ada ajaran yang sama di antara kedua agama itu. Tentu saja, keduanya mengajarkan bagi umatnya untuk melakukan kebaikan dan memelihara
hubungan serta saling mencintai sesama manusia. Phillips mengungkapkan pula, tak ada kesulitan menjalankan agama barunya. Islam, jelas dia, mengajarkan orang untuk menunaikan perbuatan baik, sering berdoa, selalu ingat Allah SWT kapan pun dan di mana pun. “Selain itu, Islam juga mengajarkan kepada pengikutnya memberikan hal-hal yang kita sukai kepada orang lain,’’ katanya seperti dikutip laman OnIslam. Maknanya, Islam meminta pemeluknya agar tidak memberikan sesuatu yang tidak disukainya kepada orang lain. Ini, kata dia, merupakan bagian dari keimanan. Ia merasa hidupnya lebih kaya dan damai dalam Islam. Meski demikian, ia menghargai orang lain yang memeluk agama selain Islam dan tetap akan selalu berinteraksi dengan baik karena ini adalah tuntunan agamanya. Mubin Kathrada, seorang dai yang hadir dalam pertemuan di Masjid Lower Makefield, menyampaikan penjelasan mengenai pilar agama Islam. Ia, misalnya, memaparkan mengenai mengapa
Muslim setiap tahun menuju ke Tanah Suci menunaikan haji. Menurut dia, haji merupakan sebuah ibadah penting bagi umat Islam. Ibadah ini sebagai sebuah perjalanan spiritual yang diwajibkan bagi Muslim yang sudah mampu. Dalam artian memiliki cukup banyak harta untuk berhaji. Paling tidak, sekali seumur hidupnya, umat Muslim harus berhaji bagi yang mampu. Umat Muslim juga merayakan Idul Adha sebagai pertanda berakhirnya ibadah haji. “Semua itu bentuk ketaatan kepada Allah.’’ Ibadah penting lainnya adalah berpuasa pada Ramadhan. Saat Ramadhan, jelas dia, umat Islam menjalankan puasa selama sebulan penuh, tak boleh makan dan minum, serta harus menjaga nafsu dari Subuh sampai Maghrib. Begitu bulan puasa selesai, diakhiri dengan perayaan Idul Fitri. Ketiga perayaan tersebut dilaksanakan setahun sekali. Ia berharap uraiannya mampu melahirkan pemahaman lebih baik terhadap saudara non-Muslimnya akan ajaran Islam yang tak jarang disalahpahami. ■
ekonomi :: bursa ::
:: kurs :: Selasa (18/10)
:: indikator :: Selasa (18/10)
FTSE 100
5.379,74
1,05
Dax
5.830,55
2,29
Cac 40
3.114,16
1,64
AUD
8.536
9.556
11.397,00
2,12
EUR
11.497
12.873
Nasdaq
2.614,92
1,98
GBP
13.187
14.768
Shanghai
2.383,49
2,33
HKD
1.075
1.204
18.076,46
4,23
JPY
109
122
Nikkei
8.741,91
1,55
Straits Times
2.724,21
1,97
SGD
6.577
7.365
BEI
3.622,03
2,86
USD
8.360
9.360
Dow Jones
Hang Seng
13
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011
BELI
Sumber: BBC dan Limas sampai 17.30 WIB
JUAL
:: kurs tengah dolar AS :: Selasa (18/10)
Kredit Macet Naik
9.950
ukungan agar perbankan lebih rajin mengucurkan kredit pascapenurunan suku bunga acuan (BI Rate) dibayangi laporan kenaikan kredit macet. Data Bank Indonesia (BI) menyebutkan hingga Agustus 2011 jumlah kredit macet bank naik dibandingkan Juli 2011 atau di bulan Agustus 2010. Hingga Agustus 2011, total kredit perbankan mencapai Rp 2.031,61 triliun. ■
D
8.945
8.920 8.910
8.890
8.893 8.860
8.860 8.845
8.830 12/10
13/10
14/10
17/10
Sumber: eTrading Securities sampai 17.30 WIB
18/10 Sumber: BI
Dampak Krisis Lewat Empat Jalur WIHDAN HIDAYAT
Ichsan Emrald Alamsyah, M Ikhsan Shiddieqy
Pasar modal paling bereaksi terhadap guncangan eksternal.
DAMPAK KRISIS GLOBAL: Tumpukan peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, beberapa waktu lalu. Meski memiliki fundamental ekonomi kuat, Indonesia dinilai tetap tidak kebal dari dampak krisis global. Dampak diprediksi baru dirasakan tahun depan. Sektor paling rentan adalah pertambangan.
Krisis Eropa Diprediksi Sepuluh Tahun M Ikhsan Shiddieqy, Ichsan Emrald Alamsyah JAKARTA — Perekonomian global yang memburuk makin mengkhawatirkan. Kawasan Eropa sebagai daerah sumber krisis finansial diperkirakan tidak akan sembuh dalam waktu sepuluh tahun ke depan. “Prospek perekonomian Eropa memburuk sampai 10 tahun ke depan,” kata ekonom Iman Sugema dalam diskusi “Dampak Krisis Utang terhadap Dunia Usaha” di Jakarta, Selasa (18/10). Selain disebabkan kondisi
perekonomian pascakrisis, Benua Biru itu tidak akan pulih dalam waktu cepat karena struktur masyarakatnya. Menurut Iman, struktur masyarakat di Eropa banyak yang sudah tua dan pertumbuhan penduduknya negatif. “Kalaupun Eropa bisa recover, mungkin hanya tumbuh 0,5-1 persen,” jelasnya. Sedangkan, struktur masyarakat di Indonesia memperlihatkan ada pertumbuhan kelas menengah. Jumlah penduduk terus bertambah. Dengan struktur masyarakat di Eropa seperti itu, bank yang di-bailout (ditalangi) itu tidak akan pulih dalam waktu cepat. Menurutnya, krisis yang
terjadi di Eropa itu tergolong slow motion crisis, yakni penyelesaian krisis utang akan berlangsung sangat lama. Penyelesaian krisis dalam waktu lama itu juga terjadi ketika krisis 1998 di Indonesia. Ketika itu perbankan ditalangi. Pada 1996, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 33 persen. Kondisi itu mengakibatkan utang meningkat dan depresiasi nilai tukar. Pada 1999, rasio utang Indonesia 170 persen, lebih tinggi dari Yunani saat ini. Dana Moneter Internasional (IMF) mem-bailout secara perlahan. Kini, IMF pun menalangi keuangan di Eropa. ■ ed: zaky al hamzah
JAKARTA -- Indonesia dinilai masih belum aman terkena dampak krisis ekonomi global. Para ekonom memprediksi negeri ini tetap terimbas dampak krisis dunia melalui empat jalur. Keempat jalur itu, menurut ekonom dari Ec-Think Indonesia, Telisa Feliyanty, antara lain, pasar modal, pasar valuta asing, serta jalur harga dan perdagangan. Menurutnya, dua jalur per tama merupakan jalur instan karena terkait pergerakan arus uang masuk (hot money). Dua jalur terakhir tak berpengaruh langsung karena dampaknya akan dirasakan melalui perubahan harga dan permintaan di pasar global atau ekspor. Berdasarkan simulasi yang dibuat oleh Ec-Think Indonesia dengan menggunakan program software general equilibrium macroeconomic (Gema), ada dua skenario krisis yang disimulasikan. Yakni, slow motion crisis (SMC) dan full-blown crisis (FBC). SMC adalah krisis yang terjadi di suatu negara yang prosesnya amat lama seperti di Jepang. Sedangkan, FBC merupakan krisis ekonomi yang menyebabkan default. “Krisis ekonomi Eropa kemungkinan mengarah pada slow motion crisis (krisis berjangka waktu lama),” tutur dia dalam diskusi “Dampak Krisis Utang Terhadap Dunia Usaha” di Jakarta, Selasa (18/10). Dari sejumlah sektor, krisis ekonomi di sepertiga belahan dunia diyakini berpengaruh
pada sektor industri di Indonesia. Sektor-sektor industri yang terkena dampak paling besar ialah industri yang memiliki rasio ekspor paling tinggi. Dengan demikian, pandangan yang menyebutkan fundamental ekonomi Indonesia akan mampu menahan krisis global yang terjadi Eropa dan Amerika Serikat (AS) harus diimbangi tingginya kewaspadaan. Menurutnya, jalur pasar modal ialah jalur yang paling mudah bereaksi setiap ada guncangan eksternal. Ketidakpastian pemulihan di Eropa telah menyebabkan pasar saham mengalami penurunan di bursa saham regional, termasuk di Indonesia. Padahal, koreksi atau fluktuasi di pasar saham merupakan hal wajar. Pada penutupan perdagangan Selasa (18/10), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup jatuh 106,988 poin (2,87 persen) ke level 3.622,027. Aksi ambil untung (profit taking) terjadi di saham-saham yang kemarin naik cukup tinggi, yaitu saham-saham berbasis komoditas, finansial, dan properti. Indeks sektor tambang langsung menjadi pemberat bursa dengan jatuh lebih dari empat persen. Profit taking tak hanya dilakukan investor lokal, tetapi juga para pemodal asing. Hingga penutupan perdagangan, transaksi investor asing tercatat melakukan penjualan bersih Rp 33,045 miliar di seluruh pasar. Begitu juga dengan pasar valuta asing yang tecermin dalam pergerakan nilai tukar rupiah dan cadangan devisa. “Jalur pasar valuta asing ini mungkin berpengaruh pada cadangan devisa,” jelasnya. Proses depresiasi ataupun penurunan cadangan devisa ini merupakan implikasi dari defisit neraca pembayaran.
Khususnya jangka pendek, neraca pembayaran ini lebih ditentukan arus keluar atau masuknya hot money. Sering kali pelaku ekonomi lokal mudah panik akibat naik turun devisa. Akibat kepanikan ini bisa berpengaruh terhadap perekonomian domestik. “Padahal, naik turunnya devisa juga hal wajar,” ujarnya. Sedangkan, perdagangan internasional sebenarnya tak terlalu mengkhawatirkan karena komposisi ekspor Indonesia lebih banyak ke negara-negara Asia. Begitu juga dengan jalur harga, karena Indonesia amat ditopang sektor domestik sehingga tak terlalu mengkhawatirkan khususnya di sektor nontradable, seperti konstruksi, jasa, dan restoran. Sektor pertambangan menjadi sektor yang paling rentan, karena sektor ini memiliki rasio ekspor paling tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sektor-sektor lain yang juga rentan terkena dampak krisis, antara lain, sektor industri kayu dan barang kayu, perikanan, perhotelan, industri pemintalan, tekstil, pakaian, dan kulit, sektor pertambagan batu bara, biji logam, dan minyak bumi, dan sektor perdagangan. “Sektor industri kayu, misalnya. Tujuan ekspornya ke Eropa. Jadi apabila Eropa krisis, sektor ini sangat rentan terkena dampaknya,” katanya. Sementara itu, untuk sektor yang paling tidak rentan adalah sektor restoran. Diikuti sektor listrik, gas, dan air minum, konstruksi, jasa perseorangan, rumah tangga, dan jasa lainnya, peternakan, pertanian, serta bank dan asuransi. “Sektorsektor yang kurang rentan pada umumnya adalah sektor yang lebih berorientasi domestik,’’ katanya. ■ ed: zaky al hamzah WIHDAN HIDAYAT
Stimulus Perlu Sentuh Infrastruktur
M Ikhsan Shiddieqy, Ichsan Emrald Alamsyah
JAKARTA — Rencana pemerintah mengeluarkan stimulus dalam mengantisipasi krisis harus diarahkan pada sektor infrastruktur. Dengan langkah itu, pengurangan tenaga yang kemungkinan terjadi akibat krisis bisa langsung beralih ke infrastruktur. “Stimulus itu diarahkan pada labour intensive, dialokasikan pada infrastruktur,” kata ekonom Avilliani dalam diskusi “Dampak Krisis Utang Terhadap Dunia Usaha” di Jakarta, Selasa (18/10). Menurutnya, pasar dalam negeri harus diperhatikan. Avilliani meminta Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bisa disegera-
kan pelaksanaannya. Percepatan MP3EI itu bisa menumbuhkan sektor infrastruktur yang menjadi kompensasi jika dihantam krisis. Menurut Avilliani, Indonesia memiliki keunggulan terus tumbuhnya masyarakat kelas menengah. Sayangnya, keunggulan itu belum banyak digarap oleh pengusaha dan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi. “Pertumbuhan kelas menengah ini belum menjadi sasaran skim insentif pemerintah,” ujar sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini. Avilliani menilai pentingnya memanfaatkan membeludaknya masyarakat kelas menengah itu terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebelummya, pemerintah menyampaikan rencana me-
ngeluarkan stimulus pada 2012. Alasannya, kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, banyak yang memprediksi krisis global sekarang bisa lebih berat dibanding 2008. Dalam kondisi seperti ini, dana asing yang masuk banyak mengalir, tapi bukan berarti takkan ada krisis. Jika krisis global terjadi, kata dia, Indonesia akan kena second round effect atau dampak tak langsung karena negara yang bergantung pada ekspor Indonesialah yang kena krisis. “Tapi, kalau (negara) tujuan ekspor kita krisis, akibatnya pada ekonomi kita,” katanya. Dampaknya akan terasa, selain ke pertumbuhan ekonomi, juga ke tingkat suku bunga. Terkait pelemahan rupiah
dan indeks saham, Avilliani menilai, kondisi pelemahan itu masih dalam tahap wajar. Menurut dia, mata uang yang mengalami apresiasi atau depresiasi sebesar empat sampai lima persen sebenarnya hal biasa. “Pelaku ekonomi dan dunia usaha justru berperan mengelola nilai tukar itu.’’ Sedangkan, fluktuasi indeks yang berkisar pada satu sampai 10 persen juga masih wajar. Dia menilai, indeks setelah turun akan naik lagi. Setiap ada negosiasi di Amerika Serikat dan Eropa dan ketika utang gagal bayar, orang menjadi takut dan langsung memegang dana tunai. Kondisi itu membuat pasar di dalam negeri harus ditingkatkan karena dana akan banyak masuk ke daerah di luar AS dan Eropa. ■ ed: nur hasan murtiaji
PBI Nasabah Kaya Disiapkan Sefti Oktarianisa JAKARTA — Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang produk wealth management perbankan terus digodok. Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mengatakan, bank sentral terus mengkaji di level teknis tentang produk layanan bagi nasabah menengah ke atas tersebut. Secara prinsip, kata Halim, aturan tentang nasabah kaya itu sudah disetujui. “Tapi, harus kita lihat legal draftingnya. Rapat Dewan Gubernur BI (membahas hal itu) juga belum ada,” kata Halim di Jakarta, Selasa (18/10). Menurut Halim, konsep PBI itu sudah diajukan kepada tim pengkajian yang menggodok definisi dasar wealth ma-
nagement, produk apa saja yang boleh ditawarkan, hingga jenis nasabah. BI juga mengkaji tentang kekhususan nama produk wealth management tiap perbankan. Produk masing-masing perbankan, menurutnya, tidak boleh generik agar mudah diketahui dan tak membingungkan nasabah. “Karena standar operasional ini kan berbeda,” katanya. Padahal, ada pula kewajiban perbankan untuk menerangkan manfaat dan risiko menjadi nasabah wealth management. Kemungkinan, PBI akan selesai akhir 2011. Direktur Penelitian dan Pengaturan BI Wimboh Santoso menyatakan, aturan ini dibuat untuk mencegah munculnya fraud dalam praktik perbankan. Kasus penyele-
wengan dana nasabah wealth management yang mencuat pertengahan tahun ini menyebabkan PBI ini wajib ada. Wimboh mengatakan, PBI itu akan mengatur lebih rigid penanganan pegawai perbankan yang melayani nasabah wealth management. Mulai dari ketentuan rolling karyawan hingga memperketat proses rekrutmen. PBI wealth management sebenarnya sudah dibahas sejak lama. Bahkan, semula BI memperkirakan Juni 2011 lalu PBI ini rampung. Director of Retail and Consumer Banking BNI Darmadi Sutanto mengatakan, potensi nasabah wealth management mencapai 1,1 juta jiwa. “Ini jika mereka menghabiskan pengeluaran sehari 10 hingga
20 dolar AS,” kata Darmadi. Pada 2008, nasabah wealth management hanya 600 ribu hingga 700 ribu jiwa. Selain produk domestik bruto (PDB) yang meningkat, juga didukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi tumbuh stabil hingga 2012. Prediksi sejumlah pengamat yang menilai krisis global tak berdampak signifikan juga menjadi pertimbangan lain. Per September 2011, nasabah wealth management BNI mencapai 10 ribu orang dengan total dana kelolaan hingga Rp 30 triliun. Angka ini meningkat 10 persen secara year to date (ytd) dibanding akhir Desember 2010 lalu Rp 27 triliun. Produk reksa dana masih menjadi unggulan nasabah. ■ ed: nur hasan murtiaji
KERJA SAMA PERKUAT VENDOR: Executive Vice President Corporate Banking II Bank Mandiri Didiek Hartyanto, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Fransisca Nelwan Mok, Direktur Utama PT Pertamina EP Syamsu Alam, dan Direktur Keuangan Pertamina EP Andry T Hidayat (dari kiri ke kanan), seusai penandatanganan nota kesepahaman bersama Vendor Development di Jakarta, Selasa (18/10).
Kementerian BUMN Matangkan Proses Merger Fitria Andayani JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menyiapkan penggabungan perusahaan negara yang bergerak di bidang perkebunan dan kehutanan. Sejumlah perusahaan di bidang perkebunan bahkan kini sudah dalam tahap akhir proses perampingan atau rightsizing. “Namun, masih dibicarakan apakah perusahaan-perusahaan tersebut akan dimerger atau menggunakan skema penggabungan lainnya,” kata Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Pandu Djajanto, Selasa (18/10).
Sedangkan, rencana penggabungan sejumlah perusahaan BUMN yang bergerak di bisnis konstruksi tetap berjalan. Ditargetkan, hal itu dapat terealisasi pada 2013. Kementerian BUMN meyakinkan penggabungan tidak akan membuat BUMN merugi dan mengalami penurunan perolehan kontrak. Bahkan diyakini, rencana ini malah akan menambah pemasukan pemerintah. “Akan ada banyak kontrak-kontrak baru yang bisa didapatkan,” kata Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN Sumaryanto Widayatin. Pembentukan holding BUMN karya, menurut Sumar-
yanto, tidak bisa dilakukan terburu-buru. “Banyak yang harus disiapkan dan disesuaikan agar bisa bersaing,” kata Sum, sapaan Sumaryanto. Saat ini, terdapat delapan perusahaan BUMN karya. Namun, nantinya tidak semuanya digabung menjadi satu perusahaan inti (holding). Hanya lima perusahaan yang akan dilebur menjadi satu. Mereka adalah PT Waskita Karya, PT Brantas Abipraya, PT Nikarya, PT Istaka Karya, dan PT Hutama Karya. “Kami prioritaskan perusahaan karya yang kecilkecil saja,” jelas Sum. Kebanyakan perusahaan BUMN karya itu tidak mampu mencapai target laba bersih yang ditetapkan. ■ ed: nur hasan murtiaji
industri
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011
14
:: probis :: Lippo Karawaci Siap Buyback Saham JAKARTA — PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) akan meminta persetujuan para pemegang saham untuk membeli kembali (buyback) saham perseroan senilai maksimum Rp 600 miliar dalam kurun waktu 18 bulan. Presiden Direktur dan CEO LPKR, Ketut Budi Wijaya, mengatakan, pihaknya meminta persetujuan para pemegang saham untuk membeli saham perseroan pada saat yang dianggap tepat. “Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa untuk rencana ini akan dilakukan pada 15 November 2011 mendatang,” ungkapnya di Jakarta, Senin (17/10). Menurut Ketut, pembelian kembali saham ini akan dilakukan dengan kas internal perseroan yang pada akhir September 2011 berjumlah sebesar Rp 2,9 triliun. Ketut menambahkan, pembelian kembali saham-saham tersebut bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan perseroan. “Telah banyak yang kami lakukan untuk meningkatkan nilai bisnis, kinerja finansial, dan operasional LKPR, terutama
dalam 12 bulan terakhir,’’ katanya. Namun, kondisi pasar, ujarnya, saat ini tidak merefleksikan nilai perseroan yang selayaknya sehingga LKPR meminta persetujuan para pemegang saham untuk rencana pembelian saham-saham yang akan dilakukan. Hingga semester I tahun ini, LPKR telah mencatatkan penjualan marketing Rp 2,3 triliun atau 82,15 persen dari target yang ditetapkan tahun ini Rp 2,8 triliun. Sementara untuk pengembangan usaha pada 2012 mendatang, perseroan menganggarkan belanja modal sebesar 275 juta dolar AS. ■ antara ed: firkah fansuri
Unilever Lanjutkan Beli CPO PT Smart JAKARTA — PT Smart Tbk menyatakan Unilever kembali melanjutkan pembelian minyak sawit (CPO). Hal itu membuat pengakuan terhadap komitmen kelestarian yang juga mencakup sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) PT Smart. “Smart menerima pesanan pembelian dari Unilever hari ini, suatu keputusan yang dipandang Smart sebagai pengakuan terhadap komit-
men kelestarian perusahaan yang juga mencakup sertifikasi RSPO,” kata Wakil Direktur Utama PT Smart, Budi Wijana, dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (18/10). Selain itu, lanjut dia, Smart juga mengumumkan bahwa perusahaan telah menerima sertifikasi RSPO pertama untuk beberapa unit operasionalnya di Sumatra Utara. “Hal ini merupakan bagian dari rencana induk perusahaan Smart, Golden AgriResources (GAR), untuk mendapatkan sertifikasi kegiatan operasional kelapa sawitnya per 30 Juni 2010 pada akhir 2015,” kata dia. Ia mengatakan, GAR dan Smart
akan terus secara aktif melibatkan para pemangku kepentingan untuk mencari berbagai solusi produksi minyak sawit yang lestari. Sebagai contoh, kata Budi, GAR juga telah bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional The Forest Trust. Kerja sama ini dalam melaksanakan Kebijakan Konservasi Hutan (KKH), yang bertujuan memastikan GAR memiliki kenihilan rekam jejak deforestasi dan berusaha menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan, baik bagi GAR maupun industri minyak sawit.
ESDM Evaluasi Kontrak Freeport
Fitria Andayani
Besaran royalti yang diajukan Kementerian ESDM belum disetujui. JAKARTA –– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengevaluasi upaya renegosiasi kontrak karya pertambangan pada Desember 2011. Hingga saat ini, Kementerian ESDM belum berhasil membuat Freeport menyetujui renegosiasi kontrak yang diajukan. Menteri ESDM Darwin Zahedy Shaleh menyatakan, upaya renegosiasi kontrak karya telah dilakukan sejak 2010, menyusul beresnya UndangUndang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. “Akhir Desember akan kami evaluasi usaha renegosiasi yang telah dilakukan,” katanya di Jakarta, Selasa (18/10). Darwin menyatakan, kementerian berharap, semua perusahaan tambang segera mematuhi kontrak karya yang baru. Hingga kini, sebanyak 65 persen perusahaan tambang sudah setuju secara prinsip. Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini terdapat 42 perusahaan yang terikat kontrak karya dan 76 kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Sebanyak 35
persen dari total perusahaan itu masih tahap renegosiasi. Sementara itu, proses renegosiasi kontrak karya Freeport sejauh ini belum juga tuntas. “Kami sudah jadwalkan sejumlah pertemuan dengan pihak Freeport untuk membahas hal ini,” katanya. Namun, Darwin menolak untuk menjelaskan hasil sejumlah pertemuan tersebut. “Laporannya belum tuntas. Kami belum bisa sampaikan hasilnya,” tuturnya. Menurutnya, Kementerian ESDM mendorong Freeport untuk terus memberikan manfaat dan menciptakan nilai tambah terhadap negara dan kepastian bagi investor. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Thamrin Sihite menyatakan, renegosiasi dengan perusahaan tambang di Papua tersebut tak kunjung menemukan titik terang soal besaran royalti yang disepakati. “Kami ingin royalti yang diberikan sebesar-besar bagi kepentingan masyarakat banyak, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.” Meskipun demikian, menurutnya, Kementerian ESDM akan terus melakukan negosiasi dengan perusahaan tambang tersebut. “Kami masih akan melakukan negosiasi berikutnya dengan Freeport. Kita lihat nanti hasilnya. Baru kita pikirkan tindakan yang akan diambil bila masih tidak
setuju,” kata Thamrin. Menurut Thamrin, dalam renegosiasi tersebut, tidak hanya royalti yang dibicarakan, namun juga soal luas wilayah, divestasi, pengelolaan lingkungan, royalti, dan kewajiban menggunakan jasa dalam negeri. Saat ini, dalam kontrak karya Freeport, jumlah royalti yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia hanya sebesar satu persen. Sedangkan dalam aturan royalti pertambangan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 45/2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku, royalti emas ditetapkan sebesar 3,75 persen dari harga jual kali tonase. Presiden Direktur dan CEO Freeport Indonesia Armando Mahler menyatakan, Freeport sudah duduk bersama dengan Kementerian ESDM untuk membicarakan renegosiasi itu “Namun, untuk saat ini kami belum bisa menyampaikan hasil pembicaraannya.” Menurut Armando, kontrak pertambangan yang dimiliki perusahaannya cukup adil bagi semua pihak. Namun, menurutnya, Freeport terus membuka celah perundingan dengan pemerintah. Kementerian ESDM juga menyatakan, Freeport telah kembali berproduksi hingga 50 persen setelah sempat berhenti pada awal pekan ini. ■ ed: firkah fansuri
■ antara ed: firkah fansuri
EDWIN DWI PUTRANTO/REPUBLIKA
BELANJA KONSTRUKSI MENINGKAT: Pekerja menyelesaikan pembangunan gedung di kawasan Tomang, Jakarta Barat, Selasa (18/10). Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) memperkirakan, anggaran belanja konstruksi nasional tahun 2012 bakal mengalami pertumbuhan hingga 25 persen, sebagai dampak dari meningkatnya jumlah investor asing yang masuk ke Indonesia.
Pertamina Giatkan Produksi Shale Gas Fitria Andayani JAKARTA — Pertamina berpotensi menambah cadangan gas sebanyak 100 triliun cubic feet (tcf) dari shale gas. Untuk itu, perseroan mendorong percepatan kegiatan pencarian wilayah berpotensi shale gas dan pengolahannya. Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen menyatakan, shale gas memiliki potensi empat kali lebih besar dari gas konvensional. Bila gas konvensional hanya mencapai 170 tcf, shale gas diperkirakan memiliki potensi sebesar 1.000 tcf. “Katakanlah hanya 10
persen dari 1.000 itu saja sudah besar sekali, dibandingkan dengan cadangan gas konvensional Natuna yang berkisar 40 tcf. Sungguh luar biasa,” katanya dalam siaran pers, Selasa (18/10). Dengan potensi yang besar tersebut, Pertamina berniat mempercepat kegiatan operasionalnya karena shale gas merupakan gas baru bagi Pertamina. Dengan pengembangan shale gas, Pertamina akan memperoleh tambahan cadangan gas sebesar 100 tcf di masa depan. “Di Amerika dan Kanada shale gas sudah menjadi pro-
duksi andalan,” katanya. Amerika memiliki cadangan coal bed methane (CBM) sebesar 20 persen dan shale gas yang berkontribusi cukup besar kepada gas nasionalnya. Meskipun demikian, proses produksi shale gas membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Shale gas adalah gas yang diperoleh dari serpihan batuan shale atau tempat terbentuknya gas bumi. Proses yang diperlukan untuk mengubah batuan shale menjadi gas membutuhkan waktu sekitar lima tahun Apalagi, Pertamina sekarang ini masih dalam tahap
pencarian cadangan. “Mungkin baru 10 tahun ke depan Pertamina baru bisa merasakan hasil produksi shale gas tersebut,” ujarnya. Saat ini, Pertamina EP tengah memperdalam empat wilayah yang diduga memiliki potensi shale gas yang tinggi. Sejumlah tempat tersebut adalah cekungan Sumatra Utara, cekungan Sumatra Selatan, cekungan Jawa Barat bagian utara, dan cekungan Sangatta Bungalon. “Dari empat itu masih akan diperkecil lagi luasan wilayahnya,” katanya. ■ ed: firkah fansuri AUDY ALWI/ANTARA
Indonesia Sanggah Tuduhan Safeguard Turki Ichsan Emrald A JAKARTA — Pemerintah Indonesia secara tegas menyanggah tuduhan safeguard yang dikenakan Turki. Indonesia menegaskan tidak ada bukti kerugian atau pelanggaran serius yang dialami industri negara Turki. Sebelumnya, Kementerian Ekonomi Turki, melalui Departemen Safeguard, mengenakan bea masuk tambahan pada 15 September 2011. Bea masuk tambahan itu sebesar 18 persen bagi produk woven fabric dengan ketentuan minimum satu dolar AS per kilogram (kg) dan maksimum empat dolar per kg. Kemudian, produk apparels
Indonesia juga dikenakan bea masuk 27 persen dengan ketentuan minimum 4,5 dolar AS per kg dan maksimum 18 dolar per kg. Menurut Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Ernawati, pemerintah telah memberikan sanggahan baik langsung maupun tertulis kepada Otoritas Turki. Menurutnya, tidak ada dasar yang kuat bagi Otoritas Turki untuk melakukan penyelidikan safeguard karena tidak ada bukti kerugian serius ataupun ancaman akan terjadinya kerugian. Selain itu, menurutnya, Otoritas Turki seharusnya membatasi tuduhan terhadap produk katun saja
karena industri dalam negeri Turki utamanya memproduksi katun. Sedangkan, ekspor Indonesia ke Turki terutama adalah woven fabrics of artificial staple fibers/synthetic filament. Sehingga, produk Indonesia sebetulnya mengisi pasar yang tidak diproduksi oleh industri domestik Turki. Selama proses penyelidikan, Pemerintah Indonesia telah melakukan koordinasi dengan para eksportir/ produsen asal Indonesia yang diwakili oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). “Pihak Indonesia bersikap kooperatif dengan menjawab kuesioner sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Pemerintah Turki,” lanjut Er-
nawati. Penyelidikan safeguard terhadap produk woven fabrics dan apparels dimulai pada 13 Januari 2011 dan dilakukan atas permohonan dari petisioner yang merupakan perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri di Turki. Menurut data Trademap, nilai ekspor Indonesia ke Turki untuk produk woven fabrics pada 2008 tercatat sebesar 197 juta dolar AS, 2009 sebesar 199 juta dolar AS, dan 2010 sebesar 292 juta dolar AS. Sedangkan untuk produk apparels, pada 2008 tercatat sebesar 12,6 juta dolar AS, 2009 sebesar 9,6 juta dolar AS, dan 2010 sebesar 17,5 juta dolar AS. ■ ed: firkah fansuri
GROOVIA-HBO TELKOMVISION: Dirut TelkomVision Elvizar KH (kiri) merangkul tangan perwakilan HBO Asia Jacelyn Kek pada peluncuran Groovia TV dan HBO on Demand, di Jakarta, Selasa (18/10). TV berlangganan dengan teknologi Internet Protocol Television (IPTV) itu menyajikan layanan HBO on Demand yang memberikan pelanggan memilih sendiri tayangan favoritnya dan melakukan replay, pause serta rewind.
Kram Berkurang, Saya Tampak lebih Muda “K
aki saya sering terasa kram, tangan pun mudah kesemutan dan di betis seperti ada benjolan. Kondisi itu sudah berlangsung dari tahun 2009,” ujar Tatu Hanifah, seorang wiraswasta yang kerap merasakan aktifitasnya terganggu karena asam urat. Ibu 3 orang anak ini selalu berupaya untuk mengatasi keluhannya. Sampai akhirnya ia mulai tertarik untuk mencoba Gentong Mas, “Teman saya menyarankan untuk mencoba Gentong Mas. Baru mengkonsumsi 1 kotak, manfaatnya sudah terasa. Kini sudah 6 bulan saya minum Gentong Mas. Badan sekarang terasa segar, kaki kram sudah berkurang, aktifitas pun jadi lancar. Selain itu, saya seperti tampak lebih muda.” Terang warga Kp. Kaum Utara, Desa Karang Asih, Cikarang Utara, Bekasi tersebut penuh syukur. Asam urat bukanlah nama suatu penyakit, namun ia adalah suatu zat sisa metabolisme zat yang bernama purin yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Keadaan dimana tubuh mengalami kelebihan kadar asam urat disebut hyperuricemia. Pada kondisi normal, kelebihan purin ini akan dikeluarkan melalui urine dan feses. Namun jika purin yang masuk dalam tubuh terlalu banyak, maka ginjal akan kesulitan mengeluarkan zat tersebut sehingga terjadi penumpukan sisa metabolismenya (asam urat). Penumpukan sisa metabolisme zat purin di persendian dapat menyebabkan
bengkak dan rasa nyeri. Dengan tubuh yang sehat, wanita berusia 47 tahun tersebut kini dapat menjalani aktifitasnya dengan prima. Ia pun tidak segan-segan membagi pengalaman sehatnya dengan orang lain, “Mudah-mudahan pengalaman saya yang mendapat kesehatan dengan cara yang alami ini dapat bermanfaat bagi orang lain.” Harap Tatu Hanifah. Gentong Mas adalah minuman herbal dengan kandungan vitamin dan nutrisi bermutu. Bahan utama Gentong Mas yaitu Gula Aren dan Nigella Sativa (Habbatussauda) terbukti memiliki banyak manfaat. Habbatussauda bermanfaat untuk menormalkan metabolisme, termasuk metabolisme purin sebagai pembentuk asam urat yang dipercaya dapat meningkatkan pengeluaran asam urat dari darah melalui urine. Selain itu, Gula Aren dalam Gentong Mas tak hanya memiliki rasa yang manis dan lezat, juga bermanfaat menurunkan penyerapan lemak dan perbaikan sistem saraf. Untuk hasil maksimal, kontrol makanan yang dikonsumsi seperti makanan yang mengandung banyak purin (diet rendah purin), mengurangi makanan kacang-kacangan dan beberapa jenis sayuran tertentu seperti brokoli, bayam, kangkung, kol dan tauge, serta banyak minum air putih, sekitar 8 gelas sehari. Kini, seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang merasakan manfaat Gentong Mas
membuat tingkat permintaan melonjak secara signifikan. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.gentongmas.com. Bagi Anda yang membutuhkan Gentong Mas bisa didapatkan di apotek/ toko obat terdekat atau hubungi: Jakarta Pusat (021) 71503671 Jakarta Selatan (021) 7120 1834, Jakarta Barat (021) 7153 7244, Jakarta Timur (021) 7150 3618, Jakarta Utara (021) 3746 0843 Bekasi (021) 70495100, Depok (021) 37713090, Kota Tangerang (081219269571), Tangerang Selatan (082123371810), Kab. Tangerang (081389651580), Bogor (0852210 19518), Cirebon (0812 216 9618), Banten (0818474322), Jawa Barat (08134689449), Yogyakarta (0813200 01013), Jawa Tengah (081313322669), Jawa Timur (0813 16821146), Bali (08133 7571457) Lampung (0812 108-83349) Sumatra Selatan (0813 230-17741) Bengkulu (085273023491) Jambi (081366971641) Sumatera Utara (081384777717) Riau (0813 87650717) Aceh (081362900792) Kalimantan Timur (0852 2398 2705) Sulawesi Selatan (081322262366) Sulawesi Tenggara (0813 1495 2303) Kalimantan Selatan (0812 5098 0570) Kalimantan Barat (0813 76179880) Kalimantan Tengah (0813 4638 2718), Sumatra Barat (0812 833 07337) NTB (081338 3556 61), Bangka Belitung (0813 2236 4969). G Depkes:PIRT812.3205.01.114 www.gentongmas.com
syariah
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011
:: bursa syariah :: Selasa (18/10)
DJIM
2.035,06
0,71
DJIGRC
1.471,44
2,05
DJIMTR
3.351,93
0,22
DJI100X
2.052,14
1,39
DJMY25D
860,56
2,67
IMXL
2.142,24
0,54
DJICHKU
1.385,63
4,02
:: kurs dinar ::
:: indonesia islamic index :: Selasa (18/10)
520.00
:: nisbah ::
Selasa (18/10)
Makin Langka
2.270.000 517.64
510.00
509,57
505,36
500.00
2.250.000
490.00
2.240.000
480.00
2.230.000 12/10
13/10
14/10
17/10
18/10
2.240.000
2.240.000 2.230.000 2.230.000 2.230.000
12/10
13/10
14/10
17/10
18/10
0
12,28
Sumber: Dow Jones Indexes Dipantau 17.00 WIB
ertumbuhan industri perbankan syariah global terkendala kelangkaan tenaga profesional. Kebutuhan tenaga profesional ini terjadi hampir di semua negara yang memiliki industri tersebut. Pemenuhan kebutuhan tenaga profesional di perbankan syariah dinilai akan mengurangi tantangan industri tersebut ke depan. Di Indonesia, sedikitnya dibutuhkan 200 ribu bankir untuk perbankan syariah hingga lima tahun mendatang. ■
P
2.260.000 509,57
502,50
DJIM: Dow Jones Islamic Market World Index DJIGRC: Dow Jones Islamic Market Greater China Index DJIMTR: Dow Jones Islamic Market Turkey Index DJI100X: Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index DJMY25D: Dow Jones Islamic Market Malaysia Titans 25 Index (USD) IMXL: Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index DJICHKU: Dow Jones Islamic Market China/Hong Kong Titans 30 Index
Sumber: Limas
Sumber: Wakala Induk Nusantara
WIHDAN HIDAYAT
Rp 3 Triliun Dana Haji Disalurkan ke Sukuk
Penyaluran dana haji membutuhkan perusahaan pengelola investasi.
MUAMALAT BERBAGI REZEKI:
Direktur Retail Bank Muamalat Adrian A Gunadi (kanan) dan Direktur Operasi dan Keuangan Bank Muamalat Hendiarto (tengah) saat penarikan pemenang Muamalat Berbagi Rezeki di Jakarta, Selasa (18/10). Muamalat Berbagi Rezeki tahap III tersebut ditujukan untuk menggenjot penjualan produk-produk tabungan bank syariah pertama di Indonesia ini.
PPR Dominasi Pembiayaan BRI Syariah JAKARTA —- Pembiayaan untuk konsumen masih mendominasi portofolio pembiayaan di BRI Syariah. Penyaluran pembiayaan konsumen hingga September 2011 ini telah mencapai Rp 3,5 triliun. Dari keseluruhan portofolio pembiayaan sebesar Rp 8 triliun, porsi pembiayaan untuk konsumen mencapai lebih dari 40 persen. Sebagian besar pembiayaan konsumen di BRI Syariah tersebut masih didominasi oleh Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dengan porsi sekitar 40 persen. Hal ini, menurut Direktur Ritel BRI Syariah Khaerullah, sejalan dengan kebijakan BRI Syariah untuk terus mendorong pembiayaan di sektor
15
perumahan. “Kita sementara ini memang fokus pada pembiayaan perumahan,” ujarnya kepada Republika, kemarin. Penyaluran PPR tersebut, terang Khaerullah, sebagian besar ditujukan untuk masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Penyaluran pembiayaan rumah BRI Syariah hingga September 2011 telah mencapai Rp 1,2 triliun. Jumlah itu lebih besar dari penyaluran tahun lalu yang hanya mencapai sekitar Rp 700 miliar. Ditargetkan pembiayaan perumahan bisa mencapai Rp 1,4 triliun hingga akhir tahun. Dia menambahkan, pembiayaan konsumen diharapkan akan tumbuh lebih cepat dengan adanya kerja sama
BRI Syariah dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Nilai pembiayaan untuk konsumen ditargetkan meningkat Rp 5 triliun pada tahun depan. Selain pembiayaan konsumen, porsi pembiayaan BRI Syariah yang relatif besar juga disalurkan ke sektor usaha mikro. Penyaluran pembiayaan mikro telah mencapai lebih dari Rp 1 triliun pada September 2011. “Kita targetkan tahun depan pembiayaan mikro bisa meningkat jadi Rp 3 triliun,” ujar Khaerullah. Pertumbuhan pembiayaan ini sejalan dengan kinerja BRI Syariah yang tumbuh positif.
Hingga kuartal kedua tahun ini BRI Syariah mencatat kenaikan aset 12 persen. Dibandingkan posisi Maret 2011 sebesar Rp 6,9 triliun, aset BRI Syariah meningkat menjadi Rp 7,7 triliun pada Juni 2011. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) meningkat dari Rp 5,8 triliun menjadi Rp 6,35 triliun. ■ c01 ed: nidia zuraya
FAKTA ANGKA
Rp 1,2 T Realisasi pembiayaan per September 2011.
JAKARTA — Kementerian Keuangan menerbitkan sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui penempatan dana haji yang dikelola Kementerian Agama. Dana haji yang disalurkan ke sukuk tersebut sebesar Rp 3 triliun. Penerbitan sukuk seri SDHI 2012 B melalui penempatan dana haji tersebut dilakukan Senin (17/10). Sukuk diterbitkan melalui metode private placement. Penempatan dana haji ke sukuk merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada 22 Oktober 2009. “Penerbitan sukuk itu untuk membiayai APBN,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto, Selasa (18/10). Imbal jasa untuk sukuk tersebut sebesar 7,16 persen per tahun. Tenor sukuk selama 10 tahun sehingga tanggal jatuh tempo pada 17 Oktober 2021. Penerbitan sukuk tersebut menggunakan mekanisme akad ljarah al-Khadamat. Sukuk berseri SDHI 2012 B itu tidak dapat diperdagangkan. Penerbit SBSN itu adalah Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan underlying assets berupa jasa (services). Sukuk seri SDHI 2012 B tersebut merupakan penempatan dana haji tahap kesembilan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sebelumnya Pemerintah RI setidaknya sudah delapan kali
mengeluarkan sukuk dana haji. Tiga seri dikeluarkan 2009, lima seri 2010, dan dua seri pada tahun ini. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan seri SDHI 2010 A untuk penempatan tahap satu, yakni pada 7 Mei 2009. Seri lainnya berlanjut, yakni SDHI 2010 B dan SDHI 2010 C, sebagai penempatan kedua pada 24 Juni 2009. Sementara seri lainnya, yakni seri SDHI 2012 A pada 3 Maret 2010, seri SDHI 2013 A pada 17 Mei 2010, seri SDHI 2014 A pada 9 Agustus 2010, seri SDHI 2014 B pada 25 Agustus 2010, seri SDHI 2014 C pada 7 Oktober 2010, seri SDHI 2014 D pada 11 Februari 2011, dan seri SDHI 2021 A pada 11 April 2011. Pengamat ekonomi syariah, Sofyan Safri Harahap, menilai penyaluran dana haji melalui sukuk merupakan mekanisme yang baik untuk meningkatkan Dana Abadi Umat. Namun, penyaluran dana haji tersebut membutuhkan perusahaan pengelola investasi. Dia mengatakan, penyaluran dana haji ke sukuk akan lebih menguntungkan. Margin sukuk lebih tinggi daripada deposito. “Dengan margin
lebih besar, akan meningkatkan Dana Abadi Umat, terlebih sukuk juga aman karena dari pemerintah,” ujarnya kepada Republika, Selasa (18/10). Di samping itu, lanjut Sofyan, sukuk dari dana haji akan mudah dicairkan. Hal ini lantaran sukuk tersebut bisa kapan saja dijual untuk mendapatkan likuiditas. “Sukuk ini sangat likuid.” Namun, penempatan dana haji sebaiknya tidak hanya melalui satu instrumen investasi. Untuk mengelola dana haji tersebut, ujar Sofyan, dibutuhkan perusahaan pengelola investasi. Perusahaan investasi ini, terang dia, dibentuk untuk menampung dana haji yang disetorkan oleh jamaah calon haji yang jadwal keberangkatannya masih terbilang lama. Menurutnya, dana haji tersebut akan lebih baik diinvestasikan. Dengan investasi tersebut, Dana Abadi Umat dipastikan bakal lebih besar. “Dana haji bisa diinvestasikan, seperti ke sektor properti, sukuk, atau tabungan. Tapi, harus ada yang mengelolanya secara khusus, dan itu akan efektif mengembangkan Dana Abadi Umat. ■ c01 ed: nidia zuraya
Danamon Syariah Fokus Ekspansi Cabang Manulife Perluas Distribusi Link Syariah JAKARTA — Bank Danamon Syariah memfokuskan kinerja perbankan pada investasi kantor cabang. Ditargetkan, Bank Danamon Syariah memiliki 200 kantor cabang pada 2012. Hingga September 2011, jumlah kantor cabang Bank Danamon Syariah baru mencapai 51 unit. Jumlah tersebut meningkat dari September 2010 yang hanya 11 kantor cabang. Menurut Direktur Bank Danamon Syariah Herry Hikmanto, pihaknya belum akan menambah portofolio pembiayaan lantaran investasi akan lebih banyak disalurkan ke penambahan jaringan kantor. “Kita ingin buka kantor-kantor cabang baru, fokus ke situ dulu karena investasinya pasti sudah besar,” ujarnya, Selasa (18/10). Kebutuhan akan kantor cabang baru tersebut, lanjut dia, juga dika-
renakan belum efektifnya office channeling. Dari 500 kantor cabang Bank Danamon konvensional yang ada saat ini, baru terdapat 137 kantor yang melayani penjualan produk syariah. Sayangnya, diakui Herry, efektivitas office channeling masih kurang dari 25 persen. Karena itu, cabang Danamon Syariah nantinya akan ditempatkan di tempat yang belum ada cabang konvensional agar dapat menarik lebih banyak nasabah. Penambahan kantor cabang tersebut diharapkan dapat meningkatkan aset Danamon Syariah. Posisi aset Danamon Syariah per September 2011 mencapai Rp 600 miliar. Ditargetkan, aset ini akan bertambah menjadi Rp 1,6 triliun pada tahun depan. Pembiayaan Danamon Syariah hingga September 2011 telah men-
capai Rp 1 triliun. Sebagian besar pembiayaan tersebut disalurkan melalui linkage ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan koperasi. Penyaluran tersebut sekitar 70 persen atau senilai Rp 700 miliar dari keseluruhan portofolio pembiayaan. Penyaluran pembiayaan Danamon Syariah juga disalurkan melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penyaluran ke BPRS per September 2011 telah mencapai Rp 100 miliar. Ditargetkan, tahun depan penyaluran pembiayaan ke BPRS bisa melebihi angka Rp 100 miliar. Selain pembiayaan melalui linkage, Danamon Syariah juga akan menyasar pada pembiayaan gadai atau solusi emas dan alat berat. Khusus untuk solusi emas, penyaluran pembiayaan akan lebih banyak ke ritel. ■ c01 ed: nidia zuraya
JAKARTA — Manulife Indonesia meluaskan distribusi produk unit link syariah dengan menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Bank Danamon, Selasa (18/10). Dengan kerja sama insurance banking tersebut, ditargetkan unit link syariah akan tumbuh menjadi lima persen dari total premi asuransi Manulife. Manulife baru memiliki satu produk unit link syariah yang berkontribusi dua persen dari total pendapatan premi. Untuk meningkatkan kontribusi produk syariah, Vice President Director PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Nelly Husnayati, mengatakan pihaknya akan memperluas kerja sama dengan bank. Salah satunya melalui kerja sama antara Manulife dan Bank Danamon. “Kita menargetkan kontribusi unit link syariah bisa lima persen
sehingga kerja sama dengan Bank Danamon juga akan memasarkan produk syariah,” ujar Nelly usai penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan Bank Danamon. Kerja sama antara Manulife Indonesia dan Bank Danamon akan mulai efektif pada 1 Juli 2012. Nelly optimistis distribusi produk syariah akan mencapai target dengan pertumbuhan bank insurance mencapai 30 persen. “Proporsi bank insurance di Manulife sudah 30 persen. dengan adanya kerja sama dengan bank bisa mencapai target lebih cepat. Perkembangan unit link syariah ini juga relatif baik,” paparnya. Untuk meningkatkan pertumbuhan asuransi, Manulife Indonesia berencana mengembangkan produk baru pada 2012. Hal itu termasuk untuk produk unit link syariah. Hanya saja, jenis produk tersebut akan
melihat potensi sesuai perkembangan dunia asuransi. Sementara itu, Senior Vice President Manulife Indonesia, Hans WM De Waal, menambahkan, produk baru di Manulife menunjukkan perkembangan yang positif. Premi bisnis baru berdasarkan annual premium equivalent (APE), yang telah mencapai Rp 661 miliar. “Kita akan tingkatkan kerja sama dengan bank untuk mencapai target pertumbuhan premi 30 persen,” ujarnya. Direktur Utama Danamon Henry Ho menyambut positif pemasaran produk unit link syariah Manulife. Menurutnya, produk tersebut akan dipasarkan melalui kantor cabang bank konvensional ataupun syariah. “Dengan kerja sama Danamon dan Manulife, produk Manulife akan dipasarkan juga melalui bank syariah Danamon,” kata dia.
PENGUMUMAN Dengan ini, PT. Inpola Mitra Elektrindo (”Perseroan”), yang berkedudukan di Jakarta Pusat, mengumumkan bahwa sahamsaham Perseroan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan telah diambil alih oleh Sarawak Cable. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT. INPOLA MITRA ELEKTRINDO Gedung Taluson Lt. 4 Jl. RP. Soeroso No. 30, Cikini – Menteng Jakarta Pusat Jakarta, 19 Oktober 2011 Direksi Perseroan
■ c01 ed: nidia zuraya
finansial
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBBER 2011
16
:: portofolio :: BI Keluarkan Aturan Chip Kartu ATM JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengeluarkan surat edaran (SE) baru tentang implementasi teknologi chip dan penggunaan personal identification number (PIN) pada kartu ATM dan debit nasabah perbankan. Aturan ini memuat penggunaan standar teknologi chip dan PIN sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan pengguna kartu ATM dan debit dari sejumlah fraud dan kejahatan. Menurut Direktur Direktorat
Akunting dan Sistem Pembayaran BI Ronald Waas, saat ini jumlah kartu ATM dan debit yang ada secara nasional berjumlah 55 juta kartu. “Pada 1 Januari 2016, kami harapkan semua kartu yang sekarang ada bakal dimigrasi ke bentuk chip,” katanya di Jakarta, Selasa (18/10). Khusus untuk PIN, BI meminta perbankan mengimplementasikan penggunaan sedikitnya enam digit PIN untuk seluruh ATM dan debit. Kini, dari total 40 ribu kartu ATM dan debit, terdapat delapan ribu kartu yang tidak sesuai dengan aturan baru BI ini. Untuk sementara, bank sentral
Jumlah Akuntan Publik Belum Memadai
menjadikan tiga bank, yakni Bank Mandiri, BCA, dan Bank Permata sebagai prototype migrasi ini. “Kita tawarkan mereka dengan sukarela dan saya optimistis dengan ini, mengingat pengalaman dengan penerapan dalam kartu kredit.” Ia menuturkan, untuk bank lainnya, BI meminta perbankan segera menyampaikan informasi tertulis kepada para pemegang kartu. Di antaranya kewajiban pemegang kartu untuk mengembalikan kartu ATM dan debit berteknologi pita magnetic untuk diganti dengan teknologi chip yang sesuai ketentuan BI.
JAKARTA — Jumlah profesi akuntan publik di Indonesia yang berkualitas saat ini belum memadai. Karena, baru mencapai sekitar 700 orang dan kebanyakan berusia di atas 50 tahun. Hal tersebut diungkapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Roy Iman Wirahardja dalam diskusi di Jakarta, Selasa (18/10). Roy menjelaskan, profesi akuntan publik masih kurang diminati karena
■ sefti oktarianisa ed: firkah fansuri
adanya syarat sarjana ekonomi akuntansi, namun dengan adanya UU Nomor 5/2011 tentang Akuntan Publik dan PMK Nomor 17/PMK 01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, maka diharapkan lulusan sarjana selain ekonomi memiliki minat untuk menjalani profesi ini. Akuntan publik masih kurang di Indonesia mungkin disinyalir karena lulusannya hanya lulusan akuntansi, padahal sekarang ini UU sudah disahkan. “Dalam UU, jelas dikatakan bahwa lulusan S1 mana pun berhak untuk menjadi akuntan publik setelah mengikuti suatu ujian terten-
tu standar akuntansi dan auditing,” ujarnya. Akuntan dari Partner Ernst & Young ini juga mengatakan, Malaysia dengan 25 juta penduduk ternyata memiliki 5.000 akuntan publik dan kondisi ini membuat Indonesia harus mengejar ketertinggalan dalam penyediaan tenaga akuntan yang berkualitas. Untuk itu, menurut Roy, sangat diperlukan pembenahan sistem karena profesi ini kurang diminati oleh para tenaga akuntan muda, tuntutan kerja yang sangat tinggi, serta insentif yang belum memadai. ■ antara ed: firkah fansuri
TAHTA AIDILLA/REPUBLIKA
Adaro Akuisisi Bukit Enim Energi Sefti Oktarianisa
Akuisisi akan memperkuat posisi Adaro sebagai kelompok usaha tambang di Indonesia.
PENGGANTI MENTERI BUMN: Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan meninggalkan ruang pemeriksaan usai menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (18/10). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Dahlan menjadi calon Menteri BUMN menggantikan Mustafa Abubakar.
BRI-Pusri Kerja Sama Pembayaran Pupuk Sefti Oktarianisa JAKARTA—PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menggandeng PT Pusri (Persero) untuk memberi pelayanan penerimaan pembayaran atas penjualan pupuk secara online. Dengan layanan ini, bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut mengharapkan akan terjadi peningkatan pembukaan akun rekening hingga 2.000 nasabah. Menurut Direktur Utama BRI Sofyan Basir, layanan online merupakan wujud komitmen BRI untuk mendukung distribusi pupuk dari tingkat produsen kepada dis-
tributor. Hal ini dilakukan agar penyaluran menjadi lebih optimal dan efisien. “Sehingga, stok pupuk nasional dapat terus terjaga di pasar mengingat ini akan memainkan peran sangat penting bagi ketahanan pangan nasional,” kata Sofyan, Selasa (18/10). Layanan penerimaan pembayaran pupuk secara online juga dilakukan untuk mendukung program pemasaran PT Pusri, mulai dari ketepatan waktu, jumlah, jenis, tempat, hingga mutu dan harga, sehingga seluruh distributor PT Pusri Palembang dapat bertransaksi secara real time on-
line melalui unit kerja dan ATM BRI di seluruh Indonesia serta cash management system. “Sistem penerimaan pembayaran pupuk tersebut juga mempersingkat proses penebusan pupuk dari sebelumnya memerlukan waktu setengah hari menjadi cukup lima menit,” kata Sofyan. PT Pusri Palembang merupakan produsen urea dan amonia pertama di Indonesia serta pemain utama bisnis pupuk di kawasan Asia Tenggara. Pada kesempatan yang sama, Sofyan mengatakan, kerja sama ini juga dilakukan guna mendukung program revi-
talisasi pabrik pupuk nasional yang digulirkan pemerintah. BRI mengaku juga siap mendukung pendanaan untuk pembangunan pabrik Pusri 2B. BRI pun siap mendukung fasilitas cash loan dan noncash loan untuk operasional perusahaan. Sementara itu, Direktur Utama Pusri Palembang, Eko Sunarko, mengakui distribusi pupuk kepada petani sering kali terhambat karena lamanya sistem distribusi. “Dengan sistem online diharapkan distribusi pupuk menjadi lancar dan masa pemupukan tidak terlewat,” katanya. ■ ed: nur hasan murtiaji
JAKARTA — PT Adaro Energy Tbk mengakuisisi 46 persen saham PT Bukit Enim Energi melalui anak perusahaannya PT Alam Tri Abadi. Perusahaan tambang ini mengucurkan dana senilai 46 juta dolar AS guna menguasai saham perusahaan tambang yang terletak di Sumatra Selatan tersebut dari Lucky Star Corporation, Oriental Holdings Ltd, and BrightPath Corp. Menurut Presiden Direktur Adaro Energy, Garibaldi Thohir, investasi perusahaan pada Bukit Enim Energi merupakan cara untuk membuka potensi batu bara yang ada di wilayah Sumatra Selatan. “Akuisisi ini bersama dengan dua akuisisi lain yang telah diumumkan sebelumnya merupakan bagian dari komitmen kami untuk mengembangkan cadangan batu bara di wilayah ini. Dan, pada saat yang bersamaan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat setempat,” paparnya kepada Republika, Selasa (18/10). Ia mengaku, investasi ini akan membantu Adaro mencapai visi untuk menjadi kelompok perusahaan tambang dan energi yang terkemuka di Indonesia. Bukit Enim Energi merupakan perusahaan pertambangan batu bara yang tengah mengembangkan proyek batu bara greenfield di Muara Enim, Sumatra Selatan.
Bursa Enim Energi adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) selama 20 tahun yang berlaku sejak Maret 2011 dan mencakup area seluas 11,130 hektare. Area ini memiliki jaringan transportasi lokal yang akan melengkapi akuisisi perusahaan logistik batu bara di Sumatra Selatan yang baru-baru ini dilakukan oleh Adaro Energy. “Adaro Energy telah melakukan uji kelayakan geologis sebelum menyelesaikan proses pembelian dan berpendapat bahwa IUP ini memiliki potensi pertambangan batu bara terbuka,” ujarnya. Bahkan, perusahaan ini menunjuk Marston, konsultan pertambangan internasional, guna membantu melakukan studi potensi geologi batu bara, yang menjadi dasar penilaian atas proyek ini. “Dibutuhkan kegiatan pengeboran tambahan dan juga analisis batu bara sebelum pernyataan mengenai sumber daya dan cadangan yang sesuai dengan JORC dapat diterbitkan,” tambahnya. Kegiatan pengeboran dan analisis batu bara untuk mendukung pernyataan JORC akan dilakukan pada 2012. Garibaldi menuturkan, Bukit Enim Energi merupakan salah satu dari beberapa peluang akuisisi yang sejalan dengan pertumbuhan organik perusahaan tersebut. Ia menilai, Bukit Enim Energi bakal membantu Adaro untuk mencapai kapasitas produksi 80 juta ton per tahun dalam jangka menengah di Indonesia. Akuisisi ini menjadikan Adaro Energy memiliki 61,04 persen saham Bukit Enim Energi. Sedangkan, sisa saham masih dimiliki PT Pa-
mapersada Nusantara sebesar 20 persen, PT Triputra Utama Selaras sebesar 13,92 persen, dan PT Bumi Alam Sejahtera sebesar 5,04 persen. Pamapersada merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki PT United Tractors Tbk. Perusahaan ini merupakan salah satu kontraktor pertambangan yang telah lama menjalin kerja sama dengan Adaro dan juga salah satu kontraktor paling penting yang dimiliki Adaro. Sebelumnya, Adaro Energy melalui PT ATA juga mengakuisisi 75 persen saham PT Mustika Indah Permai (MIP) dan 35 persen saham PT Servo Meda Sejahtera (SMS). Adaro mengeluarkan dana senilai 222,5 juta dolar AS untuk pembelian saham MIP dan Rp 200 miliar untuk akusisi saham SMS. MIP merupakan perusahaan pertambangan batu bara yang tengah mengembangkan proyek batu bara greenfield di wilayah Sumatra Selatan. MIP juga merupakan pemegang IUP selama 20 tahun yang berlaku sejak April 2010. Sedangkan, SMS merupakan perusahaan penyedia jasa pertambangan batu bara terintegrasi yang memiliki wilayah konsesi tambang di Sumatra Selatan. Melalui anak perusahaannya, SMS memiliki jalan khusus batu bara di Sumatra Selatan yang memberikan layanan pengangkutan batu bara. Melalui anak perusahaan lainnya, SMS memiliki pelabuhan khusus untuk pengangkutan batu bara di pantai sebelah timur Sumatra Selatan yang memberikan layanan pemuatan batu bara ke atas kapal. ■ ed: nidia zuraya
YUDHA/ANTARA
PLN Operasikan Dua Pembangkit Baru di Sumbagsel
PEMBAYARAN ONLINE PUPUK: Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, Asmawi Syam (ketiga dari kiri), bersama Dirut PT Pusri Palembang, Eko Sunarko (ketiga dari kanan), melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Layanan Penerimaan Pembayaran atas Penjualan Pupuk secara online di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Selasa (18/10). Kerja sama tersebut mempersingkat proses penebusan pupuk yang sebelumnya memakan waktu setengah hari menjadi lima menit.
JAKARTA — Wilayah Sumatra bagian selatan (Sumbagsel) mendapat tambahan pasokan listrik menyusul telah beroperasinya Pembangkit Tenaga Listrik Bahan Bakar Gas (PLBG) Talang Duku berkapasitas 60 megawatt (MW) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Gas (PLTMG) Sei Gelam Jambi berkapasitas 12 MW. Pengoperasian secara resmi kedua pembangkit listrik yang mengandalkan energi gas ini dilakukan oleh Direktur Operasi PLN Indonesia Barat Harry Jaya Pahlawan di lokasi PLTG Talang Duku di Kabupaten Musi Banyu Asin, Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (18/10). Kedua pembangkit listrik ini merupakan bagian dari proyek sewa atau sewa beli pembangkit listrik di wilayah Sumbagsel yang saat ini sedang berjalan dengan total kapasitas mencapai 232 MW. Pengadaan PLBG Talang Duku
melalui kontrak perjanjian dengan skema sewa beli atau build own operate and transfer (BOOT) antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel dan konsorsium PT PP (Persero)-PT Bangun Energy Resources-PT Navigat Energy-PT SNC Lavalin serta General Electric. Kontrak perjanjian sewa beli ini telah ditandatangani pada 24 Maret 2011. Sedangkan, PLTMG Sei Gelam merupakan kontrak perjanjian dalam skema sewa antara PLN dan PT Kertabumi Teknindo yang telah ditandatangani pada 25 April 2011. PLBG Talang Duku terdiri atas dua unit pembangkit. Unit I dengan kapasitas 23 MW sudah mulai beroperasi pada Oktober ini, menyusul kemudian unit II yang rencananya mulai beroperasi pada awal bulan depan. Sedangkan, untuk PLTMG Sei Gelam Jambi terdiri atas sembilan unit yang masing-masing berkapasitas 1,9 MW
dan sudah beroperasi seluruhnya. Pendanaan pembangunan PLBG Talang Duku maupun PLTMG Sei Gelam berasal dari pihak kontraktor atau pengembang. Selanjutnya, PLN akan melakukan pembayaran berdasarkan produksi KWh yang dihasilkan selama masa kontrak tujuh tahun sejak beroperasi secara komersial untuk PLBG Talang Duku dan jangka waktu enam tahun untuk PLTMG Sei Gelam Jambi. Menurut Harry, pengoperasian kedua pembangkit ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada pembangkit PLN. Diperkirakan, potensi penghematan pemakaian BBM bisa mencapai 134 juta liter per tahun atau setara dengan Rp 1,2 triliun per tahun. “Ke depan, di wilayah Sumatra, PLN berencana untuk lebih meningkatkan pemanfaatan gas
untuk pembangkit-pembangkit peaker,” ujar Harry dalam keterangan tertulis kepada Republika, Selasa (18/10). Pembangkit peaker merupakan pembangkit pemikul beban puncak. Dalam waktu dekat, PLN akan membangun pembangkit peaker di Sei Gelam Jambi sebesar 90 MW dengan memanfaatkan teknologi compressed natural gas (CNG). Selain itu, dalam beberapa bulan ke depan terdapat beberapa pembangkit yang juga akan segera masuk ke sistem Sumatra, di antaranya pada Desember 2011 akan segera beroperasi pembangkit sewa beli PLTG Payo Selincah berkapasitas 100 MW dan PLTU Sebalang Unit I berkapasitas 100 MW. Sedangkan, pada awal 2012, segera menyusul beroperasinya pembangkit sewa beli PLBG Borang berkapasitas 60 MW dan PLTU Sebalang Unit II yang berkapasitas 100 MW. ■ ed: nidia zuraya
Class_Ad
Iklan baris & Kolom
17
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011
MAMPET,SEDOT,Bkn
KK/KTA ANDA B'MSLH? Tutup Tnp
baru, Dak Bcr,Rs pan,Slrn air/V.prng,
Bayar / Pemutihan Legal STC SENA-
Ldg,Jetpump,Renov,dll.RODA DUNIA
YAN,DYAH 021-980072776 / 021359-
AHLI
OTOMOTIF
PROPERTI
WC
021-7229714,0812.81219149
MOBIL DICARI
ARSITEKTUR
CHARYN MTR BL MBL BOX, truk,
*ARS ISLAM* PERNC.& PLKSANA
Bis,P.U,Sdn,Jip,Mbl Antik Kond Rsak,
(Baru,Renov, Perbaikan) Rmh. Tggl,
Nbrak,Sd Duplikat ttp Bl T.0812 125
Masjid,Pesantren,Ruko,dll.021-589
6666-9133329-70728139
00258/HP.08161302166.
1109/B0049 - 3
PERCETAKAN
83789,0812878711917,085719941
TRIMA CETAK HRG PROMO Msn
917
GTOV Rp 65Rb/ plat Olvr 258 Rp 70
1110/B0040 - 3
/plat Toko,Mutlit Rp.10Rb. Hub : Cipta
1110/B0016 - 3
1109/B0067 - 3
MOBIL DISEWAKAN
ARSITEK & KONTRAKTOR, Terima
Graphia Telp. 92192747, 08158 585
KERJASAMA
FRANCHISE
1110/B0019 - 3 FRANCHISE SPA & SALON Mus-
www.danatunaijaminanbpkb.com,
limah Seluruh Indonesia untuk Infor-
LsgCair 3d 100M,Bng0,3%/3,9 %
masi lebih lanjut
undur 45hr,ins awl bng h lng Platinum
17586
hubungi: 0815761110/B0037 - 3
VMM RENT CAR, Alphard, Ford,
1110/B0061 - 3
haji 0218214584/081 298141425
1110/B0034 - 3
LIAN dg Hrg Tgg Rolex, Blgari,Ome-
HEWAN AQIQAH
1110/B0044 - 3
sul, Panther. Hub: 70111137, 081210 111137
STAR ARLOJI, BL JAM BKS/ BR
Tggl, ruko, dll.Amanah & Tgg jwb. P'
Everst, Innova,Avn,Pick Up, Kj Kap-
KONSULTASI AL ISHLAH AQIQAH sedia kambing siap masa k & antar mulai 550rb/msk
CARA MUDAH BS TAHU, kenal,
5rb/m2,RAB,Rmh,Ruko,Msjd,sklh, dll.
250rb.gratis buku + sertifikat. hub:
dekat, bertemu Allah,dan mjd keka-
JASMINDO RENT CAR. AVANZA,
Pkt Gbr Krj+3D Free ,Urs IMB 200rb
7828680/081511398283 www.alishla-
sih Allah 02174711546/081588 24119
Inova, APV, Grand Livina, Elf.Hrg
:021-5325110/021-95493381
haqiqah.com
/ kajian liqaallah.webs.com
1110/B0006 - 4
ga, Breitling.TONY 3929079, 0812 94 55198 Apt MentengPrada Lt Dasar No. 2J
CV. BATUWOKA DISAIN ARS (CAD)
Murah,Sopir Berpglmn.Hub: 021-70-
PERHIASAN
Blvd Brt Ry G.65.45851301-3
Jasa Desain, Bgn baru/Renov Rmh ABADIKAN PERJALANAN ANDA
2675, 79192927
1110/B0041 - 3
SEKOLAH
1109/B0060 - 3
1110/B0045 - 3
807300,08128738700,087770047099
AL AMIEN AQIQAH Sdia Kambing
BEASISWA SANTRI QURAN Tngkt
1110/B0062 - 3
Mlai 600Rb msk aneka menu,grts ptg
SMP,cck utk Yatim/dhuafa/putus sklh
krm&50bk Risalah Aqiqah. 021750
RUMAH DIJUAL KOPRASI
BAITULMAAL
53678458 , 5494061 - 08128001438 Swkn APV, Inva,Sdan,lf15sit, Avz+ Spr. 25rb-50rb/Jm min8&10jm.Trm Krjsm
1110/B0013 - 3
KURSUS
9991-68434577-97734850
M.RC
Tarbiyah T.50283020/ 70732196 /92
1110/B0035 - 3 KURSUS DAKWAH PLUS & DIS-
PURI ARSAMA-DEPOK : Cluster, SHM,Lstrk
Underground,
Granit,
AR RAHMAN AQIQAH 32049426/
TOTO, dll.Fee:PPn,AJB,BN&B PHTB
89589393/75350 62 Sdia Kambing-
Hrg std: 36/90 350jt/ 45/120 450jt.
Msk aneka Menu,Gratis Krm Ptng,
Hub:021.26712700-081280880095
50Buku Aqiqah&Sovnr.
1109/B0063 - 3
PEMBERITAHUAN
dll, sljtny hub: Rumah Tahfidz Darut
983506 www.daaruttarbiyah.com 1110/B0043 - 3
ALURKAN star 3 no p11 max.50org. Info www.pesantrenalqurankeliling. com T. 7372340-68262569/jam kerja 1110/B0004 - 3
TOUR & TRAVEL
1110/B0036 - 3 AISYAHTOUR MELAYANI TIKET
LOWONGAN
NURSOBAH AQIQAH Sda Kmbg
RAGAM
PANGUMUMAN
mlai 600rb.Grts 50bk aqiqah,NasiBox M.6,5rb. 021-92394530 ,94585682,
1) NURULMUSTOFA 2) SHOLAWAT BADAR 3) Santri Tulen 4)Sholawat Burdah 5)TuriT uri Putih 6)Yaa Thoyibah 7)Yaa Badrotim 8) Yaa Nabi Salam 9)Yaa Robby Barik 10) Zaman Akhir 11) Zaman Goro Goro. Mhn Pencipta tsb dlm wkt 7 hr sgr hub Lili Agustina PT.Plus Digita l Jl.Kamboja No.2B Tomang 11430 Telp. 021 55 96 8393/Fax.02156960436 kontak@pd. co.id 1110/B0015 - 8 PENGUMUMAN:PT.CIPTA BUSANA Pindah Tempat kedudukan / Domisili di Jl.RE Martadinata KM.17 Pamulang Timur,Pamulang,Kota Tange rang Selatan.Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PKR)No.05 Tgl.05-10-2011 dibuat dihadapan WIDYATMOKO,SH Notaris di Jakarta Selatan 1110/B0063 - 8
Depok.www.nursobahaqiqah.com
AGEN
1110/B0025 - 3
Domestik & Intl , Umroh Spesial Feb 2012 9hr Hny 14jt, 12 hr VIP 17jt 021-
DICARI ADM, WNT, LLSAN SMK
56985757/081389837070
Akuntansi Ditempatkan di Kantor Pe-
1110/B0058 - 3
jom-pongan Jakarta Pusat, Fax. 5745989, email: aprie_0404@yahoo.
FRESH RUTHOB SAUDI Hadir di
HO TEL
Butik Thamra untuk Booking peme-
com
1110/B0064 - 4
in.Bali 3h 840rb,umroh,Sw.Bis,jual tkt
sanan segera hub kami di 02186903789
1110/B0026 - 5
BALI YOGYA 8H 27DES 1,6JT all
pswt 021.794 2352,7987322, 08168
HOTEL MULAI Rp.99Rb,AC,TV,Hot Water,Paket Meeting Mulai 199Rb/
MLM
43808 Miki
1109/B0031 - 3
orang Tlp.0251-837 8658,0251-8315 KESEMPATAN
EMAS,BEP
sngt
769 www.hotelpapaho.com 1110/B0050 - 3
cepat. Dicari mitra prwkln Biro Umroh
Time Customer Care , Supervisor, www. add-income.tk
&Haji PT.ARMINAREKA PERDANA
1110/B0023 - 3
JKT. Dpt MoU,msn fax,baner,brsur,
GEMA SHAFA MARWA PROGRAM Trbru Umroh 9Hr Hny 14,5jt&Haji 44Jt, Fasilitas Plus,Pem bimbing DR. Muslih Abdul Karim MA, Ksmpt Trbts
baju ,voucher DP umroh. Hub : P'Haji
INDEKOST
0818 691451, 081288222588
,Ust Taqwa 082114061170 /0219332 PT.HDN BTH FREELANCE.Ngelem
1109/B0047 - 5
AHLI WC
BKERJA DR RMH PART TIME/FULL
KOST1 KMR BS 2ORG AC SPLIT,Ex
Kantong Teh Krj drmh (1box 250lbr)
Fan,3 Bed,Rak TV,600rb/bl. Jelambar
1 box komisi 70 rb, 50 box 3,5jt.Bp.
Jaya 3 No.30 Rt.7/2 33377705-3337
DIMAS 085647924444-97367778
7706-33377728
1110/B0008 - 3
1110/B0042 - 3
PT.HDN JAKARTA BIKIN Kantong
KARTU KREDIT
Ttp dg cr Pemutihan/Tdk byr Gm Skl.
087888794625-99862820 1110/B0012 - 3
CEPAT,TUNTAS,LEGAL ,STC SE-
1110/B0039 - 3
ADA MSLH CC/KTA? STRESS Dkjr
TELEKOMUNIKASI
ANTENA/PARABOLA DIGITAL ELEKTRO ANT TV Hy 100 rb Dpt:1Ant Kbl+Jek+Psg.Prbola 1,5jt Camera CCTV 3,5 jt,Indvision TopTV Hub:56944411-70374447
NAYAN ASRIE 087880523323, 9723 1605
1109/B0034 - 4
Teh diBw Pulang 1Box Isi 250lb,1B0x Upah 70Rb Bs Ambil Byk.Ibu Sundari
ANDA B'MSLH Dg CC/KTA? Bntu
8725
1109/B0068 - 3
PAKAIAN ***WWW.PASAR-TANAHABANG.
ANTENA SOLUTION
46753000,
Koltr ! Disc 50%-90%/tdk mampu byr
COM *** Pusat Grosir Pakaian Murah.
56181877, 0001188 Antena 100rb,
sm skli?Legal Sisil 91993993-Sarah
Bisa Pesan (Kirim) dari (ke) selruh
Prbola+-300ch 1,5jt/ Tlkm /In dvsn,
70338299-Nadia 71475559
Indonesia.0812-1048-3030
toptv.Skyindo Bs pril2-10TV Sjbdtbk
1109/B0044 - 3
1110/B0052 - 3
1109/B0081 - 3
Class_Ad INFO PEMASANGAN Hubungi: Lutfi (021) 70686126, 0813 16920381 Hardi (021) 92593383, 0818 08859123
Untuk Para Pengirim materi Iklan via Email, Mohon Segera Mengkonfirmasi (menelpon) setelah kirim email ke no telp : (021) 7803747 Ext. 409
sepak bola
18
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011 AP
LEVERKUSEN
:: klasemen ::
VALENCIA
VS
HAPUS
LIGA SPANYOL Sampai 18 Oktober 2011
REKOR BURUK melawan tim asal Jerman. Delapan pertandingan terakhir berakhir imbang. Laga akan berakhir imbang? Belum tentu. Sebab, kedua tim sama-sama berupaya keras mengincar kemenangan untuk dapat menempel Chelsea di puncak klasemen Grup E. Chelsea dijagokan banyak pengamat akan lolos sebagai juara grup. The Blues telah mengantongi nilai empat dari dua laga. Racing Genk masih belum siap tampil di level tertinggi kompetisi antarklub sepak bola Eropa. Wakil Belgia ini baru mengumpulkan satu poin. Alhasil, Leverkusen dan Valencialah yang diprediksi akan saling jegal untuk dapat menembus posisi runner up dan lolos ke babak knock out. Leverkusen saat ini mengantongi nilai tiga dan Valencia dua. Kedua tim dipastikan akan menurunkan kekuatan terbaiknya untuk mendapatkan poin maksimal sekaligus menghapus rekor buruk. Ini ditegaskan bek Leverkusen Gonzalo Castro. “Kami bermain di kandang, jadi tiga poin hukumnya wajib. Menjadi sempurna jika kami bisa menahan imbang mereka di Valencia nanti,” kata Castro seperti dilansir Reuters. Gelandang senior Leverkusen Michael Ballack mengakui jika Va-
Abdullah Sammy
Leverkusen dan Valencia mengincar posisi runner up Grup E. BERLIN — Duel Bayer Leverkusen menjamu Valencia dalam lanjutan Grup E Liga Champions di Stadion Bay Arena, Kamis (20/10), adalah laga yang unik. Kedua tim samasama memiliki rekor buruk terkait asal lawan mereka. Leverkusen hanya mampu sekali menang dari 11 laga menghadapi klub asal Spanyol. Tim asuhan Robin Dutt ini tidak pernah menang dari tujuh pertemuan terakhir melawan tim asal Negeri Matador. Musim lalu, Leverkusen dua kali menahan imbang Atletico Madrid serta dua kali kalah dari Villareal di babak 16 besar Liga Eropa. Sebaliknya, Valencia juga hanya bisa meraih satu kemenangan dari 14 laga
VALENCIA
LEVERKUSEN
Kadlec Omer
Schuerrle
Miguel Mathieu
Sidney Soldado
Leno Rolfes
Kiessling
Albelda
Rami Diego
Canales
Reinartz
Hernandez Ruiz Bender Banega
Balitsch ●
Michael Ballack
(4-5-1)
Persisam Abaikan Pengelola Liga Prima Indonesia SAMARINDA — Persisam Putra Samarinda mengabaikan surat PT Liga Prima Indonesia Sportindo terkait permintaan konfirmasi ulang klub mengikuti kompetisi Liga Prima Indonesia (LPI). Presiden Direktur Persisam Putra Harbiansyah Hanafiah mengatakan, pihaknya tidak akan menanggapi surat dari pengelola kompetisi LPI itu. “Selama mereka tidak mengakomodasi tuntutan kita untuk menegakkan kembali statuta dan mengakui hasil kongres yang telah dilaksanakan, untuk apa ditanggapi?” kata Harbiansyah di Samarinda, Selasa (18/10) seperti dikutip Antara. Bahkan, Harbiansyah menilai, surat yang dikeluarkan oleh PT LPI Sportindo itu salah alamat. Sebab, surat itu harusnya ditujukan kepada klub Liga Primer Indonesia musim lalu, bukan klub Liga Super Indonesia yang merupakan anggota resmi PSSI. Menurut Harbiansyah, Persisam bersama dengan 13 klub LSI lainnya sudah sepakat menolak PT Liga Prima Indonesia Sportindo sebagai penyelenggara kompetisi musim ini. Mereka tetap menghendaki PT Liga Indonesia sebagai penyelenggara yang sah sesuai dengan hasil kongres PSSI di Bali dan tertuang dalam statuta PSSI. “Kami 14 klub masih solid untuk menolak PT LPI. Adapun mereka mengatasnamakan PSSI sebagai perlindungan kompetisi yang mereka gelar, kami pun juga bisa,” tegas Harbiansyah. Persisam, kata Harbiansyah tidak takut menerima risiko apa pun dari surat yang menyebutkan dead line balasan pada 26 Oktober 2011 ini. Sebab, surat PT Liga Prima Indonesia Sportindo bernomor 0008/LP-1/X/2011 tentang Konfirmasi (Ulang) keikutsertaan klub dalam Kompetisi LPI 2011/2012 dinilainya penuh dengan kejanggalan dan cacat hukum. Selain tidak ada stempel resmi dari organisasi pengirim surat, surat yang diterima pada tanggal 18 Oktober 2011 oleh sekretariat Persisam itu juga tidak dibubuhi tanda tangan orang yang berkompetensi untuk mengeluarkan surat tersebut. “Suratnya kosong begitu saja, tak ada stempel juga tanda tangan Widjajanto selaku Chief Executive Officer di PT Liga Prima Indonesia Sportindo. Apakah surat begini dianggap sah?” kata Harbiansyah. Ia heran dengan keputusan PSSI menunjuk PT Liga Prima Indonesia Sportindo sebagai penyelenggara kompetisi karena dinilai sangat jauh dari ukuran profesional. ■ ed: israr itah
Alba
Castro (4-5-1)
lencia memiliki pengalaman internasional lebih baik dibandingkan timnya. Alasannya, tim asuhan Unay Emery itu selalu berlaga di Liga Champions beberapa tahun belakangan. “Mereka lebih siap dan konsisten dibandingkan Leverkusen, tapi tujuan kami tetap menggapai posisi kedua di grup,” kata pemain yang mengantarkan Leverkusen ke final Liga Champions musim 2001/2002. Akan tetapi, ia percaya, timnya mempunyai potensi untuk melaju lebih jauh di Liga Champions musim ini. Musim lalu, kata Ballack, Leverkusen finis sebagai runner up Bundesliga. Ia melihat, tak ada alasan tim yang saat ini diperkuat mayoritas pemain muda untuk tidak mencapai prestasi serupa. Leverkusen tampil tanpa gelandang Brasil Renato Augusto yang menjalani penyembuhan selepas operasi lutut. Namun, Omer Toprak diharapkan sudah bisa kembali memperkuat pertahanan. Setali tiga uang, Valencia mengincar tiga poin di kandang lawan. Los Che berharap meraih kemenangan pertama di kancah Eropa sejak Maret 2011. Ketika itu, langkah Valencia dihentikan klub Jerman Schalke 04. “Kami ke sana untuk menang. Ini pertandingan penting bagi kami. Kami berada dalam situasi sulit, tapi kami mempunyai kualitas di lini depan untuk mencetak gol,” kata bek Valencia Adil Rami. Demi misi ini, Emery menyimpan skuat terbaik Valencia saat bermain imbang melawan Real Mallorca di La Liga akhir pekan lalu. “Tim ini bermain sangat baik melawan Chelsea. Tapi, sayangnya kami harus kebobolan di menit terakhir,” ujar Emery merujuk laga imbang 1-1 kontra Chelsea di laga sebelumnya. Hal serupa masih terjadi saat melawan Mallorca. Dua poin melayang setelah Valencia kebobolan lewat penalti pada menit-menit akhir. Selain kehilangan fokus di pengujung laga, para pemainnya kesulitan mencetak gol meski lebih banyak menguasai bola. Dari lima laga terakhir, Los Che hanya bisa mencetak dua gol ketika menahan imbang Barcelona 2-2 akhir bulan lalu. ■ ed: israr itah
JAKARTA — Irfan Bachdim meminta maaf secara langsung kepada skuat timnas U-23 akibat ketidakdisiplinannya dalam menjalani pemusatan latihan. Peristiwa ini terjadi di sisi lapangan Stadion Gelora Bung Karno, Selasa (18/10). Didampingi pelatih kepala Rahmad Darmawan, Irfan berdiri dan menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekannya yang diproyeksikan tampil di SEA Games XXVI bulan depan. “Dia memohon maaf kepada rekan-rekannya secara pribadi,” kata Rahmad seusai latihan. RD—sapaan Rahmad— memberikan maaf kepada
mantan pemain FC Utrecht tersebut. Namun, ia menegaskan, tidak akan menjamin tempat Irfan di tim. “Irfan merupakan pemain masa depan kita. Dia memiliki kualitas yang baik. Tapi, bukan cuma kualitas yang menjadi pertimbangan,” ujar Rahmad menegaskan. Pemain dalam sebuah tim, lanjut Rahmad, harus memiliki kerja sama yang baik. Tanpa hal itu, RD mengaku, tidak mau ambil risiko dengan memasukkan nama sang pemain. Ia memang tidak menyebut nama Irfan, namun secara eksplisit mengungkapkan bahwa sikap indisipliner sang pemain menjadi pertimbangan pencoretan. “Saya serahkan masalah Irfan kepada PSSI. Yang jelas,
saya tidak ingin dengan masalah ini justru akan mengancam tim secara keseluruhan,” kata dia. PSSI tetap akan menjatuhkan sanksi kepada Irfan meskipun telah datang ke sekretariat PSSI dan meminta maaf. “Irfan meminta maaf dan dia menyatakan masih ingin bermain buat timnas,” kata Wakil Komisi Disiplin PSSI Catur Agus Saptono. Irfan, lanjut Catur, memahami ancaman sanksi yang akan dijatuhkan PSSI. Akibat mangkir dari panggilan timnas, pemain diancam hukuman larangan bermain enam bulan atau denda Rp 100 juta. Namun, bukan berarti dia langsung mendapatkan hukuman ini. Semuanya, kata Catur, akan ditentukan lewat
sidang Komisi Disiplin. Catur belum dapat memastikan kapan sidang akan berlangsung. Ia berjanji akan mengonsultasikan lebih jauh dengan Ketua Komisi Disiplin Benhard Limbong. “Hari ini hanya meminta keterangan dan informasi yang akan jadi pertimbangan dalam memutuskan persoalan Irfan,” kata dia. Irfan seharusnya bergabung dengan timnas U-23 seusai laga timnas senior pada kualifikasi Piala Duna 2014 Grup E Zona Asia melawan Qatar, 11 Oktober lalu. Namun, ia tidak bergabung. Irfan dikabarkan menjalani kesibukan di luar sepak bola. Selain itu, ia beralasan harus menemani istrinya, Jennifer, yang tengah sakit. ■ ed: israr itah
Boca Juniors Minati Tevez Hiru Muhammad
LONDON — Boca Juniors mengintip peluang kembali menggunakan jasa Carlos Tevez. Manajemen klub asal Argentina ini melihat kesempatan itu setelah melihat Manchester City akan menutup pintu bagi Tevez. Tevez menghabiskan waktu tujuh tahun di Boca. Ia memperkuat tim junior dari 1997 hingga 2001. Striker timnas Argentina ini kemudian memperkuat tim senior Boca dari 2001 sampai 2004. Boca tidak memiliki dana yang mencukupi untuk mendatangkan mantan penyerang Manchester United itu secara permanen. Namun, manajemen tim berjuluk Los Xeneizes itu memiliki opsi meminjam sang pemain. “Kami akan memanggilnya, meski sulit kami akan coba,” kata Jose Beraldi, wakil Presiden Boca seperti dikutip laman ESPN, Selasa (18/10). Asosiasi sepak bola Argentina juga memberikan dukungan dengan rencana menerbitkan aturan yang memungkinkan klub lokal untuk mendatangkan pemain dari luar negeri saat musim dingin. Saat ini, Tevez masih menunggu hasil rapat klub terkait masa depannya di City.
Sejauh ini Boca adalah klub ketiga dari bekas klub Tevez yang menghendakinya kembali. Sebelumnya, Corinthians dan West Ham United telah menyampaikan ketertarikan kepada Carlitos. Peluang Boca cukup terbuka jika merujuk pernyataan Tevez musim panas lalu. Ia mengatakan, ingin kembali ke Argentina agar dapat berkumpul dan dekat dengan keluarganya. Nasib Tevez belum akan diputuskan karena pelatih City, Roberto Mancini,
●
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 5 5 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
2 2 1 3 2 1 0 3 3 0 2 2 1 4 4 3 2 2 4 1
0 26-4 0 11-3 1 24-6 0 8-4 1 10-7 2 10-7 3 10-11 2 8-6 2 9-13 4 6-11 3 10-10 3 6-8 4 7-10 2 7-11 2 6-15 3 6-11 4 6-10 4 2-8 3 4-12 6 3-12
17 17 16 15 14 13 12 9 9 9 8 8 7 7 7 6 5 5 4 1
HASIL PERTANDINGAN Athletic Bilbao
3-1
Osasuna
TOP SKORER Lionel Messi (Barcelona) Gonzalo Higuain (Real Madrid) Cristiano Ronaldo (Real Madrid) Radamel Falcao (Atletico Madrid) Roberto Soldado (Valencia) Cesc Fabregas (Barcelona) Santi Cazorla (Malaga) Miku (Getafe) Imanol Agirretxe (Real Sociedad)
10 gol 8 7 5 5 4 4 4 4
●●●
LIGA CHAMPIONS Sampai 18 Oktober 2011
Grup E Chelsea Bayer Leverkusen Valencia Racing Genk
2 2 2 2
1 1 0 0
1 0 2 1
0 1 0 1
3-1 2-2 1-1 0-2
4 3 2 1
Grup F Marseille 2 Arsenal 2 Borussia Dortmund 2 Olympiakos 2
2 1 0 0
0 1 1 0
0 0 1 2
4-0 3-2 1-4 1-3
6 4 1 0
Grup G APOEL Nicosia 2 Zenit St Petersburg 2 FC Porto 2 Shakhtar Donetsk 2
1 1 1 0
1 0 0 1
0 1 1 1
3-2 4-3 3-4 2-3
4 3 3 1
Grup H AC Milan Barcelona BATE Borisov Viktoria Plzen
1 1 0 0
1 1 1 1
0 0 1 1
4-2 7-2 1-6 1-3
4 4 1 1
2 2 2 2
JADWAL PERTANDINGAN
Kamis (20/10) dini hari WIB Grup E Bayer Leverkusen vs Valencia Chelsea vs Racing Genk Grup F Marseille vs Arsenal Olympiakos vs Borussia Dortmund
Irfan Bachdim Minta Maaf Abdullah Sammy
1. Barcelona 2. Levante 3. Real Madrid 4. Sevilla 5. Valencia 6. Malaga 7. Real Betis 8. Atletico Madrid 9. Real Zaragoza 10. Espanyol 11. Athletic Bilbao 12. Mallorca 13. Real Sociedad 14. Villarreal 15. Osasuna 16. Rayo Vallecano 17. Getafe 18. Granada 19. Santander 20. Sporting Gijon
tengah berkonsentrasi pada laga Liga Champions menghadapi Villareal. City juga masih akan menghadapi laga derby melawan Manchester United. Hubungan Tevez dengan manajemen City memburuk lantaran Tevez menolak tampil saat timnya menghadapi Bayern Muenchen di Liga Champions tiga pekan silam. Ulah Tevez itu membuat Mancini berang dan berniat mendepak pemain berusia 27 tahun itu. ■ ed: israr itah
Carlos Tevez AP
Grup G Shakhtar Donetsk vs Zenit St Petersburg FC Porto vs APOEL Nicosia Grup H Barcelona vs Viktoria Plzen (Live RCTI Pukul 01.45 WIB) AC Milan vs BATE Borisov
:: gawang ::
Kemenangan Kandang Pertama Bilbao BILBAO — Athletic Bilbao akhirnya memutus rekor buruk bermain di kandang saat mengalahkan Osasuna dengan skor 3-1 pada lanjutan La Liga Spanyol, Senin (17/10). Bilbao sebelumnya tak pernah menang jika bermain di San Mames di La Liga musim ini. Permainan Fernando Llorente dan kawan-kawan kurang memuaskan musim ini. Padahal, mereka mampu finis di urutan keenam musim lalu dan lolos ke Liga Eropa. Saat ini, Bilbao merangkak dari papan bawah klasemen. Kehadiran pelatih anyar, Marcelo Bielsa, di awal musim belum memberikan dampak positif pada hasil yang dicapai Bilbao meskipun pelatih asal Argentina itu mempunyai catatan bagus ketika menangani tim nasional Cile sebelum berlabuh ke San Mames. Dalam debut Bielsa di kancah La Liga, Bilbao harus tertahan tim promosi, Rayo Vallecano, dengan skor 1-1. Catatan buruk Bilbao ini terus berlanjut hingga pertandingan kelima. Tim berkostum garis merah-putih ini hanya mengemas dua poin. Memasuki jornada ke-7, Bilbao mulai menunjukkan kebangkitan. Mereka meraih kemenangan pertamanya ketika bertandang ke Real Sociedad. Dua gol dari penyerang andalan mereka, Llorente, mengantarkan Bilbao meraih kemenangan skor 2-1. Hasil positif ini terus berlanjut pada pertandingan La Liga berikutnya ketika menghadapi Osasuna. Bermain di hadapan sekitar 25.000 penonton, Bilbao berusaha memecah hasil negatif mereka selama ini jika bermain di kandang. Anak asuh Bielsa langsung menerapkan permainan menyerang sejak awal babak pertama. Iker Muniain, Igor Gabilondo, dan Javi Martinez mencetak tiga gol di babak pertama. Javad Nekounam memperkecil ketertinggalan Osasuna lewat golnya dari titik putih pada pengujung laga. “Kebangkitan Osasuna di babak kedua menjadi salah satu poin yang harus diperbaiki,” ujar Bielsa di laman resmi klub. ■ c08 ed: israr itah
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011
19
AGUNG SUPRIYANTO
Polo Air Putri Bidik Sejarah Ratna Puspita
Singapura menjadi lawan terberat. JAKARTA — Indonesia menurunkan tim nasional polo air putri junior pada SEA Games XXVI di Jakarta dan Palembang, 11-22 November mendatang. Meski masih berusia muda, skuat muda Merah Putih mengusung optimisme tinggi demi mempersembahkan medali emas pertama dari disiplin polo air. Atlet polo air Indonesia, Ariel Dyah Cininta Siwabessy, mengatakan, tampil di depan publik sendiri memberikan beban sekaligus motivasi untuk mencatat hasil terbaik. “Karena itu, kami optimistis bisa menang tahun ini,” kata dia di Jakarta, Selasa (18/10). Tim polo air Indonesia tidak pernah meraih medali emas pada 17 kali keikutsertaan pada SEA Games. Prestasi Indonesia hanya meraih lima medali perak dan sepuluh medali perunggu. Singapura mendominasi disiplin pada cabang olahraga akuatik ini. Kini, Indonesia memiliki peluang untuk mengakhiri catatan tersebut dengan dipertandingkannya nomor putri. Tim polo air putri Indonesia akan mengandalkan pemainpemain muda. Ariel dan kiper
Ayudya Suidarwaty Pertiwi merupakan pemain termuda. Usia mereka baru 17 tahun. Ariel mengatakan, Singapura akan menjadi lawan tangguh Indonesia pada ajang dua tahunan ini. Indonesia sempat menjajal Singapura pada eksebisi di Laos, dua tahun lalu. Kala itu, Indonesia memang menelan kekalahan. “Mereka sangat bagus dan kompak,” kata dia. Tapi, Ayudya meyakini, performa skuat Merah Putih sudah mengalami peningkatan setelah melakoni uji coba di Uzbekistan. Uzbekistan memiliki tim polo air putri tangguh di Asia dan merupakan peraih medali perunggu Asian Games XVI di Guangzhou, tahun lalu. Selain berlatih bersama timnas Uzbekistan, Indonesia juga uji coba dengan tim lokal di negara pecahan Rusia itu. Pengalaman bertanding dinilai tidak akan menjadi masalah bagi tim muda ini. Tim putri Indonesia sempat berlaga di putaran final Kejuaraan Dunia Junior Polo Air 2011 di Italia, bulan lalu. Indonesia jadi satu dari tiga wakil Asia yang lolos ke ajang tersebut. Mereka juga ikut serta pada Kejuaraan Kelompok Umur Asia 2011 di Palembang, awal bulan ini. Hasilnya, Indonesia menorehkan sejarah berlaga di final melampaui negaranegara Asia Tenggara lainnya. Pada perebutan juara Indone-
sia ditaklukkan Uzbekistan. Penampilan pada dua ajang tersebut meningkatkan moral untuk menghadapi lawanlawan pada SEA Games mendatang. Selain Singapura, Indonesia akan menghadapi Filipina, Thailand, dan Malaysia. “Yang terpenting mental bertanding,” ujar Ariel. Sekretaris Jendral Pengurus Besar (PB) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI), Tony Sastramihardja, mengatakan, peluang tim putri menyumbangkan medali emas memang lebih terbuka dibandingkan putra. “Di putra, Singapura sangat tangguh. Sedangkan di putri, persaingannya masih ketat,” kata dia. Meski demikian, tim putra diharapkan mencatat hasil yang lebih baik dibandingkan di tiga penyelenggaraan terakhir. Tim putra ditargetkan melaju ke final dan meraih medali perak. Tim putra sempat menjalani pemusatan latihan di Cina. Mereka finis di urutan ke delapan dari 11 tim pada Turnamen Polo Air Asia Pasifik ke-13 di Hong Kong. PB PRSI menargetkan 10 medali emas pada SEA Games tahun ini. Renang menjadi disiplin dengan target medali emas terbanyak, yaitu lima. Lima medali emas lainnya, yaitu dua dari renang indah, satu pada polo air, satu dari loncat indah, dan satu dari renang perairan terbuka. ■ ed: israr itah
PERSIAPAN SEA GAMES: Dua pekerja sedang mengecat tiang bendera di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, persiapan penyelenggaraan SEA Games di DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 1122 November sudah mencapai 100 persen.
Program Tinju Putri ke Kazakhstan Belum Pasti JAKARTA — Petinju putri Indonesia berencana menjalani uji coba ke Kazakhstan menjelang berlaga di SEA Games XXVI bulan depan. Pelatih tinju pemusatan latihan nasional (pelatnas) SEA Games XXVI Agus Titaley mengatakan, mereka membutuhkan uji coba untuk mengasah kemampuan. Untuk itu, kata dia, rencananya para petinju akan diberangkatkan ke Kazakhstan untuk berlatih tanding di sana. “Kita berharap bisa jadi ke sana,” katanya kepada Republika, Selasa (18/10). Agus mengatakan, selama ini uji coba untuk para petinju putri sangat minim. Ia menegaskan,
anak asuhnya membutuhkan uji coba untuk melihat kemajuan hasil latihan selama ini. Sayangnya, tanggal keberangkatan tim tinju putri ini belum dapat dipastikan. Menurut Agus, pihaknya masih menunggu turunnya dana dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Ia berharap dana akan segera turun sehingga mereka dapat segera mengatur jadwal pelatihan di sana yang rencananya akan berlangsung selama 10 hari. Menurut dia, pihaknya akan menunggu paling lambat pada 21 Oktober mendatang. “Harus sudah bisa berangkat saat itu,” ujarnya. Sebelumnya, menurut Agus, para atlet putri ren-
cananya akan berlatih tanding di Cina. Akan tetapi, karena masih terkendala proses pendanaan, uji coba ke Negeri Tirai Bambu itu dibatalkan. Tim kemudian merencanakan kembali uji tanding ke negara lainnya, yakni Kazakhstan. Pelatih Indonesia yang berasal dari negeri itu, Khamit Barayev, menjadi penghubung dengan mencarikan calon lawan latih tanding. Barayev belum dapat kembali ke Indonesia karena visanya habis 10 Oktober lalu. “Kita sekaligus mengusahakan Barayev bisa kembali ke sini,” ujar Agus. Empat petinju putri menjadi bagian tim Indonesia untuk SEA Games XXVI bulan
depan. Mereka di antaranya Apriliani Tombeg (kelas 46 kilogram), Selly Wanimbo (48 kg), Irene Sasihiang (51 kg), dan Welmi Pariyama (57 kg). Saat ini, para petinju ini masih terus berlatih rutin. Namun, latihan mereka kurang maksimal karena minimnya lawan latih tanding. Tim tinju Indonesia akan diperkuat enam petinju putra dan empat putri. Mereka akan turun di sepuluh nomor. Indonesia menargetkan dua medali emas, masing-masing satu dari nomor putra dan putri. Dua tahun lalu di Laos, Indonesia hanya meraih tiga medali perak dan tujuh perunggu. ■ c08 ed: israr itah
● /IKLAN
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011
20
CLAUDE PARIS/AP
:: offside ::
TUAH TUAN RUMAH
MARSEILLE — Olympique Marseille memang tengah terpuruk di posisi 15 Liga Prancis (Ligue 1). Pada 10 laga liga domestik dilalui mereka hanya dengan satu kemenangan, enam kali seri, dan tiga kali kalah. Tapi, lain cerita jika tim asuhan Didier Deschamps itu berlaga di Liga Champions 2011/2012. Marseille sementara ini memuncaki klasemen Grup F. Les Phoceens, julukan Marseille, berharap tuah sebagai tuan rumah dapat melanjutkan dominasi mereka saat menjamu Arsenal di Stadion Velodrome, Kamis (21/10) dini hari nanti. Kemenangan atas the Gunners, julukan Arsenal, akan memperpanjang rekor sempurna Marseille. Di dua laga pembuka Grup F, Marseille berhasil menekuk klub Yunani, Olympiakos, dan wakil Jerman, Borussia Dortmund. Menghadapi Arsenal, skuat asuhan Didier Deschamps diwajibkan meningkatkan penampilannya lantaran pasukan ‘Gudang Peluru’ asuhan Arsene Wenger belakangan memperlihatkan sinyal kebangkitan di liga domestik (EPL). “Saya tidak ingin pesimistis mengenai situasi kami. Saya mewaspadai kesulitan yang kami hadapi, tapi kami berusaha untuk mengatasinya dan kami tengah meningkatkan kepercayaan diri,” kata Deschamps kepada laman resmi klub, seperti dilansir Reuters. Les Phoceens boleh percaya diri karena memiliki catatan cukup bagus di Stadion Velodrome saat menjamu klub asal Inggris pada kompetisi Eropa. Marseille hanya menelan satu kekalahan, sekali imbang, dan tujuh kemenangan. Adapun Arsenal memang selalu berhasil membawa pulang angka pada lawatannya ke Prancis dengan empat kemenangan dan empat imbang. Tapi, Wenger memiliki catatan buruk bila berlaga di markas Marseille. Arsitek asal Prancis itu hanya mengoleksi dua kemenangan pada sepuluh laga di Velodrome ketika masih menukangi Nan-
rankie Sandford menghentikan aktivitasnya bersama The Saturdays karena harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Kekasih Wayne Bridge ini sudah absen dari kegiatan The Saturdays selama dua pekan dan memunculkan isu perpecahan di kelompok vokal asal Inggris itu. Sandford terakhir muncul di publik pada 2 Oktober lalu ketika pulang dari pengambilan gambar video The Saturdays di Islandia. Ditemani Bridge, Sandford terlihat sehat dan menebar senyuman ketika mendarat di London. Tidak dijelaskan mengapa penyanyi berusia 22 tahun itu harus menjalani rawat inap. Tapi, juru bicara penyanyi bertubuh mungil itu, seperti dilansir Daily Mail, memastikan, Sandford tidak dirawat karena masalah obat-obatan terlarang, alkohol, atau terkait prosedur bedah plastik. The Saturdays direncanakan akan melempar single terbaru pada 13 November mendatang.
F
■ ratna puspita ed: israr itah
Walcott
Kabore
N’koulou Mandanda Diarra
Van Persie Remy Rosicky
Diawara
Arteta Koscielny
Szczesny
Song Mertesackar Gonzalez Valbuena
Gervinho
Morel
Santos (4-3-3)
DAVID BECKHAM
LUCHO GONZALEZ
Jenkinson Ayew
AP
Harus Rawat Inap
ARSENAL
Azpilicueta
P
FRANKIE SANDFORD
■ ed: andri saubani
MARSEILLE
ele terusik karena Lionel Messi mengaku tidak pernah melihat penampilannya. Mantan bintang Santos dan timnas Brasil ini kemudian mengatakan akan mengirimkan video dokumenternya yang bertajuk “Pele Eterno” kepada striker Barcelona itu. “Jika dia benar tidak pernah melihat permainan saya, saya akan melakukan hal yang sama seperti kepada kepada Diego Maradona sebelumnya. Saya akan mengirimkannya video “Pele Eterno”, maka dia akan mengetahuinya,” kata Pele kepada Globoesporte seperti dilansir Goal. Ini bukan pertama kali Pele mengomentari Messi. Sebelumnya, ia mengatakan Messi harus melesakkan 1.283 gol untuk bisa menyamai kehebatannya. Pele juga membalas pernyataan Messi yang menyebut belum pernah menonton aksinya itu hanya lantaran tidak ingin dibanding-bandingkan dengan pemain hebat di periode yang berbeda. “Itu sangat normal. Terkadang, orang yang dibandingkan tidak tertarik dengan perbandingannya,” ujar dia. ■ ratna puspita ed: israr itah
(4-2-3-1)
Target Olimpiade elandang LA Galaxy, David Beckham, tak menyangka masih banyak klub yang berminat untuk memboyong dirinya. Padahal, usia mantan kapten tim nasional Inggris itu sudah menginjak 36 tahun. “Saya menerima banyak tawaran dan itu membuat saya takjub di usia saya sekarang ini,” kata pemain kelahiran 2 Mei 1975 ini, seperti dikutip The Telegraph, Selasa (18/10). Tottenham Hotspur, Queen Park Rangers, Leicester City, dan klub Prancis Paris Saint-Germain disebut-sebut mengincarnya karena kontraknya di Galaxy akan berakhir pada November tahun ini. Hingga saat ini, Beckham belum bisa memastikan ke mana ia akan berlabuh. Walau demikian, Beckham sudah menetapkan syarat klub yang akan dibelanya nanti harus memberi lebih banyak kesempatan bermain. Syarat ini menjadi penting karena Beckham berhasrat membela Inggris pada Olimpiade 2012 di London. “Saya tidak merahasiakannya. Menjadi bagian semangat Olimpiade dan mendapatkan emas untuk Inggris menjadi target utama saya,” ujarnya. ■ c08 ed: israr itah
KISAH MANIS BASILE BOLI UEFA.COM
arseille tak akan pernah melupakan kenangan manis meraih satusatunya trofi Liga Champions pada 1993 (saat itu Piala Champions) usai mengalahkan raksasa Italia AC Milan pada final 26 Mei 1993 di Olympiastadion, Muenchen, Jerman. Sundulan bek Basile Boli pada menit ke-43 merobek gawang Milan yang saat itu dikawal Sebastiano Rossi. Melawan Marco Van Basten dan kawan-kawan, skuat Marseille saat itu bisa dibilang skuat terbaik sepanjang massa. Nama-nama seperti Marcel Desailly, Didier Deschamps, Rudi Voller, dan Fabian Barthez adalah legenda sepak bola. Dua striker Marseille, Frank Sauzee dan Alen Boksic, pun masuk dalam jajaran top skorer dengan torehan enam gol. Jumlah itu sama dengan koleksi gol Basten dan hanya kalah satu gol dari Romario (PSV Eindhoven). Itu adalah kali pertama klub Prancis membawa pulang Piala Champions ke negaranya. Sejarah mencatat, prestasi Marseille ini kemudian dibumbui skandal pengaturan skor di Liga Prancis. Investigasi kemudian membuktikan klub dan pemiliknya, Bernard Tapie, terlibat dalam pengaturan skor. Marseille pun dilengserkan ke Divisi 2 dan dilarang berpartisipasi di kompetisi Eropa musim berikutnya. ■ ed: andri saubani
M
G
:: salto :: Allardyce Ulang Tahun ari ini 19 Oktober 2011 Samuel “Sam” Allardyce berulang tahun yang ke-57. Sam adalah mantan pesepak bola profesional Inggris dan sekarang menjabat sebagai manajer West Ham United. Sebagai pemain, ia telah tampil lebih dari 400 kali untuk Bolton Wanderers, Sunderland, Millwall, Tampa Bay Rowdies, Coventry City, Huddersfield Town, Preston North End, West Bromwich Albion, dan Limerick. Karier kepelatihannya dimulai pada 1991 saat menjadi manajer Limerick. Ia kemudian memoles Blackpool dan Notts County. Sam mulai dikenal ketika menangani Bolton Wanderers dari 1999 hingga 2007. Ia mengantarkan Bolton ke final Piala Liga dan berlaga di kualifikasi Piala UEFA untuk kali pertama. Namanya kemudian menjadi headline media massa di Inggris pada akhir 2006 karena diduga terlibat praktik ‘bung’, menerima komisi dari agen atas pemain yang dikontrak Bolton. Sam membantah. Meski demikian, ia hengkang dari Bolton pada 2007 untuk melatih Newcastle United selama semusim dan Blackburn Rovers musim berikutnya. Ia dipecat Blackburn pada 13 Desember 2010. Musim ini ia menjadi pelatih West Ham United. ■ ed: israr itah
H
MATT DUNHAM/AP
Separuh Skuat ‘The Gunners’ Siap Hengkang Hiru Muhammad LONDON — Pelatih Arsenal, Arsene Wenger, mengakui separuh pemain bintangnya hendak meninggalkan Emirates Stadium musim panas mendatang. Pengakuan mengejutkan itu disampaikan Wenger jelang laga kualifikasi Grup F Liga Champions antara Arsenal melawan Marseille. “Separuh pemain saya di kamar ganti ingin segera pergi,” kata Wenger. Hengkangnya dua bintang Arsenal, Samir Nasri dan Cesc Fabregas, Agustus silam, disusul hasil kurang memuaskan yang diraih sepanjang musim kompetisi ini, telah memicu kabar kurang sedap di klub dengan julukan the Gunners itu. Kepergian dua pilar Arsenal itu memang terjadi jelang habisnya masa jendela transfer musim panas lalu. Hal itu berimbas pada sulitnya manajemen the Gunners mencari pemain pengganti yang sepadan. Belakangan, Arsenal beruntung masih bisa merekrut beberapa pemain berkualitas, seperti Gervinho, Alex Oxlade Chamberlain, serta Per Mertesacker, Mikel Arteta, dan Yossi Benayoun. “Ini keputusan gila karena mendatangkan empat pemain dalam waktu tiga hari,” katanya seperti dikutip the Sun, Selasa (18/10). Wenger mengakui, hengkangnya beberapa pemain bintang klubnya membuat pemain lainnya gelisah. Kondisi ini berimbas pada penampilan pemain di lapangan. Masih segar dalam ingatan saat ‘Gudang Geluru’ dicukur Manchester United 8-2 di Old Trafford. Kecaman dari pendukung setia the Gunners pun diarahkan kepada sang manajer yang tengah menghadapi posisi sulit. Mirror Footbal.co.uk menyebutkan, striker sekaligus kapten tim Robin van Persie juga dikabarkan siap mening-
galkan The Emirates Stadium. Sejumlah klub papan atas, seperti Bayern Muenchen, Paris st Germain, dan klub kaya asal Rusia, Anzhi, disebut-sebut siap memboyong Persie. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu sendiri masih berlaku sampai tahun depan.
Cedera dan lelah Masalah cedera pemain seperti yang dialami Jack Wilshere juga menjadi persoalan tersendiri bagi the Gunners. Cederanya gelandang mungil nan lincah ini membuat Wenger kelimpungan. “Kami kehilangan Nasri, Fabregas, dan Wilshere di tengah dan harus membangun lini tengah dari puing yang berserakan,” katanya. Wenger mengaku, mengalami kelelahan menukangi Arsenal. Jadwal musim kompetisi yang begitu ketat telah menguras tenaga dan pikirannya. Saking sibuknya, impian Wenger untuk berlibur ke Tahiti pun tidak pernah kesampaian. Pelatih berusia 61 tahun ini pun berkelakar, saat nanti dirinya tutup usia dan malaikat bertanya apa yang dilakukannya selama hidup, Wenger hanya bisa menjawab, “Meraih kemenangan bermain sepak bola.” ■ ed: andri saubani
Mari Bicara Bola di Dunia Maya
●
Arsene Wenger
www.facebook.com/ republikabola
www.twitter.com/ republikabola
LISTAL.COM
Marseille terpuruk di liga domestik, tapi mendominasi Grup F Liga Champions.
cy-Lorraine dan AS Monaco. Deschamps meminta timnya tidak lengah. Alasannya, the Gunners yang tidak pernah absen pada 15 tahun terakhir di kompetisi elite Eropa tidak akan mudah dikalahkan. “Ini Arsenal, tim terbaik. Unggulan teratas. Ambisi kami adalah memenangi pertandingan melawan Arsenal, juga Ajaccio di liga domestik,” ujarnya. Deschamps dapat kembali menurunkan Cesar Azpilicueta, Alou Diarra, dan Mathieu Valbuena setelah mereka absen ketika ditahan imbang tanpa gol melawan Toulouse karena akumulasi kartu. Jangan lupakan gelandang serang Lucho Gonzalez yang saat tandang ke Olympiakos berhasil menyarangkan gol semata wayang Marseille. Tapi, Marseille masih menunggu bomber Andre-Pierre Gignac untuk menemukan ritme asalnya setelah mengalami cedera. Les Phoceens masih memiliki penyerang asal Ghana, Andre Ayew, yang melesakkan tiga gol pada tiga penampilan terakhirnya. Loic Remy yang sudah melesakkan enam gol musim ini juga diharapkan sudah berada dalam kondisi terbaiknya setelah memperkuat Prancis pada laga internasional. Di kubu Arsenal, sudah dipastikan tim ‘Gudang Peluru’ kehilangan Jack Wilshere, Thomas Vermaelen, Bacary Sagna, Kieran Gibbs, dan Aaron Ramsey yang juga absen pada laga kontra Sunderland, akhir pekan lalu. Mereka diragukan tampil karena keluhan yang berbeda. “Gibbs memiliki masalah pada otot perutnya dan memiliki peluang kecil untuk tampil. Begitu juga dengan Ramsey karena hamstring-nya. Saya ingin memberikannya waktu istirahat,” kata Wenger. Wenger pun berharap, timnya mampu mengungguli Les Phoceens. Ia mengatakan, penampilan Marseille pada Liga Champions sangat mengejutkan. Tapi, kondisi tuan rumah yang tengah terpuruk diharapkan memberikan keuntungan bagi Robin van Persie dan kawan-kawan.
Kirim Video ke Messi
AP
Ratna Puspita
PELE
kabar jabodetabek
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011
21 C21
:: sorot ::
Apun Memilih Bertahan di Usia Senja pun, seorang pria keturunan Tionghoa, tampak termangu di toko seragam sekolah miliknya yang terletak di Pasar Depok Lama, Depok. Tidak banyak pembeli di tokonya hari itu. Maka, Apun pun lantas bertutur tentang perjalanan hidupnya. Boleh jadi, tidak sedikit yang mengenal masyarakat keturunan Tionghoa sebagai para pebisnis andal yang ulet membesarkan usahanya. Nah, Apun punya cerita berbeda. Apun muda adalah pria semangat yang juga seorang sarjana muda yang mengambil jurusan kimia. Setelah lulus, dia memilih untuk bekerja di sejumlah perusahaan. Pada 1968, ia sempat beker-
A
ja di Jakarta, tepatnya di sebuah bengkel di Kebayoran Lama. Tidak lama kemudian, ia pindah bekerja di pabrik plastik sebagai seorang teknisi. Sambil bekerja di pabrik plastik, ia juga bekerja di dua perusahaan lain. Ini dapat dilakukan karena Apun menjadi konsultan teknik di dua perusahaan. “Datang ke kantor cuma mengawasi, selebihnya ngopi,” katanya. Dia baru sibuk bekerja jika ada kerusakan mesin. Saat itu ia digaji dengan bayaran Rp 50 ribu sebagai seorang konsultan teknik. Jumlah yang cukup besar kala itu. Bahkan, dengan tambahan hanya dari uang THR, dia sanggup membeli sebuah
sepeda motor. Saat bekerja jadi pegawai itulah, bapak tiga anak ini menikmati kesuksesannya. Pria berusia 62 tahun ini bahkan mengaku berhasil mengumpulkan emas batangan hingga 500 gram. Belum lagi mobil dan motor yang menghuni garasi rumahnya. “Siapa bilang jadi pegawai nggak bisa kaya,” ujarnya. Namun, karena orang tuanya tidak merestui profesinya itu, Apun diminta untuk kembali dan mencari kerja di kampung halaman. Dia menurut dan mengikuti nasihat orang tua untuk mencari kerja di kampung sendiri. Apun merasakan, keikhlasan hati orang tua mempermudah urusannya. Atas saran ibu
mertuanya, dia memilih banting setir dengan berwirausaha menjual pakaian seragam. Rupanya, inilah babak baru untuk kehidupan Apun. Toko seragam pertama miliknya dimulai dengan menyewa sebuah kios di Pasar Depok Lama. Ketika sudah mulai memiliki pelanggan tetap, tokonya terbakar habis. Apun lantas bangkit. Ia kemudian pindah tempat ke Pasar Kemiri Muka, Depok, masih dengan membuka andalannya: seragam sekolah. Pengalaman kebakaran di toko pertama membuatnya belajar manajemen risiko. Kali ini, dia memilih jalan aman dengan membeli asuransi kerugian. Ternyata, pelanggan lama dari
Depok Lama mulai berdatangan lagi. “Bahannya bagus, warnanya tidak luntur,” ujar Apun menirukan celoteh pelanggannya saat mencari tokonya yang telah pindah tempat. Di pasar ini, usaha penjualan seragam sekolahnya mengalami kejayaan. Namun, siapa sangka, kebakaran kembali melalap habis tokonya. Kendati mendapat ganti rugi sebesar Rp 9 juta dari asuransi, Apun merasa kerugiannya belum tertutupi sepenuhnya. Modal hasil kerjanya selama ini habis seketika. Lagi-lagi, Apun memilih tidak berputus asa. Masih setia dengan usaha seragam sekolah, Apun menempati toko milik ibunya di Pasar Depok Lama. Di usia senjanya, ia
hanya bergantung dari toko seragam miliknya. Keuntungan yang tidak pasti didapat, ditambah biaya pemeliharaan yang harus ia keluarkan, semuanya ia hadapi dengan sikap pasrah. “Mungkin rezeki saya sudah habis,” ujarnya lirih. ■ c21; ed: endah hapsari
EDWIN DWI PUTRANTO/REPUBLIKA
Pengurangan Armada KRL Dimulai Hari Ini komponen vital dalam peralatan GLAA, seperti komponen pemutus daya. Beberapa komponen ini, kata dia, sudah tak dapat berfungsi lagi dengan baik sehingga harus segera diganti. “Selama ini banyak masyarakat yang mengeluhkan gangguan kereta akibat pasokan listrik yang sering terputus. Untuk itu dilakukan perbaikan, dan selama perbaikan gardu ini harus dimatikan,” tambah Mateta. Ia juga mengungkapkan, ketiga gardu yang direhab ini memiliki kapasitas memasok listrik hingga 11 ribu kilowatt (kw). Gardu Citayam, kata Mateta, sudah beroperasi selama 15 tahun. Sementara gardu Cilebut sudah beroperasi 14 tahun. Keduanya masingmasing memasok listrik 4.000 kw. Gardu Kedung Badak, yang paling lama beroperasi, memiliki kapasitas 3.000 kw. KRL yang selama ini beroperasi di wilayah Jabodetabek, lanjut Mateta, disuplai tegangan 1.500 Vdc dari 39 gardu listrik aliran atas (GLAA), dengan total daya mencapai 105.500 kw.
Proyek rehabilitasi gardu listrik ini akan berlangsung hingga 29 November mendatang.
SIMPANG SUSUN TOMANG: Sebuah kendaraan melintas di Simpang Susun Tomang Ramp D, ruas tol Cawang-Tomang-Cengkareng, Jakarta, Senin (17/10). PT Jasa Marga menegaskan, tidak ada kerusakan pada ruas Simpang Susun Tomang. Celah yang terlihat adalah celah konstruksi yang normal dalam teknik sipil dan bukan retak.
KOTA — Rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk merehabilitasi pembangunan gardu listrik aliran atas (GLAA) dimulai hari ini, Rabu (19/10). Terkait rencana itu, ada sekitar 29 kereta api jurusan Bogor-Jakarta-Depok yang terganggu jadwal perjalanannya. “Pemadaman ini bukan hajat PT KAI, melainkan kewajiban pemerintah untuk perbaikan prasarana perkeretaapian. Dampaknya, pelayanan dan keamanan menjadi terganggu selama proses berlangsung,” ujar Deputi 1 Jakarta, Arief Hidayatullah, di sela rapat koordinasi dengan tim pelaksana operasi. Kepala Humas Daop I PT KAI Jakarta, Mateta Rizalulhaq, mengungkapkan, proses rehabilitasi harus dilakukan mengingat banyaknya keluhan yang terlontar dari masyarakat. Mulai dari AC yang tidak dingin, listrik drop, hingga pembatalan kereta yang timbul akibat tidak optimalnya daya listrik. Beberapa komponen vital dari GLAA pun sudah rusak bahkan tidak berfungsi lagi. Menurut Mateta, rehabilitasi ini mencakup penggantian
Sosialisasi Dinilai Kurang Efektif KOTA — PT KAI mengaku terus melancarkan sosialisasi soal pengurangan armada KRL terkait rehabilitasi dan pembangunan gardu listrik. Kepala Humas Daop I PT KAI Jakarta, Mateta Rizalulhaq, malah menegaskan bahwa sosialisasi sudah dilakukan sejak 25 September lalu. Sebanyak 32 spanduk telah dipasang di lintasan Jakarta-Bogor. Mereka juga memasang iklan di media cetak serta mengadakan dialog dengan para pengguna kereta. Di Stasiun Kota Jakarta, sedikitnya lima buah spanduk besar memang telah dipampang di ruang tunggu. Namun, penempatannya terletak di belakang bangku tunggu penumpang. Kalau tidak cermat, sekilas pengumuman itu dianggap sebagai iklan biasa.
Kendati begitu, beberapa penumpang mengaku belum mengetahui rencana rehabilitasi tersebut. “Belum tahu, saya mau komplain kalau batal di atas kereta,” ujar Wawan, salah satu pengguna kereta api, saat ditemui di Stasiun Jakarta Kota. Wawan mengaku sebagai pengguna kereta api yang setiap hari menempuh perjalanan dari Tangerang menuju Bogor dengan menggunakan Commuter Line untuk bekerja. Setelah diberitahu tentang rencana ini, dia menjadi maklum. Menurutnya, memang sudah saatnya rehabilitasi dilakukan. Ini karena dia mengalami sejumlah gangguan saat menggunakan kereta, seperti AC yang tiba-tiba mati. Kini, bila ada rencana pengurangan armada lantaran rehabilitasi sehingga membuat perjalanan
:: cuaca :: LOKASI
PAGI
Kepulauan Seribu Jakarta Utara Jakarta Pusat Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Barat Depok Tangerang Bekasi Bogor
Berawan Berawan Berawan Berawan Berawan Berawan Berawan Berawan Berawan Gerimis
SIANG
Gerimis Berawan Berawan Gerimis Berawan Berawan Gerimis Gerimis Berawan Gerimis Sumber: BMKG
:: hotline :: NOMOR TELEPON DARURAT Darurat = 1122 Ambulan = 1183 Polisi = 1104 Pemadam Kebakaran = 113 / 344 / 109 / 75075 SAR / Search and Rescue = 1156 Gangguan telepon = 1177 Gangguan listrik = 1238 PMI = 021-4207051 Sentra Informasi Keracunan 021-4250767
NOMOR TELEPON PENTING Komnas HAM = 392–5230 YLKI = 797–1378, 798–1858 LBH Jakarta = 314–5518 Informasi tol = 841–3630, 841–3526 ext 351 Dinas Kebersihan DKI = 809–2744, 809–1056 PDAM DKI = 5798–6555, 577–2010 Penerangan narkoba = 566–5660 Penerangan HIV/AIDS = 163 Stasiun Gambir = 121 Stasiun Jatinegara = 819–2318 Stasiun Pasar Senen = 421–0164
keretanya terganggu, kemungkinan dia akan menggunakan bus kota untuk sementara. Agus Wahyudi, mahasiswa semester tiga dari Akademi Pimpinan Perusahaan, juga mengaku sehari-hari sangat mengandalkan kereta api jurusan Jakarta-Depok untuk sampai ke kampusnya. Kalau keretanya terhambat, dia memilih untuk naik kereta lain dengan rute yang sama. Kalau perlu, dia rela datang lebih pagi agar tidak terlambat sampai di kampus. Selama menjadi pengguna kereta, Agus melontarkan keluhan serupa Wawan. Walaupun memiliki karcis kelas AC, rasanya tak berbeda dengan kelas ekonomi. Panas, pengap, dan sesak terasa setiap dia menempuh perjalanan, terlebih di sore hari. “Di
Rugi besar Akibat pemadaman ini, menurut Mateta, tak pelak PT KAI mengalami kerugian cukup besar. Daya angkut 29 perjalanan kereta sekitar 30 ribu setiap hari dengan ongkos berkisar Rp 6.000 hingga Rp 7.000 untuk arah Depok. ‘”Per-
KERETA YANG TERGANGGU
5
Kereta Jurusan Bogor-Jakarta: Dua kereta ekonomi Tiga Commuter Line
9
Kereta Jurusan Bogor-Depok: Tiga kereta ekonomi Enam Commuter Line
4
Kereta Jurusan Jakarta-Bogor Satu kereta ekonomi Tiga Commuter Line
sore hari mungkin banyak yang nggak pakai karcis. Jarang diperiksa karena jam-jam akhir,” kata Agus. Dari keluhan demi keluhan itu, boleh jadi Agus bisa maklum bila akhirnya PT KAI memutuskan untuk melakukan perbaikan gardu. ■ c28
lu dipahami bahwa pembatalan ini sudah kita minimalisasi. Sebelum evaluasi, total perjalanan yang terganggu mencapai 179 perjalanan,” kata Mateta. Dari jumlah 29 kereta api yang terkena dampak pembangunan gardu, hanya lima kereta yang akan mengalami pembatalan penuh. Rute kereta yang mengalami gangguan adalah Bogor-Jakarta-Depok. Rehabilitasi pembangunan GLAA yang diikuti pemadaman listrik ini dilakukan
Daerah Kebayoran Daerah Grogol Darrah Jatinegara Daerah Tanjung Priok Daerah Pasar Minggu Daerah Jl Raya Bogor Daerah Tangerang
asih ingat dengan aksi warga yang melakukan terapi listrik di atas rel kereta? Beberapa waktu lalu, masyarakat berbondong-bondong mendatangi Stasiun Rawa Buaya, Jakarta Barat, untuk tidur-tiduran di atas rel. Demi kesembuhan, kata mereka. Saat itu, perlu juga diingat bahwa pihak stasiun terus saja melancarkan larangan untuk tidak lagi melakukan terapi listrik itu. Malah, papan larangan penggunaan rel kereta api untuk tujuan lain, seperti terapi, di Stasiun Rawa Buaya sudah terpancang sejak Juli lalu. Bahkan, ada juga ancaman hukuman tiga bulan penjara atau denda maksimal Rp 15 juta untuk mereka yang tetap berkukuh asyik-asyik terapi berada di atas rel. Manjur? Maaf, ternyata sama sekali tidak. Tak ada istilah jera dalam kamus mereka yang berniat berterapi listrik di atas rel. Bahkan, “Kalaupun kita larang, galakan mereka,” ujar Kepala Stasiun Rawa Buaya, Suardi, kepada Republika, Selasa (18/10). Sukimin (60 tahun) termasuk salah satu warga yang ‘bandel’. Lebih dari setahun, dia rutin melakukan terapi listrik di tempat ini. Penyakit yang dideritanya adalah asam urat dan darah tinggi. Ketertarikan Sukimin mencoba terapi ini setelah mendengar kisah sukses sembuh beberapa tetangga. Setelah datang beberapa kali, menurut Sukimin, tetangganya yang menderita asam urat itu pun sembuh. “Masak dia bisa sembuh kita enggak. Tidak bahaya, saya sudah coba hampir setahun tak apa-apa,” kata Sukimin. Selama setengah sampai satu jam dia habiskan untuk membentangkan kedua kakinya di atas rel kereta api. Warga Kosambi, Ketut, juga tertarik mencoba terapi setelah mendengar cerita kesembuhan dari mulut ke mulut. Bahkan, dia ingin mengajak keluarganya di Bali untuk ikut mencoba terapi listrik. Selama ini Ketut sering mengalami pegal linu di bagian bawah paha. Setelah rutin sebulan terapi, dia mengaku pegalnya jauh berkurang. Meski jumlah peserta terapi jauh berkurang, kekhawatiran masih mengintai pengelola kereta. Aktivitas terapi dapat mengganggu pengiriman sinyal arus kereta. Aliran listrik yang sebenarnya berasal dari dalam tubuh warga terdeteksi sebagai penanda bahwa ada kereta yang melintas. Di stasiun komando, ada titik merah pertanda ada kereta yang aktif di rel. Stasiun ini memang tidak sepadat stasiun di tempat lain. Jam padat hanya terjadi di pagi hari. Siang hari pun beberapa kereta sudah dialihkan untuk melintas di Stasiun Bekasi. Makanya, kereta pun tak banyak melintas. Terlebih di sore hari, saat warga melakukan terapi. Alhasil, tinggallah Suardi yang pening memikirkan masyarakat yang gemar berterapi ria di atas rel kereta. ■ c28; ed: endah hapsari
M
8093636, 8096787 5526719, 7560887
Dinas Pemadam Kebakaran Markas Dinas 3441309, 374766 Wilayah Jakarta Pusat 3844216 - 15 Wilayah Jakarta Utara 491063, 493045 Wilayah Jakarta Selatan 7694519 Wilayah Jakarta Barat 5682284 Wilayah Jakarta Timur 8582150 Wilayah Tangerang 5523676
KEPOLISIAN
Bantuan Ambulance 118 AIR Regional 8305848, 8307448 Jakarta Raditya Ambulance Service 87712636, 70987586 Yayasan Bunga Kamboja 7790646 Yayasan Melati Suci 3909133 Yayasan Al Fudhoia 490924
POLDA Metro Jaya POLRES 701 (Jakarta Pusat) POLRES 702 (Jakarta Utara) POLRES 703 (Jakarta Barat) POLRES 704 (Jakarta Selatan) POLRES 705 (Jakarta Timur) POLRES 706 (Tangerang) POLRES 707 (Bekasi) POLRES708 (Depok)
Gangguan Listrik Daerah Gambir Daerah Menteng Daerah Kota
3849301 331442, 334663 6600192
:: penerbangan :: 7395856 5672763 504426 -28 6510117-9 7989430
Ambulans 24 Jam
5234001 3909922 491017 5482371 7206011 819478 5523160 8841110 7520014
Gangguan Telepon Pengaduan Gangguan Telepon
■ c28/c04; ed: endah hapsari
Mereka Malah Lebih Galak
:: palang merah indonesia :: Markas Daerah PMI DKI Jakarta 390 8422, 390 8459 PMI Cabang Jakarta Pusat 390 8459, 384 1474 PMI Cabang Jakarta Selatan 798 1870, 7981871 PMI Cabang Jakarta Timur 861 1823 PMI Cabang Jakarta Utara 495 630, 492 296 PMI Cabang Kota Depok 875 0772 PMI Cabang Kota Tangerang 553 1310 PMI Cabang Kabupaten Tangerang 552 3582 PMI Cabang Kota Bekasi 881 7243 Pmi Cabang Kabupaten Bekasi 884 1712 PMI Unit Transfusi Darah 390 6666, 3909259
di tiga titik, yaitu Kedung Badak, Cilebut, dan Citayam. Secara keseluruhan, pembangunan itu dimulai 31 Oktober hingga 29 November 2011. Namun, pemadaman gardu listrik akan dilakukan secara berkala. Jadwal pemadaman gardu listrik Kedung Badak berlangsung pada 19-31 Oktober. Selanjutnya, gardu Cilebut dipadamkan sepanjang 315 November. Terakhir, gardu Citayam akan dipadamkan pada 17-29 November.
1
17
Garuda Indonesia dari Jakarta (19 Oktober 2011) Tujuan Denpasar Berangkat 06:50 07:50 08:50 09:50 13:50 14:50 15:50 19:20
Tiba 09:35 10:35 11:35 12:35 16:35 17:35 18:35 22:05
Flight GA 724 GA 438 GA 402 GA 404 GA 406 GA 408 GA 410 GA 414
Tujuan Yogyakarta 05:55 07:00 07:30 08:35 09:20 10:25 11:00 12:05 12:40 13:45 14:10 15:15
GA 202 GA 204 GA 206 GA 208 GA 210 GA 212
16:20 17:40 19:25
17:25 18:45 20:30
GA 214 GA 216 GA 218
Tujuan Manado 05:40 08:15
10:05 14:00
GA 600 GA 602
Semarang 05:45 07:25 08:35 11:10 12:30 14:40 16:30 17:50 18:55
06:50 08:30 09:40 12:15 13:35 15:45 17:35 18:55 20:00
GA 230 GA 232 GA 234 GA 236 GA 238 GA 240 GA 242 GA 244 GA 246
kabar jabodetabek
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011
22
:: metropol :: Tangsel Siapkan Wajib Belajar 12 Tahun CIPUTAT — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengaku siap menyelenggarakan program wajib belajar 12 tahun atau hingga tingkat SMA. Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, mengatakan, wajib belajar 12 tahun menjadi fokus utama pendidikan di Tangsel. “Rata-rata sekolah kita sudah sampai 10 tahun. Kita fokuskan nanti wajib belajar 12 tahun dalam anggaran perubahan ini,” ujar Benyamin kepada Republika,
Senin (17/10). Ia juga menyatakan akan menfokuskan pada penyaluran beasiswa untuk warga tidak mampu dan memperbaiki kelas-kelas yang rusak. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Tangsel, Mathoda, mengatakan, Tangsel sudah mengarah ke wajib belajar 12 tahun. “Mudah-mudahan satu hingga dua tahun ke depan sudah berjalan,” kata Mathoda. Dia memastikan, wajib belajar 12 tahun ini nantinya akan memakai anggaran pusat dan daerah. “Kita dapat anggaran dari APBD dan dari pusat. Kita saling mengisi saja mengenai anggaran yang ada,” ujarnya saat
ditemui dalam acara penanaman pohon pemakaman di Ciputat. Ketua Komisi B DPRD Kota Tangsel, Rommy Adhie Santoso, juga menyambut baik wajib belajar 12 tahun ini. “Sampai saat ini, Tangsel masih wajib belajar sembilan tahun. Akan kami tingkatkan, rancangannya sedang dibahas di dewan,” katanya usai sidang paripurna DPRD belum lama ini. Berdasarkan data Kemdiknas, dari 3,7 juta lulusan SMP, yang melanjutkan ke SMA/SMK hanya sekitar 2,2 juta. Maka, sisanya sebanyak 1,5 juta menjadi pekerjaan pemerintah. ■ c22
Polres Bogor Kota Mutasi 17 Perwira BOGOR — Jajaran Kepolisian Resor Bogor Kota melakukan mutasi serah terima jabatan (setijab) terhadap 17 perwira. “Penggantian jabatan merupakan hal yang lumrah dalam sebuah struktur organisasi,” ujar Wakalpolres Bogor Kota, Komisaris Polisi Guntur, yang memimpin langsung sertijab. Kapolres Bogor Kota AKBP Hilman berhalangan hadir karena harus mengikuti acara di Mabes
YOGI ARDHI/REPUBLIKA
Polri Jakarta. Dalam amanatnya yang dibacakan Wakapolres Guntur, Kapolres Bogor Kota menyebutkan, penggantian jabatan kali ini sendiri bertujuan menyegarkan kepengurusan dan memberikan pengalaman baru kepada setiap anggota kepolisian. Kapolres juga berpesan pentingnya peningkatan kinerja dan prestasi para pejabat baru dalam lingkungan Polres Bogor Kota sesuai dengan fungsi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Wakapolres Guntur mengatakan, saat ini fokus kerja Polres Bo-
Tangsel tak Berhak Cabut Izin Angkot Sopir wajib memakai seragam dan ada tanda pengenal.
DELAPAN JUTA UNIT: Seorang pemilik sepeda motor mencari kendaraannya di lahan parkir sebuah mal di Jakarta, Selasa (18/10). Akhir tahun 2011 ini, jumlah sepeda motor yang beredar di Jakarta diperkirakan akan mencapai delapan juta unit.
Ribuan Balita Dapat Vaksin Gratis DUREN SAWIT — Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan vaksinasi gratis bagi ribuan bayi dan balita. “Vaksinasi adalah hak semua anak. Program ini akan dilaksanakan sebulan penuh, sejak 18 Oktober hingga 18 November mendatang,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, Dien Emmawati, di gedung Badan Kegiatan Organisasi Wanita (BKOW), Jakarta, Selasa (18/10). Pemberian vaksin ini akan disebarkan melalui pos pekan imunisasi nasional (PIN) yang ada di beberapa rukun warga (RW), terminal, stasiun, dan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di semua wilayah Jakarta. Hingga pukul 09.30 WIB, Selasa (18/10), jumlah balita
yang telah disuntik vaksin di gedung BKOW, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, mencapai 862 orang. Rencananya, Dien mengatakan, vaksin polio yang diberikan berjumlah 529.265. Sementara vaksin campak sebanyak 461.488 buah. “Jadi, jumlah keseluruhan mencapai 990.753 orang,” ujar Dien. Untuk dapat melayani pemberian vaksin ini, pihaknya telah menyediakan 6.037 pos imunisasi, dengan 2.275 tenaga medis, ditambah dengan tenaga dari kader PKK. Dinas Kesehatan DKI sendiri menargetkan pemberian vaksin ini dapat dilakukan di 1.347 rukun RW, 4.238 posyandu, 380 PAUD, 67 rumah sakit, dan lima tempat lainnya yang mencakup panti asuhan, pasar, dan terminal. “Target kita, minimal 95 persen balita dari
jumlah keseluruhan 990.753 orang tadi bisa mendapatkan pelayanan vaksin gratis dari pemerintah ini. Kalau lebih dari itu, ya alhamdulillah,” ujar Dien. Dien juga berharap, tak ada lagi areal yang tak tervaksinasi dan menjadi sumber penularan penyakit. Ia tak ingin Jakarta seperti daerah konflik yang rawan penyakit menular. “Apalagi, program ini tidak memandang status KTP. Jadi, mau warga DKI ataupun bukan, selama datang ke pos imunisasi yang ada, bisa mendapatkan vaksin gratis ini,” katanya. Hal ini juga menegaskan bahwa masyarakat yang berada di terminal atau stasiun bisa melakukan vaksinasi gratis. “Terlebih kita juga mendirikan pos di sana,” tambah Dien.
Selain itu, Dien juga memastikan vaksin resmi yang dipakai di Indonesia dijamin halal. Vaksin yang diproduksi oleh Biofarma itu dipakai juga di negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI). “Negara-negara Islam memakai vaksin yang kita buat. Kehalalannya dijamin,” ujar Dien. Kualitas dari vaksin tersebut pun terjamin karena telah memenuhi standar ISO. Suhu penyimpanannya terlindungi. Namun, warga harus tetap waspada terhadap reaksi alergi. “Tapi presentasinya kecil, hanya satu banding satu juta anak,” ujarnya. Anak yang terjangkit campak dan polio serta menyebarkan pada balita lainnya akan kena Undang-Undang Wabah Nomor 4 Tahun 1984. ■ c04/c27; ed: endah hapsari
gor Kota ada pada peningkatan kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban. Adapun nama-nama pejabat yang digantikan, di antaranya Kasat Narkoba AKP Bambang Cipto Hadi digantikan AKP Hepi Hanapi; Kapolsek Bogor Tengah Kompol Cristian Budiono digantikan AKP Viktor Hamonanan; Kapolsek Bogor Utara Kompol Rahmat Lubis digantikan AKP Ijang Yusup Taujiri; dan AKBP Sudarso, kabag perencanaan Polres Bogor Kota, digantikan Kompol Nono Darsono. ■ c24; ed: endah hapsari
SERPONG — Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyatakan, tidak berwenang untuk mencabut izin trayek angkutan kota (angkot) D02 jurusan Ciputat-Pondok Labu nopol B 8369 N. “Untuk angkot D02, perizinan kewenangan dari Dishub Provinsi Banten, Dishub Tangsel hanya sebatas koordinasi,” ujar Kepala Angkutan Umum Dishubkominfo Tangsel Wijaya Kusuma, kepada Republika, Selasa (18/10). Wijaya menambahkan, Dishub DKI Jakarta menilai salah alamat jika mengusulkan pencabutan trayek kepada pihaknya. “Untuk angkutan daerah antarkota dalam provinsi yang mengeluarkan izin trayeknya Dishub Provinsi Banten,” ujar Wijaya. Pernyataan Wijaya ini terkait dengan kebijakan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang mengeluarkan sanksi berupa pencabutan izin trayek terhadap dua angkot, yaitu angkutan trayek D02 (Ciputat-Pondok Labu) dengan nomor kendaraan B 8369 CN dan trayek M24 (Terminal Grogol - Joglo) dengan nomor kendaraan B 2912 TK. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono, kedua kendaraan ini sudah terbukti dijadikan sebagai tempat melakukan tindak kejahatan, sehingga langsung dicabut izin trayeknya. Sedangkan untuk angkot D02, mereka memberikan rekomendasi kepada Dishub Tangerang Selatan (Tangsel) untuk men-
cabut izin trayeknya. “Ini karena yang memberikan izin pengoperasian angkot dengan trayek tersebut adalah pihak Tangsel,” kata Pristono. Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tangsel Yusro Siregar menegaskan, tidak setuju dengan langkah Dishub DKI. “Kalau kriminalitas bisa di mana saja, bisa juga di taksi. Saya rasa lakukan pembinaan saja terhadap angkot tersebut,” ujar Yusro kepada Republika melalui sambungan telepon.
Sopir tembak Maraknya kriminalitas yang melibatkan angkutan umum membuat masyarakat dan pihak terkait berupaya keras melakukan tindakan antisipatif. Pristono menilai, pencabutan izin trayek merupa kan sanksi yang paling berat. Ini karena jika sudah dicabut, angkot tersebut tak bisa beroperasi lagi. Pristono juga berpendapat, meskipun aksi pemerkosaan dilakukan di luar angkot, pemilik kendaraan tetap dinilai lalai, karena membiarkan angkutan miliknya dikendarai oleh sopir tembak. Untuk mengurangi jumlah sopir tembak yang ada, Dishub DKI sendiri mewajibkan para pengendara angkutan umum untuk menggunakan seragam resmi dari operator angkot, kartu identitas yang diletakkan di seragam, dan kartu pengenal pengemudi (KPP) dilengkapi dengan foto pengemudi yang ditempel di dashboard mobil seperti yang selama ini kerap dilihat di angkutan taksi. “Kita berikan waktu melengkapi semua standar untuk mengoperasikan kendaraan umum mulai 18 Oktober hingga 20 Novem-
ber 2011,” ujar Pristono. Menurut Pristono, operator angkutan umum tak perlu kaget dengan adanya pemberlakuan ini, karena aturan tersebut sudah terdapat pada surat keputusan Menteri Perhubungan tahun 2003 mengenai angkutan orang dan kendaraan umum. Dalam SK tersebut, ada pasal yang mengatur kelengkapan operasional angkutan umum yang mencakup nama perusahaan, papan trayek, jenis trayek yang dilayani, jati diri pengemudi, tulisan dasar pelayanan dan daftar tarif yang berlaku. “Semua itu ditempatkan di dashboard,” tambah Pristono. Selain itu, dalam aturan tersebut juga ditegaskan mengenai kewajiban pengemudi untuk memakai seragam dan identitas perusahaan atau kartu pengenal pengemudi (KPP). “Kita berikan waktu satu bulan untuk melengkapi itu semua, bagi para operator angkot dan pengemudi,” ujar Pristono. Pemeriksaan pertama terhadap kelengkapan itu nantinya akan dilakukan Senin (21/11) mendatang. “Sekarang kita hanya mengingatkan kembali, aturan-aturan yang sebenarnya sudah sejak lama ada tersebut,” lanjut dia. Yusro juga menyarankan agar lebih memperketat pengawasan terhadap para sopir. “Kami juga sudah selektif dalam menerima sopir,” ujarnya. Ia mengatakan, para sopir kini telah dibekali kartu pengenal pengemudi yang dipasang di depan angkot, sehingga penumpang bisa melihatnya. “Kami juga imbau kepada para sopir angkot untuk memberi penerangan yang maksimal untuk mobil angkotnya,” ujar Yusro. ■ c22/c04; ed: endah hapsari
ADITYA PRADANA PUTRA
Perokok Kena Pidana Ringan
SOSIALISASI ID ANGKOT: Petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta memberikan sosialisasi penggunaan seragam dan kartu identitas sopir, kepada kalangan sopir mobil angkutan kota di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Selasa (18/10). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan pengawasan menyusul maraknya aksi kejahatan di angkot.
BOGOR — Terbukti melanggar peraturan, 28 orang perokok di kawasan Blok A Pasar Anyar, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, dihukum tindak pidana ringan (tipiring). “Tipiring ini dalam rangka penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok yang sudah diterapkan sejak 2009,” ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Nani Wijayani, Selasa (18/10). Para perokok itu terbukti melanggar Perda No 12 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Akibat perbuatannya, para pelanggar harus menjalani sidang di depan halaman parkir Pasar Anyar Blok A, Jalan Dewi Sartika, dengan Hakim Heru Wahyudi SH dan Jaksa Penuntut Umum Purnamasanti. Para pelanggar divonis denda sebesar Rp 24 ribu dan
denda ongkos persidangan Rp 1.000 per orang. Dalam persidangan ini, ada lima pelanggar yang tidak bisa membayar denda. Alhasil, kartu identitas mereka pun terpaksa disita dan mereka diwajibkan melakukan pembayaran di Kejaksaan Negeri Bogor. Nani menilai, kegiatan semacam ini mesti terus ditingkatkan agar kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok semakin meningkat. Apalagi, sebenarnya, lanjut Nani, kegiatan tipiring ini sudah sering dilakukan di Kota Bogor. Yang menarik, Nani sekaligus mengklaim bahwa kegiatan ini merupakan yang pertama di Indonesia. “Penerapan tindak pidana ringan pada perokok baru dilakukan di Kota Bogor,” katanya. Peraturan Daerah No 12 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mengatur larangan me-
rokok di sejumlah tempat, seperti pasar, stasiun kereta api, bandara, restoran, taman kota, tempat rekreasi, terminal angkutan umum, rumah ibadah, tempat bermain, sekolah, puskesmas, dan rumah sakit. Dalam aturan ini disebutkan pula, para pelanggar peraturan tersebut bisa dikenai denda maksimal Rp 1 juta atau pidana kurungan maksimal satu tahun penjara. Nani berharap seluruh elemen masyarakat patuh dan taat pada Perda KTR. Menurut dia, perda ini mengajarkan seseorang untuk menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Sebab, merokok bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Dalam kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Kemasyarakatan dan Pembangunan Pemerin-
Sukses Berbisnis dengan Modal Nol Rupiah ejak kecil, Zainal Arifin Syah boleh dibilang terus mengalami masa sulit. Dia dan saudara-saudara kandungnya telah ditinggal wafat sang ayah sejak usianya baru 10 tahun. Mereka pun bertahan hidup dengan bekerja membanting tulang, mulai dari menjadi buruh cuci, buruh tenun kain, sampai buruh tani. Arifin, nama panggilan akrabnya, sempat sakit hingga akhirnya dari kelas 1 sampai kelas 4 SD tidak sekolah. Tak heran, bila baru lulus SD saat usianya 16 tahun. Keinginan untuk terus bekerja keras membawa Zainal bekerja di sebuah perusahaan anggaran dan menjadi pegawai perusahaan bus malam yang mengangkut barang-barang. Ternyata, dari situlah ide bisnisnya muncul. Akhirnya, saat umur 30 tahun, ia mencoba membuka jasa pengiriman barang melalui moda transportasi kereta api. “Bisa dibilang modal usaha saya nol ru-
S
piah,” ucap Arifin. Modal usaha Arifin saat itu hanya berupa timbangan, meja, kursi, mesin tik, dan gerobak lori. Pekerja pun hanya lima orang, yang juga saudarasaudaranya. Saat itu, gerobak lori miliknya masih beroperasi dengan cara ditarik dengan tangan untuk dimasukkan ke gerbong kereta khusus barang. Rupanya, keuletan dan kerja keras membuahkan hasil. Tak disangka, jasa pengiriman ini sudah punya banyak pelanggan meski baru dibuka. Arifin mengaku dapat mengirim barang 10 ton per hari pada saat itu. Perkenalannya dengan Abdul Jamal, yang tidak lain kakak dari seorang ajudan menteri pada zaman pemerintahan mantan presiden Soeharto, Basuki Rahmat, membuka aksesnya dalam mengembangkan bisnis. “Abdul Jamal tidak memberi modal dalam bentuk uang. Dia memberikan mobil tua untuk
transportasi. Perjanjiannya waktu itu mobil bebas dipakai, tetapi jika ada kerusakan ditanggung sendiri,” ucap warga Pamulang, Tangerang Selatan, ini. Pada 1980, perusahaannya, PT Herona Express, resmi jadi ekspeditur kereta api pemegang kontrak PJKA atau PT KAI saat ini. Alhasil, perusahaannya jadi salah satu perusahaan jasa pengiriman barang terbesar melalui moda transportasi kereta api dengan pangsa pasar lebih dari 60 persen. Setidaknya untuk pengiriman barang, Arifin mampu menyewa 14 gerbong di tujuh kereta api berbagai jurusan di Pulau Jawa yang setiap tahun membutuhkan biaya Rp 30 miliar. Gerbong kereta api yang disewa mengangkut sekurangnya 200 ton barang kiriman per hari, mulai dari makanan, ritel, fashion, dan sepeda motor hingga bahan-bahan farmasi. Kini, Arifin menikmati hasil kerja kerasnya lewat omzet perusahaan yang
mencapai Rp 200 juta setiap hari. Perusahaannya saat ini miliki enam kantor cabang dan 54 kantor perwakilan yang tersebar di 49 kota yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Mayoritas kantor perwakilan tersebut berada di stasiun kereta api dan mempekerjakan sedikitnya 450 karyawan. “November mendatang, kami akan meresmikan kantorkantor yang baru direnovasi dan acara dipusatkan di Surabaya,” ucap Arifin yang berkantor pusat di Jalan Siliwangi, Kota Tangsel, ini. Maka, untuk Anda yang berminat berbisnis namun minim modal, Arifin tak segan memberikan kiatnya. Dia mengungkapkan, lantaran tak punya modal uang, modal utamanya adalah berdoa, berusaha, serta banyak berbuat baik kepada orang lain. Selain itu, “Modal utama hanya kerja keras dan menjaga kepercayaan,” ucap Arifin yakin. ■ c22; ed: endah hapsari
tah Kota Bogor, Rahman Edgar Surataman, mengatakan, kegiatan tipiring Perda KTR ini dalam rangka melindungi warga Kota Bogor yang tidak merokok dari bahaya asap rokok. “Agar kualitas kesehatan warga Bogor semakin baik,” katanya. Rahman menyatakan, Pemkot Bogor akan terus melakukan kerja sama dengan dinas-dinas terkait dalam menyosialisasikan bahaya rokok dan menindak para pelanggar Perda KTR. Rahman sendiri mengakui bila hingga saat ini pelaksanaan Perda KTR masih belum maksimal. Hal ini karena sosialisasi yang belum tersedia bagi perokok di kawasan yang dilarang merokok. “Karena itu pula, kita menerapkan hukuman ringan kepada para pelanggar,” ujarnya. ■ c24; ed: endah hapsari
Teraju REPUBLIKA
BATAS A NEGAR
RABU, 19 OKTOBER 2011
23
WIDODO S YUSUF/ANTARA
PERTAHANAN, MILITER, DAN KEAMANAN
H
ubungan bilateral bidang militer dan pertahanan antara Indonesia dan Malaysia telah dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian damai pascakonfrontasi pada 11 Agustus 1966. Sejak saat itu, hubungan tersebut berlanjut dan diwadahi dalam forum General Border Committee (GBC) yang diresmikan pada 1971. Kerja sama GBC selama ini diselenggarakan oleh kedua angkatan bersenjata dan badan-badan lain yang terlibat. Materi kerja sama melibatkan bidang operasi, latihan, pendidikan, pertukaran kunjungan, dan pembangunan wilayah perbatasan. Kini, GBC diketuai oleh masing-masing menteri pertahanan yang melakukan sidang dua tahun sekali secara bergantian antara Indonesia dan Malaysia. Pada awalnya, GBC diketuai oleh panglima angkatan bersenjata masingmasing negara. Namun sesuai kesepakatan hasil sidang GBC ke-33 pada Desember 2004, ketua GBC diserahterimakan kepada masing-masing menteri pertahanan kedua negara. Sedangkan, panglima angkatan bersenjata kedua negara kini bertindak sebagai ketua High Level Committee (HLC), yang merupakan badan di bawah GBC. HLC melakukan sidang setiap tahun untuk menerima laporan perkembangan badan-badan di bawahnya, seperti Coordinated Operations Control Committe (COCC), Jawatan Kuasa Latihan Bersama (JKLB), Kelompok Kerja Sosial Ekonomi (KK Sosek), dan Joint Police Cooperation Committee (JPCC). Badan-badan dari kedua negara tersebut secara aktif setiap periode yang ditentukan melakukan aktivitasnya sesuai dengan fungsinya.
COCC, WADAH KERJA SAMA BIDANG OPERASI KEDUA NEGARA
D
alam kerangka COCC, antara Indonesia dan Malaysia memiliki kelompok atau tim yang bertugas merancang operasi militer dan keamanan kedua negara. Adapun tim-tim tersebut adalah Tim Perancang Intelijen (TPI), Tim Perancang Komunikasi (TPK), Tim Perancang Operasi Darat (TPOD), Tim Perancang Operasi Laut (TPOL), Tim Perancang Operasi Udara (TPOU), Tim Perancang Operasi Maritim (TPOM), dan KK SAR, yang dalam sekali setahun melakukan pertemuan guna merancang operasi selama setahun. Dalam implementasinya, operasi darat dilaksanakan sepanjang tahun oleh kedua negara di perbatasan Pulau Kalimantan yang memiliki panjang 2.004 km. Sedangkan, operasi patroli terkoordinasi di laut dilaksanakan empat kali dalam setahun (setiap triwulan) di Selat Malaka, operasi patroli udara terkoordinasi di atas wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia, serta operasi tindak maritim (optima) dan Kastima dilaksanakan sekali dalam setahun.
SANDIWARA Dua Saudara Oleh Selamat Ginting Dua kepala negara sama-sama mengenakan setelan jas berwarna hitam dipadu dengan kopiah warna senada. Sungguh serasi saat berjalan di karpet merah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Raja Malaysia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong XIII Malaysia AlWathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni al-Marhum Sultan Mahmud al-Muktafi Billah Shah berjalan memasuki halaman Istana Merdeka, Jakarta, Ahad (16/10) lalu. Pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar bintang kehormatan RI Adipurna kepada Raja Malaysia. “Pada kesempatan yang membahagiakan, atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, kami sampaikan penghargan bintang RI Adipurna atas peran dan jasa beliau yang besar menjaga persahabatan, hubungan baik, dan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia,” ujar Presiden Yudhoyono. Sebelum acara penganugerahan bintang jasa tersebut dilakukan upacara penyambutan resmi tamu kenegaraan di Istana Merdeka. Termasuk penghormatan kebesaran militer yang diiringi lagu kebangsaan kedua negara. Lagu kebangsaan Indonesia “Indonesia Raya” dan lagu kebangsaan Malaysia “Negaraku”. Lagu “Negaraku” sekilas memang mirip dengan lagu “Terang Bulan” milik Indonesia, memiliki kesamaan nada dan irama namun berbeda syairnya. Arsip lagu “Terang Bulan” tersimpan di studio Lokananta Solo, Jawa Tengah, dan telah direkam secara koor pada 1956 di Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta. Tepatnya, setahun lebih dulu dari kemerdekaan Malaysia. Kontroversi soal “Terang Bulan” sudah berlalu dua tahun lalu. Kini kita dihebohkan dengan ‘bulan’ yang lain, yakni Camar Bulan. Kali ini bukan lagu, tetapi sebuah wilayah. Warga Dusun Camar Bulan, Kelurahan Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menemukan bukti areal bongkahan patok dan pecahan batu semen yang diduga patok batas A 104 yang telah dihancurkan. Wakil Ketua Komisi II DPR A Hakam Naja dari Fraksi Partai Amanat Nasional berjanji akan membahas temuan tersebut dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan. Hakam Naja bersama tim panitia kerja DPR masalah perbatasan mengunjungi Camar Bulan, Sabtu (15/10) lalu. Tim meninjau lokasi tersebut bersama Pangdam Tanjungpura Mayjen Geerhan Lantara dan Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Sukrawardi Dahlan. “Ada temuan patahan dan adukan semen, menurut anggota Wanra yang ada di perbatasan Camar Bulan. Disebutkan ada patahan patok A 104 yang ditemukan sekitar dua sampai tiga kilometer di wilayah Malaysia,” ungkap A Hakam Naja. Bongkahan batu dan pecahan semen tersebut berada di atas bukit yang berjarak sekitar tiga kilometer dari bibir pantai. Diduga kuat, bongkahan batu dan pecahan semen yang berserakan adalah patok A 104 yang telah hancur. Jika dugaan itu benar, patok tersebut merupakan patok batas yang disepakati antara kedua negara pada tahun 1975/1978 di Semarang dan Kinibalu. Patok berukuran 10x10 cm itu tak jauh dari lokasi warga menemukan bekas tempat pendaratan
Bintang kehormatan Adipurna untuk Raja Malaysia redakan kasus Camar Bulan dan Tanjung Datu?
helikopter Malaysia. Hakam menuturkan, temuan itu akan dijadikan bukti pertemuan Pemerintah RI dan Malaysia pada akhir 2011 ini di Jakarta. Menurut Hakam, apa yang ada dalam peta 1891, dengan bunyi perjanjian tak sama, setelah diteliti tak melewati watershed (mata air). “Maka, peta yang dibuat Kerajaan Inggris ini perlu dikaji lebih mendalam lagi. Apakah itu benar, atau sama dengan gambar peta. Oleh karena hal tersebut dibuat dengan menggunakan teknologi di zaman sekitar seabad lalu. Jika bukti patahan ini benar berasal dari patok A 104, berarti Malaysia telah mencaplok wilayah kedaulatan NKRI,” kata Hakam. Lain Hakam Naja, lain pula Ramadhan Pohan dari Fraksi Partai Demokrat. Dari peninjauan langsung tim Panitia Kerja (Panja) Perbatasan Komisi II DPR, menurut Ramadhan Pohan, tidak ditemukan adanya pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu. Kedua wilayah itu masih milik Indonesia. “Tidak ada pencaplokan oleh Malaysia terhadap wilayah Indonesia di Tanjung Datu dan Camar Bulan. Tak ada pergeseran patok perbatasan di sana. Tak ada juga WNI yang de facto ataupun de jure tinggal di wilayah caplokan Malaysia,” kata Ramadhan. Menurutnya, tim yang berjumlah lima orang meninjau langsung patok perbatasan A 104 dan A 54 dan A 53 di dusun Camar Bulan di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Kedaulatan
Soal dugaan pencaplokan wilayah kedaulatan RI oleh Malaysia, Pangdam Tanjungpura Mayjen Geerhan Lantara mengatakan, TNI akan mematuhi hasil pertemuan RI–Malaysia di Semarang pada 1978, yang menyepakati batas wilayah kedua negara di Camar Bulan. “Sikap TNI jelas dan tegas akan menjaga kedaulatan NKRI. Kita akan mengacu pada batas terbaru sesuai dengan patok yang dibuat di Camar Bulan, sesuai pertemuan RI–Malaysia di Semarang 1978,” katanya. Masalah perbatasan RI–Malaysia di Camar Bulan memanas setelah Gubernur Kalbar, Cornelis, meradang begitu mengetahui patok-patok perbatasan di Camar Bulan telah berubah dan memengaruhi wilayah RI seluas 1.499 hektare. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, kemudian meledakkan isu ini di media massa. Menurut Cornelis, setelah Traktat London 1824, yakni perjanjian antara Kera-
jaan Inggris dan Belanda terkait pembagian wilayah administrasi tanah jajahan kedua negara, Camar Bulan masuk wilayah Indonesia. Batas negara didasarkan pada watershed. Artinya, pemisahan aliran sungai atau gunung, deretan gunung, dan batas alam dalam bentuk punggung pegunungan sebagai tanda pemisah. Sesuai MoU dalam pertemuan RI– Malaysia di Semarang 1978, disepakati batas wilayah mengalami perubahan, yakni sesuai dengan patok yang ada sekarang. Dokumen rahasia tentang perbatasan RI–Malaysia terkait dugaan hilangnya kedaulatan Indonesia (RI) akhirnya terkuak. Kedua wilayah yang kini diklaim Malaysia tersebut adalah Camar Bulan dan Tanjung Datu, Provinsi Kalimantan Barat. Akibat klaim itu, kedaulatan Indonesia berkurang seluas 1.449 ha (Camar Bulan) dan 8.000 m3 (Tanjung Datu). Hal ini terkait MoU RI–Malaysia pada 1976 dan 1978 yang menyebutkan wilayah tersebut menjadi bagian dari wilayah negeri jiran tersebut. Kesepakatan tersebut menimbulkan keganjilan. Alasannya, MoU itu tidak sesuai dengan peta negara Malaysia dan peta Federated Malay State Survey yang diterbitkan pada 1935. Klaim itu juga bertentangan dengan peta kapal pemetaan Belanda Van Doorn pada 1905 dan 1906 serta peta Sambas Borneo (N120E10908/40 Greenwid). Pemerintah Malaysia memasukkan outstanding boundary problems (OBP) Camar Bulan ke dalam peta Kampung Serabang, Sarawak, Malaysia. Padahal, dalam dokumen sebelumnya disebutkan bahwa di Camar Bulan masih ada patok lama peninggalan Belanda, yakni patok dengan kode A 104. Di tengah ketidakpastian mengenai patokan batas wilayah kedua negara, itu ternyata sama sekali tak memengaruhi Istana. Utamanya soal penganugerahaan bintang Adipurna untuk Raja Malaysia. “Bapak Presiden pernah mendapatkan penghargaan bintang tertinggi dari kerajaan Malaysia pada 2008. Dan, ini adalah suatu resiprokal dan pemberian bintang penghargaan yang lazim diberikan antara dua negara yang bersahabat,” kata Julian Aldrin Pasha, juru bicara Istana. Soal dugaan pencaplokan perbatasan oleh Malaysia, Julian mengatakan, ada beberapa hal yang dibicarakan di tingkat kementerian luar negeri antara kedua negara terkait. Satu pesan untuk istana, kita pernah kecewa saat Sipadan dan Ligitan lepas ke tangan Malaysia. Kini, kita tak ingin bintang ditukar dengan kedaulatan. NKRI adalah harga mati, tuan! ■
Mencari ’Iblis’ Biang Kerok Konflik Serumpun
P
JKLB, WADAH KERJA SAMA BIDANG LATIHAN KEDUA NEGARA
erdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak meradang dengan tudingan bahwa negaranya mencaplok wilayah Indonesia sepanjang sekitar 1.500 hektare. Ia juga prihatin dengan aksi protes dan sweeping terhadap warga negara Malaysia di Indonesia. Sebaliknya, PM Malaysia ini menuding ada iblis sebagai biang kerok yang mem-
perkeruh hubungan Indonesia– Malaysia. Dia membantah negaranya mencaplok tanah Indonesia dan meminta Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mencari tahu siapa “iblis” yang mencoba merusak hubungan antara kedua negara serumpun ini. “Orang-orang (pengganggu) ini harus diidentifikasi dan dihentikan dari segala
S
ebagaimana COCC, JKLB pun memiliki kelompok atau tim yang bertugas merancang latihan antar angkatan bersenjata kedua negara. Tim-tim tersebut adalah Tim Perancang Latihan Darat (TPLD), Tim Perancang Latihan Laut (TPLL), Tim Perancang Latihan Udara (TPLU), Kelompok Kerja Search and Rescue (KK SAR), dan Staf Perancang Latihan Gabungan Bersama (SPL Gabma). Setiap tim bersama paling tidak melakukan pertemuan dua kali dalam setahun guna merancang jalannya latihan antarangkatan kedua negara, termasuk latihan gabungan bersama kedua negara. Adapun sandi-sandi latihan kedua negara tersebut untuk latihan darat adalah Kekar Malindo; latihan laut, Malindo Jaya; latihan udara, Elang Malindo; dan latihan gabungan bernama Darsasa Malindo, yang berlangsung satu kali dalam tiga tahun. Seiring berkembangnya ancaman (teroris) terhadap keamanan, bentuk latihan Darsasa Malindo mengikuti tren tersebut sehingga sejak latihan gabungan bersama Darsasa Malindo 7AB 2010 bentuk latihan berupa penanggulangan teroris.
JPCC, WADAH KERJA SAMA ANTARA POLISI INDONESIA DAN MALAYSIA
D
alam wadah JPCC, polisi kedua negara memiliki Tim Perancang Operasi Kepolisian (TPOK) dan Tim Perancang Latihan Kepolisian (TPLK). Dalam setahun, setidaknya TPOK melakukan sekali pertemuan, namun untuk operasi dilaksanakan sepanjang tahun. Sedangkan, TPLK dalam setahun setidaknya melakuan sekali pertemuan dan dalam implementasi latihannya adalah satu kali latihan AMAN Malindo dan satu kali melakukan program pertukan personel kepolisian.
KK SOSEK MALINDO
K
elompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (KK Sosek Malindo) merupakan kelompok kerja kedua negara yang membahas kondisi sosial ekonomi kedua negara (hingga kini) untuk daerah Negeri Sarawak–Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Negeri Sabah–Tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dan Negeri Johor/ Melaka–Tingkat Provinsi Riau/ Kepulauan Riau. KK Sosek Malindo melakukan pertemuan paling tidak satu kali dalam satu tahun.
DELIMITASI MARITIM
I
ndonesia dan Malaysia merupakan dua negara tetangga yang sama-sama sudah meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS ’82). Namun, antara Indonesia dan Malaysia masih menyisakan permasalahan delimitasi maritim laut teritorial di Kawasan Selat Singapura bagian timur, penetapan batas maritim di Laut Sulawesi (territorial sea, contiguous zone, continental shelf and exclusive economic zone). Penetapan batas maritim di Selat Malaka (Laut Teritorial dan Exclusive Economic Zone). Perundingan ke15 di Bali pada 2009 sempat mengalami kevakuman. Insiden penangkapan anggota Ditjen Kelautan dan Perikanan (DKP) RI pada 13 Agustus 2010, menjadikan peristiwa tersebut tidak saja menghidupkan kembali mekanisme the Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) setelah enam tahun mengalami masa kevakuman, namun juga sebagai pendorong diselenggarakannya kembali Technical Meeting on Maritime Boundaries Delimitation.
DEMARKASI DARAT
P
anjangnya perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan menyisakan permasalahan yang belum kunjung selesai. Hambatan pada penentuan demarkasi darat Republik Indonesia–Malaysia terjadi dikarenakan adanya perbedaan mendasar mengenai jumlah titik outstanding border problems (OBP). Indonesia berpendapat permasalahan terjadi di 10 titik. Perundingan belum kunjung selesai karena masing-masing negara masih memiliki pandangan yang berbeda tentang hal tersebut.
kegiatan mereka yang menyebabkan Malaysia masuk ke dalam jurang permasalahan, dan menuduh Malaysia tanpa ada bukti,” ucap PM Najib Razak seperti dikutip The Star, Jumat (14/10). Komentar PM Najib ini dikeluarkan setelah munculnya isu pencaplokan wilayah yang dilakukan oleh Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu. Tuduhan ini dikeluarkan oleh anggota DPR dari fraksi PDIP Mayjen (Purn) TB Hasanuddin. Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Seri Anifah Aman pun membenarkan penilaian ini. Selain itu,
Anifah meminta segala permasalahan konflik diselesaikan lewat dialog. Menurutnya, patok batas wilayah bisa saja dipindahkan dengan sengaja oleh pihak tak bertanggung jawab atau karena faktor alam. Untuk menentukan kembali batas wilayah tersebut dapat dikerahkan tim survei gabungan dari Indonesia dan Malaysia. Tentunya, disertai dengan titik koordinat yang disepakati saat zaman penjajahan. Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Ahmad Zahid Hamidi membantah isu pencaplokan wilayah Indonesia di Camar Bulan
dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat. “Tidak ada pencamplokan,” ujar Ahmad di Jakarta, Senin (17/10). Dalam pelaksanaan kesepakatan itu, kedua pihak membentuk joint committee penjagaan batas wilayah, yang dikepalai kedua menteri pertahanan. Isu pencaplokan wilayah Indonesia di Camar Bulan dan Tanjung Datu tersebut merupakan bentuk politisasi untuk memperburuk hubungan baik di antara kedua negara. “Hubungan Indonesia dan Malaysia harus diprioritaskan, tetapi jangan dijadikan agenda politik kepartaian. ■ selamat ginting
Teraju
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011
24
AP
Membunuh Pasukan Inggris
DI MALAYSIA Oleh Selamat Ginting
Pasukan Khusus Inggris kerap memasuki perbatasan Indonesia, dan ini yang harus dihentikan.
P
os tentara Inggris di Desa Mapu, Long Bawan, perbatasan Kalimantan Barat dan Sabah, Malaysia. Pos ini dijaga satu kompi British paratrooper dan beberapa orang pasukan khusus special air service (SAS). Posisinya di puncak sebuah bukit kecil yang dikelilingi lembah. Pos ini sangat mudah diamati dari jarak jauh. Selain itu, pos tersebut juga cukup jauh dari pasukan induknya yang kira-kira terpisah sejauh 32 km. Pos Mapu kerap digunakan sebagai transit bagi personel SAS yang akan menyusup masuk ke wilayah Indonesia melalui perbatasan. TNI ingin kegiatan tersebut dihentikan dengan langsung melenyapkan pos tersebut. Menyerang pos inilah yang menjadi misi khusus Batalyon 2 RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat), kini Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Misi khususnya itu akan dilakukan pada April 1965. Saat itu, Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Batalion yang baru terbentuk itu segera dikirim untuk misi khusus ke Kalimantan Barat, menggantikan batalion infanteri dari Kodam Brawijaya, Jawa Timur. Seperti dikutip dari www.topix.com, mereka mendarat di Pontianak, Februari 1965, dan berjalan kaki menuju posnya di Balai Karangan, yang jaraknya puluhan kilometer dari lapangan terbang. Pos Bal-
ai Karangan merupakan pos terdepan TNI yang jaraknya hanya sekitar satu kilometer dari pos terdepan tentara Inggris di Desa Mapu. Pasukan RPKAD yang baru datang segera mempersiapkan setiap detail untuk melakukan penyerangan. Prajurit RPKAD yang terpilih kemudian ditugaskan untuk melakukan misi reconnaissance(pengintaian) untuk memastikan kondisi medan secara lebih jelas. Mereka juga memetakan pos tersebut dengan detail, sehingga bisa menjadi panduan bagi penyusunan strategi penyerangan, termasuk detail jalur keluar-masuknya. Tugas pengintaian ini sangat berbahaya mengingat SAS juga secara rutin melakukan pengamatan ke posisi-posisi TNI. Jika kedua pasukan berpapasan tanpa sengaja, bisa jadi akan terjadi kotak tembak yang akan membuyarkan rencana penyerangan. RPKAD sangat berhati-hati dalam menjalankan misinya. Bahkan, mereka tidak menggunakan seragam pasukan khusus untuk mengelabui musuh apabila terjadi kemungkinan tertangkap atau tertembak dalam misi pengintaian itu. Setelah sebulan mempersiapkan penyerangan, pada 25 April 1965, gladi bersih dilakukan. Dari tiga kompi RPKAD yang ada di pos Balai Karangan, Komandan batalion Mayor Infanteri Sri Tamigen akhirnya memutuskan hanya kompi B (Ben Hur) yang akan melakukan penyerangan. Sementara dua kompi lainnya
tetap berada di wilayah Indonesia untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu. Dalam penyerangan ini, kompi B diharuskan membawa persenjataan lengkap, mulai dari senapan serbu AK-47, senapan mesin Bren, peluncur roket buatan Yugoslavia, dan Bangalore torpedoes— persenjataan terbaru RPKAD waktu itu. Biasanya digunakan pasukan zeni untuk menyingkirkan kawat berduri atau ranjau. Selesai mengatur perbekalan, Ben Hur mulai bergerak melintasi perbatasan selepas Maghrib. Karena sangat berhati-hati, mereka baru sampai di Desa Mapu pada pukul 02.00 dini hari. Setelah itu, mereka mengatur posisi seperti strategi yang telah disusun dan dilatih sebelumnya. Pos Mapu berbentuk lingkaran yang dibagi ke dalam empat bagian yang masing-masing terdapat sarang senapan mesin. Perimeter luar dilindungi oleh kawat berduri, punji, dan ranjau claymore. Satu-satunya cara untuk merebut pos ini adalah dengan merangsek masuk ke dalam perimeter tersebut dan bertarung dalam jarak dekat. Menghujani pos ini dengan peluru dari luar perimeter tidak akan menghasilkan apa-apa karena di dalam pos tersedia lubang-lubang perlindungan yang sangat kuat. Beruntung, malam itu hujan turun dengan deras. Alam sepertinya merestui penyerangan tersebut karena bunyi hujan menyamarkan langkah kaki dan gerakan puluhan prajurit komando RPKAD yang mengatur posisi di sekitar pos tersebut.
Wibawa negeri Setelah dibagi ke dalam tiga kelompok, prajurit komando RPKAD berpencar ke tiga arah yang telah ditetapkan. Peleton pertama akan menjadi pembuka serangan sekaligus penarik perhatian. Kedua peleton lainnya akan bergerak dari TYPEPAD.COM.
●
Tentara Australia bersama tentara Papua Nugini di hutan dan pegunungan yang berbatasan dengan Papua Indonesia
samping dan akan menjebol perimeter dengan Bagalore torpedoes agar para prajurit RPKAD bisa masuk ke dalam dan menutup pertempuran. Pada pukul 04.30, saat yang dinantinanti tiba, peleton tengah membuka serangan dengan menembakkan senapan mesin bren ke posisi pertahanan musuh. Segera setelah itu, dua peleton lainnya meledakkan Bangalore torpedoes dan terbukalah perimeter di kedua rusuk pertahanan pos tersebut. Puluhan prajurit RPKAD dengan gagah berani masuk menerjang ke dalam pos untuk mencari musuh. Prajurit Inggris berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Mereka tidak siap dan sangat terkejut. Mereka tidak menduga akan diserang pada jarak dekat. Apalagi, saat itu sebagian rekan mereka sedang keluar dari pos untuk berpatroli. Yang tersisa adalah 34 prajurit Inggris.
Hal ini memang telah dipelajari tim pengintai (recon) RPKAD. Pada hari-hari tertentu, dua pertiga kekuatan di pos keluar untuk melakukan patroli atau misi lainnya. Dan hari itulah yang dipilih untuk hari penyerangan. Dengan susah payah, akhirnya ke-34 orang tersebut menyusun pertahanan. Prajurit RPKAD yang sudah masuk ke pos harus melakukan pertempuran jarak dekat yang menegangkan. Dua prajurit RPKAD terkena tembakan dan gugur. Namun, rekan mereka terus merangsek masuk dan berhasil menewaskan beberapa tentara Inggris dan melukai sebagian besar lainnya. Tentara Inggris yang tersisa hanya bisa bertahan sampai peluru terakhir mereka habis. Di antara yang terbunuh dalam pertempuran jarak dekat yang brutal tersebut adalah seorang anggota SAS. Ini adalah korban SAS pertama yang tewas di tangan tentara Indonesia. Namun, Inggris membantah hal ini. Bahkan, dalam buku karangan Peter Harclerode berjudul Para! Fifty Years of the Parachute Regiment, halaman 261, Pemerintah Inggris malah mengklaim mereka berhasil menewaskan 300 prajurit RPKAD dalam pertempuran brutal tersebut. Klaim Pemerintah Inggris ini kemudian dibantah sendiri oleh penulis buku tersebut di halaman 265. Ia menyebutkan bahwa prajurit RPKAD yang tewas hanya dua orang. Secara logis angka 300 yang tewas sangat tidak mungkin, karena pasukan yang menyerang hanya satu kompi. Pemerintah Inggris melakukan hal tersebut untuk menutupi rasa malu mereka karena dipecundangi tentara dari dunia ketiga. Apalagi, salah satu prajurit dari kesatuan terbaik mereka (SAS) ikut terbunuh dalam pertempuran tersebut. Pertempuran itu sendiri berakhir saat matahari mulai meninggi. Prajurit RPKAD yang sudah menguasai sepenuhnya Pos Mapu segera menyingkir karena mereka mengetahui pasukan Inggris yang berpatroli sudah kembali beserta bala bantuan Inggris yang diturunkan dari helikopter. Mereka tidak sempat mengambil tawanan karena dikhawatirkan akan menghambat gerak laju mereka. Sekembali di Pos Balai Karangan, kompi Ben Hur disambut sukacita oleh rekan-rekannya. Para prajurit yang terlibat dalam pertempuran mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Mereka juga diberi hadiah pemotongan masa tugas dan diberi kehormatan berbaris di depan Presiden Soekarno pada upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1965. Bung Karno pun bangga karena TNI berhasil menghancurkan pos tentara Inggris yang kerap menyusup ke perbatasan Indonesia. Satu pesannya, jangan cobacoba mengganggu wilayah Indonesia. ■
Menangkap Australia di Papua Nugini
P
os Pasukan TNI di Muaratami, Kabupaten Jayapura, diserang gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berkekuatan 14 orang. Di pos itu ada 16 tentara dari Batalyon Infanteri 712 Kodam Merdeka yang sejak Mei 1984 lalu bertugas di sana. Serangan dadakan itu terjadi pada 2 Oktober 1984 sekitar pukul 16.30 waktu setempat. Kontak senjata itu disiarkan Radio Australia. Radio ini juga menyiarkan kontak senjata antara TNI dan OPM di wilayah Papua Nugini (PNG). Dalam pertempuran itu, seorang anggota OPM tewas. Mayatnya ditinggal lari teman-temannya. Pada mayat yang mengenakan kaus bergambar peta PNG ini ditemukan sebuah bom tangan dan sepucuk senapan AKS-74 buatan Uni Soviet. Senapan dan bom itu semuanya baru. Adanya bom dan senapan baru itu menimbulkan pelbagai pertanyaan. Dari mana OPM memperoleh berbagai senjata baru itu? Siapa yang mengirimkan senjata tersebut? Panglima Kodam Cenderawasih, Brigjen Raja Kami Sembiring Meliala, mendapatkan laporan intelijen bahwa beberapa kali ada helikopter yang datang dengan pintu terbuka di dekat kamp pelintas batas di Blackwater, dekat Vanimo, PNG. Helikopter tersebut membuang bahan makanan juga peti panjang yang diduga beris senjata, termasuk penumpang helikopter yang berkulit putih. Artinya, bukan orang Papua atau PNG. Kemungkinan adanya pengiriman senjata untuk OPM memang tidak mustahil, tetapi kecurigaan itu harus dibuktikan. Memang keterlibatan pihak-pihak tertentu di Australia yang secara pribadi membantu OPM sudah lama diketahui. Pemerintah Australia terus menyangkal keterlibatan tersebut. Apalagi, ada unsur militer yang terlibat mengirimkan senjata ke OPM untuk menyerang TNI. Pemerintah Indonesia kemudian meminta penjelasan kepada otoritas PNG. Jawabannya, mereka mengaku tidak tahu menahu soal adanya dugaan pengiriman senjata untuk OPM di wilayah PNG. Pangdam Brigjen Sembiring Meliala kemudian melaporkan masalah ini ke Mabes TNI (ABRI). Panglima TNI (ABRI) Jenderal LB Moerdani memutuskan untuk mengambil langkah sendiri untuk mengidentifikasi siapa dan negara mana yang melakukan hal itu. Caranya dengan menyusupkan pasukan komando masuk ke wilayah PNG tanpa permisi. Tugas
tersebut dipercayakan kepada Detasemen 81 Kopassus yang saat itu dipimpin oleh Mayor Infanteri Prabowo Subianto. Sasaran mereka adalah suatu lokasi di wilayah PNG, sekitar 50 km dari tapal batas perbatasan dengan Indonesia. Pasukan ini berangkat dari Jayapura naik helikopter, kemudian sampai di suatu tempat dan melanjutkan misi dengan perahu karet agar tidak terdeteksi otoritas PNG Perjalanan dini hari menggunakan perahu karet menuju lokasi sasaran terhadang oleh besarnya ombak di perairan sebelah utara PNG. Seorang anggota Kopassus sampai terluka cukup parah untuk mempertahankan perahu dari terjangan ombak. Akhirnya, mereka berhasil sampai di titik pendaratan dan langsung bergerak menuju lokasi sasaran. Pasukan komando ini segera mencari tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokasi penimbunan pasokan senjata. Tetapi, hasilnya nihil. Tugas operasi belum selesai, mereka harus bisa mendapatkan bukti seperti perintah dari Jakarta. Mereka pun melanjutkan tugas rahasia tersebut. Setelah menunggu selama dua hari dua malam, akhirnya mangsa yang ditunggu muncul dengan cara sembunyi-sembunyi. Dua orang kulit putih muncul dari balik rimbunnya hutan PNG. Mereka tanpa sadar melintasi posisi pasukan Kopassus yang sedang mengintainya. Tanpa membuang waktu, kedua bule ini pun ditangkap. Setelah diperiksa dan diinterogasi, keduanya mengakui sebagai agen Australia. Mereka juga menunjukkan lokasi tempat helikopter Australia yang memasok senjata dan amunisi untuk OPM. Kedua agen Australia itu kemudian dibawa secara rahasia ke wilayah Papua, Indonesia. Kemudian, keduanya ditahan di Jakarta. Pemerintah Indonesia memberitahukan kepada Pemerintah Australia soal keterlibatan agen Negeri Kanguru itu dalam memasok senjata untuk OPM di wilayah PNG. Beberapa bulan kemudian, keduanya diekstradisi ke Australia. Australia malu mengetahui agennya tertangkap. Sejak saat itu, Australia tidak berani bertindak macam-macam lagi. Mereka tidak menyangka kalau Kopassus mampu melakukan operasi jauh di dalam wilayah musuh. Bahkan, tidak menutup kemungkinan Kopassus juga bisa beroperasi di pedalaman Australia tanpa terdeteksi. Inilah yang kemudian membuat tentara Aussie segan terhadap TNI dan Australia menghormati Indonesia. ■ selamat ginting
Teraju
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011
25
AP
Tuan Puan Jauh dari Sipadan-Ligitan
P
●
Pos perbatasan RI-Timor Leste
Pendekatan Adat
DI PERBATASAN Dalam hal perbatasan, selama ini kita masih fokus membicarakan mengenai batas darat lebih dahulu. Oleh Selamat Ginting
P
ersoalan perbatasan RI–Timor Leste (TL) memang cukup pelik. Itu karena keduanya dulu dipisahkan oleh Belanda dan Portugal. Kemudian Timtim berintegrasi ke Indonesia, dan karena orang Timor itu kemudian bersaudara dalam satu negara, maka disepakati untuk membuat perbatasan baru, yaitu perbatasan provinsi. Sekarang orang Timtim kembali terpisahkan dan sudah menjadi negara sendiri. Maka, perbatasannya harus dikembalikan seperti semula atau membentuk perbatasan baru. Dalam masalah penentuan per-
batasan ini kita harus melibatkan pakar adat, karena menurut mereka masalah perbatasan RI–RDTL ini tidak bisa diselesaikan melalui hukum internasional, tetapi harus diselesaikan melalui hukum adat Timor. Orang Timor yang berada di Indonesia dan berada di TL itu satu etnis, menggunakan bahasa yang sama, satu nenek moyang dan satu asal usul. Oleh karena itu, orang Timor di Indonesia bisa memiliki lahan di TL dan demikian juga sebaliknya, orang Timor di TL bisa memiliki lahan di Indonesia. Tetapi karena dibatasi oleh yurisdiksi hukum negara, hal ini menjadi permasalahan. Sekarang ini penduduk yang melakukan lintas batas melalui jalan-jalan tikus akan langsung ditangkap karena jalan-jalan
tersebut bukan merupakan jalur resmi. Padahal, menurut mereka, jalan-jalan tersebut merupakan jalur pintas. Namun, para pelintas batas tetap saja melakukan aktivitas perdagangan sembako dan BBM melalui jalan-jalan tikus ini. Hanya saja, mereka melakukan transaksi perdagangan di garis perbatasan dan tidak lagi masuk ke wilayah negara lainnya. Masyarakat TL pada umumnya membeli sembako dan BBM dari masyarakat Indonesia dan menggunakan mata uang rupiah. Jadi, walaupun secara resmi negara mereka menggunakan dolar, tetapi masyarakatnya masih banyak yang menggunakan rupiah. Dalam hal perbatasan, selama ini kita masih fokus membicarakan mengenai batas darat lebih dahulu. Dan menurut informasi yang kami terima, memang ada permasalahan-permasalahan di wilayah perbatasan baik darat maupun laut. Misalnya disalah satu segmen di kabupaten barat, di mana di salah satu desa, garis batas antara RI– RDTL itu berupa aliran sungai. Kalau hujan dan terjadi banjir, ali-
ran sungai akan meluap dan mengikis tanah di bagian wilayah Indonesia dan TL. Ini menimbulkan permasalahan karena di tengah sungai ada dataran yang merupakan daerah subur seluas sekitar 42 hektare yang dimanfaatkan untuk areal pertanian. Di Kabupaten Timor Tengah Utara ada satu segmen yang menimbulkan permasalahan. Namun, ini merupakan perbedaan persepsi terhadap tapal batas yang berada di punggung bukit. Keinginan dan pandangan masyarakat dalam hal ini berbeda dengan pemerintah, dan di antara kedua negara juga belum ada kesepakatan. Di Atambua, Kabupaten Belu, juga sama seperti di Kabupaten Kupang, di mana perbatasannya berupa sungai dan bila banjir kejadiannya juga serupa. Kalau mengikis wilayah Indonesia, luas wilayah TL menjadi semakin besar dan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, di tengah-tengah sungai tersebut kemudian dipasang batu. Untuk masalah infrastruktur dan sosial dasar di wilayah perbatasan, kondisinya memang
ulau Sipadan dan Ligitan sesungguhnya memang bukan wilayah Indonesia. Karena itu pula, SipadanLigitan bukan wilayah kedaulatan Indonesia yang lepas. Juga, bukan wilayah Malaysia, tetapi sebuah pulau temuan dua negara. “Ibarat dua anak yang menemukan sebutir kelereng, lalu keduanya berebut memiliki kelereng itu, jadi kelereng itu sebenarnya bukan milik keduanya, tapi temuan,” kata Nur Hassan Wirajuda, mantan menteri luar negeri RI dalam sebuah seminar soal batas negara. Menurutnya, konsep kewilayahan negara yang diatur dalam UU 4/Prp/1960 tentang Negara Kepulauan (peta wilayah Indonesia baseline NKRI) memang tidak memasukkan SipadanLigitan. “Jadi, fakta sejarah menunjukkan Sipadan-Ligitan memang bukan wilayah kita, tapi juga bukan wilayah Malaysia. Karena itu, Indonesia dan Malaysia berebut untuk memilikinya dengan mengembangkan berbagai argumentasi,” katanya. Namun, Mahkamah Internasional (MI) pada 17 Desember 2002 tidak mengakui argumentasi Malaysia bahwa Sipadan-Ligitan merupakan bagian dari Kesultanan Sabah. Tapi, argumentasi Indonesia bahwa SipadanLigitan merupakan bagian dari Kesultanan Wuluhan juga tidak diakui. “Argumentasi yang diterima MI bukan karena Malaysia lebih dulu masuk ke Sipadan-Ligitan dan membangun dermaga, namun bukti sejarah yang paling awal masuk Sipadan-Ligitan, yakni Inggris (penjajah Malaysia) dan Belanda (penjajah Indonesia),” katanya. Malaysia akhirnya dapat membuktikan bahwa Inggris pal-
masih jauh dari apa yang kita harapkan. Padahal, potensi yang dimiliki oleh wilayah NTT di perbatasan itu sangat besar, di antaranya kayu jati, gaharu, dan cendana. Ketiga sumber daya alam inilah yang terkadang memicu terjadinya permasalahan lintas batas, karena sering kali terjadi illegal logging. Tingkat pembangunan di wilayah perbatasan selama ini juga sangat kecil mengingat terbatasnya anggaran yang ada. Misalnya dari Pemkab Belu yang mengusulkan pembangunan ruas jalan baru di sepanjang perbatasan dengan anggaran sekitar Rp 9 miliar, sampai saat ini hal itu belum bisa direalisasikan mengingat terbatasnya APBD. Mengenai perdagangan lintas batas, masyarakat kedua negara bisa melakukan transaksi perdagangan secara resmi di Mata Ain dengan penggunaan pas lintas batas. Akan tetapi, sering terjadi keributan antarwarga sendiri. Kalau sudah kumpul biasanya mereka minum-minuman keras, dan dari situlah berawal terjadi-
ing awal masuk Sipadan-Ligitan dengan bukti berupa mercusuar dan konservasi penyu. Sedangkan, Belanda hanya terbukti pernah masuk ke Sipadan-Ligitan, tetapi singgah sebentar tanpa melakukan apa pun. “Dari fakta sejarah itulah, MI akhirnya menyerahkan SipadanLigitan kepada Malaysia yang merupakan bekas jajahan Inggris sehingga alasannya bukan karena siapa yang lebih dulu membangun dermaga di sana, melainkan bukti-bukti sejarah yang ada,” katanya. Keputusan Mahkamah Internasional itu tentu saja mengecewakan bangsa Indonesia. Keputusan yang dibacakan Ketua Pengadilan Gilbert Guillaume itu diambil melalui pemungutan suara. Pada babak akhir, Mahkamah Internasional menilai, argumentasi yang diajukan Indonesia mengenai kepemilikan Sipadan dan Ligitan yang terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, tidak relevan. Karena itu, secara de facto dan de jure dua pulau yang luasnya masing-masing 10, 4 hektare dan 7,4 ha untuk Ligitan menjadi milik Malaysia. Delegasi Indonesia memang mengakui argumen Malaysia lebih kuat. Negeri jiran diuntungkan dengan alasan change of title atau rantai kepemilikan dan argumen effective occupation yang menyatakan kedua pulau itu lebih banyak dikelola orang Malaysia. Jurus effective occupation juga secara tidak langsung menunjukkan kedua pulau itu sebagai terra nulius (tanah tak bertuan). Mahkamah Internasional juga memandang situasi Pulau Sipadan-Ligitan lebih stabil di bawah pengaturan pemerintahan Malaysia. ■ selamat ginting
nya keributan. Oleh karena itulah, TNI melarang hal itu karena pertimbangan faktor keamanan. Pada tahun-tahun sebelumnya, mereka berkumpul seminggu sekali di tempat-tempat tertentu, misalnya di antara batas RI–RDTL. Tapi kalau aktivitas perdagangan legal yang menggunakan paspor, itu berjalan sebagaimana biasanya setiap hari. Pelanggaran yang kerap terjadi di perbatasan adalah illegal logging serta perdagangan BBM dan sembako, di mana barang-barang dari Indonesia yang lebih banyak dijual ke TL. Misalnya untuk sembako, satu barang kebutuhan pokok yang berharga Rp 1.000 di Indonesia bisa menjadi Rp 4.000 di TL. Mereka melakukan perdagangan ilegal ini dengan menyeberang hingga sejauh 1-2 km melalui jalan tikus. Hal ini agak sulit diberantas karena kesulitan dalam hal barang bukti. Secara umum, keadaan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan kondisinya hampir sama. Hanya saja, di TL sekarang sudah ada listrik dan jaringan komunikasi. ■
BERBATASAN DENGAN 10 NEGARA
B
elum tuntasnya penentuan garis batas suatu negara terhadap negara lain dapat berpotensi menjadi sumber permasalahan hubungan keduanya di masa datang. Di samping garis batas, masalah pelintas batas, pencurian sumber daya alam, dan kondisi geografi juga merupakan sumber masalah yang dapat menggangu hubungan antarnegara. Di kawasan Asia Tenggara, ketidak-
PERBATASAN INDONESIA–SINGAPURA Penambangan pasir laut di perairan sekitar Kepulauan Riau, yakni wilayah yang berbatasan langsung dengan Sinagpura, telah berlangsung sejak tahun 1970. Kegiatan tersebut telah mengeruk jutaan ton pasir setiap hari dan mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir pantai yang cukup parah. Selain itu, mata pencaharian nelayan yang semula menyandarkan hidupnya di laut terganggu oleh akibat penambangan pasir laut. Kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh penambangan pasir laut telah menghilangkan sejumlah mata pencaharian para nelayan. Penambangan pasir laut juga mengancam keberadaan sejumlah pulau kecil karena dapat menenggelamkannya, misalnya kasus Pulau Nipah. Tenggelamnya pulau-pulau kecil tersebut menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, karena dengan perubahan
jelasan batas antara dua negara dialami oleh beberapa negara yang berbatasan, termasuk di Laut Cina Selatan. Indonesia juga memiliki permasalahan perbatasan dengan negaranegara lain, terlebih lagi mengingat demikian luasnya wilayah darat dan perairan. Indonesia memiliki sepuluh negara tetangga yang berbatasan, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste.
pada kondisi geografis pantai akan berdampak pada penentuan batas maritim dengan Singapura di kemudian hari.
PERBATASAN INDONESIA–MALAYSIA Penentuan batas maritim Indonesia– Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka masih belum disepakati kedua negara. Ketidakjelasan batas maritim tersebut sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan ataupun nelayan Indonesia dan pihak Malaysia. Demikian pula dengan perbatasan darat di Kalimantan. Beberapa titik batas belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak. Permasalahan lain antara kedua negara adalah masalah pelintas batas, penebangan kayu ilegal, dan penyelundupan. Forum General Border Committee (GBC) dan Joint Indonesia Malaysia Boundary Committee (JIM-
BC) merupakan badan formal bilateral dalam menyelesaikan masalah perbatasan kedua negara yang dapat dioptimalkan.
PERBATASAN INDONESIA–FILIPINA Belum adanya kesepakatan tentang batas maritim antara Indonesia dan Filipina di perairan utara dan selatan Pulau Miangas menjadi salah satu isu yang harus dicermati. Forum RI–Filipina, yakni Joint Border Committee (JBC) dan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC), yang memiliki agenda sidang secara berkala, dapat dioptimalkan menjembatani permasalahan perbatasan kedua negara secara bilateral.
PERBATASAN INDONESIA–AUSTRALIA Perjanjian perbatasan RI–Australia yang meliputi perjanjian batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mengacu pada Perjanjian RI–Australia yang ditandatangani pada 14 Maret 1997. Penentuan batas yang baru antara RI–Australia di sekitar wilayah Celah Timor perlu dibicarakan secara trilateral bersama Timor Leste.
PERBATASAN INDONESIA–PAPUA NUGINI Indonesia dan PNG telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan maritim. Meskipun demikian, ada beberapa kendala kultur yang dapat menyebabkan timbulnya salah pengertian. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antarpenduduk yang terdapat di kedua sisi perbatasan menye-
babkan klaim terhadap hak-hak tradisional dapat berkembang menjadi masalah kompleks di kemudian hari.
PERBATASAN INDONESIA–VIETNAM Wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Condore di Vietnam yang berjarak tidak lebih dari 245 mil, yang memiliki kontur landas kontinen tanpa batas benua, masih menimbulkan perbedaan pemahaman di antara kedua negara. Pada saat ini, kedua belah pihak sedang melanjutkan perundingan guna menentukan batas landas kontinen di kawasan tersebut.
PERBATASAN INDONESIA–INDIA Perbatasan kedua negara terletak antara Pulau Rondo di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Batas maritim dengan landas kontinen yang terletak pada titik-titik koordinat tertentu di kawasan perairan Samudra Hindia dan Laut Andaman, sudah disepakati oleh kedua negara. Namun, permasalahan di antara kedua negara masih timbul karena sering terjadi pelanggaran wilayah oleh kedua belah pihak, terutama yang dilakukan para nelayan.
PERBATASAN INDONESIA–THAILAND Ditinjau dari segi geografis, kemungkinan timbulnya masalah perbatasan antara RI dan Thailand tidak begitu kompleks karena jarak antara ujung Pulau Sumatra dan Thai-
land cukup jauh. RI–Thailand sudah memiliki perjanjian landas kontinen yang terletak di dua titik koordinat tertentu di kawasan perairan Selat Malaka bagian utara dan Laut Andaman. Penangkapan ikan oleh nelayan Thailand yang mencapai wilayah perairan Indonesia merupakan masalah keamanan di laut. Di samping itu, penangkapan ikan oleh nelayan asing merupakan masalah sosioekonomi karena keberadaan masyarakat pantai Indonesia.
PERBATASAN INDONESIA–REPUBLIK PALAU Sejauh ini, kedua negara belum sepakat mengenal batas perairan ZEE Palau dengan ZEE Indonesia yang terletak di utara Papua. Akibat hal ini, sering timbul perbedaan pendapat tentang pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh para nelayan kedua pihak.
PERBATASAN INDONESIA–TIMOR LESTE Saat ini sejumlah masyarakat Timor Leste yang berada di perbatasan masih menggunakan mata uang rupiah, bahasa Indonesia, serta berinteraksi secara sosial dan budaya dengan masyarakat Indonesia. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antarwarga desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan dapat menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, dapat berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks. Di samping itu, keberadaan pengungsi Timor Leste yang masih berada di wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup besar potensial menjadi permasalahan perbatasan di kemudian hari. Sumber: www.dephan.go.id.
A
suara kampus
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011
Kontroversi UU Intelijen
Tanggapan Masyarakat Arif Gunawan, Sidoarjo, Jatim Kalau menurut pendapat pribadi saya, apa pun isi RUU yang menutup ruang gerak dakwah Islam, secara tegas harus ditolak. Kalau RUU intelijen dibuat untuk kemaslahatan bangsa, saya setuju asalkan tidak untuk menyudutkan Islam.
EDWIN DWI PUTRANTO/REPUBLIKA
U Intelijen disahkan sudah. Suara yang pro dan kontra mengiringi undangundang yang melahirkan wewenang untuk dilakukannya penggalian informasi lewat pemeriksaan aliran dana dan penyadapan. Wewenang yang sifatnya masih kontroversial. Ratusan komentar masuk lewat surat elektronik, Facebook, dan Twitter. Tak hanya menerima komentar dari mahasiswa, publik pun turut angkat bicara tentang topik ini. Harapan mahasiswa dan publik sama. Undang-undang ini harus bisa memperbaiki kondisi bangsa dan tidak merugikan masyarakat dan elemennya di dalamnya. Republika mengucapkan terima kasih atas partisipasinya sekaligus memohon maaf karena tidak semua komentar bisa termuat. ■
U
26
Intan Pratidina, Bogor Melindungi rakyat atau memata-matai rakyat? Masih banyak pasal yang multitafsir. Untuk memata-matai asing setuju. Lah, ini? Memata-matai siapa? Yang mau pesan, yang mau pesan. Mau pesan UU apa? Berani bayar berapa? Bambang Sulistio Ardaeng, Kualasimpang, Aceh RUU intelijen... Agen-agen intelijen cuma ada di film!
Abdul Muis Tarman, Masamba, Sulsel Kalau penyadapan demi keutuhan negara itu wajar lah.
PENGESAHAN RUU INTELIJEN: Koalisi Advokasi RUU Intelijen Negara beranggapan, DPR terlalu cepat membawa RUU Intelijen Negara ke sidang paripurna DPR, karena masih banyak hal yang seharusnya dilakukan pembahasan terkait materi-materi di dalam RUU itu.
KONTRA
PRO Indra Andi Batara Universitas Negeri Makassar Secara pribadi, RUU Intelijen tidak semata-mata akan merugikan. Janganlah melihat sesuatu secara sepintas. Bisa saja dengan adanya UU Intelijen negara bisa aman tanpa merusak banyak orang. Melihat kondisi negara saat ini yang semakin kacau, bisa saja dengan adanya undang-undang tersebut akan lebih baik. Windi Nurrahmahayati STAIN Purwokerto Bagi negara-negara yang tingkat ketahanan nasionalnya cukup mantap, kahadiran warga negara asing ke negerinya merupakan suatu rahmat berupa masuknya devisa negara. Namun bagi negara yang tingkat ketahanan naionalnya rendah, kehadiran warga negara asing sering kali menimbulkan masalah. Mereka sering memanfaatkan kondisi semacam itu untuk perbuatan negatif yang memperkeruh situasi. Derasnya arus informasi seiring memicu inspirasi negatif yang tidak jarang berkembang menjadi ancaman terhadap integritas nasional. Menghadapi ancaman semacam itu, tuntutan masyarakat cukup tinggi agar pemerintah secepatnya menangani berbagai ancaman tersebut. Di samping tumpuan dicurahkan kepada aparat keamanan, harapan ditujukan pula kepada aparat intelijen agar mampu menangani secara cepat. Masalah yang dihadapi adalah belum adanya instrumen perangkat lunak yang memungkinkan aparat intelijen bertindak secara legal. RUU Intelijen disusun bukan untuk membahayakan publik, melainkan untuk melindungi publik dari ancaman yang dapat membahayakan ketahanan nasional NKRI. M Mansyur IAIN Raden Intan Lampung Disahkannya UU intelijen pasti punya maksud yang baik sekalipun pasti ada saja orang yang kurang setuju bahkan menentang. Yang jelas, UU ini sangat efektif menjadi alat koordinasi,karena sistemnya yang teratur. Salah satu yang masih mengganjal pada UU ini adalah pasal pemidanaan setiap orang yang membocorkan rahasia negara. Padahal, saya setuju betul. Prinsipnya kan UU ini untuk intelijen supaya kerja dengan baik. Saya sepakat kalau ada orang yang dipidana kare-
na membocorkan rahasia negara, tapi itu harus diatur dengan UU lain. Kekurangan lain dari UU tersebut adalah soal wewenang pengawasan yang hanya dimiliki komisi bidang keamanan DPR.
Ahmad Jilul Qur’ani Farid Universitas Airlangga
Iswanto Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional tidak lagi bersifat tradisional, tetapi sudah mengalami pergeseran makna yang meliputi ancaman dari luar yang bersifat simetris (konvensional) dan asimetris (nonkonvensional). Dengan disahkannya UU tentang intelijen negara, kita harapkan ada penguatan intelijen tapi dalam batas rambu tertentu dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi, HAM, dan penegakan hukum. Disahkannya UU tentang intelijen negara sebagai koridor hukum, tugas utama intelijen adalah melindungi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.
RUU Intelijen tampak belum matang, terlihat seakan pemerintah hanya mengejar target. Masih banyak terjadi multitafsir terkait RUU ini. Hal ini berpotensi menuai kontroversi bahkan kritik dari berbagai kalangan dan disalahgunakan. Perlu pertimbangan yang matang dan kejelasan pasti dari pemerintah sebelum akhirnya RUU ini disahkan. Shubhi Mahmashony Harimurti UGM RUU tersebut bisa mengebiri kebebasan pers, kemerdekaan berpendapat, kreativitas akademik, dan memusnahkan agenda reformasi.
Yusal Piansyah IPB Jika RUU Intelijen disahkan akan menghasilkan penguasa represif.
Yusuf Aditya Wibowo UGM RUU Intelijen yang kabarnya sudah disahkan oleh DPR menjadi UU patut diapresiasi. Dari sudut pandang positif, langkah ini merupakan permulaan yang bagus untuk menjaga keutuhan NKRI dari politik global. Mungkin Indonesia ingin meniru lembaga intelijen negara-negara maju dengan tingkat pertahanan keamanan tinggi seperti CIA. Lembaga intelijen asing tersebut bergerak lintas negara demi menjaga atau melaksanakan kepentingan negaranya. Saya tidak apatis namun rasionalis, selalu mendukung kebijakan pemerintah yang benar-benar dialokasikan untuk kepentingan bangsa. Ada beberapa hal yang mengganjal di pikiran. Pertama, garis besar pengaturan UU Intelijen mengatur Badan Intelijen Negara, mengapa tidak memakai nama UU BIN? Sebab, intelijen di Indonesia tidak sebatas BIN saja, tetapi ada intelijen dari Polri, militer, dan lainnya. Kesalahan konsep ataukah ada muatan politis dari rancangan akademik UU ini? Kedua, masih berkaitan dengan yang pertama, kinerja BIN bisa dibilang sangat tertutup. Semoga dapat diimbangi dengan fungsi pengawasan DPR untuk dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggara intelijen negara.
Rubrik Debat Mahasiswa pada Rabu (26/10) akan mengambil tema Yakinkah Kabinet Baru akan Menyejahterakan Rakyat? Kirimkan pendapat Anda ke:
[email protected] atau
[email protected]. Juga bisa dikirim via Facebook (koran republika dan republika online) serta Twitter @republikakoran
:: geliat kampus ::
Nanang Qosim IAIN Semarang Pemerintah seharusnya tidak mengesahkan UU Intelijen. Undang-undang ini bisa menjadi bom tersembunyi bagi masyarakat, yang akan menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat kecil. Segala macam kegiatan akan sering dipantau oleh para intelijen dan itu bisa saja menimbulkan pada terbungkamnya HAM. Terhentinya HAM pasti akan mengagalkan negeri ini menciptakan negara demokrasi yang utuh. Pemerintah seyogianya bisa menarik keputusan terkait UU ini.
Barangkali semua orang telah mafhum akan peran
koran republika
Novi Riswanti STAIN Purwokerto RUU Intelijen membahayakan publik karena masih terdapat banyak hal yang berpotensi membahayakan masyarakat sipil jika disahkan begitu saja dalam Rapat Paripurna DPR. Hal ini membahayakan kehidupan masyarakat sipil dan mengancam profesi jurnalis. Apabila diterapkan membahayakan kehidupan demokrasi dan kebebasan pers. Muhammad Nurjihadi IPB
Irfan Saputra Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah Mohammad Natsir
[email protected]
dan tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan keamanan bagi rakyatnya dalam ruang lingkup privat dan masyarakat (publik). Rasa aman adalah salah satu kebutuhan mendasar individu dan secara konstitusional pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi, persoalannya adalah jika ternyata pemerintah dengan alasan menciptakan keamanan justru telah mencederai prinsip keamanan itu. Terlebih setelah dicermati dalam RUU Intelijen terdapat kata-kata yang berpotensi menimbulkan multi penafsiran, yaitu seperti frase ‘ancaman’ dan ‘keamanan nasional’, ‘ancaman nasional’, dan ‘ketahanan nasional’ (hal ini bisa di lihat pada pasal 1 ayat 1, ayat 8; di pasal 4 dan 6 ayat 3, 4’ dan pasal 31 huruf a. Ini berkaitan erat dengan alasan dilakukannya penyadapan dan pengawasan dan siapa target penyadapan dan pengawasan tersebut. Pemerintah harus beri perhatian pembuatan undangundang. Agar segala peraturan dapat senantiasa menjamin hak rasa aman dalam rumah, kehidupan privasi dan terjaganya kehormatan individu. Isu terorisme yang kini menjadi salah satu dorongan disusunnya RUU Intelijen ini agar mampu lebih preventif dengan memberikan keluasan bagi aparat (BIN). Meskipun demikian, janganlah sampai solusi dari isu terorisme menjadikan terjadinya legalisasi terhadap tindakan yang berpotensi melanggar hak yang dijamin secara konstitusional. Sampai saat ini rumusan RUU Intelijen masih sangat rentan menimbulkan pelanggaran atas prinsip dasar jaminan hak dan keamanan pribadi, dan merupakan tindakan yang berlebihan (eksesi) atau bahkan melampaui batas.
RUU Intelijen harus ditinjau ulang. Berlakunya undang-undang ini akan menyebabkan negara semakin mengekang kebebasan rakyatnya. Ini adalah upaya penguasa untuk berkuasa secara otoriter. Tolak RUU Intelijen. ■
@republikakoran
Forum Mahasiswa ASEAN di Sakai
Unpad Kerja Sama dengan Kampus Ritsumeikan
IAIN Gorontalo Bangun Pusat Keislaman
BANDUNG — Universitas Padjadjaran (Unpad) menjajaki kerja sama dengan Ritsumeikan University Jepang. Di antaranya melalui program akademik dan kebudayaan. Rencana ini adalah perluasan kerja sama yang diawali Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, beberapa waktu lalu. Penjajakan, antara lain, dilakukan dengan pengiriman tim Unpad Student Art & Culture Expedition (USACE) 2011. Tim ini menampilkan atraksi kebudayaan olahraga tradisional Jawa Barat, Jumat (7/10), di kampus Ritsumeikan University di prefektur Kyoto. “Kerja sama nantinya akan berupa pertukaran mahasiswa, riset, dan pengiriman tim USACE,” kata perwakilan tim USACE 2011 yang juga dosen FEB Unpad Asep Mulyana, Senin (17/10). Mahasiswa yang akan dilibatkan tak hanya program sarjana, tapi juga diploma, terutama untuk bidang ilmu terapan. Pengajar FEB Unpad Harland Dimas, yang juga pendamping Tim USACE 2011, mengatakan, Ritsumeikan University menjanjikan penggratisan pendaftaran dan keringanan biaya asrama. “FEB hanya mengawali, harapannya fakultas lain akan menyusul.” Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Unpad Trias Nugrahadi berujar, upaya ini merupakan bagian dari langkah menginternasionalkan kampusnya. Pertukaran mahasiswa merupakan salah satu syarat dari internasionalisasi kampus. “Bukan untuk performance atau jalan-jalan saja, tapi harus berdampak jangka panjang,” kata dia, sebagaimana dikutip dari www.unpad.ac.id. ■ ann
GORONTALO — Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo membangun pusat kegiatan keislaman di kampusnya yang terletak di Jalan Gelatik, Gorontalo. Rektor IAIN Gorontalo Prof Dr Muhammadiyah Amin, Senin (17/10), mengatakan, proyek tersebut dilakukan sebagai wujud pelayanan civitas akademika terhadap masyarakat Gorontalo. Gedung pusat keislaman nantinya dapat digunakan tidak hanya oleh kalangan kampus, tapi juga warga yang memerlukan. “Pembangunannya sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu dengan dana DIPA (daftar isian perencanaan anggaran) IAIN. Untuk tahap awal ini, dana yang dianggarkan empat miliar rupiah lebih,” jelasnya. Proyek tersebut rencananya berjalan dalam waktu tiga tahun dengan menghabiskan total anggaran antara Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar. Selain sebagai pusat kegiatan keislaman, gedung yang terdiri atas empat lantai itu juga akan digunakan sebagai kantor pimpinan IAIN dan pusat kegiatan administrasi kampus. Lantai satu akan difungsikan sebagai pusat kegiatan keislaman. Lantai dua dan tiga menjadi pusat administrasi dan kantor pimpinan, sementara lantai teratas sebagai ruang rapat senat institut. “Pemanfaatan sebagai kantor pimpinan didasari atas aspirasi mahasiswa yang menginginkan rektor berada dekat dengan kebanyakan mahasiswa,” tambahnya. ■ antara ed: indira rezkisari
RACHMAT SANTOSA BASARAH/REPUBLIKA
Rachmat Santosa Basarah ebanyak 10 mahasiswamahasiswi dari lima negara ASEAN berpartisipasi dalam program Forum Mahasiswa di Sakai ASEAN Week yang berakhir pekan lalu. Mereka berasal dari Kamboja, Filipina, Thailand, Vietnam, serta Indonesia. Daswin Satyadi Abimanyu (Abi) dan Asmida Kurniamala (Mala) dari Universitas Nasional (Unas), terpilih untuk mengikuti program yang berlangsung sekitar tiga pekan di Sakai, Osaka, Jepang. Mereka berdua didampingi Ketua Jurusan Bahasa Jepang Unas Fadhilah Sonani (Ucu). Pada kegiatan forum mahasiswa ini, setiap duta negara mempresentasikan tentang kondisi negara mereka masing-masing. ‘’Kami mempresentasikan tentang bagaimana pendidikan di negara masing-masing,’’ papar Mala. Menurutnya, ia dan Abi mempresentasikan tentang Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, yang diajarkan pada siswa sejak SD hingga mahasiswa. Mala dan Abi mempresentasikan bagaimana masyarakat Indonesia, walaupun terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan agama, namun tetap dalam satu kesatuan. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Mereka juga memperkenalkan arti dari
S
●
Mala dan Abi (berjas) duta sipil dari Indonesia dalam Sakai ASEAN Week 2011.
lambang Burung Garuda serta falsafah yang dikandungnya. Acara forum mahasiswa ini dipusatkan di Furitsu Daigaku (Universitas Furitsu), Sakai, Osaka. Selain itu, dalam Forum Mahasiswa ini, 10 mahasiswa dari lima negara ASEAN peserta serta dua mahasiswa Jepang, menggelar diskusi. Duta dari setiap negara mempresentasikan dan memperkenalkan negaranya masing-masing. Selain itu, pada akhir diskusi, ke-12 mahasiswa ini juga menandatangani dan mendeklarasikan kesepakatan untuk turut membantu dan mendukung program pencegahan pemanasan global dunia.
Ucu mengatakan bahwa program Sakai ASEAN Week tahun ini merupakan yang ketiga kalinya mereka ikuti. Unas berturutturut mewakili Indonesia dalam program tersebut. Menurutnya, diplomasi tentunya bukan hanya tugas pemerintah. Namun, mahasiswa pun bisa melakukannya dengan menjadi duta sipil dalam program ini. Tentunya dengan cara dan metode yang lebih sederhana pula. Mala dan Abi serta delapan mahasiswa-mahasiswi lainnya dari Kamboja, Filipina, Vietnam, dan Thailand, sejak akhir September 2011, selama dua pekan lebih masing-masing ting-
gal bersama keluarga orang Jepang. Sehingga, diharapkan mereka dapat mengenal lebih jauh mempelajari budaya keseharian masyarakat Jepang. Selama dua pekan, Mala tinggal bersama keluarga Kanda. ‘’Yang jelas mereka selalu sangat disiplin, selalu tepat waktu serta rata-rata mereka merupakan pekerja keras,’’ papar Mala. Awalnya ada sedikit perasaan takut untuk tinggal bersama keluarga Jepang. Ini dikarenakan adanya perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan, serta perbedaan perilaku keseharian. Rasa takut hanya di awal. Seiring waktu Mala banyak belajar dari keluarga Kanda. Sejak awal, menurut Abi, panitia benar-benar ‘melepas’ 10 mahasiswa ini selama di Sakai. ‘’Kami, mau tak mau ‘dipaksa’ untuk tahu rute kereta listrik serta peta Kota Sakai. Karena ke manapun, kami tidak pernah diantar oleh panitia. Kami harus pergi sendiri dengan menggunakan angkutan umum di kota ini,’’ papar Abi. Ia mengaku, sempat tersasar saat naik kereta listrik. Menurutnya, banyak yang bisa diambil sebagai pelajaran selama hampir tiga pekan hidup bersama keluarga di Sakai. Antara lain, budaya tertib, disiplin, serta pekerja keras yang luar biasa yang dimiliki masyarakat Jepang. ■ ed: indira rezkisari
gen:i
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011
27
AMIN MADANI/REPUBLIKA
AYU TING TING
Demam Korea opularitas Ayu Ting Ting belakangan meroket. Lagu beraliran dangdut dengan judul Alamat Palsu sukses mencuri perhatian penikmat musik Tanah Air. Baik sekadar untuk seru-seruan atau memang menggemari iramanya. Sebagai pedangdut, Ayu tak ingin berpakaian seperti kebanyakan rekan seprofesinya. Ia memilih berkiblat pada pakaian ala penyanyi Korea. “Sengaja begitu supaya musik dangdut bisa diterima oleh remaja juga,” jelas penyanyi berusia 19 tahun ini. Sejak masa praremaja, Ayu sudah menyukai gaya busana bintang Korea. Pakaian-pakaian mereka unik dan sangat menginspirasi. “Saya juga berniat menguasai bahasa dan tariannya,” tambahnya. ■ c16 ed: reiny
P
VALERINA DANIEL
KAPANLAGI.COM
Menjemput Semeru enjadi Duta Lingkungan Hidup, Valerina Daniel, menjalankan tugas unik. Senin (17/10) lalu, ia berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Misinya adalah menjemput Semeru, orang utan kiriman Pemerintah Australia. “Kelak, dia akan dilepas di Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Jambi,” ungkap Valerina. Semeru merupakan orang utan yang berhasil dikembangbiakkan di kebun binatang Perth, Australia. Setelah enam tahun menjadi warga kebun binatang, ia dikirim ke Indonesia. “Sekitar seminggu dari sekarang Semeru akan menjalani proses adaptasi dengan kondisi lingkungan dan cuaca di Indonesia lalu dilepasliarkan,” tutur presenter berita TV ini.
M
■ setyanavidita ed: reiny
SEMESTA MENDUKUNG
:: acara tv :: TV ONE 04.30 Kabar Pagi 06.30 Apa Kabar Indonesia 10.00 Cofee Break 11.30 Tahukah Anda? 12.00 Kabar Siang 13.30 Ketemu Pepeng 14.30 Kabar Pasar 15.00 Mutumanikam 15.30 Manusia Indonesia 21.00 Kabar Malam 22.00 Kabar Arena 23.00 Bukan Jalan-Jalan Biasa
‘Permata’ dari Madura
Keterbatasan ekonomi bukan penghalang.
S
ingapura. Muhammad Arief (Sayef Muhammad Billah) ingin sekali ke sana. Bukan untuk hunting barang keren atau berwisata ke Universal Studio seperti tujuan kebanyakan anak seusianya. Arief cuma ingin bertemu sang ibu (Helmalia Putri). Sudah tujuh tahun mereka tak bisa bertemu. Ibunya ke Singapura untuk bekerja sebagai tenaga kerja informal. Sehari-hari Arief hidup bersama ayahnya, Muslat (Lukman Sardi). Mereka tinggal di Sumenep, Madura. Keinginan Arief ke Singapura tergolong sangat mewah. Mereka bukanlah keluarga berada. Ayahnya dulu bekerja sebagai petani garam. Menyusul paceklik di ladang garam, Muslat beralih menjadi sopir truk serabutan. Kerinduan terhadap ibunya membuat Arief menjadi anak yang mandiri dan suka bekerja keras. Arief sangat tahu diri. Dia tak ingin ayahnya tambah terbebani. Dia pun mencari jalan sendiri untuk bisa bertemu ibunya. Sepulang sekolah, Arief bekerja di bengkel. Upahnya ia tabung. Ia berusaha agar dapat mengumpulkan uang sebesar lima juta rupiah. Dana sebesar itu menurut Cak Alul (Sudjiwo Tedjo) cukup untuk memberangkatkannya ke Singapura. Dia berjanji akan membantu mencari sang ibu. Sementara itu, di sekolah Arief
ibarat permata dari Madura. Dia dikenal sebagai anak yang rajin dan sangat pandai. Pengetahuannya pun bukan sebatas di atas kertas. Arief tahu cara mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Dialah yang mampu memperbaiki truk ayahnya atau menerka sapi mana yang dapat menang di ajang karapan. Kemilau kecerdasan Arief tertangkap jelas oleh Tari Hayat (Revalina
S Temat). Guru fisika itu kagum dengan daya pikir Arief. Muridnya yang satu ini bisa menjelaskan fenomena fisika yang tak terjangkau oleh nalar kawan sekelasnya. Tari menyemangati Arief untuk mengikuti seleksi olimpiade sains. Kebetulan, lokasi penyelenggaraan berada di negara yang sangat ingin Arief kunjungi. Kesempatan berangkat ke Singapura tak disia-siakannya. Padahal, sebelumnya, ia sudah berkalikali menolak menjajal seleksi kompetisi bergengsi itu. Demi impiannya, Arief membulat-
Sebuah Kematian
di Tengah Dunia Ramai
53
TVRI 05.00 Hikmah Pagi 08.00 Budi dan Kerti 09.00 Monitor Olahraga 10.00 Rumah Publik 11.00 Salam dari Desa 13.30 Pelangi Desa 14.00 Siaran Pendidikan 16.00 Kabar dari Senayan 20.30 Musik Perang Bintang 22.00 APC Ambassador Press Club 23.30 English News Service
kan tekad untuk berangkat ke Jakarta, menuju lokasi seleksi. Di sanalah, ia berjumpa Tio Yohanes (Ferry Salim). Di Jakarta, Arief tinggal bersama peserta seleksi olimpiade sains lainnya di Asrama Fusi. Tidak hanya belajar, di asrama tersebut Arief juga mendapatkan sahabat-sahabat baru. Di situ, ia juga menemukan kawan yang tak menyukainya. Seperti permata yang belum terasah, kecemerlangan Arief pudar di Jakarta. Nilainya selalu di bawah teman seasrama. Kenyataan itu membuatnya gundah. Arief terdorong untuk kabur dari Asrama Fusi. Namun, Tio dan para sahabat berhasil mengembalikan kepercayaan dirinya. Itulah garis besar film Semesta Mendukung. Film yang disutradarai oleh John de Rantau ini terinspirasi dari kisah kegemilangan putra-putri Indonesia yang mampu mengangkat nama bangsa di kancah persaingan internasional lewat olimpiade sains. Untuk membuat jalan cerita menjadi semakin dekat dengan kenyataan, John de Rantau menghadirkan sejumlah tradisi khas Madura yang menjadi setting film yang diluncurkan pada Sabtu (15/10) lalu. Seperti, karapan sapi, garam, dan tempat tidur ala Madura. Lantas, kebiasaan penduduk setempat juga diangkat ke dalam cerita. Salah satunya dengan menggambarkan pilihan ibu Arief yang merantau sebagai TKI di Singapura demi memperbaiki kehidupan keluarganya.
Aku tertegun mendengar jawaban Putri yang mengingatkanku ke masa lalu, saat aku merengek mau mengambil anak pungut tapi almarhum suamiku tak setuju. Takut kalau anak itu tak baik keturunannya, berpenyakit gila atau malah idiot. Tapi, tetap merengek untuk mengambil anak pungut, untuk teman kalau mas sedang kerja, rasanya sepi sekali ditinggal sendiri seharian tanpa kehadirannya, karena sering sekali dia pulang dari proyek sudah malam dan aku sering menantikannya tertidur di sofa ruang tengah, aku terbangun dengan kecupannya dan menggendongku ke kamar karena aku telah terlelap hampir tak mampu membuka mata lagi. Dan ketika kami sudah mengambil Putra dan Putri, ternyata dia, almarhum, malah lebih menikmatinya. Dia tak lagi pulang terlalu malam dan bila datang bukan aku lagi yang dipeluk, tapi Putri dan Putra yang selalu cang-
RCTI 04.30 Seputar Indonesia Pagi 06.00 Go Spot 07.45 Dahsyat 12.00 Seputar Indonesia Siang 12.30 Sinema Siang 14.30 Cek & Ricek 15.30 Top 5 16.30 Seputar Indonesia 17.00 Silet 18.00 Sinetron: Dewa 21.00 Sinetron: Anugerah 23.00 Mega Sinema SCTV 04.00 Liputan 6 Pagi 05.30 Kata Ustadz Solmed 06.00 Was Was 07.00 Musik: Inbox 09.00 Halo Selebriti 12.00 Liputan 6 Siang 17.00 Liputan 6 Petang 17.30 Musik: Satu Jam Istimewa 19.30 Sinetron: Kupinang Kau dengan Bismillah 21.00 FTV Utama 21.30 Telekuis Polling SCTV Awards MNC TV 04.30 Siraman Qalbu 06.30 Sports Mania 07.00 Disney Club 09.00 Cerita Pagi 11.00 Sidik 12.00 Layar Kemilau 13.30 Cerita Siang 16.00 Aksi Juara 16.30 Zona Juara 18.00 Animasi Spesal 20.00 Aishiteru 21.00 Kesucian Cinta INDOSIAR 05.00 Mamah & Aa 06.00 Fokus Pagi 07.33 FTV Pagi 09.30 Hitzteria 12.00 My Fair Lady 13.30 Bread, Love and Dreams 15.00 KISS Sore 16.00 Queen Of Reversal 18.00 Journey To The West 19.00 Khadijah dan Khalifah 21.00 2 Dewi 22.00 Mega Asia
METRO TV 04.30 Metro Pagi 08.05 8 Eleven Show 13.05 Inovator 13.30 Jakarta - Jakarta 14.30 Metro Sore 15.05 Bisnis Hari Ini 16.05 Discover Indonesia 20.30 Journalist On Duty 21.30 Otoblitz 22.05 Mata Najwa 23.05 Metro Realitas 23.30 Metro Sports GLOBAL TV 05.00 Dora The Explorer 08.00 Naruto 09.30 Obsesi 10.30 Abdel dan Temon 13.00 Main Kata 14.00 Petualangan Panji 15.30 Berita Global 16.00 Top Banget 17.00 Penguin of Madagascar 20.00 Deep Rising 23.00 Krocodylus ANTV 05.00 Fenomania 06.30 Mamah Dedeh 07.30 Woow...! 08.30 Documenter 09.00 Sinema Pagi 12.00 Musik: KLIK! 13.00 Sinema Siang 15.00 Mantap 16.30 Fenomania 18.00 Pusbukers 19.00 Super Deal 2 Milyar 00.30 Topik Malam TRANS TV 05.30 Islam Itu Indah 07.30 Ranking 1 08.30 Musik: Derings 10.30 Ibu 11.00 Insert 12.00 Reportase Siang 15.00 Keluarga Minus 16.00 Happy Family 17.00 Reportase Sore 17.30 Insert 20.00 Dering Prime Time 21.00 Bioskop Trans TV 23.00 Kakek-kakek Narsis TRANS 7 07.30 Selebrita Pagi 08.00 Wara Wiri 08.45 Rahasia Sunnah 09.15 Ups Salah 10.45 Warna 12.00 Selebrita Siang 13.00 Laptop Si Unyil 14.00 Dunia Air 15.00 Ayo Menyanyi 16.30 Redaksi Sore 17.00 Jejak Petualang 18.05 Hitam Putih 20.00 Opera Van Java 22.00 Bukan Empat Mata 23.45 Dua Dunia JAK TV 04.30 Silaturahim 05.00 Kalam 06.00 Medika Natura 08.00 Medika Natura 09.00 Lejel Home Shopping 16.00 Medika Natura 18.30 Tausiah On The Street 19.00 Jakarta Petang (live) 20.00 Apa Kata Dunia 21.00 B-Jak 22.00 Jakarta Malam (live) 23.00 Solusi Hati 23.30 Bukan Sekadar Obrolan Malam
■ c16 ed: reiny dwinanda
gung dan malu-malu kalau dipeluk suamiku. Tapi, mas selalu mengajaknya bicara sambil membuka sepatu dan pakaiannya. Dan selama itu anak dua itu disuruhnya membawa sepatunya ke tempat sepatu dan Putra disuruh menaruh baju bekas kerja hari itu yang berbau debu dan keringat ke tempat cucian yang akan dicuci esok. Jadi, mereka merasa dekat dan nyaman berada lama-lama bersamanya. Dampai akhirnya, kalau mas sudah ganti pakaian, bertiga mereka bergandengan ke ruang makan yang telah rapi aku persiapkan. Sambil mengawasiku, mas selalu mengatakan dengan tegas: ‘’Bu, kau jangan mengerjakan persiapan meja makan ini sendiri. Ajak Putri membantumu. Jadi, nanti kalau sudah besar bisa jadi ibu rumah tangga yang serba bisa sepertimu.’’ ‘’Ya, ini tadi juga Putri yang mengatur mejanya dan menyiapkan minumnya. Lihat itu gelasmu
kan tak tertukar dengan gelasku? Pinter kan dia, si manis yang senang kerja di dapur, memotong sayuran dan bahkan mengaduk sayur sop, sayur asem ya Put? Malah sudah mulai hafal bumbubunya ya, sayang...’’ Menggelendot ke paha mas dan minta duduk dekat mas, jadi aku menggeser. Putra duduk di sebelahku dengan tegap. Dia selalu menyendokkan nasi ke piring ayahnya lalu ke piringku, baru dia mengambilkan untuk putri dan baru untuk dirinya sendiri. Ingatan diri Putri saat kecil membuatku merasa percaya bahwa dia akan menjadi istri yang baik dan suka di dapur walau dia bersekolah tinggi. Mungkin karena lama di luar negeri, jadi dia lebih canggih dalam hal kerja rumah maupun kerja di luar rumah, maksudku, membantu orang punya gawe, perhelatan, maksudku. Kalau Putra, jika sedang mau ya dia baik dan mau membantu. Tapi, jika sedang tak cocok dengan
suasana hatinya, ya diam saja, tak mau mengulurkan tangannya untuk sedikit mengerjakan apa agar pantas dilihat orang. Dia tak peduli dengan pandangan orang, yang penting dia tak mengganggu orang lain. Berdiri saja memandangi orang lain sibuk mengerjakan segalanya, sampai sering Putri menegurnya: ‘’Mas, ayo lah bantu –bantu masak. Cuma melihat saja, apa enggak malu? Semua pada sibuk begini, Mas jadi mandor.’’ ‘’Ya aku memang sedang segan kerja, jadi aku wakilkan saja pada adikku yang senang jadi pekerja dan aku lebih senang jadi mandor.’’
Bersambung
csr
REPUBLIKA RABU, 19 OKTOBER 2011 ANTARA
28
:: sosialita ::
Dulux Lakukan Pengecatan Panti Asuhan
Oleh Desy Susilawati
Membuat CSR Efektif Melawan Miskin
WIHDAN HIDAYAT
Penanggulangan kemiskinan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. ngka kemiskinan di Indonesia saat ini masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan dari 230 juta penduduk, sekitar 30,2 juta masuk dalam golongan miskin. Mereka sebagian besar berada di Pulau Jawa. Namun yang paling miskin adalah Papua dan Papua Barat. Walaupun masih tergolong tinggi, jika dibandingkan dengan tahun–tahun sebelumnya, angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Masih berdasarkan data BPS, pada 2006 angka kemiskinan sekitar 39,30 juta jiwa. Angka ini turun menjadi 37,17 juta pada 2007 dan 34,96 juta jiwa pada 2008. Sedangkan pada 2009 turun menjadi 32,53 jiwa dan 2010 sekitar 31,02 juta jiwa. Penurunan angka kemiskinan ini karena adanya upaya dari pemerintah dan sektor swasta. Upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2010, adalah dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan pendapatan masyarakat, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Budi Santoso, menjelaskan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah dibagi dalam tiga klaster. Pertama, kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. “Klaster satu ini programnya antara lain raskin, BOS, BLT, Jamkesmas,” ujarnya disela-sela acara seminar The Real CSR yang diselenggarakan Republika, di Jakarta, pekan lalu. Klaster dua, lanjut Budi, kelompok program penanggulangan kemiskinan berba-
A
Dalam rangka hari jadinya yang ke40, PT ICI Paints Indonesia selaku produsen cat merek Dulux, menyelenggarakan program Lets Colour Week, pekan lalu. Salah satu kegiatannya adalah pengecatan gedung panti asuhan Miftahul Huda, Kranggan, Bekasi. Let’s Colour Week merupakan kegiatan berkesinambungan dan wujud totalitas perusahaan dalam memberikan warna bagi ruang lingkup kehidupan internal karyawan dan eksternal. Presiden Direktur PT ICI Paints Indonesia, Jerry Goei, mengatakan kegiatan pengecatan panti asuhan merupakan bagian dari kampanye Let’s Colour Week Project di seluruh dunia. Melalui program ini pihaknya ingin berbagi warna dan keceriaan dengan berbagai kegiatan sosial, termasuk pengecatan panti asuhan. Pihaknya juga berharap pengetahuan mengenai warna anak-anak penghuni panti asuhan akan semakin bertambah melalui edukasi inspiratif yang diberikan tenaga ahli Dulux. Pihaknya juga memfasilitasi pohon-pohon kreativitas yang terlukis di dinding yang dibuat agar anakanak bebas mengekspresikan cita-cita mereka dengan ramai-ramai menggantungkan mimpi dan cita-citanya pada bingkau daun pohon lukisan tersebut.“Kami berharap anak-anak dapat terinspirasi dan termotivasi untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka menjadi kenyataan,” kata Jerry. Dijelaskan, selain mengecat panti asuhan, serangkaian kegiatan dihadirkan untuk memberikan lebih banyak variasi kreativitas berbeda bagi anakanak panti asuhan melalui permainan yang menghibur dan perlombaan menggambar. Menurut Jerry, aktivitas tersebut akan mampu meningkatkan dan menumbuhkan kepercayaan diri anak-anak yang perlu dibina dalam masa pertumbuhannya.”Selain ke eksternal, kami juga mengadakan kegiatan internal. Dalam hal ini karyawan bebas berekspresi melalui jejaring sosial dengan You Tweet You Eat dan di depan kamera melalui Capturing Your Style,” terang Jerry. Para karyawan, lanjutnya, juga bebas mendekorasi ruang kerja mereka dengan beragam warna-warni yang segar dan menarik. n anjar fahmiarto
Acer Jaring Guru Inovatif
sis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin guna terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dan klaster ketiga, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Klaster ketiga ini dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Seiring dengan perkembangan zaman, program penanggulangan kemiskinan bertambah satu klaster lagi. Yakni, peningkatan dan perluasan program-program prorakyat. “Ada enam program di dalamnya. Yaitu program rumah sangat murah, kendaraan angkutan umum murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, serta program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan,” papar Budi.
Dunia usaha Menurut Budi, selain pemerintah, dunia usaha juga bisa membantu mengurangi
angka kemiskinan dengan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Bidang kemitraan CSR untuk penanggulangan kemiskinan adalah dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, seperti pengembangan pasar bagi produk usaha masyarakat miskin. Juga dengan peningkatan akses pada sumber daya kapital, informasi dan pendidikan, yakni community trust fund, bantuan pendidikan, dan one computer one school. “Selain itu bidang CSR yang bisa digarap adalah dengan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin, penanganan kelompok rentan misalnya anak-anak, kaum perempuan, lansia, penyandang cacat, pengungsi, serta komunitas adat. Juga peningkatan kualitas SDM dan kemampuan masyarakat miskin,” jelas Budi. Senada, Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas), Ceppie K Sumadilaga, mengatakan upaya memperbaiki tingkat kehidupan bagi keluarga miskin tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun didorong peran aktif masyarakat dan kerja sama dengan perusahaan swasta dan
BUMN dalam kerangka tanggungjawab sosial dunia usaha. “CSR dunia usaha harus match membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan,” ujarnya. Menurut Ceppie, penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat. Salah satu langkah konkret dan mendasar yang harus segera dilaksanakan agar CSR dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin adalah pembagian peran. Ini harus merupakan kesepakatan bersama, semua pihak dilibatkan sesuai dengan peran masing-masing, keterlibatan dapat dalam bentuk pemikiran, tenaga, dana dan lainnya. “Pembagian peran dapat dilakukan dalam tahapan perencanaan, impelementasi, monitoring, dan evaluasi,” tambah Ceppie. Agenda selanjutnya, tuturnya, membuat action plan bersama stakeholders lengkap dengan pembagian perannya. Kemudian mengimplementasikan action plan tersebut di salah satu lokasi yang disepakati bersama untuk dilakukan proses pemberdayaan masyatakat (pilot action).
Pabrikan elektronik, Acer, menjaring para pendidik yang inovatif. Caranya dengan memberikan berbagai bentuk pelatihan dan seminar yang bertujuan membekali para guru tentang Internet dan komputer untuk kegiatan belajarmengajar melalui program penghargaan Acer Guru Era Baru (Guraru) 2011. “Acer terus berkomitmen untuk meningkatkan penetrasi dan literasi TI di Indonesia, terutama di kalangan tenaga pendidik melalui program penghargaan Guraru 2011. Tahun ini kami kembali mencari potensi pendidik inovatif memanfaatkan teknologi TI dan informasi global dalam proses belajar-mengajar di kelas yang memberikan manfaat signifikan untuk sektor pendidikan,” ujar Marketing Director Acer Group Indonesia, Daniel Rustandi, beberapa waktu lalu. Menurut Daniel, pihakanya terbuka untuk bekerja sama dengan pihak manapun yang memiliki visi misi yang sama. Saat ini pihaknya berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia ( IGI) yang merupakan titik tolak penting kerangka peningkatan pemahaman penggunaan teknologi secara bijak dan tepat. Sekjen IGI, Mohammad Ihsan, menambahkan sudah saatnya para guru di Indonesia semakin sadar pentingnya kehadiran teknologi informasi dalam kegiatan belajarmengajar. n desy susilawati ed: anjar fahmiarto
n ed: anjar fahmiarto
:: kinerja :: DOKUMENTASI BSMI
Beasiswa untuk Pelajar Palestina etelah berhasil menyekolahkan dua dokter asal Gaza, Palestina, dalam program beasiswa pendidikan dokter spesialis di Indonesia tahun lalu, Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) kembali mendatangkan dua warga Gaza lulusan Aliyah (sekolah menengah atas) sebagai penerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan dokter umum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pekan lalu. Keduanya adalah Mohammed Shabat (19) dan Abdelrahman Elnweiri (19). “Keduanya akan memulai pendidikannya pada akhir Oktober ini dengan memasuki kelas Bahasa Indonesia selama enam bulan. Lalu dilanjutkan dengan matrikulasi dan selanjutnya perkuliahan umum,” kata Ketua Umum BSMI, Muhammad Djazuli Ambari SKM MSi. Ia menambahkan, program beasiswa
S
untuk warga Palestina ini telah lama menjadi konsen BSMI dalam misi kemanusiaan yang melintas batas sekat negara dan bangsa di dunia dengan identitas bendera Indonesia dan lambang Bulan Sabit Merah. Pada 2006 lalu, BSMI menuju Libanon untuk membantu memberikan pertolongan medis dan bantuan ambulans kepada pengungsi Palestina paska krisis Israel dengan Libanon di kawasan perbatasan kedua negara. Pada 2009, BSMI berhasil menembus perbatasan Gaza saat terjadi gencatan senjata paska perang dua pekan yang menewaskan dua ribu penduduk sipil Gaza. “Pertengahan 2010, BSMI menggelar operasi bedah untuk korban, trauma healing, dan pelayanan kesehatan, serta bantuan alatalat kesehatan dan ambulans,” tutur Djazuli. Dari pengalaman tersebut, kata Djazuli, BSMI memfokuskan bantuan kepada rakyat
Palestina dengan membangun sumber daya manusia (capacity building) dan bukan membangun yang bersifat fisik. Hal ini dilatarbelakangi oleh tenaga medis profesional yang minim di sejumlah fasilitas kesehatan dan ketiadaan tenaga kesehatan yang dihasilkan dari institusi pendidikan kesehatan atau medis di Gaza “Bentuk capacity building yang dilakukan oleh BSMI tersebut adalah program beasiswa kepada rakyat Palestina yang berada di Gaza,” ujar Djazuli. Dijelaskan, beasiswa ini dikhususkan untuk membantu mencetak tenaga medis dengan memfasilitasi studi di berbagai perguruan tinggi kedokteran di Indonesia. Penjemputan para kandidat penerima beasiswa dilakukan bersamaan kepulangan tim kemanusiaan di awal Agustus 2010 dengan membawa dua dokter yang saat ini telah
menjalani pendidikan dokter spesialis di UI (neurologi) dan UGM (Anestesi). “Program beasiswa ini merupakan bantuan dari para donatur dan dukungan masyarakat Indonesia kepada BSMI. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih atas bantuan dan dukungannya,” terang Jazuli.
BSMI, paparnya, masih memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi mendukung program beasiswa tersebut. Untuk informasi dan dukungan terkait program beasiswa Palestina bisa menghubungi Call Center 08212233-7549. n irwan kelana ed: anjar fahmiarto
