RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …… TAHUN …… TENTANG RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat harus tetap mampu meningkatkan dan memberdayakan Rumah Sakit dalam pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; c. bahwa tantangan yang dihadapi Rumah Sakit harus mampu mendorong peningkatan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya; d. bahwa pengembangan Rumah Sakit yang cenderung ke arah mencari keuntungan telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat, rendahnya mutu pelayanan, dan munculnya berbagai kasus gugatan karena adanya dugaan kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit; e. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu mengatur Rumah Sakit dengan Undang-Undang;
f. bahwa pengaturan mengenai Rumah Sakit belum cukup memadai untuk dijadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat; g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Rumah Sakit, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Rumah Sakit; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SAKIT
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 2. Upaya Kesehatan Perorangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. 3. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 4. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter dan dokter gigi. 5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BAB II ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2 Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai kemanusiaan, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Pasal 3 Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan untuk : a. memberikan perlindungan kepada pasien, masyarakat, dan sumber daya manusia di Rumah Sakit; b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit dan; c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Rumah Sakit.
BAB III TUGAS DAN FUNGSI
Rumah Sakit mempunyai perorangan secara paripurna.
Pasal 4 tugas memberikan
pelayanan
kesehatan
Pasal 5 Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Rumah Sakit mempunyai fungsi : a. menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan; b. memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier; c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan d. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan; BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai pada kewenangan masingmasing bertanggung jawab : a. menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat; b. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit; d. memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab; e. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat; g. menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat; h. menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa (KLB); dan i. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V PERSYARATAN
Bagian Kesatu Umum Pasal 7 (1) Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, dan kefarmasian. (2) Rumah Sakit didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Swasta. (3) Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan atau instansi tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. (4) Swasta yang mendirikan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum dan kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.
(1)
(2)
(3)
(4)
Bagian Kedua Lokasi Pasal 8 Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan lingkungan, tata ruang, dan sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit. Ketentuan menenai kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan/atau dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ketentuan mengenai tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukkan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada studi kelayakan dengan menggunakan prinsip pemerataan pelayanan, efisiensi dan efektivitas, serta demografi.
Bagian Ketiga Bangunan Pasal 9 Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi :
a. persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung pada umumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung; dan b. persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sesuai fungsi Rumah Sakit, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan, serta perlindungan dan keselamatan. Pasal 10 (1) Bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. (2) Bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya terdiri atas ruang rawat jalan, ruang rawat inap, ruang gawat darurat, ruang operasi, ruang tenaga kesehatan, ruang radiologi, ruang laboratorium, ruang sterilisasi, ruang farmasi, ruang pendidikan dan latihan, ruang kantor dan administrasi, ruang dapur, ruang mekanik, laundry, kamar jenazah, taman, dan pelataran parkir yang mencukupi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Prasarana Pasal 11 (1) Prasarana Rumah Sakit antara lain meliputi: a. instalasi air; b. instalasi mekanikal dan elektrikal; c. instalasi gas; d. instalasi uap; e. instalasi pengelolaan limbah; f. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; g. instalasi tata udara; dan h. komunikasi (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan Rumah Sakit. (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik. (4) Pengoperasian dan pemeliharaan perasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya. (5) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didokumentasi dan dievaluasi secara berkala serta berkesinambungan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
(1)
(2) (3) (4)
Bagian Kelima Ketenagaan Pasal 12 Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga non kesehatan. Jumlah dan jenis tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi Rumah Sakit. Rumah Sakit harus memiliki data ketenaga-an yang melakukan praktik atau pekerjaan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit. Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai kebutuhan dan kemampuan.
Pasal 13 (1) Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di Rumah Sakit harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap tenga kesehatan tertentu yang bekerja di Rumah Sakit harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak-hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien. (4) Ketentuan mengenai ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Pasal 14 (1) Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga kesehatan asing sesuai kebutuhan pelayanan. (2) Tenaga kesehatan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari negara yang mengizinkan tenaga kesehatan Indonesia bekerja di negara tersebut. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan tenaga kesehatan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bagian Keenam Kefarmasian Pasal 15
(1) Persyaratan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus menjamin sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, dan
aman. (2) Pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian. (3) Pengelolaan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus dilakukan oleh instalasi farmasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketujuh Peralatan Pasal 16 (1) Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi peralatan medis dan non medis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, kemanfaatan, dan laik pakai. (2) Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pengujian dan kalibrasi oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan. (3) Penggunaan peralatan medis dan non medis di Rumah Sakit harus sesuai dengan indikasi medis pasien. (4) Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan Rumah Sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya. (5) Pemeliharaan peralatan harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkesinambungan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian dan/atau kalibrasi peralatan medis, standar yang berkaitan dengan keamanan, mutu dan manfaat diatur dengan Peraturan Menteri. BAB VI JENIS DAN KLASIFIKASI
Bagian Kesatu Jenis Pasal 17 Rumah Sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan, kepemilikan, dan fungsi penyelenggaraan. Pasal 18 (1) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. (2) Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. (3) Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu
berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Pasal 19 Berdasarkan kepemilikannya Rumah Sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit swasta. Pasal 20 (1) Rumah Sakit publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan Rumah Sakit yang diselenggarakan Pemerintah dan pemerintah daerah. (2) Rumah Sakit publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Lembaga Teknis Daerah (LTD). (3) Rumah Sakit publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dialihkan menjadi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 21 Rumah Sakit swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berbentuk : a. Rumah Sakit komunitas yang didirikan oleh yayasan dan perkumpulan serta bersifat nirlaba; dan b. Rumah Sakit swasta yang didirikan oleh Perseroan Terbatas Pasal 22 (1) Rumah
Sakit berdasarkan fungsi penyelenggaraan dibagi menjadi Rumah Sakit pendidikan dan Rumah Sakit non pendidikan.
(2) Rumah Sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah Sakit umum atau Rumah Sakit khusus yang menyelenggarakan dan/atau digunakan untuk pelayanan, pendidikan, dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan. Pasal 23 (1) Standar dan kriteria Rumah Sakit pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah. (2) Penetapan Rumah Sakit pendidikan ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar dan kriteria. Bagian Kedua Klasifikasi Pasal 24 (1) Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.
(2) Klasifikasi Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Rumah Sakit umum kelas A; b. Rumah Sakit umum kelas B Pendidikan; c. Rumah Sakit umum kelas B Non Pendidikan; d. Rumah Sakit umum kelas C; dan e. Rumah Sakit umum kelas D. (3) Klasifikasi Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Rumah Sakit khusus kelas A; b. Rumah Sakit khusus kelas B; dan c. Rumah Sakit khusus kelas C. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. BAB VII PERIZINAN
Pasal 25 (1) Setiap penyelenggaraan Rumah Sakit wajib memiliki izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari izin mendirikan dan izin operasional. (3) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun. (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 26 Izin Rumah Sakit kelas A, Rumah Sakit kelas B pendidikan, dan Rumah Sakit Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri diberikan oleh Menteri. Pemerintah daerah provinsi memberikan rekomendasi dalam pemberian izin Rumah Sakit kelas A, Rumah Sakit kelas B pendidikan, dan Rumah Sakit Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri. Izin Rumah Sakit kelas B non pendidikan, Rumah Sakit Khusus, dan Rumah Sakit swasta yang setara dengan kelas B diberikan oleh pemerintah daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan rekomendasi dalam pemberian izin Rumah Sakit kelas A, Rumah Sakit kelas B pendidikan, Rumah Sakit kelas B non pendidikan, Rumah Sakit Khusus, dan Rumah Sakit swasta yang setara dengan kelas B.
(5) Izin Rumah Sakit kelas C, Rumah Sakit kelas D, dan Rumah Sakit swasta yang setara dengan kelas C atau kelas D diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan Rumah Sakit ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 27 Setiap Rumah Sakit wajib menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik. Pasal 28 (1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban: a. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan efektif dengan mengutamakan kepentingah pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
b. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; c. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, pelayanan korban bencana, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. d. menyelenggarakan rekam medis; e. melaksanakan sistem rujukan; f. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan; g. menghormati hak-hak pasien dan melaksanakan etika Rumah Sakit; h. memberikan informasi tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat; i. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; j. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional; k. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi; l. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws); dan m. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 29 (1) Setiap Rumah Sakit wajib menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(1) (2) (3)
(4) (5)
Pasal 30 Setiap Rumah Sakit wajib mematuhi pola tarif nasional sesuai ketentuan yang berlaku. Pola tarif nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan. Penetapan besaran tarif Rumah Sakit harus berdasarkan pola tarif dengan memperhatikan prinsip sosio ekonomi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan Rumah Sakit. Besaran tarif perawatan kelas III (tiga) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai pola tarif Rumah Sakit ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
Pasal 31 (1) Setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di Rumah Sakit harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya. (2) Ketentuan tentang persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 32 (1) Setiap Rumah Sakit wajib menyimpan rahasia kedokteran (2) Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, keputusan pengadilan, persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 33 (1) Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit harus dilakukan audit (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengukuran kinerja dan audit medis. (3) Pengukuran kinerja dan audit medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara internal dan/atau eksternal.
(4) Pengukuran kinerja eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh tenaga pengawas.
Bagian Kedua Hak Rumah Sakit Pasal 34 Setiap Rumah Sakit mempunyai hak : a. menentukan jumlah, jenis, dan kulifikasi sumber daya manusia; b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan; c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan; d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku; e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian; f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan; dan g. mengiklankan pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit.
Pasal 35 Ketentuan lebih lanjut mengenai iklan pelayanan kesehatan sebagaimana dmaksud dalam Pasal 34 huruf g diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Kewajiban Pasien Pasal 36 Setiap pasien mempunyai kewajiban : a. mematuhi ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit; b. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima di Rumah Sakit; c. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya kepada tenaga kesehatan di Rumah Sakit; d. mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga kesehatan di Rumah Sakit; dan e. Mematuhi kesepakatan dengan Rumah Sakit. Bagian Keempat Hak Pasien Pasal 37 Setiap pasien mempunyai hak : a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; b. memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
c. d. e.
memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai standar profesi medis; memperoleh asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan; memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
f.
meminta konsultasi kepada dokter lain (second opinion) yang mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP) tentang penyakit yang dideritanya;
g.
atas privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk datadata medisnya. h. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tatacara tindakan
h.
medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta
i.
j. k. l. m. n.
perkiraan biaya pengobatan; memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh tenaga medis sehubungan dengan penyakit yang dideritanya setelah terlebih dahulu memperoleh informasi tentang segala akibat atau resiko yang timbul akibat penolakan tersebut; didampingi keluarganyadalam keadaan kritis; menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya; keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit; mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya; dan/atau menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. BAB IX PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu Pengorganisasian Pasal 38 (1) Setiap Rumah Sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. (2) Organisasi Rumah Sakit sekurang-kurangnya terdiri atas kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, komite medis, serta administrasi umum dan keuangan. (3) Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala Rumah Sakit.
(1)
Pasal 39 Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.
(2) Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia.
Pasal 40 (1) Pedoman organisasi Rumah Sakit milik Pemerintah ditetapkan oleh Menteri dengan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pembinaan aparatur negara. (2) Pedoman organisasi Rumah Sakit milik TNI/Polri ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan dan keamanan dengan mendapat persetujuan Menteri. (3) Pedoman organisasi Rumah Sakit swasta disesuaikan dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit.
(1) (2) (3)
(1) (2)
(1) (2)
Bagian Kedua Akreditasi Pasal 41 Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala menimal 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi Rumah Sakit dilakukan oleh suatu lembaga independen berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 42 Dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya Rumah Sakit wajib melaksanakan audit medis internal maupun eksternal secara berkala. Pelaksanaan audit medis berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri. Bagian Ketiga Bentuk Pasal 43 Rumah Sakit dapat berbentuk Rumah Sakit statis, Rumah Sakit bergerak, dan Rumah Sakit lapangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit bergerak dan Rumah Sakit lapangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat Jejaring Pasal 44 1) Pemerintah dan asosiasi Rumah Sakit membentuk jejaring dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan. (2) Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi, sarana prasarana, pelayanan, rujukan, pengadaan alat, pengadaan, dan pendidikan tenaga.
Bagian Kelima Keselamatan Pasien Pasal 45 (1) Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. (2) Rumah Sakit dalam melaksanakan standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. (3) Rumah Sakit melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada komite yang ditetapkan oleh Menteri. (4) Pelaporan insiden keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat digunakan untuk menuntut Rumah Sakit dan tenaga yang bekerja di Rumah Sakit. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar keselamatan pasien sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keenam Perlindungan Hukum Rumah Sakit Pasal 46 (1) Rumah
Sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran.
(2) Pasien dan/atau keluarga yang menuntut Rumah Sakit dan menginformasikannya melalui media massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum. (3) Penginformasian kepada media massa sebagaimana dimaksud ayat (2) memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab Rumah Sakit. Pasal 47 (1) Rumah Sakit tidak dapat dituntut apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien. (2) Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.
(1)
(2)
Bagian Ketujuh Tanggung jawab Hukum Pasal 48 Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Dalam keadaan bencana Rumah Sakit berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki.
(3)
(3) Rumah Sakit bertanggung jawab menyelenggarakan program pemerintah dalam bidang kesehatan.
BAB X PEMBIAYAAN
Pasal 49 (1) Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, anggaran pemerintah, subsidi pemerintah, atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Rumah Sakit yang melaksanakan program pemerintah. Pasal 50 (1) Rumah Sakit Publik dapat melaksanakan Pola Pengelolaan Kauangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendapatan dari Rumah Sakit Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit. BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAN
(1)
(2)
Pasal 51 Setiap Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Pencatatan dan pelaporan terhadap penyakit wabah atau penyakit tertentu lainnya yang dapat menimbulkan wabah, dan pasien penderita ketergantungan narkotika dan/atau psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 52 (1) Rumah Sakit wajib menyelenggarakan penyimpanan terhadap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemusnahan atau penghapusan terhadap berkas pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 53
(1)
Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2)
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
(3)
(4)
a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat.; b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan; c. pengembangan jangkauan pelayanan; dan d. peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit; Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin terhadap Rumah Sakit yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan ini. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 54
(1)
Dalam rangka pengawasan mengangkat tenaga pengawas.
(2)
Tenaga pengawas dalam melakukan pengawasan harus dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja tenaga pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.
(3)
penyelenggaraan
Rumah
Sakit,
Menteri
BAB XIV KETENTUAN PIDANA
Pasal 55 Setiap orang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah). Pasal 56 Setiap orang yang dengan sengaja a. menolak pasien dalam keadaan gawat darurat sehingga menyebabkan kematian pasien atau cacat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf b; atau b. tidak menjalankan sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana yang menyebabkan kematian pasien atau cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf i; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57 (1) Dengan disahkannya Undang-Undang ini, semua Rumah Sakit paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Izin penyelenggaraan Rumah Sakit yang telah ada tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58 Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini semua peraturan perundangundangan yang mengatur Rumah Sakit tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta Pada tanggal ............
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
