RELASI BAHASA, KUASA, DAN IDEOLOGI TOKOH DI MEDIA (Analisis Wacana Kritis Isu Korupsi dalam Pemberitaan Dahlan Iskan Melawan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Koran Tempo)
Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.i)
Oleh: JAFFRY PRABU PRAKOSO NIM: 109051100064
KONSENTRASI JURNALISTIK JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014 M/1435H
Nama : Jaffry Prabu Prakoso NIM : 109051100064
ABSTRAK Media massa berfungsi sebagai penyebar informasi. Oleh karena itu berita yang disampaikan kepada khalayak umum harus jelas tanpa ada penyimpangan arti. Koran Tempo yang mengikuti kasus ini kurang memberi tahu kepada pembaca dari awal kasus saat Dahlan Iskan mangkir dari pemanggilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan malah mementingkan acara lain. Setelah menemukan kerugian Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 37 triliun, DPR memanggil Dahlan Iskan sebagai orang yang pernah memimpin perusahaan tersebut untuk menjelaskannya. Beberapa kali tidak datang, DPR mengancam akan memanggil paksa Dahlan. Perseteruan Dahlan dengan DPR menjadi semakin rumit saat Dahlan melontarkan pernyataan akan membongkar anggota DPR yang suka memeras Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Koran Tempo merupakan salah satu surat kabar yang gencar memberitakan masalah ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncul pertanyaan mayor, bagaimana relasi bahasa, kuasa, dan ideologi tokoh yang digunakan Koran Tempo? Dari situ, muncul pertanyaan minor, Bagaimanakah wacana teks, produksi teks, dan praktik sosial budaya pada pemberitaan Dahlan Iskan melawan anggota DPR di Koran Tempo? Dan bagaimana penggambaran media massa terhadap pemberitaan Dahlan Iskan melawan anggota DPR di Koran Tempo? Metodologi penelitian ini mengunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatf. Paradigma kritis melihat bahasa sebagai alat untuk memahami realitas objektif yang tersembunyi melalui wacana. Metode penelitiannya menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Fairclough melakukan analisis berdasarkan tiga dimensi, yaitu analisis teks, analisis produksi dan konsumsi teks, dan analisis sosial budaya. (Norman Fairclough, 1995; 98). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ekonomi politik Vincent Mosco dengan konsep spasialisasi, komodifikasi, dan strukturasi. (Vincent Mosco, 1996; 138). Hal tersebut bermaksud agar mengetahui ideologi yang digunakan Koran Tempo dalam memberitakan perseteruan Dahlan Iskan dengan anggota DPR. Menganalisis kasus permasalahan Dahlan Iskan dengan anggota DPR di Koran Tempo, pada akhirnya menunjukkan keberpihakan media pada suatu isu. Keberpihakan ini bisa dilihat dari sisi berita yang ditulis wartawam, saat rapat redaksi, dan juga kondisi sosial budaya yang ada. Dengan meneliti kasus ini, terlihat adanya kedekatan Koran Tempo dengan Dahlan Iskan. Publik akhirnya dibuat percaya dengan tindakan Dahlan Iskan meski membuat PLN rugi hingga Rp 37 triliun merupakan tindakan yang tepat dan DPR tetap menjadi orang jahat dilihat dari berita yang terbit. Keyword: Dahlan Iskan, anggota DPR, PLN, BUMN, Korupsi. i
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada ALLAH SWT Tuhan semesta alam, atas limpahan karunia dan rida-Nya yang tidak pernah putus memberikan nikmat dan berkah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah SAW yang membawa umatnya dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Setelah berjuang beberapa bulan mengerjakan penelitian ini, peneliti tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu menyelesaikan dalam penyusunan penelitian ini. Orang-orang tersebut yaitu: 1. Orangtua tercinta, Jawaher dan Ferry Agung Budi Prakoso yang selalu percaya bahwa anaknya pasti akan menyelesaikan pendidikannya walaupun terkadang suka cemas menanyakan kapan akan lulus. 2. Rubiyanah yang menjadi Ketua Konsentrasi Jurnalistik, Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Nyata, dan juga teman cerita peneliti. 3. Ade Rina Farida selaku Sekretaris Konsentrasi Jurnalistik yang selalu mendukung dan memberi banyak kemudahan dalam menyelesaikan kuliah. 4. Dosen Pembimbing, Fita Fathurrokhmah yang telah banyak membimbing dan sabar menghadapi peneliti selama menyusun penelitian. 5. Adik tersayang, Arsy Rara Yudhistira yang menjadi teman berantem peneliti dari kecil.
ii
6. Remaja Masjid at-Taqwa (REMATA) Pakujaya Permai dengan pintu yang selalu terbuka untuk peneliti. REMATA juga menjadi tempat peneliti berbagi pengetahuan dasar-dasar Islam yang didapat dibangku kuliah. 7. LPM INSTITUT wadah peneliti mengeksplorasi ilmu jurnalistik yang didapat selama kuliah. Untuk teman-teman seperjuangan di INSTITUT Muhammad Umar, Makhruzi Rahman, Kiki Achmad Rizqi, Rahmat Kamaruddin, Aditia Purnomo, Ema Fitriyani, Aam Mariyamah, Aditya Widya Putri, Aprilia Hariani, Muji Hastuti, Rahayu Oktaviani, Trisna Wulandari dan juga untuk senior dan junior yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 8. Koran Tempo yang dengan senang hati menjadi subjek peneliti dan Yogi karena sudah mau membantu walaupun kerjaannya sebagai sekertaris redaksi terganggu. 9. Keluarga besar Karate UIN Jakarta. 10. Teman-teman diskusi, bercanda, dan segalanya di Konsentrasi Jurnalistik B 2009 (Ilham Adiansyah, Hilman Fauzi, Ali Mansur, Khaerunuzulla, Sigit Lincah Hadmadi, Dewi Febrianti, M Fikri Halim, Bobby Alexander, Abdurrachman, Satria Loka, Angga Bima, Yusuf Gandang P, Abdul Aziz, Putri Nurazizah, Mekar Ayu L, Putri Buana T D, Devit Rubianto, Samsul Arifin, Arintika, Fauziah Mursid, Adjri Septiani, Hilda Savitri, Ima Rahmawati, Dewi Rifqina, Turi Miasih, Andini Apriliana, Marisha Arianti A, Devi Cahyo P, Nur Fitriyani, Hafsa Tia A, Lindawati, Puti Hasanatu S), juga yang sudah gugur (Rian, Opang, Riski “cimeng”, Lulu, Akmal, Degam), dan seluruh teman sekelas termasuk Jurnalistik A.
iii
11. Dahlia, Syarifudin, Anton Purwanto, Rachmat Baihaky. Mereka orang-orang berjasa yang telah membuat peneliti merasakan betapa indahnya hidup. 12. Kerabat Kerja Boomart (Ilham, Hilman, Sigit, Ali, Jauhari, Nunu) meski hingga sekarang proyeknya belum kunjung tembus. 13. Personil Kuliah Kerja Nyata Amoral (Adiansyah, Fauzi, Dwi Cahyo N, Azis, M Imam Baihaqi, Hasan al Kaslan, Ibnu Affan, Iswahyudi, Arif Priyadi dan para wanitanya yang tidak akan peneliti sebutkan. 14. Teman jalan-jalan santai bareng, Ilham, Hilman, Ali, Bima, Ima, Turi, Putri, Dewi yang sudah mau diajak ngegembel bareng. 15. Teman satu kosan, Bubung, Didin, Oji, Polem, Ali, Nunu, Adiansyah walaupun peneliti cuma numpang 16. Para penemu barang-barang elektronik yang bersusah payah menciptakan penemuan penting. Akhirnya peneliti hanya mampu mengucapkan terimakasih dan semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka. Peneliti mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan dalam penelitian karya ilmiah ini. Peneliti hanya makhluk biasa yang selalu salah dan mencoba untuk melakukan yang terbaik. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk para pembaca, Aamiin. Jakarta, 28 Desember 2013
Jaffry Prabu Prakoso Nim: 109051100064
iv
DAFTAR ISI
ABSTRAK .......................................................................................................... i KATA PENGANTAR ........................................................................................ ii DAFTAR ISI ...................................................................................................... v DAFTAR TABEL ............................................................................................. vi DAFTAR GAMBAR....................................................................................... viii DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... ix BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1 B. Identifikasi, Batasan, dan Rumusan Masalah ................................ 4 C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 5 D. Manfaat Penelitian ....................................................................... 6 1. Manfaat Teoritis ....................................................................... 6 2. Manfaat Praktis ........................................................................ 6 E. Metodologi Penelitian .................................................................. 6 1. Paradigma Penelitian ................................................................ 6 2. Pendekatan Penelitian............................................................... 7 3. Metode Penelitian .................................................................... 7 4. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 8 5. Teknik Analisis Data ................................................................ 9 6. Subjek dan Objek Penelitian ................................................... 10 7. Waktu dan Tempat Penelitian ................................................. 10 F. Tinjauan Pustaka ........................................................................ 11 G. Sistematika Penelitian ................................................................ 12
BAB II
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL A. Landasan Teori .......................................................................... 14 1. Ekonomi Politik Vincent Mosco ............................................. 14 2. Analisi Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki ........ 18 3. Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) Norman Fairclough ................................................................................... 25 B. Kerangka Konsep ....................................................................... 31
BAB III
PROFIL DAN GAMBARAN UMUM A. Sejarah Perkembangan Tempo ................................................... 35 B. Profil Dahlan Iskan .................................................................... 38
BAB IV
TEMUAN DAN ANALISIS DATA A. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough isu korupsi Dahlan Iskan melawan anggota DPR. ...................................................... 42 1. Analisis level teks .................................................................. 42 2. Analisis praktik wacana .......................................................... 72 v
3. Analisis sosial budaya ............................................................ 77 B. Analisis relasi kuasa dan ideologi media isu kasus korupsi Dahlan Iskan melawan anggota DPR....................................................... 81 1. Komodifikasi ......................................................................... 81 2. Spasialisasi............................................................................. 84 3. Strukturasi.............................................................................. 88 BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ................................................................................ 92 B. Saran .......................................................................................... 94
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 95 LAMPIRAN ..................................................................................................... 97
vi
DAFTAR TABEL Tabel 1 Analisis framing metode Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki ... 23 Tabel 2 Analisis Wacana Kritis metode Norman Fairclough ........................ 27 Tabel 3 Judul Berita ........................................................................................ 42
vii
DAFTAR GAMBAR
1. Halaman muka Koran Tempo dengan judul Ungkap Pemalak BUMN; Dahlan Percaya Diri ke DPR ............................................................................ 47 2. Gambar ilustrasi berita Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai Keputusan Dahlan Tepat .................................................................................. 57 3. Berita foto DPR Serang Balik Dahlan Iskan .............................................. 72
viii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5
Surat Keterangan Permohonan Penelitian/ Wawancara Surat Keterangan Penelitian Wawancara Pribadi dengan Redaktur Pelaksana Koran Tempo Dokumentasi peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Tempo Dokumentasi berita DPR melawan Dahlan Iskan
ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Secara umum, media massa yang terdiri atas media cetak, elektronik dan media siber memiliki fungsi yang sama, yaitu menyiarkan informasi.1 Penerbitan pers khususnya surat kabar, hampir semuanya menyediakan kolom atau rubrik untuk berita meski dengan kapasitasnya masing-masing. Ini merupakan perwujudan dari institusi pers sebagai lembaga kontrol sosial. Berita dalam penerbitan pers dapat berasal dari masyarakat luas. Wartawan yang meliput dan menuliskannya maupun manajemen redaksi, kemudian mengkonstruksi beritaberita tersebut.2 Kraus dan Davis mengelompokkan cara media mengkonstruksikan realitas politik ke dalam lima (5) cara, yaitu: pencitraan, pembuatan realitas komunikasi, penganugerahan status, pembuatan peristiwa buatan, dan agenda setting. Menurut mereka, kelima cara ini bukan berpengaruh terhadap citra para aktor politik saja tapi juga mempengaruhi perilaku politik para aktor dan khalayak. 3 Pendapat Kraus dan Davis hampir sama dengan Walter Lippmann. Dengan dalilnya yang terkenal, “World outside and pictures in your heads”, Lippmann sebetulnya sudah sejak lama menyadari fungsi media sebagai pembentuk gambaran realitas yang sangat berpengaruh terhadap khalayak. Fungsi media, menurutnya sebagai pembentuk makna. Interpretasi media massa terhadap
1
Asep Saeful Muhtadi, Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktik (Jakarta: Logos, 1999), h. 3. Totok Djuroto, Manajemen Penerbitan Pers, (Bandung: Rosda 2004), h. 67. 3 Sidney Kraus dan Dennis Davis, The Effects of Mass Communication on Political Behavior (The Pennsylvania State University Press, 1978), h. 209-227. 2
1
2
berbagai peristiwa secara radikal dapat mengubah interpretasi orang tentang suatu realitas dan pola tindakan mereka.4 Media massa tidak hidup dalam situasi yang vakum. Segala yang ditampilkan dalam media ditentukan oleh banyak faktor baik eksternal maupun internal. Dalam banyak kasus seperti di Indonesia, sistem politik merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam pemberitaan yang diterbitkan dalam sebuah penerbitan. Sistem politik yang diterapkan oleh sebuah negara juga ikut menentukan mekanisme kerja media massa negara itu. Pada kasus seperti itu, umumnya terjadi pada sistem pemerintahan yang otoriter seperti pada jaman Soeharto. Faktor internal yang mempengaruhi sebuah media adalah faktor kepemilikan. Pemilik media bisa saja mengubah atau menentukan kasus yang akan disuguhkan kepada publik. Hal ini akan menjadi sangat berbahaya jika sang pemilik terjun ke dunia politik. Besar kemungkinan pemberitaan yang ada di medianya akan memberikan porsi besar dan mengikuti perkembangan si pemilik tersebut. Efek kekuasaan terhadap media massa yang terlalu kuat tidak hanya membungkam kontrol sosial media massa sebagai institusi budaya, tetapi juga memiliki efek terhadap kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Sejatinya, fungsi kontrol media massa tidak dapat dibungkam oleh kekuasaan. Media massa harus tetap diberi ruang gerak yang cukup untuk melakukan kontrol sosial atau kritik terhadap korupsi, kolusi, nepotisme, dan berbagai penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa. Kuat atau 4
28.
Walter Lippmann, Opini Umum (terjemahan) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h. 3-
3
lemahnya fungsi sosial kontrol pers sangat ditentukan oleh konsep sistem politik kekuasaan serta pola hubungan negara dan masyarakat. Media massa sebagai sebuah bagian dari ruang publik yang di dalamnya terdapat bahasa dan simbol-simbol diproduksi kemudian disebarluaskan tidak dilihat oleh Gramsci sebagai sebuah alat hegemoni yang bersifat pasif semata. Media massa bersama media massa tandingan membentuk sebuah ruang tempat berlangsungnya perang bahasa atau perang simbol untuk memperebutkan penerimaan publik atas gagasan-gagasan ideologis yang diperjuangkan. Di dalamnya sebuah ide hegemonik mendapatkan tantangannya oleh berbagai hegemoni tandingan lainnya. 5 Dalam upaya memperebutkan penerimaan publik, kekuatan bahasa, dan kekuatan simbol memiliki peran yang sangat penting dalam prinsip hegemonik. Jelas bahwa hiperrealitas media di sini menemukan bentuk baru. Hiperrealitas media dalam wacana media merupakan sebuah distorsi bahasa dan tanda serta nilai-niai yang diproduksi. Distorsi tersebut adalah kepentingan hegemoni dan ideologi, kepentingan politik, maupun ekonomi yang mampu menguasai media melalui hegemoni. 6 Kepentingan-kepentingan bisa dilihat pada kasus Dahlan Iskan melawan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2012. Isu ini menjadi topik yang hangat pada bulan Oktober hingga November 2012. Koran Tempo merupakan salah satu dari media nasional yang intens memberitakan masalah ini. Padahal jika dilihat ke belakang, permulaan kasus ini ketika anggota DPR mendapati Perusahaan Listrik Negara (PLN) rugi hingga mencapai Rp 31 triliun. Lalu 5 6
Ade Mulya, Transformasi Usaha Industri Media Massa (Jakarta: LIPI, 2006), h. 9. Ade, Transformasi Usaha Industri Media Massa, h. 9.
4
anggota DPR meminta orang tertinggi saat itu, Dahlan agar menjelaskan kenapa perusahaan milik negara itu dapat defisit. Akan tetapi panggilan anggota DPR tidak digubris Dahlan Iskan. Dia malah lebih mementingkan acara pertemuan lain di luar kota dengan alasan yang beragam. Anggota DPR pun geram dengan tindakan Dahlan. Hingga panggilan kedua Dahlan juga tidak menghadiri panggilan anggota DPR. Akhirnya mereka mengancam akan memanggil paksa Dahlan Iskan terkait kerugian PLN. Dahlan Iskan pun balik mengancam akan membongkar pemerasan yang suka dilakukan anggota DPR terhadap BUMN. Dari sinilah mulai pertikaian antara Dahlan Iskan dengan DPR RI. Koran Tempo memandang konflik tersebut layak dijadikan berita dan mulai memberikan porsi lebih terhadap kasus ini hingga menjadikannya sebagai headline dan berita utama. Kasus ini menjadi menarik ketika Koran Tempo tidak sekali pun membahas tentang kerugian PLN. Koran Tempo malah seakan-akan membuat Dahlan Iskan sebagai pahlawan dengan membongkar skandal korupsi itu. Jika membahas masalah PLN, Koran Tempo masih memberikan persepsi kepada publik bahwa Dahlan Iskan orang yang tidak bersalah. Dari latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik
meneliti
dengan
judul,
“RELASI
BAHASA,
KUASA,
DAN
IDEOLOGI TOKOH DI MEDIA; Analisis Wacana Kritis Isu Korupsi dalam Pemberitaan Dahlan Iskan Melawan Anggota DPR di Koran Tempo.” B. Identifikasi, Batasan, dan Rumusan Masalah Pada awal pemanggilan anggota DPR kepada Dahlan Iskan terkait kerugian PLN sebesar Rp 37 triliun, Dahlan selalu mangkir. Banyak media massa
5
nasional yang memberitakan masalah ini. Akan tetapi Koran Tempo sama sekali tidak membahas pemanggilan tersebut, bahkan Koran Tempo lebih sering memberitakan perseteruan Dahlan Iskan dengan anggota DPR saat Dahlan melontarkan pernyataan akan memberi tahu pada publik tentang pemerasan yang dilakukan oleh anggota DPR. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik meneliti pemberitaan antara Dahlan Iskan dengan Anggota DPR Agar batasan masalah penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka permasalahan yang dikaji dibatasi terhadap Analisis Wacana Kritis yang akan dianalisis adalah pemberitaan Dahlan Iskan melawan anggota DPR di Koran Tempo dari 30 Oktober hingga 14 November 2012. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimanakah teks, praktik wacana, dan praktik sosial budaya diwacanakan pada pemberitaan Dahlan Iskan melawan anggota DPR di Koran Tempo? 2. Bagaimanakah relasi bahasa, kuasa dan ideologi media terhadap pemberitaan Dahlan Iskan melawan anggota DPR di Koran Tempo? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan batasan dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui teks, praktik wacana, dan praktik sosial budaya diwacanakan pada pemberitaan Dahlan Iskan melawan anggota DPR di Koran Tempo. 2. Untuk mengetahui relasi bahasa, kuasa, dan ideologi media terhadap pemberitaan Dahlan Iskan melawan anggota DPR di Koran Tempo.
6
D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan wacana yang dilakukan oleh media massa tentang gejala sosial yang terjadi di sekitar kita. Peristiwa yang luput dari perhatian dan hilang begitu saja dari pemberitaan yang sebenarnya merupakan salah satu praktik wacana yang dilakukan media massa. 2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi praktisi media massa seperti wartawan, mahasiswa Jurnalistik dan kepada pembaca pada umumnya serta dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. E. Metodologi Penelitian 1. Paradigma Penelitian Lexy J. Moleong yang mengutip pernyataan Bogdan dan Bilken menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan proposisi yang mengarahkan cara berpikir dalam penelitian. 7 Ini memiliki arti bahwa paradigma merupakan salah satu metode atau cara berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian baik itu sebelum maupun sesudah penelitian. Paradigma ini dilakukan supaya peneliti tidak keluar dari jalur cara berpikir penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma kritis. Paradigma kritis memperbaiki paradigma konstruktivisme. Pandangan ini, tidak hanya melihat bahasa sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan untuk melihat maksud-maksud dari wacana tertentu. Paradigma kritis jauh lebih meneliti 7
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda karya, Cetakan kedelapan 1997) h. 30.
7
aspek sosial, sejarah, dan budaya dari wacana tersebut.8 Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui lebih jauh realitas di balik wacana sesungguhnya yang dibentuk Koran Tempo dalam isu korupsi kasus Dahlan melawan anggota DPR. 2. Pendekatan Penelitian Untuk meneliti sebuah masalah, selalu membutuhkan pendekatan dengan tujuan menggapai suatu penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif eksploratif. Penelitian kualitatif sering disebut berlawanan dengan kuantitatif.
Hal
tersebut
dikarenakan
penelitian
kualitatif
memberikan
pemahaman-pemahaman dari apa yang telah ditelah ditemukan di lapangan. Berbeda dengan kuantitatif yang hanya memberikan penjelasan dari hasil temuan lapangan. Maksud eksploratif adalah mencari tahu lebih mendalam tentang suatu kasus. Dari penemuan itu dapat dijadikan suatu hipotesis. Pendekatan ini biasanya membahas keunikan dari kasus tertentu yang secara khusus memiliki arti sangat penting.9 Penelitian kualitatif eksploratif ini digabung dengan Analisis Wacana Kritis metode Norman Fairclough. Fairclough membagi Analisis Wacana Kritis menjadi tiga sisi, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosial budaya. 3. Metode Penelitian Setiap karya ilmiah membutuhkan pembahasan dalam menggunakan metode untuk menganalisis dan membongkar suatu masalah. Metode itu sendiri
8
Eriyanto, Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: LKiS,Cet VII Februari 2009), h. 5-6. 9 J R Raco, Metode Pendekatan Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya (Jakarta: Grasindo, 2010) h. 50.
8
berfungsi sebagai landasan menggabungkan suatu masalah, sehingga suatu masalah dapat diuraikan dan dijelaskan secara jelas dan dapat dipahami. Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy J. Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.10 Penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan Norman Fairclough. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada teks dalam berita yang tercipta berdasarkan proses pada saat ruang produksi, dan penjelasan hubungan antara proses yang tidak sama dan proses sosial. 11 Melalui Analisis Wacana Kritis, kita tidak hanya mengetahui bagaimana isi teks berita, tapi juga pesan itu disampaikan lewat kata, frase, kalimat, metafora macam apa suatu berita disampaikan.12 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, yaitu: 1) Observasi teks. Cara ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap berita pada Koran Tempo mengenai kasus Dahlan Iskan melawan anggota DPR. Hasil analisis dari berbagai kasus yang ada dalam pemberitaan tersebut, fokus berita yang diambil untuk diteliti dari 30 Oktober hingga 14 November 2012. Level teks ini mengungkapkan makna yang dilakukan dengan menganalisis bahasa secara kritis.
10
Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 3. Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language (New York: Longman Group Limited, 1995), h. 97. 12 Alex Sobur, Analisis Teks Media (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 68. 11
9
2) Wawancara mendalam. Teknik ini dilakukan sebagai metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumbernya.13 Wawancara
mendalam
dinilai
sebagai
sebuah
kolaborasi
antara
pewawancara dan partisipan. Para peneliti memilih wawancara mendalam karena tertarik terhadap arah yang ingin ditentukan oleh rapat redaksi dalam wawancara. Wawancara mendalam dapat dilakukan melalui internet. Tapi teknik ini masih sangat baru dan banyak orang masih menyukai wawancara langsung.14 Dalam hal ini, wawancara dilakukan kepada orang yang berkepentingan dalam penelitian, yaitu Redaktur Pelaksana Koran Tempo. 3) Analisis praktik sosial budaya. Teknik ini dilakukan dengan mencari data berupa arsip, tulisan, dan mengutip pernyataan ahli-ahli yang relevan dengan judul penelitian ini. 5. Teknik Analisis Data Data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis sesuai dengan metode Analisis Wacana Kritis yang dikemukakan oleh Norman Fairclough. Fairclough menganalisis wacana menjadi tiga dimensi: analisis teks, praktik wacana, dan analisis sosial budaya. a) Analisis teks, Fairclough juga meneliti apakah kalimat yang ada memiliki kesinambungan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya dan kalimat antarkata tersebut memiliki sebuah pengertian yang dapat dipahami.
13
Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 35. 14 Richard West dan Lynn H Turner, Pengantar Teori Komunikasi, Edisi 3 Analisis dan Aplikasi. penerjemah Maria Natalia (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), h. 83.
10
Kalimat-kalimat yang ada akan dianalisis menggunakan teori analisis framing metode Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki b) Praktik wacana merupakan proses di mana sebuah teks berita itu dihasilkan. Analisis pada level ini yaitu dengan memahami wawancara mendalam pada awak redaksi. Kemudian mengamati proses produksi dan konsumsi teks dengan menggunakan perspektif ekonomi politik Vincent Mosco. c) Analisis sosial budaya. Peneliti melakukan analisis praktik wacana sosial budaya dengan asumsi konteks sosial budaya yang ikut serta memengaruhi wacana yang menarik bagi media, misalnya ideologi dan kepentingan yang dominan di masyarakat. 6. Subjek dan Objek Penelitian Subjek penelitian dilakukan kepada Koran Tempo yang bertempat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan objek penelitiannya adalah pemberitaan Dahlan Iskan melawan anggota DPR dari tanggal 30 Oktober hingga 14 November 2012. 7. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini penulis lakukan sejak bulan Februari atau sejak dimulainya proposal dilakukan hingga Desember 2013 atau sampai penelitian ini diselesaikan. Tempat penelitian dilakukan di kantor Koran Tempo dengan meminta data dan wawancara kepada orang yang memiliki wewenang terhadap pemberitaan Dahlan Iskan melawan DPR terbit. Perpustakaan di Jakarta dan sekitarnya pun menjadi tempat mencari referensi penelitian.
11
F. Tinjauan Pustaka Penulisan dalam penelitian ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi) karya Hamid Nasuhi dkk yang diterbitkan oleh Center for Quality Development and Assurance (CeQDA) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelum menyusun skripsi lebih lanjut, maka peneliti terlebih dahulu menelusuri penelitian dan skripsi-skripsi yang sudah dilakukan di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan perpustakaan dari Universitas lain. Maksudnya agar penelitian yang akan dilakukan tidak sama dengan skripsi-skripsi sebelumnya dan ada pemetaan perkembangan terhadap penelitian. Adapun beberapa tinjauan pustaka tersebut ialah: 1. Skripsi karya Tia Agnes Astuti (106051101943), Mahasiswi Konsentrasi Jurnalistik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDKOM) UIN Jakarta Angkatan 2006 dengan judul “Analisis Wacana van Dijk terhadap Berita Sebuah Kegilaan di Sampang Kraft di Majalah Pantau.” Perbedaan skripsi ini terletak pada subjek, objek, dan metode penelitiannya. Skripsi Tia meneliti tentang kekerasan di Aceh di Majalah Pantau. Skripsi Tia menggunakan metode analisis wacana van Dijk 2. Skripsi karya Randy Ferdi Firdaus (207612140), Mahasiswa Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dengan judul “Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Negara Islam Indonesia (NII) di Harian Umum Republika
12
Edisi April 2011.” Perbedaannya terletak pada subjek dan objek yang diteliti. Randy meneliti tentang Pemberitaan NII di Harian Umum Republika. 3. Skripsi karya Apristia Krisna Dewi (108051100058), mahasiswi Konsentrasi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDIKOM) UIN Jakarta dengan judul “Analisis Wacana Rubrik “Media dan Kita” Majalah UMMI Edisi Juli-Oktober 2009.” Metode yang digunakan Apristia sama dengan karya Tia. Mereka menggunakan analisis wacana van Dijk. G. Sistematika Penulisan Secara sistematis penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui landasan awal kenapa peneliti ingin meneliti kasus perseteruan antara Dahlan Iskan dengan anggota DPR. Bab ini menjadi landasan awal untuk mengetahui arah peneliti menganalisis kasus tersebut. Untuk memahami lebih dalam objek yang diteliti, dibutuhkan sebuah teori. Teori tersebut digunakan agar proses penelitian tak keluar dari jalur. Oleh karena itu, bab kedua memaparkan kerangka teori dan konseptual. Kerangka teori membahas Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan Norman Fairclough. Teori analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dan ekonomi politik yang dikembangkan Vincent
Mosco digunakan untuk
memperdalam metode Norman Fairclough. Kerangka konseptual memaparkan
13
penggunaan bahasa sebagai kekuatan sebuah media dan juga sedikit pemahaman tentang media massa dan berita. Koran Tempo merupakan subjek yang diteliti. Itu sebabnya Bab III membahas tentang gambaran umum beserta susunan redaksi Koran Tempo. Bab ini juga mengulas sejarah Dahlan Iskan hingga dia menjadi menteri Badan Usaha Milik Negara. Pembahasan bab pertama hingga bab ketiga melahirkan analisis tentang kasus Dahlan Iskan melawan anggota DPR. Analisis tersebut ditulis pada bab keempat. Pada akhirnya anlisis yang ditulis di bab empat menghasilkan sebuah kesimpulan dari peneliti. Kesimpulan tersebut ada pada bab kelima dan tidak lupa pula peneliti memberikan saran kepada media massa di bab tersebut.
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL
A. Landasan Teori 1. Ekonomi Politik Vincent Mosco Media massa diyakini bukan sekadar medium lalu lintas pesan antara unsur-unsur sosial dalam suatu masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai alat pendudukan dan pemaksaan oleh kelompok yang secara ekonomi dan politik memiliki pengaruh dominan. Melalui pola kepemilikan dan melalui produkproduk
yang
disajikan,
media
merupakan
perangkat
ideologis
yang
melanggengkan dominasi kelas pemodal terhadap publik yang diperlakukan semata-mata sebagai konsumen dan terhadap pemegang kekuasaan untuk memuluskan lahirnya regulasi-regulasi yang pro pasar.1 Pada akhirnya, media massa mencapai puncak perkembangan sebagai lembaga kunci pada masyarakat modern. Media massa mampu merepresentasikan diri sebagai ruang publik yang utama dan turut menentukan dinamika sosial, politik, dan budaya baik di tingkat lokal maupun global. Media juga memberikan medium pengiklan utama yang secara signifikan mampu menghasilkan penjualan produk barang dan jasa. Media massa menghasilkan surplus ekonomi dengan menjalankan peran penghubung antara dunia produksi dan konsumsi. Namun, hampir selalu terlambat didasari bahwa media massa di sisi lain juga
1
Agus Sudibyo, dkk, Ekonomi Politik Media Penyiaran (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004), h. 1.
14
15
menyebarkan atau memperkuat struktur ekonomi dan politik tertentu. Media tidak hanya mempunyai fungsi sosial dan ekonomi, tetapi juga menjalankan fungsi ideologinya. Oleh karena itu, fenomena media bukan hanya membutuhkan pengamatan yang didasarkan pada pendekatan-pendekatan ekonomi, melainkan juga pendekatan politik. 2 Peran media dalam struktur ekonomi dan politik yang berlaku di suatu negara yang harus diperhatikan adalah dalam sistem industri kapitalis. Media massa harus diberi fokus perhatian yang memadai sebagaimana institusi-institusi produksi dan distribusi yang lain. Kondisi-kondisi yang ditemukan pada level kepemilikan media, praktik-praktik pemberitaan, dinamika industri radio, televisi, perfilman, dan periklanan memiliki hubungan yang saling menentukan dengan kondisi-kondisi ekonomi dan politik spesifik yang berkembang di suatu negara, serta pada gilirannya juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi politik global. 3 Kepentingan pemilik modal seperti ini menyebabkan ketimpangan dalam pasar sehingga menyebabkan kompetisi yang tidak sehat. Permasalahan seperti ini membuat pasar bebas tidak pernah sepenuhnya terwujud. Kecenderungan atas terpusatnya kepemilikan serta kekuasaan menyebabkan dominasi dan monopoli pada pasar ekonomi. Proses ini terjadi melalui merger sebuah perusahaan sehingga membuka jalan bagi berkembangnya fenomena konglomerasi. Media harus diletakkan dalam sistem yang lebih luas sebagai bagian integral dari proses-proses ekonomi, sosial, dan politik yang berlangsung dalam 2
Peter Golding dan Graham Murdock, The Political Economy of the Media (Northamton: Edward Edgar Publishing Limited, 1997), h. 4. 3 Dedy N. Hidayat, Jurnalis, Kepentingan Modal dan Perubahan Sosial (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 441.
16
kehidupan masyarakat. Isi teks pada media beserta tindakan jurnalis dalam memproduksi misalnya, dipandang tidak terlepas dari konteks proses-proses sosial memproduksi dan mengonsumsi teks. Kemudian dari situ naik pada jenjang organisasi, industri, dan masyarakat. Interaksi antara pers dengan berbagai kelompok sosial yang muncul dalam proses memproduksi dan mengkonsumsi produk media harus dipahami sebagai proses yang berlangsung dalam struktur politik yang otoriter atau struktur ekonomi kapitalis yang sangat dipengaruhi oleh situasi-situasi global. Salah satu fokus dari studi ekonomi politik adalah melihat peran media dalam membangun masyarakat kapitalis yang ternyata penuh distorsi. Masyarakat yang tak memiliki pengaruh besar dan kelompok-kelompok marjinal tidak memiliki banyak pilihan selain menerima atau mungkin mendukung sistem yang telah dibuat oleh mereka yang masuk pada kelompok dominan. Pendekatan parameter yang dilakukan Vincent Mosco pada ekonomi politik komunikasi membagi menjadi tiga (3) aspek, yaitu komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Komodifikasi merupakan perubahan bentuk nilai guna menjadi nilai tukar.4 Nilai guna yang bisa menghasilkan nilai tukar ini berasalah dari pemanfaatan tenaga-tenaga buruh yang para kapitalis miliki. Sumber daya alam yang ada pun tidak juga luput dari incaran pemilik modal ini. Oleh karena itu, komodifikasi dapat diasumsikan memanfaatkan khalayak untuk dijadikan pendapat yang besar bagi suatu media. Komodifikasi hampir sama dengan istilah 4
Vincent Mosco, The Political of Communication (London: SAGE Publication Ltd, 1996), h. 141.
17
komersialisasi, karena fungsi dan tujuaannya yang memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Komodifikasi merupakan pintu masuk dari ekonomi politik komunikasi. Dari situ, kemudian ke tahap selanjutnya yang disebut spasialisasi. Spasialisasi dapat dikatakan penanggulangan atas ketidakleluasaan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Proses ini meliputi ruang dalam media massa yang dapat menembus wilayah manapun tanpa terhambat waktu.5 Spasialisasi menyebabkan monopoli dalam media massa. Isu yang dikembangkan pada suatu media, tidak luput dari keinginan sang pemilik modal demi kepentingan ekonomi dan politiknya. Pembatasan seperti ini menyebabkan integritas dari media tersebut dipertanyakan. Apakah media itu memberikan berita kepada khalayak karena ingin mencerdaskan bangsa atau karena ada kepentingan tertentu. Hal ini bisa lebih parah jika pemilik media terjun dalam dunia politik. Dapat dikatakan jika pemilik tersebut melakukan hal demikian, dia akan memanfaatkan kedudukannya untuk memanfaatkan ruang yang ada dalam media agar mencitrakan kebaikannya kepada masyarakat. Masyarakat yang tidak bisa memilah pesan dari suatu media akan terpengaruh dengan pemanfaatan ruang dan waktu yang dimiliki pemilik media itu. Konsep terakhir yang dikemukakan Vincent Mosco adalah strukturasi. Strukturasi berkaitan dengan hubungan ide antaragen masyarakat, proses sosial dan praktik sosial dalam analisis struktur. Strukturasi dapat digambarkan sebagai 5
Mosco, The Political of Communication, h. 173.
18
proses di mana struktur sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial. Para agen ini kemudian menjadi bagian dari struktur dan bertindak melayani bagian yang lain. Hasil akhir dari strukturasi adalah serangkaian hubungan sosial dan proses kekuasaan diorganisasikan di antara kelas, gender, ras dan gerakan sosial yang masing-masing berhubungan satu sama lain. 6 Strukturasi
merupakan
sebuah
medote
paling
menyolok
yang
dikembangkan Anthony Giddens. Adanya metode ini karena Anthony merasa adanya jurang antara teori jarak struktural yang ditemukan Durkheim, LeviStrauss, dan Althusser dan tindakan perspektif teoritis yang berbeda jaman dari pandangan sosiolog seperti Max Weber dan pandangan Schutz dan Gadamer.7 2. Analisi Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Secara umum, studi komunikasi yang ada di Indonesia, mengambil tiga paradigma, yaitu paradigma positivis, konstruktivis, dan kritis. Paradigma positivis beranggapan bahwa media itu netral. Tidak ada kepentingan apapun dari sebuah media dalam menyampaikan berita, karena media massa adalah sebagai penyambung antara peristiwa kepada masyarakat. Berbeda dengan pandangan positivis, penganut paham konstruktivis menentang kaum positivis. Paradigma konstruktivis menganggap media tidak netral. Alasannya, tidak semua realitas sosial dapat disampaikan media. Dari realitas itu, media memiliki sudut pandang sendiri atas apa yang dilihatnya, sehingga muncul kepada khalayak.
6 7
Mosco, The Political of Communication, h. 215-216. Mosco, The Political of Communication, h. 212.
19
Merasa kurang sempurna, paradigma kritis memperbaiki pandangan konstruktivis. Paradigma kritis juga mengakui bahwa media itu tidak netral. Menurut paham kritis, selain media punya sudut pandangnya sendiri mengenai sebuah peristiwa, media juga memiliki kepentingan terhadap apa yang disampaikan. Kepentingan itu dapat berupa ekonomi maupun politik. Konstruksionisme menjelaskan bahwa konstruksionis merupakan proses kerja kognitif individu di mana terjadi hubungan sosial antara individu dengan orang lain atau lingkungannya. Proses inilah yang menafsirkan realitas. Realitas tersebut kemudian dibentuk sendiri oleh pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya oleh masing-masing individu. Piaget menyebut kemampuan ini sebagai skema atau skemata dalam yang berarti suatu struktur mental atau kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya.8 Berdasarkan pernyataan tersebut, setiap orang memiliki pandangannya sendiri mengenai peristiwa yang dilihatnya. Jika orang pertama melihat banjir sebagai bencana alam dan sudah diatur oleh Tuhan dan orang kedua memandang bahwa banjir bisa dicegah karena itu merupakan ulah manusia, pendapat keduanya benar. Mungkin saja orang yang menganggap bencana alam itu merupakan orang yang agamis sudah terpengaruh oleh ajaran agama kemudian menyerahkan segalanya pada Tuhan dan orang kedua memiliki pemikiran yang lebih terbuka sehingga memiliki pola pikir lebih jauh mengenai peristiwa banjir.
8
30.
Paul Suparno, Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan (Pustaka Filsafat, 2007), h.
20
Realitas ada karena hasil interpretasi dari masing-masing individu melihat suatu peristiwa. Schutz mengatakan tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. 9 Margaret M. Poloma mengutip pendapat Berger dan Luckmann memiliki gagasan yang bertumpu pada makna realitas dan pengetahuan. Kenyataan merupakan suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang memiliki keberadaan (being) yang tidak tergantung kepada kehendak individu manusia (yang kita tidak dapat meniadakannya dengan angan-angan). Pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (real) dan memiliki karakteristikkarakteristik yang spesifik.10 Konstruksi realitas yang dihasilkan individu tersebut menjadi sebuah realitas sosial. Proses ini terjadi atas pengaruh eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Realitas sosial berawal dari pengaruh kuat dari satu individu kepada orang lain. Orang yang terpengaruh oleh kenyataan ini, lalu meyakininya menjadi sebuah kebenaran. Kebenaran oleh banyak orang ini kemudian menjadi realitas sosial yang diyakini masyarakat pada daerah tersebut. Burhan Bungin mengambil pendapat Berger dan Luckman dengan mendefinisikan eksternalisasi sebagai proses penyesuaian diri individu terhadap dunia sosiokulturalnya. 11 Eksternalisasi masuk ke dalam kognisi setiap individu
9
George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.
59. 10
Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 1. 11 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklak Televisi, dan Keputusan Konsimen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (Jakarta: Kencana, 2008), h. 15.
21
secara aktif maupun pasif. Proses yang terjadi secara terus-menerus menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pengetahuan bersama. Pengetahuan bersama ini bersifat subyektif yang kemudian terjadi berulang-ulang lalu mengendap sehingga menjadi akumulasi terhabitualisasi. Habitualisasi membentuk produk sosial yang nantinya akan diwariskan. Dengan kata lain, manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi. 12 Proses objektivasi pada tahap pertama disebut sebagai institusionalisasi dan kedua merupakan legitimasi. 13 Institusi merupakan buah pikiran manusia kepada kehidupannya yang mengalir secara absurd. Ketidakjelasan ini diartikan sebagai kekacauan karena terbatasnya makna yang dimiliki masing-masing individu. Institusi yang diwariskan ke setiap individu tidak bersifat statis atau tanpa perubahan. Hal ini karena sifat manusia yang ingin tahu yang kemudian mempertanyakan warisan itu. Pertanyaan itu membutuhkan legitimasi yang merupakan tahap objektivasi tahap kedua. Legitimasi meletakkan penjelasan berdasarkan pembuktian logis atas relevansi dari sebuah institusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.14 Internalisasi ada atas ciptaan individu itu sendiri yang manafsirkan realitas objektif secara subjektif. Penafsiran tersebut disebar dalam bentuk sosialisasi kepada orang sekitar. Tahap sosialisasi dapat berlangsung secara primer ataupun sekunder.
12
Poloma, Sosiologi Kontemporer, h. 302. Geger Riyanto, Peter L. Berger: Perspektif Metateori Pemikiran (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), h. 117. 14 Riyanto, Peter L. Berger, h. 116. 13
22
Sosialisasi primer berlangsung pada masa anak-anak dengan hubungan emosional sangat tinggi yang tidak hanya menimbulkan proses belajar mengenal lingkungan secara kognitif saja. Sedangkan sosialisasi sekunder memurut Berger dan Luckmann dikatakan bahwa tanpa mempertimbangkan dimensi lainnya. Sosialisasi sekunder dapat dikatakan sebagai proses memperoleh pengetahuan khusus sesuai dengan perannya di mana peran-peran secara langsung atau tidak langsung berakar dalam pembagian kerja. 15 Pada proses konstruksi dalam sebuah media, ada penelitian yang disebut analisis framing. Analisis framing merupakan penonjolan sebuah peristiwa yang dilihat oleh seorang wartawan yang berkerja pada media massa. Salah satu orang yang mendalami analisis framming adalah Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Eriyanto mengutip pernyataan Pan dan Kosicki bahwa ada dua konsepsi framming yang saling berkaitan, yaitu konsepsi psikologi dan sosiologis. Konsep psikologi lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Sedangkan konsep sosiologi lebih melihat pada bagaimana konstruksi sosial atas realitas.16
15
Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa, h. 21. Eriyanto, Analisis Framming; Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media (Yogyakarta: LkiS Group, 2002), h. 291. 16
23
Tabel 1 Analisis framing metode Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 17
Sintaksis adalah cabang linguistik yang membicarakan hubungan antarkata dalam tuturan. Unsur bahasa yang termasuk dalam lingkup sintaksis adalah frasa,
17
Eriyanto, Analisis Framming, h. 295.
24
klausa, dan kalimat. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat nonpredikatif. Klausa adalah satuan gramatika yang berupa kelompok kata, yang sekurang-kurangnya memiliki sebuah predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri yang sekurangkurangnya memiliki sebuah subjek dan predikat. 18 Pada konteks berita, sistaksis dapat dilihat dari kerangka penulisan berita yang dinamakan piramida terbalik. Dalam konsep itu sesuatu hal yang paling penting diletakkan pada bagian awal paragraf. Semakin berlanjut ke paragraf selanjutnya, semakin tidak penting. Proses ini akan terlihat peristiwa apa yang lebih ingin ditonjolkan oleh wartawan. Skrip merupakan kelengkapan dalam menulis berita. Kelengkapan di sini adalah pada penulisan 5W+1H karena berita yang baik adalah yang tidak membuat pembaca bertanya-tanya. Agar tak terjadi hal tersebut, maka penulisan 5W+1H sangat penting dalam penulisan berita. Penulisan salah satu 5W+1H yang didahulukan, akan terlihat peristiwa apa yang lebih ditonjolkan wartawan. Apakah itu kronologisnya, ataukah kenapa peristiwa itu bisa terjadi, atau siapa orang yang terlibat pada peristiwa itu dapat dilihat poin manakah yang lebih awal diceritakan oleh wartawan. Tematik dapat dikatakan seperti sebuah tema dalam sebuah peristiwa. Perangkat yang diamati dalam sebuah tematik ini adalah koherensi atau pertalian antarkata.19 Koherensi merujuk pada sebuah kejadian yang diceritakan secara runtut. Oleh karena itu, tidak boleh ada penulisan peristiwa yang penting dalam koherensi sebuah berita. 18 19
Zaenal Arifin dan Junaiyah, Sintaksis (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 1-2. Eriyanto, Analisis Framming, h. 301-302.
25
Prinsip koherensi merupakan standar penting dalam menilai rasionalitas naratif yang akhirnya akan menentukan apakah seseorang menerima naratif itu atau menolaknya. Koherensi merujuk pada konsistensi internal dari sebuah naratif. 20 Retoris dalam sebuah pemberitaan lebih bagaimana cara wartawan menekankan fakta. Penggunaan bahasa yang digunakan salah satu upaya dalam retoris. Pembantantaian dan pembunuhkan memiiki arti yang sama, tapi memiliki makna dengan konteks yang berbeda. Selain menggunakan kata, retoris juga muncul dalam sebuah grafik atau gambar. Grafis dibuat sebagai pendukung dari tulisan yang ingin ditonjolkan. Saat wartawan ingin memberitakan peristiwa yang mencekam, foto berita yang tampilkan dapat membantu pembaca menggambarkan sejauh mana peristiwa itu begitu mencekam. Selain gambar, pengunaan huruf dengan cetak tebal dan pemberian warna juga mempengaruhi penekanan berita. Hal mempengaruhi kognitif seorang pembaca saat melihat sebuah tulisan yang berbeda dengan tulisan lain. Elemen seperti itu mengontrol ketertarikan dan perhatian secara intensif dan menunjukkan kepada pembaca suatu hal yang dipusatkan. 21 3. Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) Norman Fairclough Wacana secara khusus merupakan percakapan atau tuturan. Dapat dikatakan wacana adalah keseluruhan percakapan yang membentuk satu kesatuan karangan sehingga menjadi makna yang utuh. Sebagai sebuah percakapan, wacana
20
Richard West dan Lynn H. Turner, Pengantar Komunikasi, Edisi 3. Penerjemah Maria Natalia Damayanti Maer (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), h. 52. 21 Eriyanto, Analisis Framming, h. 306.
26
berasal dari gagasan, pikiran, dan ide yang dapat dipahami pembaca atau pendengar. Istilah analisis wacana sangat ambigu. Michaels Stubbs mengarahkan sebagian besar pengertian tersebut kepada analisis bahasa secara alami terjadi menyambungkan pembicaraan atau wacana yang tertulis. Analisis wacana fokus pada bahasa dalam penggunaan konteks sosial dan dalam bagian dengan interaksi. 22 Analisis wacana tidak dapat dipisahkan dari bahasa tindakan dan situasinya. Tindakan ini meliputi pembicara dan pendengar dan tidak ada hubungan yang saling bergantung. Dari sini terlihat wacana hadir dalam kehidupan sehari-hari dengan penggunaan bahasa yang sangat fleksibel. Untuk memahami analisis wacana itu sangat sulit jika tidak cukup memahami dan berpengetahuan minim tentang studi bahasa. Cara agar mencegah semua itu adalah dengan mempelajari secara khusus transkip bagian data percakapan.23 Banyak pakar komunikasi yang mengembangkan Analisis Wacana Kritis dan salah satunya adalah Norman Fairclough. Norman Fairclough memiliki ciri khasnya sendiri dalam menganalisis sebuah pemberitaan dalam media massa. Ia menganalisis sebuah pemberitaan menjadi tiga bagian, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosial budaya.
22
Michael Stubbs, Discourse Analysis (Oxford: Basil Blackwell Publisher Limited, 1983), h. 1. 23 Stubbs, Discourse Analysis, h. 15.
27
Cara yang Norman Fairclough kemukakan tersebut berisi penggambaran linguistik dari teks bahasa, interpretasi hubungan antara proses-proses tak sama dan teks, penjelasan hubungan antara proses-proses tak sama dan proses-proses sosial. 24
Tabel 2 Analisis Wacana Kritis metode Norman Fairclough 25 “The discussion of issue and problems in critical discourse analysis which will occupy the rest of this introduction will be organized around the three dimensions of the analytical framework sketched out above: text, discourse practice, socicultural practice. I discuss in turn issues relating to text and language, genre and orders of discourse, and society and culture. Part of my objective here is to point to and engage in controversies which have arisen from the project of critical discourse analysis, differences betwen critical discourse analysis and scholar in adjacent fields, and differences amongst critical discourse analysis.”26
24
Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language (New York: Longman Group Limited, 1995), h. 97. 25 Fairclough, Critical Discourse Analysis, h. 98. 26 Fairclough, Critical Discourse Analysis, h. 3.
28
Fairclough menggunakan kritis dan kritik dalam analisisnya untuk menandainya komitmen pada sebuah teori dan metode dialektika yang mengeksplorasi interhubungan antara benda dan interkoneksi dari sebab dan efek yang mungkin terdistorsi dari impian manusia. Namun, Analisis Wacana Kritis pergi di luar kritik karena menggambarkan teori sosial dan teori bahasa, dan metodotogi untuk analisis bahasa yang tidak secara umum didapat dan memiliki sumber penghasilan dan dalam investigasi mendalam yang berada pada melebihi pengalaman biasa.27 Struktur sosial dapat dilihat dari teks yang muncul dalam pemberitaan. Teks tak hanya menggambarkan peristiwa yang ada, tapi di dalamnya tersembunyi maksud tertentu. Peristiwa ini terlukiskan melalui koherensi dan kohesi pada sebuah berita yang kemudian menjadi sebuah paragraf. Paragraf kemudian saling terhubung dengan paragraf lain sehingga menjadi sebuah wacana dalam pemberitaan. Teks pada peristiwa memunculkan tanda-tanda dari sikap dari sebuah media itu. Apakah media mendukung rakyat yang tertindas atau memihak kepada orang yang memiliki jabatan. Teks tak pernah lepas dari bahasa. Bahasa digunakan untuk menutupi hubungan sosial dan proses yang secara sistematis menentukan bentuk bahasa yang dihasilkan melalui sebuah teks. Kasus yang dapat dilihat dari permasalahan ini ketika terjadi demonstrasi para buruh. Kebanyakan dari media massa selalu memberitakan efek negatif dari sebuah demonstrasi yang dilakukan buruh. Media massa jarang sekali membahas konteks yang terjadi kenapa para buruh bertindak seperti itu. Buruh melakukan 27
Rosana Dolon and Julia Todoli, Analysing Identities in Discourse (Amsterdam: John Benjamins Publishing, 2008), h. 132-133.
29
demonstrasi karena mendapat upah di bawah standar dan dipekerjakan tidak layak. Mereka juga sulit untuk menikmati hari libur, bahkan waktu istirahat sulit didapat. Masalah seperti ini yang sering terjadi pada media massa. Aspek yang dilakukan menutupi sebuah peristiwa ini dikarenakan ideologi. Inheren dalam wacana juga mempengaruhi sebuah hubungan dialektika dari struktur peristiwa. Wacana dibentuk karena struktur yang ada. Tapi wacana juga memiliki kontribusi dalam pembentukan kembali peristiwa. 28 Penghubung antara analisis teks dengan praktik sosial budaya adalah praktik wacana. Sebuah teks diproduksi atau diinterpretasi dalam wacana tergantung dari praktik wacana dan diskusi bersama saat ruang redaksi. Sifat dari praktik wacana adalah membentuk produksi teks dan meninggalkan hakikat dasar dari kenyataan yang sebenarnya. Sifat dari produksi wacana juga tergantung pemahaman yang ditentukan dari ruang redaksi. Norman Fairclough mengibaratkan praktik wacana seperti apa yang yang terjadi dalam institusi sekolah yang menghubungkan antara seorang guru dan murid-muridnya. Hubungan ini akhirnya ditentukan pada level bentuk sosial antara sekolah dan sistem ekonomi sehingga semua tindakan yang ada di sekolah dipengaruhi oleh faktor institusi. 29 Peraturan institusi yang dianalogikan Norman Fairclough ini seperti kinerja pada sebuah media massa. Hubungan antara wartawan dan pemimpin redaksi saat menentukan tema sebuah pemberitaan ditentukan oleh institusi media itu. Kebijakan redaksi tidak mungkin lepas dari ideologi media massa itu. Oleh
28 29
Fairclough, Critical Discourse Analysis, h. 73. Fairclough, Critical Discourse Analysis, h. 37-38.
30
sebab itu, teks dan sosial budaya dapat muncul dari kebijakan redaksi yang telah diatur sebelumnya. Ideologi sebuah media tak lepas dari hegemoni pemilik media. Pemilik media memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan identitas dan ciri khas sebuah perusahaan yang dia miliki. Dari sini, kepentingan pemilik modal masuk pada ideologi pada media tersebut. Konsep hegemoni yang digunakan Norman Fairclough berasal dari Lenin dan
Gramsci.
Alasan
Fairclough
menggabungkan
konsep
Lenin
dan
mengelaborasi analisis Gramsci karena harmonisasi dengan konsep dialektika struktur advokasinya. Hal itu disebabkan mereka menyediakan kerangka kerja untuk berteori dan menganalisis ideologi atau wacana yang menghindari paham ekonomi dan idelis. Hegemoni berjalan melintasi dan mengintegrasi ekonomi, politik, dan ideologi yang belum berasal dari sebuah tempat otentik untuk masingmasing. Ketiga hal tersebut fokus atas politik dan kekuasaan, dan atas hubungan dealektika antara kelas dan pangsa pasar.30 Pada intinya, ideologi dapat mengurangi realitas tanpa distorsi. Praktik sosial budaya merupakan sebuah fokus pada suatu hal sebagai situasi dengan segera yang telah memberikan kemunculan ke produksi dan berbagai praktik sosial budaya dan kondisi tidak bersambungan pada institusi dan level sosial yang menyediakan sebuah pelebaran relevansi kontekstual. 31 Analisis pada praktik sosial budaya dapat digambarkan pada eksplotasi seperti pertanyaan apakah fakta-fakta yang ada pada teks mendukung dari ketidaksinambungan hegemoni atan kenyataan praktik sosial. Atau apakah praktik 30
Fairclough, Critical Discourse Analysis, h. 75-76. Terry Locke, Critical Discourse Analysis (London: Continuum International Publishing Group, 2004), h. 42. 31
31
sosial budaya untuk perlawanan hubungan hegemoni pada kondisi umum. Juga bisa seperti mempertanyakan apakah praktik sosial budaya ada untuk menghasilkan realitas sosial dan menciptakan transformasi dalam teks. Analisis sosial budaya yang digunakan Norman Fairclough pada intinya merupakan interpretasi dari praktik wacana yang ada pada saat ruang redaksi. B. Kerangka Konsep Bahasa dalam Kuasa dan Kekuatan Ideologi Penulisan berita tak pernah lepas dari bahasa. Penulisan bahasa menggambarkan kepribadian orang yang menulisnya. Bahkan dengan melihat bahasa yang digunakan, kita dapat mengetahui banyak tentang orang tersebut, seperti pengetahuannya, pendidikannya, dan lainnya. Bahasa itu tertanam oleh ideologi yang masuk dengan berbagai cara pada bermacam-macam jenis level. Kunci utama yang diberikan Norman Fairclough adalah apakah ideologi merupakan sebuah alat-alat struktur atau peristiwa? Dia menjawab, keduanya merupakan alat ideologi. Cara untuk memecahkannya adalah dengan menemukan kepuasan dialektika struktur dan kejadian. 32 Maksud dari pernyataan di atas seperti pada sebuah media massa. Peristiwa yang terjadi pada masyarakat digabungkan dengan struktur antara masyarakat dengan media massa tersebut. Media massa yang memiliki kekuatan mempengaruhi publik dengan alat mereka, akhirnya memasukkan pikirannya sehingga membuat masyarakat tergiring pada pemahaman itu. Publik pun tak
32
Fairclough, Critical Discourse Analysis, h. 71
32
memiliki kekuatan untuk melawan karena tidak memiliki alat untuk membalas doktrin tersebut. Martin Heideger dalam buku Littlejohn dan Karen berpendapat bahwa penggunaan bahasa setiap hari menciptakan suatu realitas dengan pengalaman alami. Peristiwa menjadi nyata karena dibentuk dengan bahasa beserta konteksnya. Komunikasi merupakan sarana makna yang ditandai melalui penglaman. 33 Saat orang mengatakan bahwa kemacetan yang ada di Jakarta disebabkan karena banyaknya kendaraan pribadi, itu karena pengalaman yang dia alami setiap hari ketika merasakan langsung kemacetan. Melihat banyak kendaraan pribadi saat jam kerja, menciptakan kesimpulan baginya bahwa kendaraan pribadi harus dikurangi. Pendapat itu yang selalu dia keluarkan ketika ditanya bagaimana cara agar kemacetan di Jakarta berkurang. Saat orang tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap orang sekitar, maka orang yang menjadi lawan bicaranya akan terpengaruh dengan realitas yang diciptakan orang tersebut. Akan tetapi jika lawan bicaranya lebih kuat untuk mempengaruhi orang pertama tersebut, orang pertama yang akan mengubah cara pandangnya mengenai kemacetan yang ada di Jakarta. Norman Fairclough mengibaratkan kekuatan bahasa seperti
kekuatan
dalam bahasa seperti perbincangan dokter dan pasien. Dokter memiliki otoritas
33
Stephen W Littlejohn and Karen A Foss, Theories of Human Communication, 9th ed. (United States: Wadsworth Publishing, 2007), h. 39.
33
yang tinggi secara umum karena dokter paham tentang kedokteran dan pasien tidak. Dokter memiliki keputusan dan kontrol dalam penyembuhan.34 Contoh tersebut digambarkan bahwa dokter tidak mungkin berkata bohong pada pasien. Jika dokter tersebut melontarkan perkataan bahwa umur pasien sudah dekat, pasien pasti percaya dengan pernyataan tersebut karena dokter yang memahami tentang kesehatan. Media massa juga memiliki kekuatan yang sama seperti dokter dan pasien. Bahkan media massa lebih dominan dalam penguasaan bahasanya terhadap publik. Publik menerima pengaruh cukup besar lewat bahasa yang diberitakan media massa dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan pengaruh tersebut. Masyarakat bisa menghindari dominasi tersebut dengan cara meninggalkan dan tidak membaca pemberitaan surat kabar yang diterbitkan media massa. Bahasa yang digunakan juga berhubungan dengan ideologi. Menurut Fairclough bahasa adalah bentuk paling umum dari kebiasaan sosial dan bentuk tingkah laku sosial. Ideologi selalu dihubungkan pada kekuatan karena umumnya ideologi terkandung dalam kebiasaan adat tergantung pada kekuatan orang tersebut.35 Hal ini berarti apa yang diucapkan melalui bahasa seseorang kepada orang lain menggambarkan apa yang sedang orang itu pikirkan. Pikiran tersebut terdapat ideologi yang muncul baik secara implisit ataupun eksplisit dan tersampaikan melalui tindakan. Ideologi, berdasarkan pernyataan Fairclough di atas bisa
34
Norman Fairclough, Language and Power second edition, 3th ed. (New York: Routledge, 2013), h. 1-2. 35 Fairclough, Language and Power, h. 2.
34
terpengaruh oleh faktor sosial atau lingkungan. Dengan mengetahui bahasa yang digunakan, dapat diketahui apa yang orang tersebut pikirkan dan seperti apa kondisi lingkungan yang sudah dia hadapi. Norman Fairclough menggabungkan bahasa yang memiliki kekuatan berdasarkan teori Michel Foucault yang telah memulai peran utama wacana dalam perkembangan bentuk modern kekuasaan dan Jurgen Habermas yang teori aksi komunikasinya menyoroti cara distorsi komunikasi dengan pandangannya tentang bahasa yang dapat meminimalisir kekerasan dalam kekuasaan sehingga menjadi teori sosial. 36 Bahasa digunakan untuk menutupi hubungan dan proses-proses sosial yang secara sistematis menentukan berbagai macam sifat, termaksud bentuk bahasa yang dihasilkan pada teks. Penutupan dalam sosial yang berhubungan pada gagasan wacana adalah bahasa merupakan bentuk ideologi dan bahasa tertanam oleh ideologi. 37
36 37
Fairclough, Language and Power, h. 10. Fairclough, Critical Discourse Analysis, h. 73
BAB III PROFIL DAN GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Perkembangan Tempo Pada jaman Orde Baru atau 6 Maret 1971, sejumlah wartawan sepakat mendirikan majalah berita mingguan yang bernama Tempo. Mereka adalah Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Bur Rayuanto, Christianto Wibisono, Yusril Djalinus, dan Putu Wijaya. Tempo lahir di Jl.Senen Raya 83, Jakarta dengan Yayasan Jaya Raya sebagai penerbitnya. Saat itu Tempo berbentuk majalah. 1 Alasan mengapa para pendiri memberikan nama Tempo karena nama itu singkat, bersahaja, dan enak diucapkan oleh lidah orang Indonesia dari segala daerah. Sebutan Tempo juga terdengar netral, tidak mengejutkan ataupun merangsang. Nama itu pun bukan simbol suatu golongan. Pengertian Tempo secara sederhana, yaitu waktu. Sebutan ini sangat lazim digunakan media massa di berbagai dunia dengan bahasa negara mereka sendiri. 2 Saat pertama kali hadir, banyak orang menilai Tempo mengikuti majalah ternama di Amerika bernama Time. Selain pengertiannya yang sama bentuk logonya pun serupa. Oleh karena itu pihak Time pernah menggugat Tempo karena masalah ini. Akan tetapi masalah dapat terselesaikan dengan cara yang damai.
1 2
http://id.wikipedia.org/wiki/Tempo_(majalah) diunduh 22 april 2013. http://id.wikipedia.org/wiki/Tempo_(majalah) diunduh 22 april 2013.
35
36
Perjalanan Tempo sempat mengalami hambatan. Media ini sempat dibredel pada 1982 selama dua bulan saat edisi 13 Maret 1982 karena pembuaan artikel yang mengidentifikasikan kecurangan pemilu tahun 1981. Tempo mengalami pembredelan kembali pada 1994 selama empat tahun di edisi 11 Juni 1994 karena artikel mengenai pembelian kapal perang bekas Jerman oleh pemerintah. Akhirnya Tempo terbit kembali dengan formasi baru pada 6 Oktober 1998. Pada 2 April 2010 atau 40 tahun kelahiran Tempo, muncul Koran Tempo. Tempo dan Koran Tempo masih dalam satu penerbitan, yaitu PT Tempo Inti Media Harian. Saat itu hasil penjualan Koran Tempo sebanyak 100.000 eksemplar sehari. 3 Untuk mempermudah manajemen Tempo yang berbentuk majalah, koran dan internet, maka didirikanlah Tempo News Room. Hal ini dimaksud agar mempermudah ketiga produk tersebut kepada wartawannya. Akan tetapi hal ini malah membuat wartawan Tempo seperti dimanfaatkan. Dalam mengelola Tempo secara keseluruhan mereka hanya mendapat gaji seperti biasa. Seharusnya dengan mengelola ketiga media tersebut, wartawan Tempo juga mendapat penghasilan seperti bekerja di tiga media. Tidak hanya dari internal saja masalah yang terjadi, di era keterbukaan informasi, Tempo masih sering kali mendapat masalah dari sisi pemberitaan. Permasalahan terjadi ketika pemberitaan Majalah Tempo mengenai tragedi kebakaran di Tenabang.
3
http://id.wikipedia.org/wiki/Tempo diakses pada 22 April 2013.
37
Di terbitan itu Majalah Tempo menuliskan ada sangkut paut kebakaran yang terjadi dengan Tomy Winata. Tomy yang tak terima tuduhan itu akhirnya melayangkan somasi dan mengharuskan Tempo mengucapkan permintaan maaf di beberapa media cetak ternama di Jakarta. Selain masalah pemberitaan, masih ada lagi kasus mengenai gambar yang dibuat majalah itu. Tahun 2008 umat Katolik menggugat Majalah Tempo karena gambar halaman muka mereka yang bergambar Soeharto bersama anak-anaknya mengikuti gambar Perjamuan Terakhir karya Leonardo da Vinci. Umat Katolik meminta Tempo melakukan klarifikasi dan meminta maaf atas perbuatan itu di media mereka dan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dua tahun kemudian Majalah Tempo mengulang hal serupa tapi kali ini bukan mengenai agama, tapi dengan instansi kepolisian. Akan tetapi permasalah ini cepat selesai melalui perantara Dewan Pers dengan cara damai. Tahun 2012 seakan Majalah Tempo mengulang kesalahan yang sama. Kali ini Choel Malarangeng yang tidak terima dengan gambar sampul majalah tersebut. Masalah itu pun selesai dengan cara damai. Dengan masalah yang sering kali menimpa Tempo, tidak heran banyak kalangan yang tidak suka dengan mereka, terlebih lagi dengan kemudahan masyarakat memperoleh informasi. Akun twitter @TrioMacan2000 salah satu buzzer (orang yang memiiki pengaruh ke orang lain) yang bersikap sinis pada Tempo. berkali-kali mengatakan kalau Tempo merupakan antek-antek politisi karena pemberitaannya yang tidak berimbang. Akun tersebut juga sering berkata melalui twit-nya agar tidak mempercayai pemberitaan Tempo.
38
B. Profil Dahlan Iskan Dahlan Iskan lahir di daerah Pacitan. Daerah tersebut merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Dahlan lahir dengan kehidupan yang sangat sederhana. Orang tuanya tetap berusaha menyekolahkan anaknya setinggi mungkin walaupun untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya begitu sulit. Keluarga Dahlan tidak pernah tahu kapan tanggal lahirnya. Hal itu karena saat Dahlan lahir, kakak Dahlan menulis hari kelahirannya di belakang lemari dapur menggunakan kapur tulis. Di kemudian hari keluarga Dahlan terpaksa menjual lemari tersebut untuk membeli beras dan hanya lemari itu saja yang menjadi bukti kelahirannya. Akhirnya Dahlan memutuskan tanggal 17 Agustus 1951 adalah kelahirannya dan dia gunakan hingga sekarang. 4 Atas saran kakaknya, Dahlan diminta untuk hijrah ke Samarinda untuk melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Samarinda. Dia memutuskan pindah ke Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda karena merasa pelajaran yang didapat sama seperti Dahlan SMA. Di universitas ini Dahlan memilih Fakultas Hukum. 5 Mendapat pemahaman tentang hukum pun tidak membuat Dahlan Iskan puas. Kesehariannya lebih banyak dihabiskan di Ikatan Pers Mahasiswa yang menerbitkan koran Mimbar Masyarakat dengan jangka terbit sebulan sekali. Saat
4
A. N. Ubaedy dan Imam Santoso, Refleksi Kehidupan; Kisah dan Kajian Hidup OrangOrang Ternama, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), h.35-36. 5 Harmanto Edy Djatmiko, Rahasis Sukses the Best CEO Indonesia, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), h.76-77.
39
LP3ES-Jerman mengadakan pelatihan pers mahasiswa, Dahlan menjadi salah satu orang yang terpilih. Di kala itu pula Dahlan mendapat kesempatan pelatihan di Majalah Tempo. Dahlan dipilih Tempo sebagai koresponden wilayah Samarinda dan meninggalkan pendidikannya di Untag.6 Pada 1975 Dahlan mempersunting Nafsiah Sabri di Samarinda. Dua tahun setelah menikah, mereka dikaruniai anak pertama bernama Azrul Ananda. Dahlan kemudian pindah ke Surabaya pada 1978 dengan harapan kehidupannya beranjak naik. Akan tetapi Tempo dibredel oleh pemerintah dan mata pencarian Dahlan satu-sanya hilang. Dia mengisi kolom di Surabaya Post untuk mendapatkan penghasilan. Setelah Tempo bangkit lagi dan mengambil alih Jawa Pos, Dahlan ditunjuk memimpin Jawa Pos. 7 Dahlan Iskan dikenal sebagai orang yang memiliki jiwa usaha yang sangat tinggi. Dia bahkan mengetuai sejumlah klub asosiasi olah raga di tingkat provinsi dan nasional. Dahlan dipercayai menjadi orang nomor satu di Jawa Pos oleh Eric Samola bukan karena ijazah atau pengalamannya, melainkan karena sorot matanya. Dahlan dilihat memiliki kemauan yang keras untuk bekerja. 8 Jawa Pos yang Dahlan pimpin menjadi salah satu media massa disegani meski sebelumnya hampir mati. Sampai akhirnya Jawa Pos memiliki cabang di berbagai daerah serta memiliki puluhan jaringan percetakan di Indonesia. Dahlan kemudian memberikan kepercayaan kepada anaknya untuk memimpin perusahaan tersebut.
6
Harmanto, Rahasis Sukses the Best CEO Indonesia, h.76-77. Harmanto, Rahasis Sukses the Best CEO Indonesia, h.77-78. 8 A. N. Ubaedy, Refleksi Kehidupan, h. 36-38. 7
40
Di akhir tahun 2009 Dahlan dipercaya Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Direktur Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggantikan Fahmi Mochtar. Hal ini karena saat dipimpin Fahmi, Jakarta sering kali mati lampu. Setelah Dahlan Iskan menjabat, permasalahan tersebut semakin berkurang. Dua tahun menikmati kursi kepemimpinan Direktur PLN, Dahlan Iskan semakin dipercaya menduduki posisi tertinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dahlan semakin menjadi perhatian publik dengan kinerjanya yang dapat dikatakan memuaskan. Dia sampai turun ke jalan saat jalan tol mengalami kemacetan dan mengatur mobil supaya jalan tol tersebut cepat lancar. Perjalanan Dahlan sebagai Menteri BUMN sering kali mengalami hambatan. Dia sempat diberitakan berselisih paham dengan politikus lain. Puncak dari perselisihan itu adalah saat Dahlan melontarkan pendapat bahwa anggota DPR suka memeras BUMN. Menjelang pemilu 2014, Dahlan Iskan berpartisipasi dalam konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Dahlan optimistis akan terpilih dalam pemilihan tersebut. Hal itu karena banyak kalangan yang mendukung tindakan Dahlan, meski ada ada juga yang tidak setuju karena masih meragukan kapasitasnya.
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS DATA
Permasalahan di antara Dahlan Iskan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin meruncing semenjak Dahlan Iskan mengabarkan pada media massa bahwa dia akan mengungkapkan siapa saja anggota DPR yang suka memeras Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pernyataan ini membuat beberapa politikus yang Dahlan sebut kelabakan. Bahkan di antara mereka sampai melayangkan somasi kepada Dahlan. Surat kabar Koran Tempo sebagai salah satu dari media nasional sangat intens memberitakan masalah ini. Jika dilihat ke belakang, permulaan kasus ini ketika anggota DPR mendapati Perusahaan Listrik Negara (PLN) rugi hingga Rp 37 triliun. Lalu anggota DPR meminta orang tertinggi saat itu, Dahlan Iskan agar menjelaskan kenapa perusahaan milik negara tersebut dapat defisit. Selama hampir satu bulan Koran Tempo menyajikan perkembangan kasus ini. Setelah mencari data di kantor redaksi Koran Tempo, peneliti mendapat beberapa berita yang berjudul: No
Judul Berita
Tanggal Pemberitaan
Ungkap Pemalak BUMN; Dahlan Percaya 1
5 Oktober 2012 Diri ke DPR
2
Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan
3
Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai 30 Oktober 2012 41
8 Oktober 2012
42
Keputusan Dahlan Tepat 4
Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN
1 November 2012
5
Politikus Isyaratkan Tuntut Menteri BUMN
10 November 2012
6
DPR Serang Balik Dahlan Iskan
13 November 2012
Tabel 3 Judul Berita
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Analisis Wacana Kritis atau Critical Discourse Analysis Norman Fairclough dengan level analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosial budaya dari berita isu korupsi Dahlan Iskan melawan anggota DPR. Pada level analisis teks, peneliti menggunakan analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, sedangkan pada level praktik wacana dan level sosial budaya menggunakan ekonomi politik komunikasi Vincent Mosco serta data wawancara mendalam dengan Redaktur Pelaksana Koran Tempo, Elik Susanto. A. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough isu korupsi Dahlan Iskan melawan anggota DPR. 1. Analisis level teks 1) Analisis framing berita Ungkap Pemalak BUMN; Dahlan Percaya Diri ke DPR, 5 Oktober 2012 a. Sintaksis Dari pemilihan judul di atas menjelaskan bahwa Dahlan Iskan siap mengungkapkan kasus pemalak BUMN. Berita ini menggunakan lead siapa. Dahlan menjadi pemeran utama pada berita ini.
43
Pemilihan kata ‘percaya diri’ dapat diartikan Dahlan Iskan bukan orang yang bersalah dan dia berani berhadapan dengan anggota DPR. Pada berita ini Koran Tempo meletakkan pada halaman utama dengan foto Dahlan Iskan dan menuliskan kutipan langsung di bawah judul “Saya bawa nyawa saya!” Sintaksis pada level framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki menjelaskan bagaimana cara wartawan menyusun fakta melalui halaman utama, lead, latar informasi, kutipan, sumber, dan pernyataan. Penggambaran percaya diri Dahlan Iskan pada tulisan ini terlihat pada kalimat, “Dahlan menolak memerinci hal yang bakal ia ungkapkan kepada Badan Kehormatan, termasuk nama politikus.” Masih pada paragraf yang sama, Koran Tempo melanjutkan dengan kutipan langsung yang diwawancara via pesan pendek, “‘Hehehe…, besok ya. Malam ini lagi baca novel baru,’ ujarnya.” Wartawan Koran Tempo memberikan latar informasi kesiapan Dahlan yang percaya diri. Tidak ada persiapan apapun yang dia gunakan untuk memenuhi panggilan DPR. Pada berita ini hanya dua narasumber yang diwawancarai. Mereka adalah mantan Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan dan Ketua Badan Kehormatan DPR, M Prakosa. Koran Tempo melakukan wawancara langsung kepada kedua narasumber ini dengan tulisan yang mendukung Dahlan Iskan. Meski pada judul terdapat kata “Ungkap Pemalakan BUMN,” tidak ada tulisan yang menjelaskan siapa saja anggota DPR yang meminta jatah. Dahlan sebagai narasumber utama juga tidak memberikan bukti yang dia bawa kepada wartawan. “Dahlan menolak memerinci hal yang bakal ia ungkapkan kepada Badan Kehormatan, termasuk nama politikus. Dia terkesan santai saat menjawab
44
pertanyaan Tempo. ”Hehehe…, besok ya. Malam ini lagi baca novel baru,” ujarnya.”1 b. Skrip Skrip pada level framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki menjelaskan bagaimana wartawan merangkai kelengkapan unsur-unsur berita. Level ini menjelaskan pula jenis teras berita (lead) yang digunakan pada berita itu. Tulisan Ungkap Pemalak BUMN; Dahlan Percaya Diri ke DPR menggunakan lead siapa di mana Dahlan Iskan sebagai aktor utama. Orang lain pada berita ini adalah Ketua Badan Kehormatan M. Prakosa. Dahlan siap untuk mengungkap pemalak BUMN adalah dengan memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPR dan ini masih dijelaskan pada lead. “Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan memastikan akan memenuhi panggilan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat hari ini.”2 Paragraf kedua dijelaskan kenapa anggota DPR memalak BUMN. Di situ juga dipaparkan kapan Dahlan akan bertemu dengan BK DPR untuk membeberkan pemalak BUMN. Tulisan ini tidak dijelaskan bagaimana Dahlan akan merinci peminta jatah itu karena dia merahasiakannya kepada wartawan. Alasan mengapa Dahlan percaya diri mengungkapkan anggota DPR yang suka meminta jatah ini terlihat dengan wawancara Koran Tempo via telepon bahwa dia tidak mempersiapkan apa-apa. “Dahlan menolak memerinci hal yang bakal ia ungkapkan kepada Badan Kehormatan, termasuk nama politikus. Dia
1
Ungkap Pemalak BUMN; Dahlan Percaya Diri ke DPR, Koran Tempo tanggal 5 Oktober 2012, h. A1. 2 Ungkap Pemalak BUMN; Dahlan Percaya Diri ke DPR, Koran Tempo tanggal 5 Oktober 2012, h. A1.
45
terkesan santai saat menjawab pertanyaan Tempo. ”Hehehe…, besok ya. Malam ini lagi baca novel baru,” ujarnya.”3 c. Tematik Bagian ini menganalisis bagaimana wartawan menuliskan fakta. Tema pada berita ini hanya satu, yaitu tentang Dahlan Iskan yang siap memenuhi panggilan DPR dengan percaya diri. Pada tulisan itu digambarkan bagaimana kondisi Dahlan Iskan saat sedang diwawancara dan apa persiapan apa yang dilakukan sebelum memenuhi panggilan DPR. Wartawan mengisahkan berita ini pada lead bagaimana kesiapan Dahlan Iskan dalam membeberkan anggota DPR yang meminta jatah. Paragraf selanjutnya tentang alasan Dahlan datang memenuhi panggilan BK DPR ditambah dengan penggambaran Dahlan yang terlihat santai untuk memenuhi panggilan tersebut. “Dia terkesan santai saat menjawab pertanyaan Tempo. ”Hehehe…, besok ya. Malam ini lagi baca novel baru,” ujarnya.”4
Kesinambungan judul, lead, dan kalimat selanjutnya sudah terlihat karena tulisan ini hanya memiliki satu tema, yaitu kesiapan Dahlan Iskan yang percaya diri memenuhi panggilan BK DPR. Di penghujung tulisan, Koran Tempo menambahkan satu narasumber lain dari BK DPR sebagai penyeimbang berita dari anggota DPR. Berdasarkan hasil wawancara dengan Redaktur Pelaksana Koran Tempo, Elik Susanto, Koran Tempo tidak akan menerbitkan berita yang tidak berimbang. Itu sebabnya dalam satu berita terkadang lebih dari dua reporter.
3
Ungkap Pemalak BUMN; Dahlan Percaya Diri ke DPR, Koran Tempo tanggal 5 Oktober 2012, h. A1. 4 Ungkap Pemalak BUMN; Dahlan Percaya Diri ke DPR, Koran Tempo tanggal 5 Oktober 2012, h. A1.
46
“Untuk menjadi sebuah berita yang siap untuk diedarkan, ada penulis sendiri karena harus mengumpulkan dari setiap wartawannya dan siap menjadi laporan berita yang cover both sides. Ada kalanya laporan wartawan itu sepihak, kemudian ditambahkan dengan laporan wartawan yang lain. Berita yang saling melengkapi itu ditulis dan dirampung oleh editor.”5 d. Retoris Bagian ini menganalisis cara wartawan menekankan sebuah fakta. Penekanan pada berita ini adalah pada gambar Dahlan Iskan yang menjadi foto pada halaman utama Koran Tempo. Tampilan gambar menunjukkan bahwa Dahlan Iskan adalah tokoh utama pada tulisan tersebut. Berita ini juga diletakkan pada halaman utama untuk memberitahu kepada publik bahwa kasus ini sangat penting. Pemberian warna merah pada judul juga menekankan ketegasan dan keseriusan Dahlan Iskan untuk membongkar para pemalak yang ada di DPR. Judul yang memakai kata “Dahlan” mengungkapkan bahwa dia adalah tokoh utama dalam tulisan itu. Selain gambar Dahlan Iskan, penekanan yang membuat Dahlan Iskan terletak pada info grafis pada halaman utama. Pada info tersebut dijabarkan jumlah BUMN yang ada, BUMN apa saja yang diperas, dan tanggapan dari beberapa anggota DPR.
5
Wawancara pribadi dengan Redaktur Pelaksana Koran Tempo, Elik Susanto, Jakarta, Rabu, 6 November 2013.
47
1. Halaman muka Koran Tempo dengan judul Ungkap Pemalak BUMN; Dahlan Percaya Diri ke DPR
Gaya bahasa yang digunakan wartawan pada berita ini tidak bertele-tele. Wartawan dengan lugas menggambarkan kronologi peristiwa yang terjadi, apa yang akan Dahlan Iskan lakukan besok, dan menceritakan yang sedang dia lakukan. “Bahkan kita menjelaskan secara jelas kepada masyarakat, ini loh kasusnya. Urutan-urutannya seperti ini. Kalau diperhatikan, berita di Tempo itu selalu ada info grafik di depannya. Itu salah satu cara menjelaskan kepada publik,” kata Elik. 6
6
Wawancara pribadi dengan Elik Susanto.
48
2) Analisis framing berita Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan, 8 Oktober 2012 a. Sintaksis Judul Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan tergambar jelas bagaimana usahanya untuk membongkar skandal upeti yang diminta DPR. Meski Dahlan tidak menyebutkan alasan kenapa dia hendak disingkirkan, tetapi dari seluruh rangkaian berita menggambarkan bahwa penyingkiran tersebut berhubungan dengan perseteruannya dengan DPR. “Kali ini isu yang sama mencuat kembali ketika hubungan antara Dahlan dan Dewan Perwakilan Rakyat memanas. Konflik bermula ketika Dahlan menyebutkan ada anggota Dewan yang meminta ‘jatah’ kepada direksi BUMN.”7 Berita ini tidak ditaruh pada halaman utama, tapi berita utama. Meski demikian, berita utama pada Koran Tempo berkaitan dengan halaman utama. Sama seperti berita sebelumnya, tulisan kali ini Dahlan juga tidak menyebutkan apa yang telah dia wacanakan. Dahlan merahasiakan pernyataannya ini pada wartawan. Paragraf selanjutnya mengingatkan kembali kepada pembaca bahwa Dahlan sudah beberapa kali diancam seperti ini. Dahlan Iskan yang sebelumnya tidak menyebutkan siapa saja yang memalak BUMN, kali ini dia memberitahukannya pada saat pertemuan dengan BK DPR. akan tetapi, orang yang disebut Dahlan membantah. Mereka bahkan akan menuntut Dahlan karena telah melakukan pencemaran nama baik. “Idris dan Sumaryoto membantah tuduhan itu. Idris bahkan berencana menuntut Dahlan. ‘Ini
7
Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan, Koran Tempo, 8 Oktober 2012, h. A4.
49
bisa menjadi pencemaran nama baik,’ ujar dia. Adapun Sumaryoto membenarkan sempat menanyakan ‘jatah’ itu. Tapi, dia menegaskan, ‘Saya bukan menagih.’” 8 Meski pada judul dituliskan “Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan,” Latar informasi yang ceritakan wartawan pada tulisan ini lebih pada pembantahan pernyataan dari Dahlan. Pada penutup berita dijelaskan pengangkatan dan pemberhentian seorang menteri itu ada pada kekuasaan presiden. b. Skrip Berita ini menggunakan lead apa. Apa yang dilakukan pejabat di kabinet setelah Dahlan secara berani mengungkapan orang yang sukan memalak BUMN. Hampir semua unsur berita ada pada awal paragraf. Siapa yang ingin menyingkirkan Dahlan, Bagaimana mereka melakukan itu, di mana peristiwa terjadi, dan kapan Dahlan berbicara. “Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menuding ada pejabat di kabinet yang menginginkan dia dicopot dari jabatan menteri. ‘Memang ada pihak yang mengusulkan saya diberhentikan dari kabinet,’ ujar Dahlan, menjawab pertanyaan wartawan, di Gedung Pertamina kemarin.”9 Berita ini ada lima narasumber yang diwawancara wartawan Koran Tempo. Dahlan Iskan masih pada pemeran utama dan diletakkan pada awal tulisan. Narasumber kedua adalah salah satu orang yang disebut peminta jatah, yaitu anggota Komisi BUMN, Idris Laena, dari Partai Golkar. Narasumber ketiga adalah anggota Komisi BUMN, Idris Laena, dari Partai Golkar. Narasumber keempat adalah peneliti ICW, Ade Irawan. Terakhir Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar Aziz.
8 9
Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan, Koran Tempo, 8 Oktober 2012, h. A4. Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan, Koran Tempo, 8 Oktober 2012, h. A4.
50
Penulis dalam mengisahkan tulisan ini memiliki dua angle yang saling berhubungan. Setengah tulisan itu menjelaskan beberapa pihak yang hendak menyingkirkan Dahlan Iskan dan mengingatkan pembaca bahwa Dahlan sempat bersiteru pula dengan pejabat lain. Setengah berita selanjutnya merupakan pendapat beberapa orang yang mendukung Dahlan dengan menyanggah isu pemberhentian Dahlan Iskan. Selain itu juga dijelaskan bahwa anggota DPR tidak berhak memberhentikan seorang menteri. “Dihubungi terpisah, Indonesia Corruption Watch meminta Dahlan tak menghiraukan isu pendepakan dirinya dari kabinet. ‘Pengangkatan dan pemecatan menteri itu hak prerogatif presiden,’ kata peneliti ICW, Ade Irawan, kemarin.” 10 c. Tematik Kasus ini memiliki tiga tema. Kasus pertama berkaitan dengan judul yang menjelaskan pihak lain yang menginginkan Dahlan Iskan untuk dicopot dari menteri. Akan tetapi pada tulisan tersebut tidak dijelaskan siapa yang menginginkan Dahlan Iskan untuk turun jabatan. “Namun Dahlan menolak menguraikan dan menjelaskan lebih jauh lontaran ini. Dia pun enggan menanggapi pertanyaan mengapa pejabat itu hendak menyingkirkannya. Bekas Direktur Utama PLN itu hanya berujar, ‘Saya tahulah.’”11 Kasus kedua adalah pengulangan dari tema utama saat Dahlan Iskan akan mengunggkap anggota DPR yang suka meminta jatah dari BUMN. Tapi pernyataan tersebut dibantah langsung oleh anggota Komisi Keuangan, Sumaryoto yang disebut Dahlan. Dia membenarkan bahwa sempat menanyakan jatah, tapi dia tidak menagih. “Idris dan Sumaryoto membantah tuduhan itu. Idris 10 11
Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan, Koran Tempo, 8 Oktober 2012, h. A4. Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan, Koran Tempo, 8 Oktober 2012, h. A4.
51
bahkan berencana menuntut Dahlan. ‘Ini bisa menjadi pencemaran nama baik,’ ujar dia. Adapun Sumaryoto membenarkan sempat menanyakan ‘jatah’ itu. Tapi, dia menegaskan, ‘Saya bukan menagih.’”12 Terakhir merupakan dukungan dari beberapa pihak yang menginginkan agar Dahlan Iskan segera membongkar kasus pemalakan tersebut. Orang yang menginginkan agar masalah tersebut cepat selesai adalah peneliti ICW, Ade Irawan dan Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar Aziz. “Dihubungi terpisah, Indonesia Corruption Watch meminta Dahlan tak menghiraukan isu pendepakan dirinya dari kabinet. ‘Pengangkatan dan pemecatan menteri itu hak prerogatif presiden,’ kata peneliti ICW, Ade Irawan, kemarin.”13 Meski dalam berita ini memiliki tiga tema, tapi ketiganya memiliki kesinambungan dari satu paragraf ke paragraf selanjutnya. Hanya pada paragraf terakhir yang tidak koheren dengan paragraf selanjutnya karena pernyataan Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Aziz yang mengatakan agar Dahlan fokus pada pembenahan BUMN. d. Retoris Berita ini tidak ada foto yang ditampilkan. Tetapi penekanannya tetap pada kutipan langsung di antara judul dan berita terkait. Kutipan langsung itu menegaskan bahwa penurunan para menteri adalah hak istimewa presiden dan pihak lain tidak memiliki kewenangan seperti itu. “Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, menampik kabar yang dilontarkan Dahlan. Dia menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berencana memberhentikan Dahlan
12 13
Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan, Koran Tempo, 8 Oktober 2012, h. A4. Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan, Koran Tempo, 8 Oktober 2012, h. A4.
52
‘Saya belum pernah mendengar. Kalau dicopot, siapa yang mengganti?’ kata Julian kemarin.”14 Berita ini juga menggambarkan bahwa perseteruan Dahlan Iskan sudah terjadi beberapa kali. Koran Tempo mengatakan pada Mei 2012 Dahlan sempat berhubungan kurang baik dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik. Akan tetapi mereka membantah pertikaian tersebut karena itu hanya rumor. Meski Dahlan mengatakan hendak disingkirkan sebagai Menteri BUMN, beberapa pihak mendukung apa yang sudah Dahlan lakukan. Indonesia Corruption Watch menginginkan agar Dahlan tidak menghiraukan isu tersebut karena hak pemberhentian seorang menteri merupakan hak prerogratif presiden. Berita ini lebih menggambarkan Dahlan Iskan dibandingkan anggota DPR. Tulisan ini lebih banyak mengulang kasus sebelumnya yang sudah terjadi pada Dahlan. Selain kasus perseteruan dengan anggota DPR, dijelaskan pula perseteruan Dahlan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik. 3) Analisis framing berita Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai Keputusan Dahlan Tepat, 30 Oktober 2012. a. Sintaksis Pemilihan judul ini dapat dikatakan mendukung apa yang telah dilakukan Dahlan Iskan saat menjadi Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara. Saat itu Dahlan Iskan membuat keputusan yang mengakibatkan PLN merugi hingga Rp 37
14
Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan, Koran Tempo, 8 Oktober 2012, h. A4.
53
triliun. Semua itu Dahlan Iskan lakukan demi tidak terjadi pemadaman listrik yang bukan hanya di Jakarta, tapi juga Sumatera. “Pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa, mengatakan seharusnya DPR tak hanya menyalahkan PLN. Dewan juga memiliki fungsi kontrol dan pengawasan terhadap tata niaga gas. Selama ini, pasokan gas seret karena lebih banyak dijual kepada industri dan diekspor ke luar negeri. ‘Pasokan untuk PLN jadi tidak ada. Seharusnya ini diprioritaskan oleh pemerintah,’ katanya kemarin.”15 Pemilihan judul pada berita ini menggunakan kata pemerintah. Padahal, kata pemerintah di sini hanya mengacu perkataan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia, Rudi Rubiandini. Tidak ada lagi perwakilan pemerintah yang dituliskan Koran Tempo selain dari perkataan Rudi Rubiandini. Pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa mengatakan bahwa seharusnya DPR tidak menyalahkan Dahlan Iskan. Hal itu karena saat PLN melakukan pemborosan, saat itu gas seret sehingga membuat Dahlan mengambil kebijakan untuk memakai BBM. Redaktur Pelaksana Koran Tempo Rubrik Politik, Elik Susanto juga mengatakan bahwa sebenarnya kerugian PLN tidak adil jika disalahkan sepenuhnya pada Dahlan Iskan. Latar informasi yang digambarkan wartawan pada berita ini adalah Dahlan Iskan bukan orang yang bersalah. Dia terpaksa melakukan itu demi tersedianya listrik untuk masyarakat di pulau Jawa dan Sumatera meski harus menanggung rugi sebesar Rp 37 triliun. “Kalau tidak salah itu hanya asumsi kerugian yang itu asumsi dari periode sebelum Dahlan, sekitar 10 tahun dan Dirut sebelum Dahlan juga ditahan karena korupsi. Jadi tidak fair jika itu dibebankan pada Dahlan, ” papar Elik.16 15
Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai Keputusan Dahlan Tepat, Koran Tempo, 30 Oktober 2012, h. B1. 16 Wawancara pribadi dengan Elik Susanto.
54
b. Skrip Berita ini menggunakan teras berita pemaparan (descriptive lead). Lead tersebut memaparkan apa yang akan terjadi jika Dahlan Iskan tidak memakai Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai pembangkit listrik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia, Rudi Rubiandini sebagai aktor utama pada tulisan ini. Rudi digambarkan Koran Tempo sebagai perwakilan pemerintah. Kalimat selanjutnya dipaparkan kenapa pemerintah mengatakan bahwa keputusan Dahlan itu benar. Dipaparkan pula lokasi yang akan terkena imbas jika Dahlan Iskan tidak melakukan kebijakan seperti itu. “Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Rudi Rubiandini menilai keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menggunakan bahan bakar minyak di sejumlah pembangkit listrik sudah tepat. Langkah ini terpaksa dilakukan agar pemadaman listrik tak terjadi. Bukan hanya di Jakarta, pemadaman juga bisa merembet hingga ke Sumatera.”17 Paragraf selanjutnya mengisahkan bagaimana Dahlan Iskan mengambil kebijakan sehingga membuat PLN defisit Rp 37 triliun. Peristiwan itu terjadi pada 2009-2010. Kisah ini terus berlanjut hingga paragraf empat. Jika pada tulisan sebelumnya ada nama Dahlan Iskan sebagai narasumber, kali ini Koran Tempo tidak mencantumkannya. “Saat menjabat Direktur Utama PLN, Dahlan menggunakan BBM sebagai pengganti gas di sejumlah pembangkit listrik. Langkah ini dilakukan karena seretnya pasokan gas. Akibatnya, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan pemborosan Rp 37 triliun dalam tubuh PLN sepanjang 2009-2010.”18 Hanya ada tiga narasumber yang diminta komentar tentang kasus inefisiensi PLN ini. Pertama, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia, 17
Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai Keputusan Dahlan Tepat, Koran Tempo, 30 Oktober 2012, h. B1. 18 Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai Keputusan Dahlan Tepat, Koran Tempo, 30 Oktober 2012, h. B1.
55
Rudi Rubiandini yang perkataannya diletakkan pada lead. Kedua, anggota Komisi Perdagangan, Perindustrian, dan BUMN Dewan Perwakilan Rakyat, Mohamad Sohibul Iman yang hanya meminta penjelasan Dahlan Iskan kenapa dia melakukan kebijakan seperti itu. Terakhir, Pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa sebagai penutup tulisan. c. Tematik Tema utama pada tulisan ini adalah tentang kebijakan Dahlan Iskan dianggap pemerintah tepat. Wartawan menulis seolah-olah tindakan seperti itu merupakan jalan terakhir Dahlan Iskan. Hal tersebut karena pasokan gas yang kurang, sehingga harus menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang jauh lebih mahal. Inti pada berita ini menggambarkan bahwa Dahlan Iskan tidak bersalah. Jika Dahlan tidak menggunakan BBM, maka akan terjadi pemadaman listrik besar-besaran meski harus membuat PLN melakukan pemborosan sebesar Rp 37 triliun. “Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Rudi Rubiandini menilai keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menggunakan bahan bakar minyak di sejumlah pembangkit listrik sudah tepat. Langkah ini terpaksa dilakukan agar pemadaman listrik tak terjadi. Bukan hanya di Jakarta, pemadaman juga bisa merembet hingga ke Sumatera.”19 Koherensi antarkalimat menceritakan dukungan kepada Dahlan Iskan. Bahkan Pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa mengatakan seharusnya DPR tak hanya menyalahkan PLN. Dewan juga memiliki fungsi kontrol dan pengawasan terhadap tata niaga gas sehingga menyediakan gas ke PLN. Selama ini, pasokan
19
Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai Keputusan Dahlan Tepat, Koran Tempo, 30 Oktober 2012, h. B1.
56
gas seret karena lebih banyak diprioritaskan dijual kepada industri dan diekspor ke luar negeri. “Sohibul mengakui PLN memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai pelaksana kebijakan energi nasional dan sebagai perusahaan milik negara. Sebagai pelaksana kebijakan, PLN dinilai merupakan korban kebijakan energi secara umum. Tetapi sebagai perusahaan, PLN banyak memiliki persoalan manajemen. ‘Ini juga harus diketahui publik,’ kata dia.”20 d. Retoris Jika pada berita sebelumnya kasus ini diletakkan pada halaman atau berita utama, kali ini ada pada rubrik bisnis. Gambar yang digunakan pada tulisan ini adalah lampu neon yang tersambung dengan kabel yang berwarna-warni. Seperti pada berita sebelumnya, Koran Tempo juga meletakkan kalimat paling penting sebelum berita. Kalimat itu menjelaskan bahwa kekurangan gas dapat membuat pulau Jawa dan Sumatera gelap gulita.
20
Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai Keputusan Dahlan Tepat, Koran Tempo, 30 Oktober 2012, h. B1.
57
2. Gambar ilustrasi berita Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai Keputusan Dahlan Tepat
Kata ‘tepat’ pada judul yang lebih besar dari kalimat lain memberikan efek pembeda kepada pembaca tertarik pada kata itu. Kata tepat kemudian dibuktikan dengan data yang menyatakan bahwa jika Dahlan Iskan tidak melakukan pemborosan tersebut, maka akan terjadi pemadaman besar-besaran. “Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Rudi Rubiandini menilai keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menggunakan bahan bakar minyak di sejumlah pembangkit listrik sudah tepat. Langkah ini terpaksa dilakukan agar pemadaman listrik tak
58
terjadi. Bukan hanya di Jakarta, pemadaman juga bisa merembet hingga ke Sumatera.”21 Wartawan menuturkan sebab-akibat yang dilakukan Dahlan Iskan secara runut. Berawal dari keputusan Dahlan yang tepat hingga efek yang ditimbulkan jika dia tidak memutuskan untuk melakukan pemborosan di PLN sampai mengakibatkan PLN rugi Rp 37 triliun. Meski Dahlan melakukan inefisiensi terhadap PLN, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia, Rudi Rubiandini mengatakan bahwa PLN sebenarnya telah melakukan penghematan, salah satunya dengan mengurangi penggunaan BBM. Hal itu dibuktikan dengan catatan pemerintah pada 2012 yang membuktikan penggunaan BBM menyusut menjadi 13,83 persen dari seluruh bahan bakar yang digunakan. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding porsi tahun sebelumnya yang mencapai 22,95 persen. “Namun, Rudi mengakui, biaya pokok produksi listrik pada 2013 justru naik Rp 11 per kilowatt hour walaupun konsumsi BBM menyusut. Kenaikan ini disebabkan harga gas meroket dari US$ 5 menjadi US$ 7 per juta kaki kubik. ‘Jadi bukan disebabkan PLN tidak efisien,’ katanya.”22 4) Analisis framing berita Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN, 1 November 2012. a. Sintaksis Berita Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN, menjelaskan kronologi salah satu anggota DPR yang meminta jatah kepada direktur BUMN. Kronologi
21
Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai Keputusan Dahlan Tepat, Koran Tempo, 30 Oktober 2012, h. B1. 22 Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai Keputusan Dahlan Tepat, Koran Tempo, 30 Oktober 2012, h. B1.
59
tersebut dimulai pada paragraf kedua hingga paragraf keenam. Paragraf selanjutnya dituliskan pernyataan Dahlan Iskan korban dari anggota DPR. Berita ini menggunakan lead deskriptif yang menceritakan Dahlan membeberkan anggota DPR peminta jatah. “Namun, Dahlan menambahkan, mereka yang menjadi ‘korban’ bukan cuma BUMN skala besar, tapi juga perusahaan negara yang kecil dan merugi. Anggota DPR yang mengajukan permintaan upeti itu, kata Dahlan, juga bukan cuma satu orang. Mereka mengaku mewakili komisi tempat mereka bernaung.”23 Pada tulisan ini tidak disebutkan siapa saja yang meminta suap dan nama direktur yang dimintai suap. Meski sudah menceritakan kronologis kejadian tersebut, Dahlan Iskan masih menolak memberitahu kepada wartawan kecuali diminta oleh DPR. “’Saya lebih mengutamakan bersih-bersih di rumah saya terlebih dulu (Kementerian BUMN) daripada ikut campur bersih-bersih di rumah orang lain (DPR),’ kata Dahlan.”24 Paragraf
setelah
menjelaskan
kronologi
peminta
upeti,
Dahlan
memberikan alasan kenapa tidak memberi tahu kepada publik nama anggota DPR tersebut. Paragraf selanjutnya Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mendukung tindakan Dahlan membuka kasus permintaan upeti anggota DPR. Wartawan menuliskan latar informasi pada tulisan ini pada bagaimana Dahlan Iskan mendapati kerugian direksi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari bawahannya. Dahlan menjelaskan kronologi salah satu anggota DPR yang meminta jatah hingga mengajari direksi BUMN untuk memanipulasi laporan keuangan.
23 24
Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN, Koran Tempo, 1 November 2012, h. A2. Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN, Koran Tempo, 1 November 2012, h. A2.
60
Pada paragraf terakhir diberikan kesempatan bicara pada Ketua Badan Kehormatan DPR Muhammad Prakosa. Akan tetapi pada kalimat itu tidak ada hubungan antara kasus yang ada dengan judul berita. Prakosa mengatakan meminta waktu reses untuk mengadakan rapat mengenai kasus ini. b. Skrip Tulisan ini menggunakan teras berita siapa. Koran Tempo masih menggunakan Dahlan Iskan sebagai narasumber utama, apa yang dia lakukan dan kapan dia melakukan itu. “Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan kemarin secara blak-blakan mengungkap kronologi permintaan setoran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada direksi salah satu Badan Usaha Milik Negara.”25 Awal kalimat kedua Dahlan Iskan menjelaskan bagaimana dia mengetahui kasus pemalakan ini. Wartawan Koran Tempo menulisnya dengan menggunakan kalimat langsung. Masih pada paragraf kedua diungkapkan kenapa anggota DPR meminta jatah yang membuat dana untuk direksi BUMN tidak kunjung cair. Dahlan mengungkapkan hal itu di hadapan para wartawan. Di pertengahan berita Dahlan Iskan mengatakan bahwa yang menjadi sasaran peminta jatah bukan hanya BUMN skala besar, tapi juga perusahaan pelat merah kecil dan merugi. Pemalak BUMN itu mengaku mewakili komisi tempat mereka bernaung. “Dahlan mengatakan, permintaan uang kembali diajukan dalam pertemuan itu. Ketiga direktur sempat menolak dengan alasan tidak memiliki kas untuk itu. ‘Tetapi, nekatnya, anggota DPR itu malah
25
Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN, Koran Tempo, 1 November 2012, h. A2.
61
mengajari BUMN ini untuk memanipulasi laporan keuangannya demi menutupi dana pelicin,’ kata Dahlan.”26 Berita ini lebih menggunakan Dahlan Iskan sebagai tokoh utama. Hal itu digambarkan dengan 80% tulisan menggunakan Dahlan sebagai narasumber yang menceritakan asal mula DPR meminta jatah ke BUMN. Sisa tulisan mengambil perkataan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso dan Ketua Badan Kehormatan DPR, Muhammad Prakosa yang tidak ada hubungannya dengan perkataan Dahlan Iskan. “Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendukung tindakan Dahlan membuka kasus permintaan upeti anggota DPR ini. Pimpinan DPR, kata dia, juga memberi izin kepada Badan Kehormatan DPR untuk segera memanggil Dahlan di masa reses ini.”27 c. Tematik Hanya ada satu tema pada tulisan ini. Tema ini menjelaskan bagaimana salah satu anggota DPR meminta jatah kepada direktur BUMN. Digambarkan pula bagaimana anggota DPR ini memaksa direktur itu dan mengajarinya untuk memanipulasi anggaran. Awal tulisan menggambarkan bahwa Dahlan berani mengungkapkan awal mula anggota DPR meminta jatah. Dahlan mulai curiga saat dia menanyakan kepada salah satu direksi perusahaan kenapa dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak kunjung cair. Akhirnya direksi itu bicara bahwa anggota DPR tidak mau mencairkan dana tersebut jika dia tidak memberikan jatah ke mereka. “Direktur itu mengaku ditelepon seorang anggota DPR hingga puluhan kali. Permintaan anggota DPR itu selalu sama, meminta agar BUMN itu segera
26 27
Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN, Koran Tempo, 1 November 2012, h. A2. Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN, Koran Tempo, 1 November 2012, h. A2.
62
mengirim sejumlah uang sebagai pelicin untuk mempercepat pencairan dana PMN.”28 Berita ini lebih bermaksud menyerang DPR. tidak ada tanggapan dari anggota DPR komisi BUMN untuk memberikan pernyataan. Perwakilan DPR yang diberikan kesempatan bicara hanya Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso dan Ketua Badan Kehormatan DPR, Muhammad Prakosa. Perkataan mereka pun hanya soal perizinan DPR yang meminta reses. Proporsi kalimat pada berita ini hampir mencukupi dari segi koherensi antarparagraf. Hanya pada dua paragraf terakhir saja yang tidak memiliki hubungan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. “Ketua Badan Kehormatan DPR Muhammad Prakosa kemarin meminta izin memakai waktu reses untuk mengadakan rapat terkait masalah ini.” 29 d. Retoris Tidak ada gambar pada tulisan ini. Seperti pada berita sebelumnya, tulisan pada Koran Tempo selalu menaruh kalimat atau kutipan penting sebelum lead. Pada kalimat tersebut dijelaskan bahwa BUMN yang besar ataupun kecil juga tak luput dari upaya pemalakan yang dilakukan DPR. Redaksi Koran Tempo masih mengganggap isu ini penting bagi masyarakat. Sampai berita itu turun, mereka menaruh berita ini pada rubrik berita utama. Berita utama merupakan tulisan yang masih berhubungan dengan halaman utama pada Koran Tempo.
28 29
Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN, Koran Tempo, 1 November 2012, h. A2. Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN, Koran Tempo, 1 November 2012, h. A2.
63
Wartawan lebih menekankan
tulisan ini pada Dahlan Iskan yang
membeberkan peminta BUMN. Delapan dari 12 paragraf pada berita menceritakan kronologi anggota DPR yang meminta jatah pada salah satu direksi perusahaan pelat merah tersebut. “’Kasus ini saya ketahui dari satu direktur BUMN di bidang pangan,’ kata Dahlan di hadapan para wartawan. Kecurigaannya muncul ketika direksi perusahaan negara itu tidak bisa menjelaskan mengapa dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak kunjung cair.”30 Meski sudah menceritakan kronologi tersebut kepada wartawan, Dahlan masih saja tidak memberikan nama peminta BUMN tersebut. Dia juga tidak menyebutkan nama direksi yang menjelaskan padanya anggota DPR peminta jatah. Tapi dia siap membeberkannya jika diminta oleh Badan Kehormatan DPR Dahlan beralasan tidak memberikan nama tersebut karena lebih fokus untuk membenahi perusahaan yang dia pimpin terlebih dahulu dibandingkan mengurusi orang lain. Pada tulisan ini wartawan menjelaskan dari awal bagaimana anggota DPR yang meminta jatah. Walaupun salah satu Direksi BUMN menolah, mereka mengajari untuk membuat laporan palsu. Bahkan perusahaan kecil pun tidak luput dari pemalakan ini. 5) Analisis framing berita Politikus Isyaratkan Tuntut Menteri BUMN, 10 November 2012. a. Sintaksis Setelah sebulan gencar
memberitakan Dahlan Iskan yang akan
membeberkan salah satu anggota DPR yang meminta upeti ke BUMN, kali ini
30
Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN, Koran Tempo, 1 November 2012, h. A2.
64
Koran Tempo memberikan ruang kepada DPR untuk bicara. Berita ini menggunakan lead siapa. Anggota DPR gantian akan melaporkan Dahlan Iskan ke kepolisian karena mencemarkan nama baik. “Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyatakan partainya mendukung pembersihan pemerasan di BUMN. ‘Kalau Dahlan Iskan benar, kami dukung. Kalau Dahlan Iskan fitnah, kami lawan,’ ujarnya.”31 Pada berita ini juga tidak ada perkataan Dahlan Iskan. Berbeda dengan sebelumnya yang selalu menaruh ruang bicara pada Dahlan dan terkadang menjadikannya sebagai aktor utama pada berita. Menurut Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar, pertemuan antara anggota DPR dengan salah satu direksi BUMN yang tidak formal adalah hal yang biasa. Jika memang ada penyimpangan, dia meminta ditunjukkan bukti bahwa ada penyimpangan tersebut. Koran Tempo juga memberikan kesempatan bicara pada anggota Komisi Keuangan DPR, Sumaryoto, yang namanya disebut dalam daftar politikus peminta upeti. “Menurut Sumaryoto, sebelum menjabat Direktur Merpati, Rudy adalah Komisaris Utama Merpati. Rudy pernah memberikan statement bahwa maskapai ini tak memerlukan penyertaan modal negara (PMN). Bahkan, kata Sumaryoto, Rudy pernah menyatakan Merpati akan menangguk keuntungan Rp 500 juta per hari.”32 b. Skrip Lead pada berita ini ditulis dengan memaparkan peristiwa yang telah terjadi. Apa yang dilakukan sejumlah politikus senayan setelah upaya Dahlan
31 32
Politikus Isyaratkan Tuntut Menteri BUMN, Koran Tempo, 10 November 2012, h. A2. Politikus Isyaratkan Tuntut Menteri BUMN, Koran Tempo, 10 November 2012, h. A2.
65
Iskan untuk membongkar pemalakan yang terjadi pada perusahaan pelat merah. Politikus tersebut digambarkan mulai kesal dengan tindakan Dahlan. “Sejumlah politikus Senayan mulai gerah menghadapi Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Mereka menganggap Dahlan telah mencemarkan nama baik karena menyebut beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat memeras perusahaan negara. ‘Yang dilakukan Dahlan sudah termasuk pencemaran nama baik,’ kata Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar kemarin.” 33 Bagaimana mereka akan menuntut Dahlan Iskan ada pada paragraf kedua. Tulisan ini mengisahkan bagaimana anggota DPR yang gerah akibat fitnah yang dilakukan Dahlan Iskan. Mereka merasa telah dicemarkan nama baiknya oleh Dahlan dengan menyebut mereka sebagai orang yang meminta jatah kepada BUMN. “Dia mendorong sejumlah koleganya melaporkan mantan Direktur Utama PT PLN itu ke kepolisian. Menurut Harry, pertemuan informal anggota DPR dengan direksi perusahaan negara untuk lobi kebijakan adalah hal biasa. Lobi-lobi itu tak perlu dipandang buruk. ‘Apakah ada yang melarang kalau lobi-lobi informal di luar? Apakah itu terlarang,’ tanya Harry.”34 Narasumber pada berita ini adalah Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Ketua Fraksi Demokrat menyarankan koleganya untuk melaporkan Dahlan Iskan ke kepolisian. kemudian Nurhayati Ali Assegaf yang mendukung adanya pembersihan pemerasan di BUMN. Tapi jika Dahlan salah, dia siap melawan. Terakhir Anggota Komisi Keuangan DPR, Sumaryoto yang namanya disebut dalam daftar politikus peminta upeti. Pada berita ini dia menjelaskan kenapa tidak memberikan Penyertaan Modal Negara ke salah satu BUMN.
33 34
Politikus Isyaratkan Tuntut Menteri BUMN, Koran Tempo, 10 November 2012, h. A2. Politikus Isyaratkan Tuntut Menteri BUMN, Koran Tempo, 10 November 2012, h. A2.
66
c. Tematik Kali ini wartawan mengisahkan kekesalan anggota DPR yang difitnah Dahlan Iskan. Mereka menyanggah bahwa pertemuan informal antara anggota DPR dengan perusahaan negara adalah hal yang biasa. Oleh karena itu anggota DPR yang merasa difitnah disarankan untuk melaporkan masalah ini ke kepolisian. “Sejumlah politikus Senayan mulai gerah menghadapi Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Mereka menganggap Dahlan telah mencemarkan nama baik karena menyebut beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat memeras perusahaan negara. ‘Yang dilakukan Dahlan sudah termasuk pencemaran nama baik,’ kata Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar kemarin.”35 Selain masalah pencemaran nama baik, Koran Tempo juga tetap menyisipkan argumentasi seorang anggota DPR yang mendukung pembersihan peminta upeti kepada BUMN. Kali ini dia mendukung apa yang dilakukan Dahlan Iskan jika benar. Tapi jika itu adalah fitnah, dia akan melawan. “Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyatakan partainya mendukung pembersihan pemerasan di BUMN. ‘Kalau Dahlan Iskan benar, kami dukung. Kalau Dahlan Iskan fitnah, kami lawan,’ ujarnya.”36 Isi keseluruhan berita ini lebih menceritakan pada sisi anggota DPR, berbeda dengan tulisan sebelumnya yang lebih pada Dahlan Iskan. Berita ini pun tidak menyertakan lontaran Dahlan. Paragraf pertama menggambarkan politikus di Senayan yang sudah gerah dengan lontaran Dahlan Iskan karena menurut mereka Dahlan telah melakukan pencemaran nama baik. Paragraf selanjutnya apa saja yang akan mereka lakukan.
35 36
Politikus Isyaratkan Tuntut Menteri BUMN, Koran Tempo, 10 November 2012, h. A2. Politikus Isyaratkan Tuntut Menteri BUMN, Koran Tempo, 10 November 2012, h. A2.
67
Lalu pembelaan Anggota Komisi Keuangan DPR, Sumaryoto karena namanya disebut dalam daftar politikus peminta upeti. d. Retoris Pada berita ini tidak ada gambar maupun kalimat atau kutipan langsung sebelum lead. Hal itu karena tulisan ini ada pada rubrik Berita Utama dan posisinya yang kedua di antara tiga tulisan pada rubrik tersebut. Hanya pada di berita pertama saja yang memakai kalimat menarik di bawah berita. Penekanan berita di sini hanya pada anggota Komisi Keuangan DPR, Sumaryoto, yang namanya disebut dalam daftar politikus peminta upeti. Di sini Koran Tempo memberikan kesempatan pada Sumaryoto untuk mengklarifikasi apa yang sudah dia lakukan terhadap salah satu BUMN. “Sumaryoto menambahkan, kenyataannya Merpati masih butuh suntikan dana Rp 200 miliar. ‘Terbukti antara Juli, Agustus, dan September, Merpati rugi Rp 200 miliar,’ katanya. Dia memperkirakan, gara-gara kritiknya itulah Rudy panik. Rudy menyatakan siap dipanggil Badan Kehormatan untuk menjelaskan informasi yang dibutuhkan.”37 Gaya bahasa yang ditulis wartawan pada berita ini lebih pada tindakan yang akan dilakukan dan telah dilakukan anggota DPR. Sumaryoto tidak memberikan Penyertaan Modal Negara ke salah satu perusahaan pelat merah tersebut karena hasil laporan perusahaan tersebut yang selalu untung. Tindakan yang akan dilakukan anggota DPR adalah melaporkan Dahlan Iskan ke kepolisian karena dia telah melakukan pencemaran nama baik. Kutipan langsung yang muncul pada berita ini, “’Apakah ada yang melarang kalau lobi-lobi informal di luar? Apakah itu terlarang,’ tanya Harry.”38
37 38
Politikus Isyaratkan Tuntut Menteri BUMN, Koran Tempo, 10 November 2012, h. A2. Politikus Isyaratkan Tuntut Menteri BUMN, Koran Tempo, 10 November 2012, h. A2.
68
6) Analisis framing berita DPR Serang Balik Dahlan Iskan, 13 November 2012 a. Sintaksis Pada tulisan ini Koran Tempo juga memberikan kesempatan untuk anggota DPR bicara. Ucapan yang dilontarkan DPR masih tentang pencemaran nama baik yang dilontarkan Dahlan Iskan kepada media. Tindakan yang dilakukan DPR adalah melakukan somasi dan permintaan maaf dari Dahlan. Jika dalam waktu yang ditentukan Dahlan masih belum juga melakukannya, maka dia akan dilaporkan ke pengadilan. Pada berita ini tertulis, “Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mempersilakan anggotanya menggugat balik karena merasa dicemarkan nama baiknya. Menurut politikus Golkar ini, menuntut adalah cara terbaik agar Dahlan tak asal tuduh. ‘Nama baik anggota DPR juga harus dihargai,’ katanya.”39
Orang lain yang disebut memalak BUMN, M. Ichlas el Qudsi mengklarifikasi pernyataan Dahlan Iskan lewat Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, Viva Yoga. Setelah Yoga menanyakan pada Ichlas, dia mengatakan bahwa tak pernah bertemu dengan Direksi Merpati membahas masalah jatah. Selain Ichlas masih ada orang lain yang dituduh Dahlan Iskan. Mereka yang dituduh juga menggugat balik ke Dahlan. Informasi yang ditulis wartawan adalah serangan balik ke Dahlan. Mereka merasa telah dituduh Dahlan dengan pernyataan telah meminta jatah. Wartawan Koran Tempo menulis, “Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mempersilakan anggotanya menggugat balik karena
39
DPR Serang Balik Dahlan Iskan, Koran Tempo, 13 November 2012, h. A2.
69
merasa dicemarkan nama baiknya. Menurut politikus Golkar ini, menuntut adalah cara terbaik agar Dahlan tak asal tuduh. “Nama baik anggota DPR juga harus dihargai,” katanya.”40 b. Skrip Wartawan pada tulisan ini menggunakan teras berita kenapa. Apa yang menyebabkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga menyebabkan ingin menyerang balik Dahlan Iskan. Di awal paragraf juga dijelaskan dengan cara mereka akan melawan Dahlan “Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, yang anggotanya disebut memeras perusahaan negara, akan menuntut Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Fraksi Partai Amanat Nasional, misalnya, bersiap melayangkan somasi. ‘Segera kami kirim karena kami merasa dicemarkan,’ kata Wakil Ketua Fraksi Viva Yoga kemarin.” 41 Jika sebelumnya penggambaran yang dikisahkan wartawan selalu dari segi Dahlan Iskan dan mendukungnya, kali ini dari sisi DPR. Dahlan diminta untuk meminta maaf dan tidak asal tuduh. Tulisan ini juga menuliskan siapa saja yang memeras kepada BUMN, berapa besar upeti tersebut, dan hanya sangkalan dari anggota DPR. Meski Dahlan Iskan diserang oleh beberapa anggota DPR yang telah dia sebut sebagai pemalak BUMN, paragraf terakhir Dahlan diberikan kesempatan bicara menaggapi semua serangan tersebut. Berita tersebut tertulis, “Adapun Dahlan kalem menanggapi rencana tuntutan balik itu. ‘Tak apa-apa diserang,’ katanya. ‘Kami terima, kalau ada yang salah kami perbaiki.’”42
40
DPR Serang Balik Dahlan Iskan, Koran Tempo, 13 November 2012, h. A2. DPR Serang Balik Dahlan Iskan, Koran Tempo, 13 November 2012, h. A2. 42 DPR Serang Balik Dahlan Iskan, Koran Tempo, 13 November 2012, h. A2. 41
70
Narasumber yang diminta keterangan oleh Koran Tempo adalah Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, Viva Yoga yang siap memberikan somasi kepada Dahlan Iskan. Lalu, M. Ichlas el Qudsi dan Idris Laena yang menyangkal tudukan Dahlan. Kemudian Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang mendukung anggotanya menggugat balik dan Fraksi PDI Perjuangan yang kesal dengan tuduhan Dahlan. Terakhir perkataan Dahlan Iskan orang yang menanggapi serangan tersebut dan sebagai penutup berita. c. Tematik Kesinambungan pada paragraf pertama dengan judul sudah tergambarkan. Seperti apa serangan balik yang dilakukan DPR kepada Dahlan Iskan tergambarkan pada setengah tulisan pertama. Tulisan selanjutnya adalah informasi lama yang diulang kembali oleh Koran Tempo. Pada paragraf terakhir tetap memberikan kesempatan Dahlan Iskan untuk bicara. Pada berita tersebut tertulis, “Adapun Dahlan kalem menanggapi rencana tuntutan balik itu. ‘Tak apaapa diserang,’ katanya. ‘Kami terima, kalau ada yang salah kami perbaiki.’”43
Wartawan menggambarkan bagaimana anggota DPR yang dituduh Dahlan Iskan begitu kesal dengan pernyataannya. Narasumber pada berita ini selain dari orang yang dituduh Dahlan, juga fraksi dari partai yang kadernya dituduh dan Wakil Ketua DPR yang mendukung anggotanya melakukan serangan balik atas pencemaran nama baik. Paragraf kelima ada dua kalimat yang berbeda. Kalimat pertama mengatakan bahwa Idris Laena yang dituduk meminta jatah tapi dia
43
DPR Serang Balik Dahlan Iskan, Koran Tempo, 13 November 2012, h. A2.
71
menyangkalnya tanpa ada kalimat langsung darinya. Kalimat berikutnya adalah informasi Koran Tempo, nama Oheo Sinapoy tertangkap menerima bayaran dari Grup Permai. “Idris Laena dari Golkar masuk daftar politikus pemeras yang dilaporkan ke Badan Kehormatan. Ia dituduh meminta fee kepada PT PAL dan PT Garam. Namun Idris menyangkal tuduhan itu. Sedangkan nama Oheo Sinapoy terungkap di pengadilan korupsi Wisma Atlet sebagai politikus Golkar penerima fee sebesar Rp 712,5 juta dari Grup Permai karena menyetujui dana proyek di Kementerian Agama.” 44 d. Retoris Penekanan pada tulisan ini
adalah pada caption foto berita Anggota
Komisi XI DPR dari Fraksi PAN, M. Ichlas el Qudsi. Keterangannya adalah Ichlas yang mengklarifikasi kepada pimpinan Badan Kehormatan MPR/DPR. Keterangan foto tersebut juga menuslikan bahwa ia akan menggugat balik Dahlan Iskan karena telah nama baik anggota DPR. Selain pada foto, hanya tulisan berita yang isinya pernyataan dari anggota DPR sebagai orang tertuduh. Mereka merasa difitnah oleh Dahlan Iskan karena dia telah menuduh dengan perkataan telah meminta jatah ke salah satu perusahaan pelat merah. “Namanya sudah disetorkan oleh Dahlan ke Badan Kehormatan DPR. Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat I itu pun sudah mendatangi Badan untuk memberi konfirmasi. Ia bahkan sudah menyewa pengacara untuk menuntut Dahlan meminta maaf kepadanya dalam waktu 7 x 24 jam. ‘Jika somasi tak digubris, saya laporkan ke pengadilan,’ kata Ichlas.”45 Penekanan yang digambarkan Koran Tempo pada berita ini adalah informasi tentang Oheo Sinapoy. Dia adalah penerima jatah dari Grup Permai.
44 45
DPR Serang Balik Dahlan Iskan, Koran Tempo, 13 November 2012, h. A2. DPR Serang Balik Dahlan Iskan, Koran Tempo, 13 November 2012, h. A2.
72
Selain Oheo, tidak ada tersangka lain dari pemeras BUMN yang telah digemborkan Dahlan Iskan.
3. Berita foto DPR Serang Balik Dahlan Iskan
2. Analisis praktik wacana Sebelum menjadi sebuah berita, terjadi sebuah proses yang menghasilkan berita itu sendiri. Proses membuat sebuah isu menjadi layak berita yang dilakukan Koran Tempo hampir sama dengan media kebanyakan, yaitu melalui rapat redaksi yang dilakukan oleh seluruh awak redaksi. Pada berita judul Ungkap Pemalak BUMN; Dahlan Percaya Diri ke DPR, ada tiga penulis, yaitu Martha Thertina, Ananda Putri, Sundatari, dan Sukma. Di berita ini Koran Tempo juga mengambil berita dari Antara.
73
Berita kedua yang berjudul Dahlan Hendak Disingkirkan, wartawannya adalah Ananda Putri, Aryani Kristanti, Indira Wijaya, Ayu Prima, dan Sukma. Berita ketiga, Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai Keputusan Dahlan Tepat ada empat penulis. Mereka Bernadette Christina, Wayan Agus Purnomo, Rosalina, dan Dewi Rina. Berita Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN penulisnya adalah Rafika Aulia, Wayan Agus Purnomo, dan Wuragil. Ananda Putri, Budiartie, Satwika, Rofiudin, dan Sukma menulis berita dengan judul Polititus Isyaratkan Tuntut Menteri BUMN. Berita terakhir yang berjudul DPR Serang Balik Dahlan Iskan ditulis oleh Ira Guslina Sufa dan Ananda Putri. Koran Tempo juga memperhatikan faktor masyarakat dalam memilih sebuah isu. Hal itu karena bukan hanya anggota DPR atau pengusaha saja yang menjadi pembaca setia Koran Tempo, tapi masyarakat juga. Ketika sebuah isu menarik, tapi tidak terlalu penting dan disukai masyarakat, maka Koran Tempo tidak menaikkan kasus tersebut. Salah satu informasi yang memudahkan publik untuk memahami sebuah kasus, Koran Tempo memberikan info grafis di halaman utama. Informasi yang didapat Koran Tempo berasal dari manapun. Wartawan Koran Tempo menerima kabar sebuah kasus baik dari email, pesan singkat, omongan tokoh, dan lainnya. Dari informasi itu, dicari data lengkapnya, kebenarannya, lalu diajukan dalam rapat redaksi Saat mengangkat kasus Dahlan Iskan melawa anggota DPR, Koran Tempo tidak terlalu mengekspos dari sisi kerugian PLN yang dikatakan oleh anggota DPR. Elik Susanto sebagai Redaktur Pelaksana Koran Tempo mengatakan bahwa
74
Koran Tempo mengangkat kasus kerugian PLN, tapi karena kasus tersebut berasal dari perkataan DPR RI, dia masih ragu dengan kabar tersebut. “Kita tetap menulis (kerugian PLN), tapi tidak dibesar-besarkan. Menurut saya media itu harus memilih angle yang kira-kira berita yang benar-benar berita, mana berita yang cuma lontaran. Mana berita yang palsu, yang tidak palsu. Kita seletif apalagi dengan DPR. Terus terang banyak publik yang tidak percaya dengan DPR. Kalau liat survei, banyak anggota DPR yang korup, kerjanya melorot, tugas mereka menyusun Undang-Undang juga tidak beres.”46 Alasan Koran Tempo gencar memberitakan anggota DPR suka memeras BUMN adalah Dahlan Iskan yang melontarkan isu tersebut. Itu karena salah satu yang menjadi kriteria layak berita Koran Tempo, yaitu tokoh. Dahlan Iskan merupakan tokoh dalam pemerintahan. Meski anggota DPR juga tokoh pemerintah, Koran Tempo sudah kurang apresiatif dengan mereka, melihat kinerjanya yang kurang baik. Selain tokoh yang mengangkat kasus itu, ada bukti bahwa anggota DPR melakukan perbuatan curang tersebut. Saat Koran Tempo melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, diketahui bahwa BUMN selalu rugi dan tidak pernah untung karena selalu direcoki oleh beberapa anggota DPR. Gangguan tersebut salah satunya dengan meminta jatah kepada perusahaan pelat merah jika perusahaan tersebut ingin berjalan dengan baik. Meski kasus itu layak menjadi sebuah berita, dalam sidang redaksi terjadi beda pendapat antara yang setuju dengan tidak untuk menaikan kasus tersebut menjadi sebuah berita. Setelah terjadi perselisihan argumen, akhirnya Koran Tempo sepakat menaikkan isu ini menjadi sebuah berita. “Mereka (yang ada pada rapat redaksi) tentu saja berbeda pendapat. Tidak semuanya sama. ‘Ah Dahlan cuma pencitraan saja. Tidak 46
Wawancara pribadi dengan Elik Susanto.
75
penting.’ Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang, ‘Ini serius. Ada dokumennya.’ Ada juga yang bilang, ‘Ah ini data udah lama.’ Setelah kita kumpulin, kita putusin, ternyata data ini memang ada, peristiwanya juga ada. Kita kroscek dengan direkturnya dan ternyata iya (DPR melakukan pemerasan).”47 Rapat redaksi hanya boleh dilakukan oleh keredaksian. Jika ada bagian lain yang bukan redaksi ingin mengajukan tema bisa saja, tapi tetap masuk pada sidang redaksi. Pengajuan tema dari non redaksi tetap bisa dinaikkan menjadi sebuah berita kalau memang memiliki data yang lengkap. Hasil keputusan tetap pada rapat itu. Hal tersebut juga terjadi pada direksi. Redaksi tetap memiliki keputusan tersediri dalam memutuskan rapat. Andai direksi ingin mengajukan tema, tetap harus masuk dalam rapat tersebut. Data yang lengkap dan menarik dapat naik menjadi berita. “Direksi dalam istilah pengelola perusahaan ada istilahnya firewall atau garis api. Jadi direksi tidak bisa intervensi ke redaksi. Redaksi itu berdiri sendiri yang keputusannya ada di dalam rapat. Direksi ini sebatas hanya memberi usulan. Misalnya ikut rapat dan mengajukan tema. Jika memang tidak menarik, ya kita tolak. Kalau menarik, didalemin. Kita lanjutkan. Semua usulan itu ya satu, harus diajukan ke rapat.”48 Saat sudah menentukan apa yang akan menjadi berita, para wartawan mengejar narasumber sesuai dengan tugasnya. Hasil wawancara tersebut kemudian ditranskrip dan ditulis. Setelah selesai, tulisan tersebut dikirim ke redaktur. Hasil semua tulisan yang sudah diterima redaktur, diolah kembali menjadi berita utuh yang siap terbit. Berita yang harus segera terbit, masuk ke tempo.co. berita yang agak mendalam disimpan untuk Koran Tempo dan yang lebih dalam diberikan pada majalah Tempo.
47 48
Wawancara pribadi dengan Elik Susanto. Wawancara pribadi dengan Elik Susanto.
76
Hasil transkrip harus diberikan pada redaktur karena tulisan tersebut masih belum berimbang. Elik mengatakan, tidak mungkin pada Koran Tempo menaikkan berita yang hanya satu narasumber. Jadi, harus ada perkataan lain agar seimbang. Tapi, mungkin juga wartawan tersebut menulis berita yang utuh kalau narasumbernya komplit. Biasanya hal itu terjadi pada wartawan senior karena sudah berpengalaman dalam mencari berita. Elik Susanto memandang Dahlan Iskan sebagai orang yang baik, salah satunya adalah karena Dahlan merupakan mantan wartawan Tempo. Dahlan merupakan orang yang pintar dan tekun. Hasil kerja kerasnya itu berbuah hasil saat Dahlan sukses mendirikan Jawa Pos. “Orangnya pinter, tekun. Saya pernah ketemu dan wawancara dengan dia. Orangnya rajin, juga punya obsesi. Sebagai pemimpin, dia membuktikan keberhasilannya. Membuat media, dia berhasil. Jadi Dirut PLN juga berhasil. Menjadi Menteri BUMN juga banyak gebrakan. ketika menjadi pejabat BUMN saat dia mengelola perusahaan-perusahaannya menjadi sehat. Kalau tidak salah terobosan Dahlan adalah dia mengklasifikasi perusahaan-perusahaan BUMN menjadi sehat, kurang sehat, dan mati atau tidak berkembang sehingga harus dilikuidasi.”49 Semua kinerja baik Dahlan Iskan seakan terkotori dengan majunya dia sebagai konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Elik mengakui hal tersebut dan menduga kinerja baiknya ini hanya karena pencitraan dia sebagai calon presiden itu. Akan tetapi Elik menghargai keputusan Dahlan Iskan karena itu adalah hak dia karena mungkin Dahlan memiliki kompetensi dan mampu jika memang menjadi seorang presiden. Dahlan juga merasa dipilih oleh publik dan memiliki jaringan serta komunikasi yang baik dengan rekan bisnis maupun organisasi yang dia tekuni. 49
Wawancara pribadi dengan Elik Susanto.
77
3. Analisis sosial budaya Setelah era reformasi, perkembangan pers berkembang dengan pesat. Mereka selalu dikekang oleh pemerintah karena tidak boleh memberitakan kebobrokannya. Kali ini mereka bebas memberitakan apa saja. Sejak itu, pers Indonesia selalu menuliskan berita yang membuat rakyat kesal dengan pemerintah karena tindakannya yang menyimpang. Banyak sekali penyimpangan yang dituliskan media di Indonesia. Mulai dari kinerja yang tidak maksimal, hingga merampok uang rakyat bernilai triliunan rupiah. Hingga saat ini pun warga Indonesia selalu menyantap pemberitaan buruk itu. Selalu saja media massa memberitakan berita yang kurang baik bagi pemerintah. Karena minim pemimpin hebat, pers pun terkadang menikmati keindahan masa lalu melalui perbandingan antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan Soekarno yang menjadi presiden pertama Indonesia atau Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta di era 70’an. Saat SBY mencalonkan diri sebagai calon presiden untuk kedua kalinya, dia mengampanyekan untuk mengatakan tidak pada korupsi. Salah satu di iklannya muncul Angelina Sondakh dan Andi Malarangeng. Akan tetapi kader Partai Demokrat tersebut tersandung korupsi. Bahkan korupsi pada pemerintahan SBY lebih parah dari era Soeharto. Jika jaman Soeharto tercatat korupsi sebesar Rp 90 triliun. Saat SBY menjadi presiden, korupsi mencapai Rp 720 triliun. 50
50
Ali Akbar Soleman Batubara, Korupsi Era Pemerintahan SBY Lebih-Lebih dari Zaman Soeharto,artikel diakses pada 13 Desember 2013 http://www.harianterbit.com/2013/09/13/korupsiera-pemerintahan-sby-lebih-lebih-dari-zaman-soeharto/.
78
Berdasarkan penelitian yang dilakukan The Political Literacy Institute yang dilakukan pertengahan tahun 2011, pemerintahan SBY memiliki 10 rapor merah. Selain korupsi yang dilakukan sejumlah kementerian, SBY juga tebang pilih dalam menyelesaikan kasus. SBY pun gagal dalam menyelesaikan masalah TKI. Selain itu ditemukan pula kelambatan SBY dalam menangani kasus pelanggaran HAM, seperti menyelesaikan kasus pembunuhan Munir. 51 Di periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), penantian warga Indonesia akan pemimpin idaman pun muncul. Sosok itu adalah Dahlan Iskan. Saat dia menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, namanya mulai meroket. Namanya menjadi perbincangan masyarakat Indonesia bukan karena dia koruptor atau memiliki kinerja buruk, tapi karena prestasinya. Memang prestasinya belum bisa dikatakan cemerlang, tapi kehausan masyarakat yang ingin memiliki pemimpin yang merakyat, Dahlan Iskan adalah orang yang tepat. Dalam survei, ketokohan Dahlan Iskan bisa dikatakan menjadi calon alternatif presiden jika dibandingkan dengan para calon lain yang sudah diusung oleh masing-masing partai. Ketokohan tersebut atas hasil upaya saat bekerja dengan baik di pemerintahan. Pengaruh dia ke publik pun terlihat dengan hasil laporannya yang bagus. “Kalau menurut saya pengaruh dia ke publik itu ya saat dia memberikan laporan saat menjadi wartawan. Publik pun tahu, ‘oh ini loh peristiwa yang dilaporkan oleh Dahlan’. Kalau sekarang ya sesuai dengan jabatan dia ketika menjadi pejabat BUMN saat dia mengelola perusahaanperusahaannya menjadi sehat. Ketika perusahaan itu sehat dan untung, publik pun senang. Karena saat untung, menjadi pendapatan bagi negara
51
Samrut Lellolsima, Inilah Sepuluh Raport Merah SBY-Boediono, artikel diakses pada 13 Desember 2013 dari http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=41757.
79
dan pendapatan negara itulah yang akan dijadikan untuk mengelola negara termaksud dengan rakyatnya.”52 Dahlan Iskan sering kali memantau langsung tempat yang bermasalah dan tidak mau mendengar permasalahan tersebut dari anak buahnya. Hal itu dia lakukan agar benar-benar merasakan masalah tersebut. Dahlan pun tak sungkansungkan mengobrol dengan
masyarakat
biasa tanpa takut
mengurangi
kehormatannya. Tindakannya seperti itu menjadi sosok yang diimpikan warga Indonesia. Dahlan juga tidak ragu menaiki ojek saat sedang mengadakan pertemuan penting jika macet di jalan. Bahkan Dahlan sering menyantap makanan pedagang kaki lima. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan wakil rakyat yang selalu hidup mewah dan kurang merasakan apa yang dirasakan warga biasa. Banyak sekali pemberitaan tentang Dahlan Iskan di media massa. Pada tahun 2013, www.tempo.co memberitakan Dahlan Iskan lebih dari 250 pemberitaan. Berarti setiap hari, minimal satu kali www.tempo.co memberitakan tentang Dahlan Iskan. Lebih dari 75% pemberitaan tersebut memberitakan yang baik tentangnya. Sisanya karena masalah yang dia hadapi seperti kecelakaan mobil Tuxuci saat peluncuran mobil listrik. Dahlan Iskan selalu memiliki pandangan yang berbeda dengan anggota DPR. Media massa pun sering memberitakan masalah ini. Tapi kebanyakan dari berita itu lebih condong ke Dahlan. Anggota legislatif itu pun selalu menjadi tokoh antagonis dan Dahlan tokoh protagonis. Tidak hanya dengan DPR saja pemberitaan tentang Dahlan Iskan, tapi juga dengan Jasa Marga. Pemberi jasa melalui jalan tol ini tak luput dari serangan 52
Wawancara pribadi dengan Elik Susanto.
80
Dahlan saat dia melihat jalan tol yang macet panjang. Dahlan sempat turun ke jalan dengan menggratiskan pengguna mobil agar kemacetan cepat terurai. Setelah itu Dahlan berjanji akan mengevaluasi Jasa Marga. Pemberitaan Dahlan Iskan terus melonjak naik saat dia berbincang dengan rakyat kecil dan ikut hidup bersama mereka. Dahlan bahkan sempat menginap di rumah seorang petani di daerah Sragen dan membantu sang pemilih rumah untuk berkebun dan melihat apa yang dia punya. Pada kesempatan terakhir Dahlan berkata bahwa dia belajar banyak dengan pemilik rumah tersebut dan merasa seperti sedang sekolah tentang hidup. Di daerah yang sama, pada 29 Maret 2012 Antara News memberitakan Dahlan Iskan yang menginap dengan beralaskan tikar. Meski pemilik rumah sudah menyediakan kasur untuk Dahlan tidur, Dahlan menolak untuk tidur dengan alas yang empuk.53 Berita itu sangat jelas menggambarkan sosok Dahlan Iskan yang merakyat. Dia bahkan tidak sungkan makan makanan seadanya yang disediakan pemilik rumah. Beberapa media yang memberitakan Dahlan Iskan selalu menggambarkan rupanya yang selalu memakai kemeja putih panjang yang lengannya digulung dengan memakai sepatu kets. Selain penampilannya yang sederhana, pakaian dan aksesorisnya buatan Indonesia dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, Dahlan kadang disebut sebagai orang yang cocok jika menjadi presiden selanjutnya. Selain Dahlan Iskan, sebenarnya masih banyak tokoh lain yang memiliki kinerja yang lebih baik darinya. majalah Tempo pada edisi khusus tahun 2012 53
Royke Sinaga, Tatkala Dahlan Iskan Beralaskan Tikar di Rumah Petani, artikel diakses pada 29 September 2013 dari http://www.antaranews.com/berita/303792/tatkala-dahlaniskan-beralaskan-tikar-di-rumah-petani.
81
pernah mengangkat tentang bupati yang memiliki kinerja baik. Mereka dijadikan tokoh tahun itu oleh majalah Tempo. Meski begitu, Dahlan Iskan tidak dijadikan tokoh pada terbitan itu. Masuk nominasi saat rapat redaksi pun tidak. Pemilihan tokoh tersebut didapat berdasarkan survei yang ada, kinerja mereka, program yang mereka lakukan, dan masih banyak lagi kriteria lainnya. Dalam pemberitaan sehari-hari, tokoh versi majalah Tempo tersebut tetap masih kalah saing pemberitaannya dengan Dahlan Iskan. Bukan hanya Tempo saja yang sering memberitakan tentang Dahlan Iskan, media massa lain pun ikut menghujani pemberitaan yang berhubungan dengan Dahlan. “Salah satu kekurangannya (Dahlan Iskan) adalah saat dia maju menjadi capres melalui konvensi demokrat. Ya hak dia lah. Kita tidak bisa menghalang-menghalangi. Tapi akhirnya publik menilai, ‘Oh ternyata ia seperti itu karena ingin menjadi calon presiden.’ Itu kan penilaian ya. Tapi kan hak sepenuhnya ada di Dahlan dan itu boleh-boleh saja. Nanti tinggal lihat saja di pemilu.”54 B. Analisis relasi bahasa, kuasa, dan ideologi media isu kasus korupsi Dahlan Iskan melawan anggota DPR 1. Komodifikasi Kasus Dahlan Iskan melawan anggota DPR menjadi perbincangan karena secara berani Dahlan Iskan akan membongkar dan memberi tahu kepada publik siapa saja anggota DPR yang suka memeras BUMN. Alasan pemerasan yang dilakukan pun beragam. Mereka memanfaatkan jabatannya untuk mengeruk kekayaannya sendiri.
54
Wawancara pribadi dengan Elik Susanto.
82
Komodifikasi menurut Vincent Mosco adalah perubahan bentuk nilai guna menjadi nilai tukar.55 Pada konteks ini, Koran Tempo menjadikan kasus Dahlan Iskan melawan DPR sebagai berita lalu diberikan kepada masyarakat yang menjadi nilai tukar. Masyarakat merupakan objek utama Koran Tempo untuk komodifikasi ini. Publik yang menjadi tujuan utama diberikan konten yang menarik sehingga mereka penasaran untuk menikmat produk tersebut. Pemberitaan yang menarik untuk pembaca seperti ini adalah produk utama media massa. 56 Ketokohan Dahlan Iskan yang menarik di mata masyarakat dijadikan Koran Tempo untuk menarik pembaca Walaupun kasus ini belum tuntas hingga sekarang, Koran Tempo mengganggap peristiwa ini sangat penting bagi publik. Masyarakat harus tahu kronologi ceritanya hingga siapa saja pelakunya. Oleh sebab itu Koran Tempo selama sebulan gencar memberitakan kasus ini. “Kan belum terbukti. Itu kan baru omongan Dahlan yang direspon oleh DPR. Sebenarnya hanya perang mulut saja. Pertama nilai berita itu kurang karena belum ditetapkannya tersangka, terpidana dan yang lainnya. Jadi cuma perang mulut saja. Jangan-jangan cuma pencitraan Dahlan yang ingin menjadi presiden itu. Ini menjadi rumit saat dia punya gebrakan di BUMN lalu maju sebagai calon presiden.”57 Meski hanya perang mulut dan menduga bahwa apa yang dilakukan Dahlan Iskan hanya pencitraan saja, Koran Tempo tetap menganggap berita ini penting dan harus diberitakan agar masyarakat terbuka pikirannya mengenai pemalakan yang dilakukan oleh anggota DPR.
55
Vincent Mosco, The Political of Communication (London: SAGE Publication Ltd, 1996), h. 141. 56 Vincent Mosco, The Political of Communication, h. 148. 57 Wawancara pribadi dengan Elik Susanto.
83
Dari segi tulisan, kasus ini menjadi sumber utama Tempo dalam mengubah peristiwa menjadi penghasilannya. Kerja utama sebuah media adalah mencari berita. Jika berita menarik dan unik, banyak masyarakat yang akan penasaran untuk membacanya. Semakin banyak yang menikmati, semakin besar pula keuntungan yang dimiliki sebuah media, salah satunya Koran Tempo. Semakin banyak publik yang membaca berita Koran Tempo, maka semakin banyak perusahaan tertarik mengiklankan barangnya ke media itu. Koran Tempo melihat kasus ini layak untuk dijadikan sebagai berita karena masyarakat ingin mengetahui kelanjutan dari perang antara badan eksekutif dengan legislatif. Saat ruang redaksi juga terjadi perdebatan antara orang yang setuju dengan yang tidak mengenai kasus ini. Bagi yang setuju, mereka memiliki data dan sumber yang terpercaya. Orang yang tidak setuju mengatakan bahwa data yang dimiliki sudah lama dan menduga lontaran yang diucapkan Dahlan Iskan hanya pencitraan saja. “Pertama karena yang bicara ini adalah tokoh dan menteri BUMN tentang perusahaan dia yang diduga, karena dia ngomongnya diduga oleh sejumlah anggota DPR. Saat Dahlan ngomong seperti itu, banyak anggota DPR yang dijerat KPK, seperti kasus hambalang, cek pelawat,” jelas Elik.58 Setelah perundingan yang panjang, akhirnya Koran Tempo sepakat untuk menelusuri lebih jauh mengenai kasus ini dan diterbitkan selama sebulan. Selain dari kasus yang menarik, pembaca juga perlu tahu seperti apa kelanjutan dari masalah ini. Bagaimanapun juga publik adalah pembaca setia dan konsumen dari Koran Tempo.
58
Wawancara pribadi dengan Elik Susanto.
84
Sosok Dahlan Iskan yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN dan memiliki pandangan baik untuk masyarakat juga menjadi kelayakan berita Koran Tempo. Publik selama ini menganggap Dahlan Iskan orang yang dapat dipercaya melihat dengan kinerjanya selama ini. Dia juga sering terjun langsung ke masyarakat melihat kondisi sebenarnya. Bahkan dia tak sungkan-sungkan tidur beralaskan tikar dengan nyenyak tanpa disuguhi fasilitas mewah. Masyarakat juga senang dengan apa yang sudah dilakukan Dahlah Iskan. Beberapa survei yang ada, menyebutkan bahwa Dahlan layak menjadi presiden alternatif dari calon presiden yang sudah diusung beberapa partai selanjutnya menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Dahlan Iskan pun dimanfaatkan sebagai nilai jual dalam berita Koran Tempo. Publik percaya bahwa Dahlan adalah orang baik dilihat dengan kinerjanya sebagai Menteri BUMN yang bagus. 2. Spasialisasi Proses teknologi dan komunikasi adalah keutamaan dari spasialisasi. Spasialisasi merupakan bagian dari industri komunikasi. 59 Maksudnya adalah pemanfaatan ruang yang ada seperti dalam media massa adalah fokus utama dari spasialisasi. Koran Tempo menggunakan keuntungannya dalam penyebaran informasi untuk memengaruhi publik dan menyebarkan ideologinya lewat tulisan yang disebar kepada masyarakat. Koran Tempo memanfaatkan fungsi media massa sebagai penyebar informasi untuk membela Dahlan Iskan dan membuat DPR semakin buruk di mata masyarakat. Salah satu judul Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan 59
Vincent Mosco, The Political of Communication, h. 173.
85
menegaskan bahwa pertikaian Dahlan Iskan dengan anggota DPR semakin meruncing. Perseteruan ini hingga melibatkan jabatan yang dimiliki Dahlan meski Koran Tempo tidak menyebutkan siapa orang yang menginginkan Dahlan turun jabatan, walaupun wewenang pemberhentian menteri ada pada hak presiden. Terlihat bahwa anggota DPR yang disebut Dahlan pemalak tidak suka dengan perbuatan Dahlan Iskan. Koran Tempo seakan memberi kesan kepada masyarakat bahwa tindakan anggota DPR semakin kotor dan Dahlan digambarkan orang baik yang memiliki banyak musuh. “Namun Dahlan menolak menguraikan dan menjelaskan lebih jauh lontaran ini. Dia pun enggan menanggapi pertanyaan mengapa pejabat itu hendak menyingkirkannya. Bekas Direktur Utama PLN itu hanya berujar, ‘Saya tahulah.’” 60 Meski anggota DPR ada yang geram dengan tindakan yang kata mereka mencemarkan nama baik, tapi ada pula yang mendukung perbuatan Dahlan Iskan. Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar Aziz menginginkan agar Dahlan segera membongkar kasus pemalakan tersebut. Hal tersebut supaya masalah yang terjadi cepat selesai. Anggota Komisi Perdagangan, Perindustrian, dan BUMN Dewan Perwakilan Rakyat, Mohamad Sohibul Iman mendukung Dahlan dengan meminta dia untuk menjelaskan inefisiensi yang dilakukan PLN agar masyarakat mengetahui penyebabnya. Sohibul menjelaskan bahwa kerugian yang dilakukan PLN bukan sepenuhnya salah Dahlan. “Sohibul mengakui PLN memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai pelaksana kebijakan energi nasional dan sebagai perusahaan milik 60
Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan, Koran Tempo, 8 Oktober 2012, h. A4.
86
negara. Sebagai pelaksana kebijakan, PLN dinilai merupakan korban kebijakan energi secara umum. Tetapi sebagai perusahaan, PLN banyak memiliki persoalan manajemen. ‘Ini juga harus diketahui publik,’ kata dia.”61 Akhirnya Koran Tempo memberikan kesempatan bicara anggota DPR pada berita Politikus Isyaratkan Tuntut Menteri BUMN. Ruang bicara itu diberikan setelah sebulan penuh mencecar mereka. Anggota DPR yang disebut sebagai pemalak, merasa gerah atas pencemaran nama baik yang dilakukan Dahlan Iskan. Pembelaan yang dilakukan anggota DPR bertemu secara informal dengan direktur perusahaan pelat merah adalah hal yang wajar. Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar mengatakan tidak ada yang salah dengan lobi internal. Kalau memang ada pelanggaran, Harry meminta agar diperlihatkan bukti-buktinya. Berita DPR Serang Balik Dahlan Iskan juga memberikan ruang anggota DPR atas perlakuan Dahlan Iskan. Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mendukung anggotanya yang menyerang balik Dahlan Iskan. Hal tersebut dilakukan agar Dahlan tidak berbuat semena-mena kepada DPR. Serangan balik DPR adalah dengan melakukan somasi kepada Dahlan Iskan agar dia meminta maaf. Jika Dahlan tidak menggubris, maka Anggota DPR yang melakukan serangan balik itu akan membawa kasus ini ke pengadilan. Idris Laena yang disebut Dahlan sebagai pemeras BUMN menyangkal bahwa dirinya melakukan pemalakan.
61
Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN, Koran Tempo, 1 November 2012, h. A2.
87
Sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kesal dengan tuduhan Dahlan. Dia mengatakan bahwa anggotanya, Sumaryoto yang dituduh memeras PT Merpati bukan menagih, tapi hanya menanyakan angka Rp 18 miliyar ke Merpati. Saat menampilkan sosok Dahlan Iskan pun Koran Tempo membagi dalam dua jenis, Dahlan seorang pahlawan yang berani secara terang-terangan membongkar kasus suap dan Dahlan yang tidak disenangi oleh anggota DPR karena ucapannya tanpa bukti dan mencoreng nama baik mereka. Koran Tempo mencitrakan sosok Dahlan sebagai protagonis salah satunya karena kedekatannya. Redaktur Pelaksana Tempo Rubrik Politik, Elik Susanto mengakui bahwa Dahlan adalah orang yang pintar, sukses dalam menjalankan tugasnya. Dahlan juga pernah menjadi wartawan Tempo. Meski ada kedekatan seperti itu, tetap saja ada terjadi perbedaan pendapat mengenai Dahlan Iskan. Dalam ruang redaksi tidak ada kedekatan dalam mengajukan sebuah berita. Asalkan ada data yang lengkap, kasus apapun layak menjadi sebuah berita Koran Tempo. “Direksi dalam istilah pengelola perusahaan ada istilahnya firewall atau garis api. Jadi direksi tidak bisa intervensi ke redaksi. Jika memang tidak menarik, ya kita tolak. Kalau menarik, didalemin. Kita lanjutkan. Semua usulan itu ya satu, harus diajukan ke rapat.”62 Publik dalam kasus ini hanya berfungsi sebagai konsumen. Konsumen dalam arti hanya orang yang menerima hasil peliputan dan wawancara dalam wartawan Koran Tempo. Mereka pasrah dengan apa yang disajikan Koran Tempo
62
Wawancara pribadi dengan Elik Susanto.
88
tanpa kekuataan dalam memberikan sebuah ide ataupun pernyataan dalam kasus pemalakan BUMN ini. Pembaca
dibuat
percaya
dengan
terbitan
Koran
Tempo
yang
menggambarkan Dahlan Iskan adalah orang yang tidak bersalah dan DPR adalah orang jahat. Koran Tempo merupakan salah satu dari banyak media massa yang membuat Dahlan sebagai pemimpin dengan kerja baik. 3. Strukturasi Strukturasi berkaitan dengan hubungan ide antaragen masyarakat, proses sosial dan praktik sosial dalam analisis struktur. Strukturasi dapat digambarkan sebagai proses di mana struktur sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial. Para agen ini kemudian menjadi bagian dari struktur dan bertindak melayani bagian yang lain. Hasil akhir dari strukturasi adalah serangkaian hubungan sosial dan proses kekuasaan diorganisasikan di antara kelas, gender, ras dan gerakan sosial yang masing-masing berhubungan satu sama lain. Tempo memanfaatkan jabatan Dahlan Iskan sebagai nilai berita yang layak dikonsumsi masyarakat. Selain sosok Dahlan, Koran Tempo juga mengambil narasumber lain yang memiliki jabatan tinggi dan kompeten menjadi narasumber dalam beritanya. Narasumber yang diwawancarai Koran Tempo selain Dahlan Iskan adalah anggota DPR itu sendiri yang menjadi target utama dalam kasus ini. Meski begitu, ruang bicara yang diberikan anggota DPR masih kurang banyak dibandingkan dengan perkataan Dahlan. Sekalipun banyak narasumber dari anggota DPR, tetap porsi yang diberikan sedikit. Perkataan mereka tidak lebih dari lima paragraf dalam berita
89
Koran Tempo meskipun anggota DPR dimasukan dalam paragraf pertama dan tema dalam berita tersebut. Selain perang mulut antara Dahlan Iskan dan anggota DPR, ada pihak lain yang juga ikut dalam masalah ini, yaitu beberapa pengamat. Pengamat itu sedikit memihak kepada Dahlan dengan mengatakan bahwa bukan Dahlan saja yang harus disalahkan, tapi juga ada pihak lain. “Kalau tidak salah itu hanya asumsi kerugian yang itu asumsi dari periode sebelum Dahlan, sekitar 10 tahun dan Dirut sebelum Dahlan juga ditahan karena korupsi. Jadi tidak fair jika itu dibebankan pada Dahlan,” tutur Elik.63 Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia, Rudi Rubiandini juga mendukung Dahlan Iskan. Jika Dahlan tidak melakukan hal tersebut, maka akan terjadi pemadaman di Jawa dan Sumatera karena pasokan gas dan batubara yang habis. Pada berita “Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN” menggambarkan jelas bagaimana anggota DPR meminta jatah ke BUMN agar dana yang mereka minta cair. Meski direktur itu menolak untuk memberikan jatah, anggota DPR tersebut malah mengajari untuk berbuat curang agar jatah tersebut dapat diberikan. Jatah tersebut berdasarkan yang didapat Dahlan dari anak buahnya bukan hanya untuk perorangan, tapi atas nama komisi DPR. Dahlan Iskan masih tetap juga tidak memberi tahu siapa yang menjadi pemalak tersebut. Itu dia lakukan dengan alasan ingin membenahi dulu perusahaannya dibandingkan dengan mengurusi orang lain.
63
Wawancara pribadi dengan Elik Susanto.
90
Koran Tempo memanfaatkan ruangnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan memberikan citra yang baik untuk Dahlan Iskan. DPR yang dipandang publik buruk dari segala sisi semakin diserang dalam pemberitaan Koran Tempo dalam kasus ini. Masyarakat semakin dibuat tidak percaya dan berpikiran negatif tentang anggota DPR. Elik Susanto menjelaskan, “Terus terang banyak publik yang tidak percaya dengan DPR. Kalau liat survei, banyak anggota DPR yang korup, kerjanya melorot, tugas mereka menyusun undang-undang juga tidak beres.”64 Koran Tempo di sini sebagai agen yang mengubah sistem sosial. Agen yang menjadi tokoh utama membentuk sebuah peristiwa tentang Dahlan Iskan melawan DPR menjadi sesuatu yang dikonsumsi publik. Kemampuan ini diperoleh karena akses Koran Tempo memiliki sebuah saluran untuk membentuk sebuah pandangan melalui media massa. Masyarakat sebagai pembaca dijadikan objek oleh Koran Tempo. Elik Susanto mengatakan bahwa publik menjadi salah satu faktor utama dalam pemberitaan mereka. Apakah peristiwa ini layak untuk dijadikan berita dilihat dari pentingnya untuk masyarakat. Di berkata, “Pembaca Tempo itu kan masyarakat, bukan cuma DPR atau pemerintah saja. Bahkan kita menjelaskan secara jelas kepada masyarakat, ini loh kasusnya. Urutan-urutannya seperti ini.”65 Pada akhirnya ruang yang dimiliki Koran Tempo untuk mempengaruhi masyarakat dalam mengubah peristiwa menjadi sesuatu sehingga menjadi nilai tukar membentuk suatu pemikiran masyarakat. Pembaca semakin diyakinkan
64 65
Wawancara pribadi dengan Elik Susanto. Wawancara pribadi dengan Elik Susanto.
91
dengan sosok Dahlan Iskan sebagai orang yang baik dan anggota DPR selalu menjadi orang yang jahat. Sebagai Redaktur Pelaksana Koran Tempo pun Elik Susanto mengaku kerja anggota DPR kurang baik. Kinerja mereka merosot dan dilihat berdasarkan survei, banyak publik yang semakin tidak percaya dengan mereka. Meski demikian, Elik tetap menjunjung nilai objektif dalam memilih sebuah berita. “Informasi awal itu bisa datang dari mana saja. Informasi awal itu kemudian digali lewat kroscek, konfirmasi. kita diskusikan berita ini layak atau tidak? Kalau layak, kita dalamin, konfirmasi, lalu diajukan menjadi berita,” jelas Elik.66
66
Wawancara pribadi dengan Elik Susanto.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Setelah melakukan penelitian, melakukan wawancara mendalam dengan Redaktur Pelaksana Koran Tempo, dan menganalisis setiap berita kasus Dahlan Iskan melawan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Koran Tempo, peneliti memiliki kesimpulan pada penelitian ini. 1. Dari segi teks, Koran Tempo cenderung lebih mendukung Dahlan Iskan dibandingkan DPR. Lebih dari setengah berita yang diteliti lebih condong ke Dahlan dengan perkataannya yang siap membongkar pemalak BUMN meski harus mengorbankan nyawa ataupun jabatan. Anggota DPR yang menurut mereka dituduh Dahlan, jarang diberi kesempatan bicara. Hanya sedikit ruang bicara yang diberikan kepada mereka untuk mengklarifikasi dari lontaran Dahlan. 2. Saat ruang redaksi, pendapat sidang menjadi dua kubu. Kubu tersebut adalah wartawan Koran Tempo tidak setuju dan tidak setuju dengan kasus Dahlan Iskan melawan DPR. Mereka yang setuju karena memiliki data yang cukup dan yang tidak setuju menganggap bahwa ini adalah pencitraan Dahlan dan data tersebut merupakan data lama. Setelah mengalami perdebatan panjang, akhirnya kasus ini naik menjadi berita. Masyarakat juga menjadi
92
93
pertimbangan layak berita Koran Tempo karena pembaca mereka adalah publik. 3. Kondisi sosial budaya yang sudah bosan dengan berita buruk dan menginginkan sesuatu yang baru, nampak pada sosok Dahlan Iskan. Dia dianggap sosok yang merakyat dengan suka berbicara pada masyarakat kelas bawah dan hidup dengan sederhana. Dahlan juga merupakan mantan wartawan Koran Tempo dan dia sukses dalam memimpin apa yang sudah ditugaskan padanya. 4. Koran Tempo mengubah peristiwa perseteruan Dahlah Iskan dengan DPR menjadi nilai jual mereka kepada khalayak. Masyarakat yang tertarik dengan kasus ini, akan membeli produk Koran Tempo sehingga menghasilkan pendapatan bagi mereka. Semakin banyak pembaca, pengiklan semakin banyak pula pengiklan yang tertarik memasarkan produknya Koran Tempo. 5. Ruang yang dimiliki Koran Tempo dalam menyebarkan berita kepada publik dimanfaatkan penuh dengan menggambarkan citra yang baik untuk Dahlan Iskan dan anggota DPR sebagai orang jahat. Melihat kinerjanya, masyarakat juga sudah mulai kurang simpati dengan anggota DPR karena kinerjanya yang tidak memuaskan. 6. Koran Tempo menggunakan ketokohan dan jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan sebagai sumber berita. Salah satu berita yang layak bagi Koran Tempo adalah ketokohannya. Sebenarnya masih banyak tokoh lain di DPR. Tapi mengingat sudah kurang percayanya masyarakat
94
pada mereka, Koran Tempo tetap menjadikan mereka sebagai tokoh, namun antagonis dan Dahlan sebagai protagonis. B. Saran Media massa yang berfungsi sebagai penyampai kabar kepada masyarakat seharusnya memberikan berita yang benar-benar memberimbang. Begitu pula dengan Koran Tempo yang merupakan salah satu surat kabar dipercaya oleh publik. Seharusnya media massa tidak boleh menunjukkan keberpihakannya. Seorang wartawan dalam mencari berita harus cover all sides atau mencari informasi dari segala sisi, bukan dari dua sisi atau satu sisi. Media massa khususnya Koran Tempo sebaiknya memberikan kesempatan juga kepada orang yang diserang oleh orang lain. Pada penelitian ini anggota DPR sedikit sekali diberikan tanggapan mengenai kasus pemalakan BUMN. Dalam
mewawancarai seorang narasumber,
wartawan
profesional
seharusnya sedikit lebih skeptis dengan pernyataan narasumber. Dari berita yang ada, masih banyak pertanyaan di dalam benak peneliti yang harus dipertanyakan kepada narasumber, salah satunya ke Dahlan Iskan sebagai narasumber utama Koran Tempo.
DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Zaenal dan Junaiyah. Sintaksis Jakarta: Grasindo, 2008. Bungin, Burhan. Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklak Televisi, dan Keputusan Konsimen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann Jakarta: Kencana, 2008. Curran, James dan Gurevich, Michael. Mass Media and Society London and New York: Edward Arnold, 1992. Djatmiko, Harmanto Edy. Rahasis Sukses the Best CEO Indonesia, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004 Djuroto, Totok. Manajemen Penerbitan Pers, Bandung: Rosda, 2004. Dolon, Rosana and Todoli, Julia. Analysing Identities in Discourse Amsterdam: John Benjamins Publishing, 2008. Eriyanto. Analisis Framming; Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media Yogyakarta: LkiS Group, 2002. -----------. Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta: LKiS,Cet VII Februari 2009. Fairclough, Norman. Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language New York: Longman Group Limited, 1995. --------------------------. Language and Power second edition, 3th ed. New York: Routledge, 2013, Golding, Peter dan Murdock, Graham. The Political Economy of the Media Northamton: Edward Edgar Publishing Limited, 1997. Hidayat, Dedy N. Jurnalis, Kepentingan Modal dan Perubahan Sosial Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000. Kraus, Sidney dan Davis, Dennis. The Effects of Mass Communication on Political Behavior, The Pennsylvania State University Press, 1978. Lippmann, Walter. Opini Umum (terjemahan), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998. Locke, Terry. Critical Discourse Analysis London: Continuum International Publishing Group, 2004. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda karya, Cetakan kedelapan 1997. Mosco, Vincent. The Political of Communication London: SAGE Publication Ltd, 1996.
100
96
Muhtadi, Asep Saeful. Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktik, Jakarta: Logos, 1999. Mulya, Ade. Transformasi Usaha Industri Media Massa, Jakarta: LIPI, 2006, Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: Rosdakarya, 2006. Poloma, Margaret M. Sosiologi Kontemporer Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. Raco,
J.R. Metode Pendekatan Kualitatif: Keunggulannya, (Jakarta: Grasindo, 2010.
Jenis,
Karakteristik,
dan
Ritzer, George. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Riyanto, Geger. Peter L. Berger: Perspektif Metateori Pemikiran Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009. Sobur, Alex. Analisis Teks Media, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006. Stubbs, Michael. Discourse Analysis Oxford: Basil Blackwell Publisher Limited, 1983. Sudibyo, Agus dkk. Ekonomi Politik Media Penyiaran Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004. Suparno, Paul. Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan Pustaka Filsafat, 2007. Ubaedy, A. N. dan Santoso, Imam. Refleksi Kehidupan; Kisah dan Kajian Hidup Orang-Orang Ternama, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005. West, Richard dan Turner, Lynn H. Pengantar Teori Komunikasi, Edisi 3 Analisis dan Aplikasi. penerjemah Maria Natalia Jakarta: Salemba Humanika, 2008. Lain-lain: Lampiran profil perusahaan PT Tempo Inti Media Harian. Wawancara dengan Redaktur Pelaksana Koran Tempo, Elik Susanto. Ali Akbar Soleman Batubara, Korupsi Era Pemerintahan SBY Lebih-Lebih dari Zaman Soeharto, http://www.harianterbit.com/2013/09/13/korupsi-erapemerintahan-sby-lebih-lebih-dari-zaman-soeharto/. Samrut Lellolsima, Inilah Sepuluh Raport Merah http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=41757.
SBY-Boediono,
Royke Sinaga, Tatkala Dahlan Iskan Beralaskan Tikar di Rumah Petani, http://www.antaranews.com/berita/303792/tatkala-dahlan-iskan-beralaskan-tikardi-rumah-petani.
DOKUMENTASI WAWANCARA
Wawancara dengan Redaktur Pelaksana Koran Tempo Elik Susanto
SENIN
5 NOVEMBER 2012 EDISI NO. 4046 TAHUN XII | 40 HALAMAN RP 3.000 (LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM)
PETA JALAN BAGI LIMBAH KEMASAN
SAMSUNG DAN BATA DIKABARKAN HENGKANG
KONFLIK WARGA DIKHAWATIRKAN TERULANG DI POSO
ILMU & TEKNOLOGI »A12
BERITA UTAMA »A4
NASIONAL »A5
www.korantempo.com
www.tempo.co
IKLAN
UNGKAP PEMALAK BUMN
PERAS SANA, PERAS SINI
P
ermintaan upeti, uang jasa, dan tanda terima kasih—atau apa pun sebutannya—yang diduga dilakukan politikus terhadap BUMN diduga sudah terjadi sejak dulu. Tapi tak banyak yang mengakuinya.
DAHLAN PERCAYA DIRI KE DPR
A. Jumlah Badan Usaha Milik Negara: 141 B. Total Keuntungan BUMN pada 2011 ■
118 BUMN membukukan laba sekitar
Rp 123,502 triliun ■
23 BUMN masih rugi dengan nilai
Rp 3,236 triliun C. BUMN yang Dipalak
“SAYA BAWA NYAWA SAYA!”
1. PT JAMSOSTEK Mantan Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga menyatakan pernah diperas anggota DPR berinisial MN dari Partai Demokrat dan ETS dari Fraksi PDI Perjuangan pada 2010. Ini terkait dengan kegiatan investasi perusahaan itu di Bank Persyarikatan Indonesia (kini Bank Syariah Bukopin). Ancamannya, politikus itu menuduh ada kerugian negara. 2. PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (RNI) Direktur Utama PT RNI, Ismed Hasan Putro, menyatakan mendapat informasi bahwa manajemen RNI sebelumnya harus mengeluarkan Rp 1 miliar untuk mengongkosi setiap rapat dengar pendapat dengan DPR. Ismed mengatakan RNI pernah dimintai jatah 20 ribu ton, dan tidak dipenuhinya. 3. MERPATI NUSANTARA AIRLINES Politikus di Komisi Keuangan DPR ditengarai menagih janji fee (komisi) sebesar Rp 13 miliar kepada direksi Merpati Nusantara Airlines. Fee itu terkait dengan pengucuran penyertaan modal Merpati Rp 200 miliar.
D. Tanggapan “Kalau ada anggota DPR yang minta, laporkan dong.” — MARZUKI ALIE, Ketua DPR
“Akan memakan waktu jika membahas setiap ada nama yang disebutkan.” — NURHAYATI ALI ASSEGAF, Ketua Fraksi Demokrat
“Kami menyerahkan kepada pihak berwenang untuk membuktikan pernyataan Hotbonar Sinaga.” —TRIMEDYA PANJAITAN, anggota Fraksi PDIP ■ NASKAH DAN BAHAN : DRIYAN (PDAT) | SUKMA | SUMBER: TNR DAN BERBAGAI SUMBER (DIOLAH) FOTO: ANTARA/WIDODO S. JUSUF
DPR DITENGARAI MENAGIH FEE MERPATI
»A2
JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan memastikan akan memenuhi panggilan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat hari ini. Panggilan tersebut terkait dengan adanya politikus yang ditengarai menjadi pemalak sejumlah perusahaan pelat merah itu. ”Besok, jadi ke DPR,” kata Dahlan, kemarin, melalui pesan singkat kepada Tempo. Dahlan menolak memerinci hal yang bakal ia ungkapkan kepada Badan Kehormatan, termasuk nama politikus. Dia terkesan santai saat menjawab pertanyaan Tempo. ”Hehe-he…, besok ya. Malam ini lagi baca novel baru,” ujarnya. Dia pun enggan menjawab bukti yang dibawa. Kembali dia menjawab sambil berkelakar, “Kalau boleh, bawa Anda! He-he-he… Yang jelas, saya bawa nyawa saya!” Badan Kehormatan memanggil Dahlan ke DPR pada Senin ini. Menurut Ketua Badan Kehormatan M. Prakosa, lembaga penegak etik Dewan bakal meminta keterangan Dahlan ihwal adanya kongkalikong pembahasan anggaran di DPR. Bahkan, menurut Dahlan, perusahaan-perusahaan pelat merah disebut-
sebut kerap diperas. Dahlan mengaku siap mempertanggungjawabkan omongannya. ”Jika mereka meminta saya menyebutkan nama-nama pelakunya, akan saya sebutkan,” ujar Dahlan seusai orasi ilmiah di Universitas Merdeka, Kota Madiun, Jawa Timur, kemarin. Dahlan tidak takut bila pernyataan dan sikapnya itu berujung pada penggeseran dirinya dari kabinet. Dia mengungkapkan, banyak cara yang dilakukan oleh anggota DPR dalam meminta upeti di sejumlah BUMN. Di antaranya melalui telepon, pesan singkat, dan juga permintaan untuk bertemu. ”Dari semua cara itu, intinya meminta bagian dan bahkan memintanya dengan jelas.” Prakosa mengatakan pertemuan dengan Dahlan akan berlangsung tertutup. Dahlan akan diminta menyebutkan nama, modus, dan bukti adanya praktek permintaan upeti oleh anggota DPR. Meski demikian, Prakosa tidak akan membuka nama-nama tersebut ke publik. ”Penyelidikan dulu. Nanti, kalau terbukti melakukan penyimpangan, baru akan dibuka.” Prakosa juga menegaskan Badan Kehormatan bakal mencopot anggota Dewan yang terbukti memeras pejabat BUMN. Tindakan ini menjadi momentum untuk membersihkan parlemen dari penyuapan. “Tapi harus ada bukti yang kuat.” ● MARTHA THERTINA | ANTARA | ANANDA PUTRI | SUNDARI | SUKMA
KAMIS, 8 NOVEMBER 2012
A4
ANTARA/NYOMAN BUDHIANA/
Pengamanan di Nusa Dua Pasukan militer, kemarin, mulai berjaga di kawasan Bali International Convention Centre, tempat berlangsungnya Bali Democracy Forum V. Pengamanan kawasan Nusa Dua ini diperketat menjelang berlangsungnya konferensi tentang demokrasi yang akan dihadiri 12 kepala negara.
”Pengangkatan dan pemecatan menteri hak prerogatif presiden.” JAKARTA — Menteri Badan Usaha
Milik Negara Dahlan Iskan menuding ada pejabat di kabinet yang menginginkan dia dicopot dari jabatan menteri. ”Memang ada pihak yang mengusulkan saya diberhentikan dari kabinet,” ujar Dahlan, menjawab pertanyaan wartawan, di Gedung Pertamina kemarin. Namun Dahlan menolak menguraikan dan menjelaskan lebih jauh lontaran ini. Dia pun enggan menanggapi pertanyaan mengapa pejabat itu hendak menyingkirkannya. Bekas Direktur Utama PLN itu hanya berujar, ”Saya tahulah.” Ini bukan pertama kalinya Dahlan diisukan bakal diberhentikan dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Pada Mei lalu, isu serupa beredar di media sosial. Dahlan disebut-sebut berseteru dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero
Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan Wacik. Dia dinilai lancang karena memilih direksi baru Pertamina tanpa berkonsultasi dengan koleganya. Ketika itu, Jero dan Dahlan sama-sama membantah rumor tersebut. Kali ini isu yang sama mencuat kembali ketika hubungan antara Dahlan dan Dewan Perwakilan Rakyat memanas. Konflik bermula ketika Dahlan menyebutkan ada anggota Dewan yang meminta ”jatah” kepada direksi BUMN. Senin lalu, Dahlan diperiksa Badan Kehormatan DPR dalam kaitan dengan pernyataannya itu. Di hadapan anggota Badan, Dahlan menyebutkan dua nama anggota DPR yang diduga meminta bagian dari program penyertaan modal negara di sejumlah BUMN. Kedua anggota DPR yang disebut dalam pertemuan itu adalah anggota Komisi BUMN, Idris Laena, dari Partai Golkar
dan anggota Komisi Keuangan, Sumaryoto, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Idris ditengarai meminta jatah dalam penyertaan modal negara kepada PT PAL dan PT Garam. Sedangkan Sumaryoto disebutsebut meminta bagian ke PT Merpati Nusantara Airlines. Idris dan Sumaryoto membantah tuduhan itu. Idris bahkan berencana menuntut Dahlan. ”Ini bisa menjadi pencemaran nama baik,” ujar dia. Adapun Sumaryoto membenarkan sempat menanyakan “jatah” itu. Tapi, dia menegaskan, ”Saya bukan menagih.” Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, menampik kabar yang dilontarkan Dahlan. Dia menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berencana memberhentikan Dahlan ”Saya belum pernah mendengar. Kalau dicopot, siapa
yang mengganti?” kata Julian kemarin. Dihubungi terpisah, Indonesia Corruption Watch meminta Dahlan tak menghiraukan isu pendepakan dirinya dari kabinet. ”Pengangkatan dan pemecatan menteri itu hak prerogatif presiden,” kata peneliti ICW, Ade Irawan, kemarin. Ade meminta Dahlan berkonsentrasi pada komitmennya membersihkan BUMN dari praktek curang, kongkalikong, hingga korupsi. Salah satunya, segera menyerahkan nama anggota Dewan yang ditengarai meminta ”upeti ” dari BUMN ke Badan Kehormatan. Sedangkan Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Aziz meminta Dahlan membersihkan direksi BUMN dari orang-orang yang terlibat kongkalikong dengan parlemen. ● ANANDA PUTRI | ARYANI
Badan Kehormatan Belum Bahas Surat Dahlan JAKARTA — Badan Kehormatan Dewan
Perwakilan Rakyat mengaku belum menyikapi informasi tambahan mengenai praktek pemerasan perusahaan negara yang dikirim Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, kemarin. Anggota Badan Kehormatan bahkan belum membaca isi surat Dahlan itu. “Kami harus menunggu anggota Badan yang masih di luar kota karena reses,” kata Ketua Badan Kehormatan Muhammad Prakosa kemarin. Tapi dia memastikan sudah menerima surat bernomor SR-632/ MBU/2012 itu. Prakosa menolak berkomentar soal isi surat Dahlan. “Saya belum tahu,” katanya. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan bahwa surat itu baru akan dibuka dan dibaca setelah semua anggota Badan berkumpul. Kemarin, surat Dahlan diserahkan ke Senayan oleh Hamra Samal, Kepala Biro Hukum di Kementerian BUMN. Dahlan sendiri menghadiri Konferensi Internasional Kajian Keislaman di Surabaya, Jawa Timur. Menurut Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi, sesuai dengan kesepakatan dengan Badan Kehormatan, Dahlan memang tak perlu menyerahkan informasi tambahan itu sendiri. “Cukup mengirim berkas saja,” kata Faisal, mengutip penjelasan Badan Kehormatan. Faisal menjelaskan, dalam suratnya, Dahlan menyebutkan ada sembilan nama anggota Dewan yang diduga memeras BUMN. ”Ada nama beserta kronologis kejadian,” kata Faisal. Sembilan nama ini melengkapi dua nama anggota DPR yang sudah disebut Dahlan dalam pertemuannya dengan Badan Kehormatan, Senin lalu. Delapan nama yang dilaporkan diduga melakukan pemerasan terhadap direksi BUMN. Sedangkan satu orang yang disebut dalam surat Dahlan justru berperan mencegah rekan-rekannya meminta upeti dari petinggi BUMN.“Pak Dahlan mengucapkan terima kasih pada satu anggota Dewan itu,” ujar Faisal. Di tempat terpisah, Ketua DPR Marzuki Alie meminta Menteri Dahlan segera melaporkan semua anggota Dewan yang diduga memeras BUMN ke Komisi Pemberantasan Korupsi. “Dahlan orang yang pemberani, jadi jangan takut-takut,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.
KRISTANTI | INDRA WIJAYA | AYU PRIMA SANDI | SUKMA
● WAYAN AGUS P | PINGIT ARIA | ANANDA PUTRI | SATWIKA M | SUKMA
Terpidana Teroris Kabur dari Rumah Tahanan — Seorang terpidana teroris yang ditempatkan di Rumah Tahanan Khusus Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya kabur pada Selasa lalu. Terpidana bernama Roki Aprisdianto itu diduga menyamar sebagai pembesuk dengan mengenakan pakaian perempuan dan bercadar. “Diduga, dia bertukar pakaian dengan seorang pengunjung,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian RI Brigadir Jenderal Boy Rafli kemarin.
JAKARTA
Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius, Roki alias Atok Prabowo ditangkap pada Januari 2011 di Klaten oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror. Dia dibawa ke Jakarta dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat bersama lima temannya. Mereka adalah Agung Jati Santoso, Tri Budi Santoso, Nugroho Budi Santoso, Yuda Anggoro, dan Joko Lelono. Akhir tahun lalu, pengadilan menjatuhkan vonis 6 tahun penja-
ra untuk Roki. Sedangkan temantemannya hanya 5 tahun.Kejaksaan Tinggi Jakarta kemudian menitipkan Roki cs di tahanan Polda Metro Jaya. “Kami sudah mengirim surat ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk memindahkan dia,” kata Suhardi. Namun pemindahan belum bisa dilakukan karena perlu persiapan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. Selama di Polda Metro, para ter-
pidana itu hanya bisa dikunjungi pada Selasa, pukul 10.00-15.00. Selasa lalu, jumlah pembesuk tercatat ada 23 orang. “Tapi tidak ada satu pun yang datang untuk Roki,” kata Alius. Suhardi menduga, Roki memanfaatkan keramaian ini untuk meloloskan diri.“Bisa jadi ini memang sudah direncanakan.” Penjagaan di ruang tahanan cukup ketat. Setiap pengunjung wajib meninggalkan kartu tanda penduduk (KTP) sebelum melewati pintu ruang tahanan. KTP baru bisa
diambil ketika mereka akan meninggalkan tempat itu. Namun tidak diketahui bagaimana caranya Roki bisa lolos dari penjaga. Padahal ia tidak meninggalkan KTP.“Mungkin karena terlalu ramai, penjaga lalai,” ujar Suhardi. Roki ditangkap polisi karena diduga memimpin aksi teror di Klaten pada November-Desember 2010. Teror itu antara lain dengan meledakkan tiga pos polisi, dua gereja, dan sebuah masjid. ● SYAILENDRA | FRANSISCO ROSARIANS | SUSENO
TEMPO/EKO SISWONO TOYUDHO
SELASA, 30 OKTOBER 2012 | B1
BEA KELUAR MINYAK SAWIT MENTAH DITURUNKAN »B5
parameter
bursa saham 29 Oktober 2012
# tanggal 26/10/2012; * s.d. pk. 17:35 WIB
mata uang 29 Oktober 2012
MATA UANG KURS EUR-USD 1,2905 AUD-USD 1,0356 USD-JPY 79,540 USD IDR 9.623,00 USD-KRW 1.098,21 USD-SGD 1,2212 USD-PHP 41,275 USD-THB 30,750 USD-MYR 3,0615 USD-CNY 6,2436
(+/-) (0,0034) (0,0018) (0,100) 12,00 1,01 0,0005 0,001 0,040 0,0215 (0,0053)
s.d. pukul 17:45 WIB
komoditas 26 Oktober 2012
KOMODITI (HARGA) NYMEX Crude (US$/barel) 86,28 IPE Brent (US$/barel) 109,78 Gas Alam (US$/mmBtu) 3,40 Batubara (US$/ton) 78,05 Kopi Arabika (sen US$/lb) 157,75 Kakao (US$/MT) 2.383,00 CPO (US$/ton) 857,50 Emas (US$/troy Oz) 1.711,90 Emas (Rp/gr) 577.200,00 Nikel (US$/MT) 16.005,00 Timah (US$/MT) 19.800,00
JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Rudi Rubiandini menilai keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menggunakan bahan bakar minyak di sejumlah pembangkit listrik sudah tepat. Langkah ini terpaksa dilakukan agar pemadaman listrik tak terjadi. Bukan hanya di Jakarta, pemadaman juga bisa merembet hingga ke Sumatera. Saat menjabat Direktur Utama PLN, Dahlan menggunakan BBM sebagai pengganti gas di sejumlah pembangkit listrik. Langkah ini dilakukan karena seretnya pasokan gas. Akibatnya, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan pemborosan Rp 37 triliun dalam tubuh PLN sepanjang 2009-2010. Pemadaman tak hanya terjadi di Jakarta karena pembangkit listrik tenaga gas tersebar di Jawa dan Sumatera. Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan bahwa kedelapan pembangkit listrik tenaga gas tersebut berada di Tambak Lorok, Jawa Tengah; serta Grati dan Gresik di Jawa Timur. Selain itu, pembangkit terletak pula di Muara Karang dan Tanjung Priok Jakarta; Bali; Sumatera Utara; serta Muara Tawar dan Teluk Lembu, Riau. Rudi melanjutkan, meski BPK menemukan inefisiensi, PLN sebenarnya telah melakukan penghematan antara lain dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Dalam catatan pemerintah, pada 2012, penggunaan BBM sudah menyusut menjadi 13,83 persen dari seluruh bahan bakar yang digunakan. Angka ini lebih rendah dibanding porsi tahun sebelumnya, yaitu penggunaan BBM mencapai 22,95 persen. Namun, Rudi mengakui, biaya pokok produksi listrik pada 2013 justru naik Rp 11 per kilowatt hour walaupun konsumsi BBM menyusut. Kenaikan ini disebabkan harga gas meroket dari US$ 5 menjadi US$ 7 per juta kaki kubik. “Jadi bukan disebabkan PLN tidak efisien,” katanya. Kenaikan biaya pokok produksi juga disebabkan berubahnya parameter penghitungan dalam APBN. Antara lain adanya kenaikan harga acuan minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah. Laporan BPK ini membuat hubungan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dan Dahlan memanas. DPR meminta Dahlan menjelaskan penyebab inefisiensi. Namun dalam dua kali rapat dengan DPR, Dahlan tak datang. Anggota Komisi Perdagangan, Perindustrian, dan BUMN Dewan
ILLUSTRASI: IMAM YUNNI
INDEKS POSISI (+/-) Dow Jones # 13.107,21 3,53 London* 5.764,20 (42,51) Australia 4.499,37 3,11 Cina 2.058,94 (7,27) Hong Kong 21.511,05 (34,52) India 18.635,82 10,48 Indonesia 4.331,37 (7,79) Jepang 8.929,34 (3,72) Korea Selatan 1.891,52 0,09 Malaysia 1.672,56 0,67 Philipina 5.397,42 (7,74) Singapura 3.029,61 (27,90)
Seretnya pasokan gas bisa membuat Jawa dan Sumatera gelap gulita.
Perwakilan Rakyat, Mohamad Sohibul Iman, meminta Dahlan menjelaskan inefisiensi agar masyarakat mengetahui penyebabnya. “Dibuka saja agar publik bisa menilai,” katanya kemarin. Sohibul mengakui PLN memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai pelaksana kebijakan energi nasional dan sebagai perusahaan milik negara. Sebagai pelaksana kebijakan, PLN dinilai merupakan korban kebijakan energi secara umum. Tetapi sebagai perusahaan, PLN banyak memiliki persoalan manajemen. “Ini juga harus diketahui publik,” kata dia. Untuk memangkas inefisiensi, ia meminta agar PLN diberi prioritas menerima pasokan gas. Selama ini, inefisiensi terjadi karena kebutuhan gas untuk pembangkit tak bisa dipenuhi. Akibatnya, PLN terpaksa menggunakan bahan bakar minyak yang lebih mahal. Pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa, mengatakan seharusnya DPR tak hanya menyalahkan PLN. Dewan juga memiliki fungsi kontrol dan pengawasan terhadap tata niaga gas. Selama ini, pasokan gas seret karena lebih banyak dijual kepada industri dan diekspor ke luar negeri.“Pasokan untuk PLN jadi tidak ada. Seharusnya ini diprioritaskan oleh pemerintah,” katanya kemarin. ● BERNADETTE CHRISTINA | WAYAN AGUS PURNOMO | ROSALINA | DEWI RINA
PEMBOROSAN DI PLN
Industri Nikmati Subsidi Terbesar
PEMERINTAH MENILAI KEPUTUSAN DAHLAN
ndustri termasuk kelompok yang menikmati subsidi listrik terbesar. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Rudi Rubiandini mengatakan bahwa ada 74 pelanggan industri yang termasuk penerima subsidi dalam jumlah jumbo. Pelanggan dengan daya 30 ribu kilowatt ini bisa menikmati subsidi hingga Rp 5,33 miliar per bulan atau sekitar Rp 4,74 triliun per tahun. Jumlah itu jauh lebih besar daripada subsidi yang diterima seluruh pelanggan listrik rumah tangga kecil dengan daya 450 watt dan 900 watt. Pemerintah sudah menetapkan kedua kelompok ini tak ikut dikenai kenaikan tarif. Pemerintah berencana menaikkan tarif tenaga listrik sebanyak 15 persen mulai tahun depan. Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, pemerintah masih mengkaji tiga skema kenaikan tarif pada 2013. Ketiganya adalah kenaikan tarif setiap tiga bulan sekali atau setiap bulan. “Kalau kenaikan setiap tiga bulan, rata-rata kenaikan sekitar 4,3 persen. Kalau bulanan, naik 1,6 persen setiap bulan,” kata Jarman.
TEPAT
I
● BERNADETTE CHRISTINA
KAMIS, 1 NOVEMBER 2012
Gugatan Polisi terhadap KPK epolisian seolah tak pernah belajar dari kesalahan saat berkonflik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terus-menerus bermanuver konyol, seperti menggugat KPK yang kini dilakukan, hanya akan merugikan polisi. Korps ini semakin terkesan membela kepentingan para jenderalnya, dan bukannya berupaya menegakkan hukum. Gugatan perdata yang dilayangkan oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian RI itu jelas aneh karena diajukan ke penegak hukum lain. Polisi menggugat KPK karena tak bersedia mengembalikan sebagian dokumen hasil penggeledahan dari gedung Korlantas pada Juli lalu. Sebagian dokumen itu dianggap tidak berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan simulator mengemudi yang ditangani komisi antikorupsi. Korlantas juga mengajukan tuntutan ganti rugi Rp 431 miliar. Sebagai penegak hukum, Kepala Korlantas Inspektur Jenderal Puji Hartanto semestinya paham bahwa lembaga yang dipimpinnya bukanlah subyek hukum. Korlantas hanyalah bagian dari Kepolisian Republik Indonesia. Dengan kata lain, Kepala Polri-lah yang sebetulnya berhak menggugat, kendati tetap janggal karena meminta ganti rugi kepada lembaga yang samasama dibiayai dengan duit negara. Sulit dipercaya bahwa gugatan diajukan demi kepentingan masyarakat. Orang tahu, dokumen yang disita KPK bukanlah dokumen yang berkaitan langsung dengan pelayanan sehari-hari pembuatan surat izin mengemudi atau surat tanda nomor kendaraan bermotor. Dokumen itu menyangkut proyek pengadaan fasilitas pelayanan STNK dan SIM, termasuk simulator mengemudi. Benar, sejauh ini KPK baru mengusut kasus korupsi simulator ujian SIM yang menjerat antara lain Irjen Djoko Susilo, bekas Kepala Korlantas. Tapi bukan tidak mungkin komisi antikorupsi akan mengembangkannya ke kasus pengadaan yang lain di Korlantas. KPK bisa dipersalahkan juga bila menyerahkan begitu saja dokumen yang bisa dijadikan bukti pengusutan kasus korupsi lain. Komisi akan dianggap membiarkan indikasi kejahatan tanpa berupaya mengusutnya. Publik tentu menanti dan menyoroti secara tajam putusan pengadilan terhadap gugatan yang serampangan itu. Majelis hakim yang menangani perkara itu diharapkan berani bersikap tegas dan menolak gugatan polisi. Tak sepantasnya perkara seperti ini ditangani oleh pengadilan. Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo semestinya pula bertindak tegas terhadap Kepala Korlantas yang main gugat itu. Jika tidak, khalayak akan memiliki persepsi bahwa Kapolri merestui manuver aneh itu. Gugatan itu justru memberi kesan polisi ketakutan jika kasus korupsi yang lain di Korlantas akan dibongkar oleh KPK. Polisi juga akan kembali disorot masyarakat karena dinilai tidak patuh kepada perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bukankah Presiden berkaliberkali meminta polisi dan KPK bersinergi? Jauh dari menuruti perintah Presiden, polisi terkesan masih berupaya menghambat kinerja lembaga yang tengah menyidik kasus korupsi di Korlantas ini. Manuver Korlantas bukan tidak mungkin memanaskan lagi pertikaian kepolisian dengan KPK yang sudah mereda. Bila ini terjadi, kepolisian bisa dipermalukan untuk kesekian kalinya karena publik tentu menyokong komisi antikorupsi. ●
K
“Negara ini negara hukum, bukan negara rumor.” Politikus PDIP, Bambang Wuryanto, yang juga anggota Komisi Energi DPR, ketika membantah tudingan mantan Sekretaris Dirjen Kelistrikan, Soekanar, soal setoran upeti untuk DPR.
“Kalau Pak Dahlan sendiri yang melapor, pasti saya tindaklanjuti.” Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Muhammad Yusuf, kemarin, berjanji membantu membuktikan ucapan Menteri BUMN Dahlan Iskan soal maraknya permintaan upeti dari DPR.
BUMN besar dan kecil bernasib sama. JAKARTA — Menteri Badan
Usaha Milik Negara Dahlan Iskan kemarin secara blakblakan mengungkap kronologi permintaan setoran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada direksi salah satu badan usaha milik negara. “Kasus ini saya ketahui dari satu direktur BUMN di bidang pangan,” kata Dahlan di hadapan para wartawan. Kecurigaannya muncul ketika direksi perusahaan negara itu tidak bisa menjelaskan mengapa dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak kunjung cair. “Akhirnya direktur itu bicara. Mereka bilang enggan membahas kembali soal pencairan PMN karena ada anggota DPR yang meminta jatah,” kata Dahlan. Direktur itu mengaku ditelepon seorang anggota
A2
Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN DPR hingga puluhan kali. Permintaan anggota DPR itu selalu sama: meminta agar BUMN itu segera mengirim sejumlah uang sebagai pelicin untuk mempercepat pencairan dana PMN. Direktur BUMN tersebut, kata Dahlan, akhirnya selalu mencari alasan untuk menghindar. Sampai akhirnya dia tak bisa mengelak ketika diajak bertemu di sebuah tempat di Jakarta. Sang direktur lalu mengajak dua orang direktur lainnya sebagai saksi mata pertemuan. Dahlan mengatakan, permintaan uang kembali diajukan dalam pertemuan itu. Ketiga direktur sempat menolak dengan alasan tidak memiliki kas untuk itu. “Tetapi, nekatnya, anggota DPR itu malah mengajari BUMN ini untuk memanipulasi laporan keuangannya
demi menutupi dana pelicin,” kata Dahlan. Menurut Dahlan, BUMN pangan itu cuma satu di antara sekian BUMN yang mengalami nasib serupa: dimintai uang oleh anggota DPR dengan dalih mempercepat pencairan dana PMN. Namun, Dahlan menambahkan, mereka yang menjadi “korban” bukan cuma BUMN skala besar, tapi juga perusahaan negara yang kecil dan merugi. Anggota DPR yang mengajukan permintaan upeti itu, kata Dahlan, juga bukan cuma satu orang. Mereka mengaku mewakili komisi tempat mereka bernaung. Meski sudah detail menceritakan proses permintaan upeti dari DPR, Dahlan berkukuh tidak membuka identitas BUMN pangan yang menjadi korban. Dia
menyatakan siap membeberkan nama pelaku dan korban dalam kasus ini jika memang diminta DPR. “Saya lebih mengutamakan bersih-bersih di rumah saya terlebih dulu (Kementerian BUMN) daripada ikut campur bersih-bersih di rumah orang lain (DPR),” kata Dahlan. Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendukung tindakan Dahlan membuka kasus permintaan upeti anggota DPR ini. Pimpinan DPR, kata dia, juga memberi izin kepada Badan Kehormatan DPR untuk segera memanggil Dahlan di masa reses ini. Ketua Badan Kehormatan DPR Muhammad Prakosa kemarin meminta izin memakai waktu reses untuk mengadakan rapat terkait masalah ini. ● RAFIKA AULIA | WAYAN AGUS PURNOMO | WURAGIL
TEMPO/IMAM SUKAMTO
Hasil Audit Hambalang Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kanan) menjawab pertanyaan pers setelah menerima hasil audit proyek Hambalang dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo, kemarin.
Duta Besar Ungkap Permainan Belanja Militer JAKARTA — Mantan anggota
Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Djoko Susilo, mengungkap indikasi permainan anggaran di Kementerian Pertahanan. Kongkalikong itu terjadi antara pejabat militer dan rekanan sepanjang 20042005. “Ketika itu ada seorang kolonel yang sangat ngotot membeli kelengkapan inframerah helikopter senilai Rp 45 miliar,” ujar Duta Besar Indonesia untuk Swiss itu ketika dihubungi Tempo, Selasa lalu. Namun, saat ditanya, sang kolonel tak bisa memberi argumentasi yang kuat mengapa alat itu wajib dibeli. Setelah ditelusuri,
“Rupanya, dia dititipi oleh rekanan. Itu sebabnya dia ngotot,” kata Djoko. Menurut dia, pengadaan peralatan dan suku cadang militer sangat rawan penyimpangan. “Kolonel-kolonel di matra militer menentukan (pembelian suku cadang), tapi kadang luput dari pengawasan.” Staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan, Brigadir Jenderal Hartind Asrin, mengatakan, sebelum 2010, pembelian alat utama sistem persenjataan memang rawan ditunggangi kepentingan makelar. Sebab, saat itu sistem pengawasan pembelian persenjataan masih lemah. “Dulu belum ada Peraturan Presiden Nomor
42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan,” kata dia kepada Tempo. Setelah terbitnya peraturan itu, sistem pembelian senjata menjadi lebih terstruktur karena diketuai Menteri Pertahanan. Dengan demikian, sistem pengadaan senjata dari awal hingga lelang dan penandatanganan kontrak bisa diawasi dengan ketat. Hartind tak membantah sinyalemen Djoko Susilo yang menyebutkan pada 2004 pernah ada pejabat Kementerian Pertahanan yang diduga ditunggangi kepentingan makelar. “Mungkin 50 persen pendapat itu benar, sebab ruang untuk berbuat itu ada.
Tapi tetap perlu pembuktian,” ucapnya. Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menuturkan, Kementerian Pertahanan telah melakukan pengawasan internal untuk menghindari distorsi dari makelar maupun pihak ketiga lain yang bisa mengganggu aliran anggaran. Mekanisme pencegahan terbagi menjadi tiga langkah. Pertama, menegur pejabat bersangkutan. Kedua, memberi sanksi administrasi. “Langkah ketiga, kalau sudah menyentuh delik hukum, akan disalurkan kepada penegak hukum,” kata dia. ● SUBKHAN | ARYANI KRISTANTI | INDRA WIJAYA | EFRI R
SABTU, 10 NOVEMBER 2012
Longgarnya Pengamanan Tahanan emperketat pengamanan tahanan sama pentingnya dengan memburu teroris. Percuma saja polisi menangkap teroris bila kemudian gampang kabur seperti yang belum lama ini terjadi. Itu sebabnya, kepolisian mesti segera memperbaiki sistem pengamanan tahanan. Kaburnya tahanan teroris di Jakarta dan Ambon dalam waktu hampir bersamaan jelas memalukan. Roki Apris Dianto, seorang narapidana teroris, kabur secara mudah dari Rumah Tahanan Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya. Begitu pula Basri Manuputi, tersangka kasus teror di Ambon, yang lolos dari Penjara Waiheru, Maluku. Keduanya berhasil mengelabui petugas tahanan, tanpa harus membobol tembok. Pelarian Roki, yang dijerat atas kasus bom Klaten, bahkan unik. Dia kabur dengan menyamar sebagai perempuan bercadar. Saat itu memang ada 23 penjenguk yang memakai cadar. Roki kemudian membaur dengan mereka untuk keluar dari rumah tahanan. Kejadian itu sebetulnya bisa dicegah bila petugas cermat memeriksa barang bawaan pengunjung. Dengan begitu, mereka tak bisa menyelundupkan jubah dan cadar yang kemudian dipakai Roki. Padahal pemeriksaan barang termasuk prosedur tetap yang harus dilakukan penjaga. Jangankan jubah, celana panjang saja tidak boleh diberikan kepada para tahanan. Petugas juga lalai untuk kedua kalinya dalam mengawasi pengunjung yang keluar dari ruang besuk. Semestinya mereka mengamati satu per satu penjenguk yang pulang. Atas keteledoran ini, kepolisian mesti memberikan sanksi keras terhadap petugas dan kepala tahanan. Kekurangan polisi wanita dijadikan alasan mengapa pemeriksaan tidak dilakukan terhadap para pengunjung bercadar. Itu sebabnya pula, penambahan petugas perempuan diusulkan untuk memperketat pengamanan. Solusi ini memang masuk akal, tapi mesti tetap diikuti dengan pembenahan pola pengamanan. Harus diakui, selama ini pengamanan di rumah tahanan maupun penjara amat longgar. Kita juga tak memiliki rumah tahanan khusus untuk teroris. Akibatnya, standar pengamanannya pun sama saja dengan rumah tahanan biasa. Padahal tahanan atau narapidana teroris amat berbahaya, terutama bila mereka bisa menjalin komunikasi dengan rekannya di luar. Banyak indikasi bahwa para teroris yang ditahan masih bisa mengendalikan sejumlah kegiatan teror. Perbaikan sistem pengamanan bisa dilakukan antara lain dengan memperbanyak kamera closed circuit television (CCTV). Di sejumlah rumah tahanan, CCTV memang telah dipasang, tapi belum menjangkau seluruh sisi tahanan. Para pengunjung juga perlu diawasi ketat. Mereka semestinya tidak boleh melakukan kontak fisik dengan tahanan. Polisi dapat memisahkannya dengan dinding kaca yang dibagi dalam sejumlah kubikal seperti loket. Semua barang yang hendak diserahkan harus lewat petugas. Lemahnya pengamanan bisa pula akibat kebiasaan petugas yang suka memberi kelonggaran bagi tahanan yang rajin menyerahkan upeti. Ini sering terjadi pada tahanan atau narapidana kasus korupsi. Praktek buruk ini membuat penjaga lengah ketika mengurus tahanan teroris. Padahal, berbeda dengan koruptor yang relatif “jinak” saat diberi kelonggaran, teroris tentu akan kabur jika melihat sedikit celah. ●
M
A2
Dahlan Tunggu Komitmen Badan Kehormatan “Lapor saja ke KPK, jangan tanggungtanggung.” SURABAYA — Menteri Badan
Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan masih menimbang-nimbang saran agar dirinya melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan itu berkaitan dengan dugaan adanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kerap memeras perusahaan negara. “Saya pikir dulu. Saya lihat dulu perkembangannya,” kata dia setelah memberikan ceramah dalam pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Taruna Merah Putih Jawa Timur kemarin. Saat ini, dia memilih menanti kesungguhan Badan Kehormatan DPR
dalam mengusut sejumlah nama yang diserahkan. Dahlan merasa beberapa nama politikus Senayan berikut bukti dugaan meminta upeti sudah cukup menjadi bahan Badan Kehormatan mengambil tindakan. “Kalau laporan ini dikatakan belum menjadi bukti, lantas bagaimana komitmen kita untuk memberantas korupsi?” kata dia. Dalam acara yang sama, Maruarar Sirait, politikus PDI Perjuangan, meminta Dahlan melapor ke KPK dengan membawa buktibukti pemerasan.“Kalau Pak Dahlan serius memberantas korupsi, langsung saja ke KPK. Jangan tanggung-tanggung,” kata Maruarar. Perihal adanya anggota Fraksi PDI Perjuangan yang
disebut terlibat, Maruarar menyatakan partainya siap mengenakan sanksi pemecatan bila terbukti. “Kami menunggu Badan Kehormatan. Klarifikasi tidak sulit karena Ketua BK (Muhammad Prakosa) juga salah satu pimpinan PDI Perjuangan.” Senin lalu, Dahlan melaporkan dua nama politikus Senayan yang diduga memeras ke Badan Kehormatan. Keduanya berinisial IL dan SY. Belakangan diketahui, IL adalah Idris Laena dari Fraksi Golkar, dan SY adalah Sumaryoto dari Fraksi PDI Perjuangan. Idris diduga memeras PT Garam dan PT PAL, sedangkan Sumaryoto ditengarai memeras PT Merpati Nusantara Airlines. Keduanya membantah tudingan Dahlan.
Dua hari kemudian, Dahlan berkirim surat ke Badan Kehormatan yang isinya nama baru anggota DPR yang juga diduga memeras PT Merpati. Mereka adalah Achsanul Qosasi dari Partai Demokrat dan M. Ichlas El Qudsi dari Partai Amanat Nasional. Tiga politikus lainnya berinisial ATP, LM, dan IGARW. Munculnya nama-nama mereka berawal dari kebijakan penyertaan modal negara (PMN) kepada Merpati. Komisi Keuangan DPR menyepakati PT Merpati mendapatkan PMN Rp 561 Miliar, yang cair pada Desember tahun lalu. Sumber pembiayaan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011. ● AGUS SUPRIYANTO | FATKHURROHMAN TAUFIQ | DAVID PRIASIDARTA | EFRI R
Politikus Isyaratkan Tuntut Menteri BUMN JAKARTA — Sejumlah poli-
tikus Senayan mulai gerah menghadapi Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Mereka menganggap Dahlan telah mencemarkan nama baik karena menyebut beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat memeras perusahaan negara. ”Yang dilakukan Dahlan sudah termasuk pencemaran nama baik,” kata Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar kemarin. Dia mendorong sejumlah koleganya melaporkan mantan Direktur Utama PT PLN itu ke kepolisian. Menurut Harry, pertemuan informal anggota DPR dengan direksi
perusahaan negara untuk lobi kebijakan adalah hal biasa. Lobi-lobi itu tak perlu dipandang buruk. “Apakah ada yang melarang kalau lobi-lobi informal di luar? Apakah itu terlarang,” tanya Harry. Kalau memang ada pemerasan, kata dia, gampang saja membuktikannya dengan membuka isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyatakan partainya mendukung pembersihan pemerasan di BUMN. “Kalau Dahlan Iskan benar, kami dukung. Kalau Dahlan Iskan fitnah, kami lawan,” ujarnya.
Sebelumnya, anggota Komisi Keuangan DPR, Sumaryoto, yang namanya disebut dalam daftar politikus peminta upeti, mengatakan dirinya sering kritis terhadap kinerja Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Rudi Setyopurnomo. Sikapnya itu ia lakukan dengan mengirim surat daftar pertanyaan kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan. “Tapi sampai sekarang tak dijawab,”kata Sumaryoto di Semarang, Kamis lalu. Menurut Sumaryoto, sebelum menjabat Direktur Merpati, Rudy adalah Komisaris Utama Merpati. Rudy pernah memberikan
statement bahwa maskapai ini tak memerlukan penyertaan modal negara (PMN). Bahkan, kata Sumaryoto, Rudy pernah menyatakan Merpati akan menangguk keuntungan Rp 500 juta per hari. Sumaryoto menambahkan, kenyataannya Merpati masih butuh suntikan dana Rp 200 miliar. “Terbukti antara Juli, Agustus, dan September, Merpati rugi Rp 200 miliar,” katanya. Dia memperkirakan, gara-gara kritiknya itulah Rudy panik. Rudy menyatakan siap dipanggil Badan Kehormatan untuk menjelaskan informasi yang dibutuhkan. ● ANANDA BADUDU | GUSTIDHA BUDIARTIE | SATWIKA | ROFIUDIN | SUKMA
Polisi Jemput Diego Michiels TEMPO/DWIANTO WIBOWO
JAKARTA — Kepolisian Sektor
“Gajinya kami potong sekitar Rp 3,5 juta. Itu untuk dua hari.” Manajer Tim Nasional Indonesia Habil Marati, kemarin di Jakarta, mengatakan pemain Diego Michiels mendapat sanksi karena terlibat pemukulan terhadap seseorang di tempat hiburan malam.
“Urusannya masih banyak. Pengennya sih nonton Sepultura, Guns N Roses, dan Metallica di India.” Gubernur DKI Joko Widodo, menyatakan mengurungkan niatnya melihat konser Sepultura, di Kota Tenggarong, Kalimantan Timur, tadi malam.
Metro Tanah Abang memeriksa pemain tim sepak bola nasional Indonesia, Diego Michiels, tadi malam. Ia dijemput anggota Polsek Tanah Abang dari penginapan tim nasional di sebuah hotel di wilayah Jakarta Selatan. “Dia didampingi oleh pengacaranya,” ujar Kepala Unit Reskrim Polsek, Komisaris Widarto. Tapi Widarto membantah kabar polisi sudah menetapkan Diego sebagai tersangka dalam kasus pemukulan. Sebelumnya, Diego dilaporkan ke Polsek Tanah Abang atas tuduhan pemukulan terhadap Meff Paripurna, 21 tahun, mahasiswa asal Bogor,
pada Kamis dinim e m b e n a rhari lalu. Korban kan bahwa sudah melengpemain yang kapi laporannya dipersiapkan ke Polsek Tanah membela skuad Abang kemarin. Merah Putih di Keributan Piala Federasi yang terjadi Sepak Bola pada Kamis Asia Tenggara lalu pukul 02.30 itu diperiksa di WIB itu terjaPolsek Metro di di Domain Tanah Abang Club, Senayan Diego Michiels atas dugaan City, Kelurahan penganiayaan. Gelora, Kecamatan Tanah Pemeriksaan, menurut dia, Abang, Jakarta Pusat. Akibat dilakukan sejak sekitar pukul insiden itu, Meff menderita 19.00 WIB kemarin. “Sampai luka memar di mata sebelah sekarang masih belum selekanan dan kiri, dagu, hidung, sai,” kata Habil. serta dahi. Habil enggan berkomentar Manajer tim nasional lebih lanjut ihwal pemeriksaIndonesia, Habil Marati, an Diego. Termasuk langkah
yang akan diambil manajemen tim nasional terhadap pemain berdarah Belanda tersebut. “Nanti tunggu pemeriksaan selesai dulu,” ujar Habil. Diego sementara ini baru diberi peringatan keras yang terakhir dari tim nasional.“Sekali lagi melanggar, kami keluarkan dari timnas,” kata Habil sebelumnya. Pernyataan tak jauh berbeda juga dilontarkan asisten pelatih tim nasional, Fabio Oliveira. “Saya belum tahu perkembangan pemeriksaan Diego, jadi saya tidak bisa menjelaskannya. Saya sedang di hotel,” kata Fabio. ● ADITYA BUDIMAN | ARIE FIRDAUS
BERITA TERKAIT HALAMAN A21
SELASA, 13 NOVEMBER 2012
Kontroversi Grasi Bos Narkotik olemik mengenai pemberian grasi bagi Meirika Franola alias Ola sebetulnya tidak menyentuh inti masalah. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. dan pihak Istana, yang saling serang, terkesan menghindari debat tentang perlu-tidaknya pidana mati. Padahal pandangan ini amat penting untuk menyikapi grasi bagi terpidana kasus narkotik itu. Khalayak mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena mengampuni Ola. Hukuman bagi terpidana mati ini berubah menjadi penjara seumur hidup. Kecaman semakin keras setelah diketahui bahwa perempuan 42 tahun ini masih melakukan kejahatan yang sama. Walau dikerangkeng di Penjara Wanita Tangerang, ia bisa berdagang narkotik. Hal ini terungkap dari kesaksian seorang kurir yang membawa sabu-sabu dari India. Sang kurir, yang belum lama ditangkap di Bandung, mengaku disuruh oleh terpidana. Nilai barang haram itu memang lebih kecil dibanding heroin 3,5 kilogram yang dibawa Ola pada 2000 sehingga ia dijatuhi hukuman mati. Hanya, banyak orang berpendapat, grasi tak layak diberikan kepada terpidana yang mengulangi kejahatan. Mahfud bahkan curiga, mafia telah masuk Istana sehingga mempengaruhi pemberian grasi itu. Pendapat inilah yang memancing reaksi keras Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Ia menuding Mahfud hanya mencari popularitas karena mengumbar tuduhan. Saling serang seperti itu tak perlu terjadi andaikata mereka berpikiran jernih. Kalangan Istana semestinya memberikan alasan yang masuk akal mengenai pemberian grasi itu ketimbang menyerang balik. Pertimbangan grasi Ola pernah disampaikan oleh seorang pejabat kementerian, antara lain alasan kemanusiaan. Ia juga mengatakan, pada dasarnya hukuman mati melanggar hak hidup yang dilindungi oleh konstitusi. Pendapat ini tentu berbeda dengan Mahfud, yang cenderung pro-pidana mati. Lembaga yang dipimpinnya jelas menyatakan bahwa jenis hukuman ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Pemerintah semestinya konsisten dengan alasan itu, bila benar-benar anti-hukuman mati. Perilaku Ola, yang mengulangi perbuatannya, merupakan hal berbeda karena kejahatan ini dilakukan setahun setelah dia mendapat grasi. Saat proses pemberian grasi, tentu tak gampang memastikan apakah terpidana benar-benar sudah insyaf. Kecurigaan muncul karena alasan “melanggar hak asasi manusia” bisa saja hanya dipakai sebagai kedok untuk menutupi praktek kotor. Prasangka seperti inilah yang tebersit ketika ada hakim agung yang membatalkan hukuman mati terpidana kasus narkotik menjadi hukuman 15 tahun penjara. Dalih demi melindungi hak hidup terkesan mengada-ada karena hakim masih bisa memberikan hukuman berat, misalnya pidana seumur hidup. Itu sebabnya Istana mesti mempertegas sikapnya. Isyarat Presiden Yudhoyono, yang berancang-ancang mencabut grasi Ola, justru akan menimbulkan masalah baru: ketidakpastian hukum. Kalau Presiden benarbenar anti-pidana mati, ia mesti berani menyatakannya ke publik dan bersikap konsisten. Tapi konsekuensinya tentu besar, Presiden mesti pula memberikan grasi terhadap semua terpidana mati, apa pun kasusnya. ●
P
“Rhoma adalah artis dan dai tenar yang terpuji,” kata dia. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy, kemarin, mengungkapkan alasan partainya melirik Rhoma Irama sebagai kandidat presiden.
“(Pengusiran Duta Besar Malaysia) itu tidak memberikan efek jera bagi pelakunya.” Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, kemarin, mengomentari usulan penyelesaian kasus tenaga kerja Indonesia yang diperkosa oleh polisi Malaysia.
A2
Dipo Sebut 5 Modus Kongkalikong Anggaran Rp 41 triliun anggaran kementerian diblokir. — Sekretariat Kabinet Dipo Alam mengatakan praktek kongkalikong anggaran antara oknum pemerintahan dan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya terjadi di perusahaan milik negara, tapi juga kerap menimpa kementerian atau lembaga negara. Dipo menyebutkan, aduan yang dia terima dari pegawai Kementerian sangat terperinci, dilengkapi dengan grafis dan data. Namun Dipo enggan menindaklanjuti soal dugaan kongkalikong ini ke penegak hukum. “Ini pencegahan belum ada kerugian negara,” katanya di Sekretariat Kabinet, Jakarta, kemarin. Dipo memaparkan, setidaknya ada lima modus operandi yang biasanya digunakan untuk mendapatkan anggaran. “Cara ini salah prosedur dan rawan kong-
JAKARTA
kalikong karena pengadaan barangnya tidak sesuai kebutuhan,” ujarnya. “Kalau semua digabung, ada ratusan miliar setahun yang diambil dari APBN.” Dipo menjelaskan, modus pertama dalam kongkalikong anggaran adalah permintaan jatah oleh oknum DPR kepada BUMN. Praktek ini pulalah yang sedang dijelaskan Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Badan Kehormatan DPR. Dipo juga mendapat aduan ini dari direksi dan karyawan BUMN. Modus kedua, penggelembungan anggaran melalui rencana pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012. Dipo menengarai praktek ini inisiatif oknum DPR. Bahkan ada oknum ketua fraksi di DPR yang mengawal anggaran yang sudah digelembungkan ini untuk disetujui DPR. Modus ketiga melibatkan anggota staf khusus kementerian yang bukan kader par-
tai dalam penggelembungan anggaran. Memanfaatkan kedekatannya dengan menteri, staf khusus ini menekan pejabat eselon I, II, dan III agar menyetujui proyek ciptaan staf khusus tersebut. Modus keempat adalah kongkalikong antara anggota staf khusus menteri dan oknum anggota DPR yang meminta pungutan proyek. Staf khusus yang juga kader titipan partai ini merekayasa proyek di Kementerian dengan imbalan hingga ratusan miliar rupiah per tahun. Modus kelima, kata Dipo, usul proyek dari pinjaman luar negeri yang pelaksanaan dan pemanfaatannya belum jelas. Biasanya oknum calon rekanan dan pejabat kementerian menginisiasi proyek yang, kelak, karena berupa utang, akan dibayar lewat APBN, dan dipastikan meminta persetujuan DPR. Dipo menambahkan, anggaran berpotensi kongkalikong antara oknum DPR dan staf menteri ini belum cair.
Pasalnya, Sekretariat Kabinet meminta Kementerian Keuangan memblokir usul itu. “Pemblokiran masih berlaku, meski oknum DPR itu mengancam tak menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013.” Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, ada sekitar Rp 41 triliun anggaran di kementerian dan lembaga yang masih diblokir Kementerian Keuangan. “Pemblokiran dilakukan di 74 kementerian dan lembaga untuk anggaran 2012,” kata Koordinator Fitra, Uchok Sky Khadafi. Beberapa kementerian yang anggarannya masih diblokir adalah Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp 1,5 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 15 triliun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 3 triliun, serta Kementerian Kesehatan Rp 2,3 triliun. ● ARYANI KRISTANTI | ANGGA SUKMA WIJAYA | BOBBY CHANDRA
DPR Serang Balik Dahlan Iskan TEMPO/IMAM SUKAMTO
JAKARTA — Fraksi-fraksi di
Dewan Perwakilan Rakyat, yang anggotanya disebut memeras perusahaan negara, akan menuntut Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Fraksi Partai Amanat Nasional, misalnya, bersiap melayangkan somasi. “Segera kami kirim karena kami merasa dicemarkan,” kata Wakil Ketua Fraksi Viva Yoga kemarin. Fraksi PAN, kata Yoga, sudah mengklarifikasi tuduhan itu kepada M. Ichlas el Qudsi yang disebut meminta fee kepada PT Merpati Nusantara Airlines sebagai syarat pencairan modal Rp 561 miliar. “Dia bilang tak pernah terlibat dalam panitia kerja Merpati,” ujarnya. Ichlas menyangkal pernah bertemu dengan direksi Merpati membahas fee. Namanya sudah disetorkan oleh Dahlan ke Badan Kehormatan DPR. Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat I itu pun sudah mendatangi Badan untuk memberi konfirmasi. Ia bahkan sudah menyewa pengacara untuk menuntut Dahlan meminta maaf kepadanya dalam waktu 7 x 24 jam. “Jika somasi tak digubris, saya laporkan ke
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN, M. Ichlas el Qudsi, dalam surat klarifikasi kepada pimpinan Badan Kehormatan MPR/DPR, akan menggugat balik Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait dengan tuduhan pemerasan. pengadilan,” kata Ichlas. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mempersilakan anggotanya menggugat balik karena merasa dicemarkan nama baiknya. Menurut politikus Golkar ini, menuntut adalah cara terbaik agar Dahlan tak asal tuduh.“Nama baik anggota DPR juga harus dihargai,” katanya. Idris Laena dari Golkar masuk daftar politikus pemeras yang dilaporkan ke
Badan Kehormatan. Ia dituduh meminta fee kepada PT PAL dan PT Garam. Namun Idris menyangkal tuduhan itu. Sedangkan nama Oheo Sinapoy terungkap di pengadilan korupsi Wisma Atlet sebagai politikus Golkar penerima fee sebesar Rp 712,5 juta dari Grup Permai karena menyetujui dana proyek di Kementerian Agama. Fraksi PDI Perjuangan juga meradang karena ang-
gotanya, Sumaryoto, dituduh memeras PT Merpati. Pengusaha otobus ini mengakui ada angka Rp 18 miliar ke Merpati. “Tapi itu bukan menagih, hanya menanyakan,” ucapnya. Adapun Dahlan kalem menanggapi rencana tuntutan balik itu. “Tak apa-apa diserang,” katanya. “Kami terima, kalau ada yang salah kami perbaiki.” ● IRA GUSLINA SUFA | ANANDA PUTRI
Transkip wawancara dengan Redaktur Pelaksana Rubrik Politik Koran Tempo Nama narasumber:
Elik Susanto
Jabatan:
Redaktur Pelaksana Koran Tempo
Hari/Tanggal:
Rabu, 6 November 2013
Jam:
15:30 WIB
Bagaimana menurut Anda tentang kasus DPR pemalak BUMN? Kan belum terbukti. Itu kan baru omongan Dahlan yang direspon oleh DPR. Sebenarnya hanya perang mulut saja. Pertama nilai berita itu kurang karena belum ditetapkannya tersangka, terpidana dan yang lainnya. Jadi cuma perang mulut saja. Jangan-jangan cuma pencitraan Dahlan yang ingin menjadi presiden itu. Ini menjadi rumit saat ia punya gebrakan di BUMN lalu maju sebagai calon presiden. Kenapa tempo sangat gencar memberitakan masalah ini? Pertama karena yang bicara ini adalah tokoh dan menteri BUMN tentang perusahaan dia yang diduga, karena dia ngomongnya diduga oleh sejumlah anggota DPR. Tempo itu punya kriteria berita yang layak untuk dimuat. Ada 13 macam, salah satunya ada nilai tokohnya. Saat Dahlan ngomong seperti itu, banyak anggota DPR yang dijerat KPK, seperti kasus hambalang, cek pelawat. Juga karena dia Menteri BUMN supaya perusahaannya tidak direcoki oleh orang lain, untung karena selama ini rugi terus. Ternyata diketahui ada laporan dari direksi BUMN bahwa sering dimintai duit oleh anggota dewan. Kenapa tidak memberitakan sejak PLN rugi Rp 37 triliun? Itu kan cuma lontaran dan tidak dibuktikan dengan dokumen dan data. Kalau tidak salah itu hanya asumsi kerugian yang itu asumsi dari periode sebelum Dahlan, sekitar 10 tahun dan Dirut sebelum Dahlan juga ditahan karena korupsi. Jadi tidak fair jika itu dibebankan pada Dahlan. Kita tetap menulis tapi tidak dibesar-besarkan. Menurut saya media itu harus memilih angle yang kira-kira berita yang benar-benar berita, mana berita yang cuma lontaran, mana berita yang palsu, yang tidak palsu. Kita seletif apalagi dengan DPR. Terus terang banyak publik yang tidak percaya dengan DPR. Kalau liat survei, banyak anggota DPR yang korup, kerjanya melorot, tugas mereka menyusun undang-undang juga tidak beres. Tapi kenapa banyak media yang tidak memberitakan bahwa kerugian PLN itu sejak sebelum periode Dahlan? Karena DPR tidak menjelaskan. Mereka memberitahu tapi tidak lengkap. Contohnya, kamu wartawan, wawancara dengan saya. Saya bilang, “Eh, SBY itu pencuri loh. Ada duit di kantornya sekian miliar.” Kamu percaya tidak? Anggap saya saya teman seangkatan SBY. Pasti kan masih kurang yakin dan mencari bukti lain. Kecuali ada bukti lain dengan
memberikan dokumen, ada ceknya, tanda tangannya. Sama seperti ketika wawancara DPR. Saat dia ngomong dan tidak ada buktinya, ya silakan jika ada media lain yang membesarbesarkan. Tapi ada juga media lain yang tidak menulis. Apakah tempo juga memperhatikan masyarakat saat memberikan sebuah peristiwa? Iya pasti. Pembaca Tempo itu kan masyarakat, bukan cuma DPR atau pemerintah saja. Bahkan kita menjelaskan secara jelas kepada masyarakat, ini loh kasusnya. Urutan-urutannya seperti ini. Kalau diperhatikan, berita di Tempo itu selalu ada info grafik di depannya. Itu salah satu cara menjelaskan kepada publik. Bagaimana cara kerja wartawan tempo? Jadi alur kerja di tempo sudah dibuat sedemikian rapi dimulai dari wartawan, penulis, editor. Awalnya dari mulai informasi yang diperoleh dari wartawan di lapangan, elektronik, email. Informasi awal itu bisa datang dari mana saja. Informasi awal itu kemudian digali oleh wartawan lewat kroscek, konfirmasi, dicari faktualnya, dikumpul, lalu ditulis ke keranjang tempat berita. Inilah sifatnya informasi awal. Begitu pula dengan peristiwa kecelakaan, bencana, atau penangkapan pejabat. Dari keranjang kemudian diolah oleh redaktur, apakah ini untuk tempo.co, untuk koran atau majalah. Angle yang berbeda-beda itu pulalah yang dibagi ke bagian-bagiannya dan isinya pun tidak sama karena kalau majalah lebih mendalam, koran juga lebih mendalam lebih online. Itu semua dilakukan semua wartawan tempo baik yang di daerah maupun di luar negeri. Apakah wartawan dengan penulis itu sama? Kalau yang disebut oleh penulis oleh Tempo, laporan itu kan ditulis oleh setiap wartawan. Untuk menjadi sebuah berita yang siap untuk diedarkan, ada penulis sendiri karena harus mengumpulkan dari setiap wartawannya dan siap menjadi laporan berita yang cover both side. Ada kalanya laporan wartawa itu sepihak, kemudian ditambahkan dengan laporan wartawan yang lain. Berita yang saling melengkapi itu ditulis dan dirampung oleh editor. Jadi penulis secara utuhnya itu ya editor. Tapi kadang kala wartawan juga menulis. Biasanya kalau wartawannya sudah senior, biasanya sudah jago dan ada konfirmasinya, datanya, semuanya lengkap bisa menulis sendiri. Apakah dari yang selain keredaksian bisa mengajukan tema? Tidak boleh. Layak atau tidaknya berita ditentukan oleh rapat. Mereka merumuskan apa yang layak untuk berita. Berita bukan ditentukan oleh pemred atau ataupun redaktur. Ketika usulan si A tidak disetujui oleh rapat, ya tidak diterima. Kalau ada orang lain yang minta, ya kita tampung, kita telaah. Tidak kita tolak, kita diskusikan berita ini layak atau tidak? Kalau layak, kita dalamin, konfirmasi, lalu diajukan menjadi berita. Bagaimana situasi rapat saat menganggkat kasus Dahlan Iskan vs DPR? Mereka tentu saja berbeda pendapat. Tidak semuanya sama. “Ah Dahlan cuma pencitraan saja. Tidak penting.” Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang, “Ini serius. Ada
dokumennya.” Ada juga yang bilang, “Ah ini data udah lama.” Setelah kita kumpulin, kita putusin, ternyata data ini memang ada, peristiwanya juga ada. Kita kroscek dengan direkturnya dan ternyata iya. Sekarang tinggal kita lanjutnya apakah DPR ini benar tidak memeras. Dan itu menjadi perdebatan. Di tempo itu biasa perdebatan itu tapi tetap keputusan ada di forum. Bagaimana pola komunikasi antara redaksi dengan direksi? Direksi dalam istilah pengelola perusahaan ada istilahnya firewall atau garis api. Jadi direksi tidak bisa intervensi ke redaksi. Redaksi itu berdiri sendiri yang keputusannya ada di dalam rapat. Direksi ini sebatas hanya memberi usulan. Misalnya ikut rapat dan mengajukan tema. Jika memang tidak menarik, ya kita tolak. Kalau menarik, didalemin. Kita lanjutkan. Semua usulan itu ya satu, harus diajukan ke rapat. Bagaimana anda melihat sosok Dahlan Iskan? Dulu dia pernah menjadi wartawan tempo. Orangnya pinter, tekun. Saya pernah ketemu dan wawancara dengan dia. Orangnya rajin, juga punya obsesi mendirikan media karena dia mendirikan Jawa Pos Grup yang cukup besar. Dia juga membuktikan diri sebagai manajer yang bagus. Sebagai pemimpin, ia membuktikan keberhasilannya. Membuat media, dia berhasil. Jadi dirut PLN juga berhasil. Menjadi Menteri BUMN juga banyak gebrakan. Kalau menurut saya ada sisi positifnya, ada sisi kekurangannya. Salah satu kekurangannya adalah saat dia maju menjadi capres melalui konvensi demokrat. Ya hak dia lah. Kita tidak bisa menghalang-halangi. Tapi akhirnya publik menilai oh ternyata dia seperti itu karena ingin menjadi calon presiden. Itu kan penilaian ya. Tapi kan hak sepenuhnya ada di Dahlan dan itu boleh-boleh saja. Nanti tinggal lihat saja di pemilu. Menurut anda, seberapa menarik Dahlan Iskan di mata masyarakat? Saya kurang tahu. Tapi kalau berdasarkan survei kan memberi indikasi seberapa pengaruh Dahlan. Misalnya dalam survei seberapa besar keterpilihan Dahlan menjadi presiden, ketokohannya seperti apa. Itu mungkin sementara yang bisa mengukur. Kalau menurut saya pengaruh dia ke publik itu ya saat dia memberikan laporan saat menjadi wartawan. Publik pun tahu, “oh ini loh peristiwa yang dilaporkan oleh Dahlan.” Kalau sekarang ya sesuai dengan jabatan dia ketika menjadi pejabat BUMN saat ia mengelola perusahaanperusahaannya menjadi sehat. Ketika perusahaan itu sehat dan untung, publik pun senang. Karena saat untung, menjadi pendapatan bagi negara dan pendapatan negara itulah yang akan dijadikan untuk mengelola negara termaksud dengan rakyatnya. Kalau pengaruh langsung saat dia ke sana ke mari, ya kita tidak bisa mengukur langsung. Mengukurnya dari kinerja dia. Saat kinerjanya bagus, hasilnya bisa diukur. Misalkan ada 150 perusahaan BUMN, hanya lima yang untung. Setelah Dahlan menjabat sekitar dua sampai tiga tahun, yang untung itu bertambah jadi 15. Kan ada pengaruhnya. Kalau tidak salah terobosan Dahlan adalah dia mengklasifikasi perusahaan-perusahaan BUMN menjadi sehat, kurang sehat, dan mati atau tidak berkembang sehingga harus dilikuidasi. Sama saat dia menjual langsung tiket tol kepada masyarakat?
Itu bisa dipertanyakan apakah karena pencitraan. Tapi itu bagi beberapa media menarik. Menarik karena dia tahu persoalan. Bahwa pelayanan publik, orang mau mengantre tol kok malah dihambat. Dan dia merasa tidak benar anak buahnya. Itu bagus karena ia mengetahui beberapa persoalan. Tapi apakah cara dia memberikan efek perbaikan terhadap pelayanan di tol, itu harus dicek lagi. Sejak kapan tempo mulai tertarik dengan Dahlan Iskan? Sejak dia menjadi bahan berita. Tidak ada kurun waktunya. Ketika dia membuat kebijakan sebagai menteri, saat itulah kita beritakan. Ketika dia menjabat Direktur PLN kemudian menbuat gebrakan, itulah yang kita tulis. Tapi ketika dia tidak ngapa-ngapain, ngapain kita tulis? Ya pokoknya sejak dia berkiprah sebagai pejabat negara. Tapi sebelumnya juga kita tulis, saat dia mengembangkan Jawa Pos, saat berhasil membangun banyak perusahaan. Tapi kadar penulisannya tentu beda-beda. Sejak menjadi pejabat publik. Saat dia membuat ulah yang unik seperti naik kereta ke bogor, makan soto dengan orang-orang. Itu kan unik. Dan saya kita tidak hanya Tempo saja yang menulis, tapi semua media juga. Bukannya masih banyak pejabat-pejabat lain yang memiliki kinerja baik? Salah satunya saat majalah tempo mengambil tema bukan bupati biasa. Oh itu saat tempo mengambil edisi khusus. Jadi edisi khusus memang kita rancang setahun sekali. Itu kita survei, pilih, mencari informasi dari sumber lain, dicek rekam jejak tokoh itu gubernur atau bupati. Itu bukan karena faktor kedekatan. Tapi kita mencari sosol birokrat yang mempunyai integritas tidak korupsi, berkinerja baik, terus memajukan daeranya, banyak pokoknya kriteria itu. Kenapa orang seperti itu tidak diekspos secara intens seperti layaknya Jokowi dulu? Loh, malah kita beritakan. Bahkan Dahlan tidak kita masukan ke dalam tokoh tempo karena tidak masuk kriteria. Pokoknya kami tidak pernah memasukkan Dahlan sebagai tokoh Tempo. Tapi kalau sebagai berita biasa, kita sering. Kalau selevel Walikota Makasar, Bupati Seragen, tentu saja saat itu karena saat ini mereka juga menjadi tersangka juga, Dahlan tidak masuk. Bahkan, masuk nominasi tidak. Ketika kita membuat tokoh perubahan ekonomi, Dahlan tidak masuk. Jadi dia sendiri tidak masuk dalam kriteria Tempo meskipun dia hebat. Justru tokoh-tokohnya itu orang-orang kecil. Bupati Seragen itu siapa sih yang kenal? Dulu, Jokowi siapa sih yang kenal. Sekarang ini kan Dahlan Iskan maju sebagai konvensi calon presiden dari partai demokrat, bagaimana anda melihatnya? Ya gapa. Hak Dahlan dan tidak ada yang bisa melarang. Dia merasa mampu, ya silakan. Dia punya modal, merasa punya kompetensi, lalu merasa dipilih oleh publik, juga punya sarana dalam artian jaringan baik itu organisasi ataupun bisnisnya ya silakan saja.
