www.hukumonline.com
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR .........TAHUN ..... TENTANG HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a.
bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai aparatur negara bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.
bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama sistem pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal dan penindak setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta pemulih kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan;
c.
bahwa dalam mengemban tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia memerlukan adanya disiplin yang tinggi sebagai syarat mutlak dalam tata kehidupan militer untuk menjaga kehormatan Tentara Nasional Indonesia sehingga disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia harus dibina dan ditingkatkan guna kepentingan pertahanan negara;
d.
bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilakukan pemisahan berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah dilakukan perubahan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
e.
bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Tentara Nasional Indonesia sehingga perlu diganti;
f.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
1 / 30
www.hukumonline.com
dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.
Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit TNI adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk melakukan tugas khusus sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang, untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara, diorganisir, dilatih, disiapkan, dibina, dilengkapi, dan dipersenjatai, rela berkorban jiwa raga, dan tunduk kepada hukum untuk melakukan tugas bertempur.
2.
Disiplin Prajurit TNI adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk mematuhi peraturan perundangundangan dan peraturan kedinasan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
3.
Hukum Disiplin Prajurit TNI adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, dan menegakkan disiplin.
4.
Hukuman Disiplin Prajurit TNI adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran hukum disiplin Prajurit TNI.
5.
Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Prajurit TNI baik sengaja maupun karena kelalaiannya melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Prajurit TNI dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi kehidupan Prajurit TNI.
6.
Tersangka adalah Prajurit TNI yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku pelanggaran hukum disiplin Prajurit TNI.
7.
Pemohon adalah tersangka yang mengajukan permohonan keberatan atas hukuman disiplin Prajurit TNI yang dijatuhkan kepadanya.
8.
Terhukum adalah tersangka yang dijatuhi hukuman disiplin Prajurit TNI dan keputusannya telah berkekuatan hukum tetap.
9.
Atasan Langsung adalah atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan.
10.
Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah atasan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya.
11.
Ankum Atasan adalah atasan langsung dan Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin Prajurit TNI.
2 / 30
www.hukumonline.com
12.
Ankum dari Ankum Atasan adalah atasan langsung dan Ankum Atasan yang menjatuhkan hukuman disiplin Prajurit TNI.
13.
Dewan Kehormatan Prajurit TNI yang selanjutnya disebut dengan Dewan Kehormatan adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan penegakan hukum disiplin prajurit TNI.
14.
Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi Prajurit TNI yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
15.
Pemeriksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran hukum disiplin Prajurit TNI.
16.
Pemeriksaan adalah tindakan pemeriksa untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang terjadinya pelanggaran hukum disiplin Prajurit TNI.
17.
Hari adalah hari kerja.
Pasal 2 Penyelenggaraan Hukum Disiplin Prajurit TNI dilaksanakan berdasarkan asas: a.
keadilan;
b.
legalitas;
c.
pembinaan;
d.
persamaan dihadapan hukum;
e.
praduga tak bersalah;
f.
hierarki;
g.
kesatuan komando;
h.
kepentingan militer;
i.
tanggung jawab;
j.
efektif dan efisien; dan
k.
manfaat.
Pasal 3 Hakikat Hukum Disiplin Prajurit TNI merupakan pembenahan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran disiplin Prajurit TNI, selain dan pelanggaran hukum yang diselesaikan di peradilan militer dan peradilan umum.
BAB II TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 4 Penyelenggaraan Hukum Disiplin Prajurit TNI bertujuan untuk mewujudkan: a.
sistem Hukum Disiplin Prajurit TNI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
3 / 30
www.hukumonline.com
Republik Indonesia Tahun 1945; b.
Hukum Disiplin Prajurit TNI yang dapat memenuhi kebutuhan dalam pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan disiplin Prajurit TNI, serta penegakan hukum disiplin Prajurit TNI; dan
c.
sistem penjatuhan Hukum Disiplin Prajurit TNI yang memperhatikan keadilan dan kemanfaatan.
Pasal 5 Penyelenggaraan Hukum Disiplin Prajurit TNI berfungsi sebagai sarana untuk: a.
menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Prajurit TNI serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan atasan;
b.
menegakkan tata kehidupan bagi setiap Prajurit TNI dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berperilaku disiplin baik di daerah penugasan maupun di luar daerah penugasan; dan
c.
membangun dan meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh untuk mendukung tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Aturan Kedinasan, dan Kehormatan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.
BAB III RUANG LINGKUP HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TNI
Bagian Kesatu Umum
Pasal 6 (1)
Setiap Prajurit TNI dalam menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berprilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Prajurit TNI.
(2)
Hukum Disiplin Prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
kewajiban Prajurit TNI; dan
b.
larangan Prajurit TNI.
Bagian Kedua Kewajiban Prajurit TNI
Pasal 7 (1)
Kewajiban Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan perbuatan prajurit TNI untuk mematuhi dengan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan terhadap norma dan etika yang berlaku di masyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
(2)
Kewajiban Prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
umum; 4 / 30
www.hukumonline.com
b.
dalam melaksanakan tugas;
c.
pelaksanaan tugas di luar tempat kedudukan pasukan atau kesatuannya;
d.
kehidupan di luar kedinasan dan pergaulan sehari-hari; dan
e.
menggunakan peralatan perlengkapan, sarana, dan prasarana milik dinas.
Pasal 8 (1)
(2)
Kewajiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi: a.
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.
menghormati setiap agama;
c.
menegakkan norma, etika, dan kehormatan Prajurit TNI;
d.
menghindari perbuatan dan ucapan yang dapat mencemarkan Tentara Nasional Indonesia;
e.
memberikan penghormatan kepada Bendera Merah Putih, Presiden, Wakil Presiden, Panji-Panji Tentara Nasional Indonesia dan Pimpinan Lembaga Negara Kesatuan Republik Indonesia serta lambang-lambang negara lainnya;
f.
melaksanakan penghormatan Tentara Nasional Indonesia;
g.
melaksanakan baris-berbaris Tentara Nasional Indonesia;
h.
menaati dan melaksanakan aturan dinas dalam Tentara Nasional Indonesia;
i.
melaksanakan aturan tata upacara Tentara Nasional Indonesia; dan
j.
menaati dan menggunakan pakaian seragam Tentara Nasional Indonesia.
Ketentuan mengenai Penghormatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Baris-Berbaris Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, Tata Upacara Tentara Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf dan Pakaian Seragam Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Pasal 9 Kewajiban dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi: a.
memahami maksud dan pentingnya tugas serta kewajiban yang akan atau sedang dilaksanakan;
b.
bertanggung jawab atas pelaksanaan serta keberhasilan tugas dan kewajiban;
c.
melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif dan efisien;
d.
melaporkan hasil yang dicapai dan pelaksanaan tugas dan kewajiban;
e.
melaksanakan perintah secara efektif dan efisien berdasarkan kesadaran bahwa perintah itu untuk kepentingan dinas; dan
f.
dalam hal tidak ada perintah, wajib berinisiatif untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya serta bertanggung jawab sesuai dengan kepentingan dinas.
Pasal 10 5 / 30
www.hukumonline.com
Kewajiban dalam pelaksanaan tugas di luar tempat kedudukan pasukan atau kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi: a.
melaporkan secara resmi kepada atasan yang memberikan perintah tentang keberangkatan dan tugas yang harus dilaksanakannya di luar tempat kedudukan pasukan atau kesatuannya;
b.
memperhatikan semua arahan dan petunjuk yang diberikan oleh atasan yang memberikan perintah; dan
c.
melaporkan secara resmi tentang hasil dari pelaksanaan tugas dimaksud.
Pasal 11 Kewajiban dalam kehidupan di luar kedinasan dan pergaulan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi: a.
bersikap ramah tamah dalam suasana kekeluargaan;
b.
menjunjung tinggi norma, etika, kesopanan, dan menjaga kehormatan prajurit; dan
c.
menghormati dan memperhatikan adat istiadat, etika dan sopan santun yang berlaku, kecuali pelaksanaan adat istiadat, etika dan sopan santun bertentangan dengan kepentingan kedinasan.
Pasal 12 Kewajiban menggunakan peralatan perlengkapan, sarana, dan prasarana milik dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi: a.
menjaga keamanan dan keselamatan peralatan, perlengkapan, sarana, dan prasarana;
b.
memelihara, merawat, dan menjaga kerapihan dan kebersihan peralatan, perlengkapan, sarana, dan prasarana; dan
c.
menggunakan peralatan, perlengkapan, sarana, dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban. Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.
Bagian Ketiga Larangan Prajurit TNI
Pasal 14 (1)
Larangan prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan perbuatan yang bukan tindak pidana tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan dan peraturan kedinasan.
(2)
Larangan prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
memaki dan/atau menyia-nyiakan nama Tuhan Yang Maha Esa dan/atau mengeluarkan perkataan yang kotor dan keji baik di dalam maupun di luar kedinasan;
b.
hidup boros dan/atau mempunyai hutang dimana-mana dan/atau menghamburkan uang untuk
6 / 30
www.hukumonline.com
berjudi yang dapat merugikan citra Prajurit TNI;
(3)
c.
berbuat sewenang-wenang yang berakibat mengganggu keamanan dan ketentraman orang lain serta ketertiban umum;
d.
mendatangi tempat pelacuran, kecuali untuk melaksanakan tugas kedinasan;
e.
melakukan pelacuran;
f.
berpenampilan, berpakaian tidak rapi dan tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan;
g.
menempati tempat tinggal yang tidak layak huni dan tidak memenuhi standar kebersihan;
h.
minum minuman beralkohol dan sejenisnya serta mabuk-mabukan;
i.
mencampuri perkara keperdataan orang lain, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan; dan
j.
mendatangi tempat terlarang atau tempat hiburan yang tidak patut atau tidak pantas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.
Bagian Keempat Sanksi Disiplin Prajurit TNI
Pasal 15 Tingkat pelanggaran disiplin Prajurit TNI terdiri atas: a.
ringan;
b.
sedang; dan
c.
berat.
Pasal 16 Pelanggaran disiplin Prajurit TNI tingkat ringan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 14 yang menimbulkan dampak negatif pada kesatuannya.
Pasal 17 Pelanggaran disiplin Prajurit TNI tingkat sedang merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 14 yang menimbulkan dampak negatif pada institusi TNI.
Pasal 18 Pelanggaran disiplin Prajurit TNI tingkat berat merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 14 yang menimbulkan dampak negatif pada pemerintah dan negara.
7 / 30
www.hukumonline.com
Pasal 19 (1)
(2)
(3)
(4)
Sanksi dalam Hukum Disiplin Prajurit TNI terdiri atas sanksi disiplin: a.
ringan;
b.
sedang; dan
c.
berat.
Sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a.
teguran lisan; dan
b.
teguran tertulis.
Sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a.
penundaan kenaikan pangkat;
b.
rawatan kedinasan bagi Prajurit TNI diberhentikan sementara dan jabatan; dan
c.
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
Sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a.
pemberhentian sementara dari jabatan;
b.
perpanjangan Pemberhentian sementara dari jabatan; dan
c.
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Pasal 20 Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Presiden.
Pasal 21 (1)
Prajurit TNI yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pelanggaran disiplin tingkat berat dalam pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.
(2)
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum administrasi Prajurit TNI.
BAB IV HUBUNGAN ATASAN DAN BAWAHAN
Bagian Kesatu Atasan
Pasal 22 (1)
Atasan terdiri atas: 8 / 30
www.hukumonline.com
(2)
(3)
a.
pangkatnya berkedudukan lebih tinggi; dan
b.
jabatannya berkedudukan lebih tinggi.
Atasan pangkatnya berkedudukan lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan: a.
setiap Prajurit TNI yang pangkatnya lebih tinggi dari pada pangkat prajurit lainnya;
b.
dalam hal pangkatnya sama maka kedudukanya ditinjau dari lamanya menyandang pangkat;
c.
dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, kedudukannya ditinjau dari lamanya memangku jabatan setingkat;
d.
dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, lamanya memangku jabatan setingkat sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya menjadi Prajurit TNI; dan
e.
dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, lamanya memangku jabatan setingkat sama, lamanya menjadi prajurit sama, kedudukannya ditinjau dari usianya.
Atasan yang karena jabatannya berkedudukan lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan atasan yang memangku jabatan sesuai dengan tingkat jabatan berdasarkan struktur organisasi atau berdasarkan penunjukan lebih tinggi dari pada jabatan lainnya.
Pasal 23 Atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, wajib: a.
memelihara moril, membangkitkan motivasi, inisiatif, dan keberanian, bawahannya dengan memberi keteladanan berdasarkan kesadaran bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas merupakan kebanggaan kesatuan dan Prajurit TNI;
b.
memimpin bawahan dengan adil dan bijaksana;
c.
memberikan perhatian terhadap kesejahteraan bawahan, berusaha meningkatkan kemampuan dan pengetahuan bawahan;
d.
memberikan contoh dan tauladan baik dalam sikap, ucapan, maupun perbuatan di dalam dan di luar kedinasan;
e.
menjalankan wewenang yang dipercayakan kepadanya dengan seksama, adil, obyektif, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya; dan
f.
memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan, mengatur pembagian tugas kedinasan secara efektif dan efisien, serta mengawasi pelaksanaannya.
Pasal 24 Dalam memberikan perintah kepada bawahannya, atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, wajib: a.
berdasarkan kepentingan dinas, baik perintah yang diberikan secara lisan maupun tertulis;
b.
singkat, lengkap, dan jelas;
c.
memperhatikan keadaan, kesiapan, dan kemampuan bawahan untuk melaksanakan perintah; dan
d.
bertanggung jawab atas isi dan perintah yang diberikan.
Bagian Kedua
9 / 30
www.hukumonline.com
Bawahan
Pasal 25 Bawahan merupakan Prajurit TNI yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada pangkat dan/atau jabatan Prajurit TNI lainnya.
Pasal 26 Bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib: a.
patuh dan taat kepada atasan, serta menjunjung tinggi semua perintah dinas dan arahan yang diberikan atasan, berdasarkan kesadaran bahwa, setiap perintah dan arahan tersebut untuk kepentingan kedinasan;
b.
bersikap hormat kepada atasan baik di dalam maupun di luar kedinasan, berdasarkan kesadaran untuk menegakkan kehormatan Prajurit TNI; dan
c.
memegang teguh dan menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan pada waktu berhadapan dengan atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
Pasal 27 Dalam melaksanakan perintah, bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib: a.
memahami maksud dan isi perintah yang diberikan, apabila belum jelas wajib bertanya kepada atasan yang memberikan perintah;
b.
mengulangi isi perintah atau menyampaikan pemahaman tentang maksud perintah tersebut kepada atasan yang memberi perintah;
c.
menyampaikan laporan kepada atasan yang memberi perintah atas pelaksanaan dan basil yang dicapai dari perintah; dan
d.
bertanggung jawab kepada atasan yang memberikan perintah atas pelaksanaan perintah.
Pasal 28 Dalam hal bawahan menerima lebih dari 1 (sate) perintah dinas dari atasan yang berbeda dalam waktu pelaksanaan yang sama, wajib melaksanakan perintah dinas dari atasan yang pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi berdasarkan garis komandonya.
Pasal 29 (1)
Bawahan yang keberatan atas perintah yang diterima, berhak mengajukan keberatan secara lisan atau tertulis kepada atasan dari atasan yang memberi perintah menurut mekanisme hirarkhis dalam jangka waktu 4 (empat) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah perintah diterima.
(2)
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban untuk melaksanakan perintah.
Paragraf 3
10 / 30
www.hukumonline.com
Laporan
Pasal 30 (1)
Bawahan wajib melaporkan dengan segera kepada atasannnya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kedinasan baik secara lisan atau tertulis.
(2)
Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dengan segera meneruskan kepada atasan yang lebih tinggi, didasarkan pada kesadaran bahwa keterlambatan penyampaian laporan dapat merugikan kepentingan kedinasan.
BAB V ANKUM DAN KEWENANGANNYA
Pasal 31 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Ankum berdasarkan jenjangnya terdiri atas: a.
Ankum;
b.
Ankum Atasan; dan
c.
Ankum dari Ankum Atasan.
Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang: a.
melakukan atau memerintahkan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya;
b.
menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya; dan
c.
menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan.
Ankum Atasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berwenang: a.
menunda pelaksanaan hukuman;
b.
memeriksa dan memutus pengajuan keberatan; dan
c.
mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya.
Ankum dan Ankum Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang: a.
menunda pelaksanaan hukuman;
b.
memeriksa dan memutus pengajuan keberatan tingkat akhir; dan
c.
mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang Ankum, Ankum Atasan dan Ankum dan Ankum Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.
BAB VI DEWAN KEHORMATAN PRAJURIT TNI
11 / 30
www.hukumonline.com
Pasal 32 (1)
Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan mengenai pengawasan penyelenggaraan penegakan Hukum Disiplin Prajurit TNI, dibentuk Dewan Kehormatan Prajurit TNI.
(2)
Keanggotaan Dewan Kehormatan Prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dan TNI, purnawirawan, dan akademisi.
Pasal 33 Dewan Kehormatan Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berfungsi mengawasi penyelenggaraan penegakan Hukum Disiplin Prajurit TNI yang sesuai dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Pasal 34 Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Dewan Kehormatan Prajurit TNI bertugas: a.
menerima laporan dari masyarakat atas dugaan Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI;
b.
menerima laporan dari setiap Prajurit TNI yang mengalami ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman Disiplin Prajurit TNI;
c.
melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
d.
menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Dewan Kehormatan Prajurit TNI; dan
e.
melakukan penyelidikan dan/atau klarifikasi atas prakarsa sendiri.
Pasal 35 Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, Dewan Kehormatan Prajurit TNI berwenang: a.
meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Dewan Kehormatan Prajurit TNI;
b.
memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan;
c.
meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dan instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dan instansi terlapor;
d.
melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan;
e.
menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
f.
membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; dan
g.
mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada pihak terkait.
Pasal 36
12 / 30
www.hukumonline.com
Ketentuan mengenai Dewan Kehormatan Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Presiden.
BAB VII PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TNI
Bagian Kesatu Umum
Pasal 37 Prajurit TNI yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI dikenakan tindakan disiplin dan/atau dijatuhi hukuman disiplin Prajurit TNI.
Bagian Kedua Tindakan Disiplin
Pasal 38 (1)
Setiap atasan berwenang mengambil tindakan disiplin terhadap setiap bawahan yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI.
(2)
Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan seketika oleh setiap atasan kepada bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI.
(3)
Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin Prajurit TNI.
Bagian Ketiga Hukuman Disiplin Prajurit TNI
Pasal 39 Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI dilaksanakan melalui kegiatan: a.
pemeriksaan;
b.
penjatuhan Hukuman Disiplin Prajurit TNI;
c.
pelaksanaan Hukuman Disiplin Prajurit TNI; dan
d.
pencatatan dalam buku hukuman.
Pasal 40 Prajurit TNI yang melakukan lebih dan 1 (satu) Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI pada saat bersamaan 13 / 30
www.hukumonline.com
hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin Prajurit TNI.
Pasal 41 (1)
(2)
Penjatuhan Hukuman Disiplin Prajurit TNI gugur karena: a.
tersangka meninggal dunia; dan
b.
diberhentikan dan dinas kemiliteran.
Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin Prajurit TNI gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ankum Atasan mengeluarkan keputusan penutupan perkara disiplin demi hukum.
Pasal 42 Apabila Ankum lalai atau tidak melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin Prajurit TNI, Ankum Atasan memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis.
Paragraf 1 Pemeriksaan
Pasal 43 (1)
Pemeriksaan Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI dilakukan oleh Pemeriksa.
(2)
Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.
Ankum;
b.
perwira atau bintara yang mendapat perintah dan Ankum; atau
c.
pejabat lain yang berwenang.
Pasal 44 (1)
Sebelum mengambil keputusan terhadap Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI, Pemeriksa wajib terlebih dahulu melakukan Pemeriksaan terhadap bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya yang di duga melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI tingkat sedang, berat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.
(2)
Pemeriksaan Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan segera, setelah Pemeriksa mengetahui atau menerima laporan adanya Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI.
(3)
Pemeriksaan Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh fakta kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat diambil keputusan secara tepat, obyektif, dan adil.
Pasal 45 (1)
Pemeriksa memanggil secara resmi Prajurit TNI yang disangka melakukan pelanggaran hukum disiplin Prajurit TNI dan saksi untuk dilakukan Pemeriksaan.
14 / 30
www.hukumonline.com
(2)
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa berwenang meminta keterangan para saksi, tersangka, dan mengumpulkan barang bukti.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.
Pasal 46 (1)
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan secara langsung.
(2)
Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
(3)
Berita acara pemeriksaan dan berita acara penyitaan barang bukti disatukan dalam berkas perkara.
Paragraf 2 Penjatuhan Hukuman Disiplin Prajurit TNI
Pasal 47 (1)
Ankum setelah menerima dan mempelajari berkas perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI, wajib: a.
menyidangkan jika terdapat cukup bukti; atau
b.
tidak menyidangkan jika tidak terdapat cukup bukti.
(2)
Keputusan Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pertimbangan staf dan/atau atasan langsung tersangka dan dapat mendengar keterangan tersangka.
(3)
Dalam hal Ankum memutuskan perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI disidangkan, Ankum menentukan hari sidang.
(4)
Dalam hal Ankum memutuskan untuk tidak disidangkan, Ankum mengeluarkan keputusan tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin Prajurit TNI disertai rehabilitasi dengan mengembalikan nama baik, harkat, dan martabatnya seperti semula.
Pasal 48 (1)
Penjatuhan Hukuman Disiplin Prajurit TNI dilaksanakan dalam sidang disiplin.
(2)
Sidang disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sidang disiplin.
(3)
Ketentuan mengenai tata cara sidang disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.
Pasal 49 (1)
Ankum dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin Prajurit TNI berdasarkan keyakinan telah terjadi Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI yang dilakukan oleh tersangka, dengan didukung paling sedikit 1 (satu) alat bukti yang sah.
(2)
Pada waktu menentukan jenis dan lamanya hukuman disiplin, Ankum wajib mengusahakan terwujudnya keadilan dan pembinaan dengan memperhatikan keadaan pada waktu Pelanggaran. Hukum Disiplin 15 / 30
www.hukumonline.com
Prajurit TNI dilakukan, kepribadian, dan tingkah laku tersangka sehari-hari. (3)
Penjatuhan Hukuman Disiplin Prajurit TNI oleh Ankum dituangkan dalam surat keputusan Hukuman Disiplin Prajurit TNI.
(4)
Penjatuhan Hukuman Disiplin Prajurit TNI oleh Ankum tidak menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan perkara lainnya.
(5)
Ankum sesudah menjatuhkan Hukuman Disiplin Prajurit TNI wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mengajukan keberatan.
Pasal 50 Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) meliputi; a.
barang bukti;
b.
surat;
c.
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
d.
keterangan saksi;
e.
keterangan ahli; dan
f.
keterangan tersangka.
Pasal 51 Surat keputusan Hukuman Disiplin Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) harus memuat: a.
identitas Prajurit TNI yang dijatuhi Hukuman Disiplin Prajurit TNI meliputi nama lengkap, pangkat, nomor registrasi prajurit, jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat tempat tinggal;
b.
fakta Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI yang telah dilakukan;
c.
hal yang memberatkan dan meringankan;
d.
pasal yang dilanggar dan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
e.
pasal yang menjadi dasar kewenangan ankum; dan
f.
diktum putusan yang memuat: 1.
alasan penjatuhan Hukuman Disiplin Prajurit TNI;
2.
jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI; dan
3.
jenis Hukuman Disiplin Prajurit TNI yang dijatuhkan.
Paragraf 3 Pelaksanaan Hukuman Disiplin Prajurit TNI
Pasal 52 (1)
Hukuman Disiplin Prajurit TNI dilaksanakan segera setelah dijatuhkan oleh Ankum.
16 / 30
www.hukumonline.com
(2)
Pelaksanaan Hukuman Disiplin Prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda jika Terhukum mengajukan permohonan keberatan.
(3)
Waktu hukuman berakhir pada waktu apel pagi hari berikutnya dari hari terakhir hukuman yang harus dijalani.
Pasal 53 (1)
Terhukum yang sakit dan/atau dirawat sebelum melaksanakan Hukuman Disiplin Prajurit TNI, pelaksanaan hukumannya ditunda sampai dinyatakan sembuh.
(2)
Pernyataan sakit dan pernyataan sembuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh dokter atau tenaga medis Prajurit TNI secara tertulis.
(3)
Selama Terhukum dirawat karena sakit di luar ruang tahanan tempat menjalani hukuman, tidak dihitung sebagai waktu pelaksanaan hukuman Disiplin Prajurit TNI.
Bagian Keempat Pencatatan
Pasal 54 Hukuman Disiplin Prajurit TNI dicatat dalam buku hukuman dan buku data personel yang bersangkutan.
BAB VIII PENGAJUAN KEBERATAN
Bagian Kesatu Permohonan Keberatan Pertama
Pasal 55 (1)
Pemohon berhak mengajukan keberatan atas sebagian atau seluruh alasan hukuman, jenis, dan/atau berat ringannya Hukuman Disiplin Prajurit TNI yang dijatuhkan.
(2)
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara patut, tertulis, dan hierarkis.
(3)
Dalam pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan perwira hukum atau perwira atasan kepada Ankum untuk memberikan nasihat.
Pasal 56 Dalam hal Pemohon mengajukan keberatan, pelaksanaan Hukuman Disiplin Prajurit TNI ditunda sampai ada keputusan dari Ankum Atasan atau Ankum dari Ankum Atasan yang berkekuatan hukum tetap.
Pasal 57 17 / 30
www.hukumonline.com
(1)
Keberatan diajukan kepada Ankum Atasan melalui atasan langsung paling lama 4 (empat) hari sesudah hukuman dijatuhkan.
(2)
Atasan langsung dan Ankum wajib menerima dan meneruskan pengajuan keberatan atas keputusan Hukuman Disiplin Prajurit TNI yang dijatuhkan kepada Ankum Atasan paling lama 7 (tujuh) hari
(3)
Keberatan terhadap Hukuman Disiplin Prajurit TNI yang sudah diajukan dapat ditarik kembali paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterima Ankum dan apabila keberatan ditarik kembali terhukum segera menjalani hukuman.
Pasal 58 (1)
Ankum Atasan yang berwenang memutus permohonan keberatan, wajib segera mengambil keputusan berupa menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan yang diajukan, dalam bentuk keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan keberatan diterima.
(2)
Dalam hal keberatan ditolak seluruhnya, Ankum Atasan menguatkan keputusan yang telah dibuat Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Prajurit TNI.
(3)
Dalam hal keberatan diterima seluruhnya, Ankum Atasan membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Prajurit TNI.
(4)
Dalam hal keberatan ditolak atau diterima sebagian, Ankum Atasan mengubah keputusan yang dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Prajurit TNI.
Bagian Kedua Permohonan Keberatan Kedua
Pasal 59 (1)
Dalam hal tersangka menolak keputusan Ankum Atasan terhadap permohonan keberatan yang diajukan, tersangka berhak mengajukan permohonan keberatan sekali lagi kepada Ankum dan Ankum Atasan yang telah memutus permohonan keberatan yang diajukan sebelumnya.
(2)
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak keputusan terhadap permohonan keberatan yang diajukan sebelumnya diberitahukan kepada Tersangka.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 60 Peraturan pelaksanaan dan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 61 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai peraturan penghormatan Tentara Nasional Indonesia, peraturan baris-berbaris Tentara Nasional Indonesia, peraturan tata upacara Tentara Nasional 18 / 30
www.hukumonline.com
Indonesia, peraturan pakaian seragam Tentara Nasional Indonesia, tata cara pemanggilan, dan tata cara sidang disiplin yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ini.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 63 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal ........... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal ........... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, REPUBLIK INDONESIA, Ttd. AMIR SYAMSUDDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.... NOMOR..........
19 / 30
www.hukumonline.com
RANCANGAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ......... TAHUN .... TENTANG HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
I.
UMUM Tujuan nasional bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, Hak Asasi Manusia (HAM), ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikelola secara transparan dan akuntabel. TNI merupakan salah sate modal dasar pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan profesionalismenya melalui pemantapan disiplin, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan TNI agar terwujud prajurit yang profesional, efektif, efisien, dan modern, sehingga mampu berperan lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengacu kepada tugas pokok TNI yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, mengisyaratkan bahwa TNI merupakan kekuatan pertahanan yang profesional, efektif, efisien, serta modern. TNI senantiasa siap untuk mengamankan dan memberikan sumbangan dharma bakti yang diperlukan bagi kelancaran pembangunan bangsa menuju pencapaian tujuan nasional bersama-sama dengan komponen strategis bangsa lainnya. TNI dengan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara perjuangan, dan tentara profesional dalam menghadapi berbagai tingkat keadaan, mulai dan keadaan aman, rawan, gawat hingga darurat, harus menunjukkan kepeloporan dan keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Anggota TNI merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai prajurit yang dilatih, dididik, disiapkan, diorganisasi, dan dibina dengan tugas untuk menjaga, mengawal, mengamankan serta menyelamatkan NKRI dan berbagai bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam negeri atau luar negeri. Namun dari realita yang ada menggambarkan masih adanya oknum TNI yang melakukan pelanggaran di lapangan, sehingga mencederai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, 8 (delapan) wajib TNI dan Kode Etik Keprajuritan. Mengenai Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia selama ini diatur dengan Undang-Undang, yaitu dalam Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie (Staatsblad 1934 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang kemudian secara rinci diatur dalam Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor/KEP/22/VIII/2005 Tanggal 10 20 / 30
www.hukumonline.com
Agustus 2005. Disiplin Prajurit TNI adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh bagi setiap prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit TNI. Pelanggaran disiplin prajurit adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar peraturan disiplin prajurit TNI dan/atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit. Hukum Disiplin Prajurit TNI sangat diperlukan mengingat merebaknya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan oknum TNI yang telah menarik perhatian masyarakat pada saat ini. Kasus-kasus kekerasan tersebut merupakan sebuah pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI yang telah menciderai institusi kemiliteran Indonesia. Tindakan indisipliner yang dilakukan oknum TNI ini mendorong untuk dilakukan penataan dan membenahi Disiplin Prajurit TNI yang bertujuan untuk membuat payung hukum dalam bentuk Undang-Undang untuk menertibkan kembali perilaku Prajurit TNI dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran di Indonesia. RUU tentang Hukum disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia merupakan pembenahan dan penertiban secara internal terhadap tindak pelanggaran oknum Prajurit TNI dengan memperhatikan pidana militer dan pidana umum. Dalam rangka mencapai tugas tersebut setiap Prajurit TNI harus patuh dan disiplin terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Terkait dengan Disiplin Prajurit TNI perlu diatur dalam undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang pasti, tegas, dan jelas serta memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai sarana pembinaan personal dan kesatuan. Perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia berubah dengan cepat setelah terjadi reformasi nasional yang di dorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara ke depan dengan lebih baik. Dengan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka pengaturan mengenai Hukum Disiplin Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan politik hukum dan semangat reformasi bangsa Indonesia yang berkembang dan menyebabkan perubahan. Perubahan tersebut diantaranya adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan adanya penggantian nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi TNI, karena itu perlu diadakan penggantian mengenai ketentuan yang mengatur tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI. Dengan adanya penggantian terhadap pengaturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam memberikan pembinaan dan menjamin hak dan Prajurit TNI dan pimpinan dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran di Indonesia. Undang-Undang tentang penggantian Hukum Disiplin Prajurit TNI Indonesia merupakan undang-undang yang bersifat lex specialis dari peraturan militer di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai: a.
ketentuan umum;
b.
asas;
c.
hakikat Hukum Disiplin Prajurit TNI;
d.
tujuan dan fungsi Hukum Disiplin Prajurit TNI;
e.
ruang lingkup Hukum Disiplin Prajurit TNI;
f.
sanksi Disiplin Prajurit TNI; 21 / 30
www.hukumonline.com
II.
g.
hubungan atasan dan bawahan;
h.
ankum dan kewenangannya;
i.
dewan kehormatan prajurit TNI;
j.
penyelesaian pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI;
k.
pengajuan keberatan;
l.
ketentuan peralihan; dan
m.
ketentuan penutup.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Prajurit TNI harus mencerminkan keadilan secara proporsional dan merata bagi setiap Prajurit TNI. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa jenis hukuman disiplin harus ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit TNI. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas pembinaan" adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Prajurit TNI sebagai wujud pembinaan kepada Prajurit TNI dalam rangka menjaga dan meningkatkan martabat dan kehormatan TNI. Huruf d Yang dimaksud dengan "asas persamaan dihadapan hukum" adalah bahwa undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI diberlakukan di semua tingkatan kepangkatan. Huruf e Yang dimaksud dengan "asas praduga tak bersalah" adalah bahwa Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI harus menentukan adanya Pemeriksaan pendahuluan sebelum menjatuhkan sanksi dan diberikan waktu untuk melakukan pembelaan. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas hierarki" adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Prajurit TNI dan penjatuhan Hukuman Disiplin Prajurit TNI dilakukan berdasarkan penjenjangan dan tidak boleh bertentangan sesuai dengan wewenang komandonya. Huruf g Yang dimaksud dengan "asas kesatuan komando" adalah bahwa dalam struktur organisasi militer, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan
22 / 30
www.hukumonline.com
anak buahnya dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Prajurit TNI. Huruf h Yang dimaksud dengan "asas kepentingan militer" adalah bahwa penegakan Hukum Disiplin Prajurit TNI di dasarkan pada kepentingan militer untuk penyelenggaraan pertahanan negara. Huruf i Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa dalam tata organisasi militer seorang komandan berfungsi sebagai seorang pemimpin, panutan dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Prajurit TNI. Oleh karena itu seorang komandan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota di bawah wewenang komandonya. Huruf j Yang dimaksud dengan "asas efektif dan efisien" adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Prajurit TNI harus sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Huruf k Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Prajurit TNI harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Prajurit TNI.
Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9
23 / 30
www.hukumonline.com
Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
24 / 30
www.hukumonline.com
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.
Pasal 32 Cukup jelas. 25 / 30
www.hukumonline.com
Pasal 33 Cukup jelas.
Pasal 34 Cukup jelas.
Pasal 35 Cukup jelas.
Pasal 36 Cukup jelas.
Pasal 37 Cukup jelas.
Pasal 38 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "atasan" adalah atasan yang diatur dalam dalam Undang-Undang ini. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 39 Cukup jelas.
Pasal 40 Cukup jelas.
Pasal 41 Cukup jelas.
Pasal 42 Cukup jelas. 26 / 30
www.hukumonline.com
Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "pejabat lain yang berwenang" adalah perwira yang bertugas untuk menegakkan Hukum Disiplin Prajurit TNI.
Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "barang bukti" adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran disiplin atau barang yang dihasilkan dari pelanggaran disiplin. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 45 Cukup jelas.
Pasal 46 Cukup jelas.
Pasal 47 Cukup jelas.
Pasal 48 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "sidang disiplin" adalah sidang untuk memberikan keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran Hukum Disiplin prajurit TNI. Ayat (2) 27 / 30
www.hukumonline.com
Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 49 Cukup jelas.
Pasal 50 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang termasuk dengan surat antara lain adalah tulisan, artikel atau dokumen tertulis. Huruf c Yang dimaksud dengan "informasi elektronik" adalah semua informasi yang berkaitan dengan dilakukannya pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI dengan menggunakan sarana elektronik antara lain: telepon, foto, fotokopi, rekaman suara, VCD, internet, film, email, dan short message service (SMS). Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.
Pasal 51 Cukup jelas.
Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penundaan pelaksanaan hukuman dilakukan sampai dengan dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 53 28 / 30
www.hukumonline.com
Cukup jelas.
Pasal 54 Yang dicatat dalam buku hukuman antara lain: a.
identitas terhukum yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, agama dan jenis kelamin;
b.
nomor dan tanggal keputusan penjatuhan hukuman;
c.
jenis hukuman yang dijatuhkan; dan
d.
keputusan sebagai pengajuan keberatan.
Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "perwira hukum atau perwira atasan" adalah perwira sebagai atasan yang berhak menghukum kesalahan bawahan dalam rangka pembinaan personel sebagai fungsi komando.
Pasal 56 Cukup jelas.
Pasal 57 Cukup jelas.
Pasal 58 Cukup jelas.
Pasal 59 Cukup jelas.
Pasal 60 Cukup jelas.
Pasal 61
29 / 30
www.hukumonline.com
Cukup jelas.
Pasal 62 Cukup jelas.
Pasal 63 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ........
30 / 30
