REPUBLIK INDONESIA
PERNYAT AAN KEHENDAK ANT ARA KEMENTERIAN KELAUT AN DAN PERI KANAN REPUBLIK IN:DONESIA DAN KEMENTERIAN PEREKONOMIAN BELANDA TENT A NG PROMOSI SERTIFIKASI ELEKTRONIK SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS E-CERTIF/CATION)
UNTUK IKAN DAN PRODUK PERIKANAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Perekonomian Keraj aan Belanda, yang selanjutnya secara tungga l disebut "Penandatangan" dan bersama-sama disebut "Para Penandatangan";
MEMPERTIMBANGKAN keinginan bersama yang sudah ada untuk melakukan kerja sama yang bersahabat dan meningkatkan hubungan di antara Para Penandatangan;
MERUJUK pada Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Perekonomian Belanda tentang Kerja Sama Kelautan dan Perikanan yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 23 November 2016;
MENGAKUI bahwa SPS e-certification mengakui pertukaran elektronik informasi tentang kualitas. keamanan . status kesehatan , dan rincian pengiriman ikan dan produk perikanan antara Otoritas yang Berwenang kedua negara setara dengan
sertifikat berbasis kertas, dan sertifikat elektronik akan dapat menggantikan sertifikat berbasis kertas di masa yang aka ni datang;
MENYADARI
bahwa
penggunaan
SPS
e-certification
akan
meningkatkan
keamanan sertifikat dan merupakan satu langkah yang efektif melawan sertifikat palsu guna menjamin kebers ihan, keamanan , dan status kesehatan ikan dan produk perikanan yang diperdagangkan antara kedua negara dan menyediakan tanggal seketika untuk memfasilitasi izin masuk;
BERDASARKAN PADA hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di masing-masing negara;
Telah mencapai pengertian bahwa Para Penandatangan berkehendak untuk meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan sebagai berikut :
1. Memulai satu proyek percontohan SPS e-certification ikan dan produk perikanan
berdasarkan
standar
internasional,
di
bidang
yang
diperdagangkan kedua negara; 2. Pertukaran langsung sertifikat elektronik Sanitary and Phyla-Sanitary (SPS) antara Otoritas yang Berwenang Para Penandatangan dan bertanggung jawab untuk mencegah akses tidak sah terhadap data sertifikat yang dipertukarkan; 3. Mengimplementasikan rekomendasi Badan Pusat Fasilitasi Perdagangan dan Bisnis Elektronik Perserikatan Bangsa Bangsa (UNCEFACT) tentang Bukti Digital untuk mengantisipasi sertifikasi berbasis bukan kertas;
4. Bersama-sam a mempromosikan fasil itasi digital perdagangan ikan dan produk perikanan; 5. Masing-masing Penandatangan bertanggung jawab atas dana untuk mengembangkan SPS e-certification.
Para Penandatangan akan melakukan implementasi Pernyataan Kehendak ini melalui suatu Pengaturan Pelaksanaan yang disepakati Para Penandatangan.
Ditandatangani di Jakarta pada tanggal ..... November tahun 2016, dalam rangkap dua asli, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki nilai otentik yang sama.
UNTUK KEMENTERIAN KELAUTAN
UNTUK KEMENTERIAN
DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
SUSI PUDJIASTUTI
Menteri Kelautan dan Perikanan
IANNE PLOUMEN
rdagangan Luar Negeri ma Pembangunan atas enteri Pertanian
REPUBUK INDONESIA
LETTER OF INTENT BETWEEN THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS OF THE NETHERLANDS ON PROMOTION OF SANITARY AND PHYTO-SANITARY ELECTRONIC CERTIFICATION (S PS E-CERTIFICATION) FOR FISH AND FISHERIES PRODUCTS
The Ministry of Marine Affairs nnd Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Economic Affairs of the Netherlands, hereinafter individually referred to as "The Signatory" and jointly referred to as "The Signatories";
CONSIDERING the existing common desire on friendly cooperation and enhanced
relations between The Signatories;
REFERRING to the Memorandum of Understanding between the Ministry of
Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Economic Affairs of the Netherlands on Marine Affairs and Fisheries Cooperation signed in Jakarta on November 23rd, 2016;
RECOGNIZING that SPS e-certification recognizes electronic exchange of
information about quality, safety, health status, and consignment details of fish and fishery products between the Competent Authorities of the two countries is equal to
paper based certification, and electronic certificate will preferably replace the paper certificate in the future;
REALIZIN G that the use of SPS e-certification will greatly enhance the security of
certification and be an effective measure against counterfeit certificates to ensure the hygiene, safety, and health status of trade in fish and fisheries products between the two countries and provide real-time date to facilitate the entry clearance;
PURSUANT TO the prevailing laws and regulations in the respective countries;
Have reached the understanding that The Signatories intent to enhance a mutual beneficial cooperation through the following:
1. Start a pilot project for SPS e-certification of fish and fisheries products based on international standards, within area traded between the two countries ; 2. Exchange Sanitary and Phyto-Sanitary (SPS) electronic certificates directly between
the
Competent Authorities
of The
Signatories
and
take
responsibil ity to prevent unauthorized access to the certification data exchanged; 3. Implement the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UNCEFACT) recommendation on Digital Evidence in anticipation to paperless certification; 4. Jointly promote the digital faci litation of trade in fish and fisheries products; 5. Every party can take care of their financial responsibilities to achieve SPS ecertification.
The Signatories will pursue the implementation of this Letter of Intent through an Implementing Arrangement as may be agreed by The Signatories.
Signed at Jakarta on ..... day of November in the year of 2016, in duplicate, in the
Indonesian and English languages, all texts being equally authentic.
FOR THE MINISTRY OF MARINE
FOR THE MINISTRY OF ECONOMIC
AFFFAIRS AND FISHERIES OF
AFFAIRS OF THE NETHERLANDS
THE REPUBLIC OF INOONESIA
SUSI PUOJIASTUTI Minister for Marine Affa irs and Fisheries
!ANNE PLOUMEN for Foreign Trade and Development Cooperation on behalf of the Minister for Agriculture
