www.hukumonline.com
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR............... TAHUN..... TENTANG ADVOKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a.
bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;
b.
bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan;
c.
bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;
d.
bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Advokat.
Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT.
1 / 19
www.hukumonline.com
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2.
Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
3.
Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima Jasa Hukum dari Advokat.
4.
Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang dibentuk oleh Advokat berdasarkan Undang-Undang ini yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
5.
Kode Etik Advokat yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman etika dan perilaku yang harus dilaksanakan oleh Advokat.
6.
Dewan Kehormatan Advokat yang selanjutnya disebut Dewan Kehormatan adalah organ yang dibentuk oleh Organisasi Advokat yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik.
7.
Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.
8.
Pembelaan Diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya atau kaitannya dengan organisasi profesi.
9.
Honorarium adalah imbalan atas Jasa Hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.
10.
Advokat Asing adalah Advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundangundangan.
11.
Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Advokat kepada Klien yang tidak mampu.
Pasal 2 Undang-Undang ini dilaksanakan berdasarkan asas: a.
keadilan;
b.
kepastian hukum;
c.
kemandirian;
d.
netralitas;
e.
profesionalitas;
f.
akuntabilitas; dan
2 / 19
www.hukumonline.com
g.
transparansi.
BAB II FUNGSI, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA ADVOKAT
Pasal 3 Advokat berfungsi sebagai pembela kepentingan hukum Klien dan masyarakat demi kebenaran dan keadilan.
Pasal 4 Advokat berkedudukan sebagai mitra kerja aparat penegak hukum yang bebas dan mandiri dalam menjalankan profesi mulia, dengan berpegang teguh pada Kode Etik dan sumpah Advokat untuk penegakan supremasi hukum dan keadilan.
Pasal 5 Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6 Advokat berhak: a.
mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam dan di luar sidang pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada Kode Etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
menjalankan tugas profesinya dengan bebas untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh pada Kode Etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.
memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.
menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Klien yang ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua pihak;
e.
atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
f.
untuk tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan; dan
g.
untuk tidak diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
3 / 19
www.hukumonline.com
Pasal 7 Advokat wajib: a.
memberikan perlakuan yang sama terhadap Klien tanpa membedakan perlakuan berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, antargolongan, politik, keturunan, atau latar belakang sosial dan budaya;
b.
merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
c.
memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma dan melaporkan pelaksanaannya kepada Organisasi Advokat; dan
d.
mengenakan atribut dalam sidang pengadilan perkara pidana dan perkara pengujian undang-undang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 9 (1)
(2)
Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Advokat tidak diperbolehkan: a.
memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;
b.
memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan profesinya;
c.
menjalankan profesi Advokat apabila diangkat menjadi pejabat negara.
Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan pengangkatan dirinya sebagai pejabat negara baik pada saat mulai maupun pada saat selesai menjalankan jabatannya kepada Organisasi Advokat tempat Advokat tersebut terdaftar.
BAB IV PENGANGKATAN, SUMPAH ATAU JANJI, DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 10 (1)
Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
(2)
Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.
(3)
Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
Warga Negara Indonesia;
b.
bertempat tinggal di Indonesia; 4 / 19
www.hukumonline.com
(4)
c.
tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
d.
berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
e.
mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;
f.
lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
g.
magang paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus pada kantor Advokat;
h.
tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
i.
berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
Mantan jaksa, polisi, penyidik pegawai negeri sipil, atau hakim dapat diangkat menjadi Advokat dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan telah berhenti dan/atau diberhentikan secara tetap paling singkat 5 (lima) tahun dari jabatannya.
Pasal 11 (1)
Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh Organisasi Advokat kepada Mahkamah Agung.
(3)
Setelah menerima salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organisasi Advokat segera menerbitkan kartu Advokat.
Bagian Kedua Sumpah atau Janji
Pasal 12 (1)
Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh di Organisasi Advokat tempat Advokat tersebut terdaftar.
(2)
Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut: "Demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji: bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga; bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani; bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan
5 / 19
www.hukumonline.com
kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat; bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.” (3)
Salinan berita acara sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Organisasi Advokat yang bersangkutan disampaikan kepada Mahkamah Agung.
Bagian Ketiga Pemberhentian
Pasal 13 (1)
Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan.
(2)
Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Organisasi Advokat kepada Mahkamah Agung.
Pasal 14 (1)
(2)
(3)
Advokat berhenti dari profesinya secara tetap karena: a.
meninggal dunia;
b.
permohonan sendiri; dan
c.
diberhentikan.
Advokat diberhentikan dari profesinya secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a.
dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; atau
b.
berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat karena telah melanggar Kode Etik.
Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.
BAB V ORGANISASI ADVOKAT
Bagian Kesatu Persyaratan Organisasi Advokat
Pasal 15 (1)
Organisasi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
berbadan hukum;
6 / 19
www.hukumonline.com
b.
beranggotakan Advokat;
c.
memiliki program kerja dalam bidang pemberian Jasa Hukum dan Jasa Hukum Secara CumaCuma; dan
d.
memiliki kepengurusan dan kegiatan yang aktif paling sedikit 3 (tiga) cabang kabupaten/kota di setiap provinsi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)
Pengurus dan pimpinan Organisasi Advokat terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara.
(3)
Susunan pengurus Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan pengurus Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dan ditetapkan oleh Advokat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 16 Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Organisasi Advokat
Pasal 17 (1)
(2)
Organisasi Advokat bertugas dan berwenang: a.
menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat dan ujian Advokat sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
b.
bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan dan ujian Advokat;
c.
menyelenggarakan ujian Advokat paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
d.
melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan;
e.
memberikan hasil penilaian ujian Advokat secara lengkap jika diminta oleh calon Advokat yang bersangkutan;
f.
menyelenggarakan pengangkatan Advokat;
g.
menetapkan kewajiban bagi Advokat yang menjadi anggotanya untuk menerima calon Advokat yang akan melakukan magang; dan
h.
mengawasi Advokat dalam menjalankan profesinya.
Salinan buku daftar anggota dan/atau perubahan jumlah anggota disampaikan kepada Mahkamah Agung.
BAB VI DEWAN KEHORMATAN
Bagian Kesatu 7 / 19
www.hukumonline.com
Susunan dan Kedudukan
Pasal 18 (1)
Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah.
(2)
Keanggotaan Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
(3)
a.
Advokat yang telah berpraktik paling singkat 15 (lima belas) tahun;
b.
mantan penegak hukum;
c.
akademisi; dan
d.
tokoh masyarakat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan kedudukan Dewan Kehormatan diatur dengan Peraturan Organisasi Advokat.
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan
Pasal 19 (1)
Dewan Kehormatan memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik.
(2)
Dewan Kehormatan di tingkat Daerah memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama.
(3)
Dewan Kehormatan di tingkat Pusat memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dan terakhir.
(4)
Keputusan Dewan Kehormatan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana jika pelanggaran terhadap Kode Etik mengandung Unsur pidana.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik diatur dengan Peraturan Dewan Kehormatan.
Bagian Ketiga Sanksi
Pasal 20 (1)
Advokat dapat dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan berupa: a.
teguran tertulis;
b.
pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; atau
c.
pemberhentian tetap dari profesinya.
(2)
Sebelum Advokat dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Advokat yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Kehormatan.
8 / 19
www.hukumonline.com
Pasal 21 Dalam hal sanksi berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b atau pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, Dewan Kehormatan menyampaikan putusan sanksi tersebut kepada Organisasi Advokat.
BAB VII ADVOKAT ASING
Pasal 22 (1)
Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor Advokat di Indonesia.
(2)
Kantor Advokat dapat mempekerjakan Advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.
(3)
Advokat asing wajib memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan Advokat asing serta kewajiban memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 23 Advokat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tunduk kepada Kode Etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 24 Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan Advokat dan mengawasi Advokat dengan cara: a.
melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada Organisasi Advokat jika terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Advokat;
b.
turut serta dalam unsur keanggotaan Dewan Kehormatan; dan/atau
c.
memberikan sumbangan kepada Organisasi Advokat.
BAB IX LARANGAN
Pasal 25 9 / 19
www.hukumonline.com
Setiap orang dilarang menjalankan pekerjaan profesi Advokat tanpa memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.
BAB X KETENTUAN PIDANA
Pasal 26 Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat tanpa memenuhi ketentuan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27 (1)
Advokat yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(2)
Pengangkatan sebagai Advokat yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Pasal 28 Kode Etik dan ketentuan mengenai Dewan Kehormatan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan masih tetap berlaku sampai ada Kode Etik dan ketentuan mengenai Dewan Kehormatan bare yang dibuat oleh Organisasi Advokat.
Pasal 29 (1)
Organisasi Advokat yang ada, pada saat Undang-Undang mulai berlaku harus menyesuaikan dengan persyaratan Organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
(2)
Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyesuaikan dengan persyaratan dalam Undang-Undang ini, tidak dapat dikategorikan sebagai Organisasi Advokat.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
10 / 19
www.hukumonline.com
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 31 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 32 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 33 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal.................... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal.................... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN........ NOMOR.................
11 / 19
www.hukumonline.com
RANCANGAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR.................. TAHUN...... TENTANG ADVOKAT
I.
UMUM Negara Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Prinsip negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain supremasi hukum, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan konstitusi, persamaan di hadapan hukum, peradilan tata usaha negara, perlindungan Hak Asasi Manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Untuk melaksanakan prinsip negara hukum tersebut, diperlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab selain lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Profesi Advokat tersebut dilaksanakan melalui pemberian Jasa Hukum kepada masyarakat. Jasa Hukum Yang dapat diberikan oleh Advokat tidak hanya di dalam pengadilan tetapi juga di luar pengadilan. Mengingat profesi Advokat merupakan profesi yang mulia (officium nobile), Advokat berdasarkan UndangUndang ini, selain memberikan Jasa Hukum dengan imbalan berupa Honorarium, juga dibebani kewajiban untuk memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Klien yang tidak mampu. Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Advokat tersebut tidak hanya sekedar sebagai kontribusi dan tanggung jawab sosial Advokat dalam kaitannya dengan fungsi sosial dari profesi tersebut tetapi lebih merupakan kewajiban dari Advokat. Untuk menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, Advokat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membentuk Organisasi Advokat berdasarkan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Organisasi Advokat tersebut masing-masing dapat berdiri sendiri (multi bar association). Selanjutnya dalam rangka menegakkan Kode Etik, berdasarkan Undang-Undang ini, masing-masing Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan yang berkedudukan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Keanggotaan Dewan Kehormatan tersebut terdiri atas Advokat yang telah berpraktik paling singkat 15 (lima belas) tahun, mantan penegak hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab perlu dilindungi oleh undangundang. Undang-undang yang mengatur profesi Advokat sebelum dibentuknya Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu pembentukan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adapun materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai pengertian Advokat, fungsi, kedudukan, dan wilayah kerja Advokat, hak dan kewajiban Advokat, pengangkatan, sumpah atau janji, pemberhentian, dan prinsip-prinsip Kode Etik, Organisasi Advokat, Dewan Kehormatan, Advokat asing, peran serta masyarakat, larangan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.
II.
PASAL DEMI PASAL 12 / 19
www.hukumonline.com
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Advokat harus adil dalam memperlakukan setiap Klien tanpa melihat perbedaan. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa Advokat harus dapat melindungi Klien dan masyarakat agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh negara atau penguasa, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa Advokat mampu bertindak atas dorongan dan kemampuan diri sendiri sesuai dengan hak dan kewajibannya, yang terlihat dalam tindakan atau perbuatan nyata guna menghasilkan jasa hukum yang baik. Huruf d Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah Advokat dalam menjalankan tugas profesinya bebas dari pengaruh pihak lain. Huruf e Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa Advokat mampu bertindak sesuai dengan keahliannya berlandaskan pada Kode Etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah setiap tindakan hukum Advokat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Klien dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf g Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa setiap tindakan hukum Advokat dan Organisasi Advokat harus dapat diakses oleh anggota masyarakat dan Klien sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, sebaliknya Advokat juga berhak untuk memperoleh setiap informasi dari Pemerintah terhadap penyelenggaraan sistem peradilan.
Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Yang dimaksud dengan "bebas" adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
13 / 19
www.hukumonline.com
Pasal 5 Dalam hal Advokat membuka atau pindah kantor dalam suatu wilayah negara Republik Indonesia, Advokat wajib memberitahukan kepada Pengadilan Negeri, Organisasi Advokat, Organisasi Induk/Peradi, dan Pemerintah Daerah setempat.
Pasal 6 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan Kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi Kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "secara wajar" adalah dengan memperhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan Klien. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. Huruf g Cukup jelas.
Pasal 7 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "atribut" merupakan toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, simare dan bef
14 / 19
www.hukumonline.com
putih dengan atau tanpa peci hitam.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "bertempat tinggal di Indonesia adalah bahwa pada waktu seseorang diangkat sebagai Advokat, orang tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia. Persyaratan tersebut tidak mengurangi kebebasan seseorang setelah diangkat sebagai Advokat untuk bertempat tinggal dimanapun. Huruf c Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" adalah pegawai negeri dan pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf d Yang dimaksud dengan "berlatar belakang pendidikan tinggi hukum" adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktik yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dapat dilakukan pada lebih dari 1 (satu) kantor Advokat. Huruf h
15 / 19
www.hukumonline.com
Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Ayat (4) Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi praktik Advokat yang mengedepankan kolusi dan nepotisme. Dengan adanya jeda waktu paling singkat 5 (lima) tahun yang diasumsikan dapat memutus mata rantai antara atasan dan bawahan serta rekan kerja lain.
Pasal 11 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "bidang tertentu" antara lain Hak Atas Kekayaan Intelektual, Pasar Modal, dan Perusahaan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik" adalah pengurus partai politik.
Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. 16 / 19
www.hukumonline.com
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan "secara lengkap" bahwa Organisasi Advokat harus memberikan berkas hasil penilaian ujian advokat termasuk kriteria penilaian dan kriteria kelulusan. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "mantan penegak hukum" adalah penegak hukum yang telah berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari instansinya. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "akademisi" adalah dosen di bidang ilmu hukum. Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat pada sosok yang dalam kehidupan sehari-harinya penuh dengan bakti kepada masyarakat. Ayat (3) Cukup jelas.
17 / 19
www.hukumonline.com
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "hukum asing" adalah hukum dari negara asalnya dan/atau hukum internasional di bidang bisnis dan arbitrase. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Yang dimaksud dengan "masyarakat" antara lain orang perseorangan, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "sumbangan" meliputi finansial dan/atau non finansial.
Pasal 25 Cukup jelas.
18 / 19
www.hukumonline.com
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.
Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR..........
19 / 19
