Vers. 221205
1
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.
bahwa
pemanfaatan
ruang
wilayah
nasional
baik
sebagai wadah maupun sebagai sumber daya alam perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya secara selaras, serasi, dan seimbang demi terwujudnya kesejahteraan rakyat; b.
bahwa perkembangan situasi nasional dan internasional menuntut
penegakan
prinsip-prinsip
keterpaduan,
keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia; c.
bahwa
sejalan
dengan
kebijakan
otonomi
daerah,
kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang semakin besar, sehingga pelaksanaan kewenangan
tersebut
perlu
diatur
demi
menjaga
keserasian dan keterpaduan antar-daerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antar-daerah; d.
bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap penataan
ruang
telah
berkembang
sehingga
perlu
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang yang sesuai dengan perkembangan yang
Vers. 221205
2 terjadi di masyarakat sehingga tercapai perencanaan tata ruang yang efektif, transparan, dan partisipatif, pemanfaatan ruang yang tertib, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan; e.
bahwa penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penataan
Nomor
Ruang
24
sudah
Tahun
tidak
1992
sesuai
lagi
tentang dengan
kebutuhan pengaturan penataan ruang; f.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penataan Ruang; Mengingat
: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan: 1.
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara
Vers. 221205
3
kelangsungan hidupnya. 2.
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
3.
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
4.
Pola pemanfaatan ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
5.
Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara sekuensial.
6.
Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
7.
Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
9.
Pengaturan penataan ruang adalah upaya untuk memberikan landasan normatif bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 11. Pelaksanaan penataan
penataan
ruang
ruang
melalui
adalah
pelaksanaan
upaya
pencapaian
perencanaan
tata
tujuan ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan
Vers. 221205
4
penataan
ruang
dapat
diwujudkan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan. 13. Perencanaan tata ruang adalah proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 15. Pengendalian
pemanfaatan
ruang
adalah
proses
perizinan,
pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan zonasi. 16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur
terkait
yang
batas
dan
sistemnya
ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola pemanfaaan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan tingkat wilayah. 19. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang
yang
mempunyai
jangkauan
pelayanan
tingkat
internal
perkotaan. 20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. 21. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 22. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 23. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 24. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
Vers. 221205
5
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 25. Kawasan strategis nasional adalah kawasan yang secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. 26. Kawasan strategis provinsi adalah kawasan yang secara regional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. 27. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah kawasan yang secara lokal mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. 28. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang berkaitan dengan lokasi kegiatan, kualitas ruang, administrasi pertanahan, dan tata bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 29. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum. 30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang. BAB II ASAS, TUJUAN, DAN PENGELOMPOKAN PENATAAN RUANG Bagian Pertama Asas dan Tujuan Pasal 2 Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: a. keterpaduan; b. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; d. keberlanjutan; e. keterbukaan; f. kebersamaan; dan g. keadilan dan perlindungan hukum.
Vers. 221205
6 Pasal 3
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah nasional
yang
nyaman,
produktif,
dan
berkelanjutan
berlandaskan
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk: a. mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera; b. mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. mewujudkan
perlindungan
fungsi
ruang
dan
mencegah
serta
menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan. Bagian Kedua Pengelompokan Pasal 4 Penataan
ruang
dikelompokan
berdasarkan
sistem,
fungsi
kawasan,
administrasi, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Pasal 5 (1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. (3) Penataan ruang berdasarkan administrasi meliputi penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. (4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. (5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas kawasan
strategis
nasional,
kawasan
strategis
strategis kabupaten, dan kawasan strategis kota.
provinsi,
kawasan
Vers. 221205
7 Pasal 6
(1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: a. lingkungan alam dan buatan, ekonomi, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan sebagai satu kesatuan; dan b. sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan teknologi. (2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara terpadu dan bersifat komplementer. (3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan. (4) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sampai batas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang lautan dan udara diatur tersendiri dengan Undang-Undang. BAB III WEWENANG Bagian Pertama Umum Pasal 7 (1) Negara
menyelenggarakan
penataan
ruang
untuk
sebesar-besar
kemakmuran rakyat. (2) Kewenangan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang.
Vers. 221205
8 Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Pasal 8
(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional; b. penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan c. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. (2) Wewenang Pemerintah dalam penataan ruang nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. perumusan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. (3) Dalam
penataan
ruang
kawasan
strategis
nasional
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah melaksanakan: a. penetapan kawasan strategis nasional; b. penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional; c. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui dekonsentrasi atau tugas pembantuan. (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, dan manual bidang penataan ruang. Pasal 9 (1) Presiden menunjuk seorang menteri yang bertugas menyelenggarakan
Vers. 221205
9
penataan ruang wilayah nasional. (2) Pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang pada semua tingkatan wilayah; dan b. fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan penataan ruang
antar-provinsi
dan/atau
antara
provinsi
dengan
kabupaten/kota. Bagian Ketiga Wewenang Pemerintah Provinsi Pasal 10 (1) Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi; b. penyelengaraan penataan ruang kawasan strategis provinsi; c. mengkoordinasikan pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten dan penataan ruang wilayah kota pada wilayah provinsi; dan d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penataan ruang pada wilayah kabupaten dan wilayah kota pada wilayah provinsi. (2) Wewenang
Pemerintah
Provinsi
dalam
penataan
ruang
provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; b. perumusan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. (3) Dalam
penataan
ruang
kawasan
strategis
provinsi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Provinsi melaksanakan: a. penetapan kawasan strategis provinsi; b. penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.
Vers. 221205
(4) Dalam
10 mengkoordinasikan
pelaksanaan
penataan
ruang
provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat membentuk lembaga koordinasi penataan ruang di daerah provinsi. (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, Pemerintah Provinsi dapat menyusun pedoman pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan manual bidang penataan ruang. (6) Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah dapat mengambil alih kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Pelaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mencakup: a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan b. fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan penataan ruang antar-kabupaten/kota. Bagian Keempat Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 12 (1) Wewenang
Pemerintah
Kabupaten/Kota
dalam
penyelenggaraan
penataan ruang meliputi: a. penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan b. penataan ruang kawasan strategis kabupaten dan ruang kawasan strategis kota. (2) Wewenang
Pemerintah
Kabupaten/Kota
dalam
penataan
ruang
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; b. perumusan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
Vers. 221205
11
(3) Dalam penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf
b,
Pemerintah
Kabupaten/Kota
melaksanakan: a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; b. penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota; c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. (4) Dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang wilayah
kabupaten/kota,
Pemerintah
Kabupaten/Kota
wajib
melaksanakan norma, standar, pedoman, dan manual bidang penataan ruang dan pedoman pelaksanaannya. (5) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah Provinsi dapat mengambil alih kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. BAB IV PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG Pasal 13 Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan norma, standar, pedoman, dan manual bidang penataan ruang. Pasal 14 (1) Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; b. sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual bidang penataan ruang; c. pemberian
bimbingan,
penataan ruang;
supervisi,
dan
konsultasi
pelaksanaan
Vers. 221205
12
d. pendidikan dan pelatihan; e. penelitian dan pengembangan; f.
pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut kewenangannya masing-masing. (4) Ketentuan sebagaimana
lebih
lanjut
dimaksud
mengenai pada
ayat
penyelenggaraan (1)
diatur
dengan
pembinaan Peraturan
Pemerintah. BAB V PELAKSANAAN PENATAAN RUANG Bagian Pertama Perencanaan Tata Ruang Paragraf 1 Umum Pasal 15 (1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan: a. rencana umum tata ruang; dan b. rencana detail tata ruang. (2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhirarki terdiri atas: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. (3) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat operasionalisasi rencana umum tata ruang. (4) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
Vers. 221205
13
disusun dalam hal: a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau b. rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang dimaksud memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata ruang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 16 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota mencakup ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Pasal 17 (1) Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali. (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa: a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi. (3) Apabila
peninjauan
kembali
rencana
tata
ruang
menghasilkan
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang. (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 18 (1) Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan
Vers. 221205
14
rencana pola pemanfaatan ruang. (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. (3) Rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya. (4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial-budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. (5) Rencana tata ruang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antarwilayah dan antar-fungsi kawasan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem
rencana
tata
ruang
wilayah
diatur
dengan
Peraturan
Pemerintah. Paragraf 2 Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 19 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dilakukan dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan memperhatikan: a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; b. perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional; c. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi; d. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan e. daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Vers. 221205
15 Pasal 20
(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat: a. tujuan pemanfaatan ruang nasional; b. kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional; c. struktur
ruang
permukiman
wilayah
yang
nasional
merupakan
yang
meliputi
susunan
sistem
fungsional
pusat
kawasan
perkotaan dan jaringan prasarana utama; d. pola pemanfaatan ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional; e. strategi nasional pengembangan perkotaan; f.
penetapan kawasan strategis nasional;
g. indikasi program strategis pemanfaatan ruang lima tahunan; dan h. kriteria
pemanfaatan
ruang
dan
mekanisme
pengendalian
pemanfaatan ruang. (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk: a. penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan b. penetapan lokasi investasi. (3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. (4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (5) Rencana
Tata
Ruang Wilayah Nasional diatur dengan Peraturan
Pemerintah. Pasal 21 (1) Rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dapat berupa Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. (2) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Vers. 221205
16
ditetapkan dengan Peraturan Presiden. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, tata cara, dan lain-lain yang diperlukan bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri. Paragraf 3 Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Pasal 22 (1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dilakukan dengan mengacu kepada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. norma, standar, pedoman, dan manual bidang penataan ruang; dan c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. (2) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan. Pasal 23 (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi memuat: a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; b. rencana struktur ruang yang meliputi sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi; c. rencana pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung provinsi dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi; d. strategi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; e. penetapan kawasan strategis provinsi; f.
indikasi program strategis pemanfaatan ruang lima tahunan;
g. arahan pengelolaan dan pengembangan kawasan lindung provinsi dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi; h. arahan
pengembangan
sistem
pusat
permukiman
dan
sistem
Vers. 221205
17
jaringan prasarana wilayah; dan i.
arahan
kebijakan
penatagunaan
tanah,
penatagunaan
air,
penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya dengan memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan. (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk: a. pemanfaatan ruang di wilayah provinsi; b. mewujudkan perkembangan
keterpaduan, antar-wilayah
keterkaitan,
dan
kabupaten/kota
keseimbangan
serta
keserasian
antar-sektor; c. penetapan lokasi investasi; d. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan e. penataan ruang wilayah kabupaten/kota; (3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun. (4) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (5) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 24 (1) Rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dapat berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. (2) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur.
Vers. 221205
18 Paragraf 4 Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Pasal 25
(1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dilakukan dengan mengacu kepada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; b. norma, standar, pedoman, dan manual bidang penataan ruang; dan c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. (2) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan. Pasal 26 (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten memuat: a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; b. rencana struktur ruang yang meliputi sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; c. rencana pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten; d. strategi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; e. penetapan kawasan strategis kabupaten; f.
indikasi program pemanfaatan ruang lima tahunan;
g. rencana pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis kabupaten; h. rencana pengembangan sistem permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah; dan i.
penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya
Vers. 221205
19
buatan. (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk: a. pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; c. penetapan lokasi investasi; dan d. penyusunan rencana detail tata ruang di kabupaten; (3) Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Kabupaten
menjadi
dasar
untuk
penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. (4) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun. (5) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (6) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 27 (1) Rencana detail tata ruang untuk
Rencana Tata
Ruang Wilayah
Kabupaten dapat berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten. (2) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penyusunan Rencana
Tata
Ruang
Kawasan
Strategis
Kabupaten
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati. Paragraf 5 Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Pasal 28 Ketentuan
perencanaan
tata
ruang
wilayah
kabupaten
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku pula untuk
Vers. 221205
20
perencanaan tata ruang wilayah kota. Pasal 29 Selain ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota memuat pula: a. penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; b. penyediaan dan pemanfaatan ruang terbangun publik; dan c. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah. Pasal 30 (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari luas wilayah kota. Pasal 31 Proporsi ruang publik ditetapkan paling sedikit 40 (empat puluh) persen dari luas wilayah kota yang diperuntukan bagi ruang terbuka hijau publik dan ruang terbangun publik. Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai standar luas ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan persyaratan minimal ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan peraturan Menteri.
Vers. 221205
21 Bagian Kedua Pemanfaatan Ruang Paragraf 1 Umum Pasal 33
(1) Pemanfaatan
ruang
dilakukan
melalui
pelaksanaan
program
pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. (2) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana. Pasal 34 (1) Dalam
pemanfaatan
ruang
dikembangkan
penatagunaan
tanah,
penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya. (2) Dalam rangka pengembangan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana penyusunan
dimaksud dan
pada
penetapan
ayat neraca
(1)
diselenggarakan
penatagunaan
kegiatan
tanah,
neraca
penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana Pemerintah.
dimaksud
pada
ayat
(1)
diatur
dengan
Peraturan
Vers. 221205
22 Paragraf 2 Pemanfaatan Ruang Wilayah Pasal 35
(1) Dalam
pemanfaatan
ruang
wilayah
nasional,
provinsi,
dan
kabupaten/kota dilakukan: a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis; b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis; dan c. pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis. (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan: a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; dan b. standar kualitas lingkungan. Bagian Ketiga Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasal 36 Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Pasal 37 (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. (2) Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. (3) Peraturan zonasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Vers. 221205
23 Pasal 38
(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menurut kewenangannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dapat dibatalkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota menurut kewenangannya masingmasing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Apabila izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibuktikan telah diperoleh dengan iktikad baik, terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat dimintakan penggantian yang layak kepada lembaga pemberi izin. Pasal 39 (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi pelanggaran terhadap rencana tata ruang, Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah penyelesaiannya. (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(2),
Gubernur
mengambil
langkah-langkah
penyelesaiannya. (4) Dalam
hal
dimaksud
Gubernur pada
ayat
tidak (3),
melaksanakan Menteri
tindakan
mengambil
sebagaimana
langkah-langkah
penyelesaiannya. Pasal 40 (1) Dalam
hal
indikasi
pelanggaran
terhadap
rencana
tata
ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dibuktikan, aparat penegak hukum melakukan penertiban.
Vers. 221205
24
(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan nyata pengenaan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dikembangkan perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warga negara. Pasal 42 Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan Menteri. Bagian Keempat Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Paragraf 1 Umum Pasal 44 (1) Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada: a. kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten; atau b. kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota. (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk kawasan metropolitan.
Vers. 221205
25 Paragraf`2 Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pasal 45
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten adalah rencana detail dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Pasal 46 (1) Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih
wilayah
kabupaten/kota
merupakan
alat
koordinasi
dalam
pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah. (2) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi arahan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang yang bersifat lintas wilayah administratif. Pasal 47 (1) Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan merupakan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah. (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan berisi: a. struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan sinkronisasi dari struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang wilayah administratif di dalam kawasan; b. arahan pengelolaan kawasan metropolitan; dan c. indikasi program pemanfaatan ruang kawasan metropolitan. Pasal 48 Dalam perencanaan tata ruang kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berlaku ketentuan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32. Pasal 49 Ketentuan lebih lanjut mengenai standar luas ruang terbuka hijau dan
Vers. 221205
26
persyaratan minimal ruang publik baik untuk wilayah kota maupun kawasan perkotaan diatur dengan peraturan Menteri. Paragraf 3 Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Pasal 50 (1) Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten merupakan bagian dari pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. (2) Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari 2 (dua)
atau
lebih
wilayah
kabupaten/kota
dilaksanakan
melalui
penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antar-wilayah kabupaten/kota terkait. Paragraf 4 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Pasal 51 (1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten merupakan bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. (2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan oleh masingmasing kabupaten/kota. (3) Untuk kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota
yang
mempunyai
lembaga
pengelolaan
tersendiri
pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud. Paragraf 5 Kerjasama Pengelolaan Kawasan Perkotaan Pasal 52 (1) Pengelolaan kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kerjasama antar-daerah.
Vers. 221205
27
(2) Ketentuan
lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan perkotaan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diatur
dengan
Peraturan
ruang
dilakukan
Pemerintah. BAB VI PENGAWASAN PENATAAN RUANG Pasal 53 (1) Untuk
menjamin
tercapainya
tujuan
penataan
pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap tingkat wilayah. (2) Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
sesuai
dengan
wewenangnya
melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 54 (1) Pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap tingkat wilayah dilakukan dengan menggunakan norma, standar, pedoman, dan manual bidang penataan ruang. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada seluruh proses penataan ruang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap penataan ruang diatur dengan peraturan Menteri. BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT Pasal 55 Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: a. mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan
keberatan
kepada
pejabat
berwenang
terhadap
Vers. 221205
28
pembangunan di wilayahnya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Pasal 56 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang berkewajiban untuk: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi
ketentuan
yang
ditetapkan
dalam
persyaratan
izin
pemanfaatan ruang; d. memberikan akses terhadap sumber air, pesisir pantai, serta kawasankawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Pasal 57 (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. (2) Bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui konsultasi publik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 58 (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ayat
Vers. 221205
29
(1) tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 59 (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 60 Setiap
orang
yang
melanggar
ketentuan
Pasal
56,
dikenai
sanksi
administratif. Pasal 61 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan sementara; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f.
penolakan atau pembatalan izin;
Vers. 221205
30
g. pembongkaran bangunan; dan/atau h. pemulihan fungsi ruang. (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai denda yang nilainya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 62 (1) Bagi pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya, diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun untuk penyesuaian. (2) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang. (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh dengan itikad baik, maka kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 63 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
Vers. 221205
31
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 64 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 65 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal ............................. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ............................... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. HAMID AWALUDDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ............NOMOR ..........
Vers. 221205
32
