RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; b. bahwa untuk mewujudkan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum dengan prinsip nirlaba guna mengelola dana amanat yang dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta; c. bahwa amanat Pasal 5 UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional belum dilaksanakan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Mengingat
: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
1
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 2. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 3. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. 4. Dana Amanat adalah dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta. 5. Peserta adalah setiap orang warga Negara Indonesia termasuk yang berdomisili di luar wilayah Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. 6. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya, dan/atau ahli waris peserta. 7. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah. 8. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. 9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. 10. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 11. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 12. Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang selanjutnya disingkat DJSN, adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. 13. Pimpinan BPJS adalah organ BPJS yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan jaminan sosial untuk kepentingan dan tujuan sistem jaminan sosial nasional, serta mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan.
2
14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas Pasal 2 BPJS mengelola jaminan sosial berdasarkan pada asas: a. manfaat; b. keadilan; c. kegotongroyongan; d. nirlaba; e. keterbukaan; f. kehati-hatian; g. akuntabilitas; h. dana amanat; i. portabilitas; dan j. kepesertaan bersifat wajib. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 BPJS bertujuan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4 Program BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan hari tua; d. jaminan pensiun; dan e. jaminan kematian. 3
BAB III STATUS DAN KEDUDUKAN Pasal 5 BPJS merupakan badan hukum publik wali amanat berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal 6 BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Negara. BAB IV TUGAS DAN WEWENANG Pasal 7 BPJS bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial bagi peserta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 8 BPJS berwenang untuk: a. memungut iuran program jaminan sosial; b. menerima bantuan iuran program jaminan sosial; c. mengelola dana jaminan sosial peserta jaminan sosial berdasarkan prinsip-prinsip jaminan sosial yang menjadi tanggung jawabnya; d. menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; e. melakukan inspeksi, kontrol, dan menghentikan pelayanan atau pemberian manfaat jaminan sosial kepada peserta dari pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional; f. membuat kesepakatan dengan asosiasi pemberi pelayanan kesehatan tingkat nasional maupun daerah mengenai besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan; g. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan pemberi pelayanan kesehatan; dan h. melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam pembayaran iuran dan pendaftaran pekerja lebih dari 3 (tiga) bulan.
4
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 9 BPJS berhak untuk: a. menerima dan mengelola iuran peserta sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya; b. menerima dan mengelola dana hasil pengembangan iuran peserta; c. memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang berkualitas, baik yang bersumber dari iuran, hasil pengembangan dana, atau dari dana yang dihibahkan Pemerintah dengan melaksanakan prinsip efektifitas dan efisiensi; dan d. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN setiap 3 (tiga) bulan. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 10 BPJS berkewajiban untuk: a. memberikan nomor identitas tunggal bagi setiap peserta dan anggota keluarganya yang berlaku untuk semua jenis program jaminan sosial; b. memberikan manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; c. memberikan informasi secara aktif dan rinci mengenai hak dan kewajiban setiap peserta beserta rincian prosedur untuk masing-masing program jaminan sosial di kantor BPJS pusat maupun daerah dan dapat diakses dengan mudah melalui media cetak dan elektronik; d. memberikan informasi saldo Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun berikut hasil pengembangannya kepada setiap Peserta paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; e. memberikan informasi mengenai kekayaan, hasil pengembangan, dan belanja masingmasing program melalui media cetak dan elektronik; f. mengelola Dana Jaminan Sosial yang seluruh hasilnya dipergunakan untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. g. menyimpan dan mengelola seluruh surplus anggaran sebagai dana cadangan teknis kumulatif; h. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial; dan i. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada DJSN.
5
BAB VI KEPESERTAAN DAN IURAN Pasal 11 Setiap Warga Negara Indonesia termasuk yang berdomisili di luar wilayah Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Pasal 12 Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
Pasal 13 Dalam hal peserta merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu, iuran dibayar oleh Pemerintah dalam bentuk bantuan iuran. Pasal 14 Ketentuan mengenai besaran iuran kepesertaan diatur dengan Peraturan Presiden atas usul DJSN berdasarkan hasil kajian dan penelitian DJSN. BAB VII ORGAN BPJS Pasal 15 (1) (2) (3)
(4)
Pimpinan BPJS terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua. Pimpinan BPJS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing membawahi : a. Pelayanan bidang Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja; b. Pelayanan bidang Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian; c. Keuangan dan Investasi; d. Pengembangan, Sumber Daya Manusia, dan Sistem Informasi. Struktur organisasi BPJS tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari undangundang ini.
6
Pasal 16 (1) BPJS dapat membentuk kantor perwakilan untuk setiap provinsi. (2) BPJS dapat membentuk kantor cabang untuk setiap kabupaten/kota. Pasal 17 Pimpinan BPJS harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;dan b. menguasai sistem jaminan sosial. Pasal 18 Untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan BPJS, seorang calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; e. berkelakuan baik; f. lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu); g. memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang jaminan sosial; h. memiliki integritas dan kepemimpinan dalam menyelenggarakan jaminan sosial; i. tidak merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lain; j. tidak menjabat sebagai anggota atau pengurus partai politik; k. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; l. tidak sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan; dan/atau m. Tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan. Pasal 19 (1) Seleksi untuk memperoleh calon Pimpinan BPJS dilaksanakan oleh DJSN. (2) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJSN membentuk panitia seleksi.
7
Pasal 20 (1) Panitia seleksi menetapkan 15 (lima belas) orang nama calon Pimpinan BPJS. (2) Calon Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. 3 (tiga) orang calon ketua; b. 3 (tiga) orang calon wakil ketua Pelayanan bidang Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja; c. 3 (tiga) orang calon wakil ketua Pelayanan bidang Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun; d. 3 (tiga) orang wakil ketua Keuangan dan Investasi; e. 3 (tiga) orang wakil ketua Pengembangan, Sumber Daya Manusia, dan Sistem Informasi. Pasal 21 Hasil penetapan calon Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada DJSN. Pasal 22 (1) DJSN mengusulkan 15 (lima belas) orang calon Pimpinan BPJS kepada Presiden. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi calon Pimpinan BPJS diatur dengan Peraturan DJSN. Pasal 23 (1) Usul calon Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja. (2) Dewan Perwakilan Rakyat melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Pimpinan BPJS yang disampaikan oleh Presiden paling lambat 15 (lima belas) hari kerja. (3) Dewan Perwakilan Rakyat memilih 5 (lima) orang dari 15 (lima belas) orang calon yang diajukan Pimpinan BPJS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja. (4) DPR menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan kepada Presiden paling lambat 15 (lima belas) hari kerja. (5) Presiden mengangkat Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
8
Pasal 24 (1) Masa jabatan Pimpinan BPJS 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. (2) Pimpinan BPJS berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan; c. masa jabatan berakhir; d. mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri; e. tidak lagi memenuhi persyaratan; dan/atau f. diberhentikan atas usul DJSN. (3) DJSN dapat mengusulkan pemberhentian Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f karena: a. melalaikan kewajiban terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan; b. merugikan BPJS dan kepentingan peserta jaminan sosial karena kesalahan kebijakan yang diambil; c. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau d. melakukan perbuatan tercela. (4) Dalam hal Pimpinan BPJS berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJSN mengusulkan penggantinya kepada Presiden untuk meneruskan masa jabatan yang digantikan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 25 (1) Pimpinan BPJS dapat diberhentikan sementara karena: a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan; b. sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan; dan/atau c. digugat karena melakukan tindakan yang merugikan BPJS atau Peserta. (2) Dalam hal Pimpinan BPJS diberhentikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk pelaksana tugas Pimpinan BPJS yang diberhentikan sementara. (3) Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada jabatannya apabila dihentikan pemeriksaan atau dibebaskan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak dihentikan pemeriksaan atau tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (5) Pemberhentian sementara Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presiden.
9
Pasal 26 (1) Pimpinan BPJS bertugas: a. melaksanakan penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh DJSN; b. menyusun rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran BPJS sebagai penjabaran kebijakan umum program jaminan sosial; c. menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan akhir tahun buku kepada DJSN; dan d. memberikan pertanggungjawaban pada akhir masa tugas kepada Presiden melalui DJSN. (2) Pimpinan BPJS berwenang: a. mewakili BPJS di dalam maupun di luar pengadilan; b. melakukan segala tindakan dan perbuatan mengenai pengelolaan dana amanat dan mengikat BPJS dengan pihak lain dengan pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan c. mengangkat dan memberhentikan karyawan BPJS. Pasal 27 Tindakan dan perbuatan Pimpinan BPJS yang harus mendapat persetujuan tertulis dari DJSN, meliputi jenis, skala, dan nilai investasi. BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 28 (1) Setiap keputusan strategis diambil dalam rapat yang dipimpin oleh ketua BPJS. (2) Dalam hal ketua BPJS berhalangan, pimpinan rapat diserahkan kepada salah satu wakil ketua BPJS sesuai dengan bidangnya. (3) Rapat BPJS adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Pimpinan BPJS. (4) Keputusan Rapat Pimpinan BPJS diambil dengan musyawarah untuk mufakat. (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan dilakukan dalam rapat Pimpinan BPJS yang diperluas dengan mengundang DJSN. (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat Pimpinan BPJS melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
10
BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 29 (1) Pimpinan BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden melalui DJSN setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan pada paling sedikit 3 (tiga) media cetak nasional paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. (3) Pimpinan BPJS bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian finansial yang ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan dana amanat. Pasal 30 Pimpinan BPJS wajib menghadiri rapat pertanggungjawaban tahunan yang diselenggarakan oleh DJSN. Pasal 31 Pada akhir masa jabatan, Pimpinan BPJS wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja BPJS kepada Presiden melalui DJSN. BAB X KEKAYAAN DAN BELANJA OPERASIONAL Bagian Kesatu Kekayaan Pasal 32 Modal awal BPJS diperoleh dari Pemerintah. Pasal 33 Penambahan kekayaan berupa aset tetap dapat diambil dari hasil pengembangan dana paling tinggi 2% (dua per seratus).
11
Bagian Kedua Belanja Operasional Pasal 34 (1) BPJS dapat menggunakan penerimaan iuran dan hasil pengembangan dana investasi untuk belanja operasional tahunan. (2) Belanja operasional tahunan dikeluarkan paling tinggi 5% (lima per seratus) dari iuran yang diterima. (3) Belanja operasional tahunan dikeluarkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima per seratus) dari hasil dana pengembangan. Pasal 35 (1) Pimpinan BPJS dan karyawan BPJS dapat memperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari belanja operasional. (2) Ketentuan mengenai indikator kinerja BPJS untuk perhitungan insentif diatur dengan Peraturan DJSN. (3) Ketentuan mengenai indikator kinerja karyawan BPJS diatur dengan Peraturan DJSN. Pasal 36 Ketentuan mengenai sistem penggajian Pimpinan BPJS dan karyawan BPJS diatur dengan Peraturan DJSN. BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Kesatu Penyelesaian Pengaduan Pasal 37 (1) BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta. (2) Frekuensi pengaduan peserta merupakan salah satu indikator kinerja BPJS. (3) BPJS wajib menyelesaikan pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPJS.
12
Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pasal 38 (1) (2) (3) (4)
Pihak yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi. Penyelesaian yang dilakukan oleh mediator bersifat final dan mengikat. Mediator terdiri dari 3 (tiga) orang ahli di bidang jaminan sosial dan hukum dengan ketentuan sebagai berikut: a. 1 (satu) orang ditunjuk oleh pihak yang mengajukan keberatan; b. 1 (satu) orang ditunjuk oleh pihak BPJS; dan c. 1 (satu) orang ditunjuk bersama oleh kedua belah pihak. (4) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Pasal 39 (1) Dalam hal penyelesaian pengaduan tidak dapat diatasi oleh unit kerja penyelesaian pengaduan dan instansi setingkat di atasnya, atau melalui mekanisme mediasi, sengketa diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal pemohon. (2) Proses peradilan dilakukan hanya pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan pengadilan banding di Pengadilan Tinggi. (3) Putusan pengadilan tingkat banding bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum tingkat kasasi. (4) Jangka waktu penyelesaian sengketa tingkat Pengadilan Negeri paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan tingkat Pengadilan Tinggi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. BAB XII LARANGAN Pasal 40 Pimpinan BPJS dilarang: a. melakukan subsidi silang antar program; b. mendirikan dan/atau memiliki seluruh atau sebagian fasilitas pelayanan kesehatan; c. mendirikan dan/atau memiliki seluruh atau sebagian fasilitas jaminan sosial lainnya; dan/atau d. menanamkan investasi kecuali surat-surat berharga tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial.
13
BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 41 Setiap WNI termasuk yang berdomisili di luar wilayah Indonesia dan orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang menolak untuk didaftarkan oleh BPJS sebagai Peserta dikenakan denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 42 Setiap Peserta yang tidak membayar iuran dalam jangka 6 (enam) bulan berturut-turut dikenakan denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 43 (1) Setiap pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (2) Setiap pemberi kerja yang mempunyai pekerja 1 – 25 orang yang tidak mendaftarkan pekerjanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (3) Setiap pemberi kerja yang mempunyai pekerja 26 – 100 orang yang tidak mendaftarkan pekerjanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (4) Setiap pemberi kerja yang mempunyai pekerja 100 - 500 orang yang tidak mendaftarkan pekerjanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (5) Setiap pemberi kerja yang mempunyai pekerja diatas 500 orang yang tidak mendaftarkan pekerjanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Pasal 44 Setiap pemberi kerja yang sudah mendaftarkan pekerjanya tetapi tidak membayarkan iuran pekerjanya sesuai dengan kewajiban pemberi kerja dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
14
Pasal 45 (1) Pimpinan BPJS yang melakukan subsidi silang antar program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Pimpinan BPJS yang mendirikan dan/atau memiliki seluruh atau sebagian fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Pimpinan BPJS yang mendirikan dan/atau memiliki seluruh atau sebagian fasilitas jaminan sosial lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (4) Pimpinan BPJS yang menanamkan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 46 (1) Presiden melalui DJSN sewaktu-waktu dapat meminta laporan keuangan dan laporan kinerja BPJS sebagai pertimbangan kebijakan keuangan yang diambil Pemerintah. (2) Dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan moneter Pemerintah yang mempengaruhi tingkat solvabilitas BPJS, Pemerintah harus mengambil kebijakan khusus untuk menjamin kelangsungan program jaminan sosial. Pasal 47 (1) Dalam hal terjadi wabah atau bencana alam, manfaat program jaminan sosial menjadi kewajiban Pemerintah. (2) Dalam hal Pemerintah belum dapat memenuhi kewajiban membayarkan manfaat program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS dapat terlebih dahulu membayarkan manfaat program jaminan sosial tersebut sepanjang tidak mengancam solvabilitasnya. (3) Terhadap pembayaran yang dilakukan oleh BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah berkewajiban memberikan penggantian atas biaya manfaat dan biaya administrasi program jaminan sosial paling lama 1 (satu) tahun.
15
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48 (1) Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) diakui keberadaannya dan tetap melaksanaan program jaminan sosialnya. (2) Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) harus melebur ke dalam BPJS paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Pasal 49 (1) Peserta Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dialihkan menjadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (2) Peserta Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) tetap mendapatkan haknya sebagai peserta sesuai dengan program yang diikutinya. Pasal 50 Kekayaan Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dialihkan menjadi kekayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program.
16
Pasal 51 Karyawan Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dialihkan menjadi karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 52 Pimpinan BPJS harus sudah terbentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku. Pasal 53 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1991); b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992); c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1995), berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468); dan d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1981), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
17
Pasal 54 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR ...
18
RANCANGAN PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR .... TAHUN.... TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
I.
UMUM Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan salah satu tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat. Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik yang tertuang dalam TAP Nomor X/MPR/2001, dimana menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 5 Undang-Undang tersebut mengamanatkan pembentukan badan yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang harus dibentuk dengan Undang-Undang. Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005, sekaligus untuk memberikan kepastian hukum bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia. Menurut bentuknya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum publik wali amanat. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berprinsip nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, tata kelola yang baik, akuntabilitas, independen dan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasaan peserta dan bermutu. Sedangkan dalam mengelola dana jaminan sosial secara optimal, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai.
19
Dalam pelaksanaannya, BPJS menjalankan 5 (lima) program yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Dari sisi kepesertaan, jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, perluasan kepesertaan dilakukan secara bertahap, diawali dengan program Jaminan Kesehatan. Jaminan sosial ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia, termasuk yang berdomisili di luar wilayah Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, dimana mereka wajib menjadi peserta program jaminan sosial tersebut. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang bersifat ideal. Huruf c
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas kegotongroyongan” adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya. Yang dimaksud dengan “asas nirlaba” adalah pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana jaminan sosial untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
Huruf e Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta. Huruf f Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Huruf h Yang dimaksud dengan ” asas dana amanat” adalah dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta. 20
Huruf i Yang dimaksud dengan ” asas portabilitas” adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan maupun tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Huruf j Yang dimaksud dengan ” asas kepesertaan bersifat wajib” adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Badan hukum publik wali amanat adalah badan hukum yang mengelola dana amanat sesuai dengan undang-undang tentang sistem jaminan sosial nacional Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Media elektronik termasuk di antaranya situs resmi BPJS. Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.
21
Huruf f Yang dimaksud dengan ”mengelola dana jaminan sosial” adalah hasil deviden dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial. Huruf g Yang dimaksud dengan ”surplus” adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja. Yang dimaksud dengan “cadangan teknis” adalah dana yang harus disisihkan untuk memenuhi kewajiban BPJS kepada peserta di masa depan. Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 11 Agar program jaminan sosial efektif dan efisien, program dan kepesertaannya dilaksanakan secara bertahap dengan diawali program jaminan kesehatan. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Huruf a Cukup jelas. Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. 22
Huruf f Cukup Jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan “kompetensi” ini adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan standar uji kepatutan dan kelayakan. Huruf h Cukup jelas. Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Huruf m
Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas.
23
Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Modal awal merupakan modal kerja penyelenggaraan BPJS.
yang digunakan untuk operasional
Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Fasilitas jaminan sosial lainnya antara lain jasa panti jompo, penguburan jenazah. 24
Huruf d Yang dimaksud dengan “surat–surat berharga tertentu” adalah deposito oncall, deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank Pemerintah, surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah. Yang dimaksud dengan “investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial” adalah pelatihan dan pengembangan pekerja/buruh dan/atau pengangguran, bantuan beasiswa dan pendidikan, penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dan perumahan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas.
25
Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .....
26
