RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG PANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas; b. bahwa negara berkewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang waktu, dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal; c. bahwa dalam perkembangannya, pembangunan pangan di Indonesia yang dahulu dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar rakyatnya bermata pencaharian sebagai petani dan pernah menjadi negara swasembada beras, namun akhir-akhir ini Indonesia lebih dikenal sebagai salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia; d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia; e. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan masih bersifat sangat umum dan sangat menitikberatkan kepada sektor industri pangan, sehingga dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala dalam hal penegakan hukum, menyangkut penerapan sanksi yang relatif masih rendah, dan tidak sesuai lagi dengan era otonomi daerah serta perkembangan di masyarakat, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pangan;
-2Mengingat:
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, serta air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. 2. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan Pangannya, yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. 3. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi Pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat individu, baik jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. 4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan individu, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata, dan terjangkau serta sesuai dengan keyakinan, dan budaya, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 5. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta ketidaksesuaian dengan keyakinan agama dan budaya, sehingga aman untuk dikonsumsi. 6. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya Pangan yang beranekaragam dari hasil produksi dalam negeri, cadangan Pangan nasional,
-3dan/atau pemasukan Pangan dari luar negeri. 7. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat. 8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah Ketersediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah. 9. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi. 10. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 11. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Desa. 12. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, penyediaan, keterjangkauan, penganekaragaman, keamanan, kelembagaan, dan pembiayaan Pangan serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. 13. Pangan Pokok adalah makanan sehari-hari yang menjadi sumber zat gizi utama sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. 14. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. 15. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. 16. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. 17. Nelayan adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan penangkapan ikan dan/atau budidaya perikanan. 18. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. 19. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan. 20. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. 21. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak Pangan dan membahayakan kesehatan manusia. 22. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya
-4jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar Pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia. 23. Iradiasi Pangan adalah metode penyinaran terhadap Pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan Pangan dari jasad renik patogen. 24. Rekayasa Genetika Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul. 25. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak. 26. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan. 27. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. 28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 29. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 30. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan. BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN Pasal 2 Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: a. kedaulatan; b. kemandirian; c. ketahanan; d. keamanan; e. manfaat dan lestari; f. pemerataan; g. keadilan; dan h. berkelanjutan.
-5-
Pasal 3 Penyelenggaraan Pangan dilakukan manusia yang memberikan manfaat Kedaulatan Pangan, Kemandirian Keamanan Pangan, serta tidak masyarakat.
untuk memenuhi kebutuhan dasar secara adil dan merata berdasarkan Pangan, Ketahanan Pangan, dan bertentangan dengan keyakinan
Pasal 4 Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk: a. meningkatkan mandiri;
kemampuan
melakukan
Produksi
Pangan
secara
b. menyediakan Pangan yang beranekaragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat; c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d. meningkatkan Ketahanan Pangan masyarakat rawan Pangan; e. menjadikan manusia yang sehat dan aktif; f. mempermudah akses Pangan bagi masyarakat; g. meningkatkan daya saing komoditas Pangan Indonesia di tingkat internasional; dan h. menciptakan kesejahteraan bagi produsen Pangan. Pasal 5 Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi: a. perencanaan Pangan; b. Ketersediaan Pangan; c. keterjangkauan Pangan; d. penganekaragaman Pangan; e. Keamanan Pangan; f. kelembagaan; g. pembiayaan; dan h. peran serta masyarakat.
BAB III
-6PERENCANAAN Pasal 6 Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang Penyelenggaraan Pangan ke arah Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan, dan Keamanan Pangan. Pasal 7 Perencanaan Pangan harus memperhatikan: a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi; b. daya dukung sumber daya alam dan kelestarian lingkungan; c. pengembangan sumber daya manusia produsen Pangan; d. kebutuhan sarana dan prasarana Produksi Pangan; e. potensi Pangan di daerah; f. rencana tata ruang wilayah; dan g. rencana pembangunan nasional dan daerah. Pasal 8 (1) Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan daerah, dan rencana pembangunan sektoral. (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat. (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun ditingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota. (4) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 (1) Perencanaan Pangan tingkat nasional dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi. (2) Perencanaan Pangan tingkat provinsi dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi serta kebutuhan dan usulan kabupaten/kota. (3) Perencanaan Pangan tingkat kabupaten/kota dilakukan memperhatikan rencana pembangunan kabupaten/kota. Pasal 10
dengan
-7(1) Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan. (2) Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rencana Pangan nasional; b. rencana Pangan provinsi; dan c. rencana Pangan kabupaten/kota. (3) Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Presiden, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Rencana pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurangkurangnya memuat: a. Produksi Pangan dan kebutuhan konsumsi; b. cadangan Pangan; c. pemasukan Pangan ke wilayah Negara Republik Indonesia; d. pengeluaran Pangan dari wilayah Negara Republik Indonesia; e. penganekaragaman Pangan; f. distribusi, perdagangan, dan pemasaran Pangan; g. pengendalian harga; h. Keamanan Pangan; i. penelitian dan pengembangan Pangan; j. pembiayaan; k. kelembagaan; dan l. aspek peningkatan kesejahteraan produsen Pangan. Pasal 12 (1) Rencana Pangan nasional menjadi perencanaan Pangan provinsi.
pedoman
untuk
menyusun
(2) Rencana Pangan provinsi menjadi perencanaan Pangan kabupaten/kota.
pedoman
untuk
menyusun
(3) Rencana Pangan kabupaten/kota pengembangan Pangan setempat.
menjadi
pedoman
untuk
(4) Rencana Pangan nasional, rencana Pangan provinsi, dan rencana Pangan kabupaten/kota menjadi pedoman bagi semua pihak dalam pengembangan Pangan.
BAB IV
-8KETERSEDIAAN PANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 13 (1) Pemerintah dan Pemerintah Ketersediaan Pangan.
Daerah
bertanggung
jawab
atas
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah. (3) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan Lokalnya. (4) Pemerintah menetapkan sentra Produksi Pangan Lokal sesuai usulan Pemerintah Daerah. (5) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan individu secara berkelanjutan. (6) Upaya mewujudkan ketersediaan Pangan dilakukan dengan: a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal; b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan; c. mengembangkan teknologi produksi dan penyimpanan Pangan; d. mengembangkan sarana dan prasarana produksi dan penyimpanan Pangan; e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif: dan f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan. Pasal 14 Pemerintah mengamankan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok kepada masyarakat untuk menjamin Ketersediaan Pangan. Pasal 15 (1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri, cadangan Pangan, dan pemasukan Pangan dari luar negeri. (2) Sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri.
Pasal 16 (1) Pemerintah mengutamakan Produksi Pangan untuk
pemenuhan
-9kebutuhan konsumsi Pangan. (2) Dalam kondisi ketersediaan cadangan Pangan sudah tercukupi, Produksi Pangan dapat digunakan untuk kepentingan lain. Bagian Kedua Produksi Pangan Dalam Negeri Paragraf 1 Potensi Produksi Pangan Pasal 17 Potensi Produksi Pangan terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, dan penelitian pengembangan Pangan. Pasal 18 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi memberdayakan Petani dan Nelayan sebagai produsen Pangan.
dan
Pasal 19 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur alokasi lahan pertanian untuk pemenuhan Pangan Pokok, memberikan penyuluhan, menghilangkan berbagai pungutan yang mengurangi daya saing, dan melakukan pengalokasian anggaran. Pasal 20 Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan teknologi untuk peningkatan Produksi Pangan. Pasal 21 Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya untuk meningkatkan Produksi Pangan berkelanjutan. Paragraf 2 Ancaman Produksi Pangan Pasal 22 (1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan gagalnya Produksi Pangan yang disebabkan oleh: a. perubahan iklim; b. organisme pengganggu; c. bencana alam; d. bencana sosial;
-10e. teknologi; f. rekayasa genetika; g. kompetisi komoditas; dan/atau h. alih fungsi penggunaan lahan. (2) Pemerintah berkewajiban menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi, pembiayaan, dan regulasi. Bagian Ketiga Cadangan Pangan Nasional Pasal 23 (1) Dalam rangka mewujudkan Ketahanan menetapkan cadangan Pangan nasional.
Pangan,
Pemerintah
(2) Cadangan Pangan nasional merupakan upaya penyediaan Pangan untuk konsumsi masyarakat di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. (3) Cadangan Pangan nasional terdiri dari cadangan Pangan Pemerintah dan cadangan Pangan masyarakat. Pasal 24 Cadangan Pangan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan Pangan, kelebihan Pangan, gejolak harga, dan/atau untuk menghadapi keadaan darurat. Pasal 25 (1) Cadangan Pangan nasional merupakan jumlah Pangan yang harus tersedia setiap saat di wilayah Negara Republik Indonesia, dan dapat segera dikonsumsi masyarakat. (2) Pemerintah mengembangkan pola kemitraan yang setara antara Pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, dan elemen masyarakat dalam cadangan Pangan dan pengembangan mutu. Pasal 26 (1) Jumlah Pangan yang harus tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ditetapkan sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat paling singkat untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. (2) Ketentuan mengenai jumlah Pangan yang harus tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 27 Cadangan Pangan nasional bersumber dari Produksi Pangan dalam negeri
-11dan pemasukan Pangan dari luar negeri. Paragraf 2 Cadangan Pangan Pemerintah Pasal 28 (1) Dalam mewujudkan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemerintah menetapkan cadangan Pangan Pemerintah. (2) Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa; b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan c. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Pasal 29 (1) Dalam mewujudkan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Pangan tertentu sebagai cadangan Pangan Pemerintah. (2) Selain cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Provinsi dapat menetapkan jenis dan jumlah cadangan Pangan Pokok sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. Pasal 30 (1) Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikelola oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (2) Cadangan Pangan Pemerintah ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan nyata Pangan masyarakat dan Ketersediaan Pangan. (3) Cadangan Pangan Pemerintah dapat dilakukan melalui pembelian Pangan Pokok pada saat panen raya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (4) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memiliki cadangan Pangan Pokok. (5) Ketentuan mengenai besaran Peraturan Pemerintah.
cadangan
pokok
diatur
dengan
Pasal 31 (1) Untuk mewujudkan cadangan Pangan Pemerintah dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan: a. menginventarisasi cadangan Pangan;
sebagaimana
-12b. melakukan prakiraan darurat; dan/atau c. menyelenggarakan cadangan Pangan.
kekurangan
pengadaan,
Pangan
pengelolaan,
dan/atau dan
keadaan
penyaluran
(2) Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi mulai dari penetapan cadangan Pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi , Pemerintah Pusat. Pasal 32 (1) Penyaluran cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menanggulangi masalah Pangan. (2) Penyaluran cadangan Pangan Pemerintah dilakukan dengan: a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga; dan b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen. Pasal 33 Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menugaskan badan usaha yang bergerak di bidang penyimpanan dan distribusi Pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan Pangan tertentu yang bersifat pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 34 (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan Pangan masyarakat. (2) Cadangan Pangan masyarakat merupakan persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh masyarakat. (3) Cadangan Pangan masyarakat komunitas, dan rumah tangga.
dikelola
di
tingkat
pedagang,
Bagian Keempat Pemasukan Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 35 (1) Pemasukan Pangan merupakan kegiatan memasukkan Pangan dari
luar negeri melalui darat, laut dan udara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. (2) Pemasukan Pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, nutrisi, dan higienis.
(3) Pemasukan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal kedaluwarsa
-13sejak Pangan tiba di wilayah Negara Republik Indonesia. (4) Pemasukan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri dan cadangan Pangan nasional tidak mencukupi atau tidak diproduksi di dalam negeri. (5) Kecukupan Produksi Pangan dalam negeri dan cadangan Pangan
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanian. (6) Tata cara pemasukan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan
mengenai persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan higienis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kelima Pengeluaran Pangan dari Wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 36
Pengeluaran Pangan dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan konsumsi Pangan dan cadangan Pangan di dalam negeri. Pasal 37 Setiap orang yang mengeluarkan Pangan dari wilayah Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas keamanan, mutu, gizi, nutrisi, dan higienis Pangan. Pasal 38 Ketentuan mengenai persyaratan keamanan, mutu, gizi, nutrisi, dan higienis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Keenam Penganekaragaman Pangan Pasal 39 Penganekaragaman Pangan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan mutu gizi makanan dengan pola konsumsi yang lebih beragam serta mengoptimalkan potensi Pangan Lokal yang beragam. Pasal 40 (1) Penganekaragaman Pangan diselenggarakan untuk meningkatkan Ketersediaan Pangan dengan memperhatikan sumberdaya,
-14kelembagaan, dan budaya Pangan Lokal. (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menetapkan penganekaragaman Pangan; b. penelitian dan pengembangan; c. optimalisasi Pangan Lokal; d. meningkatkan keanekaragaman Pangan. e. mengembangkan pengindustrian berbasis Pangan Lokal; f. mempromosikan penganekaragaman Pangan; dan g. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip gizi seimbang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Ketujuh Krisis Pangan Pasal 41 (1) Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan untuk mengatasi krisis Pangan. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. pengadaan dan penyaluran Pangan; b. manajemen cadangan Pangan; c. pengembangan teknologi lingkungan; dan/atau
untuk
mengantisipasi
pencemaran
d. memberikan ganti rugi akibat gagal panen. Pasal 42 (1) Penetapan status krisis Pangan dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan skala krisis. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.
BAB V KETERJANGKAUAN PANGAN Bagian Kesatu
-15Umum Pasal 43 (1) Pemerintah bertanggungjawab untuk menjamin keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan/atau individu. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kebijakan di bidang: a. distribusi; b. perdagangan; c. pengendalian harga; d. pemasaran, dan/atau e. konsumsi Pangan. Bagian Kedua Distribusi Pangan Pasal 44 (1) Distribusi Pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan Ketersediaan Pangan keseluruh wilayah Negara Republik Indonesia secara berkelanjutan. (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan untuk menjamin agar setiap individu dapat memperoleh Pangan dalam jumlah, mutu, aman, merata, dan keanekaragaman, dengan harga yang terjangkau. (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap distribusi Pangan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 45 (1) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan melalui: a. pengembangan sistem distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien; b. pengelolaan sistem distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan Gizi Pangan; dan c. penjaminan keamanan distribusi Pangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 46 (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin kelancaran distribusi, dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif
-16dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk Pangan. (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana distribusi Pangan. (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan lembaga distribusi Pangan masyarakat. Bagian Ketiga Perdagangan Pangan Pasal 47 Perdagangan Pangan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan meliputi penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan, dan/atau kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan. Pasal 48 (1) Pemerintah berkewajiban mengatur Perdagangan Pangan. (2) Pengaturan Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. pengendalian harga Pangan dan inflasi; b. manajemen cadangan Pangan; dan c. menciptakan iklim usaha Pangan yang sehat. Pasal 49 (1) Pemerintah menetapkan jumlah Pangan Pokok yang boleh disimpan oleh setiap orang kecuali mendapatkan izin dari yang berwenang. (2) Ketentuan mengenai izin penyimpanan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanian. Pasal 50 (1) Setiap orang dilarang melakukan penyimpanan atau penimbunan Pangan Pokok dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi. (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pidana dan sanksi admnistratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. denda administratif; b. penghentian peredaran;
sementara
dari
kegiatan,
produksi,
dan/atau
-17c. pencabutan izin. Pasal 51 (1) Setiap orang yang melakukan pembelian Pangan Pokok dengan jumlah tertentu untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah atau untuk diperdagangkan wajib mempunyai izin. (2) Izin pembelian Pangan Pokok diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dari daerah di mana pembeli Pangan Pokok itu bertempat tinggal, menurut peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan. Bagian Keempat Pengendalian Harga Pasal 52 (1) Pengendalian harga Pangan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga Pangan. (2) Pengendalian harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan: a. menyejahterakan Petani dan Nelayan; b. menghindari terjadinya gejolak harga Pangan; c. menghadapi keadaan darurat karena bencana atau paceklik yang berkepanjangan; d. mencapai swasembada Pangan; e. menjaga kestabilan harga; dan f. memperhatikan daya beli masyarakat. Pasal 53 (1) Untuk melakukan pengendalian harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Pemerintah menetapkan jenis Pangan yang berdampak pada inflasi. (2) Pengendalian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan penyaluran cadangan Pangan Pemerintah.
Pasal 54 (1) Pada saat Produksi Pangan melimpah, Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Pangan yang menguntungkan bagi Petani dan Nelayan.
-18(2) Pada saat Produksi Pangan sangat terbatas, Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Pangan yang tidak memberatkan bagi masyarakat. Pasal 55 (1) Pemerintah melakukan pengendalian harga Pangan Pokok untuk menghindari terjadinya gejolak harga. (2) Pengendalian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengelolaan dan pemeliharaan cadangan Pangan Pemerintah; b. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan; c. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif; dan d. pengaturan kelancaran distribusi Pangan. Pasal 56 (1) Pemerintah Daerah berwenang menentukan harga indikatif Pangan Lokal melalui penetapan harga minimum regional. (2) Penentuan harga indikatif Pangan Lokal masing-masing daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Pasal 57 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kelima Pemasaran Pangan Pasal 58 (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik. Pasal 59 (1) Pemasaran Pangan dapat dilakukan melalui promosi Pangan serta penyebarluasan informasi pasar, di tingkat nasional dan/atau internasional. (2) Promosi Pangan di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar masyarakat lebih menggunakan produk Pangan Lokal. (3) Promosi Pangan di tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan perolehan devisa di sektor
-19Pangan. Bagian Keenam Konsumsi Pangan Pasal 60 Pemerintah dan Pemerintah Daerah konsumsi Pangan masyarakat melalui:
berkewajiban
meningkatkan
a. penetapan dan sosialisasi produk Pangan dan penganekaragaman Pangan; b. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita per tahun sesuai dengan standar kesehatan; dan c. penyediaan Pangan yang bermutu dan bergizi seimbang. BAB VI KEAMANAN PANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 61 (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan keyakinan. (2) Keamanan Pangan dilakukan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, tidak terpenuhi standar mutu dan komposisi, serta kedaluwarsa yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Pasal 62 (1) Dalam mewujudkan Keamanan Pangan, Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan. (2) Dalam mewujudkan Keamanan Pangan, produsen Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemerintah Daerah wajib mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 63 Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan dengan: a. melakukan Sanitasi Pangan; b. melakukan pengawasan terhadap bahan tambahan Pangan;
-20c. melakukan pengawasan terhadap rekayasa genetika dan Iradiasi Pangan; d. menjamin mutu dan melakukan pemeriksaan laboratorium; e. memberikan sertifikasi Mutu Pangan; f. menentukan standar Kemasan Pangan; g. mencantumkan label pada produk Pangan; dan/atau h. mencantumkan jaminan produk halal.
Pasal 64 Pemberian sertifikasi Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e dilakukan secara bertahap. Bagian Kedua Sanitasi Pangan Pasal 65 (1) Sanitasi Pangan dilakukan terhadap Pangan yang dapat merusak dan membahayakan kesehatan manusia, agar Pangan aman untuk dikonsumsi. (2) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan.
produksi,
(3) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan standar kebersihan dan kesehatan.
harus
(4) Persyaratan standar kebersihan dan kesehatan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. sarana dan/atau prasarana Pangan; b. penyelenggaraan kegiatan; dan c. orang perseorangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan standar kebersihan dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 66 (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi penyimpanan, pengangkutan, dan atau Peredaran Pangan, dalam rangka Sanitasi Pangan wajib: a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; b. menjamin keamanan dan/atau keselamatan manusia; dan c. menyelenggarakan program pemantauan dan pengawasan secara berkala. (2) Ketentuan
mengenai
Persyaratan
Sanitasi,
jaminan
keamanan
-21dan/atau keselamatan, dan menyelenggarakan program pemantauan dan pengawasan secara berkala diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 67 Setiap orang wajib mencegah berkembangbiaknya jasad renik pembusuk dan/atau patogen dalam makanan, minuman, peralatan serta bangunan sarana Produksi Pangan yang jika dikonsumsi membahayakan manusia. Pasal 68 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa: a. denda administratif; b. penghentian peredaran;
sementara
dari
kegiatan,
produksi,
dan/atau
c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; d. ganti kerugian; dan/atau e. pencabutan izin. Bagian Ketiga Bahan Tambahan Pangan Pasal 69 Bahan tambahan Pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat, rasa, warna, kandungan gizi, keawetan, dan/atau bentuk Pangan. Pasal 70 (1) Pemerintah berkewajiban memeriksa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk diedarkan. (2) Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mendapatkan izin peredaran.
pada
ayat
(1)
Pasal 71 (1) Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, dilarang menggunakan bahan tambahan Pangan melampaui ambang
-22batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dapat merusak kesehatan manusia. (2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dapat merusak kesehatan manusia diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 72 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. denda administratif; b. penghentian peredaran;
sementara
dari
kegiatan,
produksi,
dan/atau
c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; d. ganti kerugian; dan/atau e. pencabutan izin.
Bagian Keempat Rekayasa Genetika dan Iradiasi Pangan Paragraf 1 Rekayasa Genetika Pasal 73 (1) Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan, menggunakan bahan baku, menggunakan bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika, harus terlebih dahulu memeriksakan Keamanan Pangan sebelum diedarkan. (2) Pemeriksaan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah untuk mendapatkan izin peredarannya. (3) Ketentuan mengenai pemeriksaan Keamanan Pangan, persyaratan prinsip penelitian dan pengujian, pengembangan, dan pemanfaatan metode rekayasa genetika dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan yang dihasilkankan dari proses rekayasa genetika diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 74 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. denda administratif; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
-23c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; d. ganti kerugian; dan/atau e. pencabutan izin. Paragraf 2 Iradiasi Pangan Pasal 75 (1) Pengolahan Pangan dapat dilakukan melalui iradiasi dengan metode penyinaran terhadap Pangan, baik dengan menggunakan zat radio aktif maupun akselerator. (2) Iradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah terjadinya pembusukan, kerusakan, dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen. Pasal 76 (1) Iradiasi hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanian. (2) Izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan kesehatan, prinsip pengolahan, dosis, teknik dan peralatan, penanganan limbah dan penanggulangan bahaya bahan radioaktif untuk menjamin Keamanan Pangan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. (3) Ketentuan mengenai persyaratan kesehatan, prinsip pengolahan, dosis, teknik dan peralatan, penanganan limbah dan penanggulangan bahaya bahan radioaktif untuk menjamin Keamanan Pangan, dan kelestarian lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bagian Kelima Kemasan Pangan Pasal 77 (1) Kemasan Pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan, kerusakan, serta membebaskan Pangan dari jasad renik patogen. (2) Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan, wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak merugikan dan/atau membahayakan kesehatan manusia.
Pasal 78 (1) Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. (2) Pengemasan
Pangan
yang
diedarkan
dilakukan
melalui
tata
-24cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran. (3) Ketentuan mengenai Kemasan Pangan, tata cara pengemasan Pangan, dan bahan yang dilarang digunakan sebagai Kemasan Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 79 (1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan. (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut. Pasal 80 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (1) dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda administratif; b. penghentian peredaran;
sementara
dari
kegiatan,
produksi,
dan/atau
c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; d. ganti kerugian; dan/atau e. pencabutan izin. Bagian Keenam Standar Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium Pasal 81 (1) Pemerintah menetapkan standar Mutu Pangan dan pemeriksaan laboratorium pada setiap produk Pangan. (2) Setiap pengadaan dan Peredaran Pangan harus dilakukan pengawasan sesuai standar Mutu Pangan dan pemeriksaan laboratorium. (3) Pengadaan Pangan yang dibuat atau dimasukkan untuk diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 82 (1) Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diperdagangkan wajib memenuhi standar Mutu Pangan dan pemeriksaan laboratorium. (2) Pemerintah
dapat menetapkan
persyaratan
agar Pangan
terlebih
-25dahulu diuji di laboratorium sebelum diedarkan. (3) Pengujian secara laboratoris, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah. (4) Ketentuan mengenai standar mutu dan persyaratan laboratorium diatur dalam Peraturan Pemerintah.
pengujian
Pasal 83 Setiap orang dilarang memperdagangkan Pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan. Pasal 84 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 83 dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda administratif; b. penghentian peredaran;
sementara
dari
kegiatan,
produksi,
dan/atau
c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; d. ganti kerugian; dan/atau e. pencabutan izin. Bagian Ketujuh Gizi Pangan Pasal 85 Gizi Pangan merupakan zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Pasal 86 (1) Pemerintah menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan di bidang gizi bagi perbaikan status gizi masyarakat. (2) Pemerintah dapat menetapkan persyaratan khusus mengenai komposisi Pangan, untuk meningkatkan kandungan Gizi Pangan Olahan tertentu yang diperdagangkan. (3) Dalam hal terjadinya kekurangan dan atau penurunan status gizi masyarakat, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan bagi perbaikan atau pengayaan Gizi Pangan tertentu yang diedarkan. Pasal 87
-26(1) Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan, wajib memenuhi persyaratan tentang gizi yang ditetapkan. (2) Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib melaksanakan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku Pangan yang digunakan. Pasal 88 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dikenai sanksi administratif berupa: a. denda administratif; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; d. ganti kerugian; dan/atau e. pencabutan izin. Pasal 89 Ketentuan mengenai persyaratan khusus mengenai komposisi Pangan, persyaratan bagi perbaikan atau pengayaan Gizi Pangan dan tata cara pengolahan Pangan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kedelapan Pangan Tercemar Pasal 90 (1) Setiap orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar. (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang: a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia; b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan Pangan tidak layak dikonsumsi manusia; dan/atau e. sudah kedaluwarsa.
-27-
Pasal 91 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda administratif; b. penghentian peredaran;
sementara
dari
kegiatan,
produksi,
dan/atau
c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; d. ganti kerugian; dan/atau e. pencabutan izin. Pasal 92 (1) Pemerintah mengawasi dan mencegah tercemarnya Pangan. (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan ambang batas maksimal cemaran yang diperbolehkan. (3) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal diperbolehkan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
cemaran
yang
BAB VII LABEL DAN IKLAN PANGAN Pasal 93 Pemberian label pada Pangan yang dikemas, agar masyarakat yang membeli dan/atau mengkonsumsi Pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk Pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan/atau mengkonsumsi Pangan. Pasal 94 (1) Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (2) Ketentuan label tidak berlaku dibungkus dihadapan pembeli.
bagi
Perdagangan
Pangan
yang
Pasal 95 (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan Pangan ke dalam wilayah Indonesia yang dikemas untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label, di dalam, dan/atau di Kemasan Pangan. (2) Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-
-28kurangnya keterangan mengenai: a. nama produk; b. bahasa dan huruf; c. daftar bahan yang digunakan ; d. berat bersih atau isi bersih; e. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan Pangan ke dalam wilayah Indonesia. f. keterangan tentang halal; g. tanggal dan nomor produksi; h. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; dan i. keterangan asal usul bahan Pangan. Pasal 96 (1) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat. (2) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis, dicetak, atau ditampilkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. (3) Penggunaan istilah asing, selain dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan Perdagangan Pangan ke luar negeri. Pasal 97 Setiap orang dilarang mengganti, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan. Pasal 98 (1) Setiap label dan/atau iklan tentang Pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. (2) Setiap orang dilarang memberikan label atau iklan apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan/atau menyesatkan. (3) Pemerintah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan tentang Pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan yang dapat menyesatkan. Pasal 99 (1) Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataannya berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.
-29(2) Label tentang Pangan Olahan tertentu yang diperdagangkan, wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak Pangan terhadap kesehatan manusia. Pasal 100 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dengan kewajiban mengembalikan Pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia ke negara asal. (2) Jika tidak dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai denda administratif yang dihitung berdasarkan besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk pengembalian pangan ke negara asal. (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98 ayat (2), dan Pasal 99 ayat (2) dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. denda administratif; b. penghentian peredaran;
sementara
dari
kegiatan,
produksi,
dan/atau
c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; d. ganti kerugian; dan/atau e. pencabutan izin. Pasal 101 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pencantuman label, iklan Pangan, kriteria Pangan Olahan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah. BAB VIII SISTEM INFORMASI PANGAN Pasal 102 Sistem informasi Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi tentang Pangan.
Pasal 103 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi. (2) Sistem informasi sekurang-kurangnya digunakan untuk:
-30a. perencanaan; b. pemantauan dan evaluasi; c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pangan; dan d. pertimbangan penanaman modal. (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan harga-harga komoditas Pangan secara nasional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman harga komoditas Pangan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan. Pasal 104 (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi. (2) Pusat data dan informasi wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi. (3) Pusat data dan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku usaha dan masyarakat. (4) Pusat data dan informasi sekurang-kurangnya menyediakan data dan informasi mengenai: a. jenis produk Pangan; b. neraca Pangan; c. letak, luas wilayah, kawasan Produksi Pangan; d. permintaan pasar; e. peluang dan tantangan pasar; f. cadangan Pangan; g. perkiraan produksi; h. perkiraan harga; i. perkiraan pasokan; j. perkiraan musim tanam dan musim panen; k. prakiraan iklim; l. ketersediaan sarana dan prasarana; m. varietas Pangan unggul; n. pemutakhiran data; dan o. kebutuhan pangan setiap daerah. Pasal 105 (1) Pelaku usaha di bidang Pangan wajib memberikan keterangan kepada
yang berwenang tentang banyaknya Ketersediaan Pangan yang dimiliki. (2) Untuk mengetahui banyaknya Ketersediaan Pangan, Pemerintah
-31berhak memeriksa gudang-gudang penyimpanan Pangan. BAB IX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN Pasal 106 Penelitian dan pengembangan Pangan diarahkan untuk: a. memajukan teknologi sistem budidaya tanaman Pangan yang tahan terhadap perubahan iklim dan hama penyakit; b. menciptakan produk Pangan Lokal yang dapat mensubtitusi Pangan Pokok dengan melihat kesesuaian kandungan vitamin dan zat lain di dalamnya; c. memajukan sistem budidaya tanaman Pangan secara organik yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat; dan d. menciptakan produk Pangan yang berdaya saing di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Pasal 107 Penelitian dan pengembangan Pangan wajib dilakukan secara terusmenerus oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat secara sendirisendiri atau dalam bentuk kerja sama. Pasal 108 Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri, dengan tidak membahayakan kesehatan manusia, merusak keanekaragaman hayati, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pasal 109 Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemanfaatan dan publikasi hasil penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan Pangan. Pasal 110 (1) Orang perseorangan dan/atau badan hukum asing dapat melakukan penelitian Pangan untuk kepentingannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Orang perseorangan dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penelitian wajib: a. bekerja sama dengan lembaga penelitian dalam negeri; b. melaksanakan alih teknologi dan pengetahuan dalam kegiatan
-32penelitian; dan c. menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah selambatlambatnya tiga bulan setelah penelitian selesai dilakukan beserta hasil penelitian. Pasal 111 (1) Hasil penelitian yang dilakukan orang perseorangan dan/atau badan hukum asing untuk kepentingannya merupakan milik bersama dengan mitra kerja samanya dan Pemerintah. (2) Pengeluaran, penggunaan, dan publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri terkait. Pasal 112 Pemerintah memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil penelitian di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB X KELEMBAGAAN Pasal 113 (1) Dalam menyelenggarakan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan, dan Keamanan Pangan, Pemerintah membentuk badan otoritas Pangan. (2) Badan otoritas berfungsi:
pangan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
a. merumuskan kebijakan Pangan nasional; dan b. menjamin Ketersediaan Pangan nasional. (3) Badan otoritas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota negara dan dapat dibentuk di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Pasal 114 Badan otoritas pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 bertugas dan berwenang: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pangan yang terintegrasi antarwilayah, antarkomoditi, dan antarwaktu; b. mengendalikan laju konsumsi penganekaragaman Pangan;
Pangan
masyarakat
dan
c. merencanakan anggaran bagi seluruh kebijakan Pangan nasional; dan
-33d. menetapkan jenis Pangan tertentu yang perlu diintervensi Pemerintah. e. melaksanakan dan/atau mengoordinasikan produksi, pengadaan, penyediaan, penyimpanan, distribusi, dan pengendalian harga Pangan tertentu; f. mewujudkan kecukupan sekaligus juga menyelamatkan kecukupan Pangan; g. menjamin Ketersediaan Pangan yang cukup baik jumlah, mutu, gizi, nutrisi, higienis, dan keamanannya; h. menciptakan sistem dan mekanisme distribusi yang adil dan merata; dan i. menjamin ketersediaan dan stabilitas harga Pangan yang terjangkau daya beli masyarakat. Pasal 115 Badan otoritas pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 merupakan lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 116 (1) Badan otoritas pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dapat menugaskan badan usaha milik negara di bidang Pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyediaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan. (2) Badan usaha milik negara dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan masyarakat. Pasal 117 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan mekanisme kerja badan otoritas pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 118 Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan, dan Keamanan Pangan. Bagian Kedua
-34Pemerintah Pasal 119 Pemerintah dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan, dan Keamanan Pangan bertugas dan berwenang: a. mengatur, mengawasi dan membina peningkatan ketersediaan dan keragaman Pangan; b. mengatur dan mengoordinasi cadangan Pangan Pemerintah dan melakukan pembinaan cadangan Pangan masyarakat; c. mengatur dan mendorong peningkatan masyarakat miskin dan rawan Pangan;
akses
d. meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pengendalian stabilitas harga Pangan tertentu;
Pangan dan
untuk
koordinasi
e. membina peningkatan keragaman konsumsi, mutu, gizi, higienis, dan Keamanan Pangan; dan
nutrisi,
f. melindungi dan mendaftarkan Pangan unggulan lokal. Bagian Ketiga Pemerintah Provinsi Pasal 120 Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan, dan Keamanan Pangan bertugas dan berwenang: a. mencegah dan mengendalikan masalah Pangan akibat menurunnya Ketersediaan Pangan didaerah; b. mencegah dan menanggulangi masalah Pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi, nutrisi, higienis, dan Keamanan Pangan; c. meningkatkan dan mencegah penurunan akses Pangan masyarakat; d. mengembangkan, mengatur, dan mengendalikan cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan masyarakat serta cadangan Pangan Pokok tertentu provinsi; e. menangani dan provinsi; dan
mengendalikan
kerawanan
Pangan
di
wilayah
f. menetapkan dan mengembangkan Pangan unggulan lokal untuk didaftarkan. Bagian Keempat Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 121 Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan, dan Keamanan Pangan
-35bertugas dan berwenang: a. melakukan identifikasi kelompok rawan Pangan, potensi sumber daya Produksi Pangan, dan cadangan Pangan masyarakat; b. melakukan penanganan penyaluran Pangan untuk kelompok rawan Pangan tingkat kabupaten; c. melakukan pencegahan dan pengendalian serta penanggulangan masalah Pangan sebagai akibat penurunan akses Pangan, mutu, gizi, nutrisi, higienis, ketersediaan, dan Keamanan Pangan; d. menyusun pengaturan dan pengembangan penganekaragaman produk Pangan Pokok tertentu/strategis; e. melakukan pembinaan dan monitoring cadangan Pangan masyarakat; f. melakukan pengumpulan dan analisis informasi Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan nasional; g. mengembangkan, mengatur, dan mengendalikan cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta cadangan Pangan Pokok tertentu Kabupaten; dan h. mengembangkan Pangan unggulan lokal. BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 122 (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Pangan yang dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Pembiayaan Penyelenggaraan Pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 123 (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan usaha Pangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mendukung program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (2) Bantuan pembiayaan di bidang Pangan meliputi: a. subsidi teknologi; b. sarana dan prasarana Ketersediaan Pangan; c. penurunan tarif ekspor; dan d. penetapan harga dasar. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
-36Pasal 124 Pemerintah menjamin kemudahan pembiayaan kegiatan sebelum dan sesudah Produksi Pangan yang dilakukan oleh Petani dan Nelayan. Kemudahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyediaan fasilitas kredit bagi Petani dan Nelayan. Pasal 125 (1) Pengembangan usaha Pangan dapat dilakukan oleh pelaku usaha asing. (2) Pelaku usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menanamkan modal di luar budidaya Pangan. (3) Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri. BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 126 Masyarakat berhak berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan, dan Keamanan Pangan. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1).
peran
serta
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. melaksanakan produksi, distribusi, perlindungan dan pengawasan Pangan;
perdagangan,
konsumsi,
b. menyelenggarakan cadangan Pangan masyarakat; c. melakukan pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan; d. memberikan informasi dan pendidikan; e. membantu kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Keterjangkauan Pangan, dan Keamanan Pangan; dan/atau
Pangan,
f. meningkatkan Kemandirian rumah tangga. Pasal 127 (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang Pangan, untuk menyempurnakan dan meningkatkan keamanan, mutu, dan Gizi Pangan. (2) Penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
-37(3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 128 Setiap orang yang dengan sengaja menyimpan atau menimbun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 129 (1) Setiap orang yang dengan sengaja membiarkan berkembangbiaknya jasad renik pembusuk dan/atau patogen dalam makanan, minuman, peralatan serta bangunan sarana Produksi Pangan yang membahayakan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 130 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, dan/atau dapat merusak kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) yang jika dikonsumsi mengakibatkan terganggunya kesehatan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
-38-
Pasal 131 (1) Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan, yang dengan sengaja menggunakan bahan Kemasan Pangan yang merugikan dan/atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 132 (1) Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 133 Setiap orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 134 (1) Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Mutu Pangan dan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling
-39banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 135 Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan dengan mutu berbeda atau tidak sama dengan Mutu Pangan yang dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satudua miliar rupiah). Pasal 136 Setiap orang yang mengedarkan Pangan tercemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dipidana dengan pidana penjara paling 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 137 (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahayakan kesehatan atau nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 138 Setiap orang yang memberikan label atau iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, padahal diketahui bahwa keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar atau menyesatkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 139 Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu, yang tidak memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak Pangan terhadap kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 140 Setiap tindak pidana di bidang Pangan yang melibatkan pejabat, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman
-40pidana pokok. Pasal 141 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 139 dilakukan oleh korporasi yang berbadan hukum, maka selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 142 (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; b. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian; dan c. Badan Urusan Logistik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, yang sudah ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya badan otoritas pangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Badan otoritas pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) harus telah terbentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak UndangUndang ini diundangkan. (3) Dengan terbentuknya badan otoritas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Dewan Ketahanan Pangan, dan Badan Urusan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilebur dalam badan otoritas pangan. Pasal 143 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 144 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
-41Pasal 145 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 146 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta, pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
-42-
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PANGAN I. UMUM Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan serta diselenggarakan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi Pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas selain merupakan unsur terpenting yang perlu memperoleh prioritas dalam pembangunan, juga sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan, antara lain, oleh kualitas Pangan yang dikonsumsinya. Kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan tentang Sanitasi Pangan, bahan tambahan Pangan, residu cemaran, dan Kemasan Pangan. Hal lain yang patut diperhatikan oleh setiap orang yang melakukan Produksi Pangan adalah penggunaan metode tertentu dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, seperti rekayasa genetika atau iradiasi, harus dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu. Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diperdagangkan perlu memperhatikan ketentuan mengenai mutu dan Gizi Pangan yang ditetapkan. Pangan tertentu yang diperdagangkan dapat diwajibkan untuk terlebih dahulu diperiksa di laboratorium sebelum diedarkan. Dalam upaya meningkatkan kandungan Gizi Pangan Olahan tertentu, Pemerintah berwenang untuk menetapkan persyaratan tentang komposisi Pangan tersebut. Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan perlu dibebani tanggung jawab, terutama apabila Pangan yang diproduksinya menyebabkan baik kerugian pada kesehatan manusia maupun kematian orang yang mengkonsumsi Pangan tersebut. Dalam
-43hal itu, Undang-undang ini secara spesifik mengatur tanggung jawab industri Pangan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Disamping tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud di atas, Undang-undang ini juga menetapkan ketentuan sanksi lainnya, baik yang bersifat administratif maupun pidana terhadap para pelanggarnya. Dalam kegiatan Perdagangan Pangan, masyarakat yang mengkonsumsi perlu diberikan sarana yang memadai agar memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan tentang Pangan. Dengan demikian, masyarakat yang mengkonsumsi Pangan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat sehingga tercipta Perdagangan Pangan yang jujur dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya menumbuhkan persaingan yang sehat di kalangan para pengusaha Pangan. Khusus menyangkut label atau iklan tentang Pangan yang mencantumkan pernyataan bahwa Pangan telah sesuai dengan persyaratan atau kepercayaan tertentu, maka orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab terhadap kebenaran pernyataan dimaksud. Pengusaha kecil di bidang Pangan pada tahaptahap awal mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi keseluruhan persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang ini. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pembinaan secara berkelanjutan agar pengusaha kecil tersebut dapat memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan Gizi Pangan. Berkenaan dengan itu, pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan secara bertahap. Ketentuan mengenai keamanan, mutu, dan Gizi Pangan, serta label dan iklan Pangan tidak hanya berlaku bagi Pangan yang diproduksi dan atau diedarkan di wilayah Indonesia, tetapi juga bagi Pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Dalam hal-hal tertentu bagi Produksi Pangan nasional yang akan diedarkan di luar negeri, diberlakukan ketentuan yang sama. Sebagai komoditas dagangan, Pangan memiliki peranan yang sangat besar dalam peningkatan citra Pangan nasional di dunia internasional dan sekaligus penghasil devisa. Oleh karena itu, Produksi Pangan nasional harus mampu memenuhi standar yang berlaku secara internasional dan memerlukan dukungan Perdagangan Pangan yang dapat memberi peluang bagi pengusaha di bidang Pangan, baik yang besar, menengah maupun kecil, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengaturan mengenai Pangan juga diarahkan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan yang mencakup ketersediaan dan cadangan Pangan, serta terjangkau sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Pemerintah bersama masyarakat perlu memelihara cadangan Pangan nasional. Di samping itu, Pemerintah dapat mengendalikan harga Pangan tertentu, baik untuk tujuan stabilisasi harga maupun untuk mengatasi keadaan apabila terjadi kekurangan Pangan atau keadaan darurat lainnya. Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan/atau Perdagangan Pangan. Disamping itu, dalam rangka mengakomodir perkembangan sistem ketatanegaraan khususnya sistem desentralisasi, Undang-Undang
-44tentang Pangan diarahkan untuk mengatur tentang peran dan tanggungjawab antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah khususnya yang berkaitan dengan upaya mewujudkan Ketahanan Pangan berbasis Kemandirian serta dalam rangka mewujudkan tingkat kecukupan Pangan di dalam negeri dan penganekaragaman Pangan yang dikonsumsi secara tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat dengan tetap memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem Pangan nasional, serta perkembangan yang terjadi baik secara regional maupun internasional. Berdasarkan perkembangan jaman dan teknologi serta sistem ketatanegaraan dan perkembangan global dewasa ini, maka perlu dibentuk sebuah Undang-Undang tentang Pangan yang baru. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “kedaulatan” adalah bahwa Negara mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri kebijakan tentang Pangan. Huruf b Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah bahwa pengaturan, pembinaan, dan pengawasan Pangan harus menjamin dan melindungi segenap bangsa dan setiap rakyat untuk memenuhi kebutuhan Pangan secara mandiri. Huruf c Yang dimaksud dengan “ketahanan” adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi suatu negara sampai dengan individu baik jumlah maupun mutunya. Huruf d Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah bahwa setiap produk Pangan yang dihasilkan dengan tujuan untuk di konsumsi harus aman, halal dan bebas dari cemaran apapun. Huruf e Yang dimaksud dengan “manfaat dan lestari” adalah bahwa pembangunan di bidang Pangan harus memberikan manfaat dan kelestarian bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun bathin, dimana manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri. Huruf g Yang dimaksud dengan “keadilan” bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara. Huruf h Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan
-45berkesinambungan dengan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Masyarakat rawan Pangan termasuk didalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses Pangan. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Produsen Pangan termasuk didalamnya Petani, Nelayan, dan pelaku usaha yang bergerak di bidang Produksi Pangan. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Daya dukung sumber daya alam antara lain ketersediaan lahan, iklim, air, dan genetika. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan Produksi Pangan, antara lain berupa bibit, benih, pupuk, pakan, dan/atau bahan pengendali organisme pengganggu. Yang dimaksud prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk meningkatkan Produksi Pangan, antara lain berupa jaringan irigasi, jaring, kapal, jalan penghubung, gudang berpendingin, gudang yang memenuhi persyaratan teknis,
-46dan/atau pelabuhan. Huruf e Potensi Pangan di daerah termasuk didalamnya tentang budaya Pangan dan ketersediaan lahan untuk Produksi Pangan. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup usaha. Ayat (2) Cukup usaha. Ayat (3) Cukup usaha. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “semua pihak” antara lain adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan lain” misalnya untuk bahan baku energi dan untuk ekspor. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas.
-47-
Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah iklim yang tidak menentu seperti suhu dan curah hujan yang mengakibatkan kekeringan atau banjir. Huruf b Yang dimaksud dengan “organisme pengganggu” adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan atau hewan. Huruf c Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Huruf d Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Huruf e Yang dimaksud dengan “teknologi” adalah ancaman terhadap Produksi Pangan karena terjadinya kegagalan dalam penerapan berbagai teknologi. Huruf f Yang dimaksud dengan “rekayasa genetika” adalah kegagalan dalam penerapan teknik-teknik genetika molekuler untuk mengubah susunan genetik dalam kromosom atau mengubah sistem ekspresi genetik. Huruf g Yang dimaksud dengan “kompetisi komoditas” antara lain, kompetisi penggunaan lahan untuk komoditas Pangan dengan komoditas lainnya, instabilitas komoditas, dan daya saing Huruf h Yang dimaksud dengan “alih fungsi penggunaan lahan” adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian, baik secara tetap maupun sementara. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1)
-48Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cadangan Pangan nasional diupayakan berada di dalam negeri dan harus senantiasa cukup untuk mengatasi masalah kekurangan Pangan, atau terjadinya berbagai kebutuhan yang mendadak akibat bencana, atau pengaruh fluktuasi harga. Berbagai kekuatan ekonomi seperti pengusaha, pedagang, atau koperasi didorong untuk mengelola cadangan Pangan agar pemenuhan kebutuhan Pangan rakyat Indonesia senantiasa dapat dipenuhi. Pasal 24 Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" dalam ketentuan ini adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat, dan sebagainya yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan. Pasal 25 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “dapat segera dikonsumsi masyarakat” adalah Pangan tersebut mudah diperoleh dengan harga yang tidak merugikan produsen Pangan dan sesuai dengan daya beli masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Pangan tertentu merupakan Pangan yang diproduksi dan/atau dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas.
-49Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "cadangan Pangan masyarakat" dalam ketentuan ini adalah cadangan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh masyarakat, termasuk Petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “nutrisi” adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh sebagai energi, membangun, dan memelihara jaringan tubuh, yang didapatkan dari makanan dan cairan yang selanjutnya diasimilasi oleh tubuh. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Krisis Pangan merupakan kondisi atau keadaan kritis, tidak menentu yang mengancam situasi Pangan masyarakat dimana setiap orang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akan Pangan sehingga memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
-50-
Krisis Pangan merupakan akibat dari kemiskinan, konflik, pencemaran lingkungan, produktivitas rendah, kurangnya penerapan teknologi, kurangnya lahan produksi, gagal panen, kesalahan perencanaan Pangan, bencana alam, dan/atau perubahan iklim. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Ayat (1) Keterjangkauan Pangan merupakan masyarakat, rumah tangga, dan/atau Pangan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 44
kondisi individu
kemudahan memperoleh
Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana distribusi Pangan” antara lain, gudang, pelabuhan dan jalan produksi. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud “pengendalian harga Pangan” antara lain melalui tarif, subsidi, penetapan harga dasar, dan kuota impor. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas.
-51Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1) “Gejolak harga” diakibatkan antara lain adanya keresahan masyarakat, keadaan darurat karena bencana, dan/atau paceklik yang berkepanjangan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pihak” antara lain adalah pelaku usaha, badan usaha, atau masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang termasuk dalam “bahan tambahan Pangan” antara lain rempah-rempah, gula, garam, penyedap rasa, dan pewarna.
-52Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Sertifikasi adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan Mutu Pangan, yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara laboratoris atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Sertifikasi mutu diberlakukan untuk lebih memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa Pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu, tanpa mengurangi tanggung jawab pihak yang melakukan Produksi Pangan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Pasal 64 Yang dimaksud dengan secara bertahap adalah pemberian sertifikasi Mutu Pangan disesuaikan dengan kesiapan pelaku usaha Pangan. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Ayat (1) Huruf a Dalam pengertian "Persyaratan Sanitasi" sudah tercakup pula pengertian persyaratan higienis. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Yang dimaksud dengan "bahan tambahan Pangan" antara lain, bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Pasal 70 Cukup jelas.
-53Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Ayat (1) "Bahan baku" adalah bahan utama yang dipakai dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan. Bahan baku dapat berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, atau bahan jadi. "Bahan bantu lain" adalah bahan yang tidak termasuk dalam pengertian baik bahan baku maupun bahan tambahan Pangan dan berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses rekayasa genetika. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Prinsip penelitian dalam ruang lingkup rekayasa genetika merupakan hal yang sangat spesifik dan mempunyai dampak terhadap keselamatan manusia, etika, moral, dan keyakinan masyarakat sehingga perlu pengaturan oleh Pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang mungkin merugikan masyarakat. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Ketentuan ini mewajibkan setiap orang yang melakukan Produksi Pangan yang akan diedarkan untuk melakukan pengemasan atau melaksanakan tata cara pengemasan secara benar sehingga dapat dihindari terjadinya pencemaran terhadap Pangan. Benar tidaknya pengemasan yang dilakukan atau tata cara pengemasan yang dilaksanakan, antara lain, dapat diukur dari tingkat kehatihatian yang diterapkan pada saat melakukan pengemasan, jenis komoditas Pangan yang dikemas, perlakuan khusus yang diperlukan bagi Pangan tersebut, serta kebutuhan untuk melindungi kemungkinan tercemarnya Pangan sejak proses produksi sampai dengan siap dikonsumsi.
-54Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 79 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kemasan akhir Pangan" adalah kemasan final terhadap produk Pangan yang lazim dilakukan pada tahap akhir proses atau kegiatan produksi yang siap diperdagangkan bagi konsumsi manusia. Ketentuan ini bersifat preventif karena tidak jarang suatu produk Pangan tercemar oleh bahan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia karena tindakan pengemasan kembali tersebut. Ayat (2) Pengadaan Pangan dalam jumlah besar yang lazimnya tidak dikemas secara final dan dimaksudkan untuk diperdagangkan (diecer) lebih lanjut dalam kemasan yang lebih kecil tidak tunduk pada ketentuan ayat (1). Kelaziman tersebut disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku bagi komoditas Pangan yang bersangkutan atau kebiasaan masyarakat setempat. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "standar Mutu Pangan" dalam ketentuan ini adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang Mutu Pangan, misalnya, dari segi bentuk, warna, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait. Standar Mutu Pangan tersebut mencakup baik Pangan Olahan maupun Pangan yang tidak diolah. Dalam pengertian yang lebih luas, standar yang berlaku bagi Pangan mencakup berbagai persyaratan Keamanan Pangan, gizi, mutu, dan persyaratan lain dalam rangka menciptakan Perdagangan Pangan yang jujur, misalnya, persyaratan tentang label dan iklan. Berbagai standar tersebut tidak bertentangan satu sama lain atau berdiri sendiri, tetapi justru merupakan satu kesatuan yang bulat, yang penjabarannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 82 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Upaya mewujudkan Ketersediaan Pangan yang aman dapat ditempuh melalui pengujian secara laboratoris atas Pangan yang diproduksi. Persyaratan pemeriksaan laboratorium ini terutama diperuntukkan bagi Pangan tertentu yang diperdagangkan. Ayat (3)
-55Laboratorium yang melaksanakan pengujian dimaksud harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan melaksanakan pengujian berdasarkan tata cara yang telah dibakukan. Ketentuan ini memberi kemungkinan bagi laboratorium-laboratorium yang bukan milik Pemerintah untuk melakukan pengujian itu. Misalnya, laboratorium milik setiap orang yang melakukan Produksi Pangan, atau yang merupakan bagian dari sistem jaminan mutu yang diterapkan, atau laboratorium milik pihak ketiga selama laboratorium tersebut telah diperiksa kelainkannya dan memperoleh akreditasi dari instansi Pemerintah yang bertanggung jawab, baik secara teknis perlengkapan laboratorium tersebut maupun berkenaan dengan pemenuhan persyaratan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Ayat (1) Perbaikan status gizi masyarakat pada ayat ini sudah termasuk di dalamnya pengertian peningkatan status dan mutu gizi masyarakat. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Pangan Olahan tertentu" pada ayat ini adalah Pangan Olahan untuk konsumsi bagi kelompok tertentu, misalnya, susu formula untuk bayi, Pangan yang diperuntukkan bagi ibu hamil atau menyusui, Pangan khusus bagi penderita penyakit tertentu, atau Pangan lain sejenis yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kualitas kesehatan manusia. Yang dimaksud dengan "komposisi" adalah kandungan zat-zat serta jumlahnya, yang harus terdapat di dalam Pangan tersebut, baik berupa zat gizi maupun non gizi. Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menanggulangi keadaan kekurangan dan atau penurunan status gizi masyarakat, yang lazimnya dilakukan untuk sementara waktu dan atau di wilayah tertentu sampai keadaan tersebut dapat ditanggulangi. Pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kemungkinan besar dapat digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki status gizi masyarakat dengan cara menambahkan zat gizi yang diperlukan dalam jenis Pangan tersebut. Pasal 87 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)
-56Kandungan gizi bahan baku Pangan yang digunakan dalam kegiatan atau proses Pangan sangat menentukan mutu Gizi Pangan yang dihasilkan. Namun, pada dasarnya kandungan gizi bahan baku Pangan dapat mengalami penurunan dalam proses pengelolaan Pangan yang pada akhirnya mempengaruhi kandungan Gizi Pangan yang dihasilkan. Penurunan kandungan gizi tidak dapat dihindarkan, tetapi hal tersebut dapat ditekan seminimal mungkin melalui pola pengelolaan Pangan yang tepat. Tata cara tersebut dimulai sejak pemilihan bahan baku, penyiapan, penyimpanan, pembuatan dan kegiatan atau proses lain sehingga menjadi produk jadi yang siap diperdagangkan. Bagi Pangan tertentu yang diproduksi secara masal yang mempunyai jangkauan yang luas Pemerintah mewajibkan penyelenggaraan tata cara pengelolaan yang dimaksud di atas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan: a) "bahan yang kotor" adalah bahan yang bercampur dengan kotoran seperti tanah, pasir, atau bahan lain; b) "bahan yang busuk" adalah bahan yang bentuk, rupa, atau baunya sudah tidak sesuai dengan keadaan normal bahan tersebut. c) "bahan yang tengik" adalah bahan yang bau atau aromanya sudah berbeda dari bau atau aroma normal yang antara lain disebabkan oleh terjadinya proses oksidasi; d) "bahan yang terurai" adalah bahan yang rupa atau bentuknya telah berubah dari keadaan normal; e) "bahan yang mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit" adala bahan nabati atau hewani yang mengandung penyakit yang dapat menular kepada manusia, misalnya, ikan atau udang yang mengandung bibit penyakit kolera atau daging yang mengandung cacing; f) "bangkai" adalah bahan hewani yang mati secara alamiah atau matinya tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi sebagai Pangan, misalnya, ayam yang mati bukan karena sengaja dipotong untuk dikonsumsi sebagai Pangan. Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan ini harus senantiasa
-57memperhatikan fakta yang ditemukan, tolok ukur objektif dalam menentukan tingkat kelayakan Pangan sebagai makanan atau minuman yang dikonsumsi manusia, dan keamanan terhadap kesehatan dan jiwa manusia yang mengkonsumsi Pangan tersebut. Huruf e Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Keterangan halal untuk suatu produk Pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, pencantumannya pada label Pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang melakukan Produksi Pangan dan atau memasukkan Pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa Pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi Pangan yang tidak halal (haram). Dengan pencantuman halal pada label Pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan itu. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i
-58-
Yang dimaksud dengan “keterangan asal usul” adalah keterangan yang menjelaskan apakah suatu Pangan berasal dari hasil antara lain melalui rekayasa genetika, proses Iradiasi Pangan, atau ionisasi. Pasal 96 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "istilah asing" adalah bahasa, angka atau huruf selain bahasa Indonesia, angka Arab atau huruf Latin, serta istilah teknis atau ilmiah, misalnya, rumus kimia untuk menyebutkan suatu jenis bahan yang digunakan dalam komposisi Pangan. Pasal 97 Yang dimaksud dengan "mengganti" dalam ketentuan ini adalah kegiatan menghapus, mencabut, menutup, atau mengganti label, baik sebagian maupun seluruhnya. Pasal 98 Ayat (1) Suatu "keterangan dianggap tidak benar" apabila keterangan tersebut bertentangan dengan kenyataan sebenarnya atau tidak memuat keterangan yang diperlukan agar keterangan tersebut dapat memberikan gambaran atau kesan yang sebenarnya tentang Pangan. Yang dimaksud dengan "keterangan yang menyesatkan" adalah pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat, atau Keamanan Pangan yang meskipun benar, dapat menimbulkan gambaran yang menyesatkan pemahaman mengenai Pangan yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 99 Ayat (1) Dalam ketentuan ini, benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan tentang Pangan tidak hanya dapat dibuktikan dari segi bahan baku Pangan, bahan tambahan Pangan, atau bahan bantu lain yang dipergunakan dalam melakukan Produksi Pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas.
-59-
Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan cadangan Pangan termasuk cadangan Pangan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106
-60Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 108 Cukup jelas. Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Cukup jelas. Pasal 111 Cukup jelas. Pasal 112 Cukup jelas. Pasal 113 Cukup jelas. Pasal 114 Cukup jelas. Pasal 115 Cukup Pasal 116 Cukup Pasal 117 Cukup Pasal 118 Cukup Pasal 119 Cukup Pasal 120 Cukup Pasal 121 Cukup Pasal 122 Cukup Pasal 123 Cukup
jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.
Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125 Cukup jelas. Pasal 126 Cukup jelas. Pasal 127 Ayat (1) Cukup jelas.
-61Ayat (2) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan atau pemecahan masalah dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan sistem Pangan kepada Pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung antara lain melalui media cetak, media elektronik, atau seminar, baik secara individu, kelompok, maupun organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Khusus yang menyangkut perlindungan anggota masyarakat yang dirugikan dan yang ingin mengajukan gugatan dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga, atau organisasi bantuan hukum dengan surat kuasa dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 128 Cukup jelas. Pasal 129 Cukup jelas. Pasal 130 Cukup jelas. Pasal 131 Cukup jelas. Pasal 132 Cukup jelas. Pasal 133 Cukup jelas. Pasal 134 Cukup jelas. Pasal 135 Cukup jelas. Pasal 136 Cukup jelas. Pasal 137 Cukup jelas. Pasal 138 Cukup jelas. Pasal 139 Cukup jelas. Pasal 140 Cukup jelas. Pasal 141
-62Cukup jelas. Pasal 142 Cukup jelas. Pasal 143 Cukup jelas. Pasal 144 Cukup jelas. Pasal 145 Cukup jelas. Pasal 146 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
