DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Hari/Tanggal
: Senin, 23 Mei 2016
Rapat ke
: 1 (satu)
Pukul
: 09.30 WIB
Pimpinan Rapat
: Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI
Tempat
: Ruang Rapat Badan Anggaran DPRA
Hadir Anggota Banleg : Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI; Buhari M.Saleh,S.Pd.I; H.Muhammad Amru,SE,M.Sp; Ibrahim; Drh.Nuraini Maida; Adam Mukhlis,SH.
TAHUN 2016
Selian; Kartini
Izin Anggota Banleg
: Tgk.Anwar Ramli, Kautsar, S.HI; Dr.(HC) Jamidin Hamdani, S.Sos; Tgk.H.Abdullah Saleh,SH; Azhari, S.IP; T.Rudi Fatahul Hadi,S.HI; Ir. Hj. Liswani; Bardan Sahidi; Drs.H.Djasmi Has, MM; Muhammad Tanwier Mahdi, S.Ag.MM; H. Musannif, SE; Murdani Yusuf,SE.
Pemerintah Aceh
: Bustami (Staf Ahli Gubernur); Marzuki (Kabid Pelayanan Informasi dan Pengajuan BP2T); Rusydi (Sekretaris Disnaker Mobduk); Sufian (Kabid PAA DPKA); Radin. S (Kabid P2T DKP Aceh); Nurhayati (Kabid Pengawasan DKP); Samsul Bahri (kasub Keuangan DKP); Sumaryono (Kasie Pelayanan Teknis PD Lampulo); Drs. Raidin Pinim (Kabid Darat Dishub); M. Al Qadri (Kasi Angkutan Dishub); Muhammad Junaidi (Kasubbag Qanun Biro Hukum); Muzakkir (Biro Hukum); Khairul Miska (Disnakermobduk); E.R. Fitrianiska (DPKA); Nanda Erni Yulita (DPKA).
Tenaga Ahli
: Abdi Suriantha, SP; Khairul Halim, MA
Hadir Sekr. DPRA
: Miftalahuddin, SH; Said Safrizal, ST,MM; M.Nasir,SE,Cut Zamharirah,Rita Afrianti; Cindy Rahayu, A.Md
(daftar hadir terlampir). JALANNYA RAPAT
PUKUL 09.30 WIB PEMBUKAAN Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI (Ketua Banleg DPRA) Mohon maaf rapat pada hari ini sedikit molor karena ada beberapa agenda di komisi, karena ini perubahan tentunya tidak semua pasal yang menjadi perubahan didalam draft qanun ini.
Muhammad Junaidi, SH, M.Hum Biasanya ada pemaparan sebelum dimulai pembahasan supaya dalam pembahasan lebih terarah. Sufian (Kabid PAA DPKA) Dengan adanya perubahan qanun ini maka kita harapkan pendapatan Aceh meningkat dalam tahun selanjutnya karena pendapatan masih fluktuatif dan harus ditingkatkan, dasar hukumnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ada juga Pergub Nomor 27 Tahun 2013 tentang rincian tugas Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh. Tujuan kami untuk menambah PAD yaitu terdiri dari 3 jenis retribusi, retribusi izin trayek, izin perikanan dan izin memperkerjakan tenaga asing, mungkin nanti kami juga mengusulkan didalam pembahasan tarif supaya sesuai di masing SKPA yaitu Dinas Perikanan, Perhubungan dan Mobduk. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Apakah termasuk izin perikanan masalah Surat Izin Pemilikan kapal karena ada laporan ini bermasalah Marzuki (BP2T) Ini adalah persoalan yang selama ini berulang-ulang menyangkut dengan anggaran, jenis izinnya ada 3500 izin, ada 1000 izin yang perlu klarifikasi dilapangan, 1 izin butuh dana 6 juta karena ada dari BP2T, tim teknis dan supir, sektor perikanan saja sudah butuh 600 juta, sektor sosial dan sektor perminyakan, untuk kebutuhan pagu untuk kebutuhan gaji aja 6 milyar, sedangkan anggaran yang tersedia hanya 8 milyar, kami harapkan untuk kedepan bisa disesuaikan anggaran dan jangan menunggu 10 izin kita bisa kelapangan, kalau bisa 2 atau 3 izin saja kita sudah ke lapangan. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Apakah tidak bisa paralel dengan UPTD di Kabupaten Marzuki (BP2T) Masing-masing ada kaplingnya, berkaitan juga dengan administrasi, sehingga itu tidak dilakukan oleh kabupaten/ kota, itu sudah lama menjadi persoalan klasik yang belum selesai. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Kita langsung ke pembahasan, ketentuan umum nanti disesuaikan oleh Bapak Junaidi. Mohon penjelasan kontrak investasi kolektif. E.R. Fitranoska (DPKA) Kontrak investasi kolektif di perusahaan Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Angka 19 kenapa di hapus
2
E.R. Fitranoska (DPKA) Menurut retribusi jasa usaha angka 19 ini dimasukkan kembali jangan dihapus. Buhari Selian (Sekretaris Banleg) Angka 20 harus mendapat penjelasan karena tidak ada penjelasan. E.R. Fitranoska (DPKA) Kita mengadopsi Undang-undang 28 Tahun 2009, penjelasan lebih lanjut sudah termaktum dalam Pergub nomor 109 tentang petunjuk pelaksanaan, penetapan retribusi ditetapkan berdasarkan surat ketetapan Retribusi Aceh dan dokumen yang dipersamakan terdiri dari kupon, karcis dll. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Pasal 8 ayat 3 sampai 4 kenapa dihapus Muhammad Junaidi, SH, M.Hum Sudah kami satukan didalam Bab selanjutnya Drs. Raidin Pinim Dalam BAB III Pasal 3 perlu kami informasikan bahwa semua izin trayek tidak diperuntukkan untuk pribadi tetapi badan hukum, dalam isinya masih disebutkan pribadi atau badan hukum, mohon penjelasannya. Pasal 4 angka 2 huruf d dijelaskan bahwa pemberian izin operasional untuk angkutan sewa dan angkutan khusus, belum tertampung angkutan lainnya salah satunya ada izin operasi angkutan jalan tidak dalam trayek, seperti izin taxi, kapal penyeberangan juga belum tertampung, ini masukan yang perlu kita bahas kembali. Muhammad Junaidi Ketentuan ini berdasarkan pasal 145 UU 28, apakah dilapangan untuk pribadi atau badan hukum bisa di atur. E.R. Fitranoska (DPKA) Ini adalah ketentuan yang diatur dalam rancangan qanun, pasal 42 huruf B kalau dinas perhubungan merasa ada objek baru mohon di usulkan dalam rapat tertulis. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Apakah dalam penyusunan draft tidak melibatkan dinas perhubungan E.R. Fitranoska (DPKA) Sudah kami sampaikan dua kali dengan surat tapi sampai saat ini kami belum menerima usulan dari Dinas Perhubungan.
3
Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Sudah disampaikan suratnya jadi bisa diusulkan kembali nantinya. Muhammad Junaidi Sudah kami lakukan pemantapan namun ada juga sesuatu hal yang kurang bisa kita sempurnakan didalam pembahasan ini. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Nanti tolong disampaikan usulan dengan mengajukan surat dari Kepala Dinas Perhubungan dan nanti kita masukkan kembali dalam pembahasan. Selanjutnya Pasal 24 H. Muhammad Amru, SE,M.SP Pasal 24 ayat 1 dimana disebutkan pihak ketiga apakah ada di dalam penjelasan. E.R. Fitranoska (DPKA) Didalam Undang-undang menyebutkan bahwa retribusi murni dilakukan pemerintah daerah tidak dapat di kontrakkan atau diborongkan kepada pihak ketiga, yang di kontrakkan itu lain lagi, kalau kerjasama pemanfaatan baru bisa diborongkan. Sufian (DPKA) Kalau yang menjadi kewenangan kab/kota bisa diborongkan seperti parkir dll. Sumaryono (Kabid Pelayanan Teknis P. Lampulo) Khusus pelabuhan Lampulo yang dilapangan dilakukan oleh petugas kita dan dikawal oleh petugas Satpol PP, kita sudah berkomunikasi dengan kawan-kawan disana termasuk Polisi Air, masih perlu pembenahan-pembenahan karena ada dua pintu masuk ke pelabuhan. Samsul Bahri (DKP Aceh) Dalam qanun lama ada disebutkan hal-hal yang tidak dapat diborongkan, tetapi Pemerintah Aceh bukan berarti tidak bisa bekerjasama dengan pihak ketiga. E.R. Fitranoska (DPKA) Yang tidak bisa bekerjasama adalah aset, ini adalah soal retribusi, kalau bisa bagus sekali sehingga kita bisa memberdayakan pemuda di desa. H. Muhammad Amru Di dalam Undang-undang Nomor 28 ada tidak penjelasannya tidak dapat diborongkan
4
E.R. Fitranoska (DPKA) Undang-undang Nomor 18 tahun 2007, retribusi daerah tidak dapat diborongkan sesuai dengan konsultasi kami dengan kemendagri. Sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh. Dalam pasal 24 ayat (1). Seluruh proses tidak dapat diserahkan dalam hal proses penetuan tarif, penetapan retribusi terutang, penagihan retribusi tidak dapat diborongkan. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Dalam penjelasan tadi agak bertolak belakang dengan pasal 24 ayat (1), tetapi dalam penjelasannya dapat diborongkan dengan efisiensi dan badan E.R. Fitranoska (DPKA) Terkait dengan retribusi yang tidak diborongkan ini, dengan selektif pemerintah daerah terkait dengan sebagian tugas tertentu, yang dilarang adalah ada beberapa poin. Sedang. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Sebaiknya dihapus saja penjelasan pasalnya yang ada celah untuk diborong Muhammad Junaidi Dalam qanun retribusi disebutkan bukan “dilarang” tetapi “tidak dapat”, menurut pendapat saya jangan dihapus, nanti akan kita adopsi Samsul Bahri (Kasub Keuangan DKP) Kita menghargai ketentuan ini, ini bisa kita jadikan kearifan lokal, jangan sampai boatpun bisa hilang. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Harus kita cari kalimat yang cocok untuk dapat dibuka ruang untuk dijelaskan. Adam Mukhlis Ada kata yang menyebutkan “terutang” atau “terhutang” jadi perlu penegasan. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Ini harus disesuaikan, buat catatan untuk bahan konsultasi Muhammad Junaidi Ini harus kita konsultasikan kembali ke kemendagri sehingga nanti akan jelas, kita contoh di Provinsi-provinsi lain sudah sesuai dengan apa yang kita muat.
5
Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Pasal 26 Tlg dijelaskan BAB X E.R. Fitranoska (DPKA) Kami adopsi Pasal 108 ayat 5 dan 6 undang-undang Nomor 28 tahun 2009, misalnya ada yang ingin menggunakan eksavator untuk retribusi, bisa jadi ini ada voice mayer (bencana alam), ini sedang kita godok didalam pergub, ini tidak serta merta bisa diterima, ini ada proses untuk kelayakan keringanan dan kelayakan. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Pasal 27 ini perlu penambahan E.R. Fitranoska (DPKA) Ini perlu kita tampung dulu dalam qanun salah satu contoh pemberian insentif untuk pengelola lingkungan hidup yaitu pembebasan dan pemberian keringanan retribusi, untuk klausul ini sudah kita rancang draftnya. Muhammad Junaidi Pasal 27 ayat 2 disempurnakan ditambah ayat 1 (a), ayat 1 (b). Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Bab XI kenapa dihapus E.R. Fitranoska (DPKA) Dihapus karena berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Pasal 126 sudah diatur, pada qanun yang lama kami melihat muatan ini hanya mengatur pajak daerah bukan untuk retribusi, makanya kami usulkan BAB XI qanun lama dihapus. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Pasal 31 ada disebutkan kecuali ada E.R. Fitranoska (DPKA) Apabila suatu retribusi sudah 3 tahun tidak ditagih maka akan kadaluarsa, kecuali ada ditemukan bukti-bukti melakukan tindak pidana retribusi daerah seperti dalam ayat (2), bab pemeriksaan ada didalam rancangan qanun ini dan juga diatur didalam pergub. Adam Mukhlis Ketika 3 tahun diabaikan maka itu dihapus bukukan, maka yang salah adalah pemerintah, ini terkait dengan penerimaan pendapatan Aceh. E.R. Fitranoska (DPKA)
6
Dalam Bab XIII ini sudah diatur untuk diberikan sanksi. M. Saleh, S.Pd.I Itu sanksi untuk pejabat, tetapi vonis pemerintah Aceh terhadap retribusi E.R. Fitranoska (DPKA) Didalam pergub sudah diatur kalau telat bayar akan dikenakan sanksi denda 2 persen setiap bulannya. M. Saleh Esensi dari perubahan qanun ini adalah untuk menambah pendapatan Aceh, tentunya ada hal yang harus ditingkatkan seperti mencari simpul-simpul baru pendapatan, pengelolaan yang maksimal oleh aparat, bagi si pelanggar wajib pajak juga harus di berikan sanksi, saya masih ragu kenapa sampai tingkat kadaluarsa harus di hapuskan, persoalannya di Aceh banyak yang tidak membayar retribusi dan menunggak pajak. Bagaimana cara angka jumlah tarif, kami juga akan melakukan pengawasan. Sementara masyarakat sangat dirugikan oleh kebijakan pemerintah ini, saya pernah mengikuti masalah go green yaitu satu pohon satu milyar, yang ingin saya sampaikan harus ada simpul pajak dan simpul baru retribusi. Seperti di Nagan Raya ada pengutupan retribusi terhadap sawit, Sirtu dll, petugasnya 18 orang dan satu hari hanya 3 juta yang disetorkan sedangkan pendapatan perhari mencapai 30 juta. Jadi harus efisien sehingga bisa mendongkrak retribusi kita. Kearifan lokal juga harus kita masukkan sehingga lebih mensejahterakan masyarakat Aceh. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Selanjutnya ditambahkan satu Bab baru yaitu BAB XIIIA Muhammad Junaidi Yang paling penting adalah lampiran retribusi, dan bisa kita masukkan objek-objek baru disini Drs. Raidin Pinim (Perhubungan) Untuk besaran tarif harus kita bahas bersama karena jangan memberatkan masyarakat, banyak trayek yang sudah berhenti, jadi harus kita bahas kembali. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Nanti akan kita bahas kembali setelah ada usulan baru dari dinas perhubungan Drh. Nuraini Maida Retribusi ini apakah pertahun atau perhari Drs. Raidin Pinim Untuk izin trayek adalah untuk 5 tahun, kartu pengawasan setahun sekali. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Nanti tolong di sesuaikan lagi pada saat usulan surat baru Dibuat keterangan Izin trayek per tahun/badan Kartu per tahun/unit Samsul Bahri (Kasub Keuangan DPKP)
7
Dasar pungutan ini dulu dari Qanun Nomor 7 tahun 2010 tentang Perikanan, ada beberapa kewenangan di qanun lama kewenangan kab/kota sekarang menjadi kewenangan Kab/kota, dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur begitu rinci tentang retribusi, kalau bisa ini akan dibahas intern dulu antar dinas perikanan dan dinas pendapatan. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Yang sudah diajukan ini apa landasannya Samsul Bahri Ini belum masuk isi dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, apakah kita hanya mengadopsi UUPA atau Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, jadi dulu provinsi mengelola izin kapal 30 GT keatas, sekarang 5 GT keatas sudah dikelola oleh provinsi. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Ini tolong dicatat menyangkut dengan besaran izin dan kewenangan Ending (DKP) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2016 sudah keluar, jadi angka yang muncul dalam PP ini agak terlalu besar, agak sulit teman-teman kita nelayan memenuhi ini, jadi dalam pembahasan akan kita bandingkan, jadi banyak komplain kalau kapal-kapal 30 GT masih menjadi wewenang pusat jadi harus kita atur kembali. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Sebelum kita tutup rapat apa ada tambahan Marzuki (BP2T) Regulasi dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 itu mengakomodir keistimewaan Aceh, dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan sepanjang tidak diatur maka berlaku aturan khusus, kami di BP2T Aceh tetap mengakomodir pengaturannya nya acuannya qanun. Muhammad Junaidi Untuk perikanan sudah ada Qanun Nomor 7 tentang Perikanan jadi tidak serta merta kita ikuti Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, walaupun qanun perikanan akan kita revisi, jadi dalam waktu 1 minggu ini mohon dibuat kembali tarif nya yang sesuai. Qanun ini ini sudah lama kami sampaikan, dan diharapkan dalam seminggu sudah disesuaikan dengan peraturan yang baru. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Didalam qanun ini belum ada klausul mengenai sanksi audit hasil pungutan retribusi. E.R. Fitranoska (DPKA) Terkait dengan pemeriksaan sudah kami masukkan dalam bab XVI, ini bagian yang terkait dengan audit, terkait juga dengan pasal 37 ayat (2). Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Kalau penyidik PPNS apakah ada dibawah DKA atau dibawah Satpol PP Muhammad Junaidi Dibawah Satpol PP
8
Adam Mukhlis Masalah penyewaan alat berat bagaimana kalau terjadi banjir di beberapa ruas jalan putus, saya hubungi UPTD dibilang ini disewakan untuk mendongkrak PAD, bagaimana proses penyewaan ini harus kita tau juga. E.R. Fitranoska (DPKA) Dinas pendapatan mempunyai 4 fungsi, memang kami akui masih banyak kelemahan kami karena keterbatan personil, sebaiknya Dinas Bina Marga membuat Juklak untuk pengelolaan alat-alat berat. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Ini sangat penting masalah retribusi penyewaan, dimana celah untuk bisa kita cek, sehingga banyak terjadi celah di lapangan. E.R. Fitranoska (DPKA) Ini mungkin Inspektorat yang lebih mengetahui Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Kami minta Bapak untuk meneruskan melalui surat, kami juga akan menyurati Inspektorat melalui pimpinan DPRA karena Juklak ini sangat penting. PENUTUP Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI
Pukul 14.00 WIB
Pertemuan untuk hari ini cukup sampai disini, kami harapkan dalam beberapa hari ini dapat disinkronkan kembali dan dibuat matriknya, sehingga nanti kita dapat merampungkan qanun ini dan kita konsultasikan ke Kemendagri. Terimakasih. BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH KETUA,
ISKANDAR USMAN AL-FARLAKY, S.HI
9
10
RAPAT LANJUTAN PEMBAHASAN BERSAMA RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
Hari/Tanggal
: Selasa, 07 Juni 2016
Rapat ke
: 2 (dua)
Pukul
: 10.00 WIB
Pimpinan Rapat
: Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI
Tempat
: Ruang Rapat Badan Anggaran DPRA
TAHUN 2016
Hadir Anggota Banleg : Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI; Buhari Selian; M. Saleh, S.Pd.I; Tgk.H.Abdullah Saleh, SH; Azhari; Kartini Ibrahim.S.Pd; Ir. Hj. Liswani; Bardan Sahidi; Drs.H.Djasmi Has, MM; Muhammad Tanwier Mahdi, S.Ag.MM. Izin Anggota Banleg
: Tgk.Anwar Ramli, Kautsar, S.HI; Dr.(HC) Jamidin Hamdani, S.Sos; H.Muhammad Amru,SE,M.Sp; Drh.Nuraini Maida; Adam Mukhlis,SH; T.Rudi Fatahul Hadi,S.HI; H. Musannif, SE; Murdani Yusuf,SE;
Pemerintah Aceh
:
Tenaga Ahli
:
Hadir Sekr. DPRA
: Miftalahuddin, SH; Said Safrizal, ST,MM; M.Nasir,SE,Cut Zamharirah,Rita Afrianti; Cindy Rahayu, A.Md
(daftar hadir terlampir). JALANNYA RAPAT
PUKUL 10.00 WIB PEMBUKAAN M.Saleh,S.Pd.I (Wakil Ketua Banleg DPRA) Kita akan menyempurnakan masukan-masukan dalam RDPU, kemarin masalah penyebutan bus kecil dan L300. Buhari Masalah penyebutan L300 sebaiknya sesuai STNK mobil disebutkan minibus. Nizarli Kami prinsipnya kami kami setuju Penyebutan L300 dihilangkan karena itu muncul merk mitsubisi Junaidi Sebaiknya bus kecil, L300 dan sejenisnya, karena L300 sudah dikenal
M. Saleh Penyebutan L300 dihilangkan, dibuat Bus Kecil dan sejenisnya Masalah izin operasi bagaimana Nizarli Dalam undang-undang disebutkan bahwa kalau untuk taxi karena izin operasi angkutan jalan diberikan kepada angkutan yang tidak memiliki trayek seperti taxi dan angkutan pariwisata dll. Untuk angkutan sungai dan danau per kapal bukan per perusahaan M. Saleh Untuk kapal dibuat per unit kapal bukan per perusahaan Dalam RDPU kemarin berkembang masalah pengembalian retribusi seperti rehabilitasi terminal, daelum selesain juga masalah angkutan liar juga sampai saat ini belum selesai. Buhari Usul dan saran saya seperti masalah yang ada di Aceh Tenggara, mereka disana memakai plat ganda, sehingga mereka membayar pajak ganda kalau tidak dibuat begitu maka akan bermasalah karena operasionalnya di sumatra utara, kalau masuk wilayah sumatera utara setiap kecamatan diambil kutipan. M. Saleh Betapa mirisnya kita karena selama ini kalau plat BL di permasalahkan, keresahankeresahan ini terus terjadi. Jembatan timbang juga bermasalah, kita hanya mengutip Rp. 50 ribu, kalau di gebang medan itu sampai 250 ribu dan terus mencari kesalahan. Jamidin Menyangkut dengan kondisi terminal di Aceh ini terutama di Aceh Tenggara banyak anak-anak kecil di jembatan timbang disana sehingga banyak hilang seperti jenamu mobil, jadi KIR harus difungsikan dengan baik, kalau kita lihat secara umum Pemerintah Aceh gagal dalam memelihara aset, jadi teman-teman eksekutif harus memikirkan aset-aset Aceh yang terbengkalai,mudah-mudahan Pemerintah Aceh ini bisa menjadi harapan dari masyarakat, terminal kita rata-rata jorok. M. Saleh Yang disampaikan M.Junaidi Untuk langkah kedepan saran saya untuk melakukan konsultasi untuk memudahkan pada saat evaluasi, karena qanun ini harus di tandatangani langsung oleh Kemendagri.
2
Untuk tarif perikanan tidak ada perubahan, kalau ada perubahan tarif bisa dilakukan dengan perubahan pergub, jadi mohon sebelum ada penambahan objek baru harus dilihat terus sebelum paripurna. M. Saleh Sebelum kita paripurna harus dilihat jangan sampai ada item retribusi yang tertinggal.
DKP Kami dari Dinas Perikanan Aceh sudah mendiskusikan dengan kadis dan temanteman dan mempelajari Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2015 tentang tarif yang berlaku di dinas perikanan, mempelajari dinas perikanan DKI, Gorontalo dan jawa timur, memperhatikan undang-undang, kesemua itu akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa untuk sementara ini kami tidak berubah satupun karena di aceh pelaku kegiatan perikanan masih banyak konvensional, nanti setelah ada perkembangan kita akan coba menyesuaikan karena dalam undang-undang juga tidak ada perubahan, yang memberatkan di Pungutan Hasil Perikanan, Surat Izin Usaha, Surat Izin Penangkapan Ikan. M. Saleh Menyangkut dengan pungutan hasil perikanan itu memang harus ada kebijakan DKP karena hasil tangkapannya belum ada sudah kita pungut. BP2T Yang penting kita memberikan kemudahan untuk suatu usaha, kami sepakat terjadap sektor perikanan ini mengacu seperti yang awal atau tidak ada perubahan. Drs. Raidin (Dinas Perhubungan)
3
Ada beberapa hal yang harus kita perbaharui yaitu tarif, dulu berdasarkan mobilpenumpang tetapi sekarang sesuai dengan jumlah armadanya, izin operasi angkutan jalan yang untuk taxi sebelum tertampung sudah kita usulkan dan kita sesuaikan dengan jumlah armadanya per 5 tahun. Ini sudah kita masukkan semua termasuk angkutan sungai dan danau. Dinas Pendapatan Ada juga izin perpanjangan tenaga kerja asing sudah diatur didalam qanun nomor 3 tahun 2007, terkait perizinan ada pembinaannya. Raidin pinim Terminal-terminal sudah kita sesuaikan dengan kapasitas yang ada, jalan provinsi juga hampir seluruhnya memadai untuk menjamin kenyamanan penumpang, untuk pelabuhan2 penyebrangan juga hampir semua pelabuhan sudah difungsikan. Iskandar Saya bacakan dari izin trayek dinas perhubungan M.Saleh Tadi penjelasan mengenai perizinan tidak ditarik retribusi, tetapi mengenai beban untuk bertambahnya PAD, tiap penarikan itu berdampak kepada PAD, untuk petugas itu pasti ada dibayar oleh pemerintah. DPKA Fungsi perizinan adalah untuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan, pada dasarkanya tidak ditarik retribusi, dari 5 jenis retribusi yang diatur terkait dengan perizinan tertentu, maka atas perizinan tersebut dapat dilakukan retribusi diatur dalam UU 28, perizinan harus termasuk urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah, perizinan itu harus benar-benar untuk kepentingan umum, perizinan ini tidak bertentangan dan tumpang tindih dengan apa yang dilakukan di kab/kota. M. Saleh Batasan pungutan harus dijelaskan, kalau memang 10 ribu jangan ditambah menjadi 15 ribu, kalau masalah retribusi berbanding lurus dengan pelayanan yang kita berikan, fenomena di Aceh masih banyak kesemrautan, contohnya kebijakan dari pemerintah adalah pemindahan terminal, pemindahan terminal baru banyak memakan uang rakyat, terminal yang baru dibangun, tetapi terminal lamasemraut karena proses pemindahannya sangat lama. Drs. Raidin Hampir setiap kab/kota terminal-terminal ini terbengkalai, hampir seluruh bangunan terminal ini dari APBN, mungkin karena lemahnya pengawasan, seharusnya terminal itu dibangun di tempat keramaian untuk mencegah kesemrautan, bukan dibangun di gunung, ini yang terjadi selama ini, ini juga tergantung bupati yang mengusulkan dan tidak ada koordinasi dengan Pemerintah Aceh. Sekarang kita sudah mulai berbenah.
4
M. Saleh Ini leading sectornya dishub, jadi untuk kedepan harus ada koordinasi untuk kedepan bagaimana mendirikan terminal, jadi harus ada aturan, dan kepada Bupati-bupati itu tolong sampaikan. Iskandar Semua terminal dipindahkan dari kota jadi suasananya tidak hidup, contohnya di peureulak dan di bagok dll. DKP Bubu yang dimaksud disini adalah bubu yang diangkut oleh kapal di laut Junaidi Ditmbah bubu (laut), izinya dibuat pertahun. M. Saleh Saya kurang paham untuk SIUP. Abdullah Saleh Pimpinan dan rekan-rekan, saya tidak sempat mendalami secara khusus untuk qanun ini, juga diluar mitra kerja komisi, kalau sudah detail begini apakah bisa ditetapkan didalam qanunnya, ada yang nilainya juga rendah nantinya akan berubah lagi dan harus disesuaikan lagi, apakah harus dituangkan dalam qanun atau kita cukup delegasikan disesuaikan dengan perkembangan dan bisa diatur didalam pergub, kalau di qanun ini akan merepotkan dalam merubah qanun. Junaidi Prinsipnya berdasarkan UU 28 tentang retribusi dan pajak daerah, untukitu secara prinsip hukum bahwa pembebanan terhadap rakyat harus persetujuan wakil rakyat, tapi tidak tertutup kemungkinan dalam qanun ini bisa masukkan peninjauan kalau ada perubahan dilakukan dengan pergub, tetapi kalau ada retribusi yang baru harus dibuat dengan qanun.
Buhari Selian Kita membahas tentang pembahasan retribusi perizinan tertentu, galian C apakah masuk kedalam qanun ini atau ke qanun lainnya, galian C sangat penting juga diatur karena sangat banyak pemasukan untuk PAD, objeknya di Kabupaten tetapi dananya dari Provinsi. Dinas Pendapatan
5
Galian C ini adalah Pajak bukan retribusi, ini bukan kewenangan pemerintah provinsi tetapi kewenangan Kab/kota, terkait dengan mekanisme pemungutannya dalam pasal 59 UU nomor 28 tahun 2009. Buhari Selian Ini adalah kasus, pengerjaan proyek dari provinsi biasanya dipotong disini, tolong nanti bagaimana kita panggil pihak pemerintah Aceh, jadi merugikan pihak kab/kota, tapi langsung dipotong di kontrak di Provinsi. Iskandar Ya memang selama ini selain pajak ppn/pph juga dikenakan galian C, jadi seluruh paket pekerjaan ada sampai 5 jenis pemotongan, apakah yang bapak jelaskan itu termasuk yang kami maksudkan ini. Dinas pendapatan Dalam UU 28 diatur tentang jenis retribusi, dasar pengenaan pajak atas pengambilan dari mineral, yang menjadi objek adalah orang pribadi atau badan. Iskandar Kita harus memanggil dinas terkait masalah pemotongan ini, segera akan kita surati dinas terkait. Amru Tgl 4 ada RDPU qanun sapi betina. Junaidi a Untuk qanun retribusi setelah di paripurna harus di sampaikan juga ke kemendagri untuk di evaluasi.
6
7
PENUTUP Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI
Pukul 16.00 WIB
Pertemuan untuk hari ini cukup sampai disini, kami harapkan dalam beberapa hari ini dapat disinkronkan kembali dan dibuat matriknya, sehingga nanti kita dapat merampungkan qanun ini dan kita konsultasikan ke Kemendagri. Terimakasih. BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH KETUA,
ISKANDAR USMAN AL-FARLAKY, S.HI
8
9
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM TERHADAP RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Hari/Tanggal
: Rabu, 15 Juni 2016
Pukul
: 16.00 WIB
Pimpinan Rapat
: Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI
Tempat
: Ruang Serbaguna DPRA
TAHUN 2016
Hadir Anggota Banleg : Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI; Buhari Selian; M.Saleh,S.Pd.I; Tgk.H.Abdullah Saleh, SH; Azhari; Kartini Ibrahim.S.Pd; Ir. Hj. Liswani; Bardan Sahidi; Drs.H.Djasmi Has, MM; Muhammad Tanwier Mahdi, S.Ag.MM; Dr.(HC) Jamidin Hamdani,S.Sos; Drh.Nuraini Maida; Adam Mukhlis,SH; H. Musannif, SE. Izin Anggota Banleg
: Tgk.Anwar Ramli, Kautsar, S.HI; H.Muhammad Amru,SE,M.Sp; T.Rudi Fatahul Hadi,S.HI; Murdani Yusuf,SE.
Pemerintah Aceh
: Muhammad (Kadis DPKA); M. Nasir (Sekr. DKA); Marzuki (Kabid Pelayanan Informasi dan Pengajuan BP2T); Sufian (Kabid PAA DPKA); Nizarli (Kasie Waske Dishub); M. Iqbal.S (Dishub); Muhammad Junaidi (Kasubbag Qanun Biro Hukum); Muzakkir; T.Baharuddin (Biro Hukum); E.R. Fitrianiska (DPKA); Nanda Erni Yulita (DPKA); Hasbuna (Disnakermobduk).
Peserta RDPU
: Daftar hadir terlampir
Tenaga Ahli
: Abdi Suriantha, SP; Khairul Halim, MA; Khairul Bahri, S.Th.I
Hadir Sekr. DPRA
: H.A. Hamid Zein, SH, M.Hum; Miftalahuddin, SH; Said Safrizal, ST,MM; M.Nasir,SE,Cut Zamharirah,Rita Afrianti; Cindy Rahayu, A.Md; Devi Faradilla, SH; Elly Syafrina; Rika Fitriani; AY. Sumirat; Edy Saputra.
(daftar hadir terlampir). JALANNYA RAPAT
PUKUL 16.30 WIB PEMBUKAAN Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI (Ketua Badan Legislasi DPRA) Kepada para peserta tolong untuk memberikan masukan terkait perubahan qanun ini, draft qanun sudah dikirimkan pada saat dikirimkan undangan. Pembacaan Doa oleh Tgk. Zulfikar Seharusnya RDPU ini dibuka oleh Ketua DPRA tapi karena berhalangan maka saya yang membuka acara ini. Perkenalan Anggota Badan Legislasi
Berhubung hari ini menyangkut dengan Qanun Retribusi Perizinan Tertentu yang sudah kami bahas beberapa kali dengan tim Pemerintah Aceh, kami kami mengundang Bapak-bapak untuk memberi masukan, saran dan pendapat agar rancangan qanun ini sempurna, pemberlakuan qanun ini berkaitan langsung dengan aktifitas yang bapak-bapak lakukan, kami mempersilakan bagi yang ingin memberi masukan, saran dan pendapat. Erizal (PT. Mandala Putra) Retribusi yang selama ini dikutip sama kami selalu kami penuhi, tapi kami sampai sekarang belum tau dinas mana yang mengumpulkan dan mengelola retribusi tersebut. Kami selaku pelaku dilapangan sangat mengharapkan seharusnya pengutipan retribusi tersebut ada implikasinya kepada kami, seperti terminal batoh pengeloaannya dibawah kota Banda Aceh, seharusnya sebagian retribusi tersebut dikembalikan kepada kami seperti dengan peningkatan pelayanan, selama ini di terminal juga ada 2 dinas yang mengelola terminal, untuk gedung dikelola oleh Dinas Perhubungan, sedangkan masalah taman dikelola oleh Dinas Pertamanan, implementasi dilapangan bagaimana karena retribusi yang dikutip selama ini pengembalian ke kami tidak ada, jadi kami tidak tau kemana harus mengadu, kalau kami mengadu ke Dinas Perhubungan mereka hanya bertanggungjawab masalah gedung, sedangkan masalah taman Dinas Pertamanan yang bertanggungjawab. Masalah retribusi mobil penumpang yang termasuk kedalam bus kecil yang jumlah seat 9 - 16 di disini disebutkan L300, sebaiknya jangan disebutkan L300 tetapi harus disesuaikan dengan KIR, jadi lebih baik di sebutkan CC, jarak sumbu dan KIR kendaraan. Nazarli (Dinas Perhubungan) Dapat kami jelaskan sesuai peraturan yang ada, untuk retribusi selama ini langsung disetor ke P2TSP, jadi Dinas Perhubungan Aceh tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Mengenai struktur dan besaran tarif memang kalau L300 tidak dikenal di bahasa undang-undang tetapi dikenal di masyarakat kita, jadi tergantung kesepakatan kita, karena L300 itu sudah termasuk bus kecil. Retribusi di terminal beberapa tahun ini terjadi kendala juga karena terminal Batoh dikelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, seperti taman dan lampu dikelola oleh Dinas Pertamanan Kota Banda Aceh, jadi susah untuk memperbaikinya karena kalau dikelola oleh Dinas Perhubungan Aceh contohnya seperti lampu di lokasi terminal akan dipasang sesuai standar dan iuran listriknya menjadi tanggungjawab dinas perhubungan. Muhammad (Kadis DPKA) Di pihak Pemerintah Aceh ada beberapa dinas yang mengelola retribusi tersebut, jadi ada beberapa SKPA yang mengorganisasir dan muncul disemua sektor SKPA, karena kita membentuk lembaga perizinan, yang namanya perizinan selama ini di pungut oleh BP2T, untuk bendaharawan umum daerah ada di dinas keuangan, jadi semuanya harus di setor ke kas daerah. dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 ada kewenangan-kewenangan yang selama ini yang dikelola Kab/kota akan beralih menjadi kewenangan provinsi. Sedangkan untuk fasilitas terminal misalnya sudah menjadi kewajiban SKPA teknis, semua SKPA harus mengkaji apa aspek-aspek yang menjadi penting ditangani harus dituangkan dalam program dan kegiatan SKPA tersebut.
2
Muhammad Ranto (Wakil Ketua Organda) Bus kecil sebaiknya dibuat L300 dan sejenisnya, masalah retribusi izin operasi angkutan ini mungkin bisa kami terima. Yang kami tambahkan masalah KPS harus jelas, retribusi yang Rp. 15.000 per unit bukan per perusahaan, kalau bus kecil kita gunakan L300 atau tidak, masalah retribusi ini baru kita bahas jadi belum kita pungut, tetapi tahun 2016 sudah di kenakan retribusi sebesar Rp. 20.000 untuk L300, saya rasa ini perlu penjelasannya, karena saya pikir dulu sudah ada aturannya padahal sekarang baru dibahas. Sebaiknya ada pengadaan listrik tenaga surya di terminal karena sekarang sering mati lampu. H. Ramli (Ketua DPD Organda Aceh) Saya mendengar keluhan-keluhan dari pada anggota saya, izin trayek itu berhubungan dengan uang, yang namanya mobil penumpang apakah ini termasuk taxi, walaupun saat ini jumah taxi masih sedikit, tapi suatu saat bisa saja jumlahnya akan banyak, kalau bisa untuk antisipasi harus ada jelas izin trayek taxi itu berapa per lima tahun. Dalam draft qanun ini juga izin trayek untuk truk tidak ada, apakah memang tidak diberlakukan, kalau tidak diberlakukan untuk truk harus ada penjelasan, selama ini kalau berangkat kemedan selalu ditanya izin trayek. Selama ini dari angkutan itu sudah berapa banyak retribusi yang dikutip, belum lagi kita hitung pajak kendaraan, maka dalam hal ini seharusnya ada sedikit pengembalian beberapa persen untuk operasional organda, misalnya untuk biaya pembinaan ke daerah, Muscab, Musda dan Mukernas, nanti dana ini akan kami pertanggungjawabkan, angkutan adalah urat nadi perekonomian kita. Organda organisasi yang besar tapi tidak ada sumber dana, makanya kami mengharapkan bisa dianggarkan dari APBA. Azhari Usman (Ketua Organda DPC Kota Banda Aceh) Kami Organda Banda Aceh saat ini membawahi 79 armada, dalam lampiran draft qanun ini ada dua pungutan yang korelasinya hampir sama, yaitu Izin Trayek Angkutan Jalan dan Izin Operasi Angkutan Jalan, perbedaannya dimana. Untuk kategori mobil penumpang yang seat 1-8 bisa diganti dengan taksi, selama ini sering adanya keributan masalah angkutan liar, kita selama ini bayar semua retribusi dll tapi kenapa masalah angkutan liar tidak bisa diselesaikan, untuk wilayah barat selatan situasinya sudah panas. Apapun retribusi yang dikenakan kami berikan tapi perlindungan untuk usaha kami tidak ada. Imbas dari pemerintah ke kami tidak ada, Truk saya saja 3 unit harus dikandangkan, keamanan dijalan juga juga selama ini tidak ada, selama ini izin trayek kita bayar bersamaan dengan izin operasi, memang ada Kartu Izin Operasi tetapi selama ini tidak dikeluarkan lagi karena itu adalah untuk angkutan barang. Ketimpangan ada di angkutan penumpang, selama ini tidak adanya pelayanan standar, data kendaraan juga tidak pasti, izinnya terus keluar, koordinasi dengan organda tidak ada, sedangkan sekarang usaha angkutan sudah menjamur. Menyangkut angkutan barang, di medan itu selalu mengenakan tarif, karena disana dikenakan denda kelebihan muatan 250 / ton, kalau sepakat kita ambil gros terus biar medan lapar, saya pengusaha truk sangat ingin diberlakukan Zero Tonase, kalau lebih muatan diturunkan saja barangnya, tetapi kalau di Aceh selama ini bisa dibayar.
3
Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Pertanyaan Bapak-bapak akan dijawab oleh SKPA terkait Masalah retribusi yang sudah dikenakan Rp. 20.000 mungkin dikenakan karena perubahan dari PP, qanun ini adalah turunan dari PP, qanun ini setelah selesai akan disahkan dan diberlakukan di Aceh. Hal lainnya akan di jawab oleh SKPA. Masalah angkutan liar ini adalah masalah yang sudah lama terjadi, apalagi menjelang lebaran, taxi juga diterminal banyak yang ilegal, izin operasi angkutan jalan dengan izin operasi trayek sama atau berbeda. Nizarli (Dishub) Merujuk kepada Undang-undang LLAJ tahun 2009 bahwa izin operasi ini berlaku untuk yang ada wilayah operasional seperti taxi, jadi untuk taxi tidak kita keluarkan izin trayek. Untuk Kartu Operasional Angkutan Barang, Dinas Perhubungan tidak pernah menetapkan kartu ini harus ada, karena ini bertentangan dengan undang-undang, tetapi kadang-kadang pengusaha meminta untuk dibuat padahal itu tidak ada didalam aturan. Angkutan barang umum itu juga tidak ada retribusi, karena itu sudah melekat pada pembayaran izin usaha, untuk Kartu Pengawasan Angkutan ini berada pada range, kalau Rp. 125.000 itu adalah perusahaan membayar kalau mobil diatas 5 unit, dalam PP yang baru pemerintah menginginkan angkutan ini berbentuk badan hukum, jadi diberikan kesempatan merubah dari CV ke PT. Jembatan timbang berdasarkan undang-undang Nomor 15 tahun 2015, jembatan timbang dikembalikan ke kementerian perhubungan dan akan diserahkan dari sekda ke pemerintah pusat, jadi nantinya disetiap provinsi hanya ada 1 jembatan timbang, kalau sudah ada di gebang berarti yang semadam tidak ada lagi. Mengenai angkutan ilegal menjadi dilema, kami sudah intruksikan ke kab/kota angkutan ilegal tidak boleh masuk terminal, masalah razia itu wewenangnya kepolisian, dan kami juga butuh bantuan dari organda. Setelah lebaran akan kami tangani. Untuk kendaraan baru kami tetapkan harus ada AC, bus kita juga pelayanannya terbaik di Indonesia. Izin trayek kenapa kami berikan terus karena pengusaha ini juga meminta terus, kami tanyakan kepengusaha selamaini untung atau rugi dijawab untung makanya mereka mengurus lagi izin trayek, dengan keluarnya PP baru Insya Allah akan ada perubahan. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Sebaiknya yang di Semadam saja dihidupkan, yang Gebang di tutup, kalau hidup yang di Semadam maka truk Aceh untuk Aceh, kami akan surati Dinas Perhubungan menyangkut dengan izin trayek truk. Nizarli (Dinas Perhubungan) Berdasarkan undang-undang memang tidak ada izin trayek untuk truk, itu melekat pada retribusi izin usaha. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Sekarang yang bermasalah adalah di wilayah Medan
4
Azhari Usman (Ketua Organda Kota Banda Aceh) Dimedan memang memberlakukan kartu berdasarkan perda mereka, kartunya sama dengan kartu pengawasan umum angkutan barang cuma trayeknya sampai ke Surabaya, di Aceh ada beberapa kab/kota yang mengeluarkannya seperti Aceh besar dan Pemerintah Kota Langsa, jadi perda ini bertentangan dengan undang-undang kenapa pemerintah daerah masih memberlakukan kartu pengawasan. Nizarli (Dinas Perhubungan) Kalau dalam undang-undang tidak adalagi kartu itu, kalau kami dapatkan akan kami pertanyakan misalnya Pemerintah Kota Langsa, selesai lebaran kami akan panggil Dinas Perhubungan se Sumatra untuk melakukan koordinasi, seperti hal-hal angkutan perbatasan juga harus di urus, asal sepakat kita dengan medan maka pusat tinggal acc saja, kami juga akan mengundang organda. Kami juga akan mengusulkan retribusi itu tidak ada lagi, setelah kami korodinasi tidak boleh ada lagi ada yang mengambil retribusi angkutan barang. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Organda Aceh juga harus mengirimkan beberapa contoh kasus yang terjadi ke organda pusat untuk diteruskan ke kementerian terkait. H. Ramli (Ketua Organda Aceh) Masalah angkutan berbadan hukum memang benar, dari perseorangan menjadi PT atau koperasi itu diatur didalam Permendagri Nomor 21, dari CV menjadi PT itu biaya sampai 8 juta, 90 persen dia Aceh belum ada yang berbadan hukum PT tetapi masih CV, kami akan koordinasikan dengan gubernur agar ini di gratiskan, karena mobil bukan milik perusahaan itu sendiri, koperasi juga demikian harus koperasi tipe A. Maka kami minta kepada DPP Organda dan Kemendagri agar diperpanjang satu atau dua tahun, di Aceh situasi kurang bagus untuk angkutan banyak yang sepi, sekarang ada lagi masalah angkutan liar. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH Masalah Kartu Pengawasan Angkutan Barang yang diminta di daerah Medan dan kalau kartu tidak ada harus setor uang, saya ingin penjelasan dari dinas perhubungan, apa pertimbangan kartu ini dulu pernah ada lalu dihapus oleh undang-undang, atau memang pengaturannya tergantung masing-masing daerah jangan sampai muncul beda penafsiran dilapangan masing-masing daerah, yang penting aturan-aturan ini tidak memberi peluang kepada rekan-rekan pengusaha menjadi bermasalah atau menjadi objek kekerasan, kalau memang harus dihidupkan kembali kenapa tidak, kalau tidak terlalu banyak birokrasi untuk mengurus mungkin bisa, tetapi kalau terus bermasalah maka akan kita atur di dalam qanun. Nizarli (Dinas Perhubungan) Dalam undang-undang Nomor 22 yang baru tidak ada lagi Kartu Pengawaan Angkutan Barang itu karena sudah melekat di izin usaha tadi, untuk angkutan barang pengujian KIR kendaraan juga wajib, jembatan timbang itu juga merupakan bagian dari pengawasan. Mereka masih mengacu kepada undang-undang lama yaitu undang-undang nomor 14 tahun 2004.
5
Tgk. H. Abdullah Saleh, SH Kalau masalah rakor dan pertemuan tidak akan menyelesaikan masalah, kita dengan Medan kalau masalah tilang menilang sudah melakukan pertemuan Kapolda Sumatera Utara, kalau perlu kita buat perjanjian supaya tidak terjadi lagi pungutan liar. Nizarli (Dinas Perhubungan) Pasca lebaran kami akan tegaskan masalah ini dengan Medan, termasuk membuat surat kesepakatan dengan mereka dan akan kami edarkan ke semua supir truk dan pihak kepolisian, mereka wajib menyepakatinya karena mereka melanggar undangundang. Adam Mukhlis, SH Apakah qanun ini sudah memenuhi standar pelayanan minimum, bukan hanya plat hitam saja, tetapi plat hitam non BL lagi, makanya habis lebaran harus ditindak. Apakah ada organisasi yang sejenis dengan organda. Mereka seharusnya menerima sedikit manfaat dari retribusi, misalnya terminal yang bagus dan juga untuk biaya operasional organisasi, semakin banyak pungli akan memperlambat kemajuan Aceh. Seharusnya perda Sumatera Utara tidak berlaku untuk penduduk Aceh, kita harus membela anggkutan kita yang kesana, kalau persoalan ini macet tidak akan majumaju. Azhari, S.IP Seharusnya kalau ada permasalahan pihak organda menyelesaikan masalah dengan dinas perhubungan dan juga dengan DPRA, jadi masalah tarif harus diperhatikan juga jangan sampai bermasalah, masalah izin juga harus diperhatikan, jangan sampai banyak angkutan penumpangnya sedikit. Masalah Kartu Pengawasan tidak akan selesai kalau kita tidak duduk dengan mereka, jadi harus betul-betul komit untuk diselesaikan agar pengusaha angkutan mempunyai kenyamanan. Masalah regulasi ini sudah ada janji diselesaikan. Sekarang mari kita lihat tarifnya apakah ada usulan. Erizal (Mandala Putra) Permasalahan angkutan di Aceh sudah sangat banyak, seharusnya ada qanun Transportasi, ini juga menyangkut dengan standar pelayanan minimum, kalau kita tidak memikirkan transportasi penghubung kab/kota di Aceh mungkin akan sulit. Angkutan kita sudah bayak tetapi tidak dikelola dengan bagus, jadi harus ada qanun Angkutan, kami mengharapkan ada subsidi langsung untuk kami pengusaha, jadi masyarakat yang melakukan perjalanan itu dengan biaya yang sangat murah. Kami harapkan kepada organda untuk sesegera mungkin memilah yang mana angkutan umum dan mana yang bukan angkutan umum, jadi harus jelas yang akan mendapatkan subsidi. Miftah Cut Adek (Panglima Laot Aceh) Saya rasa di seluruh Indonesia tarif sektor perikanan kita yang termurah, yang bermasalah yaitu pelayanannya, kita di Aceh ada 5 wilayah laut, dan pengurusan izinya ke provinsi, seharusnya setiap wilayah ada tempat kepengurusannya yaitu disediakan UPTD sehingga memudahkan pengurusan.
6
Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Seharusnya ada UPTD di setiap wilayah perikanan. Azhari Usman (Ketua Organda Banda Aceh) Kalau untuk izin operasi untuk sebaiknya taxi diberikan izin operasi angkutan taxi dan angkutan pariwisata, jadi perlu diganti nomenklaturnya. Nizarli (Dinas Perhubungan) Sebenarnya bahasa izin operasi angkutan jalan ini adalah bahasa yang lebih luas karena sekarang sistem angkutan online sudah di legalkan, izin operasi diberikan untuk angkutan sewa dan angkutan khusus. H. Ramli (Ketua Organda Aceh) Bagaimana dengan masalah biaya operasional organda ke daerah-daerah, sudah pernah kami usulkan ke Dinas Perhubungan Aceh tetapi sampai saat ini belum ada jawaban. Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI Untuk penganggaran kedepan tolong dimasukkan kedalam anggaran masalah ini. PENUTUP Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI
Pukul 18.50 WIB
Demikian acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada hari ini, masukan, saran dan pendapat sangat bermanfaat untuk penyempurnaan rancangan qanun ini. Trimakasih banyak atas kehadirannya. Terimakasih. BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH KETUA,
ISKANDAR USMAN AL-FARLAKY, S.HI
7
